BAB IV

HASIL PENELITIAN

Penggunaan senjata api oleh aparat polri saat ini tak lagi sesuai dengan

fungsinya dan tak jarang aparat yang memilikinya menggunakan senjata api

semena-mena dengan sikap arogan yang memicu ketidaktenangan masyarakat.1

Penyalahgunaan senjata api oleh aparat dapat dibedakan dalam dua hal

yaitu penyalahgunaan senjata api dalam tugas dan penyalahgunaan senjata api non

tugas.2

Penyalahgunaan senjata api dalam tugas misalnya penembakan terhadap

warga sipil karena salah sasaran mengejar penjahat, atau pada saat operasi latihan.

Sedangkan penyalahgunaan senjata api non tugas misalnya seperti:

a. Bunuh diri,

b. Membunuh atau menembak orang lain,

c. Memain-mainkan senjata api dengan cara menembakkan ke udara

yang dapat meresahkan masyarakat sekaligus dapat mencelakai

masyarakat,

d. Menggunakan senjata api untuk menakut-nakuti orang lain dengan

maksud untuk dapat melakukan satu aksi kejahatan,

e. Menggunakan senjata api untuk kejahatan seperi mencuri atau

merampok.

1 www.google.penggunaansenjataapi.html 2 Ibid

Data Catatan Personel Polda Gorontalo Dan Jajaran Periode 2012

NO IDENTITAS

PELANGGAR REFERENSI URAIAN

1 MOHAMAD

RIZKI ISLAMI

MALIKI

BRIPTU/8304113

5 BA SAT

LANTAS

POLRES

GORONTALO

POLDA

GORONTALO

Laporan Polisi

Nomor :

LP/01/I/2012/Y

anduan Sie

Propam tanggal

28 januari 2012

Anggota Tersebut Pada Saat

Menjabat Sebagai Ba Sat

Lantas Polres Gorontalo Polda

Gorontalodi duga melakuka

pelanggaran displin yakni

penyalhagunaan senjata api

dengan cara secara sengaja

membuang tembakan

sebanyak 1 kali berua peluru

tajam mengarah ke atas tanpa

alas an yang jelas

2 RANTO

TAMMU

BRIPTU /

87110696 BA

DIT INTELKAM

POLDA

GORONTALO

Laporan Polisi

Nomor :

LP/02/2012/Ya

nduan tanggal

30 Januari

2012

Anggota tersebut pada saat

menjabat sebagai Ba Dit

Intelkam Polda Gorontalo

diduga melakukan pelanggaran

disiplin yakni telah melakukan

penodongan dengan senjata

api perhadap masyarakat

masing masing a.n Sdr.

MULIADI DODA dan Sdr.

WARDI DATAU.

