$325$1.,1(5-$,17$16,3(0(5,17$+ /.-,3 .$%83$7(1&,$1-85 7 ......1.1 Struktur Organisasi Pemerintah...
Transcript of $325$1.,1(5-$,17$16,3(0(5,17$+ /.-,3 .$%83$7(1&,$1-85 7 ......1.1 Struktur Organisasi Pemerintah...
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik
dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah
Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 ini dapat diselesaikan tepat pada
waktunya.
LKjIP ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan uraian
tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat
keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah
Daerah selama tahun anggaran 2018. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan
sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan
datang dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan
yang bersih di Kabupaten Cianjur.
Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak
mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara
keseluruhan.
Demikian semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum Wr.Wb.
Cianjur, Maret 2018
DAFTAR ISI
HAL
1. KATA PENGANTAR ............................................................... i
2. DAFTAR ISI .............................................................................. ii
3. DAFTAR TABEL ...................................................................... iii
4. DAFTAR GRAFIK .................................................................... iv
4. DAFTAR GAMBAR ................................................................. v
5. IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................... vi
6. BAB I PENDAHULUAN .......................................................... 1
I.1 Latar Belakang ...................................................................... 1
I.2 Maksud dan Tujuan .............................................................. 2
I.3 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur .................................. 2
I.4 Struktur Organisasi ............................................................... 3
7. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...... 5
II.1 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cianjur ............. 5
II.2 Reviu RPJMD Kabupaten Cianjur ....................................... 14
II.3 Indikator Kinerja Utama ...................................................... 16
II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 .................................. 20
II.5 Rencana Anggaran Tahun 2018 .......................................... 22
8. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................... 25
III.1 Capaian Kinerja ................................................................. 26
III.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018................ 26
III.1.2 Pengukuran dan Analisis Kinerja..................................... 29
III.1.3 Capaian Kinerja Lainnya ................................................ 77
III.1.4 Inovasi.............................................................................. 77
III.2 Realisasi Anggaran ........................................................... 80
III.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran ...................................... 80
III.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .................. 90
9. BAB IV PENUTUP .................................................................... 92
10 LAMPIRAN
Pengukuran Pencapaian Sasaran
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Pernyataan Reviu atas LKjIP Kabupaten Cianjur Tahun 2018
DAFTAR TABEL
HAL
2.1 Misi dan Tujuan 6
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Misi 1 7
2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Misi 2 8
2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Misi 3 8
2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021
10
2.6 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 13
2.7 Penyelarasan Kerangka Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016-2021
14
2.8 Indikator Kinerja Utama (IKU) (Sebelum dilakukan reviu) 16
2.9 Indikator Kinerja Utama (IKU) (Setelah dilakukan reviu) 18
2.10 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur
Tahun 2018
20
2.11 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2018
22
2.12 Rencana Belanja Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran 2018
23
2.13 Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Pembangunan
Tahun Anggaran 2018
23
3.1 Skala Ketercapaian Kinerja
26
3.2 Capaian IKU Tahun 2018 (Setelah dilakukan reviu) 27
3.3 Indikator Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten 30
3.4 Indikator Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi
Kebutuhan Masyarakat
34
3.5 Indikator Persentase Rumah Layak Huni
36
3.6 Indikator Indeks Pencemaran Air 38
3.7 Hasil Skoring Penentuan Status Mutu Air Sungai di Lokasi
Pekerjaan Kajian Kualitas Lingkungan di Kabupaten Cianjur
39
3.8 Indikator Indeks Pencemaran Udara 39
3.9 Indikator Persentase Penanganan Sampah 40
3.10 Indikator Persentase capaian zakat infak sodakoh 43
3.11 Indikator Jumlah Konflik Antar Umat Beragama 45
3.12 Indikator Indeks Pendidikan
47
3.13 Indikator Indeks Kesehatan 49
3.14 Indikator Nilai Investasi PMA/PMDN 52
3.15 Indikator Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan 54
3.16 Indikator Nilai PDRB Sektor Pariwisata 55
3.17 Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian 56
3.18 Luas Tanam, Panen dan Produktivitas Padi Tahun 2018
57
3.19 Indikator 3 Sasaran 3 Misi 3 Purchasing Power Parity (Paritas
Daya Beli)
61
3.20 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 62
3.21 Indikator 1 Sasaran 6 Misi 3 Skor Pola Pangan Harapan 63
3.22 Indikator 1 Sasaran 4 Misi 3 Persentase Penduduk Miskin 66
3.23 Indikator 4 Sasaran 3 Misi 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 68
3.24 Persentase Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2017-2018 69
3.25 Indikator 1 Sasaran 7 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan public
72
3.26 Indikator 1 Sasaran 8 Misi 3 Opini BPK 73
3.27 Indikator 1 Sasaran 8 Misi 3 Nilai LPPD 75
3.28 Indikator 1 Sasaran 8 Misi 3 Nilai Evaluasi SAKIP 75
3.29 Indikator 1 Sasaran 8 Misi 3 Nilai Maturitas SPIP 76
3.30 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur Tahun
2016-2018
77
3.31 Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2018 80
3.32 Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun
2018
89
3.33 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2018 90
DAFTAR GRAFIK
HAL
3.1 Perkembangan Realisasi Persentase Kondisi Mantap Jalan
Kabupaten Tahun 2015-2018
31
3.2 Perkembangan Realisasi Persentase Tersedianya Air Baku
Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Tahun 2016-2018
35
3.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber
Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk
Memasak/Mandi/Cuci/dll, 2018
35
3.4 Penerimaan Zakat Infaq Shodaqoh Tahun 2016-2018 44
3.5 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun
2016-2018
48
3.6 Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2018 50
3.7 Nilai Investasi PMA/PMDN (milyar) Tahun 2016-2018 52
3.8 PDRB Kabupaten Cianjur (Triliyun Rupiah) Tahun 2016-2018 54
3.9 Indikator Nilai PDRB Sektor Pariwisata 55
3.10 Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan Lokasi Tahun 2017-
2018
56
3.11 Produksi Perikanan dan Peternakan Tahun 2016-2018 58
3.12 Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2016-2018 59
3.13 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Cianjur
Tahun 2016-2018
62
3.14 Angka Kemiskinan Kabupaten Cianjur Tahun 2015-2018 65
3.15 Persentase Penduduk Miskin Nasional, Jawa Barat dan Cianjur
Tahun 2016-2018
66
3.16 Garis Kemiskinan Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2018
67
3.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2018 69
3.18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAT) dan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cianjur Tahun 2017-
2018
70
3.19 Perbandingan Penduduk Usia Kerja Dan Angkatan Kerja di
Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2018
70
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur 4
3.1 Tingkat Capaian IKU Kabupaten Cianjur Tahun 2018 26
3.2 Peta Jaringan Jalan Kabuapaten Cianjur 32
3.3 Ruas Jalan Rancagoong-Rasamala Kecamatan Cugenang 33
3.4 Aktivitas Penanganan Sampah 41
3.5 Skema Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur 68
3.6 Rapat Pembahasan Penyelarasan RPJMD dan Renstra Perangkat
Daerah 76
3.7 Shalat Shubuh Berjamaah dan Ashar Mengaji 77
3.8 Penyerahan Raport Kinerja 78
3.9 Gotong Royong Lobaan (GOROL) 79
3.10 Gerakan Sedekah Sampah 80
Ikhtisar Eksekutif
Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk
mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini
menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus
meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus
ditingkatkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Cianjur
merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja
Pemerintah Kabupaten Cianjur yang transparan dan akuntabel.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengungkapkan
keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-
hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga
mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa
mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang
direncanakan.
Dari 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cianjur
Tahun 2018, capaian kinerja pada 18 (delapan belas) IKU telah mencapai/melebihi
target yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten
2. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Persentase Rumah Layak Huni
4. Indeks pencemaran air
5. Indeks pencemaran udara
6. Persentase penanganan sampah
7. Persentase penerimaan zakat infak dan sodakoh
8. Jumlah konflik antar umat beragama
9. Indeks kesehatan
10. Realisasi investasi PMA/PMDN
11. Nilai PDRB sektor industri pengolahan
12. Nilai PDRB sektor pariwisata
13. Nilai PDRB sektor pertanian
14. Purchasing Power Parity (Paritas Daya Beli)
15. Skor pola pangan harapan
16. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
17. Opini BPK
18. Nilai Maturitas SPIP
Evaluasi atau capaian kinerja dan permasalahan pada setiap sasaran dalam
RPJMD tersebut menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian
Pemerintah Kabupaten Cianjur. Walaupun 78,26% IKU telah mencapai/melebihi
target, masih terdapat permasalahan-permasalahan di masyarakat yang belum
sepenuhnya dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut terlihat dengan masih
rendahnya Indeks Pendidikan Kabupaten Cianjur, struktur APBD Kabupaten
Cianjur masih lebih banyak untuk belanja tidak langsung yang didominasi oleh
pembiayaan aparatur, dan masih adanya temuan penyalahgunaan APBD. Peran
pemerintah Kabupaten Cianjur sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-
masalah tersebut dengan arah kebijakan dan strategi yang mendukung peningkatan
kinerja.
Pentingnya koordinasi dan sinergitas perangkat daerah dalam menjabarkan
visi dan misi Kabupaten Cianjur terutama dalam pengalokasian anggaran yang tepat
sasaran agar terwujudnya efektivitas dan efisiensi anggaran. Selain itu, koordinasi
dan sinergitas dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat
juga diperlukan dalam rangka peningkatan indeks pendidikan, sebab indeks
pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang
mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang
tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu daerah.
1
I.1 Latar Belakang
Dalam rangka upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih (good governance dan clean government), diperlukan
penerapan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan
akuntabilitas kinerja yang diimplementasikan melalui penerapan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah) mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Kabupaten
Cianjur perlu melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Kinerja
Pemerintah Kabupaten Cianjur harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan
dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada setiap instansi
BAB 1
PENDAHULUAN Bab 1 berisi :
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Gambaran Umum Kabupaten
Cianjur
4. Struktur Organisasi
2
pemerintah. LKjIP Pemerintah Kabupaten Cianjur disampaikan kepada Gubernur,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
I.2 Maksud dan Tujuan
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja. Laporan kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja
yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai. Selain itu penyusunan laporan kinerja juga dilakukan sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan
kinerjanya.
Melalui LKjIP pemerintah bisa mengetahui berbagai tahapan dalam
penyelenggaraan pemerintah terutama penyelenggaraan SAKIP di Kabupaten
Cianjur dari mulai perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan
evaluasi termasuk berbagai indikator keberhasilan, faktor penghambat tidak
tercapainya target kinerja serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Keseluruhan komponen sistem tersebut sangat mempengaruhi satu sama lain dan
tidak dapat dipisahkan. LKjIP dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dan
kegagalan instansi dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan
sebagai perbaikan kinerja dan meningkatkan kinerja.
I.3 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur terletak di tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak sekitar
65 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari ibukota Negara
(Jakarta). Secara geografis Kabupaten Cianjur terletak di antara 60 21” – 7025”
Lintang Selatan dan 106042” - 107025” Bujur Timur, dengan batas wilayah yaitu
sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten
3
Purwakarta, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi,
sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur
berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan
Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Cianjur meliputi areal seluas 350.148 ha
terdiri dari 32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 Desa serta 2.754 Rukun Warga
(RW) dan 10.402 Rukun Tetangga (RT) dengan penduduk berjumlah 2,260 juta*
jiwa. *)Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Secara geografis wilayah Kabupaten Cianjur terbagi ke dalam 3 (tiga)
bagian, yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan.
Cianjur Bagian Utara merupakan di kaki Gunung Gede dengan ketinggian
2.962 m di atas permukaan laut, sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi
pegunungan dan sebagian lagi merupakan dataran yang dipergunakan untuk areal
perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Tengah merupakan daerah yang
berbukit-bukit dengan struktur tanah yang labil sering terjadi tanah longsor dan
merupakan daerah yang rawan terjadi gempa bumi. Sedangkan dataran lainnya
merupakan areal perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Selatan merupakan
daerah dataran rendah, serta terdapat banyak bukit-bukit yang diselingi oleh
pegunungan yang melebar sampai ke daerah pantai Samudera Indonesia. Seperti
halnya daerah Cianjur bagian tengah, bagian selatan pun tanahnya labil dan sering
terjadi longsor serta gempa bumi. Meskipun tidak terlalu luas, di Cianjur bagian
selatan terdapat areal perkebunan dan persawahan.
I.4 Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur meliputi organisasi/lembaga pada
Pemerintah Kabupaten Cianjur yang bertanggungjawab kepada Bupati dan
membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan
Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur dengan rincian sebagai berikut :
4
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur
5
II.1 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cianjur
II.1.1 Visi
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala
daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya
menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin
dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.
Berdasarkan pengetian diatas, maka Visi Kabupaten Cianjur 2016-2021
adalah:
“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”
Secara fisolosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:
Lebih maju: pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat
kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam penyelengaraan
pembangunan di semua bidang baik dalam bidang pemerintahan, maupun bidang
infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan
masyarakat secara berkelanjutan.
Agamis: pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-
nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan
di berbagai bidang.
II.1.2 Misi
Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021 selama
lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut:
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan
lingkungan.
BAB II
PERENCANAAN
DAN PERJANJIAN
KINERJA
Bab II berisi :
1. Rencana Strategis Pemkab Cianjur
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
3. Rencana Anggaran Tahun 2018
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemkab Cianjur
6
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan.
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan,
kesehatan dan ekonomi.
II.1.3 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang
lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan
fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik
organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan
fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi
lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program
dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.
Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cianjur serta didasarkan pada isu-
isu stratejik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2016-2021, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang
ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur. Tujuan Pemerintah Kabupaten
Cianjur mengacu pada misi, sebagai berikut :
Tabel 2.1
Misi dan Tujuan
Misi Tujuan
Meningkatkan pembangunan
infrastruktur yang terintegrasi dan
berwawasan lingkungan
Meningkatkan kualitas dan cakupan
pelayanan infrastruktur wilayah
dengan menerapkan pembangunan
berwawasan lingkungan
Meningkatkan pembangunan
keagamaan Meningkatkan kualitas kehidupan
spiritual dan social masyarakat
Meningkatkan pembangunan manusia
melalui akselerasi di bidang
pendidikan, kesehatan dan ekonomi
Percepatan pembangunan pendidikan
bagi masyarakat
Percepatan pembangunan kesehatan
bagi masyarakat
7
Mewujudkan kemandirian ekonomi
daerah berbasis kerakyatan
Mengembangkan sektor unggulan
secara terintegrasi
Mewujudkan kualitas birokrasi yang
profesional
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
*) catatan : sebelum penyelarasan
II.1.4 Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai
atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata dalam urusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai
dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.
Sasaran strategis yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur sebelum
penyelarasan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Misi 1
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Awal
Tahun
2016
Target
2021
1. Meningkatnya
pembangunan
infrastruktur daerah
Persentase kondisi mantap
jalan kabupaten % 44,00 70,00
Persentase tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal
sehari-hari
% 58,87 68,87
Persentase rumah tangga
yang mendapatkan akses air
minum
% 67,00 90,00
Persentase rumah tangga
berakses sanitasi % 60,00 83,77
8
Persentase penanganan
luasan pemukiman kumuh di
kawasan perkotaan
% 22,10 100
2. Meningkatkan
kelestarian lingkungan
hidup
Tingkat pencemaran air
(baku mutu) % 85,68 80,68
Tingkat pencemaran udara
(baku mutu) % 9,15 6,65
Persentase penanganan
sampah % 6,17 25,00
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Misi 2
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Awal
Tahun
2016
Target
2021
1. Meningkatnya sikap dan
perilaku masyarakat
yang menjunjung tinggi
nilai-nilai akhlak mulia
Persentase capaian zakat
infak dan sodakoh % 59,71 100,00
2. Menurunnya
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Persentase penurunan PMKS % 20,87
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Tabel 2.4
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Misi 3
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Awal
Tahun
2016
Target
2021
1. Meningkatnya
aksesibilitas dan
pelayanan pendidikan
yang bermutu dan
merata
Indeks pendidikan Indeks 0,5503 0,6545
2. Meningkatnya akses
dan pelayanan
kesehatan yang bermutu
dan merata
Indeks kesehatan Indeks 0,7598 0,7663
9
3. Menguatnya ekonomi
daerah Laju pertumbuhan ekonomi % 6,39 7,02
Nilai investasi PMA/PMDN Rp.
Trilyun 1,43 1,57
Indeks daya beli masyarakat Indeks 0,5956 0,6102
Tingkat pengangguran
terbuka % 9,93
4. Berkurangnya
kemiskinan Persentase penduduk miskin % 11,62 7,07
5. Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis dan
pariwisata
Nilai PDRB sektor
perdagangan Rp.
Milyar 6,357 7,682
Nilai PDRB sektor
pariwisata Rp.
Milyar 3,056 3,804
Nilai PDRB sektor pertanian Rp.
