Peraturan Menteri Negara LH 308 tahun 2005

KERANGKA ACUAN

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHANKUALA LANGSAKABUPATEN ACEH TIMURPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Tim Teknis AMDAL KhususRehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa dan Tsunami

Januari 2007

KUALA LANGSA LANGSA

Peraturan Menteri Negara LH 308 tahun 2005

KERANGKA ACUAN

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHANKUALA LANGSAKABUPATEN ACEH TIMURPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Tim Teknis AMDAL KhususRehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa dan Tsunami

Januari 2007

Tim Teknis AMDAL Khusus :

Dr. Ir. Imam Santosa, MS (Ketua)

Ir. Uktolsyea Hendrik, M.Sc (Sekretaris)

Ir. Drs. Johan Yunus, SE, M.Si (Anggota)

A u l i a, S.SiT. MT (Anggota)

Ir. Rosmayani (Anggota)

Estamina, S.Si. (Anggota)

Zulkifli A. Jalil, SH (Anggota)

DAFTAR ISI

Halaman

I. Pendahuluan.................................................................................. 1

II. Ringkasan Rencana Kegiatan.......................................................... 3

III. Proses AMDAL khusus .................................................................... 9

IV. Dokumen ANDAL, RKL dan RPL

Kegiatan Perbaikan Pelabuhan Kuala Langsa, Kabupaten Aceh Timur,

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam................................................. 10

V. Isu-isu utama ................................................................................ 12

VI. Lampiran 18

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 memuat pembentukanTim Teknis AMDAL Khusus untuk melaksanakan proses pelingkupan atau penyusunandokumen Kerangka Acuan ANDAL bagi setiap rencana kegiatan wajib AMDAL yang terkaitdengan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pasca bencana gempa bumi dantsunami. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah melalui Bapedalda Provinsi NADmembantu pembuatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005,pelaksanaan kegiatan ini harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL). Kegiatan tersebut diprakirakan berpotensi menimbulkan dampak terhadaplingkungan, sehingga perlu dirumuskan lingkup dan kedalaman studi Analisis DampakLingkungan (ANDAL) yang dilakukan melalui penyusunan Kerangka Acuan (KA) ANDAL agarstudi ANDAL dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dokumen KA-ANDAL ini disusundengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005dan panduan pelingkupan yang dikeluarkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Semoga Dokumen KA-ANDAL ini menjadi acuan bagi pemrakarsa dalam menyusundokumen ANDAL, RKL-RPL dan juga bermanfaat baik instansi yang berkepentingan maupunpihak-pihak lain.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telahmemberikan dukungan atas selesainya penyusunan dokumen Kerangka Acuan ini.

Banda Aceh, Januari 2007

Tim Teknis AMDAL Khusus

Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Kuala LangsaKabupaten Aceh Timur

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1I. Pendahuluan

Dalam rangka penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup untuk

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan

Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan melalui Peraturan

Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 308 Tahun 2005 maka dibentuk Tim Teknis

AMDAL Khusus untuk melaksanakan proses pelingkupan atau penyusunan dokumen

Kerangka Acuan ANDAL bagi setiap rencana kegiatan wajib AMDAL yang terkait dengan

pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pasca bencana gempa dan tsunami.

Di Provinsi NAD terdapat 10 Pelabuhan Laut/ Samudera baik dengan status

diusahakan maupun tidak diusahakan. Terdapat 5 (lima) Pelabuhan Laut yang

diusahakan (dikelola oleh PT. Pelindo-I) yaitu : di pantai Timur terdapat Pelabuhan

Bebas Sabang Sabang, Pelabuhan Malahayati Aceh Besar, Pelabuhan Krueng

Geukueh Lhokseumawe dan Pelabuhan Kuala Langsa Langsa. Sedangkan di pantai

barat hanya satu pelabuhan yang diusahakan oleh PT. Pelindo-I yaitu Pelabuhan Umum

Meulaboh Aceh Barat. Pelabuhan Laut yang tidak diusahakan (dikelola oleh

Adpel/Kanpel/Dephub) adalah Pelabuhan Calang, Pelabuhan Susoh, Pelabuhan

Tapaktuan, Pelabuhan Sinabang dan Pelabuhan Singkil. Pasca musibah gempa dan

tsunami terdapat beberapa pelabuhan laut yang mengalami kerusakan berat,

diantaranya adalah Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Calang, Pelabuhan Sinabang,

Pelabuhan Singkil.

Pelabuhan Kuala Langsa dibangun tahun 1987 termasuk pelabuhan dengan

status diusahakan, memiliki dermaga beton (75 x 15) m, kedalaman kolam pelabuhan

5 m LWS. Dermaganya mampu disandari oleh kapal dengan bobot mati 4.000 DWT.