3 RIDWAN

USMAN

BRIGADIR /

82030148

BA SAT

RESKRIM

POLRES

LIMBOTO

POLDA

GORONTALO

Laporan Polini

Nomor : LP

/15/III/2012/Ya

nduan tanggal

18 Maret 2012

Anggota Tersebut Pada Saat

Menjabat Ba Sat Reskrim

Polres Lipboto Polda

Gorontalo Diduga Melakukan

Pelanggarandisiplin Yakni

Terlibat Kesalahpahaman

Dengan Salah Seorang

Anggota Kodem 13/04

Gorontalo a.n LETDA INF

ROY BUMULO di depan

pintu masuk hotel Quality

pada sekitar pukul 04.30 wita

sehingga menyebabkan

perdebatan antara keduanya,

insiden tersebut berkahir

dengan rusaknya mobil milik

LETDA INF ROY BUMULO

dikarenakan terkena peluru

senjata api yang tidak dikenal

pelakunya

4 FADLI I.

SULEMAN

BRIPDA /

87110521

BA BIDKUM

POLDA

GORONTALO

Laporan Polisi

Nomor : LP/

27/VI/2012/

Yanduan

tanggal 8 Juni

2012

Anggota tersebut pada saat

menjabat Ba Bidkum Polda

Gorontalo di duga melakukan

pelanggaran disiplin yakni

telah menyalahgunakan

penggunaan senjata api dinas

yang dipinjam pakaikan

dengan cara menodongkannya

kepada Sdr. RISKI NAKI lalu

menembakkannya ke udara

sebanyak 4 kali dengan alasan

tudak dalam rangka tugas

melainkan urusan pribadi yang

terjadi

Sumber : data di peroleh dari bidang profesi dan pengamanan polda gorontalo

Penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri tentunya di pengaruhi oleh

faktor-faktor tertentu dan oknum yang melakukan penyalahgunaan senjata api

tersebut di kenakan tindakan hukum disiplin dan pidana.

4.1 Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri

Senjata api diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas

khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka

upaya paksa. Namun dalam penggunaan senjata api yang dilakukan oleh

anggota Polri masih banyak penyalahgunaan yang dilakukan. Penyalahgunaan

penggunaan senjata api ini ada yang dilakukan dalam rangka melaksanakan

tugas dan ada yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan tugas3.

Salah satu kasus tentang penyalahgunaan senjata api yang dilakukan

oleh anggota yang tercatat dalam catatan pelanggaran personel Polda

3 Barker Thomas and Carter David, 1999, Penyimpangan Polisi (terjemahan Police Deviance), Jakarta, Cipta Manunggal.

Gorontalo dan jajaran periode tahun 2012 adalah Briptu Moh. Rizki islami

maliki pada saat menjabat sebagai Ba Sat Lantas Polres Gorontalo diduga

melakukan pelanggaran disiplin yakni penyalahgunaan senjata api dengan cara

sengaja membuang tembakan sebanyak 1 kali berupa peluru tajam mengarah

ke atas tanpa alasan yang jelas, kejadian ini terjadi pada tanggal 28 januari

2012.

Memang permasalahan-permasalahan penyalahgunaan senjata api oleh

anggota Polri masih banyak terjadinya. Penggunaan senjata api seperti halnya

makan buah simalakama bagi anggota Polri. Dimakan ayah meninggal, tidak

dimakan ibu meninggal. Seperti halnya senjata api oleh anggota Polri,

digunakan salah, tidak digunakan juga salah. Digunakan diperiksa provost,

tidak digunakan juga diperiksa provost. Senjata api dibagikan kepada anggota

banyak menimbulkan masalah seperti beberapa contoh kasus diatas, tidak

dibagikan kepada anggota juga salah karena anggota banyak yang meninggal

sia-sia seperti yang terjadi pada saat pengamanan unjuk rasa di Universitas

Cendrawasih Jayapura dan menjadi korban kejahatan dilapangan. Selain itu

anggota Polri juga sesuai fungsi, peran dan tugasnya tidak dapat membela dan

melindungi masyarakat dari kejahatan yang mengancam4.

Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri ada yang disebabkan

oleh faktor internal pribadi dari anggota itu sendiri maupun disebabkan dari

faktor ekternal anggota tersebut5.

4http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/10/09/buah-simalakama-senjata-api-bagi-anggota-

polri/ 5 Rahardjo Sadjipto, 1993, Polisi Pelaku dan Pemikir, Jakarta, PT Gramedia

4.1.1 Faktor Internal

Dari faktor internal pribadi sangat ditentukan oleh faktor Psykologi, faktor

Emosional dan kurang profesionalnya anggota polri6.

a. Faktor psykologi

Pengamat hukum dari Unair Surabaya I Wawan Titip Sulaksana

SH, menyatakan selain tes psikologi untuk mengetahui kadar emosi polisi

yang memegang pistol, otoritas kepolisian juga perlu melakukan tes fisik

atas anggotanya yang memegang pistol dan membawa ke rumah. Polisi

yang memegang pistol harus sehat secara psikis dan bugar secara fisik.