Milyar 11,948 14,186
6. Mantapnya ketahanan
pangan masyarakat Skor Pola Pangan Harapan % 67,2 73,00
7. Meningkatnya
pelayanan publik yang
transparan dan
akuntabel
Nilai indeks kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan publik
% 95,07
8. Meningkatnya
penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan
yang baik
Opini BPK Opini WTP
ke 2 WTP
ke 7
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
II.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian
kebijakan. Kebijakan merupakan arah/tindakan pedoman untuk menentukan bentuk
konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan
kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan secara teliti tentang
bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan
pedoman pelaksanaan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah
Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :
10
Tabel 2.5
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Cianjur Tahun 2016-2021
No Sasaran Strategis Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatnya
pembangunan
infrastruktur daerah
Meningkatkan cakupan dan
kualitas pelayanan
infrastruktur wilayah
Pengembangan prasarana
transportasi serta jaringan jalan
strategis
Pengembangan sarana dan
prasarana pendukung
pemerintahan
Peningkatan kualitas dan
cakupan pelayanan sarana dan
prasarana irigasi melalui
pengembangan pengelolaan
system irigasi partisipatif
Peningkatan ketersediaan
jaringan air bersih/air minum
Peningkatan sarana dan
prasarana sanitasi lingkungan
Peningkatan kualitas perumahan
dan pemukiman
2. Meningkatnya
kelestarian lingkungan
hidup
Menerapkan pembangunan
berkelanjutan berdasarkan
daya tamping dan daya
dukung lingkungan
Peningkatan kualitas air dan
udara serta pengurangan
pencemaran
Pemanfaatan sumber daya alam
dan energi berwawasan
lingkungan
Penataan ruang dan infrastruktur
wilayah
Mitigasi dan pengendalian
bencana secara terpadu
3. Meningkatnya sikap
dan perilaku
masyarakat yang
menjunjung tinggi
nilai-nilai akhlak
mulia
Mempertahankan nilai-nilai
akhlak mulia dan toleransi
sesama umat manusia
Pemantapan kerukunan hidup
beragama, rasa saling percaya,
toleransi dan tenggang rasa
Peningkatan sarana dan
prasarana peribadatan
Pengembangan gerakan magrib
mengaji, shalat subuh dan ashar
berjamaah, penghapalan dan
pengkajian al-quran serta
pendidikan diniyah takmiliyah
dan pendidikan al – quran
11
No Sasaran Strategis Strategi Arah Kebijakan
4. Menurunnya PMKS Peningkatan pemberdayaan dan
pembinaan PMKS serta
penanganan gangguan
trantibummas
5. Meningkatnya
aksesibilitas dan
pelayanan pendidikan
yang bermutu dan
merata
Mewujudkan pelayanan
pendidikan yang bermutu dan
merata serta kepemudaan,
olah raga dan kebudayaan
Peningkatan pemenuhan sarana
dan prasarana pendidikan
Peningkatan manajemen
pendidikan melalui standarisasi
dan penjaminan mutu
Peningkatan mutu tenaga
pendidik dan kependidikan serta
akselerasi peningkatan
kualifikasi guru
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan
seni dan budaya
Pembinaan kepemudaan dan
olahraga
6. Meningkatnya akses
dan pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan merata
Mewujudkan pelayanan
kesehatan yang bermutu dan
merata
Peningkatan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan
Peningkatan sikap, perilaku dan
kesadaran masyarakat dalam
pelaksanaan pola hidup bersih
dan sehat
Peningkatan mutu Pelayanan
kesehatan masyarakat
Pembangunan kependudukan
dan keluarga berencana
Meningkatkan kesetaraan
gender dalam pembangunan Pengarusutamaan gender,
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
7. Menguatnya ekonomi
daerah Meningkatkan daya saing
investasi, tenaga kerja dan
produk local
Pengembangan potensi
pertanian, Perikanan kelautan
dan pesisir
Pengembangan ekonomi syariah
dan pengembangan ekonomi
perdesaan
Pembangunan kelembagaan
usaha dan pasar berbasis potensi
dan keunggulan lokal
Penciptaan iklim usaha yang
kondusif
12
No Sasaran Strategis Strategi Arah Kebijakan
Pengembangan koperasi usaha
mikro, kecil dan menengah
(KUMKM)
Pengembangan kebijakan
keuangan daerah yang
mendukung perekonomian
daerah dan KUMKM
Peningkatan keterampilan dan
keahlian serta perlindungan
tenaga kerja
Peningkatan kesempatan kerja
8. Berkurangnya
kemiskinan Mempercepat
penanggulangan kemiskinan Pengentasan kemiskinan melalui
“insentif rakyat miskin”
Peningkatan keberdayaan dan
kualitas hidup masyarakat
perdesaan
9. Meningkatnya
ekonomi sektor
agribisnis dan
pariwisata
Meningkatkan pengelolaan
agribisnis dan pariwisata
secara terpadu dan
professional
Penguatan kapasitas pelaku
agribisnis, kemitraan usahadan
jaringan pemasaran
Peningkatan daya saing produk
dan pengembangan diversifikasi
produk olahan
Peningkatan standardisasi dan
sertifikasi produk daerah, serta
perlindungan konsumen
Pengembangan industri dan
perdagangan kecil dan
menengah
Percepatan pembangunan
industri pariwisata daerah serta
peningkatan pemasaran
pariwisata
10. Mantapnya ketahanan
pangan masyarakat Meningkatkan ketahanan
pangan daerah yang
berkelanjutan
Peningkatan produksi,
keanekaragaman dan keamanan
pangan daerah
11. Meningkatnya
pelayanan publik yang
transparan dan
akuntabel
Menerapkan reformasi
birokrasi Peningkatan kualitas pelayanan
publik yang transparan,
akuntabel dan terjangkau
12. Meningkatnya
penyelenggaraan
tatakelola
Peningkatan kapasitas
kelembagaan dan
profesionalisme aparatur
pemerintah daerah dan desa
13
No Sasaran Strategis Strategi Arah Kebijakan
pemerintahan yang
baik Peningkatan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan demokratisasi dan
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
II.1.6 Program
Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuanpem
bangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan 77 program
yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, tidak
ada perubahan program dalam reviu RPJMD. Pada tahun 2018, Pemerintah
Kabupaten Cianjur masih melaksanakan 76 program dari 77 program yang telah
ditetapkan.
Tabel 2.6
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018
No Sasaran Didukung Jumlah
Program
1. Meningkatnya cakupan pembangunan infrastruktur daerah 11
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 4
3. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjungjung
tinggi nilai-nilai akhlak mulia 2
4. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 6
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 8
6. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 1
7. Meningkatnya ekonomi sector agribisnis dan pariwisata 8
8. Terwujudnya kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan 3
14
9. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat 1
10. Menurunnya angka kemiskinan 9
11. Meningkatnya pelayanan public yang transparan dan akuntabel 7
12. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik 16
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Ket : Sasaran strategis setelah reviu
II.2 Reviu RPJMD Kabupaten Cianjur
Berdasarkan rekomendasi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Cianjur
telah melakukan reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan
RPJMD yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018
Tentang Penyelarasan Kerangka Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun
2016-2021. Setelah dilakukan reviu, terdapat beberapa revisi dan data tambahan
pada kerangka kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai berikut :
Tabel 2.7
Penyelarasan Kerangka Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016-2021
Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
Tujuan : Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi Indikator Kinerja :
Persentase kondisi mantap jalan kabupaten (70%)
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (68.87%)
Persentase rumah layak huni (905)
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Kondisi Akhir Tahun
2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur daerah
Persentase kondisi jalan mantap
% 44 52 60 65 70 70
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
% 60.87
62.87 64.87 66.87 68.87 68.87
Persentase rumah layak huni
% 83.65 83.8 83.95 84.1 84.25 90
Tujuan : Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Indikator Kinerja : Indeks kualitas lingkungan hidup (71.37)
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Kondisi Akhir Tahun
2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
15
2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indeks pencemaran air
Indeks 54.00 54.00 55.00 55.00 56.00 56.00
Indeks pencemaran udara
Indeks 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
Persentase penanganan sampah
% 10 25 25 25 25 25
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan keagamaan
Tujuan : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di masyarakat Indikator Kinerja :
Persentase penerimaan zakat infak sodakoh (100%)
Jumlah konflik antar umat beragama (0 kali)
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Kondisi Akhir Tahun
2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
3 Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia
Persentase penerimaan zakat, infaq dan sodaqoh
% 61.73 67.34 83.75 92.96 100 100
Jumlah konflik antar umat beragama
Kali 0 0 0 0 0 0
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indikator Kinerja :
Indeks pendidikan (0.6545)
Indeks kesehatan (0.7663)
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Kondisi
Akhir Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
4 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
Indeks pendidikan Poin 0.5896 0.6058 0.6220 0.6383 0.6545 0.6545
5 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Indeks kesehatan Poin 0.7604 0.7619 0.7634 0.7648 0.7663 0.7663
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indikator Kinerja :
Laju Pertumbuhan Ekonomi (7.02)
Indeks daya beli (0.6102)
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Kondisi
Akhir Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
6 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
Nilai investasi PMA/PMDN
Rp. Triliun
1.38 1.42 1.46 1.50 1.57 7.02
7 Meningkatnya ekonomi sector agribisnis dan pariwisata
Nilai PDRB sector industry pengolahan
Rp. Milyar
2.083 2.174 2.264 2.355 2.445 2.445
Nilai PDRB sector pariwisata
Rp. Milyar
3.241 3.381 3.522 3.663 3.804 3.804
Nilai PDRB sector pertanian
Rp. Milyar
12.084 12.610 13.135 13.660 14.186 14.186
8 Terwujudnya kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan
Purchasing Power Parity (Paritas Daya Beli)
Rp. Juta
7.037 7.130 7.227 7.322 7.421 0.6102
16
9 Mantapkan ketahanan pangan masyarakat
Skor pola pangan harapan
Poin 69 70 71 72 73 73
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat Indikator : Persentase penduduk miskin (7.07%)
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Kondisi
Akhir Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
10 Menurunnya angka kemiskinan
Persentase penduduk miskin
% 10.41 9.29 8.99 8.07 7.07 7.07
Tingkat pengangguran terbuka
% 10.02 9.99 9.97 9.95 9.93 9.93
Tujuan : Mewujudkan kualitas birokrasi yang professional Indikator Kinerja :
Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public (95.07)
Indeks Reformasi Birokrasi (80)
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Kondisi
Akhir Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
11 Meningkatnya pelayanan public yang transparan dan akuntabel
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public
Poin 70.5 75 85 90 95.07 95.07
12 Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
Opini BPK Opini WTP-ke-3
WTP- Ke-4
WTP- Ke-5
WTP- Ke-6
WTP- Ke-7
WTP- Ke-7
Nilai LPPD Poin 3.0280 3.0304 3.0328 3.0352 3.0376 3.0376
Nilai evaluasi SAKIP Poin 60 70 80 80 80 80
Nilai Maturitas SPIP Poin 1.3 2.3 3 3 3 3
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
II.3 Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama (IKU)
(Sebelum dilakukan reviu)
No Kinerja Utama IKU Satuan Target Tahun
2018
1 Meningkatnya
pembangunan infrastruktur
daerah
Persentase kondisi mantap
jalan kabupaten
% 52.00
Persentase tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal
sehari-hari
% 62.87
Persentase Rumah Tangga
yang mendapatkan akses
air minum
% 83.80
17
No Kinerja Utama IKU Satuan Target Tahun
2018
Persentase RT berakses
sanitasi
% 76.00
Persentase penurunan
luasan pemukiman kumuh
di kawasan perkotaan
% 53.26
2 Meningkatnya kelestarian
lingkungan hidup
Tingkat pencemaran air
(baku mutu)
% 83.68
Tingkat pencemaran udara
(baku mutu)
% 8.15
Persentase Penanganan
Sampah
% 25
3 Meningkatnya sikap dan
perilaku masyarakat yang
menjungjung tinggi nilai-
nilai
Persentase capaian zakat
infak dan sodakoh
% 67.34
Jumlah konflik antar umat
beragama
Kali 0
4 Menurunnya Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Persentase penurunan
PMKS
% 23.87
5 Meningkatnya aksesibilitas
dan pelayanan kesehatan
yang bermutu dan merata
Indeks pendidikan Poin 0.6058
6 Meningkatnya akses dan
pelayanan kesehatan yang
bermutu dan merata
Indeks kesehatan Poin 0.7619
7 Menguatnya ekonomi
daerah
Laju pertumbuhan ekonomi % 6.24
Nilai investasi
PMA/PMDN
Rp. Triliun 1.42
Indeks daya beli
masyarakat
Poin 0.598
Tingkat pengangguran
terbuka
Persen 9.99
8 Berkurangnya kemiskinan Persentase penduduk
miskin
Persen 9.29
9 Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis dan
pariwisata
Nilai PDRB sektor
perdagangan
Rp. Milyar 6.828
18
No Kinerja Utama IKU Satuan Target Tahun
2018
Nilai PDRB sektor
pariwisata
Rp. Milyar 3.381
Nilai PDRB sektor
Pertanian
Rp. Milyar 12.610
10 Mantapnya ketahanan
pangan masyarakat
Skor pola pangan harapan Poin 70
11 Meningkatnya pelayanan
publik yang transparan dan
akuntabel
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan Publik
Poin 75.0
12 Meningkatnya
penyelenggaraan tatakelola
pemerintahan yang baik
Opini BPK WTP ke-4
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Keterangan : Sebelum Penyelarasan
Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama (IKU)
(Setelah dilakukan reviu)
No Kinerja Utama IKU Satuan Target Tahun
2018
1 Meningkatnya cakupan
pelayanan infrastruktur
daerah
Persentase kondisi mantap
jalan kabupaten % 52.00
Persentase tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal
sehari-hari
% 62.87
Persentase Rumah Layak
Huni % 83.80
2 Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup Indeks pencemaran air % 84.68
Indeks pencemaran udara % 97.72
Persentase Penanganan
Sampah % 25.00
3 Meningkatnya sikap dan
perilaku masyarakat yang
menjungjung tinggi nilai-
nilai akhlak mulia
Persentase penerimaan
zakat infak dan sodakoh % 67.34
19
No Kinerja Utama IKU Satuan Target Tahun
2018
Jumlah konflik antar umat
beragama Kali 0
4 Meningkatnya derajat
pendidikan masyarakat Indeks pendidikan Poin 0.6058
5 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat Indeks kesehatan Poin 0.7619
6 Meningkatnya kualitas
iklim usaha dan investasi Realisasi investasi
PMA/PMDN Rp. Triliun 1.42
7 Meningkatnya ekonomi
sector agribisnis dan
pariwisata
Nilai PDRB sector industry
pengolahan
Rp. Milyar 2.174
Nilai PDRB sector
pariwisata
Rp. Milyar 3.381
Nilai PDRB sector
pertanian
Rp. Milyar 12.610
8 Terwujudnya kemandirian
ekonomi daerah berbasis
kerakyatan
Purchasing Power Parity
(Paritas daya beli) Rp. Juta 7.130
9 Mantapnya ketahanan
pangan masyarakat Skor pola pangan harapan Rp. Milyar 70.00
10 Menurunnya angka
kemiskinan
Persentase penduduk
miskin % 9.29
Tingkat pengangguran
terbuka % 12,084
11 Meningkatnya pelayanan
public yang transparan dan
akuntabel
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan public
Poin 75.00
12 Meningkatnya
penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik
Opini BPK Opini WTP ke 4
Nilai LPPD Poin 3.0304
Nilai evaluasi SAKIP Poin 70
Nilai Maturitas SPIP Poin 2.3
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
20
II.4 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja
yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur
Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun
2018
Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
Tujuan 1.1 : Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi
Meningkatnya cakupan
pelayanan infrastruktur
daerah
Persentase kondisi mantap
jalan kabupaten % 52.00
Persentase tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal
sehari-hari
% 62.87
Persentase Rumah Layak
Huni % 83.80
Tujuan 1.2 : Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup Indeks pencemaran air % 84.68
Indeks pencemaran udara % 97.72
21
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun
2018
Persentase Penanganan
Sampah % 25.00
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan keagamaan
Tujuan 2.1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di masyarakat
Meningkatnya sikap dan
perilaku masyarakat yang
menjungjung tinggi nilai-
nilai akhlak mulia
Persentase penerimaan
zakat infak dan sodakoh % 67.34
Jumlah konflik antar umat
beragama kali 0
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan,
kesehatan dan ekonomi
Tujuan 3.1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Meningkatnya derajat
pendidikan masyarakat Indeks pendidikan poin 0.6058
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat Indeks kesehatan poin 0.7619
Tujuan 3.2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya kualitas
iklim usaha dan investasi Realisasi investasi
PMA/PMDN Rp. Triliun 1.42
Meningkatnya ekonomi
sector agribisnis dan
pariwisata
Nilai PDRB sector industry
pengolahan
Rp. Milyar 2.174
Nilai PDRB sector
pariwisata
Rp. Milyar 3.381
Nilai PDRB sector
pertanian
Rp. Milyar 12.610
Terwujudnya kemandirian
ekonomi daerah berbasis
kerakyatan
Purchasing Power Parity
(Paritas daya beli) Rp. Juta 7.130
Mantapnya ketahanan
pangan masyarakat Skor pola pangan harapan Rp. Milyar 70.00
Tujuan 3.3 : Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat
22
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun
2018
Menurunnya angka
kemiskinan
Persentase penduduk
miskin % 9.29
Tingkat pengangguran
terbuka % 12,084
Tujuan 3.4 : Mewujudkan kualitas birokrasi yang professional
Meningkatnya pelayanan
public yang transparan dan
akuntabel
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan public
poin 75.00
Meningkatnya
penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik
Opini BPK opini WTP ke 4
Nilai LPPD poin 3.0304
Nilai evaluasi SAKIP poin 70
Nilai Maturitas SPIP poin 2.3
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
II.5 Rencana Anggaran Tahun 2018
Struktur APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 terdiri Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.11
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2018
No Uraian Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp)
1. Pendapatan 4.076.521.388.832,55 4.085.021.388.832,55
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 598.605.614.690,95 598.605.614.690,95
Dana Perimbangan 2.273.639.753.871,60 2.273.639.753.871,60
Lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah
1.204.276.020.270,00 1.212..776.020.270,00
2. Belanja 4.267.370.974.875,95 4.275.870.974.875,95
23
Belanja Tidak Langsung 2.120.967.421.089.18 2.120.967.421.089,18
Belanja Langsung 2.146.403.553.786,77 2.154.903.553.786,77
3. Pembiayaan Daerah 190.849.586.043,40 190.849.586.043,40
Penerimaan Pembiayaan Daerah 199.349.586.043,40 199.349.586.043,40
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
Perbandingan rencana anggaran belanja tidak langsung dengan belanja langsung
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.12
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran 2018
No Uraian Sebelum Perubahan (Rp) Sesudah Perubahan (Rp) %
1. Belanja Tidak Langsung 2.120.967.421.089.18 2.120.967.421.089,18 49,60
2. Belanja Langsung 2.146.403.553.786,77 2.154.903.553.786,77 50,40
Jumlah 4.267.370.974.875,95 4.275.870.974.875,95 100,00
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
Alokasi anggaran belanja langsung direncanakan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan
sebagaimana telah ditetapkan targetnya didalam dokumen perencanaan dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel 2.13
Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Pembangunan
Tahun Anggaran 2018
No Sasaran Anggaran (Rp) % Anggaran dari
Belanja Langsung
1. Meningkatnya cakupan pelayanan
infrastruktur daerah 585.541.841.960,00 27,17
24
2. Meningkatnya kualitas lingkungan
hidup 53.616.267.157,00 2,49
3. Meningkatnya sikap dan perilaku
masyarakat yang menjungjung tinggi
nilai-nilai akhlak mulia
2.267.571.000,00 0,12
4. Meningkatnya derajat pendidikan
masyarakat 467.126.698.165.00 21,68
5. Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 663.647.279.174,77 30,80
6. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan
investasi 849.532.600,00 0,04
7. Meningkatnya ekonomi sector
agribisnis dan pariwisata 40.782.270.500,00 1,89
8. Terwujudnya kemandirian ekonomi
daerah berbasis kerakyatan 17.473.046.400,00 0,81
9. Mantapnya ketahanan pangan
masyarakat 7.013.135.000,00 0,33
10. Menurunnya angka kemiskinan 8.312.036.400,00 0,39
11. Meningkatnya pelayanan publik yang
transparan dan akuntabel 120.538.700.670,00 5,59
12. Meningkatnya penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang baik 79.505.106.672,00 3,69
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Alokasi anggaran belanja langsung per sasaran pembangunan tersebut ditambah
dengan anggaran belanja langsung non urusan sebesar Rp.107.850.068.088,00 atau
5% dari total belanja langsung.