Pasca tsunami pelabuhan Kuala Langsa relatif tidak mengalami kerusakan berarti. Masih

banyak fasilitas penunjang yang perlu dibenahi. Pelabuhan Kuala Langsa merupakan

pelabuhan Sungai, lokasinya terletak dimuara Sungai Langsa dan secara administratif

masuk dalam kawasan Pemerintahan Kota Langsa. Pelabuhan yang letaknya pada posisi

040 20 00 LU dan 980 08 00 BT ini merupakan salah satu pintu gerbang bagi

komoditi yang diangkut keluar maupun yang masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Timur

dan Pemerintahan Kota Langsa. Untuk mencapai Pelabuhan Kuala Langsa dari arah laut

dapat melalui alur Teluk Dalam dan alur antara Tanjung Langsa dengan Pulau Telaga

2Tujuh. Saat menempuh alur tersebut setiap kapal harus melalui suatu ambang dari arah

laut bebas dengan jarak yang bervariasi antara 5 7 Km dan kedalaman antara 6 M

LWS dari arah laut bebas.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Ka. Bapedalda Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam Nomor 090/196/2006 tanggal 20 Desember 2006, menugaskan Tim Teknis

untuk melakukan pelingkupan terhadap kegiatan perbaikan dan pembangunan

pelabuhan Kuala Langsa yang terdiri dari ahli yang berasal dari praktisi, akademisi,

birokrasi, ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup, ahli dari Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan Propinsi NAD dan ahli dari Bapedalda Kota Langsa. Adapun

tahapan pelingkupan yang telah dilakukan oleh Tim Teknis AMDAL Khusus adalah:

a Pengkajian terhadap rencana kegiatan.

b Penggalian informasi tambahan dari pemrakarsa baik dari Dinas Perhubungan

Provinsi NAD maupun kontraktor pelaksana (UNDP).

c Identifikasi dampak potensial (desk study) oleh masing-masing anggota Tim Teknis.

d Diskusi evaluasi dampak hipotetik.

e Pelaksanaan tinjauan lapangan.

f Verifikasi hasil tinjauan lapangan yang dipadankan dengan hasil evaluasi dampak

hipotetik.

g Penyusunan laporan pelingkupan menjadi dokumen Kerangka Acuan studi ANDAL

Proses pelingkupan ini dimulai dari tanggal 21 24 Desember 2006 dengan

melakukan peninjauan lapangan dan diskusi mendalam antar anggota tim. Dengan

demikian disimpulkan bahwa kegiatan Perbaikan dan Pembangunan pelabuhan Kuala

Langsa masuk dalam kategori kegiatan yang wajib dilengkapi dengan studi AMDAL.

Dasar penentuan tersebut adalah bahwa kegiatan Perbaikan dan Pembangunan

pelabuhan Kuala Langsa secara teknis besarannya masuk dalam kategori pembangunan

pelabuhan yang wajib dilengkapi AMDAL seperti tertuang dalam Peraturan Menteri

Negera Lingkungan Hidup Nomor 308 tahun 2005. Kegiatan yang wajib dilengkapi

dengan dokumen AMDAL untuk kegiatan pembangunan pelabuhan sesuai dengan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 tahun 2005 adalah sebagai

berikut :

3Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :

a Dermaga dengan konstruksi masif, panjang 200 m atau luas 6.000 m2

b Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang ,peti kemas, dll) luas 5 ha

c Single point mooring boey, untuk kapal 10.000 DWT

d Pengerukan (Capital dredging) volume 250.000 m3

e Reklamasi (pengurukan), luas 25 ha atau volume 5.000.000,- m3

f Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping), didarat volume 250.000 m3 atau

luas area dumping 5 ha; dilaut semua besaran.

Sedangkan rencana Perbaikan dan Pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa

secara teknis baik luas area, pengerukan (capital dredging), kegiatan penempatan hasil

keruk (dumping) masuk dalam kategori wajib AMDAL.

II. Ringkasan Rencana Kegiatan

Rencana Perbaikan dan Pembangunan pelabuhan Kuala Langsa - Kota Langsa

memiliki prospek yang cukup baik untuk perdagangan Luar Negeri karena didukung oleh

hiterlandnya yang kaya akan potensi ekspor non migas, diantaranya terdapat

perkebunan karet dan kelapa sawit terbesar bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

baik milik Swasta, maupun oleh Pemerintah dan masyarakat petani perkebunan. Selain

itu komoditi pertanian dan perikanan dari hinterlandnya masuk dalam jenis komoditi

yang diangkut melalui Pelabuhan Kuala Langsa.

Rencana pembangunan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa terletak di muara

sungai Langsa, lokasi berbatasan antara lain dengan Selat Malaka. Peta orientasi

kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.

