2. Introduction k3
-
Upload
aditya-arga-yusandinata -
Category
Documents
-
view
238 -
download
0
description
Transcript of 2. Introduction k3
KEAMANAN KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA
1. PENGERTIAN/ DEFINISI
1.1. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
Lanjutan 1.1.
1.1. Keselamatan (Safety):• Suatu keadaan selamat, bebas
dari cedera atau bahaya atau perasaan takut akan celaka, cedera dan resiko bahaya.
1.2. Kesehatan (Health):• Suatu keadaan kejiwaan, fisik ,
dan sosial yang sehat, serta bebas dari ancaman penyakit akibat kerja.
1.3.Lingkungan(Environment):
• Suatu keadaan disekeliling tempat perusahaan beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora & fauna, manusia, dan interaksinya.
2. DASAR HUKUM
2.1. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2.2. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan –ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaan.
a. Pasal 3
Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.
Lanjutan 2.2.
a. Pasal 9
Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan , kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuanyang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
b. Pasal 10
Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi :
1. Norma keselamatan kerja.2. Norma kesehatan kerja3. Norma kerja4. Pemberian ganti kerugian, perawatan dan
rehabiltasi dalam hal kecelakaan kerja.
C. UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970-1
LATAR BELAKANG
3.1. Yuridis VR 1910 Stbl No. 406
3.2. Industrialisasi, elektrifikasi, modernisasi – peningkatan intensitet kerja.
3.3. Upaya preventif mulai dari perencanaan.
4. OBJECTIVE K3
4.1 Melindungi para pekerja dan orang lainnya ditempat kerja (formal maupun informal).
4.2. Menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien.
4.3 Menjamin proses produksi berjalan lancar.
5. SEJARAH KESELAMATAN KERJAABAD 18
TAHUN 1841 DI PERANCIS :1. UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR PEKERJA ANAK-ANAK DALAM PERUSAHAAN INDUSTRI, PABRIK , BENGKEL, YANG MENGGUNAKAN TENAGA MEKANIK.2. MELAKSANAKAN PROSES TERUS MENERUS.3. MEMPERKERJAKAN LEBIH DARI 20 ORANG.TAHUN 1893 MENJADI UU KESELAMATAN KERJA.KASUS KECELAKAAN MENINGKAT, KESADARAN KESELAMATAN KERJA MENJADI PERHATIAN SERIUS, ORANG MULAI BERUPAYA MEMPROTEKSI OPERASIONAL KERJA SEBAIK-NAIKNYA.
DI INDONESIA
TANGGAL 28 PEBRUARI 1852
1. BERUPA STAATBLAD NO. 20.
2. PENJAGAAN KESELAMATAN KERJA PADA PEMAKAIAN PESAWAT UAP.
3. INSTANSI PENGAWASAN “DIENSVANHET STOOMWEZEN
ABAD 19
MENUJU KE MASYARAKAT INDUSTRI.
PENGGUNAAN MESIN-MESIN DIESEL DAN MESIN LISTRIK MENINGKAT.
KASUS KECELAKAAN KERJA SEMAKIN LUAS DAN BERAGAM.
UPAYA KESELAMATAN KERJA MULAI DITERAPKAN DENGAN KONSEP YANG LEBIH JELAS MENYANGKUT
PENGAMANAN PEKERJA, PERALATAN DAN MATERIALSAAT INI DI INDONESIA
DIKELOLA / DITANGANI OLEH DEPNAKER.
ADA KETENTUAN STANDAR MENGENAI KESELAMATAN KERJA.
MASING-MASING UNSUR MEMPUNYAI PERATURAN KESELAMATAN KERJA SESUAI
DENGAN SPESIFIKASI PEKERJAAN MASING-MASING.
SPESIFIK
6. RUANG LINGKUP
6.1. Keselamatan , Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) :Suatu program untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, sejahtera dan produktif melalui upaya peningkatan kesehatan
dan kesematan tenaga kerja serta penyerasian lingkungan di dalam dan di sekitar perusahaan.
6.2. Sistem Manajemen Keselamatan,Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) :a. Bagian dari keseluruhan sistem manjemen yang mencakup :b. Struktur Organisasic, Perencanaan kegiatand. Uraian tangunga jawabe. Hasil pelaksanaan, prosedur dan proses kegiatanf. Ketersediaan sumber daya (manusia, dana & sarana)g. Untuk mengembangkan, mengimplementasikan, mencapai, mengevaluasi dan memelihara Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L).