25
Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah
bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih
baik. Hal ini menggambarkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya
sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari
manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong
perbaikan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang
dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil
maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di
mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana
sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam
penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi
bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada
publik telah dicapai.
Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk
membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian
kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan
berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas
kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
KABUPATEN
CIANJUR
Bab III berisi :
1. Capaian Kinerja
Pemerintah Kabupaten
Cianjur
2. Realisasi Anggaran
26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Untuk mengukur ketercapaian kinerja dan
kriteria penilaian menggunakan skala sebagai berikut:
Tabel 3.1
Skala Ketercapaian Kinerja
No Ketercapaian Kinerja Kode
1. Tercapai
2. Tidak Tercapai
III.1 Capaian Kinerja
III.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Pengukuran target kinerja dari kinerja utama yang telah ditetapkan
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan
untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur selama tahun 2018.
Berdasarkan hasil reviu RPJMD yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati
Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor
68 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Cianjur Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan 23
(dua puluh tiga) indikator sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian IKU
Kabupaten Cianjur Tahun 2018 setelah diselaraskan secara singkat ditunjukkan
pada gambar di bawah ini :
Gambar 3.1
Tingkat Capaian IKU Kabupaten Cianjur
Tahun 2018
Sumber : Hasil Pengolahan Data
78.26
21.74
Tercapai Tidak Tercapai
27
Berdasarkan gambar datas dapat dilihat bahwa 78,26% target kinerja IKU
Kabupaten Cianjur sudah mencapai/melebihi target kinerja yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja, rincian capaian IKU dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2
Capaian IKU Tahun 2018
(Setelah dilakukan reviu)
No Kinerja Utama IKU Satuan Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian
(%)
1. Meningkatnya
cakupan
pelayanan
infrastruktur
daerah
Persentase
kondisi mantap
jalan
kabupaten
% 43.17 52.00 52.07 100.13
Persentase
tersedianya air
baku untuk
memenuhi
kebutuhan
masyarakat
% 60.38 62.87 62.89 100.03
Persentase
Rumah Layak
Huni
% 83.65 83.80 84.03 100.27
2. Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup
Indeks
pencemaran air % 54.00 54.00 54.00 100.00
Indeks
pencemaran
udara
% 97.72 97.72 97.72 100.00
Persentase
Penanganan
Sampah
% 10.00 25.00 25.00 100.00
3. Meningkatnya
sikap dan
perilaku
masyarakat
yang
Persentase
penerimaan
zakat infak dan
sodakoh
% 76.82 67.34 72.89 108.24
28
No Kinerja Utama IKU Satuan Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian
(%)
menjungjung
tinggi nilai-
nilai akhlak
mulia
Jumlah konflik
antar umat
beragama
Kali 0 0 0 100.00
4. Meningkatnya
derajat
pendidikan
masyarakat
Indeks
pendidikan Poin 0.5609 0.6058 0.5729 94.57
5. Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
Indeks
kesehatan Poin 0.7614 0.7619 0.7627 100,10
6. Meningkatnya
kualitas iklim
usaha dan
investasi
Realisasi
investasi
PMA/PMDN
Rp.
Triliun 0.72 1.42 1.76 123.94
7. Meningkatnya
ekonomi sector
agribisnis dan
pariwisata
Nilai PDRB
sector industry
pengolahan
Rp.
Milyar 2.533 2.174 2.808 129.16
Nilai PDRB
sector
pariwisata
Rp.
Milyar 3.812,2 3.381 4.303 127.27
Nilai PDRB
sector
pertanian
Rp.
Milyar 12.414,2 12.610 13.770 109.20
8. Terwujudnya
kemandirian
ekonomi
daerah berbasis
kerakyatan
Purchasing
Power Parity
(Paritas daya
beli)
Rp. Juta 7.300 7.130 7.433 104.25
29
No Kinerja Utama IKU Satuan Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian
(%)
9. Mantapnya
ketahanan
pangan
masyarakat
Skor pola
pangan
harapan
Poin 68.70 70.00 72.92 104.17
10. Menurunnya
angka
kemiskinan
Persentase
penduduk
miskin
% 11.41 9.29 9.81 94.40
Tingkat
pengangguran
terbuka
% 10.10 9.99 10.16 98,30
11. Meningkatnya
pelayanan
public yang
transparan dan
akuntabel
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan
public
Poin 74.42 75.00 77.78 103.71
12. Meningkatnya
penyelenggaraa
n tata kelola
pemerintahan
yang baik
Opini BPK Opini WTP WTP ke
4 WTP 100.00
Nilai LPPD Poin 3.0256 3.0304 3.0280 99.92
Nilai evaluasi
SAKIP
Poin 60.99 70 62.57 89.39
Nilai Maturitas
SPIP
Poin 1.3 2.3 3.0 130.43
Sumber : Hasil Pengolahan Data
III.1.2 Pengukuran dan Analisis Kinerja
Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini merupakan
capaian kinerja tahun pertama mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan
hasil penyelarasan kerangka kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur yang kemudian
30
diusulkan menjadi bahan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, tema
pembangunan Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 adalah percepatan
pembangunan infrastruktur yang didukung oleh peningkatan pelayanan public dan
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pengembangan wilayah yang
berwawasan lingkungan. Tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam tahapan
pembangunan dalam periode 2016-2021 yang masih difokuskan pada program
infrastruktur.
Tabel 3.3 Indikator
Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian (%)
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
Tahun 2018
Terhadap
Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Persentase kondisi
mantap jalan
kabupaten
% 43,17 52,00 52,07 100,13 70,00 74,39 Tercapai
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Cianjur
Capaian kinerja Persentase kondisi mantap jalan kabupaten tahun 2018
mencapai 52,07% atau 100,13% dari target 52,00%. Realisasi persentase kondisi
MisiMeningkatkan pembangunan infrastruktur
TujuanMeningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur
yang terintegrasi
SasaranMeningkatnya cakupanpelayanan infrastruktur
daerah
31
jalan mantap mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya
yaitu 6,9%.
Grafik 3.1
Perkembangan Realisasi Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten
Tahun 2015-2018
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Cianjur
%
Panjang (km)
0
100
200
300
400
500
600
700
2015 2016 2017 2018
35.83 37.87 43.77 52.07
467.049 492.953
561.943
677.791
% Panjang (km)
32
Gambar : Peta Jaringan Jalan Kabuapaten Cianjur
Pada tahun 2018 ini panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap yaitu
677,691 km dari total panjang jalan sepanjang 1.301,697 km, mengalami
peningkatan 115,848 km dari tahun sebelumnya.
33
Gambar : Ruas Jalan Rancagoong-Rasamala Kecamatan Cugenang
Berdasarkan data BPS tahun 2017, kondisi jalan yang rusak dan rusak berat
di Kabupaten Cianjur mencapai 838,75 km. Dari total 838,75 km tersebut, pada
tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan upaya peningkatan
kapasitas jalan sepanjang 123,431 km. Dengan demikian masih banyak pekerjaan
yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur menuju 70% jalan
mantap. Hambatan dalam mewujudkan kondisi jalan mantap kabupaten, yaitu
rentang kendali yang cukup jauh jangkauannya sehingga panjang jalan pun menjadi
sangat besar yang harus diselesaikan, selain itu kondisi geografi dan kontur tanah
Cianjur yang mudah longsor, sehingga diperlukan perbaikan jalan melalui metode
cor beton yang memakan biaya sangat besar agar bisa lebih tahan lama. Apabila
menggunakan aspal, menjadi cepat rusak karena mudah tergerus air hujan.
Indikator selanjutnya yaitu persentase tersedianya air baku untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dengan capaian 100,03%.
34
Tabel 3.4
Indikator
Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
No Indikator
Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2017
Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
Capaian
(%)
Target
Akhir RPJMD
Capaian Tahun
2018
Terhadap Target
Akhir
RPJMD
Keterangan
2. Persentase
tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan
masyarakat
% 60,38 62,87 62,89 100,03 68,87 91,32 Tercapai
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cianjur
Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin
dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs)
pada sector lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses
universal air bersih dan sanitasi. Pihak Bank Dunia pada tahun 2014 telah
mengingatkan bahwa 780 juta orang tidak memiliki akses air bersih dan lebih dari
2 miliar penduduk bumi tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Akibatnya ribuan
nyawa melayang setiap harinya dan kerugian materi hingga 7% dari PDB dunia.
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
pada tahun 2018 mencapai 62,89% atau 100,03% dari target 62,87%. Hal tersebut
mengalami peningkatan 2,51% dari tahun sebelumnya.
35
Grafik 3.2
Perkembangan Realisasi Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi
Kebutuhan Masyarakat
Tahun 2016-2018
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cianjur
Sumber air utama yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Cianjur
adalah sumur/mata air terlindung yaitu sebanyak 38,82%. Rincian sumber air utama
yang digunakan ruman tangga untuk minum dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Grafik 3.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama
Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll, 2018
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
58.87
60.38
62.89
56
57
58
59
60
61
62
63
64
2016 2017 2018
0.
10.
20.
30.
40.
50.
air
kemasan/isi
ulang
leding sumur
bor/pompa
sumur/mata
air
terlindung
sumur/mata
air tidak
terlindung
lainnya*)
1.45
5.72
21.95
44.11
22.22
4.55
36
Indikator selanjutnya adalah Persentase Rumah Layak Huni. Menurut
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa rumah layak
huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan
kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
Capaian kinerja persentase rumah layak huni tahun 2018 mencapai 84,03%
atau dari target 83,80%, mengalami peningkatan 0,38% dari tahun sebelumnya.
Pada tahun 2018 baru sekitar 572.243 rumah yang termasuk kategori rumah layak
huni dari total jumlah rumah sebanyak 680.950 rumah. Capaian indicator
persentase layak huni ini dapat dicapai dengan adanya program bedah rumah
sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam penanganan kawasan kumuh
perkotaan. Selain penanganan rumah, akses air bersih dan sanitasi pun ditingkatkan
dengan membangun fasilitas MCK dan SPAM yang ditunjang dengan sosialisasi
pola hidup bersih dan sehat.
Tabel 3.5
Indikator
Persentase Rumah Layak Huni
No Indikator
Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2017
Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
Capaian
(%)
Target
Akhir RPJMD
Capaian Tahun
2018
Terhadap Target
Akhir
RPJMD
Keterangan
3. Persentase Rumah Layak
Huni
% 83,65 83,80 84,03 100,27 84,25 99,74 Tercapai
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cianjur
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah
seluruhnya sudah mencapai target yang telah ditentukan. Namun, dalam
pelaksanaannya masih ditemui beberapa hambatan yaitu terkait dengan kondisi
geografis Kabupaten Cianjur sebagai kabupaten dengan luas wilayah terbesar
kedua di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur yang belum merata
antara wilayah utara dan selatan menimbulkan adanya disparitas yang
menyebabkan masyarakat menjadi lebih banyak berdomisili di Cianjur wilayah
37
utara dibandingkan dengan wilayah selatan. Produk-produk yang dihasilkan dari
Cianjur wilayah selatan pun belum bisa terdistribusi secara maksimal.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam
mengatasi hambatan tersebut yaitu, dalam 2 (dua) tahun ini Pemerintah Kabupaten
Cianjur telah menganggarkan biaya yang sangat besar mencapai 27,17% dari total
belanja langsung untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pembangunan
infrastruktur daerah tersebut. Anggaran tersebut diprioritaskan pada pembangunan
dan pemeliharaan jalan/jembatan terutama pada wilayah-wilayah yang mendukung
perekonomian masyarakat (sector pertanian dan pariwisata).
Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa
ditunda lagi dan menjadi tanggung jawab seluruh insan di muka bumi. Upaya
pemerintah utuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa
harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun
program pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan pembangunan
berwawasan lingkungan. Sesuai dengan misi pertama RPJMD Kabupaten Cianjur,
bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur akan meningkatkan pembangunan
infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
MisiMeningkatkan pembangunan infrastruktur
TujuanMeningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur
yang terintegrasi
Sasaran Meningkatnya kualitaslingkungan hidup
38
Tabel 3.6
Indikator
Indeks Pencemaran Air
No Indikator
Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2017
Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
Capaian
(%)
Target
Akhir RPJMD
Capaian Tahun
2018
Terhadap Target
Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Indeks
pencemaran air
Air
poin 54,00 54,00 54,00 100,00 56,00 96,43 Tercapai
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cianjur
Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda
tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai
kesepakatan pembangunan global yang dihadiri oleh 193 kepala negara. Salah satu
tujuan dalam SDGs tersebut adalah memastikan ketersediaan dan manajemen air
bersih berkelanjutan bagi semua dengan target akan memperbaiki kualitas air dan
mengurangi polusi, menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir
pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya, mengurangi substansial
meningkatkan daur ulang dan penggunaan ulang yang aman.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan
indicator indeks pencemaran air sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap
pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2018, capaian indeks pencemaran air
mencapai 100% dari target 54%.
Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melaksanakan pemeriksaan
mutu/kualitas air dilakukan untuk 20 sungai yaitu sungai Cisokan, sungai Cianjur,
sungai Cisarua Gede, sungai Cibinong, sungai Cikondang, sungai Cikondang
(Cibeber), sungai Cijedil, sungai Cikundul Hulu, sungai Cikundul Hilir, sungai
Muara Cirata, sungai Cibalapulang, sungai Cijampang, sungai Cilumut, sungai
Cibuni Hulu, sungai Cibuni Hilir, sungai Cisokan, sungai Cikadu, sungai Cisadea,
sungai Cidamar dan sungai Cipandak. Dari 20 sungai yang ada di Kabupaten
Cianjur, baru 4 sungai yang sudah memenuhi baku mutu, 11 sungai cemar ringan
dan 5 sungai cemar sedang.
