194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

download 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

of 113

Transcript of 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    1/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p

    u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    P U T U S A N

    Nomor 194/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang

    mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara

    biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    Nama Lengkap : PURNYOTO ; ------------------------------------------------

    Tempat lahir : Jombang ; ----------------------------------------------------

    Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 20 Juli 1956 ; ----------------------------------

    Jenis kelamin : Laki - Laki ; ---------------------------------------------------

    Kebangsaan : Indonesia ; ----------------------------------------------------

    Tempat tinggal : Dusun Ngrimbi Desa Ngrimbi Rt.05 Rw.01, Kec. --

    Bareng Kabupaten Jombang ;---------------------------

    Agama : Islam ; ---------------------------------------------------------

    Pekerjaan : Wiraswasta ; -------------------------------------------------

    Pendidikan : SMP ; ----------------------------------------------------------

    Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan oleh: -------------------------------------

    • Penyidik tidak dilakukan Penahanan;

    ---------------------------------------------------

    • Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Nopember 2014

    s/d 29 Nopember 2014; -------------------------------------------------------------

    • Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

    Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d 19 Desember 2014;-

    • Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

    Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d 17 Pebruari 2015; ---

    • Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat

    Banding sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan 19 Maret 2015 ; ---

    • Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat

    Banding sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan 18 April 2015 ; ---------

    Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu 1.

    SAMSUL ANAM, SH., dan 2. UDOKO, SH., Penasehat Hukum/Advokat pada kantor

    Advokat & Penasehat Hukum ANAM & ASSOCIATES, di Jalan Pacarkembang 3/11

    Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014, yang

    didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11-12-2014 No.622/

    1

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    2/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    HK/XII/2014 dan MOHAMMAD HANI, SH., Advokat pada Kantor Hukum

    “MOHHAN, SH. & MITRA”, berkantor di Dusun Penjor, Desa Kedunglosari,

    Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang – JATIM, berdasarkan Surat Kuasa

    Khusus tanggal 07 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

    Surabaya tanggal 15-01-2015 No.10/HK.07/I/2015; ------------------------------------

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ; --

    Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -------------------------

    Telah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan ; ----------------

    Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; --------------------

    Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -------------------

    Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

    mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; --------------

    1 Menyatakan terdakwa PURNYOTO bersama – sama dengan

    saksi SUMARMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

    bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu “mereka yang

    melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

    melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

    atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

    kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

    jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara

    atau perekonomian Negara” melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18

    Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

    diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20

    Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor

    31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan

    Subsidair ;---

    2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PURNYOTO

    selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

    ---------------------------------------------

    3 Menjatuhkan denda terhadap diri terdakwa PURNYOTO

    sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6

    (enam) bulan kurungan; --

    4 Menetapkan agar terdakwa PURNYOTO membayar uang

    pengganti sebesar Rp. 276.420.000,- (dua ratus tujuh puluh

    2

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    3/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dalam tenggang

    waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan tersebut mempunyai

    kekuatan hukum tetap dan apabila terdakwa tidak membayar

    uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan

    dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

    terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

    membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara

    selama 1 (satu) tahun;

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    5 Menyatakan barang bukti berupa :

    -----------------------------------------------------

    1 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Tanah

    Aset Desa;

    ------------------------------------------------------------------------------

    -------

    2 2 (dua) lembar leter C ( foto copy);

    -----------------------------------------------

    3 1 (satu) buku Tanah Desa /Tanah Kas Desa Ngrimbi Kec.

    Bareng Kab. Jombang;

    ------------------------------------------------------------------------------

    --

    Dikembalikan kepada Saksi SLAMET MARDIN; ---------------------------

    4 1 (satu) bundel berkas permohonan pengajuan balik nama yang

    terdiri dari :

    ------------------------------------------------------------------------------

    --------

    a. 1 ( satu) lembar foto copy legalisir akta jual beli; ---------------------------

    b. 1 ( satu) lembar foto copy legalisir KTP (Kartu Tanda penduduk ); ---

    c. 1 ( satu) lembar foto copy legalisir KSK; -------------------------------------d. 1 ( satu) lembar foto copy legalisir PBB (Pajak Bumi Bangunan); -----

    e. 1 ( satu) lembar foto copy legalisir Surat Kematian; -----------------------

    f. 1 ( satu) lembar foto copy legalisir Setoran Pajak; -------------------------

    Dikembalikan kepada saksi SRI HARTATIK, SH, M.Kn.; ----------------

    5 1 (satu) buku kas umum Ds. Ngrimbi Kec. Bareng Kab.

    Jombang T.A 2011;

    3

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    4/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    ------------------------------------------------------------------------------

    -------

    6 1 (satu) buku kas umum Ds. Ngrimbi Kec. Bareng Kab.

    Jombang T.A 2012;

    ------------------------------------------------------------------------------

    -------

    7 1 (satu) buku kas umum Ds. Ngrimbi Kec. Bareng Kab.

    Jombang T.A 2013;

    ------------------------------------------------------------------------------

    -------

    Dikembalikan kepada saksi Drs. SUCIPTO; ---------------------------------

    8 Uang Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);

    ---------

    Dikembalikan kepada saksi SUHARTONO; ---------------------------------

    9 1 (satu) lembar permohonan undangan;

    ----------------------------------------

    10 1 (satu) lembar jawaban surat;

    -----------------------------------------------------

    11 1 (satu) buku sidang Pemerintahan Desa Pra Pertanggung

    Jawaban; -

    Dikembalikan kepada saksi Drs. MUNIR AS.; ------------------------------

    12 1 (satu) foto copy Sertifikat hak milik No. 161 A’n S.

    HIMAWAN WIBISONO;

    -----------------------------------------------------------------------------

    13 1 (satu) bundel foto copy warkah Sertifikat hak milik No. 96

    Desa Ngrimbi Kec. Bareng Kab.Jombang;

    ---------------------------------------------

    14 1 (satu) bundel foto copy warkah pemberian hak tanggungan an.