Langkah berkelanjutan perlu dilakukan terkait penggunaan senjata oleh

anggota polisi. Caranya dengan melakukan tes psikologi dan fisik secara

kontinyu setiap enam bulan sekali7.

Pengaruh senjata api terhadap prilaku dan psikologis bagi

pemegang senjata api sangat dapat dirasakan oleh aparat polri pada awal

masa dinas saat pertama kali memegang senjata api, kepercayaan diri

meningkat bahkan sampai pada tahap over convidence. Dari perasaan over

convidence ini timbul sikap-sikap arogansi, dimana di saat-saat yang tidak

tepat dan tidak mengharuskan penggunaan senjata api, senjata digunakan

untuk menunjukan kekuatan dan kekuasaan serta kewenangan. Dalam

istilah premannya, polisi yang baru pertama kali memegang senjata api ini

di sebut preman senggol bacok, dimana kalau ada yang menyenggol

6 Ibid ..,

7 Ibid..,

langsung dibacok. Hal ini secara alami terjadi karena kurangnya

pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki karena memang selama

pendidikan hanya diajarkan cara menembak tepat dan benar, tanpa

diajarkan secara mendalam kapan dan situasi apa senjata boleh digunakan.

Tentu ini dirasakan oleh sebagian besar anggota Polri pada awal

memegang senjata api8.

b. Faktor Emosional

Sebagai yang tersurat pada hukum Negara, polisi kita mempunyai

tugas pokok membimbing, mengayomi, melayani, dan menegakkan

hukum di masyarakat. Sebagai pembimbing, pengayom, dan pelyan tak

ubahnya polisi bagaikan seorang guru atau ulama. Ia harus memiliki

kesabaran, kebijakan dan kearifan yang prima.

Sedang sebagai penegak hukum Polisi di tuntut tegas, konsisten

dalam tindakan, dan etis dalam sikap. Itulah jati diri Polisi, karena

obyeknya adalah masyarakat, bangsa yang dihadapi, heterogen dan

kompleks. Kearifan Polisi harus lebih dari sekedar kearifan seorang guru

disekolah.

Kearifan seseorang berkolerasi sangat erat dengan kemampuannya

mengendalikan emosinya. Semakin tinggi kearifan seseorang akan

semakin tinggi pula kemampuannya dalam mengendalikan emosi

(stabilitas emosional). Polisi yang setiap hari dihadapkan pada tugas yang

8 Ibid ..,

tak menentu dan berhadapan langsung dengan masyarakat, sangat mutlak

memiliki kestabilan emosi yang baik9.

Menjadi Polisi perlu memiliki berbagai persyaratan dan kriteria.

Kriteria Polisi yang baik sekurang-kurangnya ada tiga antara lain,

memiliki kepribadian yang konsisten, tidak emosional, an berpendidikan

yang memadai. Kalau tiga kriteria tersebut tak terpenuhi dengan baik,

maka Polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik.

Menurut pemikiran Socrates yang juga dikembangkan Jhon L.

Sulivan menyimpulkan bahwa untuk memperoleh Polisi yang baik harus

dilakukan lima hal yaitu:

a. Dilakukan seleksi yang baik agar masukan (input) polisi adalah orang-

orang yang benar benar terpilih.

b. Dilakukan pendidikan yang baik agar di peroleh polisi-polisi yang

pintar dan berbudi luhur.

c. Dilatih dalam keseharian yang baik agar diperoleh polisi yang

terampil cekatan dan berpenampilan baik

d. Diperlengkapi secara baik agar dapat bertindak cepat, tepat, tangguh ,

adil dan benar.

e. Digaji yang memadai agar di peroleh polisi yang sejahtera dan tidak

mudah berbuat nyeleweng atau mempunyai sifat keberpihakan yang

dapat mengusik rasa keadilan dimasyarakat.

