4/20/2017 Irtama Setjen DPRRI...
Transcript of 4/20/2017 Irtama Setjen DPRRI...
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BKD
INSPEKTORAT UTAMA
TENAGA AHLI & ASISTEN ANGGOTA
FUNGSI
OUTPUT
Legislasi Anggaran
Pengawasan
4/20/2017 Irtama Setjen DPRRI 3
4/20/2017 Irtama Setjen DPRRI 4
Ruang Lingkup : Kesehatan, Ketenagakerjaan
Pasangan Kerja :
1. Kementerian Kesehatan2. Kementerian Ketenagakerjaan3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional4. Badan Pengawas Obat dan Makanan5. Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Ketenagakerjaan
4/20/2017 Irtama Setjen DPRRI 5
Konstitusi : “Dewan Perwakilan Rakyat memegangkekuasaan membentuk undang-undang”.
“ Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsilegislasi,fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan “.
UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 69 : DPRmempunyai fungsi: legislasi; anggaran; dan pengawasan.Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangkarepresentasi rakyat, dan juga untuk mendukung upayaPemerintah dalam melaksanakan politik luar negerisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
FUNGSI DPR
4/20/2017 Irtama Setjen DPRRI 6
•Legislasi, anggarandanpengawasanyang dijalankandalamkerangkarepresentasirakyatdan membantupemerintahdalamdiplomasiluar negeri
Fungsi DPR
•FungsiLegislasi•FungsiAnggaran•FungsiPengawasan
Legislasi , anggaran
dan pengawasan •Raker•RDP•RDPU•KunjunganKerja
Kegiatan
Prolegnas (RPJMN)-mengusulkan, membahas, persetujuan UUPenetapan APBN– membahas dan menetapkan APBNPengawasan – UU, APBN, Kebijakan Pemerintah
SIKLUS APBN
4/20/2017 Irtama Setjen DPRRI 8
Siklus APBN
PembicaraanPendahuluan
PembahasanRAPBN
PembahasanLap. Sm I
dan Prognosis
Sm II
Pembahasan
APBN Perubahan
Pembahasan RUU
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN
Juli-SeptemberRUU P2APBN paling lambat 6 bl setelah TA berakhirDisahkan 3 bl sejak audit BPKLKPP : Neraca, Lap.Arus Kas, CaLK
20 Mei – pertengahan JuliRKP dan PPKF & KEMKebijakan Umum & Prioritas
Anggaran
16 Agustus- Akhir OktoberRUU APBN, NK, dokumen pendukungDPR dpt mengusulkan perubahanPersetujuan rinci : unit organisasi,
Prakiraan Perubahan APBNEk Makro >< asumsiPerubahan Kebijakan fiskalPergeseran anggaranSAL akan digunakan
Akhir Juli
FUNGSI PENGAWASAN
4/20/2017 Irtama Setjen DPRRI 9
FungsiPengawasan
DPR
Undang-undang
APBNKebijakan
Pemerintah
Pelaksanaan Fungsi Pengawasandapat dilakukan melalui:1. Pembahasan LKPP yang telah diaudit
BPK
2. Hasil pemeriksaan semester BPK
3. Tindak lanjut Hapsem BPK4. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan
Tertentu (PDTT) BPK
5. Hasil Perngawasan DPD
6. Pengaduan Masyarakat
DPR memiliki Hak Interpelasi, Hak Angket, dan hak Menyatakan Pendapat