31031835 Pengaruh Restitusi Pajak an Nilai Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak an Nilai Pada...
-
Upload
ramadd-sarjana-ekonomi -
Category
Documents
-
view
605 -
download
4
Transcript of 31031835 Pengaruh Restitusi Pajak an Nilai Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak an Nilai Pada...
PENGARUH RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI KOTA MAKASSAR
PROPOSAL PENELITIAN
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Rangka Penelitian untuk Penyusunan Skripsi pada Jurusan Pendidikan Ekonomi
Program Studi Pendidikan Akuntansi
Oleh
AKHIRUDDIN. S056224027
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
1
2
2010
PROPOSAL PENELITIAN
A. JUDUL : PENGARUH RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI KOTA MAKASSAR
B. I. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang sedang melaksanakan
pembangunan. Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan oleh bangsa
Indonesia pada saat ini sedang mengalami hambatan. Hal ini disebabkan Karena
adanya krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia ini mengakibatkan
terganggunya sumber-sumber penerimaan Negara, dimana sumber penerimaan
tersebut ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumber-
sumber penerimaan Negara tersebut terutama ditujukan untuk membiayai proyek-
proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan Negara menjadi
sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan pembiayaan Negara untuk
mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata.
Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara antara lain melalui
sektor perpajakan. Pajak dapat menciptakan kemandirian bangsa Indonesia tanpa
harus terlalu banyak menggantungkan harapan dengan Negara lain untuk
mendapatkan pinjaman atau bantuan luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber
3
penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara
Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya
perkonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting
dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai
pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat
dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah
Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas
pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh
pengusaha kena pajak, baik pengusaha yang menghasilkan barang, mengimpor
barang, melakukan usaha perdagangan, atau pengusaha yang melakukan usaha di
bidang jasa. Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan dan
peraturan, khususnya dibidang perpajakan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 yang secara resmi telah dilaksanakan
mulai 1 April 1984 yang kemudian diubah menjadi Undana-Undang nomor 11 Tahun
1994 yang pelaksanaannya mulai pada awal tahun 1995 dan kemudian diubah lagi
menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Adapun kewajiban wajib pajak atau
pengusaha kena pajak adalah melaporkan usaha, memungut, menyetor, dan
melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak pembelian atas barang mewah yang
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan kewajiban tersebut diharapkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan
dapat bertambah.
4
Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar merupakan salah satu kantor
pelayanan pajak di kota Makassar yang telah menggunakan sistem administrasi yang
modern, dimana para Wajib Pajak dapat mengakses informasi-informasi seputar
perpajakan melalui pajak online, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang dikenakan atas usahanya. Hal-hal yang biasanya berkaitan dengan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) adalah PPN kurang bayar, PPN lebih bayar, nihil. Tetapi
yang biasa mempengaruhi tingkat penerimaan pajak terutama pada KPP Madya
Makassar adalah PPN yang lebih bayar. Untuk itu adanya penanganan dan tindak
lanjut terhadap PPN yang lebih bayar, karena hal ini akan berpengaruh pada tingkat
penerimaan pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai dan Restitusi Pajak Pertambhan Nilai pada KPP Madya Makassar
bulan Januari sampai Desember tahun 2007.
Tabel 1 : Data Penerimaan dan Restitusi KPP Madya di Kota Makassar bulan Januari -Desember 2008
Bulan Penerimaan PPN RestitusiPersentase Restitusi
Jumlah Penerimaan Netto
Januari Rp 16,950,575,895 Rp 283,389,666 1.67% Rp 16,667,186,229 Februari Rp 17,033,714,720 Rp 350,294,274 2.06% Rp 16,683,420,446 Maret Rp 18,037,110,489 Rp 836,106,412 4.64% Rp 17,201,004,077 April Rp 19,523,928,324 Rp 4,249,270,565 21.76% Rp 15,274,657,759
Mei Rp 30,106,846,726 Rp 7,423,563,339 24.66% Rp 22,683,283,387
Juni Rp 41,491,352,702 Rp 2,141,142,803 5.16% Rp 39,350,209,899 Juli Rp 38,053,835,894 Rp 1,099,618,227 2.89% Rp 36,954,217,667 Agustus Rp 43,118,303,541 Rp 828,424,962 1.92% Rp 42,289,878,579 September Rp 54,544,750,309 Rp 243,938,868 0.45% Rp 54,300,811,441 Oktober Rp 54,654,214,486 R - 0% Rp 54,654,214,486 November Rp 49,594,976,958 Rp - 0% Rp 49,594,976,958 Desember Rp 103,192,018,889 Rp 3,627,561,906 3.52% Rp 99,564,456,983 Total Rp 486,301,628,933 Rp 21,083,311,022 4.34% Rp 465,218,317,911
Sumber : KPP Madya di Kota Makassar
5
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan netto Pajak
Pertambahan Nilai pada KPP Madya Makassar mengalami penurunan karena adanya
restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul: “Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak
Badan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar”.
b. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah
pokok dalam penelitian ini adalah: “Bagaiman pengaruh restitusi Pajak Pertambahan
Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor
Pelayanan Pajak Madya Makassar?”
c. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan
penelitian ini adalah “untuk mengetahui pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai
Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak pertambahan nilai pada Kantor
Pelayanan Pajak Madya Makassar”.
d. Manfaat Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada
para aparat pajak dalam tindak lanjut terhadap restitusi PPN pada WP badan.
6
2. Penulis dapat menambah pengalaman dan memperdalam pengetahuan mengenai
topik yang diteliti.
3. Sebagai bacaan, bahan referensi dan acuan bagi pihak yang ini membahas
masalah restitusi PPN dimasa yang akan datang.
e. Sistematika Penulisan
Untuk lebih mempermudah dalam penyusunan skripsi nantinya maka
sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:
A. JUDUL
B. I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Hasil Penelitian
E. Sistematika Penulisan
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
A. Tinjauan Pustaka
B. Kerangka Pemikiran
C. Hipotesis
III. METODE PENELITIAN
A. Variabel dan Desain Penelitian
B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
C. Populasi dan Sampel
7
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Rancangan Analisis Data
C. JADWAL PENELITIAN
D. DAFTAR PUSTAKA
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR
a. Tinjauan Pustaka
1. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai
a) Restitusi
Menurut Rusdji (2006:187) mendefinisikan “restitusi adalah kelebihan
pembayaran pajak yang dapat dimintakan kembali oleh wajib pajak atau dapat
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”. Penyebab terjadinya lebih bayar pada
Pajak Pertambahan Nilai disebabkan karena :
1. Jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau kelebihan
pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu.
2. Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap
pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke
konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods
and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak
tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau
8
dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung
pajak yang ia tanggung.
Adapun definisi PPN menurut UU nomor 8 tahun 1983, “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen”.
Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak
pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang
disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah
pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika
PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika
PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.
Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen.
Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah
Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994
dan Undang-Undang No. 18/2000.
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Restitusi PPN adalah
kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang disebabakan oleh pajak
masukan lebih besar daripada pajak keluaran yang dapat dimintakan kembali atau
dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
9
c) Perhitungan dan tata cara pengembalian Restitusi Pajak
Pertambahan Nilai
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Rusdji (2006:190) adalah
sebagai berikut:
Restitusi PPN = Pajak Masukan – Pajak Keluaran
Proses penyelesaian restitusi PPN menurut Rusdji (2006:188) adalah sebagai
berikut :
1) Permohonan Restitusi
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang disampaikan
oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan sebagai berikut :
a) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Nilai yang mencantumkan tanda permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom
“Dikembalikan (Restitusi)”, atau
b) Surat permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (Restitusi)” dalam
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak
mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Permohonan pengembalian disampaikan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak
di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dan satu permohonan untuk masa
pajak.
2) Kelengkapan Dokumen
Saat diterimanya permohonan secara lengkap adalah saat dimana permohonan
pengembalian telah dilengkapi dengan seluruh dokumen-dokumen yang harus
10
disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak. Dokumen-dokumen dapat disampaikan
secara lengkap bersamaan dengan penyampaian atau disusulkan setelah
disampaikannya permohonan Pengembalian. Kelengkapan dokumen paling lambat
satu bulan sejak diterimanya permohonan.