9 Kunanto.etika kepolisian.cipta manunggal.jakarta1997.hal : 55

Untuk menciptakan Polisi yang memiliki stablitas emosinal yang

baik memang harus dipersiapkan dengan matang. Ini tentunya diawali dari

penyaringan masuk menjadi calon Polisi (well motivated). Kemudian juga

selama dididik dalam lembaga pendidikan dan juga faktor sosial yuridis

ikut mempengaruhi emosional Polisi. Melihat perjalanan perkembangan

emosional Polisi selama ini paling tidak dihadapkan pada tiga dilema yang

perlu diperhatikan yakni pertama dilembaga pembentukan personil Polri,

masih sering terdengar hukuman main tempeleng dan main tendang

terhadap para siswa atau taruna Polri yang melakukan pelanggaran

disiplin. Ini akan ikut mempengaruhi pembentukan watak kelak, setelah

terjun dialapangan tugasnya. Kedua, dilema sosial masyarakat yang masih

sering belum tampak sadar akan hukum. Masih sering terdengar banyak

pelanggar hukum yang melawan petugas secara fisik maupun umpatan

kata-kata kotor terhadap Polisi. Ini juga akan mempengaruhi stablitas

emosional petugas. Ketiga, pihak pengadilan sendiri masih sering

menjatuhkan hukuman ringan terhadap masyarakat yang menghina

Polisi10

.

Berdasarkan kenyataan di lapangan terjadinya pelanggaran yang

dilakukan oleh Polisi dalam hal ini penyalahgunaaan senjata api faktor

yang paling dominan adalah di picu oleh faktor emosi yang tidak stabil

10

Ibid..,

dari aparat Polisi itu sendiri sehingga sangat rentan terjadinya pelanggaran

yaitu dalam hal penyalahgunaan senjata api11

.

c. Faktor Kurang Profesional

Secara institusional, profesional kepolisian dapat dilihat dan sangat

ditentukan dari beberapa indikator seperti: nilai dasar, sumber daya

manusia, training, manajemen, konsep operasi, struktur, akuntablitas, dan

tarnsparansi di tubuh institusi kepolisian.

Untuk mencapai Polisi yang profesional dan yang efektif di

perlukan Polisi yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat

menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaan serta lingkungan

yang dihadapinya. Pemolisian (Policing) adalah cara pelaksanaan tugas

polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan

maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan,

kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepoilisian, masyarakat

maupun dari berbagai organisasi lainnya .

Dalam rangka mencapai dan meningkatkan profesionalisme Polri

diperlukan dasar atau landasan ilmu pengetahuan, salah satunya adalah

ilmu kepolisian dalam rangka menghadapi tantangan dan upaya

penyelesaianya. Dan untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari

masyarakat dalam menciptakan dan menjaga kamtibmas dan tentunya

Polri dapat bertindak sebagai polisi yang netral, jujur, terbuka bersih dan

11

Ibid..,

berwibawa yang dicintai dan dihormati,dipercaya serta dibanggakan oleh

masyarakatnya. Dalam mengimplementasikan pemolisian ko muniti

(community policing) melalui Polmas dapat dibangun antara lain dengan

membangun kebudayaan organisasi Polri dalam birokrasi yang rasional.

Yang berbasis kinerja dan kompetensi yang fair antara lain dengan :

a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Polri tidak

dipercaya oleh masyarakatnya;

b. Membangun aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana serta

strategi-strategi yang diformalisasikan serta dibuat standarisai yang

jelas sehingga dapat mendukung sistem operasional yang efektif dan

dapat dijadikan pedoman bagi anggota kepolisian dalam

melaksanakan tugasnya serta dapat menghambat atau memperkecil

peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dan adanya etika

kerja;

c. Berorientasi pelayanan pada Customer. Dengan membangun forum

kemitraan polisi masyarakat sebagai wadah bagi polisi dan masyarakat

untuk menjalin dan membangun kemitraan;