    PHOVY HARI ISNANTI kepada Bank BNI;

    -------------------------------------

    Dikembalikan kepada saksi saksi AGUS RIBUANTO; -------------------

    15 1 (satu) kwintansi asli tgl 05-09-2010 an. bpk Lilik Sudarto;

    ---------------

    16 1 (satu) kwintansi asli tgl 11-10-2010 an. bpk Suhartono;

    ------------------

    4

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    5/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    17 1 (satu) kwintansi asli tgl 17-10-2010 an. bpk Lilik Sudarto;

    ---------------

    18 1 (satu) kwintansi asli tgl 31-12-2010 an. bpk Lilik Sudarto;

    ---------------

    19 1 (satu) lembar bukti pembayaran tgl 07-02-2011;

    --------------------------

    20 1 (satu) lembar bukti pembayaran ppn penjualan tgl

    07-02-2011; ------

    21 1 (satu) lembar bukti pembayaran pp pembeli tgl 07-02-2011;

    -----------

    Dikembalikan kepada saksi SUHARTONO; ---------------------------------

    22 1 (satu) bundel Asli Rekomendasi Hasil Pemeriksan Khusus

    Terhadap Laporan Masyarakat Atas Nama Teguh Sukowibowo

    Nomor : X.700/783/415.37/2014;

    -------------------------------------------------------------

    23 1 (satu) bundel Asli daftar hadir musyawarah desa tanah aset

    desa Ngrimi tgl. 23 April 2014;

    ------------------------------------------------------------

    24 1 (satu) bundel Asli SK Bupati Jombang Nomor

    188.4.45/187/415.12/2008 tgl. 29 Desember 2008 tentang

    pengangkatan Kepala Desa Ngrimbi Kec. Bareng Kab.

    Jombang; ------

    Dikembalikan kepada saksi SUMARMI; --------------------------------------

    25 Tanah seluas kurang lebih 17.730 M² yang terletak di Desa

    Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;

    --------------------------------------

    26 1 (satu) buah sertifikat tanah No. 96 seluas 17.730 M² atas nama

    PHOVY HARI ISNANTY, SE.;

    -----------------------------------------------------

    Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng

    Kabupaten Jombang; ---------------------------------------------------

    6 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

    sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

    ------------------------------------------------------------

    Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut

    Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi tertanggal 30

    5

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    6/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Maret 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan

    sebagai berikut : -----------------------------------------------------

    1 Menerima Pembelaan advokat Terdakwa PURNYOTO;

    ---------------------------

    2 Menyatakan Terdakwa PURNYOTO tidak terbukti secara sah dan

    meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi pasal 2 ayat (1),

    pasal 3 maupun pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999

    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

    dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang

    perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang

    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

    ---

    3 Menyatakan dan membebaskan Terdakwa PURNYOTO dari segala

    dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan bebas murni

    (vrijspraak);

    -------------------------------------------------------------------------------------

    4 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jombang

    untuk segera mengeluarkan Terdakwa PURNYOTO dari tahanan;

    -------------

    5 Mengembalikan dan memulihkan serta merehabilitasi nama baik harkat dan

    martabat Terdakwa PURNYOTO seperti keadaan semula;

    -----------------------Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

    ----------------------------------------------------------------------------------------------

    Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum

    terdakwa dan terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang

    pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya demikian pula Penasihat

    Hukum terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan

    Nota Pembelaannya/Pledoinya; --------------

    Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaansebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------

    A DAKWAAN :

    ----------------------------------------------------------------------------------

    PRIMAIR : -------------------------------------------------------------------------------------

    ------Bahwa terdakwa PURNYOTO selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan

    Masyarakat Desa (LPMD) Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

    6

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    7/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    bersama-sama dengan saksi SUMARMI (sebagai terdakwa dalam berkas

    tersendiri) selaku Kepala Desa Ngrimbi yang diangkat berdasarkan Surat

    Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/187/415.12/2008 tanggal 29

    Desember 2008 pada tanggal 23 Desember 2011 atau setidak-tidaknya masih

    dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2011, bertempat di Desa Ngrimbi

    Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

    yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

    pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2)

    Undang-Undang RI No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

    Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember

    2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya

    berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang

    menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara

    melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

    orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

    perekonomian negara , yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa

    sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------

    • Bahwa berawal dari keberadaan aset desa Ngrimbi berupa tanah kas desa seluas

    17.680 M2 sesuai bukti Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Sementara, Hak Milik No

    96 atas nama Supriati , yang mana tanah ini merupakan hasil tukar guling dari

    tanah seluas 1,3 Ha bukti letter C no 1 Persil no 60 A; ------

    • Bahwa tanah kas desa tersebut, berdasarkan Buku Tanah Milik Desa/ Tanah

    Kas Desa model : A.4 terdaftar sebagai tanah kas desa, asal tanah kas desa

    tersebut adalah Tanah Cawisan, terdaftar dalam buku Letter C/Persil 602 seluas

    1,830 Ha kelas III; -------------------------------------------------

    • Bahwa kemudian sejak tahun 2008 muncul keinginan dan aspirasi dari

    masyarakat Desa Ngrimbi untuk dapat mengembalikan aset desa berupa tanah

    kas desa yang telah ditukargulingkan, hal ini ditindaklanjuti dengan

    Musyawarah Desa pada tanggal 08 April 2008 dan ditindaklanjuti dengan

    Musyawarah Desa tanggal 16 Nopember 2010 yang mana dalam

    pelaksanaannya akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk

    menjadi mediator;

    ---------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa kemudian terdakwa atas seijin dan sepengetahuan saksi Sumarmi selaku

    Kepala Desa Ngrimbi melakukan penjualan Tanah Cawisan seluas 17.680 M2

    tersebut dengan perantara saudara LILIK SUDARTO; --------------

    7

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    8/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    • Bahwa kemudian saudara LILIK SUDARTO menawarkan tanah tersebut

    kepada saksi SUHARTONO dan kemudian saksi SUHARTONO meninjau

    lokasi tanah tersebut di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng yang mana pada saat

    itu saksi SUHARTONO juga bertemu dengan terdakwa dan terdakwa

    meyakinkan saksi SUHARTONO untuk membeli tanah tersebut dengan dalih

    tanah tersebut adalah milik perorangan bukan milik Pemerintah Desa Ngrimbi.