7. SASARAN KESELAMATAN KERJA
7.1. UNSUR MANUSIA a. Upaya preventif meniadakan / menekan terjadinya kecelakaan.
b. Mencegah/ mengurangi timbulnya cidera, cacat & kehilangan jiwa.
c. Meningkatkan etos kerja, produktifitas dan efisiensi kerja
d. Meningkatkan kesejahteraan pekerja
7.2. UNSUR PEKERJAANa. Mengamankan tempat kerja, peralatan dan material, konstruksi,
instalasi dan sumber daya lainnya.
b. Meningkatkan produktivitas pekerjaan dan menjami kelangsungannya.
c. Terwujudnya tempat kerja yang aman, nyaman dan terjamin
kelangsungannya.
d. Terwujudnya pekerjaan yang tepat waktu dan hasil yang memuaskan.
7.3. UNSUR PERUSAHAANa. Menekan biaya operasional, sehingga keuntungan meningkat dan
perusahaan berkembang.
b. Mewujudkan kepuasan pelanggan, sehingga kesempatan mendapatkan pekerjaan lebih mudah.
c. Terwujudnya perusahaan yang sehat.
8. PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN
8.1. INTERNAL ( INDIVIDUAL)a. Kecenderungan mendapatkan kecelakaan.b. Kemampuan/ kecakapan terbatas (tidak berimbang dengan pekerjaan yang ditangani).c. Sikap dan perilaku yang tidak baik.
8.2. EKTERNAL (LINGKUNGAN)a. Job Discription tidak proporsional dan tidak jelas.b. Pekerjaan mempunyai resiko tinggi kecelakaan.c. Prasarana & sarana kerja tidak memadai.d. Upah dan kesejahteraan karyawan yang rendah.e. Keresahan pada pekerja.
PENELITIAN ARBOUS & KERRICH (1953), DI EVALUASI KEMBALI OLEH SUCHMAN & SCHERZER, MENGURAIKAN TENTANG PENYEBAB KECELAKAAN YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR INDIVIUDAL
NO JENIS PENYEBAB KECELAKAAN PROSENTASE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Sikap Kerja yang tidak tepat
Kegagalan mengenal bahaya potensial
Kegagalan perkiraan jarak dan kecepatan
Sikap selalu menggampangkan
Sikap tidak bertanggung jawab
Kegagalan perhatian yang konstan
Rasa takut gagal
Penglihatan tidak sempurna
Gangguan – gangguan organis
Reaksi lambat
Tekanan darah tinggi
Rasa rendah diri
Tekanan mental dan rasa selalu was-was
Kelelahan phisik
Tidak berpengalaman
Perhatian terhadap lingkungan yang tidak sempurna
Lain-lain
14%
12%
12%
10%
8%
8%
6%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
6%
9. PENYEBAB KECELAKAAN OLEH FAKTOR MANUSIA
10. KEADAAN DARURAT
• SITUASI YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN/
DIIDENTIFIKASI SEBAGAI KEADAAN DARURAT ADALAH : KEBAKARAN, PENCEMARAN ATAU TUMPAHAN BAHAN KIMIA, BANJIR, ANGIN TOPAN/BADAI, HURU‑HARA, LEDAKAN DAN LAIN‑LAIN.
11. KEWAJIBAN PERUSAHAAN
11.1. Mengidentifikasi secara jelas dan komprehensif jenis keadaan darurat yang mungkin/ berpotensi terjadi didalam maupun diluar tempat kerja.
11.2. Menyediakan peta evakuasi dan titik berkumpul yang telah ditentukan dan dikomunikasikan ke seluruh karyawan (mengenai jalur evakuasi bagi
karyawan/ penghuni dan tamu ke tempat tertentu yang lebih aman). 11.3. Menyediakan tim penanggulangan keadaan darurat terlatih beserta
tanggung jawab dan struktur organisasinya. 11.4. Menyediakan dan memelihara sarana penanggulangan/evakuasi keadaan
darurat. 11.5. Menyediakan prosedur untuk mencegah dan mengantisipasi keadaan darurat
(kesiapsiagaan dan tanggap darurat). 11.6. Melakukan uji coba secara periodik beberapa prosedur yang dapat dipraktekkan. 11.7. Mereview dan merevisi (kalau perlu) prosedur kesiapsiagaan dan tanggap
darurat setelah terjadinya accident atau situasi darurat. 11.8. Memeriksa, menguji dan memelihara sarana atau sistem proteksi keadaan
darurat, misalnya : APAR, hidran, detector, sprinkler, pompa hidran dan lain‑lain.
