r

I t

'

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ----------------~---------------------------

RISALAH RAPAT

RAPAT KERJA RUU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KOMISI Ill DPR RI

DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

---------------------------------------------------------------------.~------------

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke Jenis Rapat Sifat Rapat Hariff anggal Waktu Tempat Ketua Rapat

Sekertaris Acara

Anggota yang tiadir

Anggota yang izin

2005-2006 IV 2 Rapat Kerja Terbuka Kamis, 13 Juli 2006 Pukul. 19.55 - 21.50 WIB Ruang Rapat Komisi Ill DPR RI HM. Akil Mochtar, SH., MH I Wakil Ketua Komisi Ill DPR RI Juliasih, SH/Kabagset. Komisi Ill DPR RI 1. Laporan Panitia Kerja RUU Tentang

Perlindungan Saksi dan Karban; 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi; 3. Pengambilan Keputusan Draft HUU; 4. Penandatanganan Draft RUU; 5. Sambutan Pemerintah; 6. Penutup. 1. Anggota Panja:

28 dari 4 7 Anggota

2. 17 orang Anggota ARSIP D

PR RI

ANGGOTA YANG HADIR

PIMPINAN: 1. HM. Akil Mochtar, SH., MH (Wakil Ketua/F-PG) 2. Mulfachri Harahap, SH (Wakil Ketua/F~PAN) 3. Ors. Al Muzzammil Yusuf (Wakil Ketua/F-PKS) 4. H. Djuhad Mahja, SH., CN (Wakil Ketua/F-PPP)

F.PG:

5. M. Aziz Syamsuddin 6. Aulia Aman Rahman, SH., MH 7. Ors. Agun Gunandjar Sudarsa 8. Dewi Asmara, SH 9. Hj. Sodarmani Wiryatmo, SH., M.Hum

F.PDIP: 10.DR. Yasonna H. Laoly, SH., M.Sc 11. Ora. Eva Kusuma Sundari, MA., MOE 12. Pataniari Siahaan 13.Prof. DR. Gayus Lumbuun, SH., MH 14. Murdaya Poo

F-PD: 15. H. Dasrul Djabar 16. FX. Soekarno, SH 17.DR. H. Achmad Fauzie, SH., MH

F-PAN: 18. Patrialis Akbar, SH 19.Arbab Paproeka, SH 20. Hj. Azlaini Agus, SH., MH

F.KB: 14. H. Taufikkurrahrnan Saleh, SH., M.Si 15. Prof. DR. Moch. Mahfud, MD

F.PKS:

16. H. Abdul Aziz Arbi 17. Muttammimul Ula, SH

F-BPD: 18. H. Nursyamsi Nurlan, SH

F-PBR: 19. Anhar, SE

F.PDS: 17.St. Ors. Jansen Hutasoit, SE, MM.

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Trimedya Panjaitan, SH 2. Adiwarsita Adinegoro 3. Bambang sadono, SH., MH 4. Ors. Setya Novanto

- 2 -

.r

ARSIP D

PR RI

I

~

5. Andi Mattalatta, Sh., M.Hum 6. ldrus Marham 7. Nadrah lzahari, SH 8. HRM. Pupung Suharis, SH., MH 9. Panda Nababan 10.H. Maiyasyak Johan, SH., MH 11. H. Yudo Paripurno, SH 12. Ors. H. Lukman Hakim Saifuddin 13. Ors. H. Ahmad Koerdi Moekri 14. H. Daday Hudaya 15. DR. Benny. K. Harman, SH 16. Nursyahbani Katjasungkana, SH 17.Agus Purnomo, S.IP

- 3 -

.r

I_ -

ARSIP D

PR RI

I

I

~ ~

,

-4-

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (H.M. AKIL MOCHTAR, SH.MH): Assalaamu'alaikum Wr. Wb. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, Yang terhormat saudara menteri Hukum & HAM beserta jajarannya, Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota komisi Ill yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang

Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunianya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kita satu diantaranya malam hari ini melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum & HAM dalam rangka pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada saat ini sudah hadir 25 dari 47 anggota komisi, ijin 4 dan 10 Fraksi, untuk itu rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk urn um.

(KETUK PALU 1 X)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih saud~,ra Menteri Hukum & HAM beserta jajarannya dan seluruh anggota komisi 111 yang telah menghadiri undangan yang telah kita sampaikan, dari meja sini saya menawarkan rapat kerja pada malam hari ini dengan agenda yang pertama laporan panja, kemudian pendapat akhir mini fraksi-fraksi, kemudian yang ketiga pengambilan keputusan draft Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian yang keempat penandatanganan draft Rancangan Undang-Undang dan kemudian sambutan pemerintah yang diwakili oleh saudara Menteri Hukum, yang terakhir penutup dan rapat ini kita akhiri paling lama saya kira pukul sembilan malam ya, sembilan ma lam atau pukul dua puluh ... silakan pak,eee ... dua puluh satu, kita setuju ya dua puluh satu ( ketuk palu 1 x ).

Saudara Menteri Hukum & HAM beserta anggota komisi Ill yang saya hormati, berikutnya kita memasuki .acara yang pertama yaitu laporan panitia kerja selama menjalankan tugas pembahasan, perumusan dan sinkronisasi sekaligus terhadap materi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan untuk itu saya sampaikan laporan ini sebagai berikut :

Pimpinan, para anggota dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan keputusan rapat kerja komisi Ill Dewan Perwakilan Rakyat Republi~ Indonesia dengan Menteri Hukum & HAM pada tanggal 24 januari 2006 telah dibentuk panitia kerja dengan jumlah anggota sebanyak 27 orang guna membahas dan mengkaji secara teliti dan mendalam terhadap materi dari Rancangan Undang­Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban. Memperhatikan dan melaksanakan penugasan rapat panja, panitia kerja rnelakukan pembahasan secara intensif dan mendalam terhadap materi dari rancangan undang-undang dimaksud dalam suasana demokratis yang secara kronologisnya jalannya rapat dan permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam pembahasan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Yang pertama atau satu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban mulai dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari pada Masa Sidang Ill Tahun Sidang 2005/2006 yang kemudian dilanjutkan kembali pada masa sidang ke-IV tahun Sidang 2005/2006.

Kedua, sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut panja terlebih dahulu melakukan rapat dengar pendapat umum dengan para pakar yaitu Benjamin B. Wigner, presiden legal advisor Indonesia U.S. Department Of Justice dan Pauline David, BA,LL.B, LL.M. Legal Protectional Of Chemistry Australia MSW Australia dengan agenda penyampaian beberapa saran, pendapat dan masukan dalam

ARSIP D

PR RI

"' I I

r

--------------~ ------

- 5 -

rangka persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban.

Selanjutnya kami sampaikan beberapa substansi ditingkat panja yang bersifat krusial dan menjadi perdebatan yang cukup panjang diantaranya mengenai : 1. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban yang semula berjumlah 32 pasal setelah dibahas dan dikaji secara mendalam oleh panja dan tim perumus berubah menjadi 45 pasal, dalam ketentuan umum panja telah merumuskan beberapa substansi diantaranya mengenai definisi saksi, korban, lembaga perlindungan saksi dan korban serta definisi perlindungan, terhadap nama dari lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban disetujui dengan nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Rancangan Undang-Undang ini sangat diperlukan untuk memberikan landasan yuridis dan memberikan perlindungan serta rasa aman terhadap saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, terkait dengan hak seorang saksi dan korban setelah dibahas secara teliti dan dengan berbagai pertimbangan panja telah merumuskan sebagai berikut : Pertama, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Y~ng kedua, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Ketiga, memberikan keterangan tanpa tekanan. Yang keempat, mendapat penerjemah. Yang kelima, bebas dari pertanyaan yang menjerat. Yang keenam, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Ketujuh, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Delapan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Sembilan, mendapat identitas baru. Sepuluh, mendapat tempat kediaman baru. Sebelas, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuha·n. Dua belas, mendapat nasehat hukum dan atau. Tiga belas, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam upaya pemenuhan hak dan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban panja memutuskan terhadap perlindungan serta hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan ... rnaaf sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban khususnya yang terkait dengan hak saksi dan korban dinegara-negara rnaju seperti Amerika Serikat dalam memberikan perlindungan sangat spesifik dan kendala utamanya adalah masalah pembiayaan. Berkenaan dengan hal tersebut panja telah merumuskan dan memutuskan dalam pemberian hak kepada seorang saksi dan atau korban yang tentunya akan berimplikasi pada anggaran yang besar maka perlindungan hanya diberikan dalam kasus-kasus tertentu antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotik/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain sesuai dengan keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban.

Panja sepakat memutuskan bahwa terhadap kesaksian yang akan, sedang atau lebih eh atau telah diberikan oleh saksi,korban dan atau pelapor ( Wishle Blower ) peniup peluit kasus-kasus ya, baik itu korupsi maupun yang lain tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata, namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila yang bersangkutan dalam memberikan keterangan tidak dengan i'tikad baik artinya dalam memberikan kesaksian yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, sumpah palsu ataupun permufakatan jahat.

