26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
-
Upload
firmanfds -
Category
Technology
-
view
62 -
download
0
Transcript of 26mkpiii2013salinanperubahanrenstrakrt2010 2014-140130004953-phpapp01.pdf
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2010 – 2014 (REVISI KE2) KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
JL. MH. Thamrin 8
Jakarta
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 /M/Kp/III/2013
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 20102014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 20112025 dan penguatan Sistem Inovasi Daerah serta menindaklanjuti hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2011 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 20102014;
SALINAN b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 20102014;
Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014;
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan
ii
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 20112025;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun
2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243b/M/Kp/IX/2011 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 20102014;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 20102014.
PERTAMA : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010 2014, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010 2014 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 20102014 merupakan panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi.
KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243b/M/Kp/IX/2011 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 20102014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2013
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
GUSTI MUHAMMAD HATTA
Salinan yang sah sesuai dengan aslinya Kementerian Riset dan Teknologi Kepala Biro Hukum dan Humas,
TTD.
Dadit Herdikiagung iii
KATA PENGANTAR Peranan iptek dalam pembangunan bangsa disadari semakin penting. Hal ini juga sudah
dirasakan oleh pemerintah dengan menekankan pentingnya peningkatan kemampuan iptek dalam kerangka penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) sebagaimana tertuang dalam RPJMN 20102014.
Dalam periode 2010 – 2014, salah satu tantangan yang paling besar adalah bagaimana membangun SINas yang mengintegrasikan unsurunsur SINas melalui satu simpul tujuan bersama, yakni menyejahterakan rakyat Indonesia. Program dan kegiatan perlu disinkronisasikan antarkelembagaan SINas guna meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama tersebut dan meningkatkan efisiensinya dalam mengelola sumberdaya yang semakin terbatas.
Keberhasilan dalam membangun SINas akan terlihat dari kelancaran aliran teknologi dari pengembang ke pengguna dan aliran informasi antara semua pelaku yang terlibat, baik sebagai aktor utama maupun pihakpihak pendukung SINas. Oleh karena itu, diperlukan langkah dalam membangun SINas agar kontribusi teknologi terhadap pembangunan nasional meningkat melalui:
1. Sinkronisasi antara teknologi yang dikembangkan dengan permasalahan yang dihadapi industri dan kebutuhan nyata masyarakat dan negara;
2. Rangsangan untuk tumbuhkembang industri produsen barang dan/atau jasa yang berbasis teknologi nasional dan sesuai dengan permintaan pasar domestik;
3. Vitalisasi lembaga intermediasi untuk percepatan proses adopsi teknologi nasional oleh industri dalam negeri dan sebaliknya juga arus informasi kebutuhan teknologi kepada pihak pengembang teknologi; dan
4. Dukungan peraturan perundangundangan sebagai landasan hukum untuk memfasilitasi, menstimulasi, dan mengakselerasi interaksi antaraktor SINas dan hubungan dengan kelembagaan pendukung lainnya.
Keempat langkah ini terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, seluruh upaya tersebut harus dilaksanakan secara interaktif dan sinambung. Keberhasilan membangun SINas hanya dapat dicapai jika semua langkah ini dapat dieksekusi dengan baik.
Demikian pula, kebijakan bidang fokus masih tetap relevan untuk periode lima tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah pangan, energi, infrastruktur (transportasi, informasi dan komunikasi), dan kesehatan; sedangkan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional diperlukan dukungan bidang fokus pertahanan dan keamanan.
Memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis selama 2 tahun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, terutama dengan adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 20112025 dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Lakip 2011 oleh Kementerian PAN & RB maka dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian Ristek tahun 20102014 dengan menggunakan pendekatan Balance
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL....................................................... i
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 26/M/KP/III/2013 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 20102014 ............................................................. ii
KATA PENGANTAR ............................................................. iv
DAFTAR ISI ....................................................................... v
BAB I. PENDAHULUAN............................................. 1
1.1. KONDISI
UMUM..................................................
2
1.2. LINGKUNGAN
STRATEGIS.............................................
7
1.3. POTENSI DAN
PERMASALAHAN...................................
13
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ............... 29
2.1. VISI..................................................... 29
2.2. MISI ........................................................ 30
2.3. TUJUAN................................................ 31
2.4.
2.5.
SASARAN .............................................
TAHAPAN SISTEM INOVASI NASIONAL...
31
31
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ................. 34
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
NASIONAL ..........................................
34
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
.............................................................
43
BAB IV. PENUTUP ...................................................... 54
LAMPIRANLAMPIRAN
v
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
BAB I PENDAHULUAN
P embangunan Nasional yang dicitakan dalam Kabinet
Indonesia Bersatu II (KIB II) diwarnai dengan semangat
manajemen nasional dengan tagline:”change and continuity,
debottlenecking, acceleration and enhancement, unitytogether we
can”. Semangat mengusung perubahan dan berkelanjutan,
memperlancar seluruh saluran komunikasi dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Percepatan dan pemacuan menganut prinsip bahwa jika dilakukan
secara bersama, tentunya kita bisa menyelesaikan berbagai
persoalan yang dihadapi bangsa dan negara yang kita cintai ini.
Semangat ini mencerminkan dinamika, keharmonisan, kecepatan,
dan kebersamaan dalam manajemen pemerintahan untuk
menyongsong masa depan yang lebih baik. Suatu deklarasi itikad
luhur untuk melancarkan jalan bagi keamanan, keadilan, demokrasi
dan kesejahteraan, dimana dicitakan pembangunan ekonomi yang
berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya
alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa yang dikelola
melalui penguasaan Iptek yang memadai. 14/DokBP/III/2013 1
Sesuai dengan semangat di atas, perubahan keempat UUD
1945 Pasal 31(5), mengamanatkan “Pemerintah memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai
agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia”, ilmu pengetahuan dan teknologi
(Iptek) sebagai “engine of tomorrow” mempunyai peran penting
bagi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Pembangunan iptek hanya akan memberikan kontribusi nyata
terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika produk yang
dihasilkan bisa didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata
yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat.
Keberhasilan pembangunan Iptek yang telah dicapai pada
periode 20042009 merupakan langkah awal bagi keberhasilan
yang lebih besar dan menyeluruh yang diharapkan akan tercapai
pada periode 20102014. Untuk itu perlu digali dan dilakukan
pendekatan serta strategi lanjutan dalam rangka mewujudkannya.
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) ini
diturunkan dari RPJP, RPJMN, Visi, Misi, Agenda dan 11 program
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Prioritas Nasional KIB II, dan Kontrak Kinerja Menristek. Program
Kementerian Riset dan Teknologi disusun untuk menjamin
kontinuitas dan konsistensi program pembangunan iptek, sekaligus
menyelesaikan masalah dan kendala yang belum sepenuhnya
tertangani pada periode 20042009 serta mengantisipasi dan
mengatasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul pada lima
tahun kedepan.
Program Kementerian Riset dan Teknologi dirancang untuk
meningkatkan peran dan kemampuan Kementerian dalam
mendorong dan menghela pembangunan iptek nasional yang
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat untuk
mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Ini dapat
dicapai apabila terwujud sebuah sistem yang memungkinkan
terjadinya proses inovasi secara menyeluruh, yaitu sistem yang
tidak hanya dapat memperkuat proses pengembangan iptek, tetapi
juga dapat menjembatani dan mengarahkan agar hasilhasil
pengembangan iptek ini dapat termanfaatkan oleh pihakpihak
yang membutuhkannya. Karena itulah program pembangunan iptek
ke depan diarahkan untuk mewujudkan sebuah Sistem Inovasi
Nasional (SINas) yang berbasiskan kepada Sistem Nasional Iptek
(Sisnas Iptek). Hal itu diwadahi dalam Renstra yang memayungi 14/DokBP/III/2013 2
program serta menetapkan strategi dan kebijakan umum untuk
merealisasikannya. Program disusun berlandaskan visi dan misi
yang berpandangan jauh ke depan sesuai dengan dinamika
lingkungan strategis dan paradigma pembangunan Iptek masa
mendatang.
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 bersifat
mengikat ke dalam internal KRT dalam aspek perumusan kebijakan
nasional tentang litbang iptek, koordinasi pelaksanaan kebijakan
dan sinkronisasi program, termasuk di dalamnya monitoring dan
evaluasi yang akan disampaikan kepada Presiden sesuai dengan
tupoksinya.
1.1. Kondisi Umum Dengan kekayaan alam yang melimpah dan potensi SDM
yang besar, disertai penguasaan iptek yang maju, Indonesia
memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bangsa adi
kuasa di dunia sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah.
Secara umum cara pandang kita terhadap penguasaan iptek
masih bersifat parsial, dengan mengesampingkan upaya yang
sistematis untuk menjadikan iptek benarbenar sebagai mesin bagi
pembangunan nasional. Karenanya sangat dibutuhkan upaya
nasional yang melibatkan seluruh stakeholder iptek untuk
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
mencapai tingkat penguasaan iptek yang dapat memberikan nilai
tambah tinggi bagi proses perekonomian dan mencegah terjadinya
disintegrasi peran iptek dari proses pembangunan nasional.
Sebagai indikasi akan produktivitas di bidang iptek, jumlah
publikasi ilmiah di jurnal internasional hasil karya ilmuwan
Indonesia selama tahun 20052008 yang tercatat dalam Scopus
(2009) adalah sebanyak 6.553 paper. Bidang ilmu yang dominan
dalam publikasi ilmiah di jurnal internasional hasil karya ilmuwan
Indonesia adalah clinical medicine dan plant and animal sciences.
Sementara itu, paten yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
dalam kurun waktu tahun 1991 – 2008, hanya 4.14% yang berasal
dari dalam negeri dan sisanya merupakan usulan paten asing. Hal
ini mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan pasar yang besar
bagi teknologi asing. Ironisnya jumlah ilmuwan doktor terbanyak
berada di lembaga penelitian pemerintah terutama yang berkaitan
dengan bidang teknik nonpertanian, dan hanya sebagian kecil saja
yang berlatar belakang bidang pertanian dan kedokteran1.
Dari data ini paling tidak bisa diajukan dua tesis penting:
pertama, bahwa kemajuan iptek hanya bisa dicapai apabila 1
Data LIPI tahun 2004
14/DokBP/III/2013 3
pengembangan iptek dilakukan sejalan dengan pemecahan
masalah riil secara langsung (demanddriven). Kedua, bahwa
ilmuwan yang terkonsentrasi di lembaga pemerintah non
Kementerian (LPNK) belum terlibat secara nyata dalam aktifitas
penerapan Iptek untuk pembangunan nasional.
Keterkaitan technologysupply and demand menjadi hal
yang penting dalam upaya pengembangan teknologi. Bisa dipahami
kenapa bidang pertanian dan kedokteran termasuk bidang yang
paling maju kontribusi ilmiahnya dibanding dengan bidang lain
manapun di Indonesia, karena kedua bidang ini secara langsung
berkaitan dengan permasalahan riil masyarakat, dengan kata lain
karena keterkaitan yang baik antara sisi pemasok dan pengguna
Iptek.
Di bidang lain, terutama teknik dan rekayasa,
permasalahannya bukan terletak pada sisi supply. Tetapi lebih pada
sisi demand serta upaya 'menjembatani' kedua sisi itu yang tidak
optimal, sehingga keterkaitan yang erat antara keduanya tidak
terbangun. Kebutuhan akan teknologi bagi dunia industri, yang
masih terkonsentrasi pada lowtech dan mediumtech, sangat
besar dan terus membesar. Hanya saja kebutuhan itu selama ini
hanya bisa dipenuhi dari produk impor.
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Upaya menjembatani sisi supply dan demand dilakukan
perusahaan yang melakukan litbang terapan berbasis Iptek (PP
dalam sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Inovasi, yaitu
35/2007) dan adanya larangan ekspor bahan tambang yang tidak
sebuah jaringan rantai pemasok teknologi (technology supply
diolah (UU No.4/2009) adalah salah satu langkah untuk mendorong
chain) yang mengaitkan antara institusi pemasok teknologi dan
proses pertambahan nilai bagi industri yang merupakan motor
pengguna teknologi, yang pada tataran nasional disebut Sistem
penggerak demand teknologi.
Inovasi Nasional (SINas) dan pada tataran daerah disebut Sistem
Kita menyadari bahwa kemampuan iptek, terutama dalam Inovasi Daerah (SIDA). Melalui Sistem Inovasi Nasional dan Sistem
percaturan global, masih lemah. Misalnya, dilihat dari belanja Inovasi Daerah diharapkan dapat terjadi interaksi yang koheren
litbang, pengeluaran Indonesia sangatlah kecil. Belanja litbang per dalam kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan
PDB Indonesia masih di bawah 0.1%, ini jauh dari ratarata negara mendiseminasikan hasilnya, sehingga menumbuhkan manfaat
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
yang sudah diatas 2%. Negara Asia seperti Jepang dan Korea Keberhasilan membuat jembatan yang menghubungkan sisi
sudah mengalokasikan anggaran di atas 3%, sementara China demand dan supply teknologi antara industri serta lembaga
sekitar 1.5%. Bahkan jika dibanding dengan negara ASEAN pun, pengguna iptek dengan lembaga litbang
iptek menjadi kunci
belanja litbang Indonesia masih jauh lebih rendah, di mana penting bagi kemajuan iptek nasional. Peningkatan kebutuhan akan
Singapore sudah mencapai di atas 2% dan Malaysia sekitar 0.5%. litbang terapan pada industri identik dengan peningkatan demand
akan teknologi kepada litbang pemerintah maupun perguruan tinggi
Sumber pembiayaan belanja litbang Indonesia sebagian besar
sebagai produsen teknologi. Karenanya kebijakan insentif bagi
(>70%) masih berasal dari anggaran pemerintah dan pelaksana
industri untuk melakukan litbang sebagaimana diterapkan di
litbang pun hampir seluruhnya merupakan institusi pemerintah. Ini
negaranegara maju menjadi sangat penting. Beberapa kebijakan
berbeda dengan negaranegara maju pada umumnya, dimana
pemerintah terbaru seperti pemberian insentif fiskal bagi
belanja litbang sebagian besar bersumber dari dunia usaha/industri
dan pelaksana litbang juga banyak dari dunia usaha. Dari kondisi ini 14/DokBP/III/2013 4
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
dapatlah dimengerti bahwa aktivitas litbang di Indonesia masih
didominasi oleh sektor pemerintah, akibatnya belum mampu
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan
perekonomian nasional.
Intensitas sumberdaya manusia iptek Indonesia juga masih
jauh lebih rendah dibanding dengan negara–negara Asia lain.
Jumlah personil litbang Indonesia baru mencapai 1 per 10.000
penduduk. Angka ini jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang
mencapai sekitar 6 per 10.000 penduduk, sementara Singapura
sudah mencapai hampir 70 per 10.000 penduduk.2
Meskipun kondisi sumberdaya iptek yang masih terbatas,
beberapa usaha dan capaian di bidang pengembangan iptek telah
dihasilkan melalui 4 (empat) program di dalam 6 (enam) bidang
fokus pembangunan iptek selama kurun waktu 20042009.
Di bidang pangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) telah berhasil mengembangkan dan melepas beberapa
varietas unggul padi hibrida, varietas unggul jagung dan kedelai.
Untuk mendukung diversifikasi pangan, telah pula dikumpulkan
cadangan plasma nutfah untuk talas, ubi kayu, dan telah 2
IMD 2009
14/DokBP/III/2013 5
dikembangkan bibit unggul hasil rekayasa genetika pisang, kedelai,
kacang hijau, manggis, nenas, dan pepaya. Telah dikembangkan
juga teknikteknik pemuliaan ternak untuk mendapatkan varietas
sapi unggul dan vaksin untuk ternak untuk mencegah penyakit
cacing hati, serta Kit Radioimmunoassay (RIA) untuk membantu
keberhasilan proses inseminasi buatan, dan berbagai suplemen
pakan ternak multi nutrisi.
Dalam rangka mengembangkan energi baru dan terbarukan,
atas koordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) telah berhasil dikembangkan teknologi rancang bangun
biofuel, PLTB 25 kW, PLTU muluttambang, eksplorasi migas lepas
pantai, dan survey laut untuk eksplorasimineral, serta
pemanfaatan bijih besi lokal utuk bahan baku industri baja.
Di samping itu di BPPT telah dikembangkan pula
pemanfaatan fuel grade ethanol sebagai bahan bakar di sektor
transportasi, dan saat ini telah dilakukan sertifikasi produkproduk
Fuel Grade Ethanol (FGE) serta Gasohol E10 dan Gasohol E20.
Selanjutnya telah dikembangkan pula teknologi pengolahan minyak
nabati berbasis biji jarak untuk subtitusi BBM termasuk alat press
biji jarak yang mudah diterapkan.
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Di bidang transportasi, di BPPT juga telah dikembangkan
teknologi Boogie kereta duorail dan monorail pada kecepatan
medium dan tinggi, teknologi persinyalan dan sistem peringatan
otomatis penutup pintu perlintasan kereta api, Rail Fastening untuk
memperkuat dudukan rel pada bantalan kayu. Juga telah berhasil
dikembangkan Kapal Bersayap dengan Efek Permukaan (Wingin
Surface Effect Ship – WISE).
Di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah berhasil
dikembangkan aplikasi IGOS (Indonesia Go Open Source) yang siap
dimanfaatkan untuk kebutuhan administrasi. Saat ini aplikasi
berbasis open source tengah dikembangkan untuk keperluan
keperluan penelitian seperti pengolah sintesis DNA, simulasi
protein, dan sebagainya. Selain itu, telah berhasil dikembangkan
rangkaian penerima ’Chip Wimax’, suatu sistem komunikasi
generasi modern dengan frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 Ghz, serta
sistem Technical Assistance Pengembangan EGovernment, paket
aplikasi SIMDA.