Adapun lingkup pekerjaan pelabuhan yang akan dilaksanakan meliputi:

a Perluasan / penambahan Dermaga tiang pancang baja dengan panjang 75 m dan

lebar 20 m

b Perbaikan Pembangunan jalan akses ke pelabuhan.

c Memperbaiki Fender dan Bollard normal

d Area pelabuhan seluas 15 ha

4Gambar 1. Peta orientasi lokasi pelabuhan Kuala Langsa, NAD

e Memperbaiki dan menambah navigation light ke pelabuhan

f Memperbaiki dan membangun 3 (tiga) Gudang Transit /Penyimpanan

g Membangun jalan internal pelabuhan dan tempat parkir.

h Membangun terminal penumpang.

i Membangun jembatan timbang.

j Membangun dermaga kapal cepat, dermaga ferry dan dermaga ferry ro-ro.

Lokasi Pelabuhan

5k Membangun dan memperbaiki Tangki hasil Pertanian, dengan 5 (lima) tangki yang

mampu menampung 5000 ton CPO. Pemipaan, pompa, kran dan lainnya untuk

sistem bongkar muat kapal juga mempunyai kapasitas 5000 DWT

l Memperbaiki dan membangun Gudang penyimpanan normal dan sementara

m Memperbaiki dan membangun Kantor Pelabuhan, Kantor Keamanan dan Kantor Bea

Cukai

n Membangun Bangunan untuk generator

o Membangun Penerangan keamanan pelabuhan serta Pagar Keamanan termasuk

Sistem Keamanannya.

Perencanaan kapal yang dipersyaratkan sebagai Pelabuhan Komersial adalah

untuk memenuhi persyaratan yang digunakan oleh berbagai Kapal Pengangkut muatan

dengan karakteristik sebagai berikut:

a Mampu menampung kapal berkapasitas 5000 DWT

b Dengan Panjang Kapal keseluruhan 160 m dan 24 m beam dan 9 m Draft kapal

(sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Kasatker Perhubungan Laut BRR

menyebutkan bahwa Kedalaman alur pelayaran hanya 5 m); jadi seyogianya perlu

dilakukan pengerukan untuk mencapai kedalaman 9 meter dialur pelayaran yang

akan dilalui kapal dengan kapasitas 5000 DWT.

Lahan yang diperlukan untuk perbaikan pelabuhan Kuala Langsa adalah lahan

pelabuhan lama dengan luas 15 ha. Secara jelas rencana kegiatan dapat dilihat pada

site plan pada Gambar 2.

Dari hasil pemantauan dan diskusi dengan pemrakarsa didapat beberapa keterangan

mengenai kegiatan pembangunan kembali Pelabuhan Laut Kuala Langsa adalah sebagai

berikut:

1) Perbaikan dan pembangunan gedung pelabuhan serta sistem bangunan

lainnya

Pembangunan kembali Pelabuhan Kuala Langsa yang segera dilaksanakan hanya

mencakup kawasan seluas 15 ha. Kawasan jalan akses dari arah daratan ke pintu

masuk pelabuhan tidak termasuk dalam kegiatan yang segera dilaksanakan.

Jalan permanen yang ada harus segera diperbaiki dan dibangun pada lahan

pelabuhan yang sah dengan struktur yang stabil dan perlindungan yang memadai.

Tanpa jalan akses permanen serta sistem jalan di pelabuhan yang ada termasuk:

6Persyaratan Kepelabuhanan sebagai persyaratan-persyaratan Fasilitas

Dasar Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang, maka fungsi

Pelabuhan Kuala Langsa sulit untuk memenuhi persyaratan pelabuhan Komersial

yang sedang direncanakan.

2) Survei batimetri (kedalaman laut) untuk memetakan kawasan perairan.

Pada saat Kerangka Acuan ini disusun, tidak terdapat peta batimetri (kedalaman

laut) yang akurat. Tim UNDP akan melaksanakan survei batimetri yang akurat

dengan pelaksana bersertifikasi. Peta batimetri yang akurat diperlukan antara lain

untuk menentukan kedalaman untuk memenuhi kedalaman draft kapal sebesar

9 m ( sedangkan yang ada sekarang hanya 5 m ).

Gambar 2. Lay out rencana pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa menjadi pelabuhan regionalterpadu dengan didukung oleh kawasan pengembangan industri di sekitarnya.

73) Pengerukan kolam pelabuhan.

Dalam dokumen yang ada kedalaman kolam pelabuhan direncanakan sampai

sedalam Draft Kapal 9 m yang dapat ditentukan dengan ketinggian CD diatas

LWS ( CD = chart datum = elevasi acuan untuk koordinat vertikal, yang diambil

sama dengan elevasi muka air terendah, sesuai penjelasan Tim UNDP).

Dalam dokumen UNDP (2006) panjang Dermaga dengan Tiiang pancang baja

dengan panjang 75 m dan lebar 20 meter; yaitu yang direncanakan sesuai dengan

kedalaman Draft kapal sebesar 9 m.