Mengenai lembaga perlindungan saksi dan korban apakah akan dibentuk lembaga baru yang mandiri atau pembentukannya digantungkan pada lembaga yang sudah ada seperti Kepolisian, Mahkamah Agung, Komnas HAM atau Komisi Ombudsman Nasional setelah mendengar pendapat fraksi-fraksi, pendapat pemerintah dan pendapat para ahli di bidang hukum pidana, panja menyepakati terhadap pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan

ARSIP D

PR RI

-6-

lembaga yang mandiri dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan · keperluan lembaga tersebut. ·

Terhadap keanggotaan dari lembaga perlindungan saksi dan korban panja memutuskan dan menyepakati terhadap keanggotaan lembaga ini terdiri dari atas tujuh orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan,pemenuhan,perlindungan, penegakkan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat dan lembag swadaya masyarakat.

Dalam ketentuan undang-undang ini panja telah merumuskan dan menyepakati perjanjian perlindungan diberikan terhadap saksi dan atau korban tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM yang berat, korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan narkotika/psikotropika dan perdagangan orang dengan mempertimbangkan syarat : 1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban. 2.Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan atau korban. 3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan atau korban. 4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban.

Sebelum panja membahas lebih jauh terhadap bab mengenai ketentuan pidana terlebih dahulu panja mengundang para pakar hukum, sebanyak 6 orang tapi yang hadir 3 orang yaitu Prof. DR. J.E. Sahetapy,SH,MH., Prof .. DR. Muladi, SH., dan Prof. DR. Arief G.,SH.guna didengar keterangannya, masukan dan pandangannya khususnya mengenai ketentuan pidana dan umumnya secara keseluruhan dari materi undang-undang ini. $etelah mendengarkan pendapat farksi-farksi, pemerintah dan para ahli tersebut panja menyepakati ketentuan pidana dalam undang-undang ini menggunakan rumusan kumulatif, bukan alternatif ya, rumusan kumulatif namun ee .. ~maaf, rumusan alternatif kumulatif namun setelah dibahas dan dikaji kembali secara mendalam dengan memperhatikan segala pertimbangan yang disampaikan oleh para anggota panja dan pemerintah akhirnya disepakati ketentuan pidana dalam undang-undang ini yang semula menggunakan rumusan alternatif kumulatif menjadi rumusan kumulatif.

Selanjutnya dalam bab mengenai ketentuan pidana ... maaf selanjutnya dalam bab mengenai ketentuan pidana ini diatur pula mengenai pengganti pidana denda bagi terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda dan pidana denda tersebut diganti dengan penjara, pidana penjara. Sebelum mengakhiri laporan panja dapat kami sampaikan draft rancangan undang-undang ini telah beberapa kali diteliti, dikaji dan disisir kembali secara berulang-ulang oleh anggota panja tim perumus yang juga merangkap sebagai anggota tim perumus guna penyempurnaan redaksional maupun struktur penulisan dari undang-undang ini. Demikian laporan panja yang kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf dan acara selanjutnya kita lanjutkan acara yang. berikut yaitu pendapat akhir mini fraksi-fraksi.

FPKB ( PROF. DR. MAHFUD MD.) : lnterupsi dulu pak, sebelum pendapat akhir ee ... tadi saya mendengar

laporan saudara itu menyinggung pasal 10, pasal 1 O ya tentang saksi korban dan pelapor dan sebagainya, itu nampaknya, saya minta maaf kalau apa ini dianggap agak sedikit mempersoalkan tapi nanti dicatat saja kalau memang ·tidak terima. Ada yang belum lengkap pada definisi pasal 1, jadi di sini berbeda dengan pasal 10 yang saudara baca tadi, saksi menu rut pasal 1 ini adalah ia yang mendengar sendiri, melihat sendiri atau mengalami sendiri, di sini saksi pelapor tidak ada padahal tadi saudara menyebut saksi pelapor, satu, ada juga saksi yang ia ketahui berdasar keahlian itu saksi, misalnya sebuah poto kejahatan pidana yang dianggap benar seperti Roy Surya misalnya, itu juga bisa jadi saksi ahli, kenapa saksi ahli tidak masuk di sini tapi terserah karena ini sudah dibahas cuma saya melihat ini akan ada masalah nanti kalau ada saksi-saksi yang seperti itu muncul ternyata tidak ada di dalam pasal 1 ini meskipun di dalam pasal 10

ARSIP D

PR RI

- 7 -

nampaknya diberi peluang untuk ada, itu satu, kalau ini diterima ini kan tinggal menambahkan dua unsur saksi itu tadi, tapi kalaiu tidak tidak papa karena saya juga tidak ingin fraksi saya melanggar konsensus bahwa ini sudah dibahas. Yang kedua pasal 28 juga yang saudara sebut tadi, saudara menyebut bahwa tindak­tindak pidana tertentu itu saudara menyebut sebenarnya bukan dari pasal 28 dari penjelasan pasal 5, pasal 28 dan penjelasan pasal 5 itu tidak sinkron juga ternyata, karena pasal 28 itu membatasi tindak pidana tertentu, sedangkan penjelasan pasal 5 seperti yang saudara baca tadi, ada tindakan-tindakan lain berdasar pertimbangan LSPK, nah LPSK, nah untuk itu saya kira saya tidak tahu apakah ini akan menghambat tetapi menurut saya itu sangat prinsip dua hal itu, cuma kalau akan disahkan ya mari cuma mungkin kalau suatu saat kita akan menghadapi gugatan Judicial Review lagi hanya karena lalai memasukkan unsur yang ada ini jadi masalah.

Terima kasih saudara, saya tidak akan lagi atau menjawab pertanyaan tapi saya lemparkan aja masalahnya kalau mau tanpung silakan, mau diteruskan ke pandangan mini akhir silakan, terima kasih, Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Ya, karena ini interupsi tentu saya harus memberikan klarifikasi terhadap

interupsi yang disampaikan oleh Professor Mahfud selaku a1J9gota komisi Ill, yang pertama yang berkenaan dengan masuknya pelapor di dalam ketentuan ini khususnya di dalam pasal 10, yang pertama di dalam KU HAP itu sebagai hukum acara yang juga menjadi pegangan daripada pelaksanaan hukum ini ee ... undang­undang perlindungan saksi ini definisi pelapor tidak ada pak, yang ada hanya laporan, demikian juga yang berkenaan dengan ahli, jadi tidak disebutkan di situ di dalam KUHAP itu apa namanya saksi ahli tetapi keterangan ahli, atas dasar itu terjadi perdebatan yang cukup panjang, ini sebenarnya di dalam peraturan perundangan yang ada itu secara tertulis tidak menjadi masalah karena misalnya di dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi 31 '99 di dalam perubahan bahkan di dalam penjelasan pasal pak, di dalam penjelasan pasal. .. pasal 30 .... sebentar pak, saya harus lihat dulu karena .... coba di narasi berita acaranya tolong ... itu disebutkan, di dalam tmdang-undang tentang pencucian uang juga disebutkan, tidak disebutkan di nomenklatur tetapi masuk di dalam rumusan pasal, nah ee ... sebentar saya melihat dulu, penjelasan pasal dari undang-undang korupsi...pemberantasan tindak pidana korupsi tapi di penjelasan pak yang persis betul dengan posisi ini.

Pasal 31 itu merujuk kepada pasal 10, pasal ini yang dumaksud memberikan perlindungan kepada pelapor ialah mereka yang memberikan keterangan atau informasi mengenai suatu tindak pidana korupsi agar supaya pelapor tidak takut akan diketahui nama dan alamatnya mungkin akan membahayakan keselamatannya, ini penjelasan pasal sedangkan pasal 10-nya berbunyi adalah .... bukan pasal 31 pak, ya halaman 4 penjelasan itu kan menjelaskan pasal. .. pengertian pasal 1 O ayat 1. pasal 10 ayat 1 itu di sini ... yang dimaksud dengan pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana, jadi pengertian pelapor itu tidak di nomenklatur tetapi masuk di penjelasan pasal karena khusus pasal ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada Wishtle Blower tadi, nah saya hanya ingin mengatakan di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu kita kode dari sana pak, yang di penjelasan umumnya juga tidak ada tetapi di dalam pasal saksi dan korban serta pelapor kemudian di dalam penjelasannya, itu persis ee ..... sebentar pak, supaya ... supaya ... supaya clear gitu.

PEMERINTAH: Pasal 31 undang-undang korupsi pak !

ARSIP D

PR RI

I

'

r

,

- 8 -

KETUA RAPAT: Penjelasan pasal 31 undang-undang 31 kan !

PEMERINTAH : lya, kan pasal 31 itu penjelasan pasal 10 dan pasal 19 !

KETUA RAPAT: Pasal 19-nya ... bukan ... bukan ... ndak ini tetap aja, pasal berapa pak? 31 I

PEMERINTAH: Penjelasan pasal 31 ....

KETUA RAPAT: lya di sini kan penjelasan pasal 31-nya merujuk kepada pasal 10, betul

nggak pak? ini. ....