d. Mengimplementasikan pemolisian komuniti (community policing)

melalui Polmas dengan konsisten, konsekuen dan berkesinambungan;

e. Menambah materi muatan Lokal yang diajarkan padaSPN (sekolah

Polisi Negara)

f. Mengacu prinsip-prinsip demokrasi (supremasi hukum, memberikan

jaminan dan perlindungan Hak Azasi Manusia, transparan,

akuntabilitas kepada publik, berorientasi pada peningkatan kualitas

hidup masyarakat). Dan adanya lembaga yang netral dan mandiri dan

sekaligus penasehat dan pendukung Polri dalam menciptakan dan

menjaga kamtibmas (komisi kepolisian).

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa faktor internal yang

menyebabkan penyalahgunaan oleh aparat polri adalah faktor kepribadian

anggota polri itu sendiri, oleh karena itu dalam pemenuhan prasyarat

kepemilikan senjata api yang harus di penuhi oleh anggota harus benar-

benar sesuai dengan standard utamanya dalam tes psikologi dan emosional

anggota.

4.1.2 Faktor Eksternal

faktor eksternal anggota biasanya disebabkan oleh faktor kurangnya

pengawasan terhadap aparat pemegang senjata api, disiplin yang tidak tegas, serta

situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota12

.

a. Kurangnya Pengawasan Terhadap Aparat Pemegang Senjata Api

Selain adanya pelatihan yang kurang memadai , bahwa kesenjangan

antara upaya Polri untuk menghilangkan tindakan kekerasan dan

penyalahgunaan senjata api di lingkungan operasional institusi Polri, juga

didorong sebagai akibat pengalaman empiric bahwa kekerasan dan

12

Ibid ..,

penyiksaan dalam operasi Kepolisian , apakah dalam menghadapi massa,

ataukah pengerebekan dan penangkapan tersangka diduga berbahaya, juga

ditentukan oleh pengendalian lapangan, Penggelaran pasukan ( personel

deployment) dalam waktu lama akan menimbulkan kejenuhan dan mungkin

juga tekanan psikologi ( stress) yang mudah memancing emosi petugas untuk

melakukan penganiayaan dan meyalah gunakan senpi.13

Pasal 14 ayat (1 dan 2 ) tentang pengawasan dan pengendalian

penggunaan senajata api seperti yang diatur dalam Perkap. 01 Tahun 2009.

setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan

menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan

kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan. setiap

anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib

memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.

Sanksi yang diterapkan kepada anggota Polri pelaku penyalahgunaan

senjata Polri tergantung dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit P3D.

Apabila perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, maka

sanksinya adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2003. Selanjutnya apabila tindakan tersebut dari hasil

pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit P3D dinyatakan sebagai pelanggaran

disiplin dan tindak pidana, maka selain diberikan sanksi disiplin juga

13

Chairuddin ismail, Drs,SH.,MH.,DR., Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri ( Kumpulan Naskah Bahan Ceramah ), PT Merlyn Lestari, Jakarta , 2009. Hal 155

dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Penjatuhan sanksi

disiplin14

b. Disiplin Atau Kebikajan Yang Tidak Tegas

Kebijakan reaktif pasca insiden penyalahgunaan senpi tidak

menimbulkan penjeraan kepada rekan sejawat lainnya, selain ketiadaan

akuntabilitas penghukuman yang memadai , kebijakan reaktif yang dilakukan

harus menunggu jatuhnya korban serta setelah citra Polri luntur. Kebijakan

proaktif mencegah penyimpangan belum menjadi agenda utama Polri untuk

meningkatkan dan memelihara kredibilitas penegak hukum yang ada di

masyarakat , dilihat dari belum adanya kebijakan yang khusus mengatur

tentang penggunaan NLW sebagai alat kelengkapan tugas sehari hari yang

harus digunakan setiap anggota Polri ketika turun kejalanan.

