*IMPLEMENTASI SJSN

Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONALJakarta, 12 Desember 2011

Latar belakang SJSN

SJSN merupakan upaya memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya (JK, JKK, JKm, JP, dan JHT)

UU SJSN dimaksudkan untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap pesertanya.

*

Amanat UU SJSN

Pasal 6: Untuk penyelenggaraan SJSN dibentuk Dewan Jaminan Sosial NasionalDJSN terdiri dari 5 orang unsur Pemerintah, 6 orang unsur Pakar dan Tokoh, 2 orang unsur Organisiai Pemberi Kerja, dan 2 orang unsur Organisasi PekerjaPasal 5 ayat (1) dan Pasal 52: BPJS harus dibentuk dengan Undang-UndangUU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS: Tranformasi ke-4 BUMN (PT. Askes, PT. Jamsostek, PT. Asabri, dan PT. Taspen) menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

*

Tupoksi DJSNFungsinya: merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan program jaminan sosialTugasnya: melakukan kajian; mengusulkan kebijakan investasi; dan mengusulkan anggaran PBIKewenangan: melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jamsos

*

Transformasi BPJS*

Amanat UU BPJS

Regulasi (8 PP, 7 Perpres, 1 Keppres)Peraturan Pelaksana BPJSFungsi DJSN*

Regulasi UU BPJS: PP

*

No.PasalSubtansi PP1.Pasal 17Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pelanggaran tentang pendaftaran kepesertaan program jamsos2.Pasal 19Ayat (5)Besaran dan tata cara pembayaran iuran selain program Jamkes (yaitu PP tentang JKK, JHT, Jkm, JP)3.Pasal 41 Ayat (3)Ketentuan tentang sumber dan penggunaan aset BPJS4.Pasal 43 Ayat (3)Ketentuan tentang sumber dan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial5.Pasal 45Ketentuan tentang presentase dana operasional BPJS6. Pasal 51 Ayat (4)Tata cara hubungan antar lembaga bagi BPJS7.Pasal 53Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi anggota Dewas dan Direksi BPJS8.Pasal 66Tata cara pengalihan PT. Asabri dan PT. Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan

Regulasi UU BPJS: PerPres

*

No.PasalSubtansi PerPres1.Pasal 15 ayat (1) dan (3)Pentahapan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial bagi Pemberi Kerja dan pekerjanya2.Pasal 19 ayat (5)Besaran dan tata cara pembayaran iuran program jamkes3.Pasal 31Tata cara pemilihan dan penetapan Dewan dan Direksi BPJS4.Pasal 36Ayat (5)Tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota Dewas dan Direksi pergantian antar waktu5.Pasal 37Ayat (3)Ketentuan tentang bentuk dan isi laporan pengelolaan program Jamsos6.Pasal 44Ayat (8)Ketentuan tentang gaji/upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewas dan Direksi7.Pasal 57 Huruf cPelayanan kesehatan tertentu bagi anggota TNI/POLRI

Regulasi UU BPJS: Keppres

*

No.PasalSubtansi Keppres1.Pasal 28Keanggotaan Panitia Seleksi Anggota Dwas dan Direksi BPJS

UU BPJS: Fungsi DJSN

*

No.PasalAmanat1.Pasal 12 butir bMenerima hasil monev penyelenggaraan program Jamsos dari BPJS2.Pasal 13 butir kMenerima tembusan laporan BPJS ttg pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan secara berkala 6 bulan kepada Presiden3.Pasal 22 butir dMenerima tembusan laporan Dewas ttg pengawasan penyelenggaraan jamsos kepada Presiden4.Pasal 33 ayat 2Mengajukan usulan pejabat sementara Direksi dan Dewas BPJS5.Pasal 36 ayat 4Mengajukan usulan anggota pengganti antar waktu Direksi dan Dewas BPJS6.Pasal 37 Menerima tembusan laporan BPJS ttg pengelolaan program dan keuangan tahunan kepada Presiden Memberi konsultasi kepada BPJS tentang bentuk dan isi laporan pengelolaan program7.Pasal 38 ayat 2Menerima tembusan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi dan Dewas kepada Presiden8.Pasal 39Melakukan pengawasan eksternal BPJS

Progres SJSN

*

Peraturan yang sudah ada1.Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

2.Peraturan Presiden No. 110/M Tahun 2008 tentang Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional

3.Peraturan Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 36/PER/MENKO/KESRA/X/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DJSN

drafting Per-UU-an SJSN

*

Per-UU-anProgresRPP PBI (2010)Ketentuan mengenai sasaran program, pendataan, pendaftaran, pembiayaanRPerPres JK (2010-2011)Ketentuan mengenai pentahapan Kepesertaan, pelayanan kesehatan dan urun biaya, Fasilitas Kesehatan, jenis pelayanan yang tidak dijamin, dan iuran Jaminan Kesehatan RPP JKK (2011)Ketentuan mengenai manfaat dan iuran Jaminan Kecelakaan KerjaRPP JP (2011)Ketentuan mengenai manfaat dan iuran JaminanJaminan PensiunRPP JKm (2011)Ketentuan mengenai manfaat dan iuran Jaminan KematianRPP JHT (2011)Ketentuan mengenai manfaat dan iuran Jaminan Hari TuaRPerPres Pendaftaran Kepesertaan (2011-2012)Ketentuan mengenai pentahapan dan pendaftaran kepesertaan program jaminan sosialRPP Pengelolaan Dana Jaminan Sosial (2012)Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial, Cadangan Tehnis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum

RENCANA KERJA PROGRAM JAMINAN KESEHATANTelah disusun RoadMap Jaminan KesehatanRoadMap Jaminan Kesehatan sudah dibahas di Menko Kesra dan sudah disampaikan kepada Bapak Wakil PresidenKordinasi K/L dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyempurnakan dan mengimplementasikan RoadMap Jaminan Kesehatan sesuai dengan UU BPJS*

Fokus Kegiatan

Bersama Kementerian /Lembaga terkait dan BPJS Ketenagakerjaan menyusun Road Map Non KesehatanBersama Kementerian/Lembaga terkait dan BPJS Kesehatan mengimplementasikan RoadMap Jaminan Kesehatan , sesuai UU BPJSMenyempurnakan RPP PBI dan Perpres Jaminan Kesehatan sesuai dengan UU BPJSMenyempurnakan dan Menyampaikan rancangan draft RPP JKK, JHT, JP dan JKM ke Menko Kesra Mengusulkan Kebijakan InvestasiMengusulkan Anggaran PBIMerumuskan RPP Cadangan TehnisMerumuskan Peraturan pelaksanaan UU BPJS

*

TERIMA KASIH

*