PEMERINTAH: Di dalam penjelasan undang-undang anti korupsi pasal 31 ayat 1 ....

KETUA RAPAT: .r

Sebentar pak ... sebentar pak, undang-undang nomor berapa pak ? agak keras sedikit pak !

PEMERINT AH : Penjelasan pasal 31 ayat 1 undang-undang pemberantasan tindak pidana

korupsi, undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan dari undang­undang '31, penjelasan pasal 31, buku ini, h~laman 64 buku ini.

KETUA RAPAT : Halo, sudah, Professor Mahfud, yang dimaksud dengan pelapor dalam

ketentuan ini adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 UU no.8 tahun 1981 tentang acara pidana, jadi bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 undang-undang pidana, jadi dia tidak masuk kategori itu sedangkan pasal 1 angka 24 itu adalah saksi, ya itu yang pertama pak, yang kedua yang berkenaan dengan pasal 8 tadi.. ..

PEMERINTAH (ADNAN BUYUNG NASUTION): Boleh ... boleh anu interupsi, sebelum pindah ke ... ee ... subyek lain, masih

soal pelapor ini !

KETUA RAPAT: Eee ... karena ini masih ada dua pertanyaan pak, jadi saya selesaikan dulu

nanti baru pak ... yang kedua tadi mengenai. ... ya sama jawabannya itu pak, karena berkaitan dengan KUHAP itu, ya jenis-jenis tindakan yang disebut di dalam pasal 28 ... ya perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan atau korban tindak pidana terorisme, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan narkotika/psikotropika diberikan dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut. ltu artinya pertimbangannya pak ya, bisa karena di dalam pasal 5 ayat 2 tindak pidana tertentu, pasal 5 ayat 2 itu menyebutkan pak, hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat...ee ... maaf oh ya ... betul...pasal 5 ayat 2 hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada saksi dan atau korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, jadi keputusan LPSK ini didasarkan oleh A B C D itu pak selain yang pidana yang. pokok itu tadi, ya jadi penjelasan pasal 5 ayat 2 itu menyebutkan

ARSIP D

PR RI

I ~

I

- 9 -

bahwa yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain dan seterusnya gitu pak, jadi di itu adalah penjelasannya untuk tindak pidana tertentu itu apa dengan dasar pertimbangan yang di pasal 28 itu ya, silakan dari pemerintah I

PEMERINTAH (ADNAN BUYUNG NASUTION): Ndak saya mau klarifikasi sedikit ya, memang kita ini agak ... agak ... agak

rancu dalam memakai istilah ya, sebetulnya kalau kita lihat kembali pada aslinya dari bahasa Belanda, dalam tindak pidana umum itu kalau ada terjadi tindak pidana itu ada atau tidak ada pelapor polisi harus bertindak, umumnya memang si korban yang melapor, dibuatlah laporan, namanya bukan ... ee ... namanya jelas Anschifte, Anschifte .. laporan. ltu dibedakan dengan pengaduan, kita sering kacau­balau, pengaduan ada dalam klachdelicten, perkara-perkara yang hanya bisa ditindak oleh polisi kalau ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu, seorang ayah mengadukan pencurian dalam keluarganya anaknya misalnya, ia seorang yang dihina, kalau nggak ada pengaduan nggak bisa dituntut. Jadi ada perbedaan ini saya rasa, sekarang yang dimaksud ini pengaduan atau laporan, ya Anschifte atau klach bahasa Belandanya, saya nggak ngerti ini sampai sekarang, aslinya dia dari bahasa Belanda tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tapi dalam pengertian yang agak rancu sekarang, ya pelapor itu apa, apa pelapor si korban atau pelapor siapa saja orangnya asal melapor. Te~j_ma kasih .

KETUA RAPAT : Ya, saya kira tambahan penjelasan ya Pak Buyung I lni untuk

memberikan pengertian-pengertian sebenarnya dari berbagai model, karena ini perdebatannya muncul begini Pak ! Westle blower itu mungkin dia dicontohkanlah menemukan suatu barang, kemudian dia melapor, secara substansi perkara dia tidak terkait, sehingga bukan saksi yang berkaitan langsung, tapi dia mengetahui sesuatu kemudian dia lapor. ltu perdebatannya dari sana panjang-panjang, akhirnya sampailah kita pada posisi itu.

Kemudian kita membuka beberapa aturan yang berkenaan dengan itu, sampailah kita ketemu dengan Undang-Undang 31 Tahun 1999 kemudian perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, di dalam nomenklaturnya tidak dijelaskan apa pelapor, makanya dia diberikan pengecualian dari pada angka 1 Pasal 1 ayat (24) itu. Kita buka Pasal 1 ayat (24) itu saksi, jadi yang ada lataran, yang ada keterangan ahli, jadi akhirnya kita sampai kepada itu.

Saya kira semuanya clear dan ini memang kita berikan untuk kepentingan secara luas dalam rangka perlindungan hak-hak, oleh sebab itu undang-undang ini juga namanya saksi dan korban, saya kira itu Pak Adnan Buyung Nasution I Selanjutnya saya akan mempersilakan urut-urutan fraksi, saya kira pandangan fraksinya singkat mungkin, paling lama 3 sampai 5 menit karena ini mini fraksi, besok nanti di paripurna tentunya panjang lebar. Yang pertama dari Fraksi Partai Golongan Karya, saya persilakan !

F-PG (HJ. SOEDARMANI WIRYATMO, SH., M.HUM):

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI

ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Disampaikan oleh Soedarmani Wiryatmo, SH.M.Hum, Anggota DPR RI Nomor A-497.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera untuk Kita Semua, dan Selamat Sore.

ARSIP D

PR RI

l

- 10 -

Yang Terhormat Pimpinan Sidang Komisi Ill DPR RI, Yang Terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yang Terhormat Para Anggota Dewan, Serta Hadirin Yang Berbahagia. Sebagai rasa syukur, marilah kita panjatkan puji dan puja kehadirat Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan, rahmat dan karunia-Nya, kita berada dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga dapat menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Kerja Komisi Ill DPR RI dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembicaraan tingkat I Pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban ya.ng sudah berada pada tahapan akhir.

Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan kami menyampaikan Pendapat Fraksi Partai Golkar sebagai berikut :

Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Hormati Sistem Peradilan Pidana kita telah menempatkan saksi dan korban pada

posisi yang strategis, namun perlindungan terhadap mereka kurang mendapat perhatian. Karena, keterangan saksi dan/atau korban yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana yang dapat digunakan untuk mencari kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang kongkrit diungkap atau dimunculkan tidak sedikit yang kandas di tengah jalan disebabkan ketiadaan saksi yang dapat menduk~ng tugas penegak hukum.

Oleh karena itu, keberadaan saksi merupakan suatu yang sangat menentukan suatu proses peradilan. Adanya kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan selama ini disebabkan oleh karena keengganan saksi dan korban akibat takut memberikan kesaksiannya, karena ancaman dari pihak tertentu. Padahal untuk mengungkap kejadian atau tindak pidana diperlukan iklim yang kondusif untuk mengungkap perkara tersebut Sehubungan dengan hal tersebut, saksi dan korban perlu diberi perlindungan hukum dan keamanan, yang sampai saat ini belum diatur secara hukum dengan sebuah undang­undang.

Hadirin Yang Kami Muliakan Kondisi ini sangat memungkinkan dan membuka peluang terhadap saksi

dan/atau korban mendapatkan tekanan atau intimidasi. Padahal, tekanan atau intimidasi bagi saksi dan korban, tidak saja beresiko bagi mereka, tetapi pada akhirnya akan merugikan proses peradilan dalam menegakkan keadilan. Tidak jarang akibat tekanan atau intimidasi dari pihak ketiga, saksi dan/atau korban tidak berani memberikan keterangan secara jujur sebagaimana mestinya. Tekanan atau intimidasi tersebut, dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan dan jaringan yang kuat dari pelaku kejahatan. Bahkan,. intimidasi juga dapat dilakukan oleh pejabat publik, yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang dalam proses peradilan.

Terkadang, proses peradilan tidak memberikan keputusan yang adil, bahkan tidak jarang proses peradilan tidak dapat dilaksanakan, karena tidak adanya saksi sebagai salah satu unsur dalam pembuktian. Terlebih lagi, baik saksi dan atau korban maupun keluarga mereka dapat mengalami berbagai bentuk kerugian akibat intimidasi, baik secara material maupun secara psikis. Kondisi tersebut, akhirnya akan bermuara kepada hilangnya respeksitas masyarakat terhadap penegakkan hukum, khususnya terhadap sistem peradilan. Akibatnya, dengan mudah bisa kita tebak, bahwa peradilan akan semakin kehilangan legitimasi sosial, sebagai tempat mencari keadilan, bahkan berimbas kepada terdegradasinya kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegakkan hukum lainnya yang menjadi bagian sistem peradilan kita, yakni Kejaksaan dan Kepolisian. Kalau kondisi ini terus berkembang, maka mengimbas kepada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang tidak dapat menyajikan keadilan bagi rakyatnya. Padahal, dengan jaminan perlindungan hukum dan

ARSIP D

PR RI

- 11 -

keamanan, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui.