Sementara itu, dalam bidang teknologi pertahanan dan
keamanan atas koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi dan
kerjasama BPPTPT. PINDAD telah berhasil dikembangkan Panser
6x6 yang dapat mengangkut sampai 13 personil tempur dan Panser 14/DokBP/III/2013 6
4x4 untuk mengangkut 12 personil, disain dan contoh awal senjata
berpeluru karet kaliber khusus spesifik POLRI, amunisi gas air
mata kaliber 38 mm dan geranat gas air mata untuk pengendalian
kerusuhan massa, alat komunikasi yang dinamakan Alkom (Alat
Komunikasi) Tactical Radio HF Spread Spectrum Frequency
Hopping yang berbasis teknologi digital hopping, digital voice dan
pengacakan suara (voice encryption), radio jammer untuk
mengganggu sistim komunikasi musuh dan sekaligus dapat
digunakan untuk mengetahui posisi (lokasi) musuh, transponder
sasaran torpedo latih yang dapat mendeteksi dan menelusuri kapal
selam di sekitar Kapal Atas Air; pesawat udara tanpa awak (PUNA),
Blast Effect Bomb (BEB) yang merupakan bom latih yang
memberikan efek suara ledakan keras seperti bom tajam. Dalam
rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), BAKOSURTANAL telah melakukan demarkasi dan
deliniasi di wilayah perbatasan antara RIMalaysia, RIPapua
Nuginia (PNG) dan RIRepublik Demokratik Timor Leste (RDTL)
serta menyusun peta batas wilayah NKRI.
Hasil yang baik juga terlihat dalam bidang kesehatan dan
obat. Di Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) terutama telah
dikuasai perangkat teknologi nuklir untuk penanggulangan penyakit
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
kanker dan infeksi bakteri. Di Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) telah dikembangkan protein human EPO yang saat
ini akan memasuki uji klinis, interferon I2a yang sering digunakan
sebagai anti viral dan anti kanker, produk herbal menjadi bahan
baku obat kardiovaskuler, hepatitis, diabetes, anti trombosit, anti
malaria (artemisinin dan analognya), anti oksidan, anti kanker, anti
kolesterol, dan anti tuberkulosis. Di samping itu Indonesia telah
membangun kemampuan untuk mengembangkan Vaksin Flu
Burung sendiri.
1.2. Lingkungan Strategis Dinamika perubahan lingkungan strategis khususnya
lingkungan global adalah proses yang tidak dapat dihindari oleh
bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari tata kehidupan
global, karena globalisasi adalah fenomena sejagad yang sudah kita
masuki, dan tidak dapat kita tarik kembali. Secara eksternal faktual
Indonesia merupakan bagian dari tata kehidupan global. Indonesia
tidak dapat lepas dan mengisolasi diri sebagai sistem tertutup
terhadap globalisasi. Bangsa Indonesia sudah memasuki dan
terbuka terhadap arus global. 14/DokBP/III/2013 7
Perkembangan Iptek telah membawa revolusi 3T yaitu
perubahan radikal dalam transportasi, telekomunikasi, dan tourisme
yang mengabaikan batas wilayah negara. Arus barang, jasa, orang,
informasi, dan investasi semakin cepat dan mengakibatkan
perubahan yang sangat cepat terhadap tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.
Berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan hampir
tidak ada hambatan bagi penduduk dunia untuk melakukan
interaksi satu dengan lainnya, arus informasi baik positif maupun
negatif begitu cepat sampai kepada rakyat Indonesia. Revolusi
transportasi dan telekomunikasi telah mengakibatkan mobilitas
penduduk dunia yang tidak lagi mengenal batas wilayah yang
berdampak pada adanya masalahmasalah pertahanan dan
keamanan di wilayah perbatasan. Arus globalisasi memberikan
dampak baik positif maupun negatif yang berakibat adanya
transformasi baik di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya
serta pertahanan dan keamanan.
Bila dicermati keterkaitan antara kejadian di lingkup global
dengan kejadian di lingkup regional maupun nasional, demikian
pula dengan hubungan antara negaranegara yang terletak dalam
satu kawasan maupun antar kawasan, baik secara langsung
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses yang
terjadi di suatu negara.
Dalam kaitan dengan upaya peningkatan pembangunan iptek
nasional, perubahan lingkungan strategis menjadi sangat penting,
karena akan menentukan pilihan strategi dan upayaupaya yang
diambil. Mengikuti perkembangan iptek, khususnya teknologi
informasi, arus globalisasi menimbulkan peningkatan arus barang,
jasa dan orang, termasuk iptek, yang masuk dan keluar dari
wilayah kita.
Proses globalisasi, yang ditandai dengan meningkatnya saling
ketergantungan yang berlangsung begitu cepat di antara negara
negara, selain membawa peluang juga mengandung tantangan.
Berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta
peningkatan arus perdagangan dan keuangan internasional,
berbagai negara, perusahaan dan lembaga baik di pusat maupun di
daerah, khususnya yang memiliki kemampuan dan sarana
penunjang, dapat memperluas jangkauan pengaruh pasarnya
hingga menjangkau bagian lain dunia dengan cara yang jauh lebih
ekonomis dan singkat. 14/DokBP/III/2013 8
Berkaitan dengan pembangunan iptek nasional, UNDP dalam
Human Development Report (2001) memperkenalkan konsep global
technology hub atas inovasi teknologi, yang didefinisikan sebagai
lokasi yang paling aktif di dalam era digital dalam pengembangan
inovasi teknologi. Berdasarkan survei oleh UNDP tahun 2000
terhadap pemerintah lokal, industri dan media, lokasi inovasi
diranking dari 1 4 untuk 4 bidang besar:
a. Kemampuan lembaga riset dan universitas untuk melatih
pekerja ahli atau mengembangkan teknologi.
b. Keberadaan perusahaan yang mapan atau perusahaan
multinasional dalam menumbuhkan keahlian dan stabilitas
ekonomi.
c. Populasi para enterpreneur untuk bergerak memulai
perusahaan ventura baru.
d. Kemampuan modal ventura untuk menjamin, bahwa ideide
teknologi baru dapat masuk ke pasar.
Dari survei tersebut dideteksi 46 teknologi hub di seluruh
dunia. Dari 10 besar (nilai di atas 13) pertama 5 hub (pusat
inovasi) berada di AS (Silicon Valley, Boston, RaleighDurham
Chapel Hill, Austin, San Fransisco). Nilai sempurna (nilai 16) dimiliki
oleh Silicon Valley, AS. Benua terbanyak memiliki hub adalah
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Amerika (16), menyusul Eropa (15) dan Asia (11). Halhal yang
menarik adalah data berdasarkan benua, ternyata Kuala Lumpur
(Malaysia) dan Singapura termasuk 2 dari 10 hub di Asia. El
Ghazala, Tunisia juga termasuk salah satu dari hub global ini.
Perkembangan global penting di negaranegara yang
berpengaruh dalam bidang iptek yang berhubungan dengan
Indonesia perlu diungkap. Salah satunya adalah China.
Perkembangan China dalam menyerap investasi berbagai negara
besar sangat mengagumkan. Pembangunan infrastruktur ekonomi,
SDM yang berlimpah dan murah, iklim investasi yang ramah
membuat China menjadi salah satu negara yang sangat efisien bagi
industri manufaktur. Produkproduk industri China membanjiri
pasar global termasuk Indonesia, dengan harga yang relatif murah.
Kemajuan iptek China juga tumbuh dengan sangat luar biasa. Tiga
lokasi global hub inovasi teknologi dimiliki China yakni Taipei,
Hsinchu dan Hong Kong. Taipei menempati peringkat 10 di atas
Bangalore dan satu tingkat di bawah San Fransisco. Indonesia
memiliki hubungan dengan Taiwan sebatas hubungan ekonomi,
perdagangan, investasi dan sosial budaya sesuai dengan
kesepakatan ketika pemulihan hubungan diplomatik 1990. Taiwan
adalah partner dagang dan investor yang cukup signifikan 14/DokBP/III/2013 9
kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia, termasuk
wisatawannya. Taiwan juga memiliki kemampuan hightech yang
diperlukan oleh Indonesia dalam kerangka transfer teknologi.
Pengaruh global lain adalah Jepang yang merupakan mitra
dagang terbesar Indonesia. Hingga tahun 2005, volume
perdagangan kedua negara mencapai US$25 milyar (ekspor US$ 18
milyar, impor US$ 7 milyar dengan surplus US$ 11 milyar).
Masuknya bantuan pemerintah Jepang diikuti oleh masuknya
investasi dari kalangan swastanya. Sampai sebelum kemunculan
China selaku sasaran investasi Jepang, Indonesia masih merupakan
tujuan utama investasi Jepang di Asia. Sejak 1967 hingga 2005,
investasi Jepang terkonsentrasi di sektor manufaktur nonmigas,
sehingga memberikan manfaat langsung bagi Indonesia, karena
meski padat modal, namun bersifat padat karya dengan teknologi
bervariasi mulai dari menengah sampai teknologi tinggi (alas kaki,
tekstil, pakaian jadi, kulkas, radio/tape recorder, vcd/dvd player,
microwave, televisi, sepeda motor, mobil, dll). Sementara investasi
negara maju lain kebanyakan terkonsentrasi hanya di sektor migas,
yang padat modal dan teknologi tinggi, namun tidak padat karya.
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
India sangat mendorong pengembangan industri jasa dan
informasi teknologi yang terpusat di Bangalore. Dengan
kemampuan outsourcing dan pemrosesan data yang dimiliki,
Bangalore bahkan disebutsebut sebagai Silicon Valley kedua.
Sumber daya manusia bidang teknologi informasi yang melimpah di
India membuat Bangalore menempati posisi 11 dari peringkat
global hub inovasi Iptek yang disusun UNDP (2001). Secara
khusus, bidangbidang kerjasama antara Indonesia dan India
meliputi kerjasama politik dalam bentuk dukungan di berbagai
bidang, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sains dan teknologi
dalam bentuk kerjasama teknologi ruang angkasa, tenologi nuklir,
satelit, bioteknologi, kerjasama teknik lainnya dalam bentuk
beasiswa, pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang. Seluruh
kerjasama ini dibicarakan dan disepakati dalam wadah Forum
Konsultasi Bilateral dan Komisi Bersama antara Indonesia dan India
yang telah dimulai sejak tahun 2003. Kerjasama yang perlu
ditingkatkan adalah pada bidangbidang strategis (seperti
pertahanan keamanan, energi, ekonomi, Iptek dan pendidikan) dan
tidak hanya terjebak dalam tataran teknis/sektoral seperti yang
telah dicapai selama ini. Untuk dapat mencapai kepentingan di 14/DokBP/III/2013 10
bidangbidang strategis tersebut, Indonesia harus mampu
memanfaatkan kerjasama bilateral dan regional secara lebih efektif.
Dalam lingkup regional lembaga multilateral yang perlu
dicermati adalah ASEAN. Indonesia berpandangan bahwa ASEAN
merupakan salah satu soko guru politik luar negerinya. Bagi
Indonesia, kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai dan
kondusif ditinjau dari berbagai aspek merupakan modal dasar yang
penting untuk pembangunan di dalam negeri. Hal ini sejalan
dengan pendekatan lingkaranlingkaran konsentris yang digunakan
oleh Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Perihal
kepemimpinan Indonesia di dalam ASEAN, dapat dikemukakan
bahwa berdasarkan kondisi objektif, potensi kepemimpinan
Indonesia di kawasan Asia Tenggara masih tetap besar. Namun
Indonesia berkeyakinan bahwa kepemimpinan yang bijak adalah
kepemimpinan yang tidak dipaksakan, melainkan yang diraih
melalui kualitas diplomasi dan kontribusi konkrit Indonesia kepada
kawasan Asia Tenggara. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan bahwa
sejak 1997/1998, dengan dicurahkannya perhatian pada proses
reformasi politik dan penanggulangan krisis ekonomi dalam negeri,
telah terdapat dampak yang kurang menguntungkan terhadap
peran Indonesia dalam ASEAN. Namun demikian, seiring dengan
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
pemulihan kondisi dalam negeri, maka dalam kurang lebih dua
Multilateralisme: Merupakan forum terbaik untuk
tahun terakhir, Indonesia telah mampu meningkatkan kembali
menangani berbagai permasalahan global. Untuk itu,
perhatiannya kepada ASEAN. Upayaupaya untuk meningkatkan
berbagai upaya global telah dilakukan di berbagai forum
peran Indonesia di ASEAN akan terus dikembangkan.
seperti PBB, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan
Dengan perkembangan iptek di negara tetangga yang sudah
cukup maju, seperti di Singapura dan Malaysia dua negara ini
termasuk sebagai lokasi global hub inovasi teknologi Indonesia
perlu lebih menyadari ketertinggalannya. Kesadaran ini penting
untuk memacu semangat untuk bersaing secara positif dengan
negara tetangga. Bila tidak, maka nilai tambah dari sumber daya
lembagalembaga Bretton Woods (Bank Dunia dan IMF).
Telah di sepakati berbagai agenda pembangunan global
seperti UN Millenium Development Goals (MDGs), WTO Doha
Developtment Agenda, the Monterrey Consensus on
Financing for Development maupun Johannesburg Declaration
on Sustainable dan Johannesburg Plan of Implementation.
alam (SDA) yang melimpah di negara kita akan lebih banyak
Millennium Development Goals (MDGs): Berisi berbagai dinikmati oleh negara tetangga tersebut melalui jasa teknologi.
komitmen dan target yang harus dicapai masyarakat
Belum lagi dengan akan berlakunya Pasar Bebas ASEAN 2015,
internasional dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang
tekanan kompetisi dalam regional ini semakin tinggi. Bila tidak
berkelanjutan. Melalui Millennium Summit, para pemimpin
disikapi dengan penuh keseriusan, maka bangsa kita akan
dunia menegaskan, bahwa berbagai manfaat globalisasi
tertinggal dan hanya akan mendapat beban dan kerugian dari
seperti pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan
dibukanya Pasar Bebas ASEAN tersebut.
berkelanjutan, peningkatan standar hidup, penciptaan
Bagi Negara berkembang, globalisasi menawarkan perspektif
baru bagi integrasi ekonomi dan kemungkinan perbaikan kinerja
ekonomi, antara lain:
lapangan kerja dan pemberian manfaat yang besar bagi umat
manusia dari peningkatan teknologi harus dikelola melalui
upaya bersama dan tidak dapat diserahkan kepada
mekanisme pasar semata. 14/DokBP/III/2013 11
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Pendanaan bagi pembangunan: Pada sektor keuangan, Monterrey Consensus, mengenai pendanaan bagi
pembangunan yang disahkan pada tahun 2002, merupakan
inisiatif internasional dalam menanggulangi tantangan bagi
pemenuhan kebutuhan dana pembangunan di seluruh dunia,
khususnya di negaranegara berkembang. Konsesus ini
menyentuh berbagai isu seperti mobilisasi sumber keuangan
domestik dan internasional, serta kerjasama teknik dan
keuangan internasional termasuk Official Development
Assistant (ODA) dan isuisu hutang luar negeri.
Peluang yang muncul secara nasional adalah membaiknya
perekonomian nasional Indonesia. Diperkirakan antara tahun 2007
– 2020 ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan laju ratarata
sekitar 6 persen per tahun. Semangat reformasi dapat dijadikan
momentum untuk mengadakan perubahan mendasar di segala
bidang, termasuk dalam upaya pembangunan iptek. Pesatnya
kemajuan iptek pada dua dasawarsa terakhir memberikan
sumbangan berharga dalam bentuk banyaknya pilihan iptek yang
bisa didayagunakan dan dikembangkan dalam rangka mendukung
penguatan ekonomi dan daya saing bangsa. Kecenderungan global
perkembangan Iptek dapat dipantau dan diantisipasi secara terus 14/DokBP/III/2013 12
menerus dalam rangka seleksi, adaptasi, dan pemfokusan
penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan
terbukanya akses informasi, tuntutan konsumen terhadap barang
dan jasa pun semakin meningkat. Hal ini merupakan peluang untuk
meningkatkan produktivitas dengan memperbaiki QCD (Quality,
Cost & Delivery) untuk menghasilkan barang dan jasa yang
berkualitas; meningkatkan efisiensi biaya produksi agar
menghasilkan barang dan jasa yang bernilai kompetitif (mampu
bersaing); serta menambah kecepatan pelayanan yang diberikan.
Globalisasi mengandung resiko dan tidak jarang
mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang berat, misalnya:
(a) Keterbukaan pasar modal global dapat membuat pasar
keuangan dalam negeri rentan gejolak yang mendadak, (b) Banyak
negara berkembang menjadi tersisih (marginalized) karena tidak
diperlukannya buruh yang tidak terdidik dan turunnya pendapatan
riil, (c) Adanya jurang pemisah kemampuan Iptek karena
kelangkaan sumber dana untuk meningkatkan kemampuan tersebut
di negara berkembang, (d) Keadaan itu menyebabkan banyak
negara berkembang kembali mencoba bertumpu pada ekspor
produk komoditas primer yang bernilai tambah rendah.
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
1.3. Potensi dan Permasalahan sebagai aset human capital. Jumlah angkatan kerja Indonesia yang
1.3.1. Potensi masih mendominasi populasi, dapat digunakan untuk melaksanakan
pembangunan nasional. Kekayaan sumberdaya alam dan populasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan
yang besar, apabila dikelola dengan baik, akan menjadi modal rangkaian dari 17.502 pulau besar dan kecil yang dinyatakan dalam
pembangunan yang jarang dipunyai oleh negara lain. Undangundang nomor 17 tahun 1985 sebagai negara kepulauan
(Archipelagic State), dari Sabang hingga Merauke, yang hampir
Perguruan tinggi (PT), lembaga litbang dan industri sama panjang dengan Benua Amerika, dengan jumlah penduduk
menjadi pihakpihak yang kompeten untuk mengolah dan
lebih dari 230 juta jiwa dan terdiri dari 100 suku dengan 583
memberikan nilai tambah pada produkproduk berbasis
bahasa daerah dan beragam keyakinan dan budaya.
sumberdaya alam tersebut. Tahun 2009, jumlah perguruan tinggi
negeri (PTN) sebanyak 82 dan perguruan tinggi swasta (PTS) Sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya
sebanyak 2556 merupakan sarana untuk menghasilkan SDM yang alam, maka Indonesia mempunyai potensi lebih besar untuk
berkualitas, dan dapat didorong menjadi universitas riset yang menjadi negara maju, karena mempunyai modal pembangunan
menghasilkan inovasiinovasi teknologi yang dibutuhkan oleh yang siap diolah. Kekayaan hutan nasional hanya kalah dari Brasil.
industri nasional. Demikian juga lembaga riset nonkementerian Sebagai negara kepulauan, kekayaan laut
Indonesia yang luas
(LPNK) dibawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi serta merupakan modal pembangunan yang tidak dimiliki oleh negara
lembagalembaga riset departemen merupakan sarana untuk lain di dunia. biodiversitas tanaman, binatang yang hidup di hutan,
mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi. serta biodiversitas laut dapat diolah menjadi bahan pangan, energi
dan obatobatan.