    Yang mana disepakati nilai jual beli tanah tersebut adalah sebesar Rp

    260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah); -----------------------------

    • Untuk kepentingan jual beli tanah tersebut saksi SUHARTONO telah

    melakukan beberapa pembayaran kepada terdakwa melalui saudara Lilik

    SUDARTO yakni:

    ----------------------------------------------------------------------------

    ⇒ Pembayaran I pada tanggal 5 September 2010 sebesar Rp 17.000.000,

    ( tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Pembelian Tanah Di

    Desa Ngrimbi seluas 17.680 M2 diterima oleh terdakwa;

    -----------------------------------------------------------------------------

    ⇒ Pembayaran II pada tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp 223.210.000,-

    (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk

    pembayaran 50 % pembelian tanah Ds Ngrimbi HM No 96 yang

    diterima oleh terdakwa; -------------------------------------------

    ⇒ Pembayaran III pada tanggal 17 Oktober 2010 sebesar Rp 8.000.000,-

    (delapan juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Pembelian Tanah di

    Desa Ngrimbi Luas 17.680 M2 diterima oleh terdakwa;

    -----------------------------------------------------------------------------

    ⇒ Pembayaran IV pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp

    15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Panjar

    Pembelian Tanah Ngrimbi dengan luas 17.680 M2 diterima oleh

    terdakwa;

    -----------------------------------------------------------------------------

    ⇒ Pembayaran V pada tanggal 7 Pebruari 2011 sebesar Rp 167.210.000,-

    (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) melalui

    transfer ditujukan kepada saudara MARSOYO pada rekening

    MANDIRI, yang mana saudara MARSOYO merupakan suami dari

    terdakwa; --------------------------------------------------------------

    8

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    9/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Sehingga untuk pembelian tanah tersebut saksi SUHARTONO telah

    melakukan pembayaran sebesar Rp 430.420.000,- (empat ratus tiga

    puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); ----------

    • Bahwa kemudian dilakukan Jual Beli Tanah tersebut di hadapan Notaris SRI

    HARTATIK SH.M.KN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) padatanggal 23 Desember 2011 antara saudara SUTIKNO selaku ahli waris dari

    saudari SUPRIHATI sebagai Penjual dengan saudari PHOVY HARI ISNATY

    sebagai Pembeli yang merupakan anak dari saksi SUHARTONO;

    --------------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa dalam pembuatan akta jual beli tersebut juga dihadiri oleh terdakwa dan

    saksi SUMARMI; -----------------------------------------------------------------------

    • Bahwa dalam akta jual beli nomor 317/2011 tanggal 23 Desember 2011

    tersebut obyek tanah adalah tanah hak milik Nomor 96 atas sebidang tanah

    sebagaimana diuraikan dalam surat ukur seluas 17.730 m2 dengan nomor

    identifikasi Bidang Tanah (NIB) yaitu nomor 12.12.04.13.00067, NOP :

    35.17.070.013.003-0036.0;

    ----------------------------------------------------------------

    • Bahwa dalam akta jual beli tersebut antara penjual dan pembeli menyepakati

    nilai jual tanah sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

    ----------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa dari nilai pembayaran jual beli tanah tersebut, saksi SUMARMI

    menyerahkan sisa uang penjualan tanah cawisan (tanah kas desa) tersebut

    sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) kepada saksi

    SUCIPTO selaku Bendahara Desa sedangkan selebihnya penggunaannya oleh

    Saksi SUMARMI tidak bisa dipertanggungjawabkan; --

    • Bahwa uang hasil pembayaran jual beli tanah tersebut oleh terdakwa dan saksi

    SUMARMI tidak pernah dipergunakan untuk pembelian tanah guna mengganti

    tanah kas desa (tanah cawisan) yang sudah terjual; ----------------

    • Bahwa penjualan atau pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa tersebut

    dilakukan oleh saksi SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi dilakukan tanpa

    memperhatikan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

    Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pada pokoknya

    yakni: ----------------------------------------------------------------------

    1 Kekayaan desa berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan

    pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperluakan untuk

    kepentingan umum; --------------------------------------------------------

    9

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    10/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    2 Pelepasan Hak Kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada

    ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang

    menguntungkan desa dengan memperrhatikan harga pasar dan Nilai

    Jual Obyke Pajak (NJOP); -------------------------------------------

    3 Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli

    tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat; -------------

    4 Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat

    (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; -------------

    5 Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

    diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis

    dari Bupati /Walikota dan Gubernur; ---------------------------------

    • Bahwa perbuatan saksi SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi Kecamatan

    Bareng Kabupaten Jombang juga telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan

    Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Tanah

    Desa yang pada pokoknya menerangkan: ------

    1 Tanah desa atau eks tanah desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain

    kecuali untuk kepentingan pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan

    Daerah; ----------------------------------------------------------

    2 Peralihan hak tanah desa eks tanah desa kepada pihak ketiga dilaksanakan

    dengan tukar menukar; ------------------------------------------

    3 Peralihan tanah desa atau eks tanah desa sebagaimana dimaksud ayat (2)

    Pasal ini dilakukan dengan syarat : ----------------------------------

    a Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas; ----------------

    b Kompensasi dana Pembangunan; -----------------------------------------

    • Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARMI telah

    mengakibatkan kerugian Negara c.q Pemerintah Desa Ngrimbi Kabupaten

    Jombang sebesar Rp 430.420.000,- (empat ratus tiga puluh juta empat ratus

    dua puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah itu; -----------

    Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

    dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

    ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

    atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

    Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

    ----------------------------------------------------------------------------------------------

    SUBSIDIAIR : --------------------------------------------------------------------------------

    10

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    11/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    ------Bahwa terdakwa PUNYOTO selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

    Desa (LPMD) Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang bersama-sama

    dengan saksi SUMARMI (sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri) selaku Kepala

    Desa Ngrimbi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor :

    188.4.45/187/415.12/2008 tanggal 29 Desember 2008 pada tanggal 23 Desember

    2011 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan

    2011, bertempat di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang atau

    setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan

    Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

    Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor 191/KMA/SK/XII/2010

    tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

    Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang

    melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

    dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

    menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

    jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau

    perekonomian Negara : ---------------------------------------

    • Bahwa berawal dari keberadaan aset desa Ngrimbi berupa tanah kas desa

    seluas 17.680 M2 sesuai bukti Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Sementara, Hak

    Milik No 96 atas nama Supriati , yang mana tanah ini merupakan hasil tukarguling dari tanah seluas 1,3 Ha bukti letter C no 1 Persil no 60 A; ------

    • Bahwa tanah kas desa tersebut, berdasarkan Buku Tanah Milik Desa/ Tanah

    Kas Desa model : A.4 terdaftar sebagai tanah kas desa, asal tanah kas desa

    tersebut adalah Tanah Cawisan, terdaftar dalam buku Letter C/Persil 602 seluas

    1,830 Ha kelas III; -------------------------------------------------

    • Bahwa kemudian sejak tahun 2008 muncul keinginan dan aspirasi dari

    masyarakat Desa Ngrimbi untuk dapat mengembalikan aset desa berupa tanah

    kas desa yang telah ditukargulingkan, hal ini ditindaklanjuti dengan

    Musyawarah Desa pada tanggal 08 April 2008 dan ditindaklanjuti dengan

    Musyawarah Desa tanggal 16 Nopember 2010 yang mana dalam

    pelaksanaannya akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjadi

    mediator; ---------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa kemudian terdakwa atas seijin dan sepengetahuan saksi Sumarmi

    selaku Kepala Desa Ngrimbi melakukan penjualan Tanah Cawisan seluas

    17.680 M2 tersebut dengan perantara saudara LILIK SUDARTO; --------------

    11

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    12/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    • Bahwa kemudian saudara LILIK SUDARTO menawarkan tanah tersebut

    kepada saksi SUHARTONO dan kemudian saksi SUHARTONO meninjau

    lokasi tanah tersebut di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng yang mana pada saat

    itu saksi SUHARTONO juga bertemu dengan terdakwa dan terdakwa

    meyakinkan saksi SUHARTONO untuk membeli tanah etsrebut dengan dalih

    tanah tersebut adalah milik perorangan bukan milik Pemerintah Desa Ngrimbi.