Pimpinan Sidang, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, para Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Kami Muliakan.

Deskripsi faktual dan ideal tentang kondisi kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia yang dipaparkan di atas, mendorong Fraksi Partai Golkar untuk mengambil peran aktif dalam pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Karban, demi membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berkeadaban. Karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, Fraksi Partai Golkar menyetujui seluruh hasil Pembahasan RUU ini untuk kemudian Rancangan tersebut dibawa ke Pembahasan Tingkat 11/Pengambilan Keputusan di Sidang Paripurna, agar rancangan ini segera dapat disahkan sebagai Undang-undang.

Pada Kesempatan yang mulia ini, Fraksi Partai Golkar memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota Dewan yang tergabung dalam Komisi Ill DPR RI, yang telah membahas Undang-undang Usul lnisiatif Anggota Sadan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan tekun, sehingga melahirkan sebuah Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Demikian pula, Fraksi kami memberikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, yang secara ajeg mengikuti pembahasan ini sampai dengan selesainya Rancangan ini.

Demikian pendapat Fraksi Partai Golkar, semoga bermanfaat dan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya dalam perjuangan kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 13 Juli 2006

PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN PERWAKILAN.RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA Wakil Ketua

KETUA RAPAT: Kepada fraksi PDIP dipersilahkan:

ASIAH SALEKAN. BA Wakil Sekretaris

F-PDIP (DR. YASONNA H. LAOL Y, SH., M.Sc) :

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP RUU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Disampaikan oleh : DR. YASONNA H. LAOL Y, SH, M.Sc Nomor Anggota : A- 300

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Om Swatiastu.

Merdeka

ARSIP D

PR RI

Yang Terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua, Yang Terhormat Anggota Komisi Ill DPR RI, Yang Terhormat Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya, Hadirin yang kami muliakan.

- 12 -

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan berkah, rahmat dan karunianya, kepada kita bersama segenap masyarakat Bangsa Indonesia, terlebih lagi bagi kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat bertemu dan melaksanakan tugasa dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi atas RUU Perlindungan Saksi dan Karban.

Kehadiran saksi dan korban, dalam proses peradilan merupakan bagian yang sangat penting khususnya terhadap kasus-kasus yang tergolong kejahatan berat serta melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kehadiran saksi dan korban, selain diperlukan untuk melaporkan adanya suatu tindakan kriminal, juga diperlukan dalam rangka pemberian kesaksian untuk mengungkap suatu tindak pidana di.depan sidang pengadilan.

Bagi sistem hukum di Indonesia kehadiran UU ini sangat dinanti-nantikan. Sejarah peradilan selama ini telah membuktikan bahwa banyak korban dan/atau saksi yang memberikan laporan atau keterangan adanya tindak pidana tertentu mendapat ancaman atau intimidasi untuk tidak membt;ri kesaksian atau melaporkan suatu tindak pidana. Bahkan tidak jarang terjadi, mereka yang melaporkan adanya tindak pidana justru di proses secara hukum dan mendapatkan hukuman penjara, sedang pihak yang dilaporkan tidak diproses secara hukum.

Kondisi demikian ini tentunya sangat merugikan saksi atau korban, serta menutup kemungkinan untuk terungkapnya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, termasuk pelapor suatu tindak pidana sangat diperlukan khususnya untuk kasus-kasus korupsi, terorisme, pencucian uang (money Laundering), dan kasus-kasus extra ordinary crimes lainnya.

Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus, Menteri Hukum dan HAM Yang Kami Hormati. Berdasarkan paparan di atas, Fraksi POI Perjuangan menyetujui RUU ini

untuk dibicarakan dalam proses selanjutnya, untuk kemudian disetujui untuk disahkan menjadi UU. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal panting yang merupakan catatan fraksi PDIP, yang merupakan substansi penting dalam RUU ini. Substansi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Berkaitan dengan tindak pidana tertentu, yang melibatkan kekuasaan

seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat, perlindungan saksi dan korban harus benar-benar menjadi perhatian sehingga saksi dan/atau korban tidak menjadi korban kembali, yang diakibatkan dari proses ini (secondary victims).

2. Perumusan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 RUU merupakan penegasan terkait dengan kualitas saksi. Adan ya perbedaan antara saksi, yang menyaksikan adanya tindak pidana serta · saksi yang terlibat dalam tindak pidana, merupakan penegasan perlindungan terhadap saksi, korban, dan pelapor. Dengan adanya rumusan ini maka tidak ada keraguan dan ketakutan bagi seseorang untuk memberikan kesaksian terhadap suatu kasus tertentu.

3. Mengingat pentingnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban yang memiliki peranan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana dan menyeret pelakunya di depan hukum, maka lembaga ini harus segera dibentuk. Ketidakjelasan pembentukan lembaga-lembaga, yang selama ini terjadi, jangan sampai menular kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban.

ARSIP D

PR RI

r

- 13 -

4. Kami menyarankan untuk konstitusi dan sinkronisasi pasal 5 ayat(2) dan pasal 28, maka dalam penjelasan pasal 28 perlu dicantumkan bahwa perjanjian perlindungan dapat diberikan pada saksi dan korban pada tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situsi yang sangat membahayakan jiwa raga~

Kita berharap, dengan disahkan RUU ini masyarpkat akan lebih berani tampil memberi kesaksian di depan aparat hukum dan pengadilan guna mengungkap suatu tindak pidana dan/atau melaporkan suatu tindak pidana agar diusut oleh aparat penegak hukum.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi POI Perjuangan atas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Karban. Kami tetap bersedia membahas materi-materi yang perlu mendapatkan perhatian, untuk lebih disempurnakan lagi. Pada kesempatan ini Fraksi POI Perjuangan DPR RI mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan, Anggota Pansus serta Menteri Hukum dan HAM, yang bersarpa-sama telah berjuang membahas RUU ini. Semoga UU ini dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan tujuan serta fungsi yang diemban.

Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh. Juru Bicara, (DR. YOSANNA H. LAOL Y, SH, M.Sc)

KETUA RAPAT: Kepada fraksi PPP dipersilahkan:

F-PPP (DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI} :

PENDAPAT AKHIR MINI

.r

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP RUU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Disampaik~n oleh : DRS. H: AHMAD KURDI MOEKRI Nomor Anggota : A- 29

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh, Saudara Pimpinan dan Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati, Prof. Buyung dan dan Anggota Komisi Ill yang kami hormati, Mohon maaf kami dari F-PPP belum bisa menyampaikan secara tertulis,

dan yang ditugasi berhalangan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota panja dan pemerintah sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang cukup maksimal, mudah-mudahan dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

RUU ini sebagai tahap pertama dan akan menambah satu lagi khasanah kelengkapan republik yang berdasar Pancasila dan terwujudnya negara yang demokratis, yang tujuan akhirnya terwujudnya rakyat yang makmur bagi seluruh rakyat Indonesia atau dengan kata lain Baldatun Toyibatun Warafun Gofur.

Bagi kami PPP tentu pada malam hari ini secara resmi kami dapat menyetujui apa yang sudah dihasilkan oleh Panja ini, dan insya Allah masih ada satu tahapan lagi nanti di pembahasan Tingkat 11 dimana fraksi kami juga akan turut berpartisipasi, saya kira atas nama Fraksi Persatuan itu saja yang bisa kami sampaikan. Dengan bertawakal kepada Allah sementara kami dapat menerima rancangan ini yang sudah diserahkan oleh Panja untuk disyahkan sebagai Rancangan yang disepakati dalam Tahap I (satu) ini.

Demikian, Wabillahi Taufik wal Hidayah, Wassalamu alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

ARSIP D

PR RI

~ I

- 14 -

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Kurdi Moekri, selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat

F-PD (FX. SOEKARNO, SH) : Terima kasih Saudara Pimpinan Pimpinan Komisi Ill Yang Terhormat, Bapak dan lbu Anggota Komisi Ill DPR RI, baik yang didalam ruangan

Panja RUU Tentang Perlindungan Saksi dan Karban serta yang lain, serta Bapak Menteri Hukum dan HAM RI yang mewakili Presiden dalam hal ini

beserta para pejabat yang menyertainya. Kami akan menyampaikan :

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Disampaikan oleh : FX. Soekarno, SH. Nomor Anggota : A - 104

Yth. Saudara Pimpinan Komisi Ill DPR RI, Yth. Saudara Anggota DPR RI Komisi Ill,

.r

Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM RI yang mewakili Pemerintah/ Presiden

Assalamu'alaikum Wr. Wb Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan

dan hidayah-Nya kita semua bisa menghadiri Rapat Kerja antara Komisi Ill dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mewakili Presiden saat ini dengan keadaan sehat wal'afiat, dalam rangka membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban.

