20030600 Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
-
Upload
yanes-kristianus-hedi -
Category
Documents
-
view
1.133 -
download
17
Transcript of 20030600 Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA(HSBGN)Yogyakarta, Juni 2003
Maksud & Tujuan: MAKSUD : terwujudnya Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang efektif dan efisien. TUJUAN: terwujudnya BGN yang sesuai dengan fungsi, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan serasi dengan lingkungan serta diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien.
Dasar Hukum Keputusan Presiden R.I. No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Pasal 14 butir 4d. Kepmen Kimpraswil No : 332KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. (Standar Harga satuan tertinggi pembangunan BGN ditetapkan secara berkala untuk setiap Kab./kota oleh Bupati / Walikota setempat.
Kepres RI No. 42 tahun 2002 psl 14 : ayat (1) : Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standarisasi kompunen kegiatan termasuk harga satuannya. ayat (2 ) Standarisasi harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran Ayat (3) Dalam menyusun standarisasi harga satuan sedapat mungkin menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi BPS, Dep/Lembaga, dan Pem. Daerah. Ayat (4) Penetapan standarisasi perlu dilakukan secara berkala oleh :
Menteri Keuangan dengan pertimbangan Menteri/pimpinan lembaga terkait untuk standarisasi satuan umum, satuan biaya langsung personil dan non personil untuk kegiatan jasa konsultasi. Menteri/pimpinan lembaga untuk standarisasi harga satuan pokok kegiatan departemen/lembaga ybs. Gubernur/Bupati/Walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait untuk harga satuan pokok kegiatan daerah provinsi/Kab./Kota ybs. Bupati/Walikota untuk standarisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gedung rumah sakit, gudang sekolah, pagar dan bangunan fisik lainnya..
Pengertian :Yang dimaksud dengan bangunan gedung adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk kegiatan hunian atau tinggal, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan/atau kegiatan khusus.
Pengertian :Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi / akan menjadi kekayaan milik negara dan dibangun dengan sumber pembiayaan APBN dan atau APBD, dan atau sumber pembiayaan lainnya seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang dan rumah negara.
Pengertian :Harga Satuan Bangunan Gedung Negara adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan kontruksi fisik per-m2 pembangunan bangunan gedung negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya. Standar HSBGN ditetapkan secara berkala untuk setiap kab./kota oleh Bupati/walikota setempat.
HSBGN dibedakan Klasifikasi : Harsat per-m2 tertinggi untuk Pembangunan Gedung Negara klasifikasi Sederhana dan tidak sederhana, lokasi Kab./kota, Bertingkat dan Tidak Bertingkat. Harga Satuan per-m2 Pembangunan Bangunan Rumah Negara dibedakan menurut tipe rumah negara, lokasi Kab./kota. Harga Satuan per-m1 Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara. dibedakan menurut klasifikai bangunan gedung, letak pagar, tipe rumah negara, lokasi Kab./kota.
Kegunaan HSBGN Sebagai pedoman dan pengendalian penyelenggaraan pemb. gedung negara mulai dari tahap persiapan, pembangunan, pemanfaatan dan penghapusan. Sebagai acuan bagi penyedia dan pengguna jasa serta masyarakat pada umumnya. Terwujudnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tertib dan bertanggung jawab serta tuntutan akan hasil pembangunan yang lebih berkualitas.
Klasifikasi BGN (perubahan)Klas SEDERHANA Penggunaan BangunanBG Kantor yang sudah ada disain prototipe-nya/ sd. 2 lantai/luas sd. 500 m2 Rumah Dinas Tipe C,D, dan E Pelayanan kesehatan: Puskesmas Pendidikan: lanjutan dan dasar sd. 2 lantai BG Kantor belum ada prototipe-nya/ diatas 2 lantai/ >500 m2 Rumah Dinas Tipe A & B, atau C,D,&E bertingkat Rumah Sakit Klas A & B Universitas/Akademi Istana Negara/Wisma Negara Instalasi Nuklir Laboratorium Bangunan Monumental
TIDAK SEDERHANA
KHUSUS
Tipe B Rumah Negara (perubahan)KlasKhusus
Penggunaan BangunanMenteri/Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan Pejabat yang setingkat Direktur, Kapus, Karo, KaKanwil Pejabat yang setingkat Kasubdit, Kabag, Kabid Pejabat yang setingkat Kasi, Kasubag, Kasubdid Pejabat yang setingkat Kasubseksi Pejabat yang setingkat
A BC D E
Tipe B Rumah Negara (perubahan)KlasKhusus
Penggunaan BangunanMenteri/Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan Pejabat yang setingkat Direktur, Kapus, Karo, KaKanwil Pejabat yang setingkat Kasubdit, Kabag, Kabid Pejabat yang setingkat Kasi, Kasubag, Kasubdid Pejabat yang setingkat Kasubseksi Pejabat yang setingkat
A BC D E
Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung NegaraTATA BANGUNAN & LINGKUNGAN Jarak antar bangunan, KDB, KLB, Ketinggian dan GSB : sesuai Perda Setempat Ketinggian langit-langit: 2,60 m Kelengkapan S&P: parkir, aksesibilitas, air bersih, persampahan dan limbah serta Tata Hijau Lantai: keramik, vinil, tegel PC Dinding Luar: bata, batako diplester & dicat, dan kaca Dinding dalam: bata, batako diplester & dicat, dan kaca, serta partisi kayu lapis Plafond: kayu lapis dicat Atap: genteng, asbes gelombang, seng atau sirap Kosen/Daun Pintu: kayu klas II dicat, atau aluminium Pondasi: batu belah, kayu, beton bertulang Struktur Lantai: beton bertulang, baja, kayu klas kuat II Kolom/Balok : beton bertulang, baja, kayu klas kuat II Rangka Atap: kayu klas kuat II, baja
BAHAN BANGUNAN
STRUKTUR BANGUNAN
Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pembangunan : Lokasi Sumber daya bahan dan manusia. Transpotrasi.
Pola Hubungan Kerja Pembangunan Bangunan GedungAH AH TT IN H RN H RI A EE R M RA M EE EE DA PP DAPPE EM M KKO JJA BB O N A S EER NS SA RI STTR A I RU UK KS SI ISIUJK
STANDAR/ STANDAR/ PEDOMAN PEDOMAN TEKNIS TEKNIS
PERDA PERDA Syarat Adm Syarat Adm Syarat Teknis Syarat Teknis
Ha r Ba ga S G n Ru ed gun atua ma ung an n hN d eg an ar a
PROGRAM PROGRAM KEBUTUHAN KEBUTUHAN
PEMILIK PEMILIK
IM IP B IH B B
KO RA NT K
Proses Penyusunan HSBGN
SURVAI LAPANGAN DI TIAP KABUPATEN TIDAK SEDERHANA
SEDERHANA
Isu Otonomi Daerah UU 22/1999 PP 20/2001, Pemerintah melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Pembinaan meliputi pengaturan,pemberdayaan dan pengawasan dalam rangka tertib pembangunan dan Keselamatan Bangunan. Keppres 42/2002 Survai lapangan lebih akurat
Bintek PerKim