Faktor lain yang juga sangat penting dalam mendukung
investasi dan pertumbuhan ekonomi adalah keamanan. Kondisi Indonesia sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk
keamanan nasional saat ini sangat baik, meskipun masih ada terbesar di dunia, dapat menjadikan populasi penduduk tersebut
beberapa gerakan separatis di beberapa daerah. Keberhasilan Polri 14/DokBP/III/2013 13
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
membongkar kasus terorisme serta kasuskasus tindak kriminal lain
yang meresahkan masyarakat dan pengusaha beberapa waktu
yang lalu, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk iklim usaha
dan investasi dari dalam maupun luar negeri. Investasi baru akan
memberikan peluang bagi adopsi teknologi baru. Hal ini akan
meningkatkan kemampuan adopsi teknologi di sektor produksi, dan
meningkatkan pemanfaatan hasil riset dalam negeri yang sesuai
dengan kebutuhan industri.
Pembangunan Nasional, pada hakekatnya adalah upaya
pemenuhan atas kepentingan nasional, yakni kepentingan
keamanan nasional dan peningkatan kesejahteraan, yang sekaligus
merupakan aspirasi masyarakat Indonesia, baik secara individual
maupun sosial, yang beragam dan menempati wilayah yang luas
tersebut. Dalam sudut pandang ini, Iptek adalah sebuah instrumen
(tool) yang membantu agar proses pembangunan nasional berjalan
lancar, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan
peradaban, untuk kemudian demi terwujudnya stabilitas nasional
yang kondusif. 14/DokBP/III/2013 14
1.3.2. Permasalahan
Menurut data Institute for Management Development (IMD) tahun
2009 daya saing Indonesia berada pada posisi 42 dari 56 negara,
mengalami peningkatan dari tahun 2008 (peringkat 51) dan tahun
2007 (peringkat 54). Akan tetapi peningkatan tersebut baru
bersumber pada kinerja ekonomi (economic performance), efisiensi
pemerintah (government efficiency), dan efisiensi bisnis (business
efficiency), sedang infrastruktur (infrastructure) yang di dalamnya
antara lain mencakup infrastruktur sains dan infrastruktur teknologi
menunjukkan penurunan. Sementara data World Economic Forum
(WEF) tahun 2009 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia
berada pada posisi 54 dari 133 negara. Lebih jauh WEF
menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berada pada area transisi
dari kelompok negara yang ekonominya bergantung pada
pemanfaatan sumber daya alam (factor driven) menuju kelompok
negara yang ekonominya mengandalkan efisiensi (efficiency
driven). Di sisi lain, negaranegara yang tergabung dalam
Organisation for Economic CoOperation and Development (OECD)
yang merupakan kelompok negara maju ekonominya bergantung
pada inovasi (innovation driven). Fenomena ini menunjukkan
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
bahwa Iptek belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan
dalam ekonomi Indonesia.
Menurut laporan World Economic Forum, terpuruknya daya
saing Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pada
tataran makro terdapat 3 (tiga) faktor, yaitu: (a) Tidak kondusifnya
kondisi ekonomi makro; (b) Buruknya kualitas kelembagaan publik
sebagai fasilitator dan pusat pelayanan; dan (c) Lemahnya
kebijakan pengembangan teknologi untuk menunjang peningkatan produktivitas; dan pada tataran mikro, terdapat 2
(dua) faktor, yaitu: (a) Rendahnya efisiensi produksi; dan (b)
Lemahnya iklim persaingan usaha. Karenanya, untuk
meningkatkan peran Iptek dalam peningkatan daya saing nasional
diperlukan kebijakan pembangunan Iptek yang di satu sisi dapat
memajukan penguasaan Iptek, dan di sisi lain dapat memberikan
kontribusi yang signifikan dalam pembangunan perekonomian
nasional. Untuk itu, kebijakan pembangunan Iptek harus mampu
mendorong terwujudnya jaringan yang saling memperkuat antara
penghasil dan pengguna Iptek sehingga terjadi aliran sumber daya
Iptek secara optimal. Paradigma ini mengantarkan pada
pendekatan sistemik yang dikenal sebagai Sistem Inovasi Nasional
(SINas). 14/DokBP/III/2013 15
Secara lebih mendasar faktorfaktor yang menjadi akar
permasalahan rendahnya daya saing nasional dari sisi
pengembangan teknologi antara lain adalah: 1) Ketergantungan
produk industri serta sarana dan prasarana kebutuhan nasional
seperti pertahanan dan yang lainnya terhadap impor masih sangat
tinggi; 2) Lemahnya kualitas SDM dan penguasaan serta
pengembangan teknologi penunjang industri, sehingga sulit
diharapkan tercapainya peningkatan produktivitas melalui inovasi
inovasi teknologi. Rendahnya kandungan dalam negeri produk
produk industri nasional adalah akibat lemahnya struktur industri
utama dalam membangun industriindustri penunjang dan pemasok
bahan baku/antara (intermediate) di dalam negeri, lemahnya upaya
pengembangan produk, serta tidak adanya koordinasi lintas
sektoral yang baik, sehingga tuntutan terhadap kebutuhan litbang
dan teknologi sangat minim.
Dari sisi supplyside, permasalahan pembangunan Iptek bisa
dilihat dari sudut pandang: kelembagaan, sumber daya, jaringan,
relevansi dan produktivitas litbang, serta pendayagunaan iptek.
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
a. Kelembagaan Iptek Pembangunan Kelembagaan Iptek (orgaware), yaitu struktur
organisasi, tatalaksana, kultur, dll., telah dilaksanakan secara
berkesinambungan sampai dengan periode 20052009. Namun
dirasakan masih harus ditingkatkan, agar kelembagaan iptek dapat
mengokohkan Sistem Nasional Iptek (SINas Iptek) dan
berkontribusi bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara. Sistem
insentif, penghargaan dan budaya masyarakat yang kondusif dalam
pengembangan IPTEK masih perlu ditingkatkan. Sementara itu,
sistem inovasi yang mendorong tumbuhnya daya saing dan
berkembangnya industri/ekonomi berbasis IPTEK belum tumbuh
dengan kokoh. Hal ini diindikasikan sbb.:
1. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Ristek secara
umum masih menghadapi kendala eksternal seperti: LPNK
Ristek masih diperlakukan sebagai lembaga pemerintah umum
lain, tanpa kualifikasi sebagai lembaga litbang dengan
kebutuhankebutuhan yang khusus. Dengan mekanisme
pendanaan pemerintah yang ada sekarang, lembaga litbang
kurang termotivasi untuk bekerja sama dengan pihak luar
untuk menunjang pengembangan teknologi industri. Lemahnya
keterkaitan antara lembaga litbang dengan sisi permintaan 14/DokBP/III/2013 16
akibat perubahan teknologi industri yang sangat cepat sukar
diikuti oleh lembaga riset karena keterbatasan SDM. Sistem
operasional LPNK Ristek yang kurang memberi peluang untuk
menjalin kaitan aktif dengan sektor swasta, tidak adanya
sistem insentif yang mendorong LPNK Ristek untuk menjalin
kaitan dengan pihak swasta, tidak adanya kaitan yang jelas
antara LPNK Ristek dengan kebijakan industri nasional dalam
rangka seleksi proyek, kecenderungan LPNK Ristek berorientasi
terbatas pada industri strategis juga masih menjadi kendala
(Thee, 1997).
Di lain pihak hasilhasil penelitian dan pengembangan dari
LPNK belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya
sektor industri menjadi bergantung pada teknologi impor. Salah
satu penyebabnya adalah penelitian dan pengembangan di
LPNK selama ini masih dilakukan dengan paradigma supply
driven. Untuk itu, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah
mengubah paradigma penelitian dan pengembangan dari
supplydriven menjadi demanddriven, hasil penelitian dan
pengembangan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan
sektor riel di Indonesia.
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
2. Dari segi organisasi, KRT sebagai kementerian yang ditugasi
mengkoordinasikan LPNK Ristek di bawahnya, memiliki
keunggulan dan juga kelemahan. Bergantung pada
orientasinya baik ke arah riset dasar maupun teknologi industri,
beberapa negara memiliki bentuk yang berbedabeda.
Beberapa negara menggabungkan Kementerian Ristek mereka
dengan Departemen Pendidikan atau Dirjen Perguruan Tinggi,
sementara negara lain menggabungkan Kementerian Ristek
dengan Departemen Perindustrian. Penggabungan kantor
Kementerian Ristek seperti ini memang menguntungkan dari
aspek koordinasi, sehingga mempertajam fokus dan
memudahkan implementasi. Di sisi lain, masalah yang mungkin
muncul adalah aspek tumpangtindih program di antara LPNK
LPNK Ristek, termasuk juga tumpangtindih anggaran.
Karenanya konsolidasi dan koordinasi kelembagaan dan
program iptek, baik antara KRT dengan LPNKLPNK Ristek, KRT
dengan kementerian terkait, dan keterkaitan antara lembaga
riset perguran tinggi dunia usaha dan antara pusat dan
daerah menjadi penting. Kemungkinan membenahi masalah
tumpang tindih ini harus menjadi program prioritas utama 14/DokBP/III/2013 17
sistem penelitian dan pengembangan Iptek dalam rangka
mencapai penguatan Sistem Inovasi Nasional.
3. Dari segi kualitas, survei WEF pada tahun 2007
memperlihatkan bahwa kualitas lembaga riset iptek, Indonesia
menempati posisi ke28, sebuah peringkat yang cukup baik.
Namun sayangnya, posisi ini menurun pada tahun 2009,
menempati posisi ke43 dari 133 negara. Akan tetapi, bila
dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN lainnya, maka
posisi Indonesia ini masih cukup baik, bahkan melampaui
Thailand, yang berada pada posisi ke60. Salah satu bukti
meningkatnya kualitas lembaga litbang adalah masuknya
beberapa lembaga litbang dalam daftar 2.000 lembaga litbang
terbaik dunia pada World Rank Research Center. Dari daftar
tersebut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
menduduki peringkat ke201, merupakan yang terbaik Asia
Tenggara. Selain itu, terdapat 2 (dua) lembaga penelitian di
Indonesia yang masuk dalam peringkat terbaik, yaitu Center
for International Forest Research (Cifor) pada peringkat ke
425, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen
Pertanian pada peringkat ke 771. Di samping itu, Lembaga
Biologi Molekuler Eijkman telah ditetapkan oleh World Health
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Organisation (WHO) sebagai institusi / laboratorium untuk
5. Untuk mengembangkan budaya ilmiah di kalangan
mengkonfirmasi diagnosis flu burung dan menjadi rujukan
masyarakat, sekaligus mengokohkan budaya Iptek di kalangan
dunia mengenai virus H1N1 sehingga telah menjadi lembaga
peneliti, berbagai penghargaan, acaraacara, pameran ilmiah,
riset kelas dunia dalam bidang biologi molekuler.
dan sarana dan prasarana bagi sosialisasi iptek telah
4. Selama kurun waktu 20052009, berbagai sistem insentif
dikembangkan. Penghargaan peneliti terbaik, Harteknas yang
untuk peneliti dan badan usaha telah dikembangkan, salah
diperingati setiap tahun, pameran Ritech Expo setiap tahun,
satunya dan yang cukup signifikan adalah dengan
Wisata Iptek dan Jambore Iptek, Rakornas Iptek tahunan,
diterbitkannya PP. 35/2007 tentang pengalokasian sebagian
berbagai olimpiade sains untuk pelajar dan mahasiswa,
pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan
pengelolaan pusat peragaan iptek, dan lainlain adalah
perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi. PP ini dirancang
berbagai upaya untuk mengembangkan budaya ilmiah di
untuk memajukan pelaksanaan pengembangan di lingkungan
kalangan masyarakat. Kemudian dengan diterbitkannya Inpres
badan usaha nasional. Sebagai sebuah sistem insentif yang
No. 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan
mendorong badan usaha dalam meningkatkan kapasitas
Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional
kemampuan ipteknya, PP ini dapat menjadi pemicu bagi
(Jakstranas) Iptek, Jakstranas Iptek memberikan arahan yang
penguatan inovasi teknologi di level industri. Namun demikian,
jelas terutama dalam upaya koordinasi antar instansiinstansi
berbagai insentif dan kondisi yang kondusif bagi swasta perlu
yang terkait dalam menentukan dan melaksanakan arah
terus dikembangkan pemerintah, sehingga swasta tertarik
kebijakan, prioritas utama dan kerangka kebijakan pemerintah
untuk melaksanakan upaya peningkatan kemampuan
di bidang Iptek. Namun berbagai upaya sosialisasi kebijakan
teknologinya.
ini dirasakan masih belum cukup. Secara umum, budaya
bangsa masih belum mencerminkan nilainilai Iptek yang
mempunyai sifat penalaran obyektif, rasional, maju, unggul 14/DokBP/III/2013 18
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
dan mandiri. Pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah
yang lebih suka mencipta daripada sekedar memakai, lebih
suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka
belajar dan berkreasi daripada sekedar menggunakan teknologi
yang ada. Budaya miopis (cari untung cepat), instant, hedonis,
masih kental mewarnai secara umum masyarakat kita. Selain
itu budaya penelitian, sebagai pondasi kelembagaan ristek,
masih rapuh. Pendidikan kita masih belum berhasil
membudayakan rasa ingin tahu siswa, budaya belajar, dan
apresiasi yang tinggi pada pencapaian ilmiah. Masih muncul
budaya sekedar ingin cepat lulus, plagiarisme, mengejar
gelaran, mengejar nilai, dll., yang secara umum lebih
mementingkan simbol daripada isi, ijasah dari pada kualitas.
6. Sampai dengan tahun 2009 terjadi penguatan regulasi/
kerangka kebijakan pembangunan Iptek yang patut diapresiasi.
Setelah amandemen ke 4 UUD 1945, dimana di dalam salah
satu pasalnya tercantum Visi Pembangunan Iptek Nasional,
pada tahun 2002 diundangkan UU No.18/tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Iptek, yang menjadi landasan konsepsional
pembangunan Iptek. Kemudian dari tahun 2005 – 2009
dihasilkan 4 PP turunan dari UU. No.18 tahun 2002, yakni: (1) 14/DokBP/III/2013 19
PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan
Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan
Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang
mengamanatkan agar hasil – hasil penelitian yang dilakukan
oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan
Pengembangan dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk
kepentingan masyarakat serta dapat menghasilkan nilai
tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan
negara; (2) PP 41/2006 tentang perizinan melakukan kegiatan
penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing,
lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha
asing, dan orang asing yang mengatur tentang perijinan bagi
individual maupun lembaga asing yang akan melaksanakan
penelitian pengembangan di Indonesia; (3) PP 35/2007
tentang pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha
untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan
difusi teknologi yang dirancang untuk memajukan pelaksanaan
pengembangan di lingkungan badan usaha nasional. Sebagai
sebuah sistem insentif yang mendorong badan usaha dalam
meningkatkan kapasitas kemampuan Ipteknya, maka PP ini
dapat menjadi jalan yang cepat bagi penguatan inovasi
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
teknologi di level industri; (4) PP No. 48/2009 tentang
perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan
penerapan Iptek yang beresiko tinggi dan berbahaya yang
dirancang untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan litbang
dan penerapan iptek tidak menimbulkan resiko dan bahaya
bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Semua ini
memperlihatkan mantapnya struktur kebijakan pembangunan
Iptek nasional.
7. Dalam kaitannya dengan sinergi kelembagaan iptek, pembangunan iptek nasional saat ini masih harus ditingkatkan.
Beberapa hal yang perlu dicermati dalam kaitan ini misalnya
belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek dalam sistem
inovasi yang ada. Mekanisme intermediasi iptek yang
menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek
dengan kebutuhan pengguna iptek dalam sistem inovasi masih
belum berkembang dengan baik. Masalah ini dapat terlihat dari
belum tertatanya infrastruktur iptek, seperti institusi yang
mengolah dan menerjemahkan hasil pengembangan iptek
menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan
dalam sistem produksi. Integrasi iptek di sektor riset
khususnya lembaga riset pemerintah dengan industri di 14/DokBP/III/2013 20
sektor produksi masih belum menyatu dalam sebuah harmoni.
Dengan kata lain pembangunan iptek di sisi penyediaan
(supply side) dengan pembangunan di sisi permintaan
(demand side) masih belum terintegrasi.
b. Sumberdaya Iptek Secara umum pembangunan sumber daya iptek Indonesia
saat ini masih relatif lemah, karenanya dirasakan harus
ditingkatkan, agar kelembagaan iptek dapat mengokohkan sistem
nasional iptek dan berkontribusi bagi pemercepatan pencapaian
tujuan negara. Hal ini diindikasikan dengan :
1. Prosentase penduduk berpendidikan tinggi (Strata 1 ke atas) di
Indonesia sangat rendah dibanding dengan negaranegara lain
seperti Thailand, Malaysia, bahkan India dan China. Tingkat
pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami kenaikan
dari 9,5 % pada tahun 1990 menjadi 17,5 % pada tahun 2007,
Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Malaysia (30,2%), Singapura (55,6%), Thailand (48,3%) dan
Filipina (28,5%), meski lebih tinggi dari Vietnam (15,9%)3.
