2 Pengertian Hukum Dagang
-
Upload
yulia-dyah-anggraeni -
Category
Documents
-
view
243 -
download
5
Transcript of 2 Pengertian Hukum Dagang
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
1/26
1
Pengertian Hukum DagangBy:
Wahid Hadi Purnomo, M.H.
Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel
Surabaya
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
2/26
Pengertian Hukum Dagang
Hukum Dagang Adalah hukum perikatanyang timbul khusus di lapanganperusahaan
(H.M.N. Purwosutjipto)
2
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
3/26
3
Pengertian Hukum Dagang
Perikatan
Perikatan (verbintenis) menurut buku IIIKUHPerdata adalah suatu hubunganhukum mengenai harta benda antara duaorang yang memberi hak pada satu untukmenuntut barang sesuatu dari yang
lainnya, sedangkan yang lainnya inidiwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu.
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
4/26
4
Pengertian Hukum Dagang
Perikatan ada 2 Macam
1. Perikatan Karena Perjanjian
2. Perikatan Karena Undang-Undang
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
5/26
5
Pengertian Hukum Dagang
Perikatan Yang Lahir Dari PerjanjianSemua persetujuan yang dibuat sesuai denganundang-undang berlaku sebagai undang-undangbagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu
tidak dapat ditarik kembali selain dengankesepakatan kedua belah pihak, atau karenaalasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan denganitikad baik. (1338 KUHPer)
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
6/26
6
Pengertian Hukum Dagang
Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian
Misalnya :
Asuransi,Perseroan Firma,
Perjanjian Pengangkutan Udara, dll.
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
7/267
Pengertian Hukum Dagang
Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antaradua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggungmengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerimapremi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan ataukehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akandiderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwayang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atauhidupnya seseorang yang dipertanggungkan. (Pasal 1angka 1 UU Nomor 2 tahun 1992 tentang UsahaPerasuransian)
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
8/268
Pengertian Hukum Dagang
Perseroan Firma adalah suatuperseroanyang didirikan untuk melakukan suatu usaha dibawah satu nama bersama (Pasal 16 KUHD)
Perseroan perdata adalah suatu persetujuanantara dua orang atau lebih, yang berjanji untukmemasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu
dengan maksud supaya keuntungan yangdiperoleh dari perseroan itu dibagi di antaramereka.(Pasal 1618 KUHPer)
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
9/26
9
Pengertian Hukum Dagang
Perjanjian PengangkutanUdaraadalah perjanjian antara pengangkut danpihak penumpang dan/atau pengirim
kargo untuk mengangkut penumpangdan/atau kargo dengan pesawat udara,dengan imbalan bayaran atau dalam
bentuk imbalan jasa yang lain (Pasal 1angka 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun2009 Tentang Penerbangan)
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
10/26
10
Pengertian Hukum Dagang
2. Perikatan Yang Lahir KarenaUndang-Undang
Perikatan yang lahir karena undang-undang,timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibatperbuatan orang(1352 KUHPerdata)Note: disyaratkan adanya kenyataanhukum(rechtfeit)baik berupa peristiwa hukum
atau akibat perbuatan manusia (R. Setiawan,Hukum Perikatan, hlm 70)
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
11/26
11
Pengertian Hukum Dagang
Perikatan Yang Lahir Karena
Undang-Undang
Tiap perbuatan yang melanggar hukumdan membawa kerugian kepada oranglain,mewajibkan orang yang menimbulkankerugian itu karena kesalahannya untuk
menggantikan kerugian tersebut(1365KUHPer)
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
12/26
12
Pengertian Hukum Dagang
Perikatan Yang Lahir KarenaUndang-Undang
Misalnya :
Tubrukan Kapal,
Keracunan Konsumen,
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
13/26
13
Pengertian Hukum Dagang
Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang
Keracunan Konsumen
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikanganti rugi atas kerusakan, pencemaran,dan/atau kerugian konsumen akibatmengkonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan(Pasal 19 (1)UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
14/26
14
Pengertian Hukum Dagang
Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang
Tubrukan Kapal
Bila tubrukan kapal itu adalah akibat kesalahandari salah sebuah kapal yang bertubrukan, atau
kesalahan kapal lain, pengusaha kapal yangtelah melakukan kesalahan bertanggungjawabuntuk seluruh kerugian. (Pasal 536)
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
15/26
15
Pengertian Hukum Dagang
Perdagangan Perusahaan
Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulaipada 17 Juli 1938 maka Bab I tentang Pedagang
dan PerbuatanDagang telah dihapus.Istilah Perdagangan yang dihapus digantidengan istilah Perusahaan misalnya pada pasal