39
Tabel 3.7
Hasil Skoring Penentuan Status Mutu Air Sungai di Lokasi Pekerjaan
Kajian Kualitas Lingkungan di Kabupaten Cianjur
No Nama Sungai Kecamatan Desa/Kelurahan Nilai Indeks
Pencemaran Status Mutu
1 Cisokan Sukaluyu Hegarmanah 0,97 Memenuhi baku
mutu
2 Cianjur Cianjur Sayang 1,43 Cemar ringan
3 Cisarua Cilaku Sirnagalih 4,17 Cemar ringan
4 Cibinong Cilaku Sirnagalih 1,46 Cemar ringan
5 Cikondang Cibeber Cihaur 1,80 Cemar ringan
6 Cikondang Warungkondang Cikaroya 2,10 Cemar ringan
7 Cijedil Cugenang Cijedil 0,70 Menenuhi baku
mutu
8 Cikundul hulu Cipanas Cibodas 0,66 Menenuhi baku
mutu
9 Cikundul hilir Cikalongkulon Majalaya 1,19 Cemar ringan
10 Muara Cirata Cikalongkulon Gudang 1,79 Cemar ringan
11 Cibalapulang Sukanagara Sukanagara 2,23 Cemar ringan
12 Cijampang Pagelaran Pagelaran 2,31 Cemar ringan
13 Cilumut Pasirkuda Mekarmulia 2,52 Cemar sedang
14 Cibuni hulu Tanggeung Cibuni 2,39 Cemar sedang
15 Cibuni hilir Cijati Tugu 2,43 Cemar sedang
16 Cisokan Leles Pusakasari 2,13 Cemar ringan
17 Cikadu Cibinong Sukajadi 2,28 Cemar sedang
18 Cisadea Sindangbarang Sagaranten 2,56 Cemar sedang
19 Cidamar Cidaun Kertajadi 0,75 Memenuhi baku
mutu
20 Cipendak Naringgul Sukabakti 2,60 Cemar ringan
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
Tabel 3.8
Indikator
Indeks Pencemaran Udara
No Indikator
Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2017
Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
Capaian
(%)
Target
Akhir RPJMD
Capaian Tahun
2018
Terhadap Target
Akhir
RPJMD
Keterangan
2. Indeks
pencemaran
udara
poin 97,72 97,72 97,72 100,00 97,72 100,00 Tercapai
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cianjur
Indeks standar kualitas udara yang dipergunakan secara resmi di Indonesia
adalah Insdeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mengacu pada Keputusan Menteri
40
Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP45/MENLH/1997 tentang Indeks Standar
Pencemar Udara. Indeks pencemaran udara di Kabupaten Cianjur pada tahun 2018
mencapai 97,72. Berdasarkan rentang indeks standar pencemar udara sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut diatas,
kualitas udara di Kabupaten Cianjur termasuk dalam kategori “SEDANG” (tingkat
kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan
tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika).
Tabel 3.9
Indikator
Persentase Penanganan Sampah
No Indikator
Kinerja Satuan Kondisi Tahun
2017
Target Tahun
2018
Realisasi Tahun
2018
Capaian
(%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian
Tahun
2018 Terhadap
Target
Akhir RPJMD
Keterangan
3. Persentase
Penanganan
Sampah
% 10,00 25,00 25,00 100,00 25 100,00 Tercapai
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cianjur
Persentase penanganan sampah tahun 2018 mencapai 25,00% ini meliputi cakupan
wilayah pelayanan sebanyak 11 (sebelas) kecamatan, yaitu :
1. Kecamatan Cianjur
2. Kecamatan Cipanas
3. Kecamatan Cilaku
4. Kecamatan Karangtengah
5. Kecamatan Ciranjang
6. Kecamatan Sukaluyu
7. Kecamatan Pacet
8. Kecamatan Cugenang
9. Kecamatan Warungkondang
10. Kecamatan Haurwangi
11. Kecamatan Cibeber
dengan rata-rata volume sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 146,05 ton/hari.
Apabila cakupannya diperluas menjadi 32 Kecamatan, realisasi kinerjanya hanya
mencapai 13,27%.
41
Gambar 3.4 : Aktivitas Penanganan Sampah
Dalam rangka mengurangi volume sampah yang dihasilkan oleh
masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cianjur meluncurkan Gerakan Sedekah
Sampah yang diawali oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur. Setiap ASN diwajibkan membawa sampah yang
telah dipilah dari rumah ke kantor masing-masing. Sampah tersebut kemudian
dikumpulkan dan diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan
selanjutnya sampah organic diolah menjadi kompos, sampah anorganik dijual.
42
Hasil penjualan sampah tersebut disedekahkan kepada masyarakat miskin dan
kompos/pupuk organic pun dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan
terutama para petani.
Capaian kinerja sasaran meningkatnya kelestarian lingkungan hidup
seluruhnya sudah mencapai target. Kabupaten Cianjur merupakan daerah resapan
air bagi kabupaten/kota sekitarnya, sehingga kelestarian lingkungan menjadi sangat
penting. Hambatan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran tersebut yaitu adanya
ketidakseimbangan kebutuhan lahan untuk kelestarian lingkungan dan industry.
Semakin maju suatu daerah biasanya ditentukan oleh seberapa banyak daerah
industry yang terbangun dan hal ini tentunya akan mengorbankan lahan yang
memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan alam.
Pemerintah Kabupaten Cianjur terus melakukan upaya untuk
mempertahankan ketersediaan lahan dan menjaga kualitas lingkungan dengan
meluncurkan program-program yang ramah lingkungan dan membatasi
pertumbungan industry besar, melalui Gerakan Sedekah Sampah dan pengawasan
terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan. Gerakan
Sedekah Sampah ini juga dilaksanakan sebagai upaya mengurangi volume timbulan
sampah terutama sampah rumah tangga, karena TPA Pasir Sembung sudah habis
masa pakainya.
43
Upaya pembentukan karakter masyarakat Kabupaten Cianjur yang lebih
maju dan agamis terus dilakukan melalui berbagai program keagamaan.
Pembentukan karakter masyarakat Kabupaten Cianjur tersebut, dilaksanakan dalam
7 (tujuh) program keagamaan, yaitu : Gerakan shalat berjamaah, Gerakan ashar
mengaji, Gerakan mencintai anak yatim, Gerakan aku suka shodaqoh, Gerakan
peduli fakir miskin, Gerakan cianjur anti maksiat, Gerakan mewujudkan kampung
peradaban keluarga berakhlakul karimah.
Dari ketujuh program keagamaan tersebut terdapat 3 (tiga) program yang
dapat diukur pencapaiannya melalui capaian zakat infak shodaqoh sebagaimana
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.10
Indikator
Persentase capaian zakat infak sodakoh
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian (%)
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
Tahun 2018
Terhadap
Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Persentase capaian zakat
infak dan
sodakoh
% 76,82 67,34 78,20 116,13 100,00 78,20 Tercapai
Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Cianjur
MisiMeningkatkan pembangunan
keagamaan
TujuanMeningkatkan kualitas kehidupan beragama di
masyarakat
SasaranMeningkatnya sikap dan
perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai
akhlak mulia
44
Capaian zakat infak sodakoh pada tahun 2018 mencapai 78,20% atau
116,13% dari target 67,34%. Realisasi penerimaan Zakat Infaq Shodaqoh Tahun
2018 sebesar 19.244.491.930,00 mengalami peningkatan 1.717.756.368,00 dari
tahun sebelumnya. Jumlah tersebut diperoleh dari 1.378.425 orang mudzaki di
seluruh Kabupaten Cianjur.
Grafik 3.4
Penerimaan Zakat Infaq Shodaqoh
Tahun 2016-2018
Sumber : BAZNAS Kabupaten Cianjur
Capaian zakat infak shodaqoh tersebut didukung oleh program keagamaan
yang selama ini dilaksanakan oleh para pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Cianjur lainnya.
Para pejabat dan PNS di Kabupaten Cianjur dihimbau untuk menyalurkan zakat
penghasilan sebesar 2,5% melalui BAZNAS Kabupaten Cianjur dan khusus bagi
para pejabat dihimbau memberikan infak (santunan) bagi anak-anak yatim secara
rutin setiap bulan. Masing-masing Perangkat Daerah juga sudah membentuk UPZ
BAZNAS untuk memudahkan pengumpulan zakat infak shodaqoh.
15,500,000,000.00
16,000,000,000.00
16,500,000,000.00
17,000,000,000.00
17,500,000,000.00
18,000,000,000.00
18,500,000,000.00
19,000,000,000.00
19,500,000,000.00
2016
2017
2018
16,974,849,788.00
17,526,735,562.00
19,244,491,930.00
45
Tabel 3.11
Indikator
Jumlah Konflik Antar Umat Beragama
No Indikator
Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2017
Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
Capaian
(%)
Target
Akhir RPJMD
Capaian Tahun
2018
Terhadap Target
Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Jumlah konflik
antar umat
beragama
% 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Tercapai
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cianjur
Konflik antar umat beragama dan antar sesama agama sepertinya masih
terus saja menjadi ancaman. Rasanya, kehidupan harmonis yang menjadi arah
kehidupan masih sulit tercipta. Kenapa manusia yang beragama, berpancasila, yang
senantiasa membangun jiwa, dan badan masih rentan untuk saling mencederai,
tidak hanya fisik tapi juga psikis. Ditengah-tengah suasana kehidupan agama yang
plural di negara kita, kerukunan merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan
bersama-sama. Kondisi tersebut dicerminkan dalam suasana damai, tertib, saling
memahami dan menghargai. Kebalikan dari kerukunan itu ialah ketegangan atau
konflik yang dicerminkan dengan persaingan yang tidak sehat, saling mencekam
atau saling mengancam baik secara fisik maupun mental.
Menghadapi permasalahan sosial ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur
berupaya mempertahankan kehidupan yang harmonis antar umat beragama dan
mendukung salah satu program yaitu “Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat” yang dilaksanakan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur dengan menyelenggarakan
kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Cianjur.
Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cianjur Tahun
2018 sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali dan dilaksanakan di beberapa desa dan
kecamatan, diantaranya yaitu :
1. Desa Cibanggala Kecamatan Campaka Mulya;
46
2. Desa Sukadana Kecamatan Campaka;
3. Desa Sukasari Kecamatan Kadupandak;
4. Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul;
5. Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang;
6. Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi; dan
7. Kecamatan Cugenang.
Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, Kabupaten Cianjur berhasil
mempertahankan upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di wilayahnya.
Berdasarkan tabel 3.12 bahwa realisasi jumlah konflik antar umat beragama
berjumlah 0 (nol) yang artinya Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 tidak terdapat
konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, Kerukunan dan Keharmonisan antar
umat beragama di Kabupaten Cianjur menjadi salah satu indikator ketercapaiannya
suatu program atau kegiatan.
Capaian kinerja sasaran meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang
menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia seluruhnya sudah mencapai target.
Pemerintah Kabupaten Cianjur sangat memprioritaskan pembangunan spiritual
nilai-nilai akhlak mulia melalui berbagai program keagamaan yaitu Subuh
Berjamaah dan Ashar Mengaji, program sedekah yang rutin setiap bulan
dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah serta menjaga kerukunan umat beragama
dengan terus melakukan pembinaan sampai kepada lingkungan masyarakat
terkecil.
47
Dalam Indeks Pembangunan Manusia IPM, Indeks Pendidikan memiliki
kontribusi yang cukup besar melalui peningkatan aksesibilitas dan pelayanan
pendidikan yang bermutu dan merata. Capaian indeks pendidikan pada tahun 2018
yaitu 0,5729 mengalami peningkatan 0,0181 poin dari tahun sebelumnya, namun
belum memenuhi target kinerja yang telah ditentukan yaitu 94,57%. Apabila
dibandingkan dengan target provinsi, indeks pendidikan kabupaten cianjur hanya
mencapai 64,37% (target Provinsi Jawa Barat : 0,8900)
Tabel 3.12
Indikator
Indeks Pendidikan
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian (%)
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
Tahun 2018
Terhadap
Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Indeks
pendidikan Poin 0,5548 0,6058 0,5729 94,57 0,6545 87,53 Tidak
Tercapai
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Komponen pendukung ketercapaian indeks pendidikan ini adalah rata-rata lama
sekolah dan harapan lama sekolah.
MisiMeningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi dibidang pendidikan, kesehatan
dan ekonomi
Tujuan Meningkatkan kualitassumber daya manusia
Sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
48
Grafik 3.5
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Tahun 2016-2018
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah dan
angka harapan sekolah di Kabupaten Cianjur terus mengalami peningkatan, namun
rata-rata lama sekolah baru mencapai 6,97, artinya lulus SD namun belum lulus
SMP. Rata-rata lama sekolah yang masih rendah tersebut sangat berkontribusi
terhadap capaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
Perhitungan jumlah rata-rata lama sekolah ini juga mencakup kelompok usia tua
yang tidak mengenyam pendidikan formal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten
Cianjur berupaya mengoptimalkan program pendidikan non formal melalui PKBM,
selain itu juga menyediakan mobil pintar yang dapat langsung mendatangi
kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan pendidikan seperti di daerah
pabrik atau pasar.
0.00
3.00
6.00
9.00
12.00
15.00
2016
2017
2018
6.616.71
6.97
11.8811.89
12.26
Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah
49
Salah satu agenda MDGs yang belum tercapai sampai dengan tahun 2015
adalah masalah kesehatan, selanjutnya dilanjutnya dengan SDGs. Pemerintah
Kabupaten Cianjur menetapkan sasaran meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat ini selain untuk memenuhi hak dasar masyarakat untuk sehat, juga
untuk mencapai target-target SDGs.
Tabel 3.13
Indikator
Indeks Kesehatan
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian (%)
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
Tahun 2018
Terhadap
Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Indeks
kesehatan Indeks 0,7614 0,7619 0,7627 100,10 0,7663 99,53 Tercapai
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Indeks kesehatan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 mengalami
peningkatan 0,1487 poin dari tahun sebelumnya dan telah mencapai target kinerja
yang telah ditentukan. Apabila dibandingkan dengan target provinsi Jawa Barat,
capaian indeks kesehatan Kabupaten Cianjur baru mencapai 96,54% (target
provinsi Jawa Barat : 0,7900). Salah satu komponen perhitungan indeks kesehatan
MisiMeningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi dibidang pendidikan, kesehatan
dan ekonomi
Tujuan Meningkatkan kualitassumber daya manusia
Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
50
adalah angka harapan hidup. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, angka harapan hidup di
Kabupaten Cianjur terus mengalami peningkatan.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
Grafik 3.6
Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur
Tahun 2016-2018
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur,
Meningkatnya indeks kesehatan dan angka harapan hidup di Kabupaten
Cianjur menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pola hidup masyarakat yang
lebih sadar akan kesehatan. Hal tesebut ditunjukkan dengan perkembangan
penurunan jumlah kematian ibu dan bayi selama 3 (tiga) tahun ini. Jumlah kematian
ibu pada tahun 2016 sebanyak 170 orang, menurun menjadi 160 orang pada tahun
2017 dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2018 menjadi 79 orang.
Sedangkan jumlah kematian bayi pada tahun 2016 sebanyak 34 bayi, mengalami
penurunan menjadi 26 bayi pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi 24 bayi.
Penyebab tertinggi kematian ibu yaitu mengalami pendarahan pada saat
melahirkan. Sedangkan kematian bayi tertinggi disebabkan asfiksia. Untuk
menekan angka kematian ibu dan bayi, dilakukan dengan menurunkan prevalensi
gizi buruk dan meningkatkan cakupan pelayanan persalinan dengan tenaga
69.39
69.42
69.58
69.15
69.3
69.45
69.6
2016 2017 2018
51
kesehatan. Upaya meningkatkan cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga
kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan untuk
kegawatdaruratan sesuai dengan kewenangan di masing-masing fasilitas kesehatan
serta optimalisasi pemanfaatan system rujukan (SIJAGOAN) dalam pelayanan
rujukan yang efektif.
Permasalahan pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat, secara umum adalah walaupun sudah terjadi perubahan perilaku
masyarakat yang lebih sadar akan kesehatan, masih banyak juga masyarakat yang
kesadaran tentang pentingnya pola hidup sehat itu masih rendah. Pemerintah
Kabupaten Cianjur telah melakukan upaya agar derajat kesehatan masyarakat terus
meningkat dengan mengalokasikan 30,80% anggaran belanja langsung untuk
kesehatan.
Pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari permintaan agregat dan
penawaran agregat. Dari sisi permintaan, investasi atau penanaman modal menjadi
salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Faktor-faktor
penentu yang lain adalah konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah
(APBN/APBD), dan ekspor bersih. Selanjutnya dari sisi penawaran, pertumbuhan
ekonomi dipengaruhi oleh modal fisik, modal finansia, modal insani, modal
teknologi, dan modal sosial.