Manakala Polri tidak segera membangun kembali komitmen perubahan

kultural dengan melakukan akselerasi reformasi menuju terwujudnya kultur

polisi sipil yang antara lain bercirikan: protagonis, berorientasi pada

kepentingan masyarakat, bukan antagonis yang menjadi alat kekuasaan;

humanis, melalui internalisasi nilai-nilai HAM terhadap seluruh anggota Polri,

utamanya dalam memperhatikan hak-hak saksi, korban dan tersangka, baik

hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, maupun hak budaya;

demokratis, memperhatikan aspirasi rakyat dan dekat dengan warga

masyarakat; transparansi, membuka akses ke publik dan tidak menutup fakta;

14

Sentra HAM UI, Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri, Modul Pelatihan HAM bagi ANggota Brimon Polri, Jakarta , 2009.halaman 58.

akuntabel, mampu mempertanggungjawabkan semua tugas dan tindakannya,

baik kepada pemerintah, DPR, maupun kepada public, maka sampai kapanpun

Citra Polri akan selalu negative, Polisi bertindak dianggap melanggar HAM,

Polisi diam dianggap membiarkan kejahatan, termasuk bila Polisi menjadi

korban kejahatan akan dianggap cedera janji profesionalitas; bila membela diri

sendiri tidak mampu , bagaimana mau membela masyarakat.15

c. Situasi Dan Kondisi Yang Dihadapi Aparat Polri

Situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan

senjata api oleh aparat polri adalah ketika Polisi menghadapi perlawanan tidak

seimbang dari seseorang atau sekelompok orang saat berada di lapangan,

kondisi ini diperparah dengan provokasi massa dengan tindakan ataupun

ucapan yang bersifat menyerang pribadi petugas, maupun tindakan

melecehkan petugas , dengan mempertontonkan dan menyandera petugas

yang berhasil ditangkap kelompok massa

Situasi lain yang juga sering menjadi pemicu adanya tindak kekerasan

secara berlebihan dan penyalahgunaan senpi ketika terjadi konflik bernuansa

SARA maupun separatis, akibat tekanan psikologis , keterbatasan fasilitas dan

dukungan dalam operasional, jatuhnya korban jiwa dikalangan petugas

sendiri sebagai akibat serangan kelompok yang bertikai turut mendorong

adanya bentuk kekerasan dan penyalahgunaan senpi.

15

Chairuddin Ismail, Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri, Merlyn Press, Jakarta, 2011, hal.155.

Kedua kondisi diatas perlu mendapat perhatian, dalam mencegah

terjadinya penyalahgunaan senpi sebagai bentuk tindak kekerasan, penyiksaan

yang bertentangan dengan penghormatan terhadap HAM dan Konvensi anti

penyiksaan , dapatlah Polri menyusun rencana strategis secara proaktif

melakukan tindakan pencegahan dengan: membatasi masa tugas dan

frekuensi penugasan personil didaerah rawan dan Konflik bersenjata,

memberikan piranti lunak dan keras terkait upaya penegakkan hukum ,

pemeliharaan kemanan dan ketertiban , serta pelindungan, pengayoman dan

pelayanan masyarakat secara memadai baik kuantitas dan kualitas , peralatan

perlindungan lengkap dan sesuai kebutuhan tugas diikuti pelatihan dan

pembekalan piranti lunak terkait upaya mencegah penyalahgunaan senpi dan

tindak kekerasan berlebihan.16

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa faktor eksternal yang

mempengaruhi penyalahgunaan senjata api adalah pengawasan yang kurang

terhadap anggota pemegang senjata api dan kurang kurang tegasnya disiplin

yang di berlakukan terhadap anggota pelaku penyalahgunaan senjata api

sehingga tidak menimbulkan efek kehati-hatian anggota dalam penggunaan

senjata api.

