(23-5-2017), bertempat di CIBINONG, yang bertanda tangan...
Transcript of (23-5-2017), bertempat di CIBINONG, yang bertanda tangan...
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BAD AN INFORMASI GEOSPASIAL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN DATADAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN BADUNG
NOMOR : B-23.6/SESMA/PK/5/2017NOMOR : 134.4/2262/KB/TKKSD-Bdg/201'
Pada hari ini, SELASA tanggal DUA PULUH TIGA bulan MEI tahun DtjA RIBU TUJUHBELAS (23-5-2017), bertempat di CIBINONG, yang bertanda tangan di tjawah ini:
I. TITIEK SUPARWATI Sekretaris Utama Badan Inforrrdalarn hal ini bertindak untukKepala Badan Informasi Geospasiuntuk bertindak untuk dan namaGeospasial, berkedudukan di JalanBogor KM. 46, Cibinong, Bogoselanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
lasi Geospasial,dan atas namaal, sehingga sahBadan Informasi
Raya Jakarta-Jawa Barat,
II. I NYOMAN GIRI PRASTA Bupati Badung, berdasarkan KeDalam Negeri Nomor: 131.51-7!tanggal 15 Februari 2016 tentarBupati Badung, Provinsi Bali,bertindak untuk dan atas namaPemerintah Kabupaten BadungJalan Raya Sempidi, MangupBadung, Provinsi Bali, yang selanjutnyaPIHAK KEDUA.
Halaman 1 dari 5
mtusan Menteri8 Tahun 2016
ig Pengangkatandalam hal ini
sah mewakiliberkedudukan
• ira, Kabupatendisebut
serta
kesej iht
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiijiPIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebihhal-hal sebagai berikut:1. Bahwa Pernerintah Daerah memiliki tugas untuk rnelaksanaka i
yang berkeadilan dan dernokratis secara bertahap, berkesinambunefisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimilild
2. Bahwa sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 TahunPemerintahan Daerah bahwa dalam rangka meningkatkanPernerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yangpertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publikmenguntungkan;
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama merupakanmemantapkan hubungan dan keterikatan daerah dalampembangunan daerah dengan dukungan pengembangan danpengetahuan dan teknologi informasi geospasial; dan
4. Bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi program direncana kerja sama dimaksud, PARA PIHAK dapat berkikepentingan bersama dengan tujuan untuk kemajuan bersama,pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyalrakat
i-sendiri disebutdahu|lu menerangkan
2014 tentangeraan rakyat,
dldasarkan padaserta saling
sarana untuk lebihmenyerasikan
pemanfaatan ilmu
n kegiatan ataslaborasi untukpercepatan dan
Memahami hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK saling setujmengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengansyarat-syarat sebagai berikut:
• i dan mufakat
Pemeri itahan
DASAR KESEPAKATANPasal 1
Dasar hukum Kesepakatan Bersama ini yaitu:1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Da
Badung Provinsi Bali;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
sebagaimana telah beberapa kali diubah untuk terakhir denganNomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasi4l4. Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara5. Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;6. Peraturan Pernerintah Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Infoirnasi
yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 127 TahunPerubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2014Informasi Geospasial;
7. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat D8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Infofanasi
Nasional;
Halaman 2 dari 5
pembangunangan, efektif dan
ketentuan dan
rah Kabupaten
DaerahUndang-Undang
Ke rjasama Daerah;Undang-undang
i Geospasial2015 tentang
tentang Badan
erah;i Geospasial
9.
10.
11.
12.
13.
14.
'etunjuk Teknis
ang Tata Cara
a Naskah Dinas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentangTata Cara Kerjasama Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tenPembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tadi Lingkungan Pemerintah Daerah;Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2015 tenjtang KerjasamaDaerah;Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BadungPeraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang KeducOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
MAKSUD DAN TUJUANPasal2
tentang
(1)
(2)
PARAdan
n pembangunan
Maksud Kesepahaman ini adalah sebagai komitmen dan pedonan bagiPIHAK dalam melaksanakan kerja sama penyelenggaraan, pen ^embanganpemanfaatan data dan informasi geospasial untuk penyelenggaradi Kabupaten Badung, sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAKTujuan Kesepahaman ini adalah mengoptimalkan peran informasi [percepatan pembangunan daerah Kabupaten Badung, peningkatajndaerah dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkanPIHAK.
RUANG LINGKUPPasal3
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:a. penyelenggaraan informasi geospasial antara lain:
1) pembangunan basisdata dan metadata geospasial;2) penyelenggaraan dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi; dan3) penyelenggaraan informasi geospasial terkait tata ruang.
b. peningkatan kapasitas sumber day a manusia dalam bidang informc. penelitian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial
aplikasinya;d. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk men
PARA PIHAK;e. berbagi pakai data dan informasi geospasial; danf. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK
Halaman 3 dari 5
PembentukanBadung Tahunomor 20); danukan, Susunan
eospasial untukperekonomian
daya PARAsur iber
si geospasial;dan teknologi
ukung kegiatan
PELAKSANAANPasal4
(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanju dalam bentukPerjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dariKesepakatan Bersama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akanlanjut tentang kewajiban dan hak PARA PIHAK serta hal-hal lain
mengatur lebihyang dipandang
perlu.(3) PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala UnitKerja di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan rungsinya untukmembuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
(4) PIHAK KEDUA dalam rnelaksanakan Kesepakatan Bersama iii sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menunjuk dan memberikan wewenangSatuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengantugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani danPerjanjian Kerja Sama.
PEMBIAYAANPasal5
kepada Kepala
melaksanakan
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama iniakan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketenjtuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
JANGKA WAKTUPasal6
tahun terhitung(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhilri berdasarkankesepakatan PARA PIHAK.
MONITORING DAN EVALUASIPasal7
PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaanKesepakatan Bersama ini secara periodik setidak-tidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)tahun.
Halaman 4 dari 5
;rmintaan atausama ini harusung oleh PARA
6911
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASIPasal8
(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin,komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bedibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langPIHAK.
(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:a. PIHAK PERTAMA
BAD AN INFORMASI GEOSPASIALu.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja SamaJalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat,Telepon : (021) 87908988Faksimili : (021) 87908988Email : [email protected] : www.big.go.id.
b. PIHAK KEDUAPEMERINTAH KABUPATEN BADUNGu.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah KabupatenPusat Pemerintahan Manguprajamandala, Jalan Raya SKabupaten Badung, Provinsi BaliTelepon : (0361) 9009333Faksimili : (0361) 9009316Email : [email protected].
PENUTUPPasal9
Badungnpidi, Mengwi,
Kesepakatan Berasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tantahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama(dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memilikiyang sama.
PIHAK PERTAMA
GIRI PRASTA
Halaman 5 dari 5
gal, bulan dand^dam rangkap 2
kuatan hukum