Pemerintah Kabupaten Cianjur berusaha untuk mendatangkan investor
agar melakukan investasinya. Dengan meningkatnya investasi, baik asing/PMA
MisiMeningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi dibidang pendidikan, kesehatan
dan ekonomi
Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Sasaran Meningkatnya iklim usaha dan investasi
52
maupun domestic/PMDN, maka diharapkan terjadi akselerasi roda perekonomian
yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Tabel 3.14
Indikator
Nilai Investasi PMA/PMDN
No Indikator
Kinerja Satuan Kondisi Tahun
2017
Target Tahun
2018
Realisasi Tahun
2018
Capaian
(%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian Tahun
2018 Terhadap
Target
Akhir RPJMD
Keterangan
1. Nilai Investasi
PMA/PMDN Rp.
Triliun 0,72 1,42 1,76 123,94 1,57 112,10 Tercapai
Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Cianjur
Investasi merupakan bentuk kepercayaan para investor terhadap Kabupaten
Cianjur dan dengan hadirnya investor tersebut dapat membantu sisi perekonomian
masyarakat Kabupaten Cianjur. Nilai investasi PMA/PMDN Kabupaten Cianjur
pada tahun 2018 mencapai Rp. 1,76 Triliyun atau 123,94% dari target Rp. 1,42
Triliyun. Capaian kinerja tahun 2018 tersebut sudah melebihi target akhir RPJMD
dan apabila dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Barat, capaian kinerjanya
mencapai 1,27% (target Provinsi Jawa Barat : 138,85-154,00).
Grafik 3.7
Nilai Investasi PMA/PMDN (milyar)
Tahun 2016-2018
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0
250
500
750
1000
1250
1500
2016 2017 2018
920
49 66
514.50
666.15
1279.65
PMA PMDN
53
Pertumbuhan nilai investasi tahun 2018 mengalami peningkatan yang
cukup signifikan terutama PMDN. Peningkatan tersebut didukung dengan adanya
aplikasi system informasi pelayanan perijinan cepat, transparan, responsive,
inovatif, gesit dan akuntabel (SIPARIGEL) untuk mengurus perijinan, sehingga
memudahkan masyarakat yang memerlukan pelayanan perijinan. Selain itu,
Pemerintah Kabupaten Cianjur juga memberikan kemudahan pelayanan perijinan
bagi para pengusaha mikro (UMKM) sehingga dapat memberikan kontribusi dama
peningkatan nilai investasi dalam negeri.
Pembangunan ekonomi regional pada prinsipnya bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan yang salah satunya diukur dalam kenaikan PDRB atau
kenaikan pendapatan regional perkapita. Bila pendapatan riil perkapita masyarakat
meningkat maka akan terdapat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyusun perencanaan yang baik dengan
memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai peningkatan
ekonomi.
Kemajuan ekonomi Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari besarnya
pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tahun ke tahunnya. Dengan melihat
angka pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu dari sekian perangkat
indicator yang menunjukkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk
sebagai hasil pembangunan di Kabupaten Cianjur.
MisiMeningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi dibidang pendidikan, kesehatan
dan ekonomi
Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
SasaranMeningkatnya ekonomi
sektor agribisnis dan pariwisata
54
Grafik 3.8
PDRB Kabupaten Cianjur (Triliyun Rupiah)
Tahun 2016-2018
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Untuk mengukur sasaran meningkatnya ekonomi sector agribisnis dan
pariwisata ditetapkan 3 (tiga) indicator sebagaimana dijelaskan di bawah ini :
Tabel 3.15
Indikator
Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian (%)
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
Tahun 2018
Terhadap
Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Nilai PDRB
sektor industry pengolahan
Rp.
Milyar 2,533 2,174 2,808 129,16 2,445 118,85 Tercapai
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Kontribusi sector industry pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Cianjur
Tahun 2018 mencapai Rp. 2,808 Milyar atau 129,16% dari target Rp. 2,174 Milyar
dan mencapai 118,85% dari target akhir RPJMD.
Pertumbuhan industry pengolahan non migas di Kabupaten Cianjur terus
mengalami peningkatan. Industri makanan dan minuman memberikan kontribusi
yang paling tinggi pada nilai PDRB sector industry pengolahan. Pemerintah
Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan melakukan upaya
0.
10.
20.
30.
40.
50.
2016 2017 2018
35.3838.55
42.72
26.9828.52
30.22
PDRB atas Harga Berlaku PDRB atas Harga Konstan
55
menciptakan iklim usaha yang kondusif baik berupa penetapan beragam regulasi,
untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha fasilitas maupun penyediaan
infrastruktur untuk pengembangan industry.
Tabel 3.16
Indikator
Nilai PDRB Sektor Pariwisata
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian (%)
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
Tahun 2018
Terhadap
Target Akhir
RPJMD
Keterangan
2 Nilai PDRB sektor
Pariwisata
Rp. Milyar
3,812 3,382 4.303 127,27 3,804 113,12 Tercapai
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Cianjur mencapai
Rp. 4,303 Milyar atau 127,27% dari target Rp. 3,812 Milyar dan 113,12% dari
target akhir RPJMD. Sektor pariwisata merupakan salah satu core business
pembangunan Kabupaten Cianjur. Pemerintah Kabupaten Cianjur terus berupaya
meningkatkan nilai PDRB sektor pariwisata ini dengan berbagai cara salah satunya
upaya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Cianjur.
Grafik 3.9
Perkembangan Kunjungan Wisatawan
Tahun 2016-2018
Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cianjur, 2018
4,938,721
5,207,207
5,773,633
4,400,000
4,600,000
4,800,000
5,000,000
5,200,000
5,400,000
5,600,000
5,800,000
6,000,000
2016 2017 2018
56
Grafik 3.10
Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan Lokasi
Tahun 2017-2018
Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cianjur
Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Cianjur pada tahun 2018, secara umum
mengalami peningkatan10,88% dari tahun sebelumnya. Peningkatan kunjungan
didominasi oleh kunjungan hotel dan kuliner. Terjadinya bencana longsor di
puncak turut mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Cianjur,
Selama tahun 2018 diberlakukan pelarangan bus/truk melewati jalur puncak. Hal
ini membuat wisatawan dalam jumlah besar atau rombongan mengalami kendala
untuk berwisata ke Cianjur.
Tabel 3.17
Indikator
Nilai PDRB Sektor Pertanian
No Indikator
Kinerja Satuan Kondisi Tahun
2017
Target Tahun
2018
Realisasi Tahun
2018
Capaian
(%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian
Tahun
2018 Terhadap
Target Akhir
RPJMD
Keterangan
3 Nilai PDRB
sektor Pertanian
Rp.
Milyar 12,414 12,610 13,770 109,20 14,186 96,07 Tercapai
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur, 2018
3,922,826
2,239,221
462,407 536,776
1,388,400
2,341,210
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
2017 2018
ODTW Hotel Kuliner
57
Sektor pertanian merupakan salah satu sector penting dalam perekonomian
Kabupaten Cianjur. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian
Kabupaten Cianjur dibandingkan dengan sector-sektor lainnya. Produksi pertanian
yang diwakili oleh produksi padi sangat dipengaruhi oleh factor alam, sehingga
mengalami fluktuasi produksi. Nilai PDRB sector pertanian pada tahun 2018
mencapai Rp. 13,770 Milyar atau 109,20% dari target Rp. 12,610 Milyar dan
96,07% dari target akhir RPJMD.
Pencapaian nilai PDRB sector pertanian tersebut didukung oleh beberapa
factor, antara lain peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan.
Tabel 3.18
Luas Tanam, Panen dan Produktivitas Padi
Tahun 2018
No Uraian Padi Sawah Padi Bukan Sawah
2017 2018 2017 2018
1. Luas Tanam (ha) 154.564 151.892 11.210 10.849
2. Luas Panen (ha) 143.105 153.024 18.159 11.826
3. Produktivitas (ton/ha) 61,30 61,53 32,20 30,10
4. Produksi Gabah Kering (ton) 876.765 941.628 58.518 35.592
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kab. Cianjur
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa luas tanam padi mengalami
penurunan 3.033 ha. Penurunan luas tanam pada padi sawah tidak mempengaruhi
luas panen yang mengalami peningkatan 138.660 ha, namun pada padi bukan
sawah mengalami penurunan cukup signifikan seluas 6.333 ha. Penurunan luas
tanam juga mempengaruhi produktivitas padi, padi sawah mengalami peningkatan
0,23 ton/ha sementara padi bukan sawah mengalami penurunan 2,20 ton/ha.
Produksi gabah kering padi bukan sawah mengalami peningkatan 64.863 ton dan
produksi gabah kering padi bukan sawah mengalami penurunan 22.926 ton.
Penurunan luas tanam padi bukan sawah di tahun 2018 dibandingkan
dengan tahun 2017, dikarenakan factor ketersediaan lahan yang mengalami trade
off ke tanaman palawija yakni bantuan tanaman kedelai. Sedangkan penurunan luas
58
tanam padi sawah disebabkan adanya pergeseran atau mundur jadwal tanam di
periode tahun 2018. Pergeseran tanam tersebut diakibatkan oleh rendahnya
intensitas curah hujan. Kondisi ini membuat perubahan/peralihan budidaya
komoditi padi ke komoditi palawija yang adaptif dengan kondisi tersebut yaitu
jagung, kedelai dan kacang tanah.
Luas panen padi lebih besar dibanding dengan luas tanamnya disebabkan
oleh terjadinya carry over perhitungan realisasi luas tanam padi yang ditanam pada
tahun sebelumnya, karena variabel luas panen padi sawah dipengaruhi oleh jumlah
luas tanam pada periode sebelumnya.
Produksi perikanan dan peternakan yang menunjang ketercapaian nilai
PDRB sector pertanian antara lain :
Grafik 3.11
Produksi Perikanan dan Peternakan
Tahun 2016-2018
Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Berdasarkan grafik diatas dalat dilihat bahwa produksi perikanan budidaya
mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Adanya Program Citarum
Harum yang ditindaklanjuti dengan penertiban kolam jaring apung di waduk Cirata,
dimana sebelumnya terdapat sekitar 46.000 kolam jaring apung, setelah ditertibkan
menjadi 15.000 kolam jaring apung memang memberikan dampak kepada produksi
perikanan budi daya. Penertiban kolam jaring apung ini dilaksanakan dalam rangka
924 1,559 1,821
113,933119,450
131,908
47,582 50,27954,506
23,382 22,157 23,910
3,578 5,846 5,863
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2016 2017 2018
Hasil tangkapan ikan nelayan Produksi perikanan budidaya
Produksi daging Produksi telur
Produksi susu
59
mengurangi limbah yang mencemari Sungai Citarum. Upaya Pemerintah
Kabupaten Cianjur dalam rangka meningkatkan produksi perikanan dilakukan
melalui peningkatan jumlah pelaku usaha perikanan budidaya, pemberian bantuan
paket sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tangkap kepada kelompok
perikanan budidaya dan tangkap, optimalisasi produksi perikanana budidaya
perikanan air payau dan bimbingan teknis sumber daya manusia perikanan.
Pemerintah Kabupaten Cianjur juga melakukan upaya untuk meningkatkan
produksi peternakan dengan cara memberikan bantuan sarana dan prasarana
budidaya ternak kepada kelompok peternak, bimbingan teknis peternakan kepada
kelompok peternak, penerapan teknologi tepat guna, penanaman hijauan pakan
ternak di lahan kelompok peternak dan penyuluhan kesehatan ternak serta
pengobatan gratis untuk ternak milik kelompok dan masyarakat.
Grafik 3.12
Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2016-2018
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kab. Cianjur
Capaian kinerja sasaran meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan
pariwisata sudah melampaui target kinerja yang ditentukan. Pertanian dan
pariwisata merupakan core bussiness Kabupaten Cianjur, sehingga fokus
pembangunan diprioritaskan kepada peningkatan ekonomi di kedua sektor tersebut.
Pemerintah Kabupaten Cianjur pun sudah menetapkan integrasi program untuk
45,611.40
46,500.00
48,940.00
43,000.00
44,000.00
45,000.00
46,000.00
47,000.00
48,000.00
49,000.00
50,000.00
2016 2017 2018
60
mendukung pencapaian sasaran tersebut. Pembangungan infrastruktur yang
menjadi program prioritas difokuskan pada titik-titik lokasi pariwisata dan
pertanian.
Ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi yang menjadikan ekonomi
rakyat sebagai kekuatan, artinya ekonomi yang dimiliki rakyat sangar penting untuk
dijaga dan diperhatikan. Karena dengan adanya ekonomi kerakyatan, seluruh
lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama sehingga dapat berpartisipasi
dalam membangun sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang
dengan baik. Dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan, masyarakat adalah bagian
yang sangat penting dan vital, karena masyarakat yang berperan aktif dalam
kegiatan ekonomi tersebut. Sedangkan pemerintah mendukung system
perekonomian ini dengan menciptaka keadaan atau iklim yang sehat bagi
perkembangan dan pertumbuhannya.
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang baik ditunjukkan dengan
adanya peningkatan paritas daya beli masyarakat. Dengan mengukur peningkatan
pendapatan masyatakat dapat mengestimasi pendapatan masyarakat secara riil.
Adanya peningkatan daya beli menunjukkan adanya peningkatan kemampuan
untuk hidup layak, sehingga pada akhirnya peningkatan tersebut akan bermuara
pada pengentasan kemiskinan dalam masyarakat.
MisiMeningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi dibidang pendidikan, kesehatan
dan ekonomi
Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
SasaranTerwujudnya kemandirian ekonomi daerah berbasis
kerakyatan
61
Tabel 3.19
Indikator 3 Sasaran 3 Misi 3
Purchasing Power Parity (Paritas Daya Beli)
No Indikator
Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2017
Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
Capaian
(%)
Target
Akhir RPJMD
Capaian Tahun
2018
Terhadap Target
Akhir
RPJMD
Keterangan
4 Purchasing
Power Parity
(Paritas Daya Beli)
Rp. Juta 7,300 7,130 7,433 104,17 7,421 100,16 Tercapai
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Paritas daya beli pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp.
7,433 Juta dari Rp.7,300 Juta pada tahun sebelumnya dan sudah melampaui target
akhir RPJMD. Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci pencapaian
peningkatan paritas daya beli. Tahun 2018 terdapat 34,70% koperasi aktif dan
53,30% pasar rakyat yang representative. Pemerintah Kabupaten Cianjur juga
mendorong pemerintah desa dan lembaga/kelompok masyarakat untuk berperan
aktif dalam pengelolaan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan ekonomi
perdesaan, salah satunya melelui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
Pangan merupakan komoditas strategis dan menjadi salah satu kebutuhan
dasar manusia. Pangan juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan bangsa
dan menjadi bagian hak individu dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan
MisiMeningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi dibidang pendidikan, kesehatan
dan ekonomi
Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Sasaran Mantapnya ketahanan pangan masyarakat
62
sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat
bersama-sama mempunyai kewajiban untuk membangun ketahan pangan.
Ketersediaan pangan secara kualitatif yang tercermin dari tingkat keanekaragaman
(diversifikasi) pangan dapat dilihat dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
Grafik 3.13
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Cianjur
Tahun 2016-2018
Tabel 3.20
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Cianjur
Tahun 2018
No Kelompok
Pangan
Berat
Pangan
Gr/kapita/
hari
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan
kkal % %AKE
*) bobot
skor
aktual skor
AKE skor
maks Skor
PPH
1. Padi-padian 355,434 1.500,46 66,576 69,789 0,5 33,288 34,894 25 25
2. Umbi-
umbian 55,778 65,368 2,9 3,04 0,5 1,45 1,52 2,5 1,52
3. Pangan
hewani 99,473 191,19 8,483 8,893 2 16,966 17,785 24 17,785
4. Minyak
dan lemak 28,232 253,857 11,264 11,807 0,5 5,632 5,904 5 5
5. Buah/biji
berminyak 1,53 9,127 0,405 0,425 0,5 0,202 0,212 1 0,212
67.20
68.70
72.92
64.00
65.00
66.00
67.00
68.00
69.00
70.00
71.00
72.00
73.00
74.00
2016 2017 2018
63
No Kelompok
Pangan
Berat
Pangan
Gr/kapita/
hari
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan
kkal % %AKE
*) bobot
skor
aktual skor
AKE skor
maks Skor
PPH
6. Kacang-
kacangan 19,667 44,531 1,976 2,071 2 3,952 4,142 10 4,142
7. Gula 21,53 79,569 3,531 3,701 0,5 1,765 1,85 2,5 1,85
8. Sayur dan
buah 161,672 74,843 3,321 3,481 5 16,604 17,405 30 17,405
9. Lain-lain 47,914 34,8 1,544 1,619 0 0 0 0 0
Total 2.253,744 100 104,825 79,86 83,714 72,92
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kab. Cianjur
Tabel 3.21
Indikator 1 Sasaran 6 Misi 3
Skor Pola Pangan Harapan
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian (%)
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
Tahun 2018
Terhadap
Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Skor pola pangan
harapan
Poin 68,70 70,00 72,92 104,17 73,00 99,89 Tercapai
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kab. Cianjur
Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan berdasarkan proporsi
keseimbangan energy dan 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi
daya terima, budaya dan agama. Di Kabupaten Cianjur Skor Pola Pangan Harapan
yang paling tinggi adalah padi-padian dengan skor 25. Capaian kinerja Skor Pola
Pangan Harapan tahun 2018 mencapai 72,92% atau 104,17% dari target 70,00%.