4) Pengerukan alur pelayaran untuk penyeberangan

Pengerukan alur pelayaran dilaksanakan termasuk sebagai prasarana bagi

Pelabuhan Penyeberangan sekitar Perairan Pelabuhan yang mengelilingi sisi dalam

Pelabuhan Kuala Langsa yang dikeruk sampai kedalaman Draft Kapal 9,0 meter.

Material kerukan dari pembukaan alur akses pelayaran Penyeberangan ini akan

digunakan untuk mereklamasi sebagian kawasan darat pelabuhan.

5) Jalan akses ke pelabuhan.

Jalan akses sementara ke Pelabuhan perlu segera diperbaiki, termasuk sistem jalan

di Area Pelabuhan Kuala Langsa yang ada untuk memberikan peluang yang ada

Pelabuhan Komersial yang direncanakan dan mengkoordiinir Potensi Sumberdaya

alam yang ada, yang akan diekspor ke Luar Negeri. Perlu diperhatikan dalam hal

ini, keterkaitannya dengan Hutan Mangrove disekitar area pelabuhan Kuala

Langsa yang berada dalam status Area Konservasi yang perlu dipertahankan

secara Berkelanjutan atau Sustainable Development.

5) Pembangunan Sarana Prasarana

Pembangunan Sarana prasarana seperti yang telah disebutkan diatas berupa

Fasilitas Dasar Pokok, Fungsional dan Penunjang Kepelabuhanan Kuala

Langsa perlu dipenuhi, yang merupakan persyaratan Kepelabuhanan, seperti:

Lampu Suar dan Pengarah ke Pelabuhan; Gudang, Kantor Pelabuhan, Keamanan,

Bea Cukai serta persyaratan lainnya yang layak ada di Pelabuhan Komersial.

87) Perbaikan Dermaga Ro-Ro.

Pada saat ini Dermaga Ro-ro perlu diperbaiki dan agar berfungsi normal perlu

disesuaikan dengan persysratan yang ada sebagaimana dapat dilihat dalam

persyaratannya sebagai Dermaga RO-RO.

8) Pembangunan dan Perbaikan Dermaga Ferry atau Penyeberangan

Dermaga Ferry atau Penyeberangan memerlukan berthing dolphin. Berthing

dolphin perlu disesuaikan dengan persyaratan yang ada yang selayaknya ada.pada

Ferry agar dapat berfungsi melayani kapal-kapal.

9) Reklamasi

Reklamasi sebagian kawasan darat memanfaatkan material hasil kerukan dari

pembukaan alur masuk.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Pengerukan alur pelayaran untuk

memenuhi Draft kapal 9 m , ada kawasan darat pelabuhan yang perlu direklamasi

dengan memanfaatkan bahan hasil kerukan dari pendalaman alur akses pelayaran.

10) Pembangunan sarana prasarana penunjang lainnya

Pelabuhan Kuala Langsa dapat memberikan pelayanan paripurna jika prasarana

penunjangnyanya dibangun. Prasarana penunjang mencakup lahan parkir (dipilah

sesuai jenis kendaraan), drainase kawasan, pintu masuk pelabuhan, jembatan

timbang, sarana Ibadah, Koperasi karyawan dan lain-lain.

9III. Proses AMDAL khusus

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa kegiatan perbaikan dan pembangunan

Pelabuhan Kuala Langsa wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL maka mekanisme

proses AMDAL yang digunakan adalah AMDAL khusus yang hanya berlaku di Provinsi

NAD dan Pulau Nias sesuai dengan Peraturan Menteri LH 308/2005. Secara singkat,

proses AMDAL dengan mekanisme khusus ini dapat dilihat pada skema dibawah ini:

Gambar 3. Skema proses AMDAL yang akan dilakukan untuk kegiatan perbaikan pelabuhanKuala Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Untuk memudahkan pemahaman proses ini agar melihat isi dari Peraturan Menteri LH

308/2005 dan dibandingkan dengan proses AMDAL konvensional yang berlaku di tempat

lain di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL).

Proses penapisan melalui daftarkegiatan wajib AMDAL

Proposal kegiatan dari pemrakarsadan pengumuman

AMDAL disyaratkan AMDAL tidak diperlukan

Penyusunan UpayaPengelolaan dan Pemantauan

lingkungan (UKL-UPL)

Penyusunan Kerangka Acuan (KAANDAL) oleh Tim Teknis danPembahasan KA ANDAL oleh

Komisi & Pemrakarsa

Penyusunan dokumen ANDAL, RKLdan RPL oleh Pemrakarsa

Penilaian ANDAL, RKL danRPL oleh Komisi

Persetujuan olehGubernur

Perijinan

10

IV. Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Perbaikan Pelabuhan

Kuala Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang akan dihasilkan harus mengacu pada

dokumen pelingkupan (Kerangka Acuan) ini. Seperti layaknya dokumen AMDAL maka

dalam penyusunan dokumen ANDAL, RKL-RPL harus dilengkapi dengan suatu ringkasan

yang yang dapat dibaca dan dipahami oleh berbagai kalangan baik oleh pengelola

lapangan maupun masyarakat luas.