Berkenaan dengan itu, perkenankan kami Fraksi Partai Demokrat ingin menyampaikan Pendapat Mini Fraksi atas pembahasan dalam Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban, sebagai berikut : 1. Keberhasilan suatu proses peradilan pida.na sangat tergantung pada alat

bukti yang berhasil dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya yang berkenaan dengan saksi dan/atau korban. Tidak sedikit kasus yang kandas di tengah jalan karena ketiadaan saksi dan/atau korban untuk menopang tugas aparat penegak hukum, polisi dan jaksa. Dengan demikian, jelaslah bahwa keberadaan saksi dan/atau korban merupakan suatu elemen yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Namun demikian, ternyata peran saksi dan/atau korban dalam proses peradilan sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum.

2. Persoalan yang utama adalah banyaknya saksi dan/atau korban yang tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi, termasuk korban · dan atau pelapor, bahkan seringkali mengalami intimidasi atau ancaman baik secara fisik maupun mental. Bahkan tidak sedikit saksi pada akhirnya terkena tuntutan hukum menjadi tersangka atau terpidana atas kesaksian atau laporan yang diberikannya.

3. Ketiadaan saksi atau korban untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan terutama untuk kasus-kasus seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, kejahatan terorganisasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

ARSIP D

PR RI

'

'

- 15 -

4. Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata hanya mengatur terbatas pada perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa saja, dan tidak diatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan/atau korban ataupun pelapor. .

5. Sehubungan dengan itu Panja Komisi 111 yang terdiri dari anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat bersama-sama dengan segenap Fraksi yang lain serta Pemerintah telah berhasil membahas dan merumuskan Rancangan Undang-. Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban sebagai jawaban atas ketiadaan undang-undang yang menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Fraksi Partai Demokrat "menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada untuk menjadi undang­undang".

Demikian pendapat Fraksi Partai Demokrat, semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua agar dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan dengan sebaik­baiknya.

Sekian dan terima kasih Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

.r

Jakarta, 13 Juli 2006

PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI

KETUA, SEKRETARIS,

SYARIEF HASAN, SE, MM, MBA DRS. H. SUTAN BHATOEGANA, MM

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Soekarno, berikut dari Fraksi Partai Amanat Nasional

F-PAN (ARBAB PAPROEKA, SH) : Terima kasih Pimpinan.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban

Yth. Bapak Pimpinan Komisi Ill DPR RI Yth. Bapak dan lbuibu anggota DPR RI Yth. Bapak Menteri Hukum dan HAM RI selaku wakil Pemerintah beserta

jajarannya. Bapak, ibu, dan hadirin sekalian Assalamu'alaikum Wr. WB. Selamat Malam dan Salam Sejahtera untuk kita semua Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Kuasa, karena hanya atas perkenan dan ridho-Nya, pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka

ARSIP D

PR RI

- 16 -

melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban.

Sidang Dewan Yang Kami Hormati Fraksi Partai Amanat nasional menaymabut baik atas komitmen dan kerja

keras dari seluruh fraksi-fraksi di DPR RI dan Pemerintah dalam membahas dan merumuskan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban. Kamitmen dan kerja keras ini tentunya dimaksudkan untuk menghasilkan suatu produk hukum yang dapat mendukung tegaknya keadilan dan kebenaran di dalam peradilan.

Sidang Dewan Yang Kami Hormati Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak reformasi bergulir, semua

komponen bangsa telah berkomitmen untuk mewujudkan supremasi hukum. Berbagai instrument hukum telah diperbaharui dan beberapa institusi baru telah dibentuk, dengan satu tujuan agar supremasi hukum segera terwujud guna mendukung proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu instrument yang terkait dengan penegakan hukum adalah adanya jaminan agar proses peradilan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan para pihak yang terkait dapat memeberikan keterangan atau mengungkapkan data sebagaimana · mestinya tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak lain. .r

Fraksi Amanat Nasional menegaskan bahwa keberhasilan suatu proses peradilan sangat tergantung pada alat bukti di depan pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Keberadaan saksi merupakan elemen yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Tanpa kehadiran saksi mata atau saksi korban yang bisa menajdi kunci terungkapnya persoalan yang sebenarnya, hakim akan menghadapi kesulitan untuk memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, karena terbatasnya informasi yang dimiliki.

Oleh karenanya, keberadaan Undang-undang tentang Perlindungan saksi dan Korban menjadi sangat penting dalam penegakan hukum dan merupakan bagian yang integral dari proses peradilan.

Sidang Dewan Yang Kami H9rmati Perkenankan Fraksi Amanat Nasional menyampaikan beberapa catatan

atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban.

Pertama, bahwa proses memberikan perlindungan saksi dan korban harus dilakukan secara proporsional sehingga tidak akan memutuskan hubungan antara saksi dan korban dengan kehidupan sosialnya.

Hal ini penting untuk diperhatikan agar seorang saksi dapat memberikan penjelasan sebagaimana mestinya dan tidak menempatkan saksi dan korban pada wilayah kehidupan yang kaku atau tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan kebenaran yang sebenar-benarnya.

Kedua, bahwa perlindungan saksi dan·korban harus ditempatkan sebagai suatu kebijakan yang otomatis diberikan oleh aparat penegak hukum dan tidak boleh ditempatkan sebagai sesuatu yang voluntary, kecuali ada permintaan yang bersangkutan.

Ketiga, bahwa efektifitas pelaksanaan Udnang-Udnang tentang Perlindungan Saksi dan Karban memerlukan langkah-langkah strategis dari Pemerintah berupa pembentukan Lembaga Perlindungan saksi, penerbitan peraturan pelaksana, dan penyediaan alokasi dana yang cukup untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.

Sidang Dewan Yang kami Hormati Kami berpendapat proses pembahasan Rancangan Undarig-Undang

tentang Perlindungan Saksi dan Karban sudah cukup optimal, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui untuk diajukan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna guna mendapatkan persetujuan.

ARSIP D

PR RI

~· r

•,

- 17 -

Akhirnya, kami atas nama Fraksi Amanat Nasional mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 1. Pimpinan Komisi Ill, dan Pimpinan Panja yang telah memimpin persidangan

denganpenuh kesabaran, toleransi, dan bijak sehingga pembahasan ini dapat berjalan tertib dan lancar.

2. Seluruh Fraksi yang telah berpartisipasi dalam pembahasan dengan penuh enerjik, kreatif, dan dinamis. ·

3. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya selaku wakil Pemerintah yang sangat kooperatif dan demokratis dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

4. Seluruh staf Sekretariat Komisi Ill, yang sudah tentu mempunyai andil besar dalam melancarkan jalannya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat nasional, atas perhatiannnya diucapkan banyak terima kasih. Billahittaufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 13 Juli 2006 Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional .r

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Arbab Paproeka, SH.

KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Arbab, selaku juru bicara dari Fraksi Partai Amanat

Nasional, selanjutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa.

F-KB (PROF. DR. MOH. MAHFUD MD) : Saudara Menteri Kehakiman dan saudara pejabat dari Departemen

Hukum dan HAM. Saudara Ketua Komisi. Saya dititipi kata akhir atau pandangan mini fraksi-fraksi tapi ini tebal, oleh

karena itu saya resume, tidak lebih dari tiga menit tapi maksimal lima menit, seperti digariskan oleh ketua.

Saudara, Rancangan Undang-undang ini semula digagas, karena menyadari bahwa upaya memberantas KKN itu sering barang gagalnya dan salah satu penyebab dari gagalnya pemberantasan KKN dan penegakan hukum atas KKN pelanggaran KKN itu karena banyak diterangai saksi-saksi dan pelapor tidak berani berbicara sebenar-benarnya. Kemudian pemikirab tersebut berkembang mungkin ini juga terjadi pada tindak pidana-tindak pidana yang lain. Mengapa itu terja.di karena sistem peradilan di Indonesia selama ini lebih banyak melindungi terdakwa. Sistim peradilan kita lebih banyak berorientasi pada sistim peradilan the oriented Continental yang sistim peradilannya cenderung lebih berpusat adpusatorial sistem.

Menyambut gembira dan ingin segera menyampaikan persetujuannya agar RUU ini diajukan ke Paripurna untuk nantinya disahkan dengan catatan sebagai berikut : fraksi kebangkitan bangsa berharap agar undang-undang ini bisa berlaku efektif sebab selama ini banyak sekali undang-undang yang kita buat untuk menyelesaikan berbagai kasus yang muncul di depan kita ternyata tidak efektif, banyak diantaranya yang hanya menjadi undang-undang eksperimen yang kemudian gagal, contohnya dulu kita memperjuangkan penyatuan pembinaan hakim di bawah Mahkamah Agung, maksudnya biar hakim itu bebas tidak di interfensi oleh kekuatan lain dan bisa memutus dengan adil, tapi sesudah kita membuat undang-undang no.35 hakim disatukan di bawah Mahkamah Agung yang terjadi di situ adalah meningkatnya kebebasan untuk semain berkorupsi juga dikalangan hakim. lni eksperimen yang ternyata juga tidak berhasil, kita juga dulu menghapuskan lembaga recall terhadap lembaga perwakilan dari pusat sampai ke

ARSIP D

PR RI

\

- 18 -

daerah, maksudnya agar wakil rakyat itu berani untuk menyatakan dan mengemukakan aspirasi rakyat tapi lagi-lagi ini gagal karena ternyata setelah tidak ada recall banyak sekali anggota lembaga perwakilan rakyat yang ditengarai melakukan pelanggaran-pelanggaran moral, hukum dan sebagainya dengan alasan dia tidak bisa direcall untuk berbuat apapun. Oulu kita menyerahkan otonomi daerah kepada DPRD tetapi kemudian dikomersilkan oleh anggota DPRD untuk berkolusi dengan kepala daerah lalu kita mengubah lagi sekarang pilkada langsung, sesudah ada pilkada langsung anggota DPRD tidak lagi menentukan siapa calon kepala daerah giliran sekarang ditengarai bahwa justeru pimpinan partai yang banyak menjual rekomendasi-rekomendasi kepada pimpinan daearah.