6,16,20,36 KUHD, tetapi istilah tersebut tidakdidefinisikan/diberikan penafsiran resmi dalamKUHD
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
16/26
16
Pengertian Hukum Dagang
Perusahaan
Menurut Pemerintah Belanda, yang pada waktuitu membacakan memorie van toelichting
rencana undang-undang Wetboek vanKoophandel dimuka parlemen menerangkanbahwa yang disebut dengan perusahaan adalahkeseluruhan perbuatan yang dilakukan tidakterputus-putus, dengan terang-terangan dalamkedudukan tertentu dan untuk mencari laba(bagi diri sendiri )
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
17/26
17
Pengertian Hukum Dagang
Menurut Molengraafperusahaan adalahkeseluruhan perbuatan yang dilakukansecara terus menerus, bertindak keluar,
untuk memperoleh penghasilan dengancara memperdagangkan ataumenyerahkan barang atau mengadakan
perjanjian perdagangan
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
18/26
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
19/26
19
Pengertian Hukum Dagang
Rumusan Pengertian Perusahaan MenurutUndang-Undang
1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
Tentang Wajib Daftar PerusahaanPerusahaan menurut rumusan Pasal 1 huruf bundang-undang ini adalah Perusahaan adalahsetiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus danyang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalamwilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuanmemperoleh keuntungan dan atau laba;
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
20/26
20
Pengertian Hukum Dagang
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997
Tentang Dokumen Perusahaan
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha
yang melakukan kegiatan secara tetap danterus menerus dengan tujuan memperolehkeuntungan dan atau laba, baik yangdiselenggarakan oleh orang-perorangan
maupun badan usaha yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum,yang didirikan dan berkedudukan dalamwilayah Negara Republik Indonesia
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
21/26
21
Pengertian Hukum Dagang
Dari beberapa rumusan pengertian diatas dapatdisimpulkan bahwa kegiatan dapat dinamakanperusahaan apabila memenuhi unsur-unsurberikut ini:
1. adanya kegiatan/ perbuatan terus
menerus
2. dilakukan secara terang-terangan
3. dilakukan dalam wilayah tertentu4. bertujuan mencari laba
5. ada pembukuan
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
22/26
22
Hubungan Antara Hukum Perdata
Dengan Hukum Dagang
Hukum Perdata
Umum
Lingkup H. Perdata:
1. Hukum tentang perorangan(personen recht)
2. Hukum tentangKekeluargaan( Familierecht)
3. Hukum tentang warisan (erf recht)
4. Hukum tentang Kekayaan (
Vermogen recht)a. Hukum Kebendaan
(Zaaken Recht)
b.Hukum Perikatan
(Verbintenissen Recht)
HukumDagang
Khusus
Lingkup H.Dagang:
Hukum Perikatan(Verbintenissen Recht) yangkhusus dalam lapanganperusahaan
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
23/26
23
Hubungan Antara Hukum Perdata
Dengan Hukum Dagang
Kitab Undang-undang Hukum Perdataseberapa jauh dari padanya dalam kitabini (KUHD) tidak khusus diadakan
penyimpangan-penyimpangan berlakujuga terhadap hal-hal yang dibicarakandalam kitab ini. (Pasal 1 KUHD)
Lex Spesialis Derogat Lex Generali
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
24/26
24
Hubungan Antara Hukum Perdata
Dengan Hukum Dagang
Peraturan yang khusus (lex spesialis) mengesampingkan peraturanyang umum (Lex generali)
Contoh: Pasal 1624 KUHPerdata terdapat ketentuan bahwapersekutuan mulai berjalan pada saat persetujuan diadakan, kecualijika ditentukan waktu lain dalam perjanjian. Sementara ituPersekutuan terbatas menurut pasal 51 KUHD ( sebelum dinyatakan
tidak berlaku oleh Undang-undang No 1 tahun 1995 tentangpersekutuan terbatas sebagaimana yang telah diubah dengan UU no40 tahun 2007 tentang persekutuan terbatas) bahwa persekutuanterbatas tidak akan dapat mulai berjalan sebelum sedikitnya sepuluhpersen dari modal persekutuan disetorkan. Dengan demikianberjalannya persekutuan terbatas mengesampingkan ketentuan
pasal 1624 KUHPerdata dengan mengikuti ketentuan pasal 51KUHD.
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
25/26
25
Hubungan Antara Hukum Perdata
Dengan Hukum Dagang
Apabila ketentuan mengenai sesuatu hal yang khusustidak dijumpai dalam peraturan khusus, maka kembalipada peraturan umum
Contoh: KUHD tidak mengatur tentang boleh dan
tidaknya suatu persekutuan firma yang diadakan untukkeuntungan salah satu sekutunya saja. Ketentuanmengenai hal tersebut terdapat pada Pasal 1635 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yangmemberikan keuntungan saja kepada salah seorang
daripada peserta adalah batal. Jadi tidak bolehmengadakan persekutuan firma yang tujuanya hanyamenguntungkan salah satu sekutunya saja
-
7/31/2019 2 Pengertian Hukum Dagang
26/26
26
Hubungan Antara Hukum Perdata
Dengan Hukum Dagang
Kekhususan hukum dagang dibandingkandengan Hukum Perdata pada umumnya ditinjaudari ruang lingkup masih relevan sampai saat ini
(sesuai dengan Pasal 1 KUHD) Kekhususan Hukum Dagang hanya untuk
pedagang sudah tidak bisa dipertahankan lagidengan dihapuskannya Pasal 2 s.d. 5 KUHD
berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulaipada 17 Juli 1938