3) Penelitian atau Pemeriksaan Dokumen Restitusi.
Proses penyelesaian restitusi dapat dilakukan dengan cara :
a) Pemeriksaan
Proses penyelesaian restitusi selain dari pengusaha Kena Pajak, pajak tertentu
dilakukan dengan melalui pemeriksaan. Untuk kepentingan Pemeriksaan, pemeriksa
dapat menjamin buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen lain yang
berkenaan dengan permohonan pengembalian. Apabila jangka waktu telah lewat dan
Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Ketetapan pajak atau surat
keputusan, maka permohonan pengembalian yang diajukan dianggap dikabulkan dan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 bulan stelah jangka
waktu berakhir.
b) Penelitian
Proses penyelesaian restitusi pada Pengusaha Kena Pajak tertentu dilakukan
dengan melalui penelitian. Apabila sampai dengan jangka waktu berakhir, Pengusaha
Kena Pajak tidak melengkapi seluruh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam
permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesuai
dengan data yang ada atau diterima.
11
d) Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dimana, setiap
perusahaan yang melakukan suatu usaha memprodukasi barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa
dari luar daerah pabean wajib menyetorkan pajak atas usahanya.
2. Penerimaan Pajak Pertambahan nilai
a) Definisi Pajak
Pajak merupakan wujud peran serta masyarakat dalam membiayai
pembangunan dan pengadaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan umum.
Untuk lebih memperjelas pengertian pajak, berikut dikemukakan pengertian menurut
beberapa ahli antara lain:
Menurut Mardiasmo (2009:1) bahwa:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Menurut Boediono (2001:9) bahwa:
Pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan Undang–Undang, yang dapat dipaksakan, dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh Pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.
12
Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor
28 tahun 2007 bahwa:
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah
iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak memperoleh
imbalan secara langsung guna membiayai kepentingan umum.
b) Jenis–Jenis Pajak
Menurut Mansur dan Wardoyo dalam Budianto (2008:7), secara umum pajak
yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasi sebagai berikut :
1) Pajak menurut sifatnya
a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan
kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang
bersangkutan.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan
kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2) Pajak menurut sasaran atau Objeknya
Pembagian pajak menurut sasaran atau objektifnya dimaksudkan pembedaan dan
pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip :
13
a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya yang selanjutnya dicari syarat subjektifnya, dalam arti
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya,
tanpa memperhatikan keadaaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM).
3) Pajak menurut pemungutnya
a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang
digunakan untuk membiyai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame,
Pajak Jasa Perolehan, dan Pajak Hiburan.
c) Tata-Tata Cara, Asaz, dan Sistem Pemungutan Pajak
1) Tata-Tata Cara Pemungutan Pajak
Tata-tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel
yaitu :
a) Stelsel Nyata (riel stelsel)
14
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah
penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan
kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realisitis,
sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode
(setelah penghasilan riil diketahui).
b)Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-
Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun
sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak
yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat
dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan
kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang
sesungguhnya.
c) Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada
awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada
akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila
besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka
wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta
kembali.
2) Asas Pemungutan Pajak
15
a) Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang
bertempat di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari
luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
b) Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
c) Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu bangsa.
3) Sistem Pemungutan Pajak
a) Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh wajib pajak.
b) Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang member
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yan
terutang.
c) With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang member
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
d) Subjek dan Objek PPN
16
1) Subjek PPN
Subjek PPN dibagi atas 2 kelompok, yaitu:
a) Pengusaha Kena Pajak
Menurut Pasal 1 UU PPN disebutkan bahwa pengusaha adalah orang pribadi
atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memamfaatkan barang tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memamfaatkan jasa
dari luar Daerah Pabean. Menurut Pasal 1 angka 15 UU PPN disebutkan bahwa
pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan
pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang
batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil
yang memilih untuk dikukuhkan segabai Pengusaha Kena Pajak.
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003, berlaku 1
januari 2004, diatur sebagai berikut:
1) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran
bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00.
2) Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku,
jumlah penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak melebihi batas Rp.