16

http://megapolitan.kompas.com/read/2010/05/19/1750485/Ketiga.Polisi.Itu.Nyaris.Disandera, http://nasional.vivanews.com/news/read/183584-demonstran-ditahanmahasiswa-sandera-polisi

4.2 Penindakan Oleh Aparat Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api

Polisi sebagai aparat yang utamanya bertanggung jawab di bidang

keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu

dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah-ubah sejalan dengan

dinamika masyarakat itu sendiri17

.

Sebagai aparat negara pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,

maka Polisi harus selalu bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Berbagai macam program dan petunjuk teknis ( Juknis ) pun telah

dikeluarkan oleh polri dengan tujuan untuk membentuk sosok polri yang

humanis, berwibawa dan profesional18

.

Untuk itu dalam penanganan unjuk rasa, POLRI sudah menggunakan

istilah baru, bukan lagi dinamakan penanganan unjuk rasa tetapi menjadi

pelayanan unjuk rasa19.

Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran

prosedur dalam penggunaan senjata api terbagi menjadi dua yaitu

pertanggungjawaban secara administrative dan pertanggungjawaban secara

pidana bagi anggota Polri berlaku apabila di dalam penggunaan senjata api

oleh anggota Polri menimbulkan korban20

.

17

www.kramatmulya.wordpress.com//pertanggungjawabanpolri 18

Ibid.., 19

Ibid.., 20

Ibid..,

4.2.1 Pertanggungjawaban Secara Administratif oleh Anggota Polri

Pertanggungjawaban secara administratif bagi anggota Polri

diberlakukan apabila anggota Polri melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan internal kepolisian seperti

pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran terhadap

Peraturan Disiplin Polri yang penyelesaiannya pun melalui sidang internal

kepolisian21

.

Terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana tidak

diberlakukan lagi hukum militer, tetapi hukum sipil yang diadili

dalam pengadilan sipil.

Tindakan aparat kepolisian yang menggunakan senjata api

yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah memang itu

dilakukan atas perintah atasan atau atas inisiatif dari aparat polisi sendiri,

akan tetapi jikapun itu dilakukan atas inisiatif dari aparat polisi itu sendiri

harus dimitai juga pertanggungjawaban dari atasannya22

.

Seperti hal yang dikatakan sebelumnya bahwa tindakan

anggota kepolisian yang melakukan kekerasan dan senjata api yang

tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi

Manusia. Pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum berupa pemakaian senjata api yang tidak sesuai prosedur,

merusak integritas keseluruhan aparat penegak hukum 23

.

21

Sakidjo, Aruan S.H M.H dan Dr. Bambang Poernomo, S.H. 1988. Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodofikasi.Ghalia Indonesia : Jakarta Timur.hal :107

22 Ibid..,

23 Suparmin, 2012, Model Polisi Pendamai, Badan penerbit diponegoro, Semarang.hal : 124

Jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan

senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan

secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang

dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan (Pasal 49 ayat [2] huruf

a Perkapolri 8/2009).

Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat

laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut

berisi antara lain (Pasal 14 ayat [2] Perkapolri 1/2009):

a. Tanggal dan tempat kejadian;

b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka,

sehingga memerlukan tindakan kepolisian;

c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;

d. Rincian kekuatan yang digunakan;

e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;

f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan

tersebut.

Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban

hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan

hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan

yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan (Pasal 14 ayat [5]

huruf e dan f Perkapolri 1/2009).

Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung

jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan

kepolisian yang dilakukannya (Pasal 13 ayat [1] Perkapolri 1/2009). Oleh

karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api

oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain

karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannnya

secara perdata maupun secara pidana.

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam

Pasal 7, 8 dan 9 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota

Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Pasal 7 : Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ternyata

melakukan pelanggran disiplin anggota kepolisian Republik

Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau

hukuman disiplin.