Berkaitan dengan keadaan darurat tersebut, perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat rencana dalam mengantisipasi dan menghadapi keadaan darurat, yaitu dengan :
12. KOORDINASI PENGAWASAN FUNGSIONAL K3
Standar K3 :
a. Personil
b. Alat/ Mesin
c. Sistem
d. Kelembagaan K3
13. DATA KECELAKAAN LISTRIK (PLN) 1995-1999
13.1. Jumlah kasus 1.458 kasus kecelakaan
Korban tewas 835 orang
- Karyawan 183 orang
- Masyarakat 635 orang
- Luka serius 476 orang
Kasus kebakaran 741 kasus
Gangguan teknis 2720 kasus
Kerugian Rp. 25,5 milyar
14. DASAR HUKUM K3
14.1. UU 1/ 1970 tentang Keselamatan Kerja- Pasal 2 ayat (1) huruf q (Ruang Lingkup)
Setiap tempat dimana listrik dibangkitkan, ditransmisikan, dibagi- bagikan, disalurkan dan digunakan.
- Pasal 3 ayat (1) huruf q (Objective)
- Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk : q. Mencegah terkena aliran listrik berbahaya.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 75/ Men/ 2002 Pemberlakuan PUIL 2000 PUIL 2000 SNI 04-0225-
2000
14.2. UU 20/ 2002 tentang Ketenagalistrikan
15. STANDAR K3 LISTRIK DI INDONESIA
16. PERSYARATAN K3 PADA PUIL 2000
17. BAHAYA LISTRIK
Lanjutan 17.
18. BAHAYA SAMBARAN PETIR
19. PROSES PENGESAHAN GAMBAR INSTALASI LISTRIK
20. PERIJINAN K3 LIFT (PERMENAKER : PER03/MEN/1999)
21. KLASIFIKASI & KOMPETENSI TEKNISI LIFT
22. PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA
22. 1. Peraturan
22. 2. Standardisasi
22. 3. Pengawasan
22. 4. Penelitian Teknik
22. 5. Penelitian Medis
22. 6. Penelitian Medis
22. 7. Penelitian Statistik
22. 8. Pendidikan
22. 9. Pelatihan
22.10. Persuasi
22.11. Asuransi
22.12. Penerangan 22.1 s/d 22.
Ref. Accident Preventions, ILO
Lanjutan 22.12.
KONDISI PENYEBABUNSAFE CONDITIONS
PERALATAN KERJA TIDAK BAIK.
MESIN YANG TIDAK TERLINDUNGI.
TEMPAT KERJA MEMBAHAYAKAN (LICIN, BERDEBU, PANAS, BECEK, BERMINYAK, BERBAU MENYENGAT, DLL).
KONSTRUKSI/ INSTALASI PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN.
UNSAFE ACTION BEKERJA SEMBARANGAN (MENGABAIKAN
PERATURAN KESELAMATAN KERJA).
MEMAKAI BAJU YANG TIDAK LAYAK.
BEKERJA SAMBIL BERSENDA GURAU, MEROKOK DLL.
DENGAN SENGAJA MERUSAK/ MELEPAS SEBAGIAN INSTALASI PEKERJAAN.
PENCEGAHAN
MEMPERSIAPKAN PEKERJAAN UNTUK BEKERJA DENGAN AMAN
PENJELASAN DAN CONTOH MELAKSANAKAN PEKERJAAN.
PENJELASAN DAN CONTOH MELAKSANAKAN PEKERJAAN YANG AMAN.
PENJELASAN JENIS PERALATAN KERJA & CARA PEMAKAIANNYA.
PENJELASAN TENTANG BAHAYA POTENSIAL SUATU PEKERJAAN.
MEMBERIKAN BUKU PEDOMAN K-3.
MEMBERIKAN PEDIDIKAN DAN PELATIHAN K-3.
PENGAWASAN, KOREKSI DAN BIMBINGAN.
MENYIAPKAN PRASARANA & SARANA KERJA YANG MEMADAI
MENYEDIAKAN TEMPAT KERJA YANG MEMENUHI KETENTUAN KESELAMATAN.