600.000.000,00 lambat pada akhir bulan berikutnya.
17
b) Bukan Pengusaha Kena Pajak
Bukan Pengusaha Kena Pajak yakni bukan imporir, buka pengusaha kena
pajak melakukan perjalanan ke luar negeri, ketika pulang melewati pos pemerikasaan
DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) ditahan karena dianggap membawa barang
melebihi batas-batas yang diizinkan, paspor dan KTP ditahan dan selanjutnya
membayar Pajak Pertambahan Nilai terutang, bea masuk terutang, dan bea-bea lain
terutang. Apabila tidak ada uang, maka Bukan Pengusaha Kena Pajak tersebut akan
ditahan dan apabila tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sementara 9 digit angka 0. 3 digit Kode Kantor
Pelayanan Pajak dan 3 digit angka 0. SSP (Surat Setoran Pajak) ini merupakan data
masukan yang akan membuat Bukan Pengusaha Kena Pajak akan dipanggil oleh
Kantor Pelayanan Pajak untuk diberi Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka
ekstensifikasi wajib pajak. Hal-hal ini yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
walaupun bukan pengusaha kena pajak, yaitu bila bukan Pengusaha Kena Pajak
memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud/ Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
pabean di dalam daerah dan melakukan kegiatan membangun sendiri.
2) Objek PPN
Barang atau jasa sebagai objek dari Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan
menjadi dua yaitu :
a) Barang Kena Pajak
18
Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menururt sifat dan
hukumnya dapat berupa barang bergerak atau baran tidak bergerak dan barang tidak
berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN (pasal 1 angka 2
dan 3 UU PPN). Barang berwujud adalah aktiva tetap, seperti kendaraan, mesin, dan
juga berupa persediaan bahan baku maupun barang jadi, sedangkan barang kena
pajak tidak berwujud diantaranya seperti lisensi, merk dagang, Hak Paten, Hak Cipta,
dan berbagai hak-hak lainnya.
Barang yang akan dikenakan Objek Pajak Pertambahan Nilai atau yang akan
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak.
2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak.
3) Penyerahan dilaksanakan di dalam daerah pabean.
4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
b) Jasa Kena Pajak
Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelanyanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas
petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
e) Fungsi Pajak Pertambahan Nilai
19
1) Penerimaan Negara
Salah satu fungsi pemungutan pajak yamh umum adalah untuk
membiayai pengeluaran pemerintah. Fungsi itu disebut juga sebagai fungsi Budgeter.
Begitupula Pajak Pertambahan Nilai, sebagai pajak Negara, penghasilan yang
diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan Negara,
sebagaimana tercantum dalam APBN. Sejak diterapkan UU PPN telah cukup
berperan sebagai sumber penerimaan utama yang semakin meningkat baik jumlah
maupun jumlah relatifnya apabila dibandingkan dengan penerimaan Negara lainnya.
2) Pemerataan beban pajak
Pajak Pertambahan Nilai sebagai tambahan atau koreksi untuk Pajak
Penghasilan (PPh), karena PPh mengadakan pengecualian subjek pajak, ada subjek
pajak yang dibebaskan dari PPh, secara tidak langsung menjadi penanggung pajak
melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak akan terbebani
pada setiap orang, tanpa pengecualian. PPN dalam hal ini berperan sebagai alat untuk
meratakan beban pajak.
3) Mengatur pola konsumsi
PPN sering juga disebut sebagai pajak atas konsumsi. Yang menjadi
pemikul beban pajak ini adalah konsumen. Oleh karena itu PPN dapat juga dijadikan
alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang
tertentu dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang
diinginkan. Dengan demikian pola konsumsi masyarakat diharapkan dapat
dipengaruhi dan diarahkan.
20
4) Mendorong Ekspor
Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor dipasaran
luar negeri, tariff atas penyerahan ekspor ditetapka sebesar 0 %.