2. Jumlah SDM Iptek Indonesia sangat sedikit dibanding negara
negara maju, tetapi masih lebih besar dibanding beberapa
negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia. Dari data World
Bank, SDM Iptek mayoritas berada di lembaga pemerintah
sebesar (85%), sedangkan SDM Iptek di industri hanya sekitar
15%4. Bila diperhatikan lebih jauh, SDM Iptek yang berada di
lembaga pemerintah sebagian besar berada di lembaga litbang
LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian). Walaupun
jumlahnya masih relatif rendah bila dibandingkan dengan
negaranegara ASEAN, tetapi secara kualitas terjadi
peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikannya,
dimana terjadi peningkatan jumlah SDM yang berpendidikan
S1, S2 dan S3 pada kurun waktu 20052009, yaitu kurang lebih
11.846 orang pada tahun 2005, 12.465 pada tahun 2006,
12.756 pada tahun 2007 dan 12.889 pada tahun 2008. Mereka
berkarir dalam berbagai jabatan fungsional, di antaranya
peneliti,perekayasa, pranata komputer, pengawas radiasi, 3
UNESCO, 2008 4
World Bank, 2009
14/DokBP/III/2013 21
pranata nuklir, surveyor pemetaan, penyelidik bumi, dan lain
lain. Khusus tenaga fungsional peneliti, saat ini terdapat lebih
kurang 7.649 peneliti yang tersebar di berbagai lembaga
litbang dan 286 peneliti di antaranya memiliki kualifikasi
sebagai Profesor Riset. Adapun tenaga peneliti di perguruan
tinggi saat ini lebih kurang 80.000 peneliti.
3. Dari aspek ketersediaan ilmuwan dan engineer, maka pada tahun 2007 menurut WEF Indonesia menempati posisi
ke27, sedikit menurun di tahun 2008 dan 2009 pada peringkat
ke31. Namun demikian, dibandingkan dengan negaranegara
tetangga ASEAN lainnya, maka ketersediaan ilmuwan dan
engineer di Indonesia ini relatif baik, bahkan kita menempati
posisi di atas Malaysia, dengan peringkat ke33. Di ASEAN kita
tepat berada di bawah posisi Singapura yang menempati posisi
ke14.
4. Anggaran pemerintah untuk riset iptek sangat kecil dibanding
dengan negaranegara lain di ASEAN sekalipun. Rasio
anggaran iptek nasional terhadap PDB terus menurun dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2004 dan 2006, total belanja
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
litbang sebagai persentase dari PDB Indonesia sebesar 0,05
beroperasinya delapan wahana industri (sebagai vehicle bagi
% angka ini lebih rendah dari Filipina, Vietnam, Thailand,
transformasi industri) yaitu industri penerbangan, industri
Malaysia dan Singapura, artinya terendah se ASEAN.
maritim dan perkapalan, industri alat transportasi darat,
Anggaran litbang Vietnam saja hampir 4 kali lipat dari
industri elektronika dan telekomunikasi, industri energi, industri
anggaran litbang kita.5
rekayasa, industri alat dan mesin pertanian dan industri
5. Dari aspek penyediaan dana perusahaan untuk litbang, pertahanan keamanan, yang kesemuanya berbentuk sepuluh
Indonesia pada tahun 2007 menempati posisi ke27. Kemudian
BUMN Industri Strategis, yakni PT IPTN (pesawat terbang), PT
secara fluktuatif kembali pada posisi ke28 di tahun 2009.
PAL (kapal laut), PT PINDAD (peralatan rekayasa), PT Krakatau
Dibanding negara tetangga, posisi Indonesia cukup baik,
Steel (baja), PT INKA (kereta api), Perum Dahana (eksplosif
berada di atas Filipina dan Thailand, namun sedikit di bawah
komersil), PT INTI (telekomunikasi), PT LEN (elektronik), PT
Malaysia, peringkat ke19. Secara umum 70% dana litbang
BARATA (industri rekayasa berat), dan PT BBI (turbin, mesin).
dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara kontribusi swasta
Sejak krisis ekonomi tahun 1998 secara relatif pembangunan
dalam litbang di Indonesia hanya sekitar 30%. Kondisi ini
sarana dan prasarana iptek terhenti. Bahkan, masalah
terbalik dengan negara yang relatif maju seperti Korea Selatan
pembiayaan untuk pemeliharaan peralatanperalatan canggih
atau Jepang, dimana kontribusi anggaran swasta untuk riset
ini menjadi isu yang menonjol. Sekarang ini pemikiran yang
mencapai 80%, dan anggaran riset pemerintah hanya 20%
berkembang adalah bagaimana mengoptimasikan potensi yang
dari total anggaran riset nasional.6
ada, yakni SDM, biaya perawatan, dengan program iptek, serta
peluang spinoff di luar tugas pokok lembaga. Dengan kata lain 6. Kondisi sarana dan prasarana Iptek yang menonjol khususnya
posisi pembangunan sarana dan prasarana iptek berada pada sebelum krisis ekonomi tahun 1998 terlihat dari
status ”defensif”. 5
World Bank, 2009 6
World Bank, 2009 14/DokBP/III/2013 22
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Selain itu, sarana prasarana litbang yang telah dibangun di
1. Kinerja kerjasama riset antara universitas industri di berbagai lokasi, di antaranya yang paling menonjol adalah di
Indonesia pada tahun 2007 menurut evaluasi WEF ditempatkan kawasan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
pada posisi ke64. Angka ini terus membaik secara signifikan. (Puspiptek) Serpong yang di dalamnya terdapat 35
Pada tahun 2008 peringkat ini meningkat ke posisi 54, dan laboratorium yang dikembangkan untuk mendukung fungsi
bahkan secara fantastik pada tahun 2009 kerjasama riset litbang berbagai lembaga litbang di antaranya LIPI, BATAN,
antara universitasindustri di Indonesia dinilai WEF menempati BPPT, dan Kementerian Lingkungan Hidup, perlu direvitalisasi
posisi ke43. Kinerja ini dibandingkan dengan capaian negara untuk mendukung produktivitas Iptek.
tetangga ASEAN relatif baik. Indonesia menempati peringkat di
atas negara Vietnam, Filipina, dan bahkan Thailand, peringkat
c. Jaringan Iptek ke44, meski masih di bawah Singapura dan Malaysia, yang
Pembangunan Jaringan Iptek secara berkesinambungan terus
dilaksanakan dalam periode waktu 20052009. Dengan berdirinya
Dewan Riset Nasional dan Dewan Riset Daerah, hal ini menuntut
terbentuknya jaringan iptek yang semakin luas dan kompleks, yakni
bukan hanya jaringan antar lembaga riset perguruan tinggi
menempati peringkat ke4 dan 22. Namun demikian, koordinasi
pembangunan Iptek khususnya antar stakeholder di luar LPNK
ristek masih belum menampakkan soliditas dan produktivitas
yang memadai. Berbagai forum koordinasi iptek baik sektoral,
nasional, maupun regional perlu terus dikembangkan.
badan usaha atau jaringan antar sektor, namun juga jaringan Iptek
2. Kemudian juga teramati lemahnya sinergi kebijakan Iptek
antar pusat dan daerah serta jaringan internasional, termasuk
intra institusi/aktor pengembang iptek (LPNK ristek, lembaga
jaringan informasi dan SDM. Karenanya dirasakan, bahwa jaringan
riset departemen teknis, industri dan perguruan tinggi), serta
iptek ini masih relatif lemah dan perlu terus dikuatkan. Sinergi
antar institusi pengembang iptek dengan pengguna Iptek.
kebijakan terkait pembangunan iptek antara stakeholder yang ada
Lemahnya sinergi kebijakan iptek ini, menyebabkan kegiatan
masih belum kokoh. Halhal tersebut diindikasikan dengan:
iptek baik dari segi kualitas dan skalanya belum mampu 14/DokBP/III/2013 23
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
memberikan hasil yang signifikan. Kebijakan bidang
pendidikan, industri, dan iptek belum terintegrasi sehingga
mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi
penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum
tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna yaitu industri. Di
samping itu kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif
bagi pengembangan kemampuan iptek.
3. Pada tahun 2006, FDI (Foreign Direct Invesment) Inward Indonesia sebagai persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)
sebesar 1,35, jika dibandingkan dengan Malaysia, Filipina,
Singapura, Indonesia masih berada dibawah negaranegara
tersebut. Singapura memiliki FDI Inward sebagai persen dari
GDP yang terbesar diantara negaranegara tersebut yaitu
sebesar 20,94. Dari aspek investasi langsung asing,
Indonesia secara perlahan terus membaik, menjadi 1,55 pada
tahun 2008. 7
4. Dari aspek pengguna internet, Indonesia pada tahun 2007
menempati posisi ke85 dari 131 negara. Capaian ini menurun
secara fluktuatif. Pada tahun 2008 menurun menjadi peringkat 7
, UNCTAD, 2009
14/DokBP/III/2013 24
ke107 dan pada tahun 2009 membaik dan menempati posisi
ke87. Di antara negaranegara ASEAN, kita menempati posisi
sedikit lebih baik dibanding Filipina, peringkat ke106.
Sementara negara lain memperlihatkan kinerja yang lebih baik.
Malaysia menempati peringkat ke22, bahkan Singapura dalam
aspek penggunaan internet menempati posisi ke15 dari 133
negara yang disurvei WEF. Sementara untuk penggunaan
internet pita lebar (broadband), peringkat Indonesia berada pada posisi ke101. Dibandingkan dengan negara
tetangga ASEAN, maka posisi ini adalah terbawah. Vietnam
dan Filipina saja berada pada peringkat ke77 dan ke89.
Sementara Thailand dan Malaysia berada pada peringkat ke78
dan ke55.8
d. Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek Penguasaan Iptek melalui Riset dan Pengembangan (litbang),
perekayasaan serta pemanfaatan iptek nasional terus digulirkan
pemerintah dalam periode pembangunan 20052009. Namun
dibandingkan dengan laju peningkatan litbang negara lain, harus 8
, UNDP, 2009
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
diakui bahwa capaian kita masih lemah. Kontribusi litbang iptek
bagi pemercepatan pencapaian tujuan negara masih harus
ditingkatkan, misalnya saja tercermin dari indikatorindikator
pembangunan iptek sbb.:
1. Jumlah keluaran riset peneliti Indonesia dalam bentuk
publikasi ilmiah internasional dan paten masih sangat rendah,
hanya mencapai sekitar 560 jurnal ilmiah internasional per
tahun9. Menurut World Intellectual Property Organization
(WIPO), jumlah paten internasional Indonesia sampai dengan
tahun 2008 adalah 208. Sedangkan sampai tahun 2008 jumlah
paten domestik yang didaftarkan di Ditjen HKI, berjumlah 2718
(4,14 % dari seluruh paten yang terdaftar). Hal ini
menunjukkan bahwa dari segi teknologi Indonesia juga semakin
dikuasai oleh hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh asing.
2. Pada tahun 2008 jumlah paten Indonesia yang terdaftar di
Kantor Paten Amerika Serikat sebesar 19 paten lebih sedikit
dibandingkan dengan Malaysia (168), Singapura (450), Filipina
(22) dan Thailand (40)10 9
, SCORPUS, 2009 10
USPTO, 2008/2009
14/DokBP/III/2013 25
Di sisi lain, dalam aspek pemanfaatan dan penguasaan iptek,
data WEF 2009 memperlihatan, bahwa ketersediaan
teknologi mutakhir di Indonesia semakin menurun. Pada
tahun 2007 Indonesia menempati posisi ke51 dari 131 negara,
menjadi posisi ke 54 dari 133 negara pada tahun 2009. Di
antara negaranegara ASEAN Indonesia berada di atas Vietnam
(posisi ke75) dan Philipina (87), tetapi jauh di bawah
Singapura (3), Malaysia (24), Thailand (36).
e. Pendayagunaan Iptek
Pendayagunaan IPTEK dalam berbagai bidang pembangunan
untuk pemercepatan pencapaian tujuan nasional, yakni dalam
bidang hankam, kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan
pengokohan daya saing ekonomi terusmenerus dilakukan selama
kurun waktu 20052009. Namun dirasakan, bahwa kontribusi iptek
dalam pemercepatan pencapaian tujuan negara masih terbatas dan
perlu terus ditingkatkan. Hal ini ditandai dengan indikatorindikator
sbb.:
1. Dari segi jumlah produk riset yang terkomersialisasi,
ternyata sebanyak 85%nya berasal dari produk riset di
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
departemen teknis. Kontribusi produk riset yang
dikomersialisasi dari LPNK Ristek hanya 15%nya saja (LIPI,
2007). Data ini memperlihatkan bahwa lembaga litbang
kementerian lebih produktif dalam komersialisasi hasil litbang
mereka daripada LPNK Ristek.
2. Dari aspek perolehan paten sederhana (utility patent), pada tahun 2007, sesuai dengan survei WEF, Indonesia
menempati posisi ke87. Angka ini secara fluktuatif mengalami
perbaikan pada tahun 2008, sehingga Indonesia menempati
peringkat ke84. Namun pada tahun 2009, kembali Indonesia
menempati posisi ke87. Di antara negara tetangga, peringkat
kita berada di bawah Singapura (11), Malaysia (29), Thailand
(68), dan bahkan Filipina (78).
3. Ekspor teknologi tinggi sebagai persen ekspor manufaktur
Indonesia mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2001 sampai
tahun 2007. Pada tahun 2007 ekspor teknologi tinggi sebagai
persen dari ekspor manufaktur Indonesia sebesar 11%, masih
lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (46%), Malaysia
(52%), Thailand (27%), dan Filipina (54%), namun masih lebih
tinggi dibandingkan dengan Vietnam (5,6% tahun 2006). 14/DokBP/III/2013 26
4. Dalam aspek penyerapan teknologi pada tingkat perusahaan,
dari tahun 2007 sampai tahun 2009 menampilkan peningkatan
yang cukup berarti. Pada tahun 2007 Indonesia berada pada
posisi ke67 dan terus meningkat dua tangga di tahun 2009
menjadi ke peringkat ke65. Posisi ini lebih rendah
dibandingkan Malaysia (37), Singapura (13), Thailand (61),
Filipina (54) dan Vietnam (51).
5. Pendayagunaan iptek di bidang Hankam sejak krisis ekonomi
tahun 1998 menurun. Ini ditandai dengan menurunnya kinerja
industri strategis (BUMNIS). PT. DI memberhentikan ribuan
karyawannya. DPIS (Dewan Pengelola Industri Strategis),
bahkan kemudian BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis)
dibubarkan. PT BPIS yang merupakan holding company dari
BUMN industri strategis menyusul dibubarkan. PT Barata, BBI,
Pindad dll. kondisinya memprihatinkan. Berbagai laboratorium
uji di kawasan PUSPIPTEK yang dirancang untuk mendukung
industri strategis harus berpikir keras untuk menutupi biaya
pemeliharaan alat dan SDM. Akhirakhir ini PT Pindad mulai
bergeliat dengan mengembangkan alutsista.
6. Pendayagunaan iptek untuk layanan dan kesejahteraan publik,
secara konstan menampilkan peran yang konsisten meski
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
dapat dikatakan marjinal. Pengembangan satelit oleh LAPAN;
pengembangan perangkat Tsunami Early Warning System
(TEWS) untuk bencana tsunami; prediksi pasang surut laut
tahunan oleh BAKOSURTANAL yang dapat mengurangi korban
bencana akibat laut pasang; aplikasi egoverment untuk
menunjang proses pemerintahan dan pemilu; aplikasi teknologi
ramah lingkungan, pengolahan sampah, limbah dan air;
teknologi untuk mitigasi bencana; serta berbagai riset untuk
ketahanan pangan dan energi. Pelaksanaan litbang dan
pendayagunaan iptek selama periode 20052009 cukup baik,
namun skalanya tidak terlalu masif, sehingga tidak nampak
secara nasional, maupun bila dikomparasi dengan negara
negara tetangga.
Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap kondisi
pembangunan iptek nasional saat ini, sebagaimana yang dibahas di
atas, terlihat bahwa pembangunan iptek nasional kita masih belum
optimal dan masih mengalami berbagai kendala dari aspek
kemampuan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan, relevansi
dan produktivitas iptek, serta pendayagunaannya secara luas,
sehingga kontribusinya terhadap pemercepatan pembangunan
nasional dalam rangka mencapai tujuan negara secara umum 14/DokBP/III/2013 27
masih belum maksimal. Bila dianalisis lebih dalam dan ditarik akar
permasalahannya, maka pokokpokok persoalan yang harus
dipecahkan dalam rangka meningkatkan pembangunan Iptek
nasional ke depan adalah sebagai berikut:
a. Masih lemahnya pembangunan iptek nasional dari sisi penyediaan (supply side) berupa pengelolaan
teknostruktur yang baik. Dimana masih terbatasnya
kemampuan kelembagaan iptek (organisasi, regulasi,
koordinasi, intermediasi, sistem inovasi, budaya), sumber
daya iptek (berupa SDM, anggaran, dan sarana dan
prasarana termasuk perpustakaan dan sistem informasi
Iptek), jaringan iptek (sinergi kebijakan inter sektor, antar
sektor, antar stake holder, antar kementerian, antar pusat dan
daerah, dll.), relevansi dan produktivitas litbang iptek,
serta pendayagunaan iptek dalam berbagai bidang
pembangunan.
b. Masih lemahnya pembangunan iptek nasional dari sisi permintaan (demand side). Lemahnya minat dan
kontribusi swasta bagi pembangunan Iptek nasional, baik
keterlibatan dalam riset maupun pendanaan. Kegiatan Iptek
masih didominasi oleh lembaga riset pemerintah. PMA
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
(Perusahaan Modal Asing) pada umumnya melaksanakan riset
Akibatnya sense of urgency terhadap pembangunan iptek
di kantor pusat mereka. Sektor riil belum bergerak dengan
masih lemah.
baik. Karakteristik industri kita masih didominasi produk
Persoalanpersoalan di atas secara langsung telah dengan kandungan teknologi rendah, berbasis SDA, terbatas
menghambat pembangunan iptek di Indonesia dan memperlemah pada teknologi produksi belum sampai pada teknologi
kontribusinya bagi laju pembangunan nasional untuk mencapai pengembangan produk apalagi riset, dan masih dalam tingkat
tujuan negara, karenanya perlu mendapat perhatian serius dan kemampuan perubahan kecil (incremental). Ini berkaitan
penanganan yang tepat dari berbagai pihak terkait. dengan kebijakan pemerintah dan sistem insentif ekonomi.
c. Masih terbatasnya integrasi iptek di sisi permintaan dengan sisi penyediaan: Iptek kini tidak lagi menjadi
mainstream; lemahnya sinergi kebijakan iptek (berupa
integrasi program, koordinasi, harmonisasi kegiatan,
dukungan anggaran, serta intermediasi, yang terjadi baik intra
lembaga/aktor penghasil Iptek, maupun antar penghasil iptek
dengan pengguna iptek atau secara umum lemahnya
koordinasi dan sinergi diantara stake holder pembangunan
Iptek); masih lemahnya sosialisasi regulasi yang telah ada;
lemahnya budaya iptek. Budaya bangsa secara umum masih
belum mencerminkan nilainilai iptek yang mempunyai
penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri. 14/DokBP/III/2013 28
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN Dalam UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara Pasal 4
ayat (2), Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) adalah:
menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,
koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Tugas Pokok KRT
adalah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan
koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam
melaksanakan tugas dimaksud, Menteri Riset dan Teknologi
menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan nasional di bidang riset, ilmu
pengetahuan, dan teknologi;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, ilmu
pengetahuan dan teknologi;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggungjawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. 14/DokBP/III/2013 29
Visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini
disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian
Riset dan Teknologi di atas.