Hadirin, saya ingin mengatakan dengan memberi contoh itu mudah­mudahan undang-undang ini nanti efektif, tidak lagi bernilai eksperimen yang lalu akan dieksperimen lagi-dieksperimen lagi karena sebenarnya kita itu punya modal yaitu bekal di dalam pengalaman sejarah kita bahwa di masa lalu kita itu pernah bisa menegakkan hukum dengan baik, saya kemarin mengkonfirmasi dimana ... bang Buyung di Yogyakarta di konvensi kampus di UGM, ya tahun 50-an kita bisa, jadi kita jangan percaya bahwa KKN, korupsi dan sebagainya itu adalah budaya kita, itu bukan, kuncinya dalah integritas, integritas para pemimpin dan keberanian kita untuk menegakkan hukum. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Partai Kebangkitan Bangsa dengap ini menyetujui agar RUU ini diajuka pada sidang Paripurna DPR berikutnya untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Wabillaahittaufik walhidayah wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih Professor Mahfud, berikutnya dari Fraksi Partai Keadilan

sejahtera, saya persailakan pak Kiyai Haji Abdul Azis .

FPKS (ABDUL AZIS ARBI) : Terima kasih, bismillahirrohmanirrohim, · pandangan akhir mini fraksi partai

keadilan sejahtera terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, dibacakan oleti K.H. Abdul Azis Arbi nomor anggota A-283. Yang kami hormati pimpinan dan anggota panja komisi Ill Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menteri hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya, para tamu undangan dan rekan-rekan wartawan. Assalaamu'alaikum Wr.Wb.Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menunaikan satu tugas kenegaraan dalam fungsi legislasi yaitu dengan menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan sakisi dan korban. .

Sebelum memberikan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban ijinlanlah kami untuk memberikan ulasan pemikiran secara singkat. Pimpinan dan anggota panja yang kami hormati, para undangan yang berbahagia, pertama-tama kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan saksi dan Karban ini terutama kepada pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya sebagai mitra Dewan Perwakilan Rakyat, tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada beberapa lembaga swadaya masysarakat dan juga para pakar hukum pidana yang telah memberikan masukan kepada panja komisi Ill, pemikiran progresifnya, pengalaman praktek hukum di lapangan dan juga semangat yang tinggi dalam mengungkap tindak pidana dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia, keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi.

ARSIP D

PR RI

- 19 -

Banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum padahal keberadaan saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana, keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum, kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak diselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu, dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu han~s diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya, dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut kepada penegak hukum untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, hadirnya urydang-undang tentang perlindungan saksi dan korban beserta dengan lembaga perlindungan saksi dan korban akan sangat memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada saksi dan korban untuk dapat memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan sehingga keberanian dari saksi dan korban yang lurus untuk memberikan keterangan yang benar dan lurus pula sangat diharapkan guna membantu mengugnkapkan tindak pidana yang telah dilakukan. Perlindungan keamanan terhadap saksi dan korban dalam rancangan undang-undang ini tidak hanya ditujuka kepada pribadinya akan tetapi juga diberikan kepada keluarga, harta bend a serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya, para saksi atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas perstujuann hakim dapat memberikan kesaksian tanpa - menghadiri langsung di pengadilan dan kesaksiannya dapat diberikan secara tertulis atau dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang, perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi, korban dan pelapor juga sangat tegas yaitu dengan tidak dapat dituntutnya mereka secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya sejak tahap penyelidikan sampai pemeriksaan di persidangan, kecuali mereka yang memberikan keterangan tidak dengan i'tikad baik.

Pimpinan yang kami hormati, dengan memperhatikan beberapa alasan mendasar di atas maka fraksi partai keadilan sejahtera menyetujui rancangan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban untuk dibawa ke sidang Paripurna agar disahkan menjadi undang-undang. Ke depan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban menjadi undang-undang maka landasan hukum dan pemberantasan tindak pidana terutama korupsi nyaris lengkap sudah, sekarang tinggal menanti keseriusan dan keberanian dari para saksi, korban dan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana guna menemukan kebenaran hukum dan keadilan sejati, fraksi kami mendesak kepada pemerintah dalam waktu satu tahun ke depan agar segera memproses pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan amanat undang-undang ini agar saksi dan korban yang merasa terancam dapat segera mendapatkan perlindugnan hukum dan keamanan.

Demikian pandangan akhir mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan saksi dan Karban ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya dari semua pihak kami ucapkan

ARSIP D

PR RI

I

I

~

l

- 20 -

banayak terima kasih. Billaahittaufik walhidayah Wassalaamu'alaikum Wr. Wb. Jakarta, 17 Juli 2006, atas nama pimpinan faraksi partai keadila sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua poksi Agus Poernomo, ditandatangani.

KETUA RAPAT: Terima kasih pak K.H. Abdul Azis Arbi, juru bicara PKS, berikutnya Fraksi

Bintang Pelopor Demokrasi.

FBPD (H. NUR SYAMSI NURLAN, SH): Terima kasih pimpinan, pendapat akhir mini fraksi bintang pelopor

demokrasi terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, disampaikan oleh H.Nur Syamsi Nurlan, SH anggota no.A-03. Assalaamu'alaikum Wr. Wb. Pimpinan sidang dan para anggota komisi Ill DPR-RI yang kami hormati, saudara menteri hukum dan HAM dan jajaran yang terhormat. Perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur dan puja serta puji kehadirat Allah SWf. Yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan amanah rakyat. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi nabi dan

.r

rasul setelah beliau. Sehubungan dengan telah selesainya pembahasan pada tingkat pertama antara pihak DPR dengan pemerintah dalam pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Karban perkenankanlah kami menyampaikan pendapat akhir mini fraksi bintang pelopor demokrasi sebagai barikut :

Proses peradilan pidana sangat bergantung kepada alat bukti yang berhasil diungkap oleh penegak hukum, dalam proses persidangan banyak kasus yang gagal disebabkan ketiadaan saksi dan korban yang. mau mendukung tugas penegak hukum. Oleh karena itu keberadaan saksi dan korban merupakan suatu unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana, keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan para penegak hukum, banyak kasus yang tidak terungkap dengan tuntas dan tidak terselesakan disebabkan oleh karena saksi dan korban takut untuk memberikan kesaksian kepada aparat penegak hukum karena mendapat ancaman. Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus, kitab undang-undang acara pidana hanya mengatur perlindungan sebatas pada tersangka dan terdakwa saja dari berbagai kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu sudah saatnya perihal perlindungan saksi dan korban diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Pimpinan, sebelum kami mengakhiri ee ... pendapat akhir mini ini ada juga catatan setelah kami baca draft akhir panja yang diserahkan ketika masuk ke ruangan sidang ini ee ... catatan yang pertama memang sifatnya redaksional, yaitu pasal 38 halaman 11 baris ke 2 ee ... atau bantuan koma sebagaimana, ini karena setelah koma harusnya huruf kecil gitu, itu yang pertama, kemudian yang kedua dalam penjelasan halaman 3 pasal 5 ayat 1 huruf k, saksi dan korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, saya usulkan tambah atau, aparat yang berwenang perlu mendapat bantuan biaya dari negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi dengan berserah diri kepada Allah SWT. Dan dengan diawali ucapan Bismillaahirrohmaanirrohim menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan saksi dan Karban ini dapat dilanjutkan pada pembahsan tingkat kedua dalam sidang paripurna DPR-RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Semoga Allah SWT. meridhoi amal ibadah kita berbakti kepada nusa dan bangsa, melindungi tumpa darah Indonesia, mensejahterakan kehidupan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut serta secara aktif melaksanakan misi perdamaian dunia, billahittaufik walhidayah wassalaamu'alaikum Wr. Wb. Fraksi

ARSIP D

PR RI

t

- 21 -

Bintang Pelopor Demokrasi DPR-RI, juru bicara H. Nur Syamsi Nurlan,SH, anggota no. A-03.

KETUA RAPAT: Terima kasih bapak H. Nur Syamsi Nurlan juru bicara dari Fraksi

Bintang ... eh .. maaf Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi. Terhadap catatan tadi, yang pertama redaksional otomatis dibetulkan pak

karena memang huruf kecil s, yang kedua soal huruf k itu memang kata-kata aparat yang berwenang itu sudah didrop tadi malam, sudah didrop tapi mungkin tercetak lagi, mengikuti lagi dia, iya, jadi dengan otomatis dibetulkan pak.