5) Membantu pengusaha kecil
Dengan pengecualian pengusaha kecil dari kewajiban memungut PPN,
diharakan akan lebih membantu pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.
f) Faktur Pajak
Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena
Pajak yang melakukan penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena
impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Faktur
pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak terbagi atas 3 macam yaitu:
1) Faktur Pajak Standar
Faktur Pajak Standar adalah faktur penjualan memuat keterangan dan
pengisiannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Faktur Pajak Standar pada
umumnya dibuat pada saat penyerahan kepada pembeli yang telah dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak karena pembeli yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak tersebut berkepentingan untuk dapat mengkreditkan Pajak
Masukan tersebut, sedangkan hanya Faktur Pajak Standard dan dokumen tertentu
yang dapat dipergunakan sebagai pengkreditan Pajak Masukan.
2) Faktur Pajak Sederhana
21
Menurut UU PPN pasal 13 ayat 7 Faktur Pajak Sederhana merupakan bukti
pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha Kena Pajak untuk menampung
kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang
dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir.
3) Faktur Pajak Gabungan
Menurut UU PPN pasal 13 ayat 2 Faktur Pajak Gabungan yang dibuat meliputi
semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang
terjadi selama suatu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa
Kena Pajak yang sama.
g) Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak dikaitkan dengan tarif tertentu.
Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan menjadi empat yaitu :
a) Tarif Umum
Tarif umum merupakan tarif yang dikenakan terhadap transaksi Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak yang secara umum besarnya adalah 10%.
b) Tarif Ekspor
Tarif ekspor merupakan tarif yang dikenakan terhadap transaksi Barang Kena
Pajak maupun Jasa Kena Pajak pada ekspor yang besarnya adalah 0%, bukan
22
sama dengan dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga pajak masukannya
dapat dikreditkan.
c) Tarif Minimal dan Maksimal
Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah minimal 5% dan maksimal sebesar
15%, tergabtung kebutuhan dana dari pemerintah.
d) Tarif Efektif
Tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada berbagai Barang Kena
Pajak tertentu, seperti : Industri Rokok.
2) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan jumlah Pajak
Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau lebih dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.
Pajak Petambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak
Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak tersebut
dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, ataupun nilai lain-lain.
Menurut UU PPN pasal 9 ayat 1, menjelaskan tentang cara Penghitungan Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan jumlah harga jual,
penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan, dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam
pasal 7 ayat 1. Pajak terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh
Pengusaha Kena Pajak.
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
23
a) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang terhadap Dasar Pengenaan Pajak.
Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan mengalikan antara tarif Pajak
Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu harga jual, penyerahan,
dan yang lainnya dengan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
b) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang atas Dasar Pengenaan Pajak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
Pada dasarnya besarnya Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan mengalikan
antara Tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak. Namun
apabila besarnya harga jual, penyerahan, dan yang lainnya sudah termasuk Pajak
Pertambahan Nilai, maka besarnya Pajak Pertambahan Nilai dapat dihitung
secara langsung tanpa mencari Dasar Pengenaan Pajak terlebih dahulu, dengan
rumusan sebagai berikut :
PPN Terutang = ((Tarif PPN / (100 + Tarif PPN)) * Harga Termasuk PPN.
3. Penelitian Terdahulu
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini adalah :
a. Nur Rahmiaty Ningrum (2005) yang meneliti tentang “Tinjauan Atas
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Bandung
Tagallega”. Adapaun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana target dan realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), hal-hal apa saja yang tidak tercapainya target dan realisasi penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega. Sampel
24
dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak
Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan
metode pengumpulan sumber data. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa
ternyata jumlah penerimaan pajak dipengaruhi oleh adanya hal-hal yang
menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, salah-
satunya yaitu Restitusi.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah keduanya
menganalisis tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga menggunakan analisis
yang sama yaitu analisis deskriptif atau metode yang menggambarkan secara objektif
hal-hal yang diamati. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada subjeknya,
dimana pada penelitian di atas yang menjadi subjek penelitiannya adalah lebih kepada
target dan realisasi penerimaan PPN, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi
subjek penelitian adalah restitusi PPN.
b. Dewi Rante (2006), yang meneliti tentang dampak restitusi pajak
pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Makassar
selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak restitusi pajak
pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pada kantor pajak Makassar Selatan.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode eksplanatif
yaitu metode yang digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi hubungan atau
pengaruh antar variabel. Alat anlisis yang digunakan adalah analisis regresi
sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi PPN berpengaruh negatif
terhadap penerimaan pajak.