    Yang mana disepakati nilai jual beli tanah tersebut adalah sebesar Rp

    260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah); -----------------------------

    • Untuk kepentingan jual beli tanah tersebut saksi SUHARTONO telah

    melakukan beberapa pembayaran kepada terdakwa melalui saudara Lilik

    SUDARTO yakni:

    ----------------------------------------------------------------------------

    ⇒ Pembayaran I pada tanggal 5 September 2010 sebesar Rp 17.000.000,

    ( tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Pembelian Tanah Di

    Desa Ngrimbi seluas 17.680 M2 diterima oleh terdakwa;

    -----------------------------------------------------------------

    ⇒ Pembayaran II pada tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp 223.210.000,-

    (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk

    pembayaran 50 % pembelian tanah Ds Ngrimbi HM No 96 yang

    diterima oleh terdakwa; ---------------------

    ⇒ Pembayaran III pada tanggal 17 Oktober 2010 sebesar Rp 8.000.000,-

    (delapan juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Pembelian Tanah di

    Desa Ngrimbi Luas 17.680 M2 diterima oleh terdakwa;

    -----------------------------------------------------------------

    ⇒ Pembayaran IV pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp

    15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Panjar

    Pembelian Tanah Ngrimbi dengan luas 17.680 M2 diterima oleh

    terdakwa; ------------------------------------------------------------------------

    ⇒ Pembayaran V pada tanggal 7 Pebruari 2011 sebesar Rp 167.210.000,-

    (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) melalui

    transfer ditujukan kepada saudara MARSOYO pada rekening

    MANDIRI, yang mana saudara MARSOYO merupakan suami dari

    terdakwa; -------------------------

    Sehingga untuk pembelian tanah tersebut saksi SUHARTONO telah

    melakukan pembayaran sebesar Rp 430.420.000,- (empat ratus tiga puluh juta

    empat ratus dua puluh ribu rupiah); --------------------------------------

    12

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    13/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    • Bahwa kemudian dilakukan Jual Beli Tanah tersebut di hadapan Notaris SRI

    HARTATIK SH.M.KN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada

    tanggal 23 Desember 2011 antara saudara SUTIKNO selaku ahli waris dari

    saudari SUPRIHATI sebagai Penjual dengan saudari PHOVY HARI ISNATY

    sebagai Pembeli yang merupakan anak dari saksi SUHARTONO;

    ------------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa dalam pembuatan akta jual beli tersebut juga dihadiri oleh terdakwa dan

    saksi SUMARMI; ---------------------------------------------------------

    • Bahwa dalam akta jual beli nomor 317/2011 tanggal 23 Desember 2011

    tersebut obyek tanah adalah tanah hak milik Nomor 96 atas sebidang tanah

    sebagaimana diuraikan dalam surat ukur seluas 17.730 m2 dengan nomor

    identifikasi Bidang Tanah (NIB) yaitu nomor 12.12.04.13.00067, NOP :

    35.17.070.013.003-0036.0.; -----------------------------------------------------

    • Bahwa dalam akta jual beli tersebut antara penjual dan pembeli menyepakati

    nilai jual tanah sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

    --------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa dari nilai pembayaran jual beli tanah tersebut, saksi SUMARMI

    menyerahkan sisa uang penjualan tanah cawisan (tanah kas desa) tersebut

    sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) kepada saksi

    SUCIPTO selaku Bendahara Desa sedangkan selebihnya penggunaannya oleh

    Saksi SUMARMI tidak bisa dipertanggungjawabkan;-

    • Bahwa uang hasil pembayaran jual beli tanah tersebut oleh terdakwa dan saksi

    SUMARMI tidak pernah dipergunakan untuk pembelian tanah guna mengganti

    tanah kas desa (tanah cawisan) yang sudah terjual; ---------------

    • Bahwa penjualan atau pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa tersebut

    dilakukan oleh saksi SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi dilakukan tanpa

    memperhatikan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

    Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pada pokoknya

    yakni: ----------------------------------------------

    • Kekayaan desa berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan

    pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali

    diperluakan untuk kepentingan umum;

    ---------------------------------------------------------

    • Pelepasan Hak Kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud

    pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga

    yang menguntungkan desa dengan memperrhatikan harga pasar

    13

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    14/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    dan Nilai Jual Obyke Pajak (NJOP);

    --------------------------------------------

    • Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk

    membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa

    setempat; --------------

    • Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud

    pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

    ----------------------

    • Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

    diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin

    tertulis dari Bupati /Walikota dan Gubernur;

    ----------------------------------

    • Bahwa perbuatan saksi SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi Kecamatan

    Bareng Kabupaten Jombang juga telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan

    Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Tanah

    Desa yang pada pokoknya menerangkan: -----------------

    1 Tanah desa atau eks tanah desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain

    kecuali untuk kepentingan pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan

    Daerah; ----------------------------------------------------------

    2 Peralihan hak tanah desa eks tanah desa kepada pihak ketiga dilaksanakan

    dengan tukar menukar; ------------------------------------------

    3 Peralihan tanah desa atau eks tanah desa sebagaimana dimaksud ayat (2)

    Pasal ini dilakukan dengan syarat: -----------------------------------

    • Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas;

    ---------------

    • Kompensasi dana Pembangunan;

    ----------------------------------------

    • Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARMI telah

    mengakibatkan kerugian Negara c.q Pemerintah Desa Ngrimbi Kabupaten

    Jombang sebesar Rp 430.420.000,- (empat ratus tiga puluh juta empat ratus

    dua puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah itu; -----------

    Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

    dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

    dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

    14

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    15/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

    Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; ---

    LEBIH SUBSIDIAIR : ---------------------------------------------------------------------------

    ------Bahwa terdakwa PUNYOTO selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan

    Masyarakat Desa (LPMD) Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

    bersama-sama dengan saksi SUMARMI (sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri)

    selaku Kepala Desa Ngrimbi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati

    Jombang Nomor : 188.4.45/187/415.12/2008 tanggal 29 Desember 2008 pada

    tanggal 23 Desember 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun

    2010 sampai dengan 2011, bertempat di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten

    Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

    Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,

    berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No 46 Tahun 2009

    tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor 191/

    KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana

    Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili

    perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

    serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang

    diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum, secara terus menerus atau untuk

    sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar daftar yang

    khusus untuk pemeriksaan administrasi , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan rangkaian peristiwa sebagai berikut: --------------------------------

    • Bahwa berawal dari keberadaan aset desa Ngrimbi berupa tanah kas desa

    seluas 17.680 M2 sesuai bukti Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Sementara, Hak

    Milik No 96 atas nama Supriati , yang mana tanah ini merupakan hasil tukar

    guling dari tanah seluas 1,3 Ha bukti letter C no 1 Persil no 60 A;

    -------------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa tanah kas desa tersebut, berdasarkan Buku Tanah Milik Desa/ Tanah

    Kas Desa model : A.4 terdaftar sebagai tanah kas desa, asal tanah kas desatersebut adalah Tanah Cawisan, terdaftar dalam buku Letter C/Persil 602 seluas

    1,830 Ha kelas III; ------------------------------------------------

    • Bahwa kemudian sejak tahun 2008 muncul keinginan dan aspirasi dari

    masyarakat Desa Ngrimbi untuk dapat mengembalikan aset desa berupa tanah

    kas desa yang telah ditukargulingkan, hal ini ditindaklanjuti dengan

    Musyawarah Desa pada tanggal 08 April 2008 dan ditindaklanjuti dengan

    Musyawarah Desa tanggal 16 Nopember 2010 yang mana dalam

    15

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    16/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    pelaksanaannya akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjadi

    mediator; --------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa kemudian terdakwa atas sepengetahuan saksi Sumarmi selaku Kepala

    Desa Ngrimbi melakukan penjualan Tanah Cawisan seluas 17.680 M2 tersebut

    dengan perantara saudara LILIK SUDARTO; ----------------------

    • Bahwa kemudian saudara LILIK SUDARTO menawarkan tanah tersebut

    kepada saksi SUHARTONO dan kemudian saksi SUHARTONO meninjau

    lokasi tanah tersebut di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng yang mana pada saat

    itu saksi SUHARTONO juga bertemu dengan terdakwa dan terdakwa

    meyakinkan saksi SUHARTONO untuk membeli tanah etsrebut dengan dalih

    tanah tersebut adalah milik perorangan bukan milik Pemerintah Desa Ngrimbi.

    Yang mana disepakati nilai jual beli tanah tersebut adalah sebesar Rp

    260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah); ----------------

    • Untuk kepentingan jual beli tanah tersebut saksi SUHARTONO telah

    melakukan beberapa pembayaran kepada terdakwa melalui saudara Lilik

    SUDARTO yakni:

    ---------------------------------------------------------------------------

    ⇒ Pembayaran I pada tanggal 5 September 2010 sebesar Rp 17.000.000,

    ( tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Pembelian Tanah Di

    Desa Ngrimbi seluas 17.680 M2 diterima oleh terdakwa;

    ----------------------------------------------------------------------------

    ⇒ Pembayaran II pada tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp 223.210.000,-

    (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk

    pembayaran 50 % pembelian tanah Ds Ngrimbi HM No 96 yang

    diterima oleh terdakwa; ------------------------------------------

    ⇒ Pembayaran III pada tanggal 17 Oktober 2010 sebesar Rp 8.000.000,-

    (delapan juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Pembelian Tanah di

    Desa Ngrimbi Luas 17.680 M2 diterima oleh terdakwa;

    ----------------------------------------------------------------------------

    ⇒ Pembayaran IV pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp

    15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Panjar

    Pembelian Tanah Ngrimbi dengan luas 17.680 M2 diterima oleh

    terdakwa;

    ----------------------------------------------------------------------------

    ⇒ Pembayaran V pada tanggal 7 Pebruari 2011 sebesar Rp 167.210.000,-

    (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) melalui

    16

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    17/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    transfer ditujukan kepada saudara MARSOYO pada rekening

    MANDIRI, yang mana saudara MARSOYO merupakan suami dari

    terdakwa; ---------------------------------------------

    Sehingga untuk pembelian tanah tersebut saksi SUHARTONO telah

    melakukan pembayaran sebesar Rp 430.420.000,- (empat ratus tiga

    puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); ---------

    • Bahwa kemudian dilakukan Jual Beli Tanah tersebut di hadapan Notaris SRI

    HARTATIK SH.M.KN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada

    tanggal 23 Desember 2011 antara saudara SUTIKNO selaku ahli waris dari

    saudari SUPRIHATI sebagai Penjual dengan saudari PHOVY HARI ISNATY

    sebagai Pembeli yang merupakan anak dari saksi SUHARTONO;

    --------------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa dalam pembuatan akta jual beli tersebut juga dihadiri oleh terdakwa dan

    saksi SUMARMI; -----------------------------------------------------------------------

    • Bahwa untuk melengkapi Akta Jual Beli Tanah tersebut saksi SUMARMI

    selaku Kepala Desa Ngrimbi menyaksikan dan membenarkan serta meregister

    Surat Keterangan saudara SUTIKNO sebagai Ahli Waris dari SUPRIHATI

    selaku atas nama tanah seluas 17.680 M2 sesuai bukti Sertifikat (Tanda Bukti

    Hak) Sementara, Hak Milik No 96 yang merupakan tanah kas desa (tanah

    cawisan) dengan terdakwa bertanda tangan sebagai saksi, yang nyata-nyata

    terdakwa dan saksi SUMARMI mengetahui bahwa sebenarnya tanah yang

    akan diurus penjualannya tersebut adalah tanah kas desa;

    --------------------------------------------------------

    • Bahwa dalam akta jual beli nomor 317/2011 tanggal 23 Desember 2011

    tersebut obyek tanah adalah tanah hak milik Nomor 96 atas sebidang tanah

    sebagaimana diuraikan dalam surat ukur seluas 17.730 m2 dengan nomor

    identifikasi Bidang Tanah (NIB) yaitu nomor 12.12.04.13.00067, NOP :

    35.17.070.013.003-0036.0;

    ----------------------------------------------------------------

    • Bahwa dalam akta jual beli tersebut antara penjual dan pembeli menyepakati

    nilai jual tanah sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

    ----------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa dari nilai pembayaran jual beli tanah tersebut, saksi SUMARMI

    menyerahkan sisa uang penjualan tanah cawisan (tanah kas desa) tersebut

    sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) kepada saksi

    17

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    18/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    SUCIPTO selaku Bendahara Desa sedangkan selebihnya penggunaannya oleh