Dokumen ANDAL secara mendasar harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan khusus dilaksanakannya rencana

kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Uraian tentang kesesuaian rencana kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa

NAD dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Langsa, kebijakan

pembangunan pelabuhan dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

3. Deskripsi kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa yang berisi rencana usaha

dan/atau kegiatan yang diusulkan;

4. Kondisi rona lingkungan awal di wilayah studi, dalam hal ini adalah rona setelah

tsunami dan dibandingkan dengan rona sebelum tsunami;

5. Kajian dampak lingkungan akibat kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa NAD

ryang mencakup seluruh isu penting dan dampak hipotetik yang tercantum di dalam

Bab IV dari dokumen KA ini;

6. Arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Dokumen RKL memuat upaya-upaya dan rencana-rencana untuk menghindarkan atau

mengurangi dampak, mengelola dampak dan mengendalikan dampak yang mungkin

terjadi. DokumenRKL harus memuat beberapa hal sebagi berikut:

1. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang diprakirakan mengalami

perubahan mendasar menurut hasil ANDAL;

2. Sumber dampak yang telah dikaji pada dokumen ANDAL;

3. Tolok ukur dampak untuk mengukur perubahan komponen lingkungan hidup;

4. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan tolok ukur kinerja pengelolaan

lingkungan dampak lingkungan hidup;

5. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup;

11

6. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup;

7. Biaya pengelolaan lingkungan hidup;

8. Institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen RPL harus mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipantau;

2. Sumber dampak;

3. Parameter lingkungan hidup yang dipantau;

4. Tujuan pemantauan lingkungan hidup;

5. Metode pemantauan lingkungan hidup;

6. Jangka waktu dan frekwensi pemantauan;

7. Lokasi pemantauan lingkungan hidup;

8. Biaya pemantauan lingkungan hidup;

9. Institusi yang bertanggung jawab dalam pemantauan lingkungan hidup.

Penggunaan sumber-sumber data dan informasi yang sahih didalam penyusunan

ANDAL, RKL-RPL baik dari penelitian langsung (data primer) ataupun data sekunder

(literatur, penelitian lain, hasil konsultasi masyarkat dan stakeholder lain) haruslah

sesuai dengan kaidah penulisan dan referensi yang benar.

Ketika penilaian (judgment) atau pendapat para ahli digunakan dalam melakukan

penilaian pada saat penyusunan dokumen ANDAL, RKL RPL, haruslah menyebutkan

secara jelas dan alasan dasar pembenaran sebagai suatu hasil penilaian ahli. Kualifikasi

dan pengalaman para ahli juga harus disampaikan. Jika ulasan terhadap suatu isu

dampak memerlukan penelitian dan perhitungan yang bersifat teknis (misalnya untuk

pengukuran arus laut, pendangkalan alur pelayaran, kepadatan lalu lintas laut dan

darat, pengelolaan limbah cair dan padat), hal ini diharapkan didampingi dengan

pertimbangan profesional untuk memverifikasi kesimpulan dan rekomendasi yang

diberikan.

Sebagai tambahan, penyusunan dokumen ANDAL, RKL-RPL dapat juga mengacu pada

Peraturan Menteri LH No. 08 Tahun 2006.

12

V. Isu-isu utama

Berikut adalah isu-isu utama yang terkait dengan potensi dampak akibat kegiatan

perbaikan pelabuhan Kuala Langsa - NAD . Pemrakarsa dalam hal ini Dinas Perhubungan

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Satker Perhubungan Laut BRR dengan

dibantu UNDP sebagai pemberi dana harus sedapat mungkin memenuhi permintaan dari

dokumen Kerangka Acuan dan menjawab isu-isu utama ini didalam dokumen ANDAL,

RKL-RPL.

Bagian 1. Pertimbangan atas alternatif-alternatif

1. Uraikan dan jelaskan pertimbangan pemilihan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa

NAD dibandingkan tempat lainnya.

2. Kaji secara singkat pilihan do nothing atau skenario jika kegiatan perbaikan

pelabuhan Kuala Langsa ini tidak dilakukan.