25
Persamaan penelitian ini dengan peneltian tersebut adalah keduanya
menganalisis tentang restitusi pajak pertambahan nilai. sedangkan perbedannya
adalah terletak pada variabel yang dipengaruhi yaitu penerimaan pajak pertambahan
nilai sebagai variabel (Y). Jika pada penelitian ini, mengambil variabel (Y) yaitu
hanya penerimaan pajak pertambahan nilai saja, namun pada penelitian tersebut
memilih variabel (Y) yakni penerimaan pajak secara keseluruhan.
4. Keterkaitan antara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan
oleh pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dalam suatu masa pajak.
Adapun hal-hal yang menyebabkan pajak masukan lebih besar daripada pajak
keluaran adalah :
a) Pada saat awal usaha dimana barang modal, bahan baku, dan bahan pembantu
dibeli.
b) Pada saat Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena
Pajak keluar daerah pabean.
c) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
Pajak kepada semua Pengusaha Kena Pajak atau kepada pemungut PPN.
d) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan BArang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
Pajak dalam rangka proyek-proyek pemerintah yang di danai oleh bantuan
luar negeri.
26
e) Pengusaha Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada enteport produksi untuk
tujuan ekspor yang diolah lebih lanjut.
Penerimaan pajak pertambahan nilai adalah keseluruhan penerimaan pajak
pertambahan nilai yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar yang
terdiri dari PPN dalam Negeri, PPN Impor, PPN lainnya, PPnBM dalam Negeri,
PPnBM Impor, dan PPnBM lainnya.
Keterkaitan antara Restitusi dengan penerimaan pajak pertambahan nilai adalah
semakin besar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), semakin akan mengurangi
penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.
Hal ini disebabkan oleh karena apabila jumlah pengembalian kelebihan pembayaran
pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak maka secara otomatis akan mengurangi
jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya
Makasassar.
b. Kerangka Pemikiran
Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dimana, setiap
perusahaan yang melakukan suatu usaha memprodukasi barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa
dari luar daerah pabean wajib menyetorkan pajak atas usahanya. Salah-satu
27
kewajiban pajak oleh wajib pajak badan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya
dari produsen ke konsumen.
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetor oleh wajib pajak
merupakan penerimaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Selain
penerimaan pajak, ada hak-hak dari wajib pajak yang mesti dipenuhi oleh KPP
Madya Makassar, salah-satunya adalah Restitusi atau kelebihan pembayaran pajak
yang dapat dimintakan kembali oleh wajib pajak. Adapun persyaratan pemenuhan
restitusi yaitu dengan melakukan pemohonan restitusi kepada KPP yang dilengkapi
bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan restitusi,
yang selanjutnya dilakukan pemerikasaan dan penelitian oleh KPP atas permohonan
tersebut. Apabila telah dilakukan pemerikasan dan penelitian atas dokumen-dokumen
yang telah lengkap maka permohonan restitusi dikabulkan. Dengan dikabulkannya
permohonan restitusi maka akan mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Untuk lebih jelasnya kerangka
pikir ini dapat dilihat pada gambar 1
Gambar 1. Kerangka pemikiran
PPN
Penerimaan PPN• PPN dalam Negeri• PPN impor• PPN lainnya
Restitusi pajak :• Pajak Masukan• Pajak Keluaran
28
c. Hipotesis
Berdasarkan latar belakang yang ada maka yang menjadi hipotesis dalam
penelitian ini adalah: “diduga bahwa restitusi pajak pertambahan nilai wajib pajak
badan barpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor
pelayanan pajak madya di Kota Makassar”.
III. METODE PENELITIAN
a. Variabel dan Desain Penelitian
1. Variabel Penelitian
Menurut Sugiyono (2007:31) bahwa: “variabel adalah suatu atribut sifat dan
nilai dari individu, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang
diharapkan untuk dipelejari dan ditarik kesimpulanya”. Adapun variabel yang terkait
dalam penelitian ini adalah Restitusi PPN dan penerimaan PPN.