Capaian kinerja tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD mencapai 99,89% dan
capaian kinerja tahun 2018 terhadap target provinsi Jawa Barat mencapai 88,93%
(target provinsi Jawa Barat 82,00%)
Pola pangan harapan digunakan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi
pangan dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Semakin tinggi skor pola pangan
harapan maka semakin beragam kelompok pangan yang dikonsumsi dan semakin
baik konsumsinya. Kualitas pola konsumsi yang ditunjukkan dengan skor PPH
64
menunjukkan angka 72,92 ini masih dibawah rata-rata skor PPH Jawa Barat dan
Nasional. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan asupan antar zat
gizi, konsumsi karbohidrat masih melebihi porsi yang dianjurkan. Kebijakan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mengatasi permasalahan
ketahanan pangan yaitu dilakukan koordinasi dan sinergitas lintas sector melalui
Dewan Ketahanan Pangan.
Permasalahan :
masih rendahnya kesadaran masyarakat atas keseimbangan pola pangan sebagai
akibat dari budaya yang telah mengakar terakit dengan sumber pangan nasi
(karbohidrat).
Solusi :
Meningkatkan konsumsi sumber pangan lainnya (sayuran, buah-buahan dan
sumber gizi lainnya) melalui sosialisasi dan kampanye sumber pangan yang dapat
dikonsumsi.
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang
menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting
untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data
yang akurat dan dapat dipercaua dapat menjadi instrumen tangguh bagi
pengambilan kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang
miskin. Angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada grafik berikut
ini.
MisiMeningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi dibidang pendidikan, kesehatan
dan ekonomi
TujuanMeningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat
Sasaran Menurunnya angka kemiskinan
65
Grafik 3.14
Angka Kemiskinan Kabupaten Cianjur
Tahun 2015-2018
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Menurut Bappenas, miskin adalah kondisi dimana seseorang atau
sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Hak-hak dasar
tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan
hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk
berpartisipasi dalam kehidupan social politik.
Berdasarkan grafik di atas, persentase penduduk miskin di Kabupaten
Cianjur mengalami penurunan yang signifikan dari 11.41% pada tahun 2017
menjadi 9,81% pada tahun 2018.
12.2111.62 11.41
9.81
0
2
4
6
8
10
12
14
2015 2016 2017 2018
66
Tabel 3.22
Indikator 1 Sasaran 4 Misi 3
Persentase Penduduk Miskin
No Indikator
Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2017
Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
Capaian
(%)
Target
Akhir RPJMD
Capaian Tahun
2018
Terhadap Target
Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Persentase
penduduk
miskin
% 11,41 9,29 9,81 94,40 7,07 60,40 Tidak
Tercapai
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Capaian tahun 2018 tersebut mencapai 94,40% dari target 9,29% atau
60,40% dari target akhir RPJMD sebesar 7,07%. Persentase penduduk miskin di
Kabupaten Cianjur tersebut memang masih lebih banyak dari rata-rata persentase
penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat, namun penurunan persentase penduduk
miskin pada tahun ini jauh lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat. Perbandingan
persentase penduduk miskin Kabupaten Cianjur dengan Provinsi Jawa Barat dapat
dilihat pada grafik di bawah ini :
Grafik 3.15
Persentase Penduduk Miskin Nasional, Jawa Barat dan Cianjur
Tahun 2016-2018
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
10.7010.12
9.668.95 8.71
7.45
11.62 11.41
9.81
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
2016 2017 2018
Nasional Jawa Barat Cianjur
67
Grafik 3.16
Garis Kemiskinan Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2018
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten terus dilakukan
melalui Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD). Pemerintah
Kabupaten Cianjur juga telah menetapkan arah kebijakan pengentasan kemiskinan
melalui “insentif rakyat miskin” dan peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup
masyarakat perdesaan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2016-2021.
Pemerintah Kabupaten Cianjur juga melakukan upaya pengentasan
kemiskinan melalui program kegiatan yang terintegrasi dengan focus pada 66.874
kepala keluarga (berdasarkan data Kementerian Sosial RI) yang belum terakomodir
mendapatkan bantuan social rastra dan PKH.
287500
300000
312500
325000
337500
350000
362500
375000
2017
2018
320390
340882
344427
371376
cianjur jawa barat
68
Gambar 3.5
Skema Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur
Gambar : Skema Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur
Tabel 3.23
Indikator 4 Sasaran 3 Misi 3
Tingkat Pengangguran Terbuka
No Indikator
Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2017
Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
Capaian
(%)
Target
Akhir RPJMD
Capaian Tahun
2018
Terhadap Target
Akhir
RPJMD
Keterangan
4 Tingkat
pengangguran
terbuka
% 10,10 9,99 10,16 98,30 9,93 97,68 Tidak
Tercapai
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu acuan bagi Kabupaten
Cianjur untuk membuka lapangan kerja baru. Pada tahun 2018, dari 2,260 juta
PenangananKemiskinan
Sektor tenaga kerja : padat karya,
bantuan alat produksi, pelatihan
produktifPUPR : sarana dan prasarana perhubungan
Sektor Pemerintahan :
administrasi kependudukan
Sektor industri perdagangan : industri padat
karya
Sektor pertanian : pemberdayaan sektor pertanian
Perguruan Tinggi/LSM :
permberdayaan/pendampingan
Sektor pedesaan : BUMDES, penguatan lembaga
kemasyarakatan
Sektor Perumahan dan kawasan permukiman : sarana dan prasarana
lingkungan, RTLH
Sektor pendidikan: Akses pendidikan melalui beasiswa
Sektor kesehatan : jaminan
kesehatan, akses layanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat
Sektor sosial : pemberdayaanPMKS, KUBE, bantuan dan perlindungan
sosial
69
penduduk Kabupaten Cianjur, tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,16% atau
98,30% dari target 9,99% dan mencapai 97,68% dari target akhir RPJMD.
Grafik 3.17
Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2017-2018
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Fenomena “Baby Boom” yaitu suatu keadaan dimana peningkatan jumlah
kelahiran yang sangat besar di suatu negara pada jangka waktu tertentu yang
kemudian menghasilkan bonus peningkatan demografi, saat ini telah mulai
berlangsung di Kabupaten Cianjur. Pemerintah Kabupaten Cianjur sejatinya sudah
melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja yang dapat diserap
oleh angkatan kerja, namun dengan terus bertambahnya jumlah angkatan kerja,
tingkat pengangguran terbuka sangat sulit untuk diturunkan.
Penempatan tenaga kerja formal (melalui perusahaan, BKK dan PPTKIS)
pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 2,83% dari tahun sebelumnya.
Tabel 3.24
Persentase Penempatan Tenaga Kerja
Tahun 2017-2018
Tahun Penempatan Tenaga Kerja Pencari Kerja %
2017 10.203 29.955 34,06
2018 12.280 31.576 38,89
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.1 10.16
8.22 8.17
0
2
4
6
8
10
12
2017 2018
cianjur jawa barat
70
Grafik 3.18
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAT) dan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Kabupaten Cianjur
Tahun 2017-2018
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa Tingkat partisipasi
angkatan kerja mengalami peningkatan 2,04%, namun Tingkat pengangguran
terbuka justru tidak mengalami peningkatan, padahal persentase penempatan
tenaga kerja mengalami peningkatan 4,83%.
Grafik 3.19
Perbandingan Penduduk Usia Kerja Dan Angkatan Kerja
di Kabupaten Cianjur
Tahun 2017-2018
58.28 60.32
10.10 10.16
0
10
20
30
40
50
60
70
2017 2018
TPAK TPT
1,615,1021,680,800
941,3581,013,859
846,258910,851
95,100 103,008
673,744 666,941
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2017 2018
Penduduk usia kerja Angkatan Kerja Bekerja
Pengangguran Bukan angkatan kerja
71
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
Bonus demografi yang diperkirakan akan melonjak pada sekitar tahun 2020,
ternyata tahapannya sudah dimulai sejak tahun kemarin. Pemerintah Kabupaten
Cianjur telah melakukan upaya yang untuk dapat menekan tingkat pengangguran
terbuka dengan kondisi terjadinya peningkatan jumlah angkatan kerja yaitu dengan
menyediakan lapangan pekerjaan yang berfokus pada ekonomi kreatif dan
pemberdayaan desa melalui BUMDES dan memfasilitasi para start-up untuk dapat
memasarkan produknya secara global melalui PLUT.
Pelayanan public (public service) oleh birokrasi merupakan salah satu
perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat disamping
sebagai abdi Negara. Pelayanan public oleh birokrasi dimaksudkan untuk
kesejahteraan masyarakat dari satu Negara kesejahteraan (welfare state). Dengan
demikian pelayanan public diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan
public oleh setiap instansi pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan public
masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai dengan keinginan
masyarakat. Seluruh pendekatan yang dilakukan selama ini dalam upaya perbaikan
MisiMeningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi dibidang pendidikan, kesehatan
dan ekonomi
TujuanMewujudkan kualitas
birokrasi yang profesional
SasaranMeningkatnya pelayanan publik yang transparan
dan akuntabel
72
pelayanan hanya berdasarkan kepada pemerintah sebagai penyedia layanan semata-
mata, tidak dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Atas pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur selaku
penyelenggaran pelayanan public melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
dengan harapan bahwa keinginan masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap. Pada
tahun 2018 telah dilaksanakan survey kepuasan masyarakat pada seluruh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan pelayanan public dengan capaian 77,78 atau
103,71% dari target 75,00.
Tabel 3.25
Indikator 1 Sasaran 7
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public
No Indikator
Kinerja Satuan Kondisi Tahun
2017
Target Tahun
2018
Realisasi Tahun
2018
Capaian
(%)
Target Akhir
RPJMD
Capaian
Tahun
2018 Terhadap
Target
Akhir RPJMD
Keterangan
1. Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan
public
% 74,42 75 77,78 103,71 95,07 81,81 Tercapai
Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Cianjur, 2017
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2018
mengalami peningkatan 2,36 poin. Survey Kepuasan Masyarakat ini dilakukan
pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Perolehan SKM pada 28 Perangkat Daerah, yang mendapatkan ranking tertinggi
yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendapat 89,70
poin dan yang paling rendah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
mendapat 75,70 poin. Sementara perolehan SKM pada 32 Kecamatan, yang
mendapatkan ranking tertinggi yaitu Kecamatan Cilaku mendapat 88,14 poin dan
yang paling rendah adalah Kecamatan Kadupandak dan Agrabinta mendapat 0 poin
(tidak melakukan SKM).
73
Kecenderungan praktik pemerintahan dewasa ini menunjukkan kuatnya
semangat untuk menjalankan pemerintahan yang baik (good governance).
Kecenderungan ini didorong oleh semakin derasnya tuntutan demokrasi,
transparansi dan penghormatan terhadap hak azasi manusia (termasuk hak
memperoleh informasi yang benar). Praktik pemerintahan yang baik mensyaratkan
bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen public harus dilakukan secara
terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat. Opini audit
tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dijadikan salah satu
tolok ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik.
Tabel 3.26
Indikator 1 Sasaran 8 Misi 3
Opini BPK
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian (%)
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
Tahun 2018
Terhadap
Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Opini BPK Opini WTP WTP WTP 100,00 WTP - Tercapai
Sumber : Inspektorat Kabupaten Cianjur, 2017
Capaian predikat WTP pada tahun 2018 ini merupakan capaian predikat WTP
keempat bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Pemberian opini merupakan bentuk
MisiMeningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi dibidang pendidikan, kesehatan
dan ekonomi
Tujuan Meningkatkan kualitasbirokrasi yang profesional
SasaranMeningkatnya
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
74
apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan disamping pemberian
rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah
merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).
Indikator selanjutnya adalah nilai LPPD. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintan Daerah (LPPD) kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
kepada DPRD setra informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(ILPPD) kepada masyarakat, Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan
Laporan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah yang
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
LPPD merupakan informasi utama untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah (EKPPD) yang mengacu pada Peratutan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Gambara kinerja tahunan ini merupakan implementasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang mengakumulasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan
kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cianjur serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan,
yang ditunjang oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, keberhasilan kinerja
maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh Perangkat
Daerah di bawah koordinasi Kepala Daerah.
Pada tahun 2018, hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah memperoleh nilai 3,0280 atau 99,92% dari target 3,0304 dan mengalami
peningkatan 0,0024 poin dari tahun sebelumnya. Secara umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa
kelemahan terutama masalah data yang belum diintegrasikan secara elektronik.
75
Tabel 3.27
Indikator 1 Sasaran 8 Misi 3
Nilai LPPD
No Indikator
Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2017
Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018
Capaian
(%)
Target
Akhir RPJMD
Capaian Tahun
2018
Terhadap Target
Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Nilai LPPD Poin 3,0256 3,0304 3,0280 99,92 3,0376 99,68 Tidak
Tercapai
Sumber : Setda Kabupaten Cianjur, 2018
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi telah melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Cianjur
yangberpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tabel 3.28
Indikator 1 Sasaran 8 Misi 3
Nilai Evaluasi SAKIP
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian (%)
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
Tahun 2018
Terhadap
Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Nilai evaluasi
SAKIP
Poin 60,99 70,00 62,57 89,39 80 78,21 Tidak Tercapai
Sumber : Setda Kabupaten Cianjur, 2018
Hasil evaluasi tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Cianjur
memperoleh nilai 62,57 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian
kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan
pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Cianjur
menunjukkan hasil yang baik.
76
Hasil evaluasi tahun 2018 tersebut mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya memperoleh nilai 60,99 walaupun dengan predikat yang sama yaitu B.
Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan upaya perbaikan pada Sistem
AKIP, antara lain dengan melakukan penyelarasan RPJMD dengan Renstra
Perangkat Daerah yang dtindaklanjuti dengan usulan revisi Perda RPJMD
Gambar 3.6 : Rapat Pembahasan Penyelarasan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
Di dalam RPJMN 2015-2019, Presiden Joko Widodo menetapkan target
Tingkat Kematangan SPIP level 3 pada tahun 2019. Tingkat kematangan SPIP atau
maturitas sitem pengendalian internal ini menunjukkan ukuran kualitas dari system
pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin
baik pula kualitas system pengendalian intern organisasi itu.
Tabel 3.29
Indikator 1 Sasaran 8 Misi 3
Nilai Maturitas SPIP
No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian (%)
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
Tahun 2018
Terhadap
Target Akhir
RPJMD
Keterangan
1. Nilai maturitas
SPIP
Poin 1,3 2,3 3,0 130,43 3 100,00 Tercapai
Sumber : Inspektorat Kabupaten Cianjur, 2017
Tingkat kematangan SPIP atau maturitas SPIP pada tahun 2018 mencapai 3
poin, mengalami peningkatan 1,7 poin dari kondisi awal 1,3 poin.
77
III.1.3 Capaian Kinerja Lainnya
Grafik 3.30
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur
Tahun 2016-2018
Tahun
Kesehatan Pendidikan Daya
beli
IPM
AHH Indeks EYS Indeks MYS Indeks Indeks
didik
Indeks
2016 69.39 75.98 11.88 66.00 6.61 44.07 55.04 59.56 62.92
2017 69.49 76.14 11.89 66.06 6.92 46.13 56.10 60.52 63.7
2018 69.58 76.27 12.26 68.11 6.97 46.47 57.29 61.07 64.38
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
III.1.4 Inovasi
Shalat Subuh Berjamaah dan Ashar Mengaji
Program kegiatan keagamaan shalat subuh berjamaan dan ashar mengaji
ini dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur. Program ini diharapkan dapat melatih
kedisiplinan para ASN dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat.
Gambar 3.7 : Shalat Shubuh Berjamaah dan Ashar Mengaji
78
Raport Kinerja
Raport kinerja merupakan ukuran kinerja para Kepala Perangkat Daerah
yang diakumulasikan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan komponen
pengukuran yaitu nilai evaluasi SAKIP internal, tingkat capaian kinerja,
realisasi keuangan, realisasi fisik, realisasi PAD, realisasi PBB bagi para
Camat, kepatuhan pelaporan LHKPN dan absensi kegiatan keagamaan.
Gambar 3.8 : Penyerahan Raport Kinerja
Gotong Royong Lobaan (GOROL)
GOROL merupakan program terobosan sebagai implementasi sauyunan
sebagai bentuk harmonisasi rakyat dan pemerintah, dimana masyarakt
terlibat secara langsung dalam pembangunan sehingga tertanam rasa dan
cinta kepada Cianjur. GOROL adalah kerja bakti yang dilakukan secara
bersama-sama. Gotong royong merupakan tradisi masyarakat yang sudah
ada sejak dahulu kala dan menjadi kebiasaan terutama bagi masyarakat
pedesaan. GOROL dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan fisik
pembangunan fasilitas umum seperti jalan. Pelaksanaan GOROL
melibatkan aparatur Pemerintah Kabupaten Cianjur, TNI, POLRI dan
masyarakat.