Bagian 2. Isu lingkungan

1. Diskripsikan perubahan bathimetri (topografi/kedalaman laut) sekitar pelabuhan

Kuala Langsa ditinjau dari keadaan sebelum tsunami dan setelah tsunami untuk

melihat perubahan kedalaman yang terjadi

2. Lakukan telaahan secara mendalam kondisi sedimentasi disekitar muara pelabuhan,

kaitkan dengan kondisi pasang surut, arus dan gelombang. Baik sebelum tsunami

maupun kondisi setelah tsunami. Kajian agar mempertimbangkan rencana

pendalaman kolam pelabuhan dengan Draft kapal 7 m dari pada studi terdahulu

menjadi 9 m yang direncanakan (lampirkan hasil pengukuran kedalaman)

3. Uraikan bahwa konstruksi Dermaga aman dari ganguan laut (terjangan gelombang,

kedalaman perairan, operasional kapal, sedimentasi) kaitkan dengan elevasi Chart

Datum yang baru dengan kestabilan struktur

4. Kaji rencana pembuatan alur pelayaran dengan persyaratan draft kapal 9 m di kolam

pelabuhan dikaitkan dengan rutinitas pelayaran yang akan melewati alur tersebut.

Kaji dampak pembukaan alur akses pelayaran terhadap pola arus, sedimentasi,

kestabilan struktur Dermaga dan kestabilan lereng daratan disebelah laut akses

tersebut.

13

5. Kaji potensi abrasi di pantai sekitar Dermaga yang dimungkinkan timbul karena

aktifitas gelombang dan aktifitas kapal yang menyebabkan pengikisan garis pantai

sekitar dan klarifikasikan apakah kegiatan menimbulkan dampak penting dalam

bentuk abrasi disepanjang Dermaga dan pantai disebelah kolam pelabuhan.

6. Kaji pengalokasian jalur hijau disepanjang sisi laut lepas untuk mengurangi terpaan

material pasir oleh angin. Jalur ini juga dapat menambah estetika kawasan

pelabuhan

7. Uraikan rencana pengelolaan limbah baik limbah padat maupun limbah cair dari

aktivitas pelabuhan dan terminal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Outlet

pembuangan ke badan air harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem pantai

sekitar terutama mangrove , pemukiman, asset masyarakat yang ada.

8. Kaji dan prediksikan penurunan kualitas air baik kekeruhan/ peningkatan TSS yang

diakibatkan pada saat kontruksi dan juga yang diakibatkan ceceran oli/minyak

maupun limbah domestik kapal pada saat aktivitas pelabuhan serta dampaknya

terhadap biota perairan

9. Kaji peningkatan timbulnya limbah domestik dari aktifitas terminal dan limbah

domestik dari kapal komersial dan ferry /penyeberangan.

Bagian 3. Isu Transportasi

1. Pastikan bench mark yang digunakan sudah dikalibrasi kembali terhadap chart

datum (CD)

2. Kaji kondisi akses jalan ke pelabuhan baik secara teknis (kemampuan jalan

menampung beban kendaraan yang lewat, dan tinggi Dermaga yang melindungi dari

gelombang) maupun keabsahan lahan

3. Kaji peningkatan volume arus lalu lintas perairan dan lalu lintas daratan

4. Kaji rute transportasi khususnya jalur-jalur yang digunakan untuk pengangkutan

bahan dari lokasi sumber bahan galian ke lokasi pembangunan Pelabuhan Kuala

Langsa. Uraikan (antara lain kepadatan lalu lintas, kebisingan, tingkat kecelakaan

lalu lintas, kerusakan jalan, pencemaran udara maupun keabsahan lahan) terhadap

kondisi dan pengguna jalan yang dilalui termasuk pemukiman disepanjang rute jalan

yang dilalui pada saat kontruksi maupun pasca konstruksi.

14

5. Kaji perencanaan terminal transit antar moda dengan memperhatikan sejarah bahwa

sejak lama sekali di kawasan Kuala Langsa sudah ada himpunan pengusaha

transportasi umum atau perlu didirikan untuk memenuhi hal ini

6. Diskripsikan standar operasi manajemen lalu lintas pelayaran untuk keselamatan

pelayaran.

Bagian 4. Pengelolaan Kawasan Pelabuhan

1. Rencanakan sistem navigasi yang menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran

2. Uraikan Standar operasi manajemen lalulintas perairan diperlukan untuk keamanan

dan keselamatan pelayaran.

3. Kaji ketentuan-ketentuan pelayaran dan berkoordinasi dengan Panglima Laut Kota

Banda Aceh. Hasil kajian dimasukan kedalam Standar operasi pada butir 2

Bagian 5. Isu Kesehatan Masyarakat

Kaji potensi perubahan kesehatan lingkungan pelabuhan akibat pengaruh dari

pencemaran buangan limbah padat dan limbah cair. Gunakan data yang bersumber dari

masyarakat sekitar, Puskesmas dan/atau kantor Dinas Kesehatan Kota Langsa.