2. Desain Penelitian
Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan dan
menganalisis data restitusi PPN dan penerimaan PPN tahun 2008-2009 pada KPP
Madya Makassar. Penelitian ini juga berusaha untuk menjawab masalah bagaimana
pengaruh restitusi PPN terhadap Penerimaan PPN pada KPP Madya Makassar.
Data Restitusi PPN dan Penerimaan PPN diperoleh dengan menggunakan
teknik purposive sampling yaitu pertimbangan sendiri oleh peneliti artinya bahwa
dalam pengambilan sampel memilih langsung objek atau data yang dibutuhkan
29
dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan up to date
data.
Berdasarkan data restitusi PPN tersebut dilakukan analisis terhadap
penerimaan PPN, kemudian hasil analisis tersebut dilakukan analisis regresi linear
sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah persamaan matematika yang
meramalkan nilai-nilai setiap variabel. Regresi linear sederhana didasarkan pada
hubungan kausal, dalam hal ini hubungan antara restitusi PPN dengan penerimaan
PPN. Setelah diregresi kemudian dilakukan uji-t untuk mengetahui apakah hipotesis
diterima atau ditolak. Adapaun skema desain penelitian dapat dilihat pada gambar 2.
30
Gambar 2. Skema Desain Penelitian
b. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1. Definisi Operasional Variabel
a) Restitusi pajak pertambahan nilai adalah pengembalian oleh kantor pelayanan
pajak Madya Makassar kepada wajib pajak badan atas kelebihan pembayaran
pajak pertambahan nilai.
• Data restitusi PPN• Data penerimaan PPN
Penerimaan PPN• PPN dalam Negeri• PPN impor• PPN lainnya
Kantor Pelayanan Pajak Madya
Makassar
Restitusi pajak• Pajak Masukan• Pajak Keluaran
• Dokumentasi• Wawancara
Teknik analisis• Regresi Linear
sederhana.• Uji – t• Uji r
Hasil dan Kesimpulan
31
b) Penerimaan pajak pertambahan nilai adalah sejumlah uang yang diterima oleh
kantor pelayanan pajak Madya Makassar atas pembayaran pajak pertambahan
nilai oleh wajib pajak badan yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai dalam
Negeri, Pajak Pertambahan Nilai Impor, dan Pajak Pertambahan Nilai Lainnya.
2. Pengukuran Variabel
Dalam penelitian ini, Peneliti ingin mengetahui Pengaruh Restitusi Pajak
Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak Madya di Kota Makassar .
Untuk itu dari variabel di atas, Dasar pengukuran pada hasil penerimaan PPN
adalah besarnya nilai restitusi pajak pertambahan nilai yang dinyatakan dalam satuan
rupiah.
c. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Menurut Sugiyono (2007:80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oeh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data penerimaan
PPN dan restitusi PPN.
2. Sampel
Menurut Sugiyono (2007:81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik pengumpulan sampel
32
yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik ini dilakukan atas dasar
pertimbangan sendiri oleh peneliti artinya bahwa dalam pengambilan sampel memilih
langsung objek atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan
mempertimbangkan ketersediaan data dan up to date data.
Adapun sampel dalam penelitian ini adalah data wajib pajak badan,
penerimaan pajak PPN dan restitusi pajak PPN tahun terakhir yakni tahun 2009.
d. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Dokumentasi adalah mengumpulkan data berupa dokumen yang berhubungan
dengan penelitian yang akan dilakukan yakni data penerimaan PPN dan restitusi
PPN tahun 2008-2009 serta data lain yang mendukung dalam penelitian ini.
2. Wawancara adalah mengadakan pembicaraan secara langsung dengan pihak yang
berkompeten yakni pimpinan, bagian keuangan dan pihak-pihak lain yang terkait
dengan penelitian untuk mendapat respon/informasi mengenai hal yang akan
diteliti dalam hal ini.
e. Rancangan Analisis Data
Untuk menjawab masalah pokok dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
metode Eksplanatif (konfirmatif), yaitu metode yang digunakan untuk menguji atau
mengkorfimasi hubungan atau pengaruh antara variabel.alat analisis yang digunakan
adalah regresi linear sederhana dengan program bantuan alat statistic SPSS Versi
33
15.0. Analisis Regresi Sederhana merupakan alat analisis yang menggambarkan
hubungan dalam bentuk persamaan antara variabel bebas (X) dengan varibel terikat
(Y). Dimana varibel bebas (X) adalah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan variabel
terikat (Y) adalah Penerimaan PPN.