Baik berikutnya juru bicara dari Fraksi Partai Bintang Reformasi.

FPBR ( ANHAR, SE ) : Terima kasih pimpinan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Fraksi Partai Bintang Reformasi. Pendapat mini Faksi Partai bintang Reformasi tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban, juru bicara Anhar, SE no. Anggota A-285.

Yang terhormat pimpinan panja, yang terhormat bapak menteri beserta jajarannya.

Assalaamu'alaikum Wr Wb. Salam sejahtera bagi -~ita semua, pertama­tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bersama dapat menghadiri rapat kerja pada malam hari ini dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita sebagai anggota dewan. Agenda yang kita bahas pada rapat kerja ini adalah untuk mendengarkan pendapat mini fraksi mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. RUU yang dinantikan kehadirannya oleh bangsa ini sebagian dar_i upaya untuk mendorong proses penegakkan hukum dan pencapaian keadilan bagi korban.

Pimpinan, anggota dan saudara menteri yang saya hormati. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Karban merupakan amanah dari ketetapan MPR no. 8 tahun 2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan· korupsi, kolusi dan nepotisme. Rancangan Undang-Undang ini diharapkan tidak hanya untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat juga tindak pidana narkotika, psikotropika, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dari pengalaman selama ini situasi yang paling ringan yang dihadapi oleh para saksi yang mencoba untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan kepada aparat penegak hukum, para saksi tersebut malah sering dituntut balik dengan tuntutan pencemaran nama baik sehingga para saksi menjadi korban dari informasi atau bukti yang mereka sampaikan.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban diharapkan dapat memberikan hak atas status hukum dari para saksi dan korban tersebut, pemberian hak atas status hukum bukan berarti bahwa seseorang tidak dapat dijadikan tersangka atau terdakwa tetapi lebih ke arah pemberian posisi pada saksi yang mengungkapkan suatu tindak pidana agar tidak menjadi korban atas kesaksiannya tersebut.

Pimpinan dan anggota pansus, panja dan saudara menteri yang saya hormati, fraksi kami berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang ini setelah mengalami pembahasan yang mendalam telah memberikan definisi yang saksi yang cukup luas, jika rumusan saksi dalarn KUHAP dimulai dari tahap penyidikan, dalam Rancangan Undang-Undang ini sudah dianggap sebagai saksi mulai dari tahap penyidikan, tetapi seyogyanya selain saksi dan keluarga saksi, yang berhak mendapat perlindungan juga pihak-pihak lain yang meskipun tidak memiliki

ARSIP D

PR RI

I

~

l

- 22 -

hubungan kaluarga dengan saksi tetapi ada ikatan atau hubungan dengan saksi yang mungkin juga membutuhkan perlindungan.'·

Tentang perlindungan saksi dan korban dalam ,, RUU ini · pengertian perlindungan bukan hanya menyangkut perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan psikologis tetapi terhadap mencakup hak-hak perlindungan yang lebih luas, tentang lembaga perlindungan saksi dan korban fraksi kami berpendapat bahwa lembaga ini dari segi kedudukan dan keanggotaan serta tanggung jawab, tugas dan kewenangannya cukuplah luas.

Berdasarkan hal di atas Fraksi Partai Bintang Reformasi DPR-RI menerima has ii.

Berdasarkan hal di atas Fraksi Partai Bintang Reformasi DPR-RI menerima hasil kerja panja Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan Saksi dan Karban untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna.

Demikianlah semoga Allah SWT. senantiasa meridhoi amal ibadah kita dan melimpahkan rahmatnya yang tiada terbatas. Billaahittaufik walhidayah wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fraksi Partai Bintang Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Diah Devawati Ande, sekretaris, Buszah Zarnubi, ketua.

KETUA RAPAT: ~·

Terima kasih, satu-satunya juru bicara dari Fraksi Bintang Reformasi di komisi Ill maksudnya, karena memang sendirian, bapak Anhar. Berikutnya yang terakhir juru bicara sendirian juga dari Fraksi Damai Sejahtera, saya persilakan.

FPDS (St. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE.MM): Terima kasih pimpinan, pendapat akhir mini Fraksi Partai Damai Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia terhadap Rancangan undang­Undang Perlindungan Saksi dan Karban. Disampaikan oleh Sintua Jansen Hutasoit no.anggota A-410. Salam damai sejahtera, salom.

Yang terhormat pimpinan panja, yang terhormat menteri hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya, anggota panja yang saya hormati, peserta rapat panja yang terhormat. -

Mengawali pendapat akhir fraksi kami di tingkat rapat panitia kerja ini taburlah dengan menyampaikan puji dan syukur kehadirat tuhan yang maha kuasa atas kasih dan karunianya sehingga kita berkesempatan memasuki bagian akhir dari persidangan panitia kerja membahas dan menyempurnakan rencana undang­undang perlindungan saksi dan korban. Menyesuaikan dengan mekanisme dan tahapan rapat kali ini yakni mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi mengenai rencana undang-undang perlindugnan saksi dan korban

Maka perkenankan Fraksi Partai Damai sejahtera DPR-RI setelah melalui pendalaman dan penelaahan terhadap rencana undang-undang tersebut serta persoalan yang terkait menyampaikan pandangan-pandangan sebagai barikut : 1. secara umum rancangan undang-undang tersebut merupkan kontribusi yang

sangat penting dalam penataan sistem hukum dan perundangan kita terutama dengan belum rapi dan komprehensifnya perhatian dan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, aksentuasi justeru terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak korban dan saksi relatif belum terjabarkan secara baik termasuk perlindungan saksi dan korban bahkan pengaturan terhadap saksi hingga saat ini masih terpisah-pisah dalam undang-undang pengadilan HAM, undang-undang pencucian uang, undang-undang korupsi, undang-undang tentang terorisme dan seterusnya dan relatif belum menyentuh substansi utama dan menyeluruh mengenai saksi dan perlindungannya.Kondisi inilah yang membuat banyak saksi kunci merasa kurang nyaman dan kurang aman dalam bersaksi karena bahkan para saksi dan korban bisa berbalik menjadi terdakwa dalam proses peradilan selanjutnya

ARSIP D

PR RI

- 23 -

2. KUHAP nampaknya memang lebih memperlakukan saksi hanya sebatas bagian dari alat bukti dan karena itu masih belum banyak memeberi perhatian terhadap saksi sebagai pihak yang perlu dan harus dilindungi dalamm memberi kesaksian, apalagi menghadapi persoalan-persoalan atau kasus yang relatif berat seperti tindak pidana korupsi yang melibatkan petinggi atau pejabat negara, kasus terorisme atau pelanggaran HAM berat serta kejahatan terorganisasi. Demikian juga dengan korban, relatif belum menyentuh persoalan perlindungannya dan bahkan juga pemberiaan hak-haknya. Hal~-hal mendasar semacam inilah yang penting dan yang kemudian sudah muai diatur dan ditata dalam rencana undang-undang perlindungan saksi dan korban dan karena itu merupakan sebuah langkah maju dalam elaborasi sistem hukum kita di era reformasi ini menjadi penting dan mendasar karena dengan diundangkannya rencana undang-undang ini maka kita memiliki kesempatan untuk membongkar kasus-kasus berat semisal kajahatan atau pelanggaran HAM berat maupun kasus-kasus korupsi.

3. Rumusan perlindungan dan hak-hak saksi dan korban yang dirumuskan dalam rencana undang-undang ini termasuk klasifikasi dan definisi keluarga dari saksi dan korban sudah cukup mampu menjawab lemahnya aspek tersebut di dalam sistem peradilan sebelumnya. Bukan hanya hak mendapat pelindungan bahkan hak rehabilitasi, bantuan medis dan psikososal serta ~.ompensasi maupun restitusi sudah diatur secara baik. Pimpinan panja dan peserta rapat yang kami hormati.

4. Langkah maju lain yang penting dan signifikan adalah adanya lembaga perlindungan saksi dan korban. Lembaga yang disebutkan lembaga mandiri dan nantinya dibiayai oleh APBN ini memiliki tugas, peran · dan fungsi yang nantinya menjamin hak dan perlindungan saksi dan korban. Semua langkah maju yang konkrit bahwa lembaga mandiri ini adalah sebuah lembaga yang baru dengan tugasnya yang spesifik dan keanggotaannya yang mencakup tenaga profesional yang handal dibidangnya. Argumentasi lembaga mendiri juga terkait dengan masih parsialnya penanganan hak asasi, ulangi. .. penanganan hak saksi dan korban selama ini dan daharapkan lebih mampu menangani saksi dan korban kasus..:kasus pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran yang dilakukan negara ( state Violence ).