2.1. Visi Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah pembangunan
Iptek nasional, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
Riset dan Teknologi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin
diwujudkan. Visi dan misi tersebut merupakan panduan yang
memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan
dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau
target yang ditetapkan.
Sebagai jawaban atas persoalanpersoalan yang dipaparkan
sebelumnya, maka pembangunan iptek ke depan harus diarahkan
kepada peningkatan kontribusi iptek secara langsung dalam
pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara.
Visi Kementerian Riset dan Teknologi dalam pembangunan
Iptek 2010 – 2014 adalah:
Iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Deskripsi iptek untuk kesejahteraan dimaksudkan dengan
kemajuan Iptek nasional yang dapat meningkatkan produktivitas
dan daya saing produk industri, membuka lapangan pekerjaan
baru, meningkatkan profesionalisme individu, dan meningkatkan
pendapatan individu dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat
memajukan perekonomian bangsa. Kemajuan iptek mampu
menyelesaikan permasalahan lingkungan, perubahan iklim,
ketahanan pangan, penanganan bencana, peningkatan pertahanan
dan keamanan, dll, yang pada akhirnya meningkatkan rasa aman,
ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.
Deskripsi iptek untuk kemajuan peradaban dimaksudkan
dengan kemajuan iptek nasional yang mempengaruhi segala aspek
kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan budaya. Hasil
hasil litbang harus mencerminkan academic excellence, mempunyai
economic value, dan memberikan social impact yang positif bagi
kehidupan bangsa dan negara. Hal ini akan tercermin dari
meningkatkan jumlah penduduk yang memasuki perguruan tinggi,
jumlah S3 per tahun yang dihasilkan Perguruan Tinggi dalam
negeri, jumlah publikasi ilmiah internasional dan indek sitasi,
dominasi teknologi lokal pada belanja teknologi, nasionalisme akan
produk dalam negeri, dan kemandirian Iptek. Penelitian, 14/DokBP/III/2013 30
pengembangan dan pemanfaatan iptek yang maju menempatkan
Indonesia menjadi negara yang bermartabat, yang berdiri sama
tinggi, dan duduk sama rendah dengan negaranegara lain di
dunia. Kemajuan iptek nasional juga akan menempatkan Indonesia
menjadi negara dengan peradaban maju, hasil kumulasi kemajuan
budaya material dan nonmaterial buah dari penelitian,
pengembangan dan pemanfaatan iptek.
2.2. Misi Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas,
ditetapkan misi Kementerian Riset dan Teknologi yaitu:
1. Memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat
pencapaian tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; serta
turut serta menjaga ketertiban dunia.
2. Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan
iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian
dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan
internasional, serta mencapai kemajuan peradaban bangsa.
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan
pembangunan Iptek saat ini dan masa mendatang dalam aspek:
kelembagaan iptek, sumber daya iptek, jaringan iptek, relevansi
dan produktifitas iptek, dan pendayagunaan iptek.
2.3. Tujuan Untuk mencapai visi dan misi Kementerian Riset dan
Teknologi seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi
tersebut harus dirumuskan ke dalam tujuan yang lebih terarah dan
operasional. Untuk meningkatkan kontribusi teknologi yang nyata
terhadap upayaupaya mensejahterakan masyarakat dan
memajukan peradaban, maka tujuan sebagaiberikut harus dicapai:
1. Meningkatkan kontribusi iptek bagi pembangunan nasional;
2. Meningkatkan kemampuan litbang nasional.
2.4. Sasaran Tujuan di atas akan dicapai apabila tercapai penguatan dalam
unsurunsur Sistem Inovasi Nasional di sisi supply yakni:
Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping
penguatan core business iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan
Produktivitas Iptek serta penguatan Pendayagunaan Iptek di 14/DokBP/III/2013 31
kalangan pengguna baik masyarakat, pemerintah maupun dunia
industri.
Karena itulah, sasaran pembangunan iptek ke depan adalah:
1. Tercapainya Penguatan Kelembagaan Iptek;
2. Tercapainya Penguatan Sumber Daya Iptek;
3. Tercapainya Penguatan Jaringan Iptek;
4. Meningkatkan Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek;
5. Meningkatkan Pendayagunaan Iptek.
2.5 Tahapan Sistem Inovasi Nasional (SINas) Dalam rangka mencapai visi dan Misi kementerian Risset dan
Teknologi serta memperkokoh sistem Inovasi Nasional yang akan
dicapai sampai dengan tahun 2025 maka diperlukan tahapan
sebagai berikut:
2.5.1 Tahap Awal: Komitmen Politik Untuk membangun dasar yang kokoh bagi pembangunan
Sistem Inovasi Nasional (SINas), maka perlu diawali dengan
komitmen politik yang tinggi, membangun kesadaran publik, agar
masyarakat sadar Iptek dan menjadikan Iptek sebagai basis pembangunan bangsa.
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
2.5.2 Tahap Penguatan: Penguatan SINas (2010
2015) Kemudian dilakukan peningkatan pengembangan Iptek melalui penguatan Sistem Inovasi Nasional, yakni penguatan dasar
kebijakan, kelembagaan, jaringan dan sumber daya, serta
ekosistem inovasi baik dalam sisi penyedia, sisi penerima, maupun
sisi intermediasi.
2.5.3 Tahap Akselerasi: Optimalisasi SINas (2015
2020) Selanjutnya percepatan (akselerasi) pembangunan Iptek
dilakukan untuk mewujudkan industri/masyarakat berbasis Iptek, dimana diharapkan perekonomian sudah semakin membaik
dengan dorongan optimalisasi SINas yang semakin memadai.
2.5.4 Tahap Berkelanjutan: Pengokohan SINas (2020
2025) Untuk meningkatkan kemampuan Iptek nasional secara berkelanjutan, maka dilakukan secara terusmenerus pengokohan
SINas dengan memantabkan unsurunsur SINas. 14/DokBP/III/2013 32
Sedangkan tahapan Penguatan SINas yang diimplementasikan
dalam Renstra tahuan 20102014 akan dapat dicapai melalui
tahapan sebagai berikut:
Tahun 20102011: Tahapan Pembangunan Dasar SINas melalui
Penyusunan Renstra 20102014, Reorganisasi Kementerian Riset
dan Teknologi, program insentif penelitian KRT, program
implementasi SINas dan SIDa, program penguatan dan
peningkatan mutu infrastruktur penelitian, program pengembangan
SDM, program gerakan inovasi teknologi bagi pemuda dan
mahasiswa, serta program penggalakan perolehan HAKI.
Tahun 20112013: Tahapan Implementasi SINas melalui program
program realisasi secara nasional dan daerah secara masif di
seluruh tanah air dengan memanfaatkan potensi daerah yang
terintegrasi dengan inovasi teknologi dengan terus mengokohkan
pembangunan SDM dan infrastruktur inovasi seperti TechnoPark
untuk mendukung SINas.
Tahun 20132014: Tahapan Pengokohan SINas melalui program
program realisasi secara nasional dan daerah yang semakin nyata
dengan indikasi terwujudnya proyekproyek inovasi bersama yang
melibatkan secara kokoh pemasok Iptek pengguna Iptek untuk
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
pemenuhan kebutuhan National Security (Hankam, pangan dan
energi), peningkatan daya saing industri dan layanan masyarakat.
Gambar 2.1 Tahapan Pengokohan SINas 14/DokBP/III/2013 33
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
B. UUD 1945 UUD 1945 mengamanatkan:
BAB III 1. “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI dengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan
bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia” (Pasal 31 ayat (5)); 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 2. “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
3.1.1. Arah Kebijakan Nasional kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
A. Pancasila memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat S
ebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional serta
manusia” (Pasal 28 c ayat (1)).
falsafah/pandangan hidup bangsa, Pancasila secara konsepsional
Nilainilai dalam butir UUD1945 digunakan sebagai landasan mengandung nilainilai Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Persatuan
konstitusional dan dasar hukum dalam menyusun konsepsi dan Kesatuan dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan
pembangunan Iptek nasional. yang harmonis serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Nilainilai tersebut menjadi landasan
C. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan (Sisnas P3) idiil yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada saat Iptek ini dan masa mendatang khususnya dalam mendorong
Undangundang No.18/2002 menjelaskan mengenai Sisnas P3
pembangunan Iptek nasional.
Iptek; memberikan landasan hukum; mengamanatkan penyusunan
Jakstranas; mendorong tumbuhnya Sisnas P3 Iptek; dan mengikat
semua pihak, pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat untuk 14/DokBP/III/2013 34
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
berperan aktif. Nilainilai dalam UU. No.18/2002 ini menjadi
landasan konsepsional pembangunan Iptek nasional.
D. RPJPN, RPJMN RPJPN 20052025: Dalam RPJPN disebutkan bahwa pembangunan iptek
diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan
baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, dan
mengembangkan ilmu sosial dan humaniora, serta untuk
menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil
penelitian. Pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan
masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui
peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek senantiasa
berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan
lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan
pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi,
kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; 14/DokBP/III/2013 35
pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah
penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi.
RPJMN 20102014: Dalam Bab IV RPJMN 20102014 tentang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, dinyatakan bahwa kebijakan iptek diarahkan kepada :
1. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang
dan lembaga pendukung untuk mendukung proses trans er
dari ide menjadi prototip laboratorium, kemudian menuju
prototip industri sampai menghasilkan produk komersial
(penguatan sistem ino asi nasional) ;
2. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek
untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna
bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta
kreativitas nasional;
3. mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik
peneliti di lingkup nasional maupun internasional untuk
mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan
pendayagunaan litbang nasional;
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
4. meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk
ketersediaan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan
masyarakat serta menumbuhkan budaya kreativitas
masyarakat;
5. meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor produksi
untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan
terhadap iptek dalam negeri.
Dengan arah kebijakan Iptek tersebut di atas, maka strategi
pembangunan iptek dilaksanakan melalui dua prioritas
pembangunan yaitu:
1. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang 14/DokBP/III/2013 36
berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi
pembangunan Iptek dalam jangka panjang.
2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang
digariskan dalam RPJPN 20052025.
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2) Gambar 3.1. Kerangka Pembangunan Iptek di RPJMN
14/DokBP/III/2013 37
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
E. Peraturan perundangan lain di bidang iptek Inpres No. 4 Tahun 2003: PP 41/2006: Inpres tentang Pengkoordinasian Perumusan dan
PP tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan
Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek
pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian
memberikan arahan yang jelas untuk perumusan dan pelaksanaan
dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing
Jakstranas Iptek terutama dalam upaya pengkoordinasian antar
mengatur tentang perijinan bagi individual maupun lembaga asing
instansi yang terkait dalam menentukan dan melaksanakan arah
yang akan melaksanakan penelitian pengembangan di Indonesia.
kebijakan, prioritas utama dan kerangka kebijakan pemerintah.
PP ini dirancang agar kepentingan nasional tetap terjaga dan kita
PP No. 20 Tahun 2005: mendapat manfaat yang maksimal dengan masuknya peneliti atau
lembaga penelitian asing di Indonesia. PP tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta
Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga
PP 35/2007: Penelitian dan Pengembangan ini mengamanatkan, agar hasil–hasil
PP pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk
penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga
peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi
Penelitian dan Pengembangan dapat dimanfaatkan sebesar
teknologi ini dirancang untuk memajukan pelaksanaan
besarnya untuk kepentingan masyarakat serta dapat menghasilkan
pengembangan di lingkungan badan usaha nasional. Sebagai
nilai tambah ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan
sebuah sistem insentif yang mendorong badan usaha dalam
negara.
meningkatkan kapasitas kemampuan ipteknya, PP 35/2007 dapat
menjadi jalan yang cepat bagi penguatan inovasi teknologi di level
industri. 14/DokBP/III/2013
38
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
PP No. 48/2009: 9. Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
PP tentang perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian,
10. Pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik
pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.
yang beresiko tinggi dan berbahaya ini dirancang untuk menjaga
Peran pembangunan iptek, sangat dituntut untuk mendukung
agar pelaksanaan kegiatan litbang dan penerapan iptek tidak
dan mensukseskan implementasi 11 Prioritas Nasional di atas.
menimbulkan resiko dan bahaya yang tidak diperlukan bagi
Sebagai langkah awal KIB II, telah disusun dan diumumkan masyarakat dan lingkungan hidup.
15 program pilihan aksi prioritas 100 hari, dengan rincian sebagai
berikut:
F. Prioritas Nasional KIB II: 1. Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan
Presiden telah menetapkan 11 Prioritas Nasional dalam
penegakan hukum seperti makelar kasus, suap menyuap,
program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, yakni:
pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, pungutan tidak
semestinya dan sebagainya yang rasa keadilan dan kepastian 1. Re ormasi birokrasi dan “good go ernance”.
hukum; 2. Pendidikan
2. Revitalisasi industri pertahanan. Perlu ada rencana induk 3. Kesehatan
dan arah revitalisasi sehingga bisa penuhi kebutuhan dalam 4. Penanggulangan kemiskinan
negeri dan kontrak sedang berjalan; 5. Ketahanan pangan
3. Penanggulangan
terorisme. Peningkatan kapasitas dan 6. Infrastruktur
restrukturisasi lembaga penanggulangan terorisme untuk lebih 7. Iklim investasi dan bisnis
libatkan seluruh lapisan masyarakat; 8. Energi 14/DokBP/III/2013
39
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
4. Listrik. Memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh
rencana penyaluran KUR senilai Rp. 10 triliun dalam 5 tahun
Indonesia dalam lima tahun kedepan;
yang libatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan;
5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Perumusan 10. Mobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN dan APBD kembali rencana induk untuk meningkatkan ketahanan pangan
untuk membiayai pembangunan. Ini terkait pembangunan
yang lebih terintegrasi dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk
infrastruktur, listrik, ketahanan pangan yang klop dengan segi
dan subsidi khusus bunga bagi petani;
pembiayaan dan investasi;
6. Perindutrian. Memastikan revitalisasi industri pabrik pupuk
11. Perubahan iklim dan lingkungan hidup, yaitu intensifkan dan gula yang meliputi penggunaan teknologi dan
pemberontasan pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan
pembiayaannya;
mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbu karang;
7. Pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata 12. Reformasi kesehatan. Prioritasnya bukan lagi berobat gratis,
ruang. Terutama sinkronisasi antara UU Kehutanan, UU
melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Maka fasilitas
Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan
kesehatan masyarakat harus lebih diberi penguatan kapasitas
penggunaan di lapangan;
dan kapabilitas;
8. Infrastruktur. Prioritasnya pemotongan rencana
13. Reformasi pendidikan. Memastikannya ada keterkaitan
pembangunan ruas jalan yang penting antar propinsi dan di
antara hasil lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia
pulau besar, termasuk fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara
usaha selaku pasar tenaga kerja;
dan infrastrktur perhubungan dan perikanan;
14. Peningkatan kesiapan penanggulangan bencana dengan 9. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas yang
yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemantapan
dibutuhkan dan siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi
bencana; 14/DokBP/III/2013
40
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
15. Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah yang kreatif; sikap openmind dan risktaking, yang membuat
pemborosan. Sinergi meliputi jajaran pemerintah, kegiatan
komunitas iptek Indonesia harus berwawasan jauh lebih
pembangunan ekonomi, kesejahteraan, hukum dan keamanan.
terbuka dan lebih progresif dari masanya, dan dari masyarakat,
untuk mengembangkan ilmu dan teknologi.
2. Investasi dan Insentif. Untuk memunculkan inovasi diperlukan G. Arahan Presiden Republik Indonesia tentang
inkubatorinkubator di lingkungan pemerintah, universitas, pengembangan Iptek
perusahaan, dan lainlain sehingga harus ada sumberdaya dan Dalam pidatonya di depan masyarakat ilmiah Indonesia
dana yang cukup, serta program yang berkesinambungan. tanggal 20 Januari 2010, Presiden RI mengarahkan bahwa agar
Pengembangan enterpreneurship juga harus dilakukan karena bangsa kita menjadi bangsa yang menguasai iptek, maka kita harus
enterpreneurship identik dengan inovasi, risktaking, peluang, bisa menempatkan inovasi sebagai urat nadi kehidupan bangsa
dan dinamisme. Namun dalam hal ini, kita tidak harus selalu Indonesia. Dengan kata lain, kita harus bisa menjadi Innovation
menjadi inventor teknologi baru tetapi dapat mencari, Nation, bangsa inovasi, yaitu sebuah rumah bagi manusiamanusia
menyerap dan mengembangkan teknologi baru untuk yang kreatif dan inovatif.
pembangunan Indonesia.