79
Gambar 3.9 : Gotong Royong Lobaan (GOROL)
Sedekah Sampah
Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mencanangkan Gerakan Sedekah
Sampah yang mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur untuk membawa sampah dari rumah ke kantor setiap
harinya dalam kondisi terpilah. Kewajiban membawa sampah ini dilakukan
untuk menanamkan kesedaran membuang sampah dan memanfaatkan
sampah. Sampah yang dibawa ke kantor tersebut kemudian dikumpulkan
oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk diolah. Sampah organic diolah menjadi
pupuk organic dan pupuk tersebit dibagikan kepada para petani dengan
tujuan menekan biaya produksi dan meminimalisir penggunaan pestisida,
sedangkan sampah anorganik seperti plastic dikumpulkan untuk didaur
ulang atau dijual kembali, hasilnya dikumpulkan dan disedekahkan kepada
warga kurang mampu yang membutuhkan. Selain mengurangi timbulan
sampah yang berserakan di pinggir jalan, para pegawai juga bersedekah.
80
Gambar 3.10 : Gerakan Sedekah Sampah
III.2 Realisasi Anggaran
III.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran
Tabel 3.31
Realisasi Anggaran Per Sasaran
Tahun 2018
SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
1.1.1 Meningkatnya
cakupan
pelayanan
infrastruktur
daerah
1 Program
pembangunan
jalan, jembatan
dan trotoar
367,415,220,084.00 340,798,405,395.00 92.76
2 Program
rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan, jembatan,
trotoar, saluran
drainase/gorong-
gorong
98,895,425,584.00 92,894,267,114.00 93.93
3 Program
Pembangunan
dan Rehabilitasi
Sarana,
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
6,724,076,350.00 6,140,418,350.00 91.32
81
SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
4 Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
1,302,888,250.00 1,298,049,250.00 99.63
5 Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan dan
Pengamanan
Lalu Lintas
1,085,061,400.00 1,076,781,350.00 99.24
6 Program
Pembinaan Jasa
Konstruksi, Bina
Teknik dan
Penataan Ruang
581,400,000.00 550,264,500.00 94.64
7 Program
Pengembangan
dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
rawa, dan
jaringan
pengairan,
Konservasi
Sungai, Danau
dan Sumber
Daya Air
Lainnya
26,440,645,137.00 25,544,225,359.00 96.61
8 Program
penyediaan dan
pengelolaan air
baku
4,059,678,605.00 3,940,418,895.00 97.06
9 Program
Pengembangan
Kinerja Air
Minum, Sanitasi
dan Air Limbah
6,256,352,210.00 5,964,279,105.00 95.33
10 Program
Lingkungan
Sehat dan
Perumahan
70,082,374,340.00 68,336,862,285.00 97.51
11 Program
Perencanaan,
Pemanfaatan
dan
Pengendalian
Tata Ruang
2,698,720,000.00 2,303,700,000.00 85.36
Total Realisasi Anggaran Sasaran 1 585,541,841,960.00 548,847,671,603.00 93.73
82
SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
1.2.1 Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup
12 Program
Pengendalian
Pencemaran,
Perusakan
Lingkungan
Hidup dan
Konservasi SDA
1,924,832,000.00 1,912,457,000.00 99.36
13 Program
Pengelolaan
Ruang Terbuka
Hijau
35,459,504,157.00 31,811,722,090.00 89.71
14 Program
Pengelolaan
Areal
Pemakaman
592,647,500.00 564,902,500.00 95.32
15 Program
Pengelolaan
Persampahan
dan Limbah
15,639,283,500.00 13,349,863,824.00 85.36
Total Realisasi Anggaran Sasaran 2 53,616,267,157.00 47,638,945,414.00 88.85
2.1.1 Meningkatnya
sikap dan
perilaku
masyarakat yang
menjunjung
tinggi nilai-nilai
akhlak mulia
16 Program
Penunjang
Kegiatan
Keagamaan
1,047,571,000.00 1,015,931,000.00 96.98
17 Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan dan
Pendidikan
Politik
Masyarakat
1,600,000,000.00 1,599,680,000.00 99.98
Total Realisasi Anggaran Sasaran 3 2,647,571,000.00 2,615,611,000.00 98.79
3.1.1 Meningkatnya
derajat
pendidikan
masyarakat
18 Program
Pendidikan
Anak Usia Dini
dan Pendidikan
Non Formal
8,346,594,000.00 8,141,612,100.00 97.54
19 Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
448,603,052,637.00 435,533,195,132.00 97.09
20 Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan dan
Peningkatan
2,675,343,528.00 2,605,929,750.00 97.41
83
SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
21 Program
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
100,000,000.00 100,000,000.00 100.00
22 Program
Pengembangan
Budaya Baca
dan Pembinaan
Perpustakaan
490,610,000.00 490,073,000.00 99.89
23 Program
Pengembangan
kepemudaan dan
olahraga
6,911,098,000.00 5,185,724,963.00 75.03
Total Realisasi Anggaran Sasaran 4 467,126,698,165.00 452,068,384,945.00 96.78
3.1.2 Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
24 Program Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
32,973,042,500.00 31,180,632,972.00 94.56
25 Program Upaya
Kesehatan
Perorangan dan
Kesehatan
Masyarakat
384,829,101,160.77 348,634,658,128.00 90.59
26 Program
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
845,215,000.00 839,302,328.00 99.30
27 Program
Pencegahan,
Pemberantasan
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
1,606,651,000.00 1,598,401,000.00 99.49
28 Program
Pengadaan
Peningkatan dan
Perbaikan
Sarana dan
Prasarana
Kesehatan Dasar
dan Rujukan
178,120,544,238.00 162,098,273,071.00 91.00
84
SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
Program
Peningkatan
Mutu Pelayanan
Kesehatan
Kepada
Masyarakat
(BLUD)
36,579,391,276.00 28,666,231,180.00 78.37
29 Program
Kebijakan dan
Manajemen
Pembangunan
Kesehatan
4,683,260,000.00 4,446,574,901.00 94.95
30 Program
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
450,000,000.00 447,804,170.00 99.51
31 Program
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana serta
Ketahanan
Keluarga
23,560,074,000.00 23,496,258,653.00 99.73
Total Realisasi Anggaran Sasaran 5 663,647,279,174.77 601,408,136,403.00 90.62
3.2.1 Meningkatnya
kualitas iklim
usaha dan
investasi
32 Program
Peningkatan
Iklim Investasi,
Realisasi
Investasi dan
Pelayanan
Perizinan
849,532,600.00 801,260,088.00 94.32
Total Realisasi Anggaran Sasaran 6 849,532,600.00 801,260,088.00 94.32
3.2.2 Meningkatnya
nilai produksi
pada sektor
agribisnis dan
pariwisata
33 Program
Pengembangan
Industri Kecil
dan Menengah
950,000,000.00 945,589,400.00 99.54
34 Program
Pengembangan
Destinasi dan
Promosi Wisata
serta Kemitraan
11,352,963,000.00 10,690,279,105.00 94.16
35 Program
Pengembangan
Sumberdaya
Perikanan
1,611,190,000.00 1,581,783,000.00 98.17
85
SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
36 Program
Pengembangan,
Pengelolaan
Sumber Daya
Kelautan dan
Masyarakat
Pesisir
888,421,000.00 851,030,000.00 95.79
37 Program
Pengembangan
Agribisnis
2,629,520,000.00 2,617,312,400.00 99.54
38 Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Lapangan
1,408,440,000.00 1,322,567,100.00 93.90
39 Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan dan
Pencegahan
Penanggulangan
Penyakit Ternak
16,779,600,000.00 15,889,188,863.00 94.69
40 Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian/
Perkebunan
5,162,136,500.00 5,051,970,940.00 97.87
Total Realisasi Anggaran Sasaran 7 40,782,270,500.00 38,949,720,808.00 95.51
3.2.3 Terwujudnya
kemandirian
ekonomi daerah
berbasis
kerakyatan
41 Program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
792,500,000.00 785,669,900.00 99.14
42 Program
Pemberdayaan
Pengembangan
Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan
Menengah
800,000,000.00 609,823,500.00 76.23
43 Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
dalam negeri,
perlindungan
konsumen,
pengamanan
perdagangan dan
pembinaan PKL
15,880,546,400.00 15,571,582,188.00 98.05
Total Realisasi Anggaran Sasaran 8 17,473,046,400.00 16,967,075,588.00 97.10
86
SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
3.2.4 Meningkatnya
ketahanan
pangan
masyarakat
44 Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
7,013,135,000.00 6,851,094,545.00 97.69
Total Realisasi Anggaran Sasaran 9 7,013,135,000.00 6,851,094,545.00 97.69
3.3.1 Menurunnya
angka
kemiskinan
45 Program
Penanganan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
2,393,476,400.00 2,388,291,900.00 99.78
46 Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
312,239,000.00 312,239,000.00 100.00
47 Program
Peningkatan
Kualitas,
Produktifitas
dan Kesempatan
kerja
247,475,000.00 247,474,900.00 100.00
48 Program
Perlindungan
dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
137,020,000.00 137,015,000.00 100.00
49 Program
Pengembangan
Wilayah
Transmigrasi
59,505,000.00 59,505,000.00 100.00
50 Program
Penanggulangan
Kebakaran
2,264,600,000.00 2,264,500,000.00 100.00
51 Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Bencana
1,427,047,000.00 1,413,209,700.00 99.03
52 Program
Pemeliharaan
Trantibum dan
Penegakan
Peraturan
Daerah
960,560,000.00 960,260,000.00 99.97
53 Program
Pemberdayaan
Potensi
Keamanan
510,114,000.00 510,024,000.00 99.98
Total Realisasi Anggaran Sasaran 10 8,312,036,400.00 8,292,519,500.00 99.77
87
SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
3.4.1 Meningkatnya
pelayanan
publik yang
transparan dan
akuntabel
54 Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
8,159,272,000.00 8,068,116,830.00 98.88
55 Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
1,284,000,000.00 1,250,264,326.00 97.37
56 Program
Penyediaan Data
dan Statistik
1,000,000,000.00 891,980,020.00 89.20
57 Program
peningkatan
Fungsi
Kecamatan dan
kapasitas
penyelenggaraan
pemerintah
daerah di
wilayah
kecamatan
8,583,532,000.00 8,382,401,337.00 97.66
58 Program
Layanan
Pengadaan
Barang/jasa
516,989,000.00 516,021,959.00 99.81
59 Program
Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
7,994,296,000.00 7,550,749,060.00 94.45
60 Program
Pembangunan
dan Rehabilitasi
Gedung
93,000,611,670.00 58,886,193,958.00 63.32
Total Realisasi Anggaran Sasaran 11 120,538,700,670.00 85,545,727,490.00 70,97
3.4.2 Meningkatnya
penyelenggaraan
tatakelola
pemerintahan
yang baik
61 Program
pembinaan dan
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
3,610,000,000.00 3,453,627,500.00 95.67
88
SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
62 Program
Peningkatan,
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan dan
aset Daerah
5,970,525,400.00 5,489,162,050.00 91.94
63 Program
Peningkatan
Pendapatan
Daerah
6,466,746,600.00 6,161,394,105.00 95.28
64 Program
Pembinaan,
Pengembangan
Aparatur dan
KORPRI
3,169,111,800.00 2,924,894,278.00 92.29
65 Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
3,680,164,000.00 3,607,753,171.00 98.03
66 Program
Perumusan
Kebijakan
Daerah dan
Peraturan
Perundang-
undangan
3,348,624,900.00 3,011,188,760.00 89.92
67 Program
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah
16,958,503,872.00 15,369,560,714.00 90.63
68 Program
Penyelamatan
dan Pelestarian
Dokumen /
Arsip Daerah
602,000,000.00 602,000,000.00 100.00
69 Program
Penelitian dan
Pengembangan
496,000,000.00 400,092,847.00 80.66
70 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
4,187,400,000.00 3,679,147,521.00 87.86
89
SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
71 Program
Pengembangan
Pelayanan
Bantuan Hukum
398,850,000.00 398,186,000.00 99.83
72 Program
Kerjasama
Daerah
220,937,000.00 188,588,316.00 85.36
73 Program
Kehumasan dan
Keprotokolan
1,478,602,000.00 1,460,552,000.00 98.78
74 Program
Penerapan
Kepemerintahan
yang Baik
1,083,050,200.00 1,065,179,189.00 98.35
75 Program
Persandian
150,000,000.00 145,608,200.00 97.07
76 Program
Administrasi
Pertanahan
27,684,590,900.00 26,151,015,300.00 94.46
Total Realisasi Anggaran Sasaran 12 79,505,106,672.00 74,107,949,951.00 93.21
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Adapun realisasi anggaran belanja langsung non urusan yaitu : Rp.
102.895.585.496,00 atau 95,41% dari total anggaran belanja langsung non urusan
senilai Rp. 107.850.068.088,00.
Tabel 3.32
Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Tahun 2018
No Sasaran Strategis Rata-rata
Capaian Kinerja
(%)
Persentase Realisasi
Anggaran (%)
1 Meningkatnya pembangunan
infrastruktur daerah
100,14 93,73
2 Meningkatnya kelestarian lingkungan
hidup
100,00 88,85
3 Meningkatnya sikap dan perilaku
masyarakat yang menjunjung tinggi
nilai-nilai akhlak mulia
104,12 98,79
90
4 Meningkatnya derajat pendidikan
masyarakat
94,57 96,78
5 Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
100,10 90,62
6 Meningkatnya iklim usaha dan
investasi
123,94 94,32
7 Meningkatnya ekonomi sector
agribisnis dan pariwisata
121,87 95,51
8 Terwujudnya kemandirian ekonomi
daerah berbasis kerakyatan
104,25 97,10
9 Mantapnya ketahanan pangan
masyarakat
104,17 97,69
10 Menurunnya angka kemiskinan 96,35 99,77
11 Meningkatnya pelayanan public yang
transparan dan akuntabel
103,71 70,97
12 Meningkatnya penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang baik
104,93 93,21
Sumber : Pengolahan Data
III.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dari 12 (dua belas) sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Cianjur, terdapat 10 (sepuluh) sasaran yang indicator sasarannya mencapai ≥100%
dengan penyerapan anggaran <100%, yaitu :
Tabel 3.33
Analisis Efisiensi Anggaran
Tahun 2018
No. Sasaran
Capaian
Kinerja
(%)
%
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
(%)
Jumlah Efisiensi
(Rp)
1 Meningkatnya
pembangunan
infrastruktur daerah
100,14 93,73 6,27 36.694.170.357,00
2 Meningkatnya
kelestarian
lingkungan hidup
100,00 88,85 11,15 5.977.321.743,00
91
3 Meningkatnya sikap
dan perilaku
masyarakat yang
menjunjung tinggi
nilai-nilai akhlak
mulia
104,12 98,79 1,21 31.960.000,00
4 Meningkatnya
derajat pendidikan
masyarakat
94,57 96,78 0,00 0,00
5 Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
100,10 90,62 9,38 62.239.142.771,77
6 Meningkatnya iklim
usaha dan investasi 123,94 94,32 5,68 48.272.512,00
7 Meningkatnya
ekonomi sector
agribisnis dan
pariwisata
121,87 95,51
4,49 1.832.549.692,00
8 Terwujudnya
kemandirian
ekonomi daerah
berbasis kerakyatan
104,25 97,10 2,90 505.970.812,00
9 Mantapnya
ketahanan pangan
masyarakat
104,17 97,69
2,31 162.040.455,00
10 Menurunnya angka
kemiskinan
96,35 99,77
0,00 0,00
11 Meningkatnya
pelayanan public
yang transparan dan
akuntabel
103,71 70,97 29,03 34.992.973.180,00
12 Meningkatnya
penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan yang
baik
104,93 93,21 6,80 5.397.156.721,00
Jumlah 147.833.285.731,77
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten
Cianjur telah melakukan efisiensi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp.147.833.285.731,77 dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp.
2.154.903.553.786,77.
92
Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang
didalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara perencanaan dan
pelaksanaan kinerja. Dalam konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja dan
perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran
dan pelaporan atas kinerja institusi menggunakan indikator yang jelas dan terukur.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur
Tahun 2019 ini merupakan salah satu bagian dari upaya pertanggungjawaban dan
mendorong akuntabilitas publik.
Di dalam LKjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan
data pendukung terkait pencapaian kinerja pada tahun 2018 dan dilengkapi dengan
tren pencapaian dari tahun ke tahun serta kontribusinya dalam pencapaian target
akhir RPJMD. Dari 23 (dua puluh tiga) IKU Kabupaten Cianjur, 78,26%
diantaranya telah memenuhi/melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU sebagaimana
diuraikan pada Bab III, dapat dilihat upaya keras Pemerintah Kabupaten Cianjur
dalam pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Namun, perencanaan yang belum terintergrasi secara elektronik menjadi hambatan
dalam sinkronisasi penetapan program dan kegiatan serta pelaksanaan monitoring
dan evaluasi.