Pasal 8 : (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau teguran fisik

(2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak mengahapus

kewenangan Ankum untuk menjatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 9 : Hukuman disiplin berupa :

a. Teguran tertulis

b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun

c. Penundaan kenaikan gaji berkala

d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun

e. Mutasi yang bersifat demosi

f. Pembebasan dari jabatan

g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 Hari

Bagi anggota Polri yang tidak terlibat kasus tindak pidana

selain diadili dalam lingkungan peradilan umum, tentu saja ada

penerapan sanksi yaitu pemberhentian dari dinas kesatuan Polri.

Mengenai Pemberhentian Dari Kesatuan dinas diatur dalam PP No. 1

Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Dalam PP No. 1 Tahun 2003 bab III diatur

mengenai pemberhentian tindak pidana dengan hormat pada Pasal 11 dan 12

ayat (1) sub a dan ayat (2) sebagai berikut :

Pasal 11: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

diberhentikan tidak dengan hormat apabila;

a. Melakukan tindak pidana

b. Melakukan pelanggaran

c. Meninggalkan tugas atau hal lain

Pasal 12: ayat 1 (satu) anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian

Republik Indonesia apabila:

Sub a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut

pertimbangan pejabat yang berwewenang tidak dapat

dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Anggota

Kepolisian Republik Indonesia

Ayat 2 (dua) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik

Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Mengenai sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik

Indonesia tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2003 pada

Pasal 15 sebagai berikut : anggota Polri yang diputus pidana penjara minimal

3 (tiga) bulan yang berkekuatan hukum tetap, dapat

direkomendasikan oleh Anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak

untuk dipertahankan sebagai anggota Polri.

4.2.2 Pertanggungjawaban pidana Oleh Anggota Polisi

Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan senjata api, baik sebagai

pemilik senjata api ataupun sebagai orang yang tidak memiliki senjata api itu

tetapi menyalahgunakannya akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan

bagaimana orang tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana yang terjadi.

maka harus dilihat lagi bagaimana seseorang bisa menyalahgunakan senjata

api tersebut. Dalam Pasal 56 KUHP :

Dihukum sebagai pembantu-pembantu didalam suatu kejahatan, yaitu :

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam

melakukan kejahatan tersebut.

2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-

sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan

tersebut.

Pembuat delik dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya

jika memiliki unsur kesalahan. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan,

jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat

dapat dicelanya karena, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan

masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan

karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.

Indonesia memiliki 2 (dua) buah Undang-undang yang walaupun

sudah berusia lanjut namun tetap berlaku secara efektif, salah satunya yaitu

Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api (Undang-

undang senjata Api).

Undang-undang ini merupakan satu-satunya Undang-undang yang

masih efektif diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan Senjata Api.

Dalam Undang-undang tersebut, secara tegas diatur unsur-unsur dari tindak

pidana penyalahgunaan Senjata Api di Indonesia, sebagaimana Pasal 1 ayat 1

Undang-undang Senjata Api yang menyatakan :

Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,

dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau

hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Sesuai ketentuan tersebut di atas, pelaku tindak pidana

penyalahgunaan Senjata Api dapat dipastikan akan dihadapkan dengan

ancaman sanksi/hukuman secara berjenjang sebagai berikut :

a. Hukuman Mati ; atau

b. Hukuman penjara seumur hidup ; atau Hukuman penjara maksimal 20

(dua puluh) tahun.

Jika dilihat dari ancaman sanksi minimal dalam Pasal 1 ayat 1

tersebut di atas yaitu penjara maksimal 20 tahun, diharapkan agar tidak aka

ada penyalahgunaan senjata api oleh masyrakat sipil maupun oleh aparat

polri.

Berdasarkan hal yang terurai diatas bahwa aparat polri yang

melakukan penyalahgunaan senjata api dan merugikan pihak lain karena tidak

mengikuti prosedur harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara

individu dan dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana berdasarkan

hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia yang pemutusan

pertanggungjwabannya dengan berdasar pada pertimbangan atas akibat yang

ditimbulkan adanya penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri tersebut.