39705652 Makalah Hukum Pasar Modal

i

www.zamronicenter.com

Literatur by Zamroni & Partners

KEDUDUKAN DAN WEWENANG BAPEPAM-LK SEBAGAI BADAN OTORITAS DI BIDANG PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

MakalahHukum Pasar Modal

Oleh : MOHAMMAD ZAMRONI, SH

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER HUKUM - PERADILAN 2009

i



DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi ...i

Bab I

Pendahuluan ......1 A. Latar Belakang Masalah......1 B. Rumusan Masalah........3

Bab II

Pembahasan .......4 A. Kedudukan Bapepam-LK .......................................................................4 B. Wewenang Bapepam-LK ........................................................................6

Bab III

Penutup ......9 A. Kesimpulan..........9 B. Saran....................9

Daftar Pustaka...10

i

1



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam pembangunan adalah bergairahnya sektor usaha. Kemajuan pada sektor usaha dengan sendirinya memerlukan dana investasi yang cukup besar dalam rangka melakukan

pengembangan-pengembangan usaha. Pasar modal adalah salah satu alternatif atau sarana dalam memobilisasi dana masyarakat serta sekaligus sebagai sarana investasi bagi pemilik modal. Menurut Munir Fuady, pasar modal adalah Suatu pasar dan dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Danadana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang biasanya berbentuk saham1. Sedangkan I Nyoman Tjager menyebutkan bahwa Pasar Modal disamping sebagai sumber pembiayaan dunia usaha juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat pemodal, sehingga melalui pasar modal potensi dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang nyata bagi peningkatan kemakmuran rakyat untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 19452. Pasar modal adalah industri yang sangat dinamis, atraktif, selalu berubah dan mempunyai interdepedensi yang sedemikian tinggi dengan sektor jasa keuangan lainnya di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa konsekuensi terhadap perlunya regulator yang independen serta siap menghadapi

1

Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

1996, h. 8. I Nyoman Tjegger, Pokok-pokok Materi Undang-undang Pasar Modal, Universitas Udayana, Bali, 1997, h. 1.2

1

2



dinamika dari perubahan tersebut 3. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 - 2004 menyebutkan bahwa untuk menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar modal. Selain itu, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa pengawasan industri pasar modal dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh BAPEPAM yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Kemudian dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Penggabungan kedua badan/lembaga tersebut dimaksudkan agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan regulasi sektor keuangan, disamping dalam kerangka mengikuti perkembangan dunia pasar modal yang semakin cepat dan atraktif. Dari uraian tersebut, maka menarik untuk dikaji mengenai kedudukan dan wewenang Bapepam-LK sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.

Republik Indonesia, Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009, Bapepam, Jakarta, 2005, h. 5.

3

2

3



B. Rumusan Masalah Untuk identifikasi masalah dalam membahas mengenai kedudukan dan wewenang Bapepam-LK sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, pembahasan difokuskan pada dua hal :

1. Kedudukan Bapepam-LK Bagaimana kedudukan Bapepam-LK sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan ? Apa saja organ yang dimiliki dalam menunjang aktivitasnya ?

2. Wewenang Bapepam-LK Apa saja wewenang Bapepam-LK sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan ?

3

4



BAB II PEMBAHASAN

A. Kedudukan Bapepam-LK Ketika pasar modal diaktifkan kembali oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1976, dibentuklah Bapepam yang pada saat itu kepanjangannya adalah Badan Pelaksana Pasar Modal. Menurut Keppres No.52 tahun 1976, Bapepam bertugas mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamsahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan apakah perusahaan dalam keadaan sehat serta baik. Selain itu juga menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien, serta secara terusmenurus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual sahamsahamnya melalui pasar modal. Bapepam dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya ia bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan. Selain bertindak sebagai penyelenggara, pada saat itu Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Namun setelah dikeluarkannya Keppres 53 tentang Pasar Modal dan SK Menkeu No. 1548 tahun 1990, dualisme fungsi Bapepam tersebut dihapus dengan harapan Bapepam dapat lebih memfokuskan diri pada pengawasan dan pembinaan pasar modal. Sementara penyelenggara pasar bursa diserahkan pada pihak swasta. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)