Beberapa tantangan yang menjadi fokus perbaikan kinerja di masa yang
akan datang, antara lain 2 sasaran yang belum memenuhi target kinerja yaitu
sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dan sasaran menurunnya
akngka kemiskinan.
Penyelenggaraan manajemen kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran pada tahun 2018 masih menemui beberapa hambatan, antara lain :
BAB IV
PENUTUP
Bab IV berisi :
Kesimpulan dari hasil
Penyusunan LKjIP Kabupaten
Cianjur Tahun 2017
93
1. Tahun 2018 masih difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur
di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur masih menemui hambatan dalam
masalah administrasi terkait dengan proses pelelangan, luas wilayah yang
cukup luas dengan kondisi geografis yang sulit ditambah dengan cuaca yang
tidak dapat diprediksi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Mekanisme pengumpulan data yang belum terintegrasi menyebabkan adanya
inkonsistensi dalam penyajian data kinerja.
Alternatif solusi dalam rangka mengatasi permasalahan hambatan yang
ada dilakukan beberapa hal sebagai berikut :
1. Penyempurnaan administrasi dengan menjadwalkan proses lelang segera setelah
anggaran ditetapkan sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam pelaksanaan
pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
2. Mereviu kembali dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah
untuk menetapkan target kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang
dilaksanakan sebelumnya.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKjIP Kabupaten Cianjur Tahun
2018 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan,
saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada
masa yang akan datang. Semoga LKjIP Kabupaten Cianjur tahun 2018 ini dapat
bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja
di masa-masa mendatang.
Lampiran
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2018
No Kinerja Utama IKU Satuan Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian
(%)
1. Meningkatnya
cakupan
pelayanan
infrastruktur
daerah
Persentase
kondisi mantap
jalan
kabupaten
% 43.17 52.00 52.07 100.13
Persentase
tersedianya air
baku untuk
memenuhi
kebutuhan
masyarakat
% 60.38 62.87 62.89 100.03
Persentase
Rumah Layak
Huni
% 83.65 83.80 84.03 100.27
2. Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup
Indeks
pencemaran air % 54.00 54.00 54.00 100.00
Indeks
pencemaran
udara
% 97.72 97.72 97.72 100.00
Persentase
Penanganan
Sampah
% 10.00 25.00 25.00 100.00
3. Meningkatnya
sikap dan
perilaku
masyarakat
yang
menjungjung
Persentase
penerimaan
zakat infak dan
sodakoh
% 76.82 67.34 72.89 108.24
No Kinerja Utama IKU Satuan Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian
(%)
tinggi nilai-
nilai akhlak
mulia
Jumlah konflik
antar umat
beragama
Kali 0 0 0 100.00
4. Meningkatnya
derajat
pendidikan
masyarakat
Indeks
pendidikan Poin 0.5609 0.6058 0.5729 94.57
5. Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
Indeks
kesehatan Poin 0.7614 0.7619 0.7627 100,10
6. Meningkatnya
kualitas iklim
usaha dan
investasi
Realisasi
investasi
PMA/PMDN
Rp.
Triliun 0.72 1.42 1.76 123.94
7. Meningkatnya
ekonomi sector
agribisnis dan
pariwisata
Nilai PDRB
sector industry
pengolahan
Rp.
Milyar 2.533 2.174 2.808 129.16
Nilai PDRB
sector
pariwisata
Rp.
Milyar 3.812,2 3.381 4.303 127.27
Nilai PDRB
sector
pertanian
Rp.
Milyar 12.414,2 12.610 13.770 109.20
8. Terwujudnya
kemandirian
ekonomi
daerah berbasis
kerakyatan
Purchasing
Power Parity
(Paritas daya
beli)
Rp. Juta 7.300 7.130 7.433 104.25
No Kinerja Utama IKU Satuan Kondisi
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian
(%)
9. Mantapnya
ketahanan
pangan
masyarakat
Skor pola
pangan
harapan
Poin 68.70 70.00 72.92 104.17
10. Menurunnya
angka
kemiskinan
Persentase
penduduk
miskin
% 11.41 9.29 9.81 94.40
Tingkat
pengangguran
terbuka
% 10.10 9.99 10.16 98,30
11. Meningkatnya
pelayanan
public yang
transparan dan
akuntabel
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan
public
Poin 74.42 75.00 77.78 103.71
12. Meningkatnya
penyelenggaraa
n tata kelola
pemerintahan
yang baik
Opini BPK Opini WTP WTP ke
4 WTP 100.00
Nilai LPPD Poin 3.0256 3.0304 3.0280 99.92
Nilai evaluasi
SAKIP Poin 60.99 70 62.57 89.39
Nilai Maturitas
SPIP Poin 1.3 2.3 3.0 130.43
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Cianjur
BUPATI CIANJUR
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:
Nama : Dr. H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP., SH., M.Si.
Jabatan : BUPATI CIANJUR
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggungjawab kami.
Cianjur, 22 Oktober 2018
BUPATI CIANJUR,
Dr. H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP., SH., M.Si.
hal 1 dari 6
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKTOR KINERJA SATUAN
TARGET 2018
Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan
berwawasan lingkungan
1.1 Meningkatnya cakupan
pelayanan infrastruktur
daerah
1.1.1 Persentase kondisi mantap jalan
kabupaten
% 52,00
1.1.2 Persentase
tersedianya air baku untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat
% 74,58
1.1.3 Persentase Rumah
layak huni
% 83,8
1.2 Meningkatnya
kualitas lingkungan hidup
1.2.1 Indeks pencemaran
air
Poin 54
1.2.2 Indeks pencemaran
udara
Poin 97,72
1.2.3 Persentase penanganan sampah
% 25
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan keagamaan
2.1 Meningkatnya sikap dan perilaku
masyarakat yang menjunjung tinggi
nilai-nilai akhlak mulia
2.1.1 Persentase penerimaan zakat
infaq sodaqoh
% 67,34
2.1.2 Jumlah konflik antar umat beragama
kali 0
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang
pendidikan, kesehatan dan ekonomi
3.1 Meningkatnya
derajat pendidikan masyarakat
3.1.1 Indeks pendidikan Poin 0,6058
3.2 Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
3.2.1 Indeks kesehatan Poin 0,7619
3.3 Meningkatnya kualitas iklim
usaha dan investasi
3.3.1 Nilai investasi PMA/PMDN
Rp. Triliun
1,42
3.4 Meningkatnya
ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata
3.4.1 Nilai PDRB sektor
industri pengolahan
Rp. Milyar 2.174
3.4.2 Nilai PDRB sektor
pariwisata
Rp. Milyar 3.381
3.4.3 Nilai PDRB sektor
pertanian
Rp. Milyar 12.610
hal 2 dari 6
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKTOR KINERJA SATUAN
TARGET 2018
3.5 Terwujudnya kemandirian ekonomi daerah
berbasis kerakyatan
3.5.1 Purchasing Power Parity (paritas daya beli)
Rp. Juta 7,13
3.6 Mantapnya
ketahanan pangan masyarakat
3.6.1 Skor Pola Pangan
Harapan
Poin 70
3.7 Menurunnya angka kemiskinan
3.7.1 Persentase penduduk miskin
% 9,29
3.7.2 Tingkat pengangguran terbuka
% 9,99
3.8 Meningkatnya pelayanan publik
yang transparan dan akuntabel
3.8.1 Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik
Poin 75
3.9 Meningkatnya
penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang
baik
3.9.1 Opini BPK Opini WTP ke- 4
3.9.2 Nilai LPPD Poin 3,0304
3.9.3 Nilai evaluasi SAKIP Poin 70
3.9.4 Nilai Maturitas SPIP Poin 2,3
No. Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
70.821.862.028,00 69.306.206.961,00 (1.515.655.067,00)
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
20.672.862.650,00 30.779.304.079,00 10.106.441.429,00
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.776.072.500,00 2.200.297.500,00 424.225.000,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.431.670.000,00 2.516.257.000,00 1.084.587.000,00
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.320.253.100,00 1.431.855.100,00 111.602.000,00
6 Program Perencanaan
dan Penganggaran
1.478.542.500,00 1.616.147.448,00 137.604.948,00
7 Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
3.751.514.000,00 3.680.164.000,00 (71.350.000,00)
8 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
32.626.382.000,00 32.973.042.500,00 346.660.500,00
9 Program Pembinaan,
Pengembangan Aparatur
dan Korpri
2.980.741.800,00 3.169.111.800,00 188.370.000,00
10 Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
6.940.272.000,00 8.159.272.000,00 1.219.000.000,00
11 Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
462.000.000,00 490.610.000,00 28.610.000,00
12 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
1.000.000.000,00 1.284.000.000,00 284.000.000,00
hal 3 dari 6
No. Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
(Berkurang)
13 Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
59.505.000,00 59.505.000,00 0,00
14 Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
750.000.000,00 792.500.000,00 42.500.000,00
15 Program Persandian 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
16 Program Lingkungan Sehat dan Perumahan
20.647.047.000,00 70.082.374.340,00 49.435.327.340,00
17 Program Pemeliharaan
Trantibum dan Penegakan Peraturan
Daerah
960.560.000,00 960.560.000,00 0,00
18 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
19 Program Peningkatan
Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan
Perizinan
588.287.600,00 849.532.600,00 261.245.000,00
20 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
7.027.898.000,00 7.013.135.000,00 (14.763.000,00)
21 Program Penyediaan Data dan Statistik
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
22 Program Penyelamatan
dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
602.000.000,00 602.000.000,00 0,00
23 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
80.416.919.000,00 448.603.052.637,00 368.186.133.637,00
24 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan dan Pengamanan lalu
lintas
1.000.495.000,00 1.085.061.400,00 84.566.400,00
25 Program Peningkatan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
5.274.752.500,00 5.970.525.400,00 695.772.900,00
26 Program Perlindungan
dan Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
148.020.000,00 137.020.000,00 (11.000.000,00)
27 Program Pengembangan
Destinasi dan Promosi
Wisata serta Kemitraan
10.290.621.000,00 11.352.963.000,00 1.062.342.000,00
28 Program Administrasi
Pertanahan
29.128.300.000,00 27.684.590.900,00 (1.443.709.100,00)
29 Program Pemberdayaan
Potensi Keamanan
310.314.000,00 510.114.000,00 199.800.000,00
30 Program
Penanggulangan
Kebakaran
938.600.000,00 2.264.600.000,00 1.326.000.000,00
31 Program Peningkatan
Kualitas, Produktifitas
dan Kesempatan Kerja
247.475.000,00 247.475.000,00 0,00
32 Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
4.279.182.500,00 5.162.136.500,00 882.954.000,00
33 Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
748.315.000,00 845.215.000,00 96.900.000,00
34 Program Pemberdayaan
Penyuluh Lapangan
708.440.000,00 1.408.440.000,00 700.000.000,00
35 Program Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
450.000.000,00 450.000.000,00 0,00
36 Program Pengelolaan
Areal Pemakaman
355.000.000,00 592.647.500,00 237.647.500,00
37 Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
1.108.130.000,00 1.302.888.250,00 194.758.250,00
hal 4 dari 6
No. Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
(Berkurang)
38 Program Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
369.330.000,00 312.239.000,00 (57.091.000,00)
39 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
3.350.000.000,00 4.187.400.000,00 837.400.000,00
40 Program Pembangunan
dan Rehabilitasi Sarana,
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
3.880.650.000,00 6.724.076.350,00 2.843.426.350,00
41 Program Pembinaan dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2.975.000.000,00 3.610.000.000,00 635.000.000,00
42 Program Pengembangan
Kepemudaan dan
Olahraga
6.017.370.000,00 6.911.098.000,00 893.728.000,00
43 Program Pemberdayaan
Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
800.000.000,00 800.000.000,00 0,00
44 Program Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
1.197.021.900,00 2.393.476.400,00 1.196.454.500,00
45 Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
29.187.693.000,00 35.459.504.157,00 6.271.811.157,00
46 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Bencana
1.439.192.000,00 1.427.047.000,00 (12.145.000,00)
47 Program Pengembangan Agribisnis
2.647.360.000,00 2.629.520.000,00 (17.840.000,00)
48 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan
Lingkungan Hidup dan
Konservasi SDA
2.115.442.000,00 1.924.832.000,00 (190.610.000,00)
49 Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
dalam Negeri,
Perlindungan
Konsumen,
Pengamanan Perdagangan dan
Pembinaan PKL
15.298.546.400,00 15.880.546.400,00 582.000.000,00
50 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan dan
Pencegahan
Penanggulangan
Penyakit Ternak
2.379.600.000,00 16.779.600.000,00 14.400.000.000,00
51 Program Pendidikan
Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal
2.513.650.000,00 8.346.594.000,00 5.832.944.000,00
52 Program Pengelolaan
Persampahan dan
Limbah
8.855.173.500,00 15.639.283.500,00 6.784.110.000,00
53 Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
950.000.000,00 950.000.000,00 0,00
54 Program Pengembangan
Sumber Daya Perikanan
1.646.340.000,00 1.611.190.000,00 (35.150.000,00)
55 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
dan Pendidikan Politik
Masyarakat
1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00
56 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
dan Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
2.690.000.000,00 2.675.343.528,00 (14.656.472,00)
hal 5 dari 6
No. Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
(Berkurang)
57 Program Pengembangan
Pengelolaan Sumber
Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir
888.421.000,00 888.421.000,00 0,00
58 Program Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Serta Ketahanan Keluarga
23.126.074.000,00 23.560.074.000,00 434.000.000,00
59 Program Peningkatan
Mutu Pelayanan Kesehatan kepada
Masyarakat (BLUD)
34.500.000.000,00 36.579.391.276,00 2.079.391.276,00
60 Program Upaya Kesehatan Perorangan
dan Kesehatan
Masyarakat
356.701.913.556,47 384.829.101.160,77 28.127.187.604,30
61 Program Pengadaan
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana Kesehatan
Dasar dan Rujukan
140.918.193.800,00 178.120.544.238,00 37.202.350.438,00
62 Program Pencegahan
dan Pemberantasan
Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
1.472.451.000,00 1.606.651.000,00 134.200.000,00
63 Program Kebijakan dan
Manajemen Pembangunan
Kesehatan
5.156.260.000,00 4.683.260.000,00 (473.000.000,00)
64 Program Penelitian dan Pengembangan
300.000.000,00 496.000.000,00 196.000.000,00
65 Program Pembangunan
Jalan, Jembatan dan Trotoar
153.696.564.000,00 362.915.220.084,00 209.218.656.084,00
66 Program Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan, Jembatan,
Trotoar, Saluran
Drainase/ Gorong-
gorong
74.835.660.000,00 98.895.425.584,00 24.059.765.584,00
67 Program Pembinaan
Jasa Konstruksi, Bina
Teknik dan Penataan
Ruang
381.400.000,00 581.400.000,00 200.000.000,00
68 Program Pengembangan
dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
16.061.768.000,00 22.440.645.137,00 6.378.877.137,00
69 Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air
Baku
3.600.000.000,00 4.059.678.605,00 459.678.605,00
70 Program Perencanaan,
Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata
Ruang
2.750.000.000,00 2.698.720.000,00 (51.280.000,00)
71 Program Pembangunan
dan Rehabilitasi Gedung
65.480.000.000,00 93.000.611.670,00 27.520.611.670,00
72 Program Pengembangan
Kinerja Air Minum,
Sanitasi dan Air Limbah
4.556.796.000,00 6.256.352.210,00 1.699.556.210,00
73 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
17.448.252.872,00 16.958.503.872,00 (489.749.000,00)
74 Program Peningkatan
Pendapatan Daerah
5.466.746.600,00 6.466.746.600,00 1.000.000.000,00
hal 6 dari 6
No. Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
(Berkurang)
75 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan
Kapasitas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di
Wilayah Kecamatan
7.970.837.500,00 8.583.532.000,00 612.694.500,00
76 Program Perumusan
Kebijakan Daerah dan
Peraturan Perundang-
undangan
2.995.184.900,00 3.348.624.900,00 353.440.000,00
77 Program Penunjang
Kegiatan Keagamaan
983.571.000,00 1.047.571.000,00 64.000.000,00
78 Program Penerapan
Kepemerintahan yang
Baik
1.119.957.200,00 1.083.050.200,00 (36.907.000,00)
79 Program Kerjasama
Daerah
185.937.000,00 220.937.000,00 35.000.000,00
80 Program Kehumasan
dan Keprotokolan
1.444.602.000,00 1.478.602.000,00 34.000.000,00
81 Program Layanan Pengadaan Barang/jasa
463.246.000,00 516.989.000,00 53.743.000,00
82 Program Pengembangan
Pelayanan Bantuan Hukum
294.350.000,00 398.850.000,00 104.500.000,00
83 Program Peningkatan
Kapasitas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
5.627.715.200,00 7.994.296.000,00 2.366.580.800,00
JUMLAH 1.330.890.304.606,47 2.146.403.553.786,77 815.513.249.180,30
Cianjur, 22 Oktober 2018
BUPATI CIANJUR,
Dr. H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP., SH., M.Si.
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner