2.1 Audit Lingkungan (1. Dalam Negeri)
-
Upload
muhammad-alghazali -
Category
Documents
-
view
29 -
download
5
Transcript of 2.1 Audit Lingkungan (1. Dalam Negeri)
2.1 AUDIT LINGKUNGAN
Audit lingkungan merupakan instrumen berharga untuk memverifikasi dan
membantu penyempurnaan kinerja lingkungan
Audit perlu dilakukan secara berkala, untuk menentukan apakah sistem
yang dilaksanakan sudah sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan telah
dijalankan dan dipelihara secara benar, yang pelaksanaannya tergantung dari
pentingnya masalah lingkungan bagi kegiatan perusahaan dan hasil audit
sebelumnya.
Adapun definisi dari audit lingkungan adalah :
Menurut US EPA:
“Audit lingkungan merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis,
terdokumentasi, periodic dan obyektif berdasarkan aturan yang tersedia
terhadap fasilitas operasi dan praktek yang berkaitan dengan pentaatan
kebutuhan lingkungan”.
Menurut KLH:
“Audit Iingkungan hidup diperlukan sebagai suatu proses evaluasi
yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk
menetapkan tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan Iingkungan hidup yang terkait
dengan kegiatan tersebut”.
Menurut SML ISO/SNI 14010:
“Suatu proses verifikasi tersistemasi dan terdokumentasi untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif untuk menentukan
6
apakah SML dari organisasi sesuai dengan kriteria audit SML yang
dibuat organisasi, dan untuk mengkomunikasikan hasil proses ini kepada
manajemen”.
Tujuan dari audit lingkungan adalah:
1. Untuk menentukan apakah SML sesuai dengan pengaturan
pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan dan apakah sml
sudah diterapkan secara benar dan dipelihara
2. Perolehan jaminan pentaatan
3. Pertanggungjawaban keuangan
4. Perlindungan terhadap pertanggungjawaban pegawai
5. Penemuan fakta dalam hal pendapatan dan pengeluaran
6. Pengawasan dan pelaporan adanya biaya pentaatan
7. Pengiriman informasi diantara beberapa unit operasi
8. Peningkatan kesadaran lingkungan
9. Pengawasan terhadap tanggungjawab manager
Adapun fungsi dari audit lingkungan adalah:
1. Upaya peningkatan pentaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan
perundang-undangan lingkungan, misalnya: standar emisi udara, limbah
cair, penanganan limbah dan standar operasi lainnya.
2. Dokumen suatu usaha atau kegiatan pelaksanaan standar operasi, tata
laksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk rencana
7
tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan serta rencana perubahan
pada proses dan peraturan.
3. Jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan perusakan
lingkungan.
4. Bukti keabsahan prakiraan dampak dan penerapan rekomendasi yang
tercantum dalam dokumen AMDAL, yang berguna dalam
penyempurnaan proses AMDAL.
5. Upaya perbaikan penggunaan sumber daya melalui penghematan
penggunaan bahan, minimisasi limbah dan identifikasi kemungkinan
proses daur ulang.
6. Upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan oleh
suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan,
misalnya pembangunan yang berlanjut, proses daur ulang dan efisiensi
penggunaan sumber daya.
1) Didalam Negeri
Sesuai dengan GBHN 1993, sistem yang dianut dalam pelaksanaan
pembangunan nasional adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan.
“Pembangunan yang dilakukan untuk mengolah sumber daya alam, tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan.”
Jenis audit lingkungan berdasarkan Peraturan Nasional, yaitu:
1. Audit Lingkungan Wajib
8
Audit lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan perintah
Menteri Lingkungan Hidup dan ketidakpatuhan penganggungjawab
usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan
tersebut.(KEP-30/MENLH/2001).
2. Audit Lingkungan Sukarela
Audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi
evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik dan obyektif
tentang bagaimana suatu kinerja organisasi sistem manajemen dan
peralatan dengan tujuan menfasilitasi kontrol manajemen terhadap
pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian
pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-
undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup.