5. Fraksi PDS dengan besar hati menyambut dan menyetujui secara umum rencana undang-undang ini sebagai usul inisiatif DPR-RI maka kehadiran rencana undang-undang yang nantinya menjadi undang-undang ini akan menjadi kontribusi signifikan dalam sistem dan mekanisme peradilan kita. Beberapa hal yang masih perlu dielaborasi masih mungkin untuk dilakukan tetapi secara substansial rencana undang-undang ini sudah sangat memadai lengkap dengan penjelasannya.

Pimpinan panja dan peserta rapat yang kami hormati, atas dasar pemikiran dan pendapat tersebut di atas maka Fraksi Partai Damai Sejahtara DPR-RI sekali lagi menyatakan dan menegaskan persetujuan atas rancangan undang-undang perlindungan saksi dan korban ini. Deng an demikian ..... demikian pendapat dan sikap Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR-RI ini kami sampaikan, semoga tuhan yang maha kuasa senantiasa memberkahi kita semua. Damai negeriku sejahtera bangsaku. Jakarta 13 Juli 2006. Pimpinan Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR-RI. Wakil ketua Karel Kadong, Wakil Sekretaris John Toisuta.

T erima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih bapak Ors. Jansen Hutasoit, juru bicara dari Fraksi partai

Damai Sejahtera mengakhiri pandangan farksi-draksi malam ini.Sebelum saya berikan kepada pemerintah eh ... maaf, ee ... sebelum kikta setujui ini ada beberapa catatan yang ee ... tadi sudah disampaikan oleh farksi-fraksi yang sekaligus merupakan catatan perbaikan terhadap Rancangan Undang-Undang ini. Namun

ARSIP D

PR RI

I I I

I

~

- 24 -

demikian ada beberapa hal yang secara substansi itu agak mengganggu, saya mohon ditayangkan pasal 28 tadi yang dinyatakan oleh Fraksi POI Perjuangan dan juga Professor Mahfud. Bisa tolong dipancarkan pasal 28, harusnya di situ ee ... tidak menyebutkan tindak pidananya tetapi perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan korban yaitu tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 diberikan dengan mempertimbangkan, karena pasal 5 ayat 2 menyebutkan, kalau ini sudah dibaca saya suruh tayangkan pasal 5 ayat 2.

Ayat 2 langsung dengan pertimbangan. Untuk memperkuat ini saya persilakan membuka pasal 5 ayat 2 dan penjelasannya.

"hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada saksi dan atau korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK".

Pasal 28 itu LPSK memberi bantuan berdasarkan syarat-syarat itu. Penjelasan Pasal 5 ayat 2 tolong di buka.

Pasal 5 ayat (2) : "yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain: tindak

pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan seterusnya. Kalau misalnya tidak disebut itu, maka terkonci di pasal 28 tadi hanya tindak pidana ini saja; Padahal yang kita maksudkan itu adalah tindak pidana tertentu itu ~ntara lain ini. Bisa clear kan pak.

F-KB (PROF. Dr. MOH. MAHFUD MD) : Kalau ada kata antara lain apa bisa disebut kasus tertentu, apa tertentu

pakai antara lain atau sudah fix.

KETUA RAPAT: Pakai mik b~, sesuai penjelasan tadi malam.

PEMERINTAH (AHLI BAHASA): Terima kasih. Di dalam tertentu masih ·mungkin ada bagian-bagiannya, kalau itu

disepakaikan kata antara lain. ltu contoh dari kasus tertentu.

KETUA RAPAT: Jadi untuk ini kita ketok dahulu ya?

KETOK PALU (1X)

Kemudian, di dalam pasal 10 tadi. Pasal 10 ayat 1 : Saksi Karban dan Pelapor, tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana

maupun perdata atas sebelum kesaksian tambah laporannya. Laporan dulu bari saksi karena itu kaitannya dengan hak saksi, korban, pelapor itu tadi. Bisa di clear? Pemerintah? Ya ibu silakan.

F-PAN (HJ. AZLAINI AGUS, SH., MH): Laporan dan kesaksian itu yang mana lebih tepat dan atau dan atau.

KETUA RAPAT: Ahli bahasa.

PEMERINTAH (AHLI BAHASA): lni laporan dan kesaksian berarti ada dua perbuatan. Kalau misal hanya

satu hanya kesaksian saja tidak boleh atau laporan saja tidak boleh. Kalau misal laporan saja sudah masuk, maka kesaksian korna

ARSIP D

PR RI

-· - --- -------------

- 25 -

KETUA RAPAT: Sudah clear, pemerintah? Saya ketok.

KETOK PALU (1X)

Bapak/lbu sekalian yang saya hormati, selesai sudah tadi pandangan mini fraksi-fraksi untuk meneguhkan kembali persetujuan kita, dengan ini saya meminta persetujuan pada rapat baik pemerintah maupun DPR, sekali lagi apakah Rancangan Undang-Undang ini tentang Perlindungan Saksi. Apakah wakil pemerintah dan fraksi, setuju untuk disampaikan di dalam keputusan tingkat dua pada Paripurna dan menandatangani Rancangan Undang-Undang ini. Karena setuju saya ketok.

KETOK PALU (1X)

Berikutnya sebelum kita mendengar sambutan pemerintah, maka didahului dengan penandatangan draft Rancangan Undang-Undang yang ditanda tangani oleh wakil fraksi-fraksi, pemerintah dan pimpinan komisi. Saya persilahkan naskahnya di persiapkan di depan. Saya persi_l.ahkan fraksi-fraksi dan pimpinan komisi dan pak menteri untuk menyaksikan di depan setelah itu kita tanda tangan.

(Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi Ill dan Pemerintah menandatangani)

Baik, bapak ibu sekalian, setelah kita melakukan · paraf dan penandatangan terhadap naskah RUU sebagai persetujuan yang sudah diberikan tadi. Berikutnya adalah Sambutan Pemerintah, saya persilakan.

PEMERINTAH (MENTERI HUKUM DAN HAM R.I):: Assalamu'alaikum Wr. Wb. ~

Salam Sejahtera bagi kita semua Pimpinan, ibu-ibu bapak-bapak anggota Komisi Ill DPR RI yang terhormat Tim ahli dan hadiri yang berbahagia Alhamdullilah, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kita baru saja mendengar

Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi atas penyelesaian pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pembicaraan Tingkat I dan menyaksikan pembubuhan paraf persetujuan pada naskah RUU tersebut untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II. Masyarakat sudah lama menunggu lahirnya RUU tentang Perlindungan Saksi dan Karban. Keberadaan undang-undang ini sangat penting sebagai bagian dari upaya kita untuk memperkuat landasan hukum bagi perlindungan saksi dan korban yang sangat penting perannya dalam suatu proses peradilan pidana. Selama ini memang perlindungan saksi dan korban belum diatur secara khusus dalam undang-undang, padahal keterangan saksi dan korban adalah satu elemen yang menentukan dalam suatu praises peradilan pidana.

Pimpinan dan para hadirin yang terhormat, Pada saat yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan mengucapkan

terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi Ill DPR RI atas segala keuletan dan kesabaran dan kearifan yang dilandasi semangat yang tinggi untuk dapat merampungkan pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Karban. Pada kesempatan ini, ijinkan kami menyampaikan beberapa substansi penting dalam RUU ini.

ARSIP D

PR RI

I

r

~

t

- 26 -

1. RUU ini mengatur secara komprehensif ·perlindungan serta hak saksi dan korban, lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban, tata cara pemberian perlindungan.

2. Dalam RUU secara tegas diberikan jaminan agar saksi, korban dan pelapor berani memberikan keterangan yang sebenarnya dalam proses peradifan pidana tanpa mengalami ancaman atau tuntutan hukum atas keterangan atau laporan yang diberikannya atas tindak pidana yang tefah terjadi dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Namun bagi saksi, korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik, seperti memberikan keterangan palsu, sumpah palsu dan permufakatan jahat, maka mereka tetap dapat dituntut secara hukum baik pidana · maupun perdata.Dengan diaturnya perlindungan saksi dan korban secara komprehensif, termasuk pelapor dalam suatu undang-undang tersendiri, diharapkan kedepan, para saksi, korban dan palapor secara bebas berani untuk memberikan keterangan yang sebenarnya pada setiap proses peradilan pidana dalam rangka menentukan kebenaran materiil atas terjadinya suatu tindak pidana.

Bapak Pimpinan, ibu-ibu bapak-bapak Anggorta Dewan yang terhormat, Pada akhirnya kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik

hasil pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi c;Jan Karban pada Pembicaraan Tingkat I untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna Dewan guna mengambil keputusan.

Atas segala perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi Ill DPR RI kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih kepada Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan

HAM. Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Kerja Komisi Ill dengan Menteri Hukum dan HAM untuk penyelesaian tugas konstitusi kita yaitu Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Perlindungan Saksi dan Karban yang selanjutnya akan dibawa pada Pembicaraan Tingkat II Pengmabilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI yang telah kita jadwalkan pada tanggal 18 yang akan datang. Terima kasih, rapat saya nyatakan ditutup. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

(KETOK PALU 1 KALI)

RAPAT DITUTUP PUKUL 21. 50

Jakarta, 13 Juli 2006

Juliasih. SH NIP. 210001322

ARSIP D

PR RI