Bagian 6. Isu Sosial Ekonomi Budaya

1. Kaji tanggapan dan persepsi masyarakat atas pembangunan perbaikan pelabuhan

Kuala Langsa NAD melalui kegiatan sosialisasi rencana kegiatan perbaikan

pelabuhan Kuala Langsa kepada masyarakat sekitarnya

2. Kaji dan uraikan potensi timbulnya konflik sosial akibat kesenjangan pendapatan,

kesempatan kerja dan persaingan usaha antara penduduk lokal dan pendatang,

4. Prediksikan perubahan pendapatan masyarakat akibat terbukanya kesempatan

kerja dan peluang usaha dikawasan pelabuhan dalam kaitan peningkatan PAD

5. Rencanakan penggunaan tenaga kerja dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal

6. Uraikan rencana penegakan kamtibmas dikawasan pelabuhan

7. Kaji potensi program pemberdayaan masyarakat (Comunity Development) agar

masyarakat tidak bergantung dengan adanya kegiatan pelabuhan.

Bagian 7. Isu Tata Ruang dan lahan

1. Kaji perubahan tata ruang wilayah setelah tsunami dikaitkan dengan pembangunan

kembali pelabuhan, kajian disesuaikan dengan rencana detail tata ruang Kota

15

Langsa Pasca tsunami yang melingkupi penggunaan lahan dan ruang di kawasan

rehabilitasi pelabuhan

2. Kaji aspek kebersihan dan sanitasi kawasan dikaitkan dengan peningkatan

pelayanan, kenyaman dan keindahan.

3. Diskripsikan kondisi bentang alam lokasi pelabuhan sebelum terjadinya tsunami dan

pasca tsunami sebelum perbaikan pelabuhan

4. Uraikan penataan kawasan darat pelabuhan (layout rehabilitasi pelabuhan) untuk

menciptakan ketertiban dan kepastian hukum bagi para penguna pelabuhan dengan

memperhatikan estetika kawasan pelabuhan

5. Kaji status lahan kawasan pelabuhan dan jalan akses setelah pasca tsunami dengan

berkoordinasi instansi terkait (BPN Kota Langsa, Bagian Tata Pemerintahan Kota

Langsa, Dinas Prasarana Jalan dan SDA Kota Langsa, Dinas Tata kota dan

Pemukiman Kota Langsa)

Bagian 8. Lain-lain

1. Kaji dan uraikan keterkaitan kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa dengan

rencana kegiatan pengembangan prasarana wilayah lainnya di lokasi pelabuhan

Kuala Langsa.( misalnya escape building, rencana jaringan jalan , pembangunan

kembali Pelabuhan Komersial dan Ferry atau Penyeberangan)

2. Jelaskan peran instansi terkait dalam perencanaan kegiatan pelabuhan. Peran

tersebut harus dapat menjelaskan lingkup dari tanggungjawab masing-masing dinas

terhadap fasilitas yang akan dibangun dari rencana kegiatan pelabuhan Komersial

dan Pelabuhan Ferry atau Penyebrangan ini.

3. Prediksi dampak kumulatif dari kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa dengan

kegiatan setempat

4. Kaji kemungkinan-kemungkinan dampak turunan dari isu-isu utama yang telah

disebutkan di atas dan gambarkan keterkaitan dari isu-isu tersebut dalam suatu flow

chart dampak. Siapkan antisipasi terhadap dampak-dampak turunan tersebut dan

siapkan rencana pengelolaannya.

5. Uraikan pada bagian deskripsi kegiatan tentang keseluruhan rencana kegiatan

perbaikan pelabuhan Kuala Langsa.

6. Uraikan rencana tanggap darurat Pelabuhan dan prosedur K3

16

7. Lengkapi hasil kajian dengan peta bathimetri, peta topografi, peta tata guna lahan

dan peta lainnya yang relevan dengan skala yang memadai dan memenuhi kaidah

kartografi

8. Mengacu dokumen AMDAL tahun 2003 untuk kegiatan yang masih diangap relevan

9. Dalam penyusunan ANDAL, RKL-RPL pemrakarsa kegiatan agar berkonsultasi

dengan Tim Teknis

Bagian 9 Batas Wilayah Studi

Pemrakarsa dalam hal ini Dinas Perhubungan propinsi NAD melalui Satker Perhubungan

Laut BRR dengan dibantu UNDP atau pihak manapun yang ditunjuk harus menetapkan

batas-batas wilayah studi (batas wilayah proyek, batas wilayah ekosistem, batas wilayah

sosial dan batas wilayah studi) untuk memastikan pelaksanaan studi yang fokus dan

tepat serta efektif. Batas-batas studi kemudian digunakan untuk memilih titik-titik

sampel untuk keperluan pengambilan data primer dan sekunder guna kebutuhan

penelitian dan pengkajian serta prediksi dampak.