Untuk mencapai itu, hal penting yang harus dibangun adalah
3. Kebijakan
pemerintah dan kolaborasi, karena hampir semua sebagaiberikut:
inovasi teknologi merupakan hasil dari suatu kolaborasi,
1. Perubahan mindset, berupa pengembangan budaya unggul—a
apakah itu kolaborasi antarpemerintah, antaruniversitas,
culture of excellence — baik di birokrasi, di universitas,
antarperusahaan, antarilmuwan, atau kombinasi dari
maupun di sektor swasta sehingga tercipta sistem dan
semuanya. Karena itulah, harus didorong upaya untuk
lingkungan nasional yang bisa melahirkan inovatorinovator
membangun networking dan kolaborasi yang seluasluasnya 14/DokBP/III/2013
41
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
dengan lembaga penelitian, lembaga kajian dan universitas
manapun di dunia.
Juga diarahkan bahwa bangsa Indonesia harus menguasai
teknologi yang dapat menjawab tantangantantangan pokok yang
dihadapi, yaitu:
1. Teknologi untuk pengentasan kemiskinan (propoor
technology).
2. Teknologi hijau (green technology)
3. Teknologi pangan
4. Teknologi industri
5. Teknologi kesehatan
6. Teknologi maritim
7. Teknologi pertahanan
8. Teknologi transportasi
9. Teknologi energi
10. Teknologi masa depan.
Mengacu pada landasan idiil, landasan konstitusionil,
landasan operasional (RPJPN, RPJMN dan Peraturan Perundangan
lainnya, Prioritas Nasional KIB II, dan Arahan Presiden) di atas,
maka pembangunan Iptek diharapkan berada dalam track yang 14/DokBP/III/2013
42 benar sesuai tujuannya, yakni bagian yang tidak terpisahkan dari
upaya percepatan pencapaian Tujuan Negara, sesuai dengan
Pembukaan UUD45, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia (hankam); memajukan
kesejahteraan umum (kesejahteraan dan ekonomi); mencerdaskan
kehidupan bangsa (pelayanan); dan turut serta menjaga ketertiban
dunia), serta meningkatkan daya saing, serta kemandirian dalam
memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan
internasional.
Dalam rumusan yang lebih konkret, maka pembangunan
iptek diharapkan mampu:
1. Berperan penting dalam membangun kemandirian bangsa guna
menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang
kokoh, yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi
guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dalam rangka
mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan, serta
memajukan kesejahteraan umum.
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
3. Mempercepat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Riset dan tercapainya kemajuan bangsa dan kesejahteraan kehidupan
Teknologi rakyat, melalui pelayanan teknologi bagi publik.
3.2.1. Arah Kebijakan. 4. Memberikan solusi bagi terciptanya pembangunan
Urgensi untuk pembangunan Sistem Nasional Iptek tidak
berkelanjutan dalam rangka turut berpartisipasi menangani
dapat lagi ditampik, karena hanya ada satu pilihan untuk
masalah lingkungan global seperti: pemanasan global,
menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju, yakni
perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup.
meningkatkan kemampuan, penguasaan dan kemandirian iptek
3.1.2. Strategi Kebijakan Nasional nasional. Iptek yang dimaksud adalah iptek yang tepat bagi solusi
permasalahan nasional di segala bidang. Untuk menjalankan 11 prioritas nasional dan prioritas
terpilih dari KIB II, maka strategi yang dipilih adalah:
Seperti disebutkan sebelumnya, kontribusi teknologi yang
nyata terhadap upayaupaya mensejahterakan masyarakat dan [1] Sinergi kebijakan lintas sektoral (perubahan dan keberlanjutan,
memajukan peradaban akan terwujud apabila terbangun sebuah menghilangkan hambatan, percepatan dan peningkatan)
sistem yang mengatur hubungan antara unsurunsur yang mampu [2] Kemitraan antara pemerintah dan swasta
menyediakan iklim yang mendorong inovasi di tanah air yang [3] Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator
dikenal sebagai
sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas). Karena [4] Menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan
itulah arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi [5] Memperkuat rantai nilai perekonomian
adalah menumbuhkembangkan motivasi, memberikan [6] Meningkatkan akses pendidikan
stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang [7] Meningkatkan kesehatan masyarakat. kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 14/DokBP/III/2013
43
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Teknologi melalui: [1] Kelembagaan iptek yang efektif, [2]
selain perbankan (venture capital). Inventor dan peneliti terkait
Sumberdaya iptek yang kuat, [3] Jaringan antarkelembagaan iptek
dengan sistem inovasi yang lebih luas (global, regional dan
yang saling memperkuat (mutualistik), [4] Relevansi dan
nasional). Secara nasional paling tidak ada 3 elemen dasar yang
produktivitas iptek yang tinggi, dan [5] Pendayagunaan iptek yang
membangun efektivitas bekerjanya SINas, yaitu:
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1. Kapasitas pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan SDM
Sistem Inovasi Nasional adalah jaringan antar institusi publik
berkualitas,
dan swasta dalam suatu wilayah nasional (SINas) dan daerah
2. Kapasitas investasi yang terbangun oleh adanya iklim kondusif
(SIDa) yang berinteraksi secara koheren dalam lingkup kegiatan
bagi industri berbasis ilmu pengetahuan, serta
memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan
3. Kapasitas kelembagaan inovasi (riset, bisnis dan universitas).
sehingga menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh
Dari hasil Rakornas Ristek 2008, disepakati bahwa kerangka masyarakat. Para aktor utama yang menggerakkan Sistem Inovasi
kebijakan inovasi nasional terdiri atas 6 (enam) agenda kebijakan Nasional adalah perguruan tinggi, industri, dan lembaga litbang;
inovasi pokok, yaitu: sedangkan aktor pendukung terdiri dari pemerintah (nasional dan
daerah), lembaga pembiayaan (pendanaan ventura), konsumen
a. Mengembangkan (reformasi) kerangka umum yang kondusif
(end user), lembaga intermediasi, lembaga paten dan sertifikasi,
bagi perkembangan inovasi dan bisnis: misalnya penataan
lembaga diklat dan lainlain.
insentif pajak (insentif struktural) bagi aktivitas inovasi;
penetapan kepastian peraturan perundangan pembiayaan Ada berbagai komponen yang berinteraksi membentuk SINas
berisiko (risk capital, seperti modal ventura); penataan diantaranya adalah wirausaha (entrepreneur), penemu (inventor)
kebijakan perijinan investasi dan bisnis; pengembangan dan peneliti. Entrepreneur berkontribusi dalam menarik investor
standar atau ketentuan teknisteknologis dan pengembangan (domestik dan internasional) dengan skema pendanaan alternatif 14/DokBP/III/2013
44
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
kelembagaan khusus tertentu, reformasi peraturan
bagi perlindungan hukum dan pengembangan indigenous
perundangan yang menghambat atau yang dinilai kurang
knowledge/technology.
efektif/tidak sesuai lagi.
e. Menumbuh kembangkan dan memperkuat keterpaduan
b. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung litbang Iptek dan
pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan
meningkatkan kemampuan absorpsi dunia usaha, khususnya
daerah: misalnya program kolaboratif pengembangan industri
UKM: misalnya reformasi kelembagaan Iptek/inovasi;
unggulan dan strategis nasionaldaerah; percontohan e
peningkatan kualitas SDM dan insentif nonstruktural;
development daerah;
pengembangan pusatpusat unggulan (center of excellence);
f. Penyelarasan dengan perkembangan global: misalnya
dan pengembangan kapasitas teknologis dan bantuan teknis
kerjasama teknis regional dan internasional; pengembangan
(technical assistance) bagi dunia usaha (terutama pelaku
interoperabilitas (adopsi dan adaptasi) dalam bidang yang
UKM).
telah menjadi kesepakatan internasional (misalnya
c. Menumbuh kembangkan kolaborasi bagi inovasi dan
implementasi teknologi baru CNS/ATM system dalam sistem
meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil
manajemen transportasi udara); pengembangan kapasitas
litbangyasa: misalnya penguatan kelembagaan intermediasi
nasionaldaerah bagi antisipasi implementasi open standar
dan aliansi strategis antarpelaku; dan pengembangan Pusat
technology.
Inovasi UMKM.
Kementerian Riset dan Teknologi beserta jajaran LPNK di d. Mendorong Budaya Kreatif Inovatif: misalnya peningkatan
bawahnya merencanakan dan telah memprakarsai langkahlangkah apresiasi atas karya kreatifinovatif; edukasi dini dan dukungan
awareness campaign (sosialisasi), pendampingan (technical pengembangan technopreneurship; pengembangan standar
assistance), dan diklat, serta upaya membangun konsensus literasi teknologi; migrasi ke penggunaan TIK legal; dukungan
nasionaldaerah untuk menyusun agenda sinergis atas dasar 14/DokBP/III/2013
45
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
common platform tersebut. Penguatan kelembagaan juga telah
adanya beberapa permasalahan di lapangan seperti adanya
dilaksanakan antara lain melalui kerjasama dan bantuan teknis
tumpang tindih program dan anggaran, Agenda Riset Nasional
dalam pengembangan DRD (Dewan Riset Daearah) di beberapa
(ARN) yang masih belum diacu secara penuh oleh stakeholders
daerah. Peningkatan dan perluasan upaya ini akan dikembangkan
pembangunan iptek, efek sinergi yang lemah, sehingga
lebih lanjut di waktu mendatang.
pembangunan iptek nasional menjadi lambat, marjinal, dan tidak
3.2.2. Strategi Kebijakan terkoordinasi dengan baik.
Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kementerian Riset dan
Strategi yang akan dijalankan oleh KRT dalam menjalankan
Teknologi diarahkan untuk menjalankan peran intermediasi dalam
peran intermediasi dan fungsi “koordinasi” dan “sinkronisasi”
pembangunan Sistem Inovasi Nasional (SINas), yakni:
kelembagaan litbang (LPNK, LPD, Pemda, Swasta/industri/badan
usaha, dan perguruan tinggi) dan program litbang adalah dengan 1. Mengkoordinir kebersamaan lembaga penelitian dalam aspek
menjalankan sinergi fungsional, yaitu sinergi yang perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan di bidang
mengedepankan kebersamaan antar berbagai pemangku litbang Iptek (supplypush technology).
kepentingan dalam menjalankan fungsifungsi kelitbangan iptek. 2. Mempromosikan hasil litbang Iptek untuk didayagunakan bagi
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Orientasi untuk melakukan sinergi fungsional ini sesuai
3. Menyerap kebutuhan masyarakat (termasuk pasar) dalam
dengan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara Pasal 25, yaitu
rangka mengarahkan aktivitas litbang iptek (demanddriven
ayat (1): “Hubungan fungsional antara Kementerian dan
approach).
lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai suatu
sistem pemerintahan dalam Negara Peranan intermediasi ini penting untuk dilaksanakan dengan
Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pendekatan manajemen yang efektif dan efisien, karena ditengarai
perundangundangan", dan ayat (2):”Lembaga pemerintah 14/DokBP/III/2013 46
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan supplypush menjadi demanddriven dalam bingkai Sistem Inovasi
bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang Nasional (SINas).
mengkoordinasikan”. Prinsip penggalangan kompetisi dan kerjasama untuk
Pendekatan koordinasi dan sinkronisasi secara sinergi
membangkitkan industri hasil inovasi dilakukan dengan cara
fungsional diharapkan mampu menerobos kebuntuan struktural
mengelola interaksi serta hubunganhubungan antar elemen
melalui upaya membangun kebersamaan dalam menjalankan
pendukung. Karena, selain upaya ke dalam, yakni bagaimana
tupoksi untuk meningkatkan binding energy di antara pemangku
mengefektifkan interaksi antar lembagalembaga penghasil
kepentingan iptek.
teknologi (LPNK Ristek, Balitbang Dep, daerah serta Perguruan
Dengan sinergi fungsional yang baik, maka hasil litbang dan
Tinggi), tetapi juga penting interaksi ke luar dengan dunia usaha,
penemuan iptek yang dikembangkan lembaga penelitian baik di
agar inovasi dapat mewujud dalam penyediaan barang dan jasa
lembaga riset pemerintah maupun perguruan tinggi dapat
yang bermanfaat bagi masyarakat.
diupayakan mampu melintasi “Lautan Kemubaziran“ untuk
Kementerian Riset dan Teknologi berupaya memfasilitasi
didayagunakan. Proses melintasi "Lautan Kemubadziran" adalah
interaksi antar LPNK di bawah koordinasi KRT, serta interaksi
sebuah proses pengembangan produk dari hasil temuan dan litbang
dengan lingkungan eksternal. Dalam kaitan dengan lingkungan
iptek untuk bisa dikomersialkan atau didayagunakan untuk
eksternal yang mempengaruhi efektifitas SINas, maka tidak semua
memenuhi kebutuhan industri maupun masyarakat pengguna lain.
kendali SINas berada dalam portofolio KRT, karena menyangkut
Dalam hal ini KRT menempatkan posisi sebagai “nakhkoda” untuk
sistem yang lebih luas seperti: sistem pendidikan, keuangan, pajak
mendorong proses pendayagunaan berbagai hasil litbang iptek
dan moneter, hukum, HKI, dll. Ini semua berada dalam kendali
menjadi produk inovasi yang bernilai tambah tinggi (value
berbagai kementerian lain.
creation), merubah orientasi pengembangan teknologi yang bersifat 14/DokBP/III/2013
47
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Sebagai contoh UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi yang diikuti oleh aturan pelaksanaan di bawahnya.
Kenyataannya, koherensi antar peraturan tersebut dengan
Peraturan Pemerintah yang mengatur Keuangan Negara masih
perlu diharmonisasikan. Misalnya Peraturan Pemerintah RI No.
20/2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil
Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi,
Lembaga Penelitian dan Pengembangan, maupun Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 35/2007 Tentang Pengalokasian
Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan
Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi. Dalam
implementasinya, dua PP ini sangat bergantung kepada UU
Keuangan Negara dan perangkat aturan di bawahnya, yang masih
perlu diselaraskan agar tidak saling meniadakan.
Kunci keberhasilan implementasi penguatan sistem inovasi di
suatu negara adalah koherensi kebijakan inovasi dalam dimensi
antarsektor dan lintas sektor; antar waktu (intertemporal); dan
nasionaldaerah (inter teritorial), daerahdaerah, dan internasional.
Dalam perspektif hubungan nasionaldaerah, koherensi kebijakan 14/DokBP/III/2013
48 inovasi dalam penguatan SINas di Indonesia perlu dibangun melalui
kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework) yang
sejalan, dengan sasaran dan milestones terukur, serta komitmen
sumberdaya yang memadai pada tataran nasional maupun daerah
sebagai common platform.
Dalam kasus pelaksanaan program yang bersifat topdown,
seperti Kontrak Kinerja Menteri, Program 5 Tahun (P5T), 11
Program Prioritas Nasional, dan 15 Program Pilihan Presiden, yakni
yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan dan produksi
pangan; industri pertahanan, pengembangan energi alternatif,
pengembangan teknologi untuk daerah perbatasan dan rawan
bencana dll., maka Kementerian Riset dan Teknologi berperan
dalam aspek perumusan kebijakan nasional, koordinasi pelaksanaan
kebijakan yang memberikan arti adanya sinkronisasi program
termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi yang akan
disampaikan kepada Presiden. Sementara LPNK di bawah
koordinasi KRT berperan dalam merumuskan kebijakan dibidangnya
dan melaksanakan programprogram ini sesuai dengan tupoksinya
masingmasing dan bekerja di bawah koordinasi, supervisi,
sinkronisasi dan monev Kementerian Riset dan Teknologi.
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
Secara umum strategi sinergi fungsional dalam kerangka Visi
dan Misi serta tujuan dan sasaran Kementerian Riset dan Teknologi 14/DokBP/III/2013
49 20102014 bisa digambarkan dalam sebuah alur pikir pada
Gambar3.2.
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
RENSTRA KRT Visi
20102014 Misi Sasaran INSENTIF KOORDINASI INTERMEDIASI FF
NAT’LSECURITY: Hankam, Pangan, Energi
INDUSTRI
YANMAS: TIK, Tranportasi, Kesehatan
Gambar3.2 Alur pikir sinergi fungsional dalam kerangka Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014
14/DokBP/III/2013
50
P r o g r a m : P
e
n
i
n
g
k
a
t
a
n
K
e
m
a
m
p
u
a
n
I
p
t
e
k
u
n
t
u
k
P
e
n
g
u
a
t
a
Tujuan TUPOKSI KRT: KEBIJAKAN RISET & TEKNOLOGI NASIONAL, KOORDINASI, SINKRONISASI
ARAH KEBIJAKAN NASIONAL: UUD 1945 Ps. 31(5), UU 18/2002, RPJPN, RPJMN, PERATURAN PERUNDANGAN IPTEK, ARAHAN PRESIDEN PRESIDEN
n
S
i
s
t
e
m
I
n
o
v
a
s
i
N
a
s
i
o
n
a
E L E M E N I P T E K
LEMBAGA
SUMBER DAYA
JARINGAN
Arus Informasi (Demand)
ProSupplier ProUser Arus Iptek (Supply)
l
ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
S
t
r
a
t
e
g
i
: S
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
2. Penguatan Sumber Daya Iptek, diarahkan untuk 3.2.3. Program
meningkatkan kapasitas sumberdaya iptek, yang dicapai melalui Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Iptek Nasional
kegiatan peningkatan SDM Iptek, peningkatan sarana dan maupun arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang
prasarana iptek, peningkatan investasi iptek, pengembangan menekankan pentingnya membangun sebuah Sistem Inovasi
data dan informasi iptek, peningkatan kekayaan intelektual dan Nasional, maka Program KRT selama 5 tahun ke depan adalah
standardisasi. “Peningkatan Kemampuan Iptek Nasional untuk Penguatan Sistem
3. Penguatan Jaringan Iptek, diarahkan untuk penguatan Inovasi Nasional”. Dalam hal ini pembangunan iptek diarahkan
jaringan iptek yang dicapai melalui kegiatan penguatan jaringan untuk meningkatkan unsurunsur Sistem Inovasi Nasional, yakni:
antar penyedia iptek, pengembangan jaringan antar penyedia Kelembagaan, Sumber Daya, dan Jaringan Iptek, di samping
dengan pengguna iptek, penguatan hubungan penyedia iptek penguatan core business Iptek itu sendiri, yakni Relevansi dan
dengan lembaga regulasi, penguatan jaringan pusat dan Produktivitas Litbang Iptek serta Pendayagunaan Iptek.
daerah, penguatan jaringan iptek internasional.
