4 5 6 7 8 oMar Apr can Mei Jun Jul Jabar Ags Sep Okt Nov...
-
Upload
vuongthien -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of 4 5 6 7 8 oMar Apr can Mei Jun Jul Jabar Ags Sep Okt Nov...
Pikiran Rakyato Selasa 0 Rabu • Kamis 0 Jumat 0 Sabtu 0 Minggu
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1520 21 22 @ 24 25 26 27 28 29 30 31
oMar 0Apr 0Mei 0Jun 0 Jul 0 Ags 0 Sep Q Okt 0Nov • Des
~~--=------.: can Jabar 2 11Oleh ROCHADI TAWAF
PADA 2011, Dinas Pe-ternakan Jawa Barattelah mencanangkan
empat kegiatan andalannya,yaitu merealisasikan JawaBarat sebagai provinsi domba,program sejuta sapi tahap per-tama, integrasi perunggasandengan pertanian, dan res-trukturisasi persusuan. Per-spektif program tersebutmenurut hemat penulis akanmenghadapi berbagai kendaladan tantangan, terutamadikarenakan oleh kuatnyapengaruh perubahan iklimdan lingkungan strategis sertaberbagai kebijakan kontra pro-duktif yang dilakukan peme-rintah sendiri.
Ternak dombaTolok ukur Jabar sebagai
provinsi domba antara laintercapainya populasinya 10 ju-ta ekor domba, yang saat inibaru mencapai 5,8 juta ekor.Berdasarkan pengamatan,ternyata pada pelaksanaan 0-perasionalnya program initerkendala kebijakan pemerin-tah yang kontraproduktif. Ke-bijakan tersebut tidak berbasispada landasan membangunpeternakan yang seharusnya,yaitu berbasis kepada kearifanlokal Jawa Barat. Misalnya,kebijakan meningkatkan po-pulasi dengan memasukkanras domba ekor gemuk dariJawa Timur. Kebijakan iniakan menyulitkan pemerintahkarena secara teknis, sosial,dan ekonomis ternak tersebutmemerlukan waktu panjanguntuk beradaptasi. Dombaekor gemuk yang berasal daridataran rendah yang panas,'kemudian dikembangkan didataran tinggi yang lembap.Pengamatan yang penulislakukan terhadap keberadaanternak domba ekor gemuk asalJatim di Jabar, ternyatatingkat kematiannya cukuptinggi.
Selain itu, Jawa Barat yangmemiliki plasma nutfah dom-ba Garut akan terancam pulakeberadaannya. Pola perka-winari yang tidak terencanaakan menurunkan produkti-vitasnya, sehingga dalamjang-ka panjang akan sangat me-rugikan bagi perkembangandomba garut sebagai ternakasli Jawa Barat.
Kebijakan yang seharusnyadilakukan pemerintah dalampengembangan ternak dombapada 2011, yaitu diawali de-ngan membenahi sektor hilirdalam rantai nilai domba
garut. Penataan ini dengancara sosialisasi pola konsumsi,distribusi daging, dan penga-turan stok daging dalam ma-najemen rumah potong he-wan. Tertatanya pasar dagingdomba, dengan sendirinyaakan menarik produksi danpeningkatan produktivitasnya.Pada sisi ini, pemberdayaankelompok peternak dombayang berada di bawah naung-an Himpunan.Peternak Dom-ba dan Kambing Indonesia(HPDKI) dengan aktivitas uta-manya melakukan kegiatanseni dan ketangkasan domba,sangat relevan kaitannya de-ngan menjaga mutu genetikplasma nutfah domba garutdan bag1 pengembanganpasar.
Sejuta sapi potongDalam sejarah perkembang-
an ternak sapi di Jawa Barat,ternyata belum pernah terde-ngar atau tercatat populasi ter-nak sapi mencapai satu jutaekor. Informasi ini sangatpenting, mengingat Jabarbelum pernah memiliki pe-ngalaman untuk itu. Oleh ka-rena itu, basis program inihams dimulai dengan meman-faatkan keunggulan kompara-tifwilayah Jawa Barat sebagaisentra konsumsi daging sapinasional. Program ini harusdimulai menata lingkaran diwilayah pusat konsumen, de-
. ngan membenahi rantai pasokuntuk meningkatkan nilaitambah ekonomi. Seperti pe-nataan, pasar daging (dis-tribusi), RPH (logistik), danusaha penggemukan (pa-sokan). Setelah itu, menatapola usaha pembesaran sapi(rearing) dengan melakukanprogram tunda potong, yangmenangkar sapi betina pro-duktif berasal dari RPH danpenjaringan betina hasil in-seminasi buatan (IB) dari sen-tra-sentra pengembangan ter-nak potong dengan pembi-
ayaan kredit usaha perbibitansapi.
Kegiatan ini hams didukungoleh insentif yang diberikankepada pengusaha pembibitan,karena diduga sekitar 200 ribubetina produktif terpotong diRPH dan secara nasional sertadi Jawa Barat sekitar 50 ribuanekor. Program ini akan lebihmenapak daripada melakukanimpor sap! bibit dengan risikokegagalannya. Kebijakan pen-dukung yang diperlukan yaituketersediaan lahan usaha abadidi tingkat kabupaten dan kota,mengingat selama ini peter-nakan sapi tidak didukung olehkepastian lahan dan modal per-bankan, dengan bunga murahyang dapat diakses.