Untuk menjawab masalah pokok dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik anaisis sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu Restitusi PPN dan variabel
terikat yaitu Penerimaan PPN digunakan analisis Regresi sederhana menurut
Sugiyono (2007 : 245) sebagai berikut :
Y= a + b x
Dimana : X = Perputaran modal kerja Y = Tingkat likuiditas
a = Konstanta b = Koefisien Regresi
Untuk mencari nilai a dan b dapat dihitung dengan nenggunakan rumus :
nΣxy – (Σx)(Σy)b =
nΣx2 – (Σx)2
a = Ŷ – bx
2. Untuk mendapatkan nilai korelasi dari variabel X dan Y digunakan
korelasi produk moment menurut Sugiyono (2005:213), yaitu sebagai
berikut:
rxy = { ( ) }{ }21
21
21
21
1111
)(
)).((
yynxxn
yxyxn
∑∑∑−∑
∑∑−∑
34
Dimana :r = Koefisien korelasin = Jumlah periode tahunx = restitusi PPNy = penerimaan PPN
Selanjutnya untuk melihat hasil dari nilai korelasi yang diperoleh dapat
dibuktikan dengan tabel sebagai berikut :
Tabel 2: Interpretasi Korelasi
Interval Tingkat Hubungan
0,00 – 0,1990,20 – 0,3990,40 – 0,5990,60 – 0,7990,80 – 1,000
Sangat rendahRendahSedang
KuatSangat kuat
3. Untuk menghitung signifikan korelasi, maka dilakukan dengan uji-t
dengan rumus yang dikemukakan oleh Sugiyono (2007:214) adalah sebagai
berikut :
t = 21
2
r
nr
−−
Dimana :t = Uji perbandingan (nilai t yang dihitung)r = Koefisien korelasin = Jumlah periode tahun
Keputusan pengujiannya sebagai interpretasi nilai t hitung adalah sebagai
berikut :
1. Jika t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima, dan Ha ditolak2. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak, dan Ha diterima
35
C. JADWAL PENELITIAN
No Pelaksanaan Alokasi WaktuMaret April Mei Juni
1. Tahap Persiapan2. Pengumpulan Data3. Pengelolaan dan
analisis data4. Penulisan
skripsi/konsultasi5. Penggandaan
D. DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2007, Panduan Praktis Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 15.0. Semarang; Wahana Komputer.
Ilyas, Wirawan B, dan Rudy Suhartono. 2007. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah. Jakarta; Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Ferdinand, Augusty. 2002. Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen. Semarang: BP, UNDIP.
Napoh, Budiarto. 2008. Skripsi tinjauan atas prosedur penanganan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Yang Di Restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Makassar.
Muljono, Djoko. 2008. Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-Undang. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset.
Undang-Undang No.8. 2007. Buku Profil KPP Madya Makassar, kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.
Waluyo. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbir Salemba Empat.
36
Suandy, Erly. 2002. Perpajakan, Jakarta: Penerbit PT. Salemba Empat Patria.
Undang-undang No.8. 2007. Buku Profil KPP madya Makassar, Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.
Nasution, Lukman Hakim, dan Tony Marsyahrul. 2008. Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset.
Boediono, B. 2001. Perpajakan Indonesia. Diadit Media. Jakarta.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan – Edisi revisi 2009. Andi Offset. Yogyakarta.
37
E. HALAMAN PENGESAHAN
Makassar, Mei 2010
Mahasiswa Yang Bersangkutan,
Akhiruddin SalehNim. 056 224 027
Pembimbing I Pembimbing II
Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M.Si M. Ridwan Tikollah, S.Pd, M.SANip. 19670514 199303 2 003 NIP 19751027 200003 1 001
MengetahuiKetua Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar
Drs. Muhammad Anis, M.SiNIP. 19621231 198702 1 006