Dengan demikian, maka 5 sub program pembangunan Iptek
4. Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek, diarahkan tahun 2010 – 2014 adalah:
untuk menyelaraskan antara kapasitas iptek dengan kebutuhan
1. Penguatan Kelembagaan Iptek, diarahkan bagi meningkatkan kualitas kelembagaan iptek, antara lain dicapai
melalui kegiatan arah pengembangan kelembagaan iptek,
penataan kelembagaan iptek, penguatan kompetensi lembaga
iptek, pengembangan sistem legislasi iptek, pengembangan
pengguna dan meningkatkan produktivitas iptek yang dicapai
melalui kegiatan pengembangan kebijakan riptek nasional,
pengembangan program riptek nasional, peningkatan
produktivitas riptek strategis, peningkatan produktivitas riptek
masyarakat, peningkatan produktivitas riptek industri.
budaya dan etika iptek. 14/DokBP/III/2013 51
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
5. Pendayagunaan Iptek, diarahkan untuk meningkatkan
1. Perumusan kebijakan iptek untuk menguatkan Sistem Inovasi
pendayagunaan hasil litbangyasa nasional yang dicapai melalui
Nasional yang meliputi:
kegiatan analisis kebutuhan iptek nasional, pendayagunaan
a. Penguatan kelembagaan iptek: [1] Pembangunan pusat iptek masyarakat, pendayagunaan iptek strategis,
unggulan iptek berlevel internasional, [2] Penerapan pendayagunaan iptek industri kecil menengah, dan
organisasi dan manajemen profesional di lembaga litbang, pendayagunaan iptek industri besar.
[3] Restrukturisasi dan penataan kelembagaan iptek, [4]
Sesuai dengan tupoksinya, maka kegiatan dalam program
Regulasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, [5]
KRT meliputi 2 kegiatan besar yaitu kegiatan kajian untuk
Membangun sistem reward and punishment, dan [6]
perumusan kebijakan dan kegiatan non kajian untuk menjalankan
Menciptakan dan meningkatkan pemahaman teknologi di
peran mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan implementasi
masyarakat;
kebijakan. Dengan demikian, isi dari kelima sub program utama di
b. Penguatan sumberdaya iptek: [1] Peningkatan investasi
atas akan terdiri dari dua jenis kegiatan ini yang kemudian menjadi
litbang khususnya investasi R&D swasta, [2] Peningkatan
instrumen dalam melaksanakan strategi sinergi fungsional antar
kapasitas, kompetensi dan jumlah SDM litbang, [3]
berbagai pemangku kepentingan pembangunan iptek guna
Peningkatan sarana dan prasarana litbang, [4]
mencapai tujuan yang diharapkan.
Pengembangan data dan informasi litbang, dan [5]
Karena itu, kegiatan yang akan menjadi instrumen untuk
Optimalisasi pemanfaatan kekayaan intelektual;
melaksanakan sinergi fungsional dalam rangka pembangunan
c. Penguatan jaringan iptek: [1] Memperkuat jaringan
sebuah SINas ini meliputi halhal sebagai berikut:
kelembagaan dalam dan luar negeri, [2] Membangun
infrastruktur penghubung iptekindustri science and 14/DokBP/III/2013
52
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
technopark, lembaga intermediasi, modal ventura,
2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
inkubator, pusat purwarupa (prototype center), dll;
a. Koordinasi: breakfast meeting LPNK, konsorsium riset d. Peningkatan relevansi dan produktivitas litbang iptek: [1]
per bidang, Rapim, Rakor LPNK Ristek, Rakornas Iptek, Penajaman fokus bidang iptek dalam mendukung
forum riset internasional ketahanan pangan, energi, hankam, ICT, transportasi,
b. Fasilitasi: pemanfaatan lab bersama, perpustakaan on kesehatan dan obat, serta material maju, dan mendorong
line, data base teknologi dan KI, sistem informasi litbang, pertumbuhan klasterklaster industri unggulan serta
beasiswa, peningkatan sarpras, fasilitasi HKI merespon isu perubahan iklim, [2] Kerjasama riset
c. Riset Unggulan Bersama (7 bidang fokus + 11 pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, [3] Reorientasi
Prioritas Nasional KIB II): sistem insentif, riset pelaksanaan riset: riset terpadu, alih pengetahuan, human
strategis, riset tematik capital, UKM, aliansi riset nasional/regional/international .
d. Diseminasi: diseminasi iptek di daerah, pusat informasi
e. Peningkatan pendayagunaan iptek: [1] Penguatan
iptek, inovasi pemuda
kapasitas adopsi teknologi di sektor produksi, [2]
Peningkatan promosi, difusi dan diseminasi hasil litbang,
[3] Optimalisasi proses alih teknologi (FDI, lisensi, sistem
procurement), [4] Peningkatan inovasi dan kreativitas
pemuda. 14/DokBP/III/2013
53
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
BAB IV PENUTUP
Namun demikian, untuk halhal yang bersifat mendesak akan R
encana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi 2010
tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala
2014 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan program
urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.
kerja tahunan, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam
mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam
pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber
pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.
Kegiatankegiatan yang mendukung prioritas nasional tentu
akan selalu diutamakan, selain kegiatankegiatan yang secara
langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi. 14/DokBP/III/2013
54
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL I. Kelembagaan Iptek Menguatnya
kelembagaan Iptek 14/DokBP/III/2013
55 Peringkat dunia kualitas lembaga penelitian
50 45 Deputi Bidang Kelembagaan Jumlah pusat unggulan iptek 1 3 5 7
Ilmu Pengetahuan Jumlah pranata litbang
dan Teknologi terakreditasi
27 29 32 35 37
Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) provinsi tingkat utama
5 10
Jumlah apresiasi budaya Iptek di masyarakat
5 10 15 20 25
Jumlah rumusan kebijakan penguatan kelembagaan iptek
1 2 3 4
Jumlah laporan evaluasi dan kordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan Iptek
1 2
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Arah Pengembangan Kelembagaan Sistem Inovasi 14/DokBP/III/2013
6 Rekomendasi kebijakan arah pengembangan kelembagaan Iptek
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Pengembangan Kelembagaan
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas
Jumlah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas
5 10
Hasil survey tata kelola lembaga litbang
Jumlah pemetaan 1 1 1 1
Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan insentif kelembagaan balitbangda
Jumlah laporan 1
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan Iptek
Jumlah laporan 1
2. Penataan Kelembagaan Litbang
Rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan litbang
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Penataan Kelembagaan
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pranata litbang terakreditasi 14/DokBP/III/2013
57 Jumlah pranata litbang terakreditasi
27 29 32 35 37
Model revitalisasi kelembagaan litbang
Jumlah model revitalisasi kelembagaan litbang
1 1 1 1
Peringkat kualitas lembaga Litbang
Jumlah laporan peringkat Lemlitbang
1 2 3
Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Iptek
Jumlah laporan 1 2
Laporan evaluasi dan kordinasi pelaksanaan kebijakan penataan kelembagaan Iptek
Jumlah laporan 1
Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan penataan kelembagaan litbang
Jumlah laporan 1
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Penguatan Kompetensi Lembaga Litbang 14/DokBP/III/2013
8 Rekomendasi kebijakan penguatan kompetensi kelembagaan litbang
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Kompetensi Kelembagaan
Pusat unggulan Iptek Jumlah lembaga litbang yang
dibina menjadi pusat unggulan Iptek
1 3 5 7
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan kompetensi litbang
Jumlah laporan 1
Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan penguatan kompetensi litbang
Jumlah laporan 1
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi 14/DokBP/III/2013
9 Rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 3 3
Konsorsium litbang ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal dan hasil riset
Jumlah konsorsium 1 2 2 2
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. Pengembangan Sistem Legislasi Iptek 14/DokBP/III/2013
0 Rekomendasi kebijakan sistem legislasi iptek
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Legislasi Ilmu Legislasi lintas sektor yang mendukung iptek
Jumlah cetak biru pembangunan SINas
1 1 1 1
Pengetahuan dan Teknologi
Jumlah rekomendasi pengembangan kebijakan SINas
1 2 3
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan legislasi Iptek
Jumlah laporan 1
5. Pengembangan Budaya dan Etika iptek
Rekomendasi kebijakan pelembagaan budaya iptek
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 Asisten Deputi
Jumlah pedoman umum etika
Budaya dan Etika
iptek
1 2 2
Hasil pemetaan kawasan percontohan
Jumlah model kawasan percontohan budaya masyarakat kreatif dan inovatif
1 2 2 2 2
Siswa kreatif dan inovatif
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kolaborasi budaya antara komunitas Iptek dengan masyarakat 14/DokBP/III/2013
61 Jumlah model kolaborasi budaya antara komunitas Iptek dengan masyarakat
1 3 3 3 3
Sistem apresiasi budaya iptek
Jumlah kategori penghargaan budaya iptek
1 2 3 4 5
Pedoman kode etik profesi
Jumlah Pedoman Umum Etika Iptek
1 1 1
Jumlah lembaga Iptek yang mengadopsi pedoman penyusunan kode etik penelitian
3 6
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pelembagaan budaya Iptek
Jumlah laporan 1
Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan pelembagaan budaya Iptek
Jumlah laporan 1
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 II. Penguatan Sumberdaya Iptek 14/DokBP/III/2013
2 Menguatnya sumberdaya Iptek
Prosentase investasi anggaran litbang terhadap PDB
1 Deputi Bidang Sumber Daya Jumlah peneliti (orang/1 juta penduduk)
370 400 435 470 500
Ilmu Pengetahuan
Jumlah rumusan kebijakan
dan Teknologi
penguatan sumber daya iptek
1 2 3 4
Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan sumberdaya Iptek
1 2
1. Peningkatan Investasi Litbang
Rekomendasi kebijakan peningkatan investasi Iptek
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Investasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Konsorsium riset bidang kesehatan dan obat
Jumlah konsorsium 1 2 Jumlah hasil riset obat herbal 1
Konsorsium riset bidang material maju
Jumlah konsorsium 1 2
Jumlah prototype 1
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Roadmap pengeluaran pembiayaan litbang 1% dari PDB 14/DokBP/III/2013
63 Jumlah roadmap pengeluaran pembiayaan litbang 1% dari PDB
1 2
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan investasi litbang Iptek
Jumlah laporan 1 2
Prosentase anggaran litbang terhadap PDB
0.25
Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan investasi litbang Iptek
Jumlah laporan 1 2
Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obatobatan, dan Instrumentasi Medis
Paket penelitian litbang unggulan di bidang kesehatan, obatobatan, dan instrumentasi medis
Jumlah paket penelitian 12 24 36
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Peningkatan SDM Iptek 14/DokBP/III/2013
4 Rekomendasi kebijakan peningkatan SDM iptek
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Sumber Daya Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan
Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kapasitas SDM litbang Iptek
Jumlah laporan 1
Peningkatan kapasitas SDM Iptek (Beasiswa)
Karyasiswa S2 dan S3 Jumlah karyasiswa S2 dan
S3
S2=225 dan S3=75
S2=245 dan S3=85
S2=265 dan S3=95
S2=385 dan S3=105
S2=405 dan S3=115
Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk)
370 400 435 470 500
Karyasiswa RISET PRO
Jumlah karyasiswa RISET PRO
35 70
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Litbang
Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya Iptek 14/DokBP/III/2013
65 Jumlah laporan 1 2
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek
Jumlah laporan 1
Sarana dan prasarana Iptek yang telah direvitalisasi
Jumlah sarana dan prasarana Iptek yang direvitalisasi
2 4 6
4. Pengelolaan Data dan Informasi Iptek
Rekomendasi kebijakan pengelolaan data dan informasi iptek
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Data dan Informasi Ilmu Interoperabilitas
Pengetahuan dan perpustakaan digital
Teknologi online
Jumlah interoperabilitas perpustakaan digital online
1 2 3 4 5
Informasi indikator dan statistik iptek
Jumlah buku indikator dan statistik iptek
1 2 3 4 5
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan data dan informasi Iptek 14/DokBP/III/2013
66 Jumlah laporan 1
5. Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Standardisasi
Rekomendasi kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standardisasi Iptek
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Ilmu Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan
Pengetahuan dan Teknologi kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standarisasi Iptek
Jumlah laporan 1
Fasilitasi Proses Perolehan Hak Paten dan Kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk kreatif
Unit pengelola dan kepemilikan HKI yang difasilitasi
Jumlah lembaga pengelola kekayaan intelektual
8 16 24 32 40
Jumlah kepemilikan HKI yang difasilitasi
10 20 30 40 50
Jumlah HKI lainnya 15 20
Pranata litbang terakreditasi
Jumlah pranata litbang terakreditasi
30 35
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dan standarisasi Iptek 14/DokBP/III/2013
67 Jumlah laporan 1
III. Penguatan Jaringan Iptek
Menguatnya jaringan Iptek
Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri
4 8 12 16 20 Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan Jumlah kerjasama riset
dan Teknologi internasional lemlitbang secara nasional
8 16 24 32 40
Prosentase propinsi yang menerapkan SIDA tingkat utama
20 25
Jumlah rumusan kebijakan penguatan jaringan Iptek
1 2 3 4
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penguatan jaringan Iptek 14/DokBP/III/2013
68 1 2
1. Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek
Rekomendasi kebijakan antar peneliti dan lembaga litbang
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Jaringan Penyedia
Forum jaringan antar peneliti dan lembaga litbang berdasarkan bidang fokus
Jumlah forum jaringan antar peneliti dan lembaga litbang berdasarkan bidang fokus
1 2 2 3 4
Paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan
Jumlah paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan
1235 2235
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia Iptek 14/DokBP/III/2013
69 Jumlah laporan 1
Kolaborasi riset antar lembaga penyedia Iptek
5 10 15 20
Jumlah forum peneliti dan Lemlitbang berbasis regional
4 6
Laporan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan instrumen kebijakan jaringan penyedia Iptek
Jumlah laporan 1
Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio Energy, dan Nuklir
Rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan Iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 2 2 2
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konsorsium bidang energi baru dan terbarukan 14/DokBP/III/2013
70 Jumlah konsorsium 2 3
Paket penunjang teknologi Kobold
Jumlah paket penunjang teknologi
1 1 1 1
Pelaksanaan sosialisasi PLTN
Jumlah paket sosialisasi PLTN 14 24
2. Pengembangan Jaringan Penyedia dengan Pengguna Iptek
Rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna iptek
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Jaringan Penyedia dengan Pengguna
Model jaringan penyedia dengan pengguna Iptek berbasis STP di Puspiptek Serpong
Jumlah rekomendasi revitalisasi Puspiptek sebagai STP
1 1 1 1 1
Jumlah masterplan STP 1 1 2 2 Jumlah paket jaringan FO untuk mendukung STP
1 1 1 1
Jumlah model STP 1 2 3 Jumlah Detail Engineering Design (DED)
1
Jumlah seminar Iptek nasional 1 1 1
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Laporan pengelolaan kawasan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi di Serpong 14/DokBP/III/2013
71 Jumlah laporan pengelolaan kawasan penelitian Iptek
1 2 3 4 5
Jumlah paket revitalisasi sarana dan prasarana kawasan pusat penelitian Iptek, Serpong
1 2
Sarana dan prasarana pusat penelitian iptek yang telah direvitalisasi
Jumlah revitalisasi sarana bangunan laboratorium penelitian Iptek, Serpong
10 11
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan pengguna Iptek
Jumlah laporan 1
3. Pengembangan HubunganLembaga Regulasi dengan Penyedia Iptek
Rekomendasi kebijakan dan instrumen kebijakan pengembangan jaringan lembaga litbang pemerintah/Perguruan Tinggi dengan lembaga penelitian
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 4 Asisten Deputi
Jaringan Penyedia dengan Lembaga Regulasi
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan penyedia dengan lembaga regulasi 14/DokBP/III/2013
72 Jumlah rekomendasi kebijakan 1
Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan jaringan Iptek
Jumlah laporan 1
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan hubungan lembaga regulasi dengan penyedia Iptek
Jumlah laporan 1
Jumlah forum nasional regulasi dan penyedia Iptek
1
4. Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek Pusat dengan Daerah
Rekomendasi kebijakan dan instrumen kebijakan pengembangan jaringan lembaga iptek pusat dengan daerah
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pusat dan Daerah
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jaringan/kerjasama lembaga Iptek pusat dengan daerah 14/DokBP/III/2013
73 Jumlah jaringan/ kerjasama Iptek pusat dan daerah
1 5 9 13 17
Jumlah laporan pelaksanaan Rakornas Balitbangda
1 2
Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan jaringan Iptek
Jumlah laporan 1 1
Daerah yang menerapkan SIDa
Jumlah daerah yang menerapkan SIDa
17 27
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia Iptek pusat dengan daerah
Jumlah laporan 1
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio Energy, dan Nuklir 14/DokBP/III/2013
4 Pelaksanaan sosialisasi PLTN
Jumlah paket sosialisasi PLTN 1
5. Pengembangan Jaringan Penyedia Iptek dengan Internasional
Rekomendasi kebijakan jaringan internasional
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi Jaringan Ilmu
Jaringan penelitian internasional
Jumlah kerjasama riset internasional
8 16 24 32 40
Pengetahuan dan Teknologi Internasional Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan jaringan penyedia Iptek dengan internasional
Jumlah laporan 1
Jumlah mobilitas Internasional SDM Iptek
10 20 30 50 70
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 IV. Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek 14/DokBP/III/2013
5 Meningkatnya relevansi dan produktivitas litbang Iptek
Jumlah paten terdaftar 760 1520 2280 3040 3800 Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas
Jumlah publikasi ilmiah 60 90
Iptek
Jumlah prototipe 1 2
Jumlah rumusan kebijakan peningkatan relevansi dan produktivitas litbang Iptek
1 2 3 4
Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan relevansi dan produktivitas litbang Iptek
1 2