4

5



digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Penggabungan ini sebagai respon atas semakin terintegrasinya industri jasa keuangan. Bapepam-LK berkedudukan sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, berada di bawah Menteri Keuangan dengan tugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memiliki beberapa organ pelaksana. Struktur organisasi Bapepam-LK terdiri dari : 1. Ketua Bapepam dan LK 2. Sekretaris Bapepam dan LK 3. Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum 4. Biro Riset dan Teknologi Informasi 5. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan 6. Biro Pengelolaan Investasi 7. Biro Transaksi dan Lembaga Efek 8. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa 9. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan 10. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan 11. Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan 12. Biro Perasuransian 13. Biro Dana Pensiun

5

6



B. Wewenang Bapepam-LK Kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu di banyak negara memicu regulator di Indonesia menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Jika sebelumnya pengawasan pasar modal dilakukan oleh institusi khusus pengawas pasar modal, maka saat ini pengawasan dilakukan oleh suatu institusi pengawas terpadu yang mengawasi seluruh kegiatan sektor keuangan. Institusi pengawasan terpadu ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan lembaga pengawas yang terintegrasi bagi pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi serta lembaga keuangan lainnya. Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko di sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnya universal product, meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik bisnis keuangan, dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan 4. Bapepam-LK memiliki wewenang untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Dalam melaksanakan wewenang tersebut Bapepam-LK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :51. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal; Penegakan peraturan di bidang pasar modal; Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal; Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;

10. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; Fuad Rahmany, Makalah Seminar Pasar Modal Cides, Cides, Jakarta, 07 April 2008, h. 4. Nindyo Pramono, Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 52.5 4

6

7



11. Pelaksanaan tata usaha Badan.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal dilakukan oleh Bapepam yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 disebutkan bahwa Bapepam berwenang untuk :a. memberi : 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan, Efek, Penasihat investasi, dan Biro Administrasi Efek; 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan 3) persetujuan bagi Bank Kustodian; mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat; menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. mewajibkan setiap Pihak untuk : 1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud; melakukan pemeriksaan terhadap : 1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki ijin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g; mengumumkan hasil pemeriksaan;

b. c.

d. e.

f.

g.

h. i.

7

8



j.

membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal; k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat; l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud; m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal; n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan dibidang Pasar Modal; o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya; p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan pada Undang-undang Pasar Modal.

Selain diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, wewenang dan fungsi Bapepam-LK juga diatur pada : 1. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. 2. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. 3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal. 4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.01./2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dengan terintegrasikannya Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam satu institusi, maka diharapkan Bapepam-LK dapat melaksanakan wewenang dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menjadi otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang independen dan profesional, serta mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

8

9



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Dari uraian tentang kedudukan dan wewenang Bapepam-LK sebagai Badan Otoritas di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dapatlah dikemukakan rangkuman sebagai berikut : 1. Bapepam-LK berkedudukan sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, berada di bawah Menteri Keuangan dengan tugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, Bapepam-LK memiliki kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. B. Saran Sebagai institusi yang memiliki otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, Bapepam-LK harus selalu siap menghadapi dinamika pasar modal dan sektor keuangan yang dinamis, atraktif dan selalu berubah.

9

10



DAFTAR PUSTAKA

Fuad Rahmany, Makalah Seminar Pasar Modal Cides, Cides, Jakarta, 07 April 2008 I Nyoman Tjegger, Pokok-pokok Materi Undang-undang Pasar Modal, Universitas Udayana, Bali, 1997 Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 Nindyo Pramono, Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Republik Indonesia, Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009, Bapepam, Jakarta, 2005 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

10

39705652 Makalah Hukum Pasar Modal

Documents

Transcript of 39705652 Makalah Hukum Pasar Modal