    Saksi SUMARMI tidak bisa dipertanggungjawabkan. -

    • Bahwa uang hasil pembayaran jual beli tanah tersebut oleh terdakwa dan saksi

    SUMARMI tidak pernah dipergunakan untuk pembelian tanah guna mengganti

    tanah kas desa (tanah cawisan) yang sudah terjual; ----------------

    • Bahwa penjualan atau pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa tersebut

    dilakukan oleh saksi SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi dilakukan tanpa

    memperhatikan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

    Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pada pokoknya

    yakni: -----------------------------------------------------------------------

    • Kekayaan desa berupa tanah desa tidak diperbolehkan

    dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain

    kecuali diperluakan untuk kepentingan umum;

    ----------------------------------------------------------

    • Pelepasan Hak Kepemilikan tanah desa sebagaimana

    dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti

    rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan

    memperrhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyke Pajak

    (NJOP); ----------------------------------------------------------

    • Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan

    untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi

    di desa setempat; ----------------

    • Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana

    dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

    Kepala Desa; -----------------------

    • Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

    ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD

    dan mendapat ijin tertulis dari Bupati /Walikota dan

    Gubernur; ------------------------------------

    • Bahwa perbuatan saksi SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi Kecamatan

    Bareng Kabupaten Jombang juga telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan

    Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Tanah

    Desa yang pada pokoknya menerangkan: -----------------

    1 Tanah desa atau eks tanah desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain

    kecuali untuk kepentingan pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan

    Daerah; ---------------------------------------------------------

    18

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    19/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    2 Peralihan hak tanah desa eks tanah desa kepada pihak ketiga dilaksanakan

    dengan tukar menukar; -----------------------------------------

    3 Peralihan tanah desa atau eks tanah desa sebagaimana dimaksud ayat (2)

    Pasal ini dilakukan dengan syarat: ----------------------------------

    a Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas; ---------------

    b Kompensasi dana Pembangunan; ----------------------------------------

    • Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARMI telah

    mengakibatkan kerugian Negara c.q Pemerintah Desa Ngrimbi Kabupaten

    Jombang sebesar Rp 430.420.000,- (empat ratus tiga puluh juta empat ratus

    dua puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah itu; -----------

    Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

    dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

    dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

    Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

    Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ---

    Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum

    terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi dan atas Nota Keberatan/Eksepsi

    dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengemukakan pendapatnya

    dan selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, pada tanggal 02

    Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

    -----------------------------------------------------------------------------------

    M E N G A D I L I

    • Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima; --

    • Memerintahkan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya;

    --------------------------

    • Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

    ------------------------------

    Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum

    telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di

    bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

    ----------------------------------------------------------------------------------------------

    1 Saksi TEGUH SUKOWIBOWO,

    ----------------------------------------------------------

    19

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    20/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    • Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga

    dengan terdakwa; -------------------------------------------------------

    • Bahwa asset yang dimiliki oleh Desa Ngrimbi adalah sebagai berikut :

    ⇒ Tanah Bengkok Lurah dengan luas 2 (dua) bau sama dengan 1.000

    (seribu) bata terletak di sebelah Selatan Desa Ngrimbi dan dikerjakan

    oleh Kades; --------------------------------------------------------

    ⇒ Tanah Cawisan / Kas Desa dengan luas 17.680 M² (tujuh belas ribu

    enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Selatan Desa

    Ngrimbi dan pengelolaannya dikelola oleh Desa; ---

    ⇒ Tanah Ganjaran Mataulu dengan Luas 50 (lima puluh) boto yang terletak

    di di RT. 3 / RW.1 Dusun Ngrimbi Desa Ngrimbi dan pengelolaannya

    dikelola oleh Desa; ---------------------------------------

    • Bahwa sejak tahun 1996 Tanah Cawisan yang dikelola oleh Desa hasilnya

    dipergunakan untuk kepentingan Desa, jadi apabila Desa membutuhkan

    dana , maka tanah tersebut disewakan untuk dana kegiatan berdasarkan

    keputusan bersama BPD, LPMD, karang taruna dan Perangkat Desa beserta

    Tokoh Masyarakat Desa Ngrimbi;

    --------------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa untuk tanah ganjaran Mataulu yang dikelola oleh Desa hasilnya

    dipergunakan untuk menggaji tenaga irigasi Desa dan berdasarkan

    klarifikasi di Desa Ngrimbi tanggal 02 April 2011 bahwa Tanah Ganjaran

    Mataulu di persil 74 (tujuh puluh empat) dengan luas 50 (lima puluh) boto

    berlokasi di RT.03/RW.01 Dusun Ngrimbi tidak terjual dan masih ada;

    --------------------------------------------------------------

    • Bahwa untuk tanah ganjaran Mataulu apabila dijual perkiraan laku dengan

    harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena tanah tersebut

    masuk dalam kelas 2 yang terletak ditengah Desa Ngrimbi;

    --------------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa yang membukukan dan mengelola keuangan uang hasil sewa Tanah

    Cawisan dan Tanah Ganjaran Mataulu adalah saksi SLAMET MARDIN

    dan Bendahara Desa yaitu SUCIPTO; ----------------------------

    • Bahwa Tanah Cawisan termasuk dalam kwalifikasi kelas I dan sudah ada

    sejak masa pemerintahan Kades yang lama yaitu Kades P.SUBAKTI;

    ---------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa Kades Ngrimbi sebelumnya dijabat oleh Kades P.SUBAKTI mulai

    tahun 1985 s/d 2003 kemudian digantikan oleh P. ABD. WAHID tahun

    20

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    21/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    2003 s/d 2008 kemudian digantikan oleh terdakwa SUMARMI tahun 2008

    s/d 2014; ------------------------------------------------

    • Bahwa awalnya dalam rapat musyawarah desa yang diadakan di Balai

    Desa Ngrimbi diadakan musyawarah desa yang membahas mengenai tanah

    cawisan agar dikembalikan ke yang lama; --------------

    • Bahwa hasilnya setuju tanah cawisan yang sekarang seluas 17000 M2

    dijual dan yang lama dibeli kembali untuk itu terdakwa ditunjuk sebagai

    Mediatornya; ---------------------------------------------------------------

    • Bahwa pada klarifikasi tanggal 2 April 2011 tersebut dijelaskan bahwa

    Tanah Cawisan terjual dengan harga Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh

    empat juta rupiah) kepada saksi SUHARTONO dan uang hasil penjualan

    tersebut sudah masuk ke Bendahara Desa yaitu saksi SUCIPTO

    Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) dan sisanya saksi

    tidak mengetahuinya; ----------------------------

    • Bahwa benar berdasarkan kwitansi yang ada hasil penjualan tersebut senilai

    Rp. 456.031.000,- (empat ratus lima puluh enam juta tiga puluh satu rupiah)

    hal ini saksi ketahui sesuai dengan kwitansi asli yang ada di pembeli yaitu

    saksi SUHARTONO, dengan perincian sebagai berikut:

    ----------------------------------------------------------------------

    ⇒ Tanggal 5 September 2010 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta

    rupiah) penerimanya adalah terdakwa PURNYOTO; -----------

    ⇒ Tanggal 17 Oktober 2010 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta

    rupiah) penerimanya adalah saksi PURNYOTO; ----------------------

    ⇒ Tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta

    rupiah) penerimanya adalah terdakwa PURNYOTO; -----------

    ⇒ Tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp.223.210.000,- (dua ratus dua

    puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) penerimanya adalah

    terdakwa PURNYOTO; ---------------------------------------------

    ⇒ Transfer pada tanggal 07 Pebruari 2011 sebesar Rp.16.200.000,-

    (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening saksi SRI

    HARTATIK (Notaris);

    ---------------------------------------------------------

    ⇒ Tanggal 07 Pebruari 2011 sebesar Rp. 9.411.000,- (sembilan juta

    empat ratus sebelas ribu rupiah) ke rekening saksi SRI HARTATIK

    (Notaris); ---------------------------------------------------------

    21

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    22/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    ⇒ Tanggal 7 Pebruari 2011 sebesar Rp. 167.210.000,- (seratus enam

    puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ke Rekening sdr.

    MARSOYO yang merupakan suami dari saksi SUMARMI; ----

    ⇒ Marsoyo (suami Kades);

    ------------------------------------------------------

    • Bahwa benar saksi mendapatkan kwitansi tersebut dari adiknya saksi

    SUHARTONO yaitu sdr. MOKO; ------------------------------------------------

    • Bahwa benar pada rapat tanggal 02 April 2011 pada saat rapat dijelaskan

    bahwa tanah cawisan sudah terjual oleh terdakwa PURNYOTO kepada

    saksi SUHARTONO dan pada waktu rapat tersebut saksi ikut tanda tangan

    artinya bahwa saksi telah mengikuti dalam rapat tersebut;

    ---------------------------------------------------------------

    • Bahwa benar berdasarkan Berita Klarifikasi musyawarah Desa tanggal 02

    April 2011 dan dalam Surat Pernyataan tanggal 02 Mei 2011 bahwa

    terdakwa PURNYOTO menyatakan dalam rapat bahwa Tanah Cawisan

    yang terdaftar dalam Buku Tanah Desa dengan Nomor C persil 60 A klas

    III seluas 1.7 ha (satu koma tujuh hektare) yang berlokasi di antara Dusun

    Mutersari dan Dusun Dadirejo Ngrimbi Bareng benar sudah terjual dengan

    harga Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada

    saksi SUHARTONO Perum Taman Pondok Jati Blok AY.5 Sidoarjo;

    -----------------------------

    • Bahwa benar saksi membuat surat ke Kepala Desa tembusan BPD pada

    tanggal 28 Maret 2011 dan tanggal 30 Maret 2011 tentang penjelasan

    penjualan aset Tanah Cawisan dan Tanah Ganjaran Mataulu, kemudian

    pada tanggal 30 Maret 2011 BPD memberi jawaban bahwa BPD telah

    membuat surat ke Kepala Desa agar saksi dan tokoh masyarakat diundang

    ke Desa dalam klarifikasi tentang aset Desa pada tanggal 02 April 2011;

    ----------------------------------------

    • Bahwa benar saksi ikut tanda tangan dalam musyawarah Desa yang

    dipimpin oleh saksi SUMARMI diketahui oleh Ketua BPD Drs.Munir AS,

    diketahui dan menyetujui saksi, sdr. M.Toyib, Asnawi, dan terdakwa

    PURNYOTO , mengenai klarifikasi masalah - masalah Desa yaitu Sertifikat

    massal, bantuan kambing APBD II, Tanah Cawisan dan Tanah Ganjaran

    Mataulu , sedangkan saksi tanda tangan bersama yang lain hanya sebatas

    peserta rapat saja; -----------

    22

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    23/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    • Bahwa benar setelah saksi mengetahui Tanah Cawisan sudah terjual lalu

    saksi membuat surat ke Bupati pada tanggal 23 September 2013;

    • Bahwa Tanah Cawisan beralih ke orang lain pada saat pemerintahan saksi

    SUMARMI dengan dasar musyawarah tentang klarifikasi masalah

    penjualan aset tanah cawisan; -------------------------

    • Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana proses sampai tanah Cawisan

    tersebut bisa terjual kepada saksi SUHARTONO; --------------

    • Bahwa terdakwa PURNYOTO adalah Kakak kandung dari saksi

    SUMARMI;

    -----------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan

    dipersidangan; ------------------------------------------------------------------------

    • Atas keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan bahwa Tanah

    cawisan dengan tanah yang lama dari segi harga sama tapi tanah yang lama

    memiliki potensi lebih subur; -------------------------------

    • Atas tanggapan terdakwa, baik saksi maupun terdakwa tetap pada

    keterangannya; -----------------------------------------------------------------------

    2 Saksi SLAMET MARDIN , didepan persidangan dan dibawah sumpah

    menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

    sebagai berikut:

    -------------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

    dengan terdakwa;

    -----------------------------------------------------------------------

    • Bahwa benar saksi diperiksa mengerti sehubungan dengan adanya

    penyalahgunaan wewenang Kepala Desa Ngrimbi yaitu saksi SUMARMI

    bersama – sama dengan saksi terdakwa Kecamatan Bareng Kabupaten

    Jombang terhadap hasil penjualan Tanah Kas Desa dan aset Desa Ngrimbi;

    ----------------------------------------------------------------------

    • Bahwa benar jabatan saksi di Desa Ngrimbi adalah sebagai Sekretaris Desa

    Ngrimbi Sejak tahun 1999, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang

    sampai dengan saat ini; --------------------------------------------------

    • Bahwa benar tugas dan tanggungjawab saksi selaku Sekretaris Desa

    Ngrimbi adalah membantu Kepala Desa untuk administrasi Desa; --------

    • Bahwa benar Aset yang dimiliki oleh Desa Ngrimbi adalah sebagai berikut:

    -------------------------------------------------------------------------------------

    23

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    24/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    ⇒ Tanah desa yang terletak di Dusun Ngrimbi seluas 2.800 M² (dua ribu delapan

    ratus meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Letter C;