Dalam menentukan batas-batas wilayah tersebut, pemrakarsa proyek agar

mempertimbangkan hal-hal berikut :

Batas Proyek

Batas proyek agar difokuskan di wilayah rencana kegiatan perbaikan dan pembangunan

Pelabuhan Kuala Langsa, areal pengambilan material termasuk rute transportasinya

yang diperkirakan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, batas proyek juga perlu

mempertimbangkan kemungkinan timbulnya dampak positif dalam bentuk peningkatan

aktivitas dan keuntungan ekonomi di wilayah sekitar lokasi kegiatan.

Luas lahan untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Kuala Langsa Adalah 15 ha

termasuk DLKP (Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan) dan DLKR.

Batas Ekologis

Penentuan batas ekologis agar mempertimbangkan keberadaan asungai-sungai yang

bermuara atau memotong rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Batas ekologis

juga agar mempertimbangkan kemungkinan dampak keberadaan ekosistem perairan

yang biasa diukur dari kecepatan arus sungai. Denagan demikian, bentuk batas ekologis

dapat dijelaskan secara ilmiah mengapa garis batas tersebut dipilih.

17

Batas ekologis rencana perbaikan dan pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa adalah

DAS Kuala Langsa dengan mempertimbangkan catatan tersebut diatas.

Batas Administrasi

Batas administrasi agar difokuskan kepada kecamatan Langsa Barat dan kecamtan lain

yang dianggap relevan di Kota Langsa walaupun terbuka kesempatan untuk menarik

batas lebih luas selama penentuan tersebut dapat dijelaskan secara rasional. Khusus

untuk batas administrasi ini perlu mengacu pada RTRW Kota yang relevan.

Batas Sosial

Batas sosial agar difokskan pada permukiman di kecamatan Langsa Barat yang meliputi

desa-desa dikecamatan tersebut. Batas-batas atau tempat-tempat konsentrasi interaksi

sosial tersebut dapat saja dikembangkan jika terdapt informasi lain yang lebih

menentukan. Jelaskan pula mengapa batas-batas tersebut dipilih.

Sebagai hasil akhir, penentuan keseluruhan batas studi merupakan delineasi wilayah

studi sebagai resultante dari batas-batas diatas. Penentuan resultante ini agar dilakukan

dengan alasan dan justifikasi yang rasional bukan sekadar menarik garis terluar dari

keseluruhan batas-batas yang ada.

Penggambaran batas wilayah studi harus mengunakan peta mutakhir yang representatif

dan jelas. Sebagai hasil akhir penentuan batas wilayah studi, resultante tersebut

kemudian digunakan untuk menetapkan lokasi-lokasi atau titik-titik sampling

berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

Bagian 10 Kepakaran yang diperlukan

Dalam studi ANDAL ini agar pemrakarsa dapat menunjuk pelaksana studi yang memiliki

kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang ditelitinya. Secara minimal,

tim studi ANDAL harus memiliki tenaga-tenaga ahli sebagai berikut:

1. Ahli Hidrooceanografi

2. Ahli Sosial Ekonomi

3. Ahli Sosial Budaya

4. Ahli Transportasi

5. Ahli Ekologi Pesisir dan Lautan

6. Ahli Kualitas Air

18

VI. Lampiran

Lampiran 1: Foto Hasil Kunjungan Lapangan

Lampiran 2: Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Teknis AMDAL Khusus

iLAMPIRAN

ii

LAMPIRAN 1

Foto Hasil Kunjungan Lapangan

Gambar.1. Jalan di dalam kawasan Pelabuhan KualaLangsa, dalam kondisi rusak

Gambar. 2. Jalan di dalam kawasan Pelabuhan KualaLangsa, dalam kondisi rusak dengan latarbelakang pergudangan.

iii

Gambar. 3. Dermaga yang sudah ada di Pelabuhan Kuala Langsa

Gambar.4. Fasilitas pompa bahan cair di PelabuhanKuala Langsa

iv

Gambar.5. Dermaga yang sudah ada di Pelabuhan Kuala Langsa

Gambar.6. Ruang pengolahan ikan dan kapalpengangkut udang dan ikan yang sedangbersandar di Pelabuhan Kuala Langsa

vGambar.7. Pergudangan di Pelabuhan Kuala Langsa

Gambar. 8. Kawasan perairan dan vegetasi mangrovedi seberang dermaga Pelabuhan Kuala Langsa.

vi

Gambar.9. Pengembangan Masyarakat Nelayan disekitar Pelabuhan Kuala Langsa.

Gambar.10. Sebagian Badan Jalan Menuju PelabuhanKuala Langsa dan Pemukiman Nelayandengan kondisi baik

vii

Gambar.11. Sungai dan Perahu Nelayan di sekitarPelabuhan Kuala Langsa

Gambar.12. Pemukiman Nelayan di sekitar PelabuhanKuala Langsa

viii

Gambar.13. Areal tambak dan vegetasi mangrove disekitar Pelabuhan Kuala langsa.

ix

LAMPIRAN 2:

Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Teknis AMDAL Khusus