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Pengembangan Kebijakan Riset Iptek Nasional 14/DokBP/III/2013
6 Rekomendasi Relevansi Kebijakan Riset Iptek
Jumlah rekomendasi tentang arah kebijakan, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pembangunan nasional iptek
1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Relevansi Kebijakan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kebijakan riset Iptek nasional
Jumlah laporan 1
Laporan pelaksanaan rakornas iptek
1 2 3 4 5
Dokumen Jaktranas 2015 2019
1
Peningkatan Efektivitas Riset Secara Sinergi antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Litbang
Rekomendasi kebijakan sinergi program riptek nasional
Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga litbang
1 2 3 4
2. Pengembangan Program Riset Iptek Nasional
Rekomendasi Kebijakan Relevansi Program Riset Iptek Nasional
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Relevansi Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan program riset Iptek nasional 14/DokBP/III/2013
77 Jumlah laporan 1
Laporan evaluasi pelaksanaan dan rekomendasi pengembangan instrumen kebijakan program riset Iptek nasional
Jumlah laporan 1 2 3 4
Insentif Riset SINas Paket insentif riset
SINas
Jumlah paket insentif riset SINas
285 585 885
Jumlah artikel jurnal sains dan teknik
25 43 61 79 100
Jumlah konsorsium 10 15 Jumlah konsorsium riset mobil listrik
1 2
Jumlah paten terdaftar 760 1520 2280 3040 3800
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Insentif Peningkatan Produktivitas Litbang Iptek 14/DokBP/III/2013
8 Paket riset dasar Jumlah paket riset dasar 54 92 92 92 92
Paket riset terapan Jumlah paket riset terapan 144 299 299 299 299
Insentif Pendayagunaan Iptek
Paket insentif difusi Iptek
Jumlah paket insentif difusi Iptek
40 57
Paket insentif kapasitas sistem produksi
Jumlah paket insentif kapasitas sistem produksi
109 187
3. Pengembangan Riset Iptek Strategis Nasional
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Strategis
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 3 4 5 6 Asisten Deputi
Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Konsorsium riset Strategis kelautan
Kajian konsep Pusritekla yang berkelanjutan
1 2 3
Konsorsium riset bidang kesehatan dan obat
Jumlah konsorsium 3 4
Jumlah hasil riset obat herbal 2 3 Jumlah prototype alat kesehatan
1 2
Konsorsium riset bidang material maju
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konsorsium bidang energi baru dan terbarukan 14/DokBP/III/2013
79 Jumlah konsorsium 4 5
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan riset Iptek strategis nasional
Jumlah laporan 1
Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Pemberdayaan Industri Strategis Bidang Pertahanan
Rekomendasi kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi pertahanan
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 2 2 2
Konsorsium bidang teknologi hankam
Jumlah prototype 3 6 9 12 15
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningkatan Upaya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi 14/DokBP/III/2013
0 Rekomendasi kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal
Jumlah rekomendasi kebijakan 4 5
Konsorsium litbang ketahanan pangan mencakup pengelolaan lahan sub optimal, sumber daya kemaritiman dan pengembangan industri perdesaan berbasis produk lokal dan hasil riset
Jumlah konsorsium 4 5
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan, Obatobatan, dan Instrumentasi Medis 14/DokBP/III/2013
1 Paket penelitian litbang unggulan di bidang kesehatan, obatobatan, dan instrumentasi medis
Jumlah paket penelitian 48 60
4. Pengembangan Riset Iptek Masyarakat
Rekomendasi kebijakan peningkatan produktivitas riptek masyarakat
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Laporan hasil evaluasi Masyarakat dan koordinasi pelaksanaan kebijakan relevansi dan produktivitas Iptek
Jumlah laporan 1 2
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan riset Iptek masyarakat
Jumlah laporan 1
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. Pengembangan Riset Iptek Industri 14/DokBP/III/2013
2 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Riptek Industri
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Produktivitas Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Model inovasi teknologi Industri untuk peningkatan produktivitas riptek industri
Jumlah model inovasi teknologi
1 2 2 2 2
Konsorsium bidang teknologi transportasi
Jumlah prototipe teknologi transportasi
1 3 4
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan riset Iptek industri
Jumlah laporan 1
V. Peningkatan Pendayagunaan Iptek
Meningkatnya pendayagunaan Iptek bagi peningkatan daya saing ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kemandirian bangsa
Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri
96 98 100 102 104 Deputi Bidang
Pendayagunaan Ilmu Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di
Pengetahuan dan Teknologi masyarakat
34 36 38 40 42
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk national security 14/DokBP/III/2013
83 4 6 8 10 12
Jumlah rumusan kebijakan peningkatan pendayagunaan Iptek
1 2 3 4 5
Jumlah laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan pendayagunaan Iptek
1 2
1. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Institusi Pemerintah
Rekomendasi kebijakan analisis pendayagunaan dan kebutuhan iptek institusi pemerintah
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemerintah
Paket diseminasi Iptek pemerintah
Jumlah Model ATP 1 1 1 1 1
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan pendayagunaan Iptek institusi pemerintah 14/DokBP/III/2013
84 Jumlah laporan 1
Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Bencana
Rekomendasi pendayagunaan teknologi mitigasi bencana
Jumlah SOP teknologi mitigasi 1 2 3 4 5
Jumlah rekomendasi kebijakan mitigasi bencana
1 2 2 2 2
Adaptasi Perubahan Iklim
Rekomendasi kebijakan pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 2 2 2
Konsorsium pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 sub adaptasi perubahan iklim
Jumlah konsorsium iklim 1 2 3 Jumlah lokasi pendayagunakan teknologi iklim
1 2 3 6 8
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Masyarakat 14/DokBP/III/2013
5 Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek masyarakat
Jumlah rekomendasi 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat Rekomendasi peningkatan pemanfaatan hasil riset untuk pembangunan
Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat
34 36 38 40 40
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek masyarakat
Jumlah laporan 1
Peningkatan promosi dan diseminasi Iptek
Paket promosi Iptek Jumlah paket promosi Iptek 12 24 36 48 60
Paket diseminasi Iptek Jumlah paket diseminasi iptek 20 40 60 75 90 Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Pendukung Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pasca konflik
Pilot project pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal
Jumlah pilot project pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal
4 8 12 16
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio Energy, dan Nuklir 14/DokBP/III/2013
6 Pelaksanaan sosialisasi PLTN
Jumlah paket sosialisasi PLTN 1 2
Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa
Paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan
Jumlah paket penelitian, pengembangan, dan perekayasaan
3035 3035 3035
3. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Strategis
Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek strategis
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Strategis
Model pendukung (e Pemasaran dan e Desain) untuk pengembangan model ekonomi
Jumlah model 1 2
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek strategis 14/DokBP/III/2013
87 Jumlah laporan 1
Peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Open Source
Rekomendasi kebijakan peningkatan pemanfaatan dan pengembangan perangkat lunak berbasis open source
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 1 1 1 1
Jumlah SNI 1 1 1 1 1 Jumlah daerah yang melakukan migrasi ke OSS
15 18 18 18 18
Aplikasi percontohan OSS untuk bidang strategis
1 2 4
Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Hasil analisis monitoring pelaksanaan kegiatan SIAK dan penerapan e KTP
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 4
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM) 14/DokBP/III/2013
8 Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Kecil Menengah Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan Iptek Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Jumlah laporan 1
Laporan hasil evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek
Jumlah laporan 1 2
Layanan intermediasi Iptek untuk mendukung ISTP
Jumlah intermediasi iptek di daerah
10 20 30 40 50
Jumlah intermediasi Iptek skala nasional (SINas) untuk mendukung ISTP
5 10 15
Jumlah kegiatan pelatihan intermediasi Iptek
1 1 1
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri 14/DokBP/III/2013
89 96 98 100 102 104
Paket Iptek untuk mendukung pengembangan koridor ekonomi
Jumlah paket 1
Peningkatan Kemampuan Inovasi dan Kreativitas Pemuda
Rekomendasi kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 1 1 1 1
Pilot project peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda
Jumlah Pilot project peningkatan kreativitas dan inovasi pemuda
4 8 8 8 8
Jumlah kelompok Technopreneur pemuda
15 30 45 60
5. Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri Besar
Rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek industri besar
Jumlah rekomendasi kebijakan 1 2 3 4 5 Asisten Deputi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri Besar
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 20102014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME / OUTPUT INDIKATOR TARGET
UNIT
2010 2011 2012 2013 2014
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Paket Iptek untuk mendukung pengembangan koridor ekonomi 14/DokBP/III/2013
90 Jumlah paket Iptek untuk mendukung pembangunan koridor ekonomi
6 12
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Iptek industri besar
Jumlah laporan 1
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
PROGAM/ KEGIATAN ALOKASI 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) PROGRAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN IPTEK UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL I Penguatan Kelembagaan Iptek 1 Arah pengembangan kelembagaan sistem
inovasi 14/DokBP/III/2013
91 1.750.000.000 2.999.930.000 850.000.000 7.894.182.000 3.100.000.000
2 Penataan Kelembagaan Litbang 1.500.000.000 2.250.180.000 1.800.000.000 3.898.311.000 2.630.000.000 3 Penguatan Kompetensi Lembaga Litbang 2.500.000.000 2.250.000.000 3.250.000.000 11.363.575.000 4.200.000.000 4 Peningkatan Upaya Penelitian dan
Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi
5.000.000.000 4.300.000.000 3.000.000.000
5 Pengembangan Sistem Legislasi Iptek 1.500.000.000 2.249.670.000 2.174.951.000 3.904.206.000 2.864.500.000 6 Pengembangan Budaya dan Etika iptek 2.150.000.000 3.550.000.000 3.300.000.000 4.178.342.000 2.500.000.000 II Penguatan Sumberdaya Iptek 1 Peningkatan investasi litbang. 2.250.000.000 3.500.000.000 3.400.000.000 2.500.000.000 1.782.200.000 2 Peningkatan Litbang iptek Unggulan di Bidang
Kesehatan, Obatobatan, dan Instrumentasi Medis
20.000.000.000 22.117.500.000 22.000.000.000
3 Peningkatan SDM iptek 2.000.000.000 1.348.962.000 850.000.000 1.000.000.000 700.000.000 4 Peningkatan Kapasitas SDM Iptek 50.000.000.000 44.000.000.000 35.000.000.000 98.464.891.000 151.449.200.000 5 Peningkatan sarana dan prasarana litbang 2.500.000.000 6.115.000.000 5.804.500.000 2.000.000.000 1.700.000.000
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
PROGAM/ KEGIATAN ALOKASI 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 6 Pengelolaan data dan informasi
iptek 8.500.000.000 3.600.000.000 3.400.000.000 7.409.481.000 3.200.000.000 7 Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan
Standardisasi 14/DokBP/III/2013
92 1.500.000.000 1.150.000.000 850.000.000 1.000.000.000 700.000.000
8 Fasilitasi Proses Perolehan Hak Paten dan
Kepemilikan HKI Produk Teknologi dan Produk Kreatif
2.750.000.000 3.800.000.000 2.500.000.000 2.465.309.000 2.000.000.000
III Penguatan Jaringan Iptek 1 Pengembangan jaringan penyedia iptek 2.650.000.000 2.250.000.000 850.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 2 Peningkatan Dukungan Teknologi bagi
Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, BioEnergy, dan Nuklir
7.000.000.000 16.000.000.000 2.600.000.000
3 Pengembangan jaringan penyedia dengan
pengguna iptek
1.900.000.000 33.550.904.000 32.061.356.000 143.211.378.000 54.307.500.000
4 Pengembangan hubungan lembaga regulasi
dengan penyedia iptek
1.500.000.000 1.350.000.000 850.000.000 1.000.000.000 1.750.000.000
5 Pengembangan jaringan penyedia iptek pusat
dengan daerah
10.768.100.000 3.645.000.000 1.275.000.000 10.299.508.000 5.000.000.000
6 Pengembangan jaringan penyedia iptek
dengan internasional
3.500.000.000 4.065.504.000 5.129.917.000 4.813.438.000 6.700.000.000
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
PROGAM/ KEGIATAN ALOKASI 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5)
(6) IV Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek 1 Pengembangan Kebijakan Riset Iptek Nasional 6.750.000.000 1.350.000.000 850.000.000 1.000.000.000 700.000.000 2 Peningkatan Efektivitas Riset secara Sinergi
antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Litbang 14/DokBP/III/2013
93 1.000.000.000 2.500.000.000 850.000.000 1.000.000.000 500.000.000
3 Pengembangan Program Riset Iptek Nasional 2.500.000.000 1.349.995.000 849.100.000 1.000.000.000 700.000.000 4 Insentif Pendayagunaan Iptek 68.000.000.000 51.579.822.000 5 Insentif Peningkatan Produktivitas Litbang Iptek 256.000.000.000 273.420.178.000 6 Insentif Riset Sinas 99.000.000.000 101.886.222.000 86.578.800.000 7 Pengembangan Riset Iptek Strategis Nasional 6.500.000.000 1.350.000.000 1.275.000.000 5.410.476.000 3.100.000.000 8 Peningkatan Dukungan Teknologi bagi
Pemberdayaan Industri Strategis Bidang Pertahanan
6.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.236.084.000 2.500.000.000
9 Peningkatan Upaya Penelitian dan
Pengembangan Bidang Pertanian yang Mampu Menciptakan Benih Unggul dan Hasil Penelitian Lainnya Menuju Kualitas Produktivitas Hasil Pertanian Nasional yang Tinggi
1.917.937.000 1.500.000.000
10 Peningkatan Litbang iptek Unggulan di Bidang
Kesehatan, Obatobatan, dan Instrumentasi Medis
23.771.800.000 15.000.000.000
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
PROGAM/ KEGIATAN ALOKASI 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 11 Pengembangan Riset Iptek Masyarakat 2.500.000.000 1.350.000.000 850.000.000 2.250.000.000 1.950.000.000 12
Pengembangan Riset Iptek Industri 7.782.067.000 2.700.000.000 2.300.000.000 2.750.000.000 2.200.000.000
V Pendayagunaan Iptek 1 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Institusi
Pemerintah 14/DokBP/III/2013
94 1.500.000.000 4.950.000.000 1.892.644.000 3.051.044.000 2.751.044.000
2 Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Bencana 9.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 1.934.501.000 1.000.000.000 3 Adaptasi Perubahan Iklim 9.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 1.414.466.000 500.000.000 4 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek
Masyarakat
6.850.000.000 3.000.000.000 1.650.000.000 1.473.039.000 700.000.000
5 Peningkatan Promosi dan Diseminasi Iptek 10.582.600.000 18.057.000.000 42.129.313.000 30.543.545.000 24.000.000.000 6 Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi
Pendukung Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pasca Konflik
1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.789.339.000 2.000.000.000
7 Peningkatan Dukungan Teknologi bagi
Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, BioEnergy, dan Nuklir
7.000.000.000 16.000.000.000 2.600.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
8 Peningkatan Kemampuan Peneliti dan
Perekayasa
223.600.000.000
9 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Strategis 2.250.000.000 1.350.000.000 850.000.000 2.776.043.000 1.200.000.000
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
PROGAM/ KEGIATAN ALOKASI 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 10 Peningkatan Pemanfaatan dan
Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis open source 14/DokBP/III/2013
95 9.000.000.000 1.750.000.000 850.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
11 Pengembangan Sistem Informasi dan
Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
500.000.000 500.000.000 425.000.000 500.000.000
12 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri
Kecil dan Menengah (IKM)
1.500.000.000 25.647.900.000 8.100.000.000 11.916.008.000 3.700.000.000
13 Peningkatan kemampuan Inovasi dan
Kreativitas Pemuda
10.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 4.920.168.000 1.000.000.000
14 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Industri
Besar
1.500.000.000 1.349.980.000 850.000.000 12.064.964.000 1.700.000.000
TOTAL PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL
557.932.767.000 594.297.525.000 537.866.781.000 529.508.257.000 400.863.244.000
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KNRT
1 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas KRT
1.000.000.000 986.932.000 1.425.000.000 1.500.000.000 1.300.000.000
2 Pembinaan dan Pengembangan Humas dan
Hukum
2.000.000.000 9.018.550.000 12.574.992.000 16.800.000.000 12.000.000.000
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
PROGAM/ KEGIATAN ALOKASI 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3 Peningkatan Kualitas
Perencanaan, Kegiatan dan Anggaran, Penjalinan Kerjasama dan Evaluasi Pencapaian Kinerja 14/DokBP/III/2013
96 2.500.000.000 13.439.181.000 17.220.391.000 19.580.954.000 17.778.200.000
4 Peningkatan dan pengelolaan urusan umum 79.506.432.000 72.028.906.000 112.520.814.000 122.632.777.000 108.083.156.000 TOTAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KNRT
85.006.432.000 95.473.569.000 143.741.197.000 160.513.731.000 139.161.356.000
Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 20102014 (Revisi ke2)
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 2014 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
PROGAM/ KEGIATAN ALOKASI 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) PROGRAM PENINGKATAN
SARANA & PRASARANA APARATUR KNRT 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana 6.525.000.000 4.516.450.000 2 Perawatan/Pemeliharaan Sarana & Prasarana 8.607.300.000 3 Pengadaan Kendaraan 1.975.000.000 TOTAL PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR KNRT 14/DokBP/III/2013
97 17.107.300.000 4.516.450.000
TOTAL 660.046.499.000 694.287.544.000 681.607.978.000 690.021.988.000 540.024.600.000