26 Juni 2020

SUMBER BARU ILMU PENGETAHUAN DAN CARA BERFIKIR MENUJU “OTSUS SUBTANSIAL”

MENGENAI RUANG, EKONOMI DAN LEMBAGA PEMERINTAHAN (BIROKRASI)

GLOBALISASI YANG MASIF DAN MENYELURUH(Global Governance)

PENCIPTAAN PENGETAHUAN(Knowledge based Governance)

PERKEMBANGAN ICT DAN DISRUPSI(Digital Governance)

Sumber: Prasojo, 2020

• Pasal 6 (1)—PR diselenggarakan dng memperhatikan… sumberdaya alam, sosial, budaya, politik, LH, ilmu pengetahuan;

• Pasal 6 (3)—PR nasional sebagai acuan PR propinsi dan kab/kota;

• Pasal 6 (5)—Dalam hal PR tumpang tindih dng kawasan hutan, izin/hak atas tanah—diatur dlm Peraturan Presiden;

• Pasal 10 dan Pasal 11—Kewenangan propinsi dan kab/kota dalam penyelenggaraan RT dihapus.

Bila memper-hatikan aspek-aspek mendasar spt itu, bagaimana regulasi dan prosedur PR Papua dapat sama dengan PR Sumatera?

Tidak diketahui apa makna “acuan” tsb, terutama atas perbedaan sos-bud?

Perpres penyelesai tumpang tindih. Prepres 88/2017?

Perubahan UU Penataan Ruang

OUTCOME BERSAMA TIDAK SECARA EKSPLISIT DIKETAHUI

OUTCOME:1. Social mapping2. Hak atas Lahan3. Pendidikan4. Pengembangan

ekonomi

OPD AUPT

OPD ASWASTA

MASY

PERLU PERBAIKAN KPI, salary system, multi-years budget

SETIAP LEMBAGAPUNYA OUTCOME

TERTENTU YG SAMA

Tusi setiap unit kerja dan pengawasan yang mendukung

BASIS OUTCOME: MEWUJUDKAN PENGAKUAN MASY & WIL ADAT

OPD A

OPD B

OPD C

Dst.....

Kesesuaian TUSI &

ADMINISTRASI

Output A

Output B

Output C

Dst.....

MASALAH NYATA DI LAPANGAN TIDAK PERLU DIKETAHUI, DATA & KONSISTENSINYA TDK DIPERLUKAN

Indikator Kinerja (Outcome)

Perencanaan PenganggaranPenyusunanOrganisasi

SasaranKinerja

Pegawai (SKP)

REFORMASI BIROKRASI BERBASIS KINERJA (IMPACT)

Source: Prasojo, 2020

Terkait dengan dunia nyata

PemerintahTerintegrasi untuk melihat masalah nyata

PemdaAlokasi ruang/kegiatan

KPH

INTEGRASI KAPASITAS LEMBAGA

DUNIA NYATA

(OUTCOME)

Administrasi

(Output) Administrasi

(Output)Manajemen

SDH

Fakta sbgTolok Ukur

Kinerja

TIDAK SINKRON

DOMINASI ADMINISTRASI: Kehilangan Subyek

PENDEKATANPeople First

PENDEKATANAdministrasion First

PEMEGANG IZIN

MAKSIMASI PEMANFAATAN INPUT

Masyarakat Adat

CONTOH: Hubungan Fungsional Pencapaian IKLH--pencemaran SUMBER PENCEMAR1. INDUSTRI

2. DOMESTIK

3. PETERNAKAN

4. HOTEL

5. RUMAH SAKIT

6. PERIKANAN

7. PERTANIAN

8. PERKEBUNAN

9. KEHUTANAN

10.PERTAMBANGAN

11.PERHUBUNGAN

LIMBAH

DOMESTIK

LIMBAH

INDUSTRI

DAN PETILIMBAH

INDUSTRI,

RESIDU

PUPUK

DAN

PESTISIDA

LIMBAH

INDUSTRI,

RESIDU

PUPUK

DAN

PESTISIDA

LIMBAH

INDUSTRI,

PETI,

ILLEGAL

LOGGING

ILLEGAL

LOGGING,

PETI

S. Kapuas

53

12

DOWN-STREAM

UP-STREAM

Kab.

Pontianak

Kota

Pontianak

Kab.

Landak

Kab.

Sanggau

Kab.

Kapuas Hulu

Kab.

Sintang

TARGET PENURUNAN

PENCEMARAN

MASALAH PENURUNAN

PENCEMARAN

KAPASITAS PENURUNAN

PENCEMARAN

PERIODE

TRANSFORMASI

Qmax, Qmin

Bahan Pencemar

PENGEMBANGAN

KAPASITAS

SEKDA K-OPD K-OPD K-OPD

SUB SUB SUB

sekre sekre sekre

JABATAN FUNGSIONAL(SQUAD TEAM)

TIM 1 TIM 2 TIM 3 TIM 4

Flexible

Changeable

MoveableSource: Prasojo, 2020

10

Source: Prasojo, 2020

Inovasi

Teknologi

Informasi

Untuk

Akuntabilitas

Guna

Membangun

Integritas

Organisasi

(Sebagai CONTOH)

“Niat harus kuat,

tidak ada yang

sekali jadi...”

Walikota Surabaya

PAGE

TANTANGAN SAAT INI

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan keharusan (bukanpilihan) sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik seiring dengan pemberlakuan TatananNormal Baru.

Rendahnya Kolaborasi antar Instansi PemerintahPerlu ditingkatkan kolaborasi antar Lembaga dalammewujudkan pengakuan masyarakat adat.

TANTANGAN

Sistem SiloSistem diseminasi data terkait masyarakat adat dibangun oleh Kementerian, LSM dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya masing-masing.

Data Kurang BerkualitasMasih diperlukannya akurasi dan kelengkapan data/peta serta hal-hal lain yang terkait.

KEBIJAKAN

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentangSistem Pemerintahan Berbasis ElektronikUntuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mewujudkan SPBE yang terintegrasi.

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data IndonesiaUntuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan serta memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan.

Source: Prasojo, 2020

Source: European Administration Network, 2018 dalam Prasojo, 2020

Source: Cannon and Elford, 2017 dalam Prasojo, 2020

Menata Kantor yang Inovatif

• Ubah design kantor agar memenuhi kebutuhan kerja secara fleksibel.

Memahami Pendekatan “Unit-Specific”

• Tidak ada 2 unit kerja yang sama. Pikirkan apakah dan pendekatan apa bagi setiap unit kerja.

Kelola Tujuan dan Hasil (outcome)

• Semua staf harus mempunyai tujuan yang jelas, terukur dan punya batas waktu

Buat Kejelasan Harapan

• Seluruh pengaturan dapat mewadahi komunikasi diantara semua staf dan pimpinan

Source: Prasojo, 2020