PENEMPATAN PERLATAN KERJA DENGAN BAIK.
MENYIAPKAN ALAT KERJA YANG MEMADAI.
MESIN-MESIN DAN PERALATAN HARUS TERLINDUNGI DENGAN BAIK.
RUANGAN TEMPAT BERJALAN YANG LONGGAR.
23. PERLENGKAPAN & PERALATAN KESELAMATAN KERJA
23.1.PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA
a. PAKAIAN KERJA.
b. SABUK PENGAMAN (SAFETY BELT).
c. TOPI/HELM PENGAMAN (SAFETY HELMET)
d. SEPATU KERJA.
e. ALAT PENUTUP TELINGA.
f. SARUNG TANGAN.
g. KACA MATA.
h. MASKER HIDUNG.
i. ALAT BANTU PERNAFASAN (BREATHING APPARATUS).
j. PENUTUP DADA UNTUK LAS LISTRIK.
k. JAS HUJAN.
l. DAN LAIN SEBAGAINYA.
Lanjutan 23.1.l
23.2. PERALATAN KESELAMATAN KERJA UNTUK
PEKERJAAN LISTRIK :
a. Earth Resistance Tester.
b. Voltage Tester
c. Short Circuit Grounding.
d. Dan lain sebagainya.
24. KESELAMATAN KERJA
24.1. Tersedianya alat pertolongan.
24.2. Setiap kecelakaan yang membutuhkan pengobatan, pertolongan, atau perawatan, terlebih dulu harus dilaporkan secepat mungkin kepada orang yang diberi wewenang mengepalai pekerjaan yang bersangkutan, yang selanjutnya akan melaporkan kejadian itu secara terinci kepada ahli teknik atasannya.
SETIAP KECELAKAAN HARUS DICATAT DALAM SEBUAH BUKU YANG ANTARA LAIN HARUS BERISI DATA BERIKUT
nomor urut, nama penderita, jam, hari, tanggal, dan tahur terjadinya kecelakaan, sebab kecelakaan, macam dan akibat kecelakaan, pertolongan pertarna yang diberikan dengan menyebutkan jam,
tanggal, dan macam pertolongan pertarna tersebut, nama saksi yang melihat kecelakaan, dan keterangan lain yang diperlukan.
25. PENCATATAN DATA KECELAKAAN
26. RUANG KERJA LISTRIK YANG DENGAN TERATUR DAN TERUS MENERUS DILAYANI DAN DIJAGA
26.1. PUSAT PEMBANGKIT LISTRIK, GARDU INDUK, GARDU HUBUNG, BENGKEL LISTRIK DAN GUDANG, HARUS DILENGKAPI PERLENGKAPAN PENCEGAH BAHAYA
KEBAKARAN. DI TIAP RUANG HARUS TERSEDIA ALAT PEMADAM KEBAKARAN RACUN API DENGAN ISI OBAT RACUN API YANG CUKUP, SESUAI DENGAN KETENUAN YANG BERLAKU.
26.2. RUANG KERJA LISTRIK YANG DENGAN TERATUR ATAU TERUS MENERUS DILAYANI ATAU DIJAGA OLEH PETUGAS, SEPERTI PUSAT PEMBANGKIT LISTRIK, GARDU INDUK, GARDU HUBUNG, DAN BENGKEL LISTRIK, HARUS DILENGKAPI PERLENGKAPAN
KECELAKAAN SEPERTI OBAT-OBATAN (PPPK), TANDA, TANDU DAN LAIN SEBAGAINYA.
26.3. PADA RUANG KERJA LISTRIK BERBAHAYA SEPERTI PUSAT PEMBANGKIT LISTRIK, GARDU INDUK, GARDU HUBUNG, GARDU DISTRIBUSI, BENGKEL LISTRIK, GUDANG
LISTRIK, HARUS DIPASANGI PAPAN LARANGAN MASUK BAGI SETIAP ORANG YANG BUKAN PETUGAS ( YANG TIDAK BERKEPENTINGAN).
26.4. DALAM RUANG KERJA LISTRIK BERBAHAYA PARA PETUGAS HARUS MENGGUNAKAN PAKAIAN KERJA YANG BAIK, KERING DAN COCOK MENURUT KEADAAN IKLIM DAN AMAN SESUAI DENGAN SIFAT PEKERJAAN YANG DIHADAPI