    -----------------------------------------------------------------------

    ⇒ Tanah di Dusun Ngrimbi seluas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi)

    dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Letter C; --------------

    ⇒ Tanah lapangan seluas 4.600 M² (empat ribu enam ratus meter persegi) saat ini

    tanah tersebut dibuat sebagai lapangan Desa Ngrimbi dengan bukti kepemilikan

    berupa Bukti Letter C; ---------------

    ⇒ Tanah pasar saat ini digunakan untuk polindes dan TK dengan bukti

    kepemilikan berupa Bukti Letter C; -------------------------------------

    ⇒ Tanah Balai Desa seluas 1.170 M² (seribu seratus tujuh puluh meter persegi)

    dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Letter C; --------------

    ⇒ Tanah Cawisan yang merupakan Tanah Hasil Tukar Guling, Tanah Kas Desa

    sebelumnya tahun 1995 yang luasannya sekitar 1,7 Ha (satu koma tujuh

    hektare) dan letaknya terletak di antara Dusun Dadirejo dan Dusun Mutersari

    desa Ngrimbi dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Letter C;

    --------------------------------------------

    ⇒ Penghasilan Asli Desa (PAD) dari hasil tanah ganjaran sekdes dengan luas 400

    (empat ratus) boto yang disewakan sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat

    ratus ribu rupiah) / tahun, uang tersebut masuk ke Sekdes Rp. 1.100.000,- (satu

    juta seratus ribu rupiah) sisanya ke Kas Desa melalui saksi SUMARMI selaku

    Kades Ngrimbi;

    -------------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa benar untuk Tanah Cawisan yang luasannya sekitar 17.000 M²

    (tujuh belas ribu meter persegi) yang terletak di perbatasan Dusun Mutersari

    dan Dusun Dadirejo sebelum saksi menjadi Sekdes tahun 1999, Tanah

    Cawisan tersebut sudah disewakan kepada siapa saksi tidak mengetahuinya,

    namun sejak tahun 1999 Tanah Cawisan yang dikelola oleh saksi

    SUMARMI dan kepada siapa disewakan saksi juga tidak mengetahuinya,

    yang jelas yang menyewakan Tanah Cawisan tersebut selama ini adalah

    Kepala Desa Ngrimbi yaitu saksi SUMARMI bukan atas nama Desa bukan

    perorarangan atau ahli waris dan uang hasil penyewaan tanah cawisan

    tersebut juga untuk apa saksi tidak mengetahuinya;

    --------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa benar kronologis dari Tanah Cawisan adalah Sekitar tahun 1995

    oleh Kades Ngrimbi yang pada waktu itu dijabat oleh Sdr. SUBAKTI pada

    24

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    25/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    saat itu pernah ada tukar guling dari tanah aset desa / Tanah Cawisan seluas

    1,3 ha terletak di Dusun Ngrimbi Leter C No.1 persil no.60 A atas nama M.

    DIRHAM ditukar guling dengan tanah warga seluas 1,7 ha di perbatasan

    antara Desa Mutersari dan Desa Dadirejo leter C No.1 persil 62 atas nama

    MOH. DIRHAM; ------------------------------

    • Bahwa benar sejak tukar guling tersebut sudah dikuasai oleh Desa dan

    tercatat sebagai aset Desa Ngrimbi; -----------------------------------------------

    • Bahwa benar sekitar tahun 2010 s/d 2011 telah terjadi jual beli terhadap

    tanah cawisan milik Desa Ngrimbi;

    -------------------------------------------------

    • Bahwa benar saksi bisa mengetahui telah terjadi adanya jual beli Tanah

    Cawisan karena pada saat rapat klarifikasi tanah aset Desa pada tanggal 02

    April 2011 yang disampaikan oleh terdakwa PURNYOTO; ---

    • Bahwa benar untuk proses jual beli Tanah Cawisan tersebut sehingga

    menjadi milik orang lain saksi tidak mengetahuinya yang jelas pada setiap

    rapat terkait jual beli tanah cawisan, tujuannya dan peruntukannya adalah

    untuk membeli tanah aset desa yang lama seluas 1,3 ha (satu koma tiga

    hektare) yang saat ini menjadi milik Sdr. WANI;

    --------------------------------------------------------------------------------------

    • Bahwa benar kenyataannya saat ini tanah cawisan seluas 1,7 ha (satu koma

    tujuh) hektare tersebut sudah terjual kepada orang lain dan Desa Ngrimbi

    menjadi kehilangan aset; ---------------------------------------------------

    • Bahwa benar proses jual beli dan uang yang diperoleh dari hasil jual beli

    Tanah Cawisan tidak jelas pertanggungjawabannya; -------------------------

    • Bahwa benar yang saksi ketahui adalah awal mengenai tujuan dan maksud

    penjualan aset Desa Ngrimbi berupa Tanah Cawisan yang diketahui oleh

    semua warga dan saksi SUMARMI selaku Kades Ngrimbi pada awalnya

    adalah berdasarkan kesepakatan dengan Masyarakat Desa Ngrimbi pada

    saat musyawarah Desa tertanggal 16 Nopember 2010 menunjuk mediator

    terdakwa PURNYOTO dengan cara menjual Tanah Cawisan yang baru

    untuk dikembalikan ke Tanah Cawisan lama luas 1.3 ha (satu koma tiga

    hektare) yang pada tahun 1995 Tanah Cawisan tersebut merupakan hasil

    tukar guling; --------------------------------

    • Bahwa benar pada tahun 2011 berdasarkan pernyataan dari terdakwa

    PURNYOTO pada saat rapat Desa di Kantor Desa Ngrimbi menyampaikan

    antara lain: -----------------------------------------------------------

    25

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

  • 8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby

    26/113

    a

    k a m a h

    A g u n

    g R e p u

    k a m a h

    A g u n g R

    e p u b l i k

    I n d o n

    e s

    h A g u n g

    R e p u b

    l i k I n d o n

    e s

    i k I n d o

    n e

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    i Bahwa untuk Tanah Cawisan sudah terjual

    seharga Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh

    empat juta) dan untuk pembelinya saksi tidak

    mengetahuinya lalu uang sebesar Rp.

    154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta

    rupiah) diserahkan kepada saksi SUCIPTO / Staf

    umum sedangkan sisa dari uang tersebut saksi

    tidak mengetahuinya;

    ------------------------------------------

    ii Bahwa terdakwa PURNYOTO pada saat di forum

    rapat Desa Ngrimbi tersebut menyatakan

    bertanggung jawab apabila Tanah Cawisan yang