SapiperahLemahnya posisi tawar pe-
ternak sapi perah yang ter-gabung dalam GKSI terhadappasar industri pengolahansusu (IPS), menyebabkan pe-ternak sapi perah rakyat sela-ma puluhan tahun tidak ber-kembang seperti yang diha-
.rapkan. Bahkan, rasio impordan produksi lokal tetap tidakberubah yaitu 70 persen impordan 30 persen produksi lokal.Satu-satunya cara untuk me-ngubah nasib peternak sapiperah rakyat, yaitu membukapasar baru yang di luar IPS,yaitu dengan memanfaatkandan merealisasikan programPMTAS (program makanantambahan anak sekolah) atauschool milk.
Di seluruh dunia, programini merupakan andalan bagipembangunan peternak danperekonomian perdesaansekaligus meningkatkan gizimasyarakat, yang berdampakpositif terhadap Indeks Pem-bangunan Manusia (IPM). Pa-da tahun 2010, program initernyata masih belum tereal-isasi dengan baik, karena atu-ran birokrasi dan administrasi.Oleh karena itu, jika pemerin-tah ingin membangun perde-saan, realisasi program ini san-gat dinantikan peternak sapiperah.
PerunggasanPada dunia perunggasan
(ayam ras) selama ini, ternya-ta perusahaan swasta besarmasih mendominasi usaha pe-ternakan rakyat, sehingga se-bagian besar peternak rakyathanya sebagai buruh di kan-dangnya sendiri. Selain itu,mereka sangat tergantungkepada ketersediaan DOe danpakan dari perusahaan multi-nasional. Dalam rangka pem-berdayaan peternakan rakyat,pada 2011 seharusnya peme-
rintah memfasilitasi usahaperbibitan perunggasan danpakan unggas yang berbasisbahan baku domestik. Modelintegrasi ayam dengan perta-nian, khsusnya jagung dankedelai menjadikan programprioritas yang harus dilak-sanakan serentak, di sentra-sentra pengembangan perung-gasan.
Selain itu, dalam mengan-tisipasi kebijakan di DKIJakarta terhadap pelaranganpemotongan ayam, selayaknyapada 2011Pemerintah Provin-si Jawa Barat segera memfa-silitasi usaha kecil menengah(UKM) untuk membangunRPA dengan fasiIitas khusus,Jika ini tidak diprioritaskan,dampak kebijakan PemprovDKI Jakarta tidak akan ber-arti bagi pembangunan pe-runggasan di J abar.
Selain itu, program pember-dayaan unggas lokal ternyatamasih belum tergali denganbaik. Misalnya, komersialisasibisnis unggas lokal (bebek,angsa, beIibis, ayam kampung,dan sebagainya) untukmemenuhi tren kebutuhankonsumen atas ternak organik.Potensi unggas lokal ini, sangatluar biasa terutama dengantarikan permintaan (demand)masyarakat yang kondusif,
Ancaman lingkunganGencarnya kampanye. pe-
rubahan iklim dan lingkunganyang diakibatkan oleh Iimbahternak yang menghasilkan gasmethan merupakan ancamanbagi pengembangan peter-nakan di J awa Barat, jika tidakdijawab oleh upaya penanggu-
. langannya. Program peman-faatan biogas asal ternak danpengomposan (composting)merupakan jawaban ampuh,yang harus dibuktikan dalamkegiatan sehari-hari di perde-saan. Contoh kongkret desamandirienersi di Desa Haur-gombong, Sumedang, patutdisebarluaskan untuk men-jawab semua prasangka bu-ruk tersebut. Lebih-lebih de-ngan kuatnya budaya lokalpetani, yang membuat pupukkompos asal ternak harusdiberdayakan melalui inovasimikroba.
Pembangunan peternakanhakikatnya membangun peter-nakan rakyat, karena sekitar90 persen peternakan beradadi tang an peternak di perde-saan. Oleh karena itu, kitaharus merubah paradigm aagribisnis ke pendekatanwilayahfarming system, yangmasih hams diIakukan bagipengembangan peternakan
rakyat. Artinya, para penentukebijakan harus melakukanpendekatan budaya lokal de-ngan kekuatan kearifannyapada suatu kawasan pengern-bangan, bukannya denganpendekatan bisnis semata.
Pendekatan operasionalnyadapat dilakukan sebagaiberikut; sebenarnya ada seba-gian biaya produksi yangharus ditanggung pemerintah,sehingga peternak rakyat d-apat menghasiIkan produkyang berdaya saing. Sebagaicontoh, dalam Undang-Un-dang No. 18/2009 tentang Pe-ternakan dan Kesehatan He-wan bahwa perbibitan adalahdomainnya pemerintah, yangselama ini sebagian besar pe-
.ternak membiayainya sendiri.Hal tersebut menga-
manatkan bahwa biaya pro-duksi bibit dapat direduksioleh pemerintah, denganmemberikan berbagai insentif.Jika ini diIakukan, kiranya pa-da 2011 kita akan melihatpembangunan peternakanrakyat di perdesaan akan Iebihbaik lagi, yaitu usahanya akanberkembang secara kondusif.Semoga.***
Penulis, dosen Jurusan, Sosial Ekonomi Fakultas Pe-
ternakan (Fapet) UniversitasPadjadjaran (Unpad), SekjenDPP Perhimpunan PeternakSapi dan Kerbau Indonesia(PPSKI) dan Ketua I PEIkatan Sarjana PeternakanIndonesia (ISPI).
r