(KEP-42/MENLH/111994).
Dasar hukum pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia adalah UU RI
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan KEPMEN LH
Nomor KEP-42 MENLH/11/1994 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit
Lingkungan.
ISO 14001 adalah standar lingkungan terhadap organisasi yang dinilai. Ini
menentukan persyaratan untuk EMS, yang menyediakan kerangka kerja bagi
9
suatu organisasi untuk mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan, produk
dan jasa. Standar lain untuk isu-isu lingkungan hidup adalah ISO 1OOO.
Ketika melihat audit lingkungan, kadang terpikir ini adalah sebuah ruang
untuk menjaga tetap berkualitasnya kondisi lingkungan hidup. Dalam
pembelajaran, terlihat jelas bahwa audit lingkungan hanya merupakan sebuah
kesukarelaan. Bahkan yang dibelajarkan adalah audit lingkungan dalam ISO
14000, bukan pada audit lingkungan yang termaktub dalam perundang-undangan
negeri ini. Kementerian Lingkungan Hidup sendiri telah mengeluarkan turunan
UU mengenai audit lingkungan, yaitu KepMenLH No 30/2001 juga sebelumnya
pada KepMenLH No 42/1994. Gaung Audit Lingkungan mulai menggema ketika
WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) berpendapat bahwa sistem
AMDAL yang ada sepatutnya dilengkapi dengan audit lingkungan. Namun
kenyataannya masih sangat sulit melihat terjadinya proses audit lingkungan
terhadap pelaku usaha. Hal ini juga lebih dikarenakan tidak ada kewajiban pelaku
usaha untuk melakukan audit lingkungan, yang ada hanyalah kesukarelaan.
Dalam Standar Nasional Indonesia, pedoman audit lingkungan telah diabolisi
(tidak dipergunakan lagi). Diantaranya adalah SNI 19-14010-1997 tentang
Pedoman audit lingkungan – Prinsip umum, SNI 19-14011-1997 tentang Pedoman
untuk pengauditan lingkungan – Prosedur audit – Pengauditan sistem manajemen
lingkungan dan SNI 19-14012-1997 tentang Pedoman audit untuk lingkungan
Kriteria kualifikasi untuk auditor lingkungan. Melihat tidak pentingnya audit
lingkungan dalam tataran kebijakan, maka tidak salah bila telah terjadi
10
pengarahan negeri bencana ini ke arah ecosida, yang bisa jadi terjadi tidak lebih
dari 7 tahun lagi.
Audit lingkungan adalah proses jalan panjang yang harus dimulai dan
dikampayekan oleh semua pihak demi keselamatan umat manusia. Banyak
perusahaan di Indonesia yang telah melaksanakan aktivitas CSR (corporate social
responsibility/ pertanggungjawaban sosial perusahaan) di lapangan. Akan tetapi
belum banyak yang mengungkapkan aktivitas tersebut dalam sebuah laporan.
Hanya beberapa perusahaan yang telah mengungkapkan informasi lingkungan dan
tanggungjawab sosial di dalam laporan tahunan perusahaan. Beberapa di
antaranya membuat laporan CSR tersendiri, terpisah dari laporan tahunan.
Dibandingkan dengan negara lain, harus diakui bahwa perkembangan praktik
laporan keberlanjutan di Indonesia berjalan lambat. Jika penyusunan laporan
keuangan diwajibkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, sedangkan untuk
laporan keberlanjutan belum ada ketentuan perundang-undangan yang
mewajibkan pembuatan laporan tersebut. Khusus untuk mewajibkan penyusunan
laporan keberlanjutan di Indonesia nampaknya masih perlu waktu, terutama
kesiapan dalam sistem pendukung seperti adanya standar pelaporan yang bisa
diterima secara umum dan ketersediaan tenaga yang berkompeten untuk
menyusun laporan tersebut, termasuk tenaga yang melakukan fungsi assurance.
11