194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
-
Upload
evelyn-barnes -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
1/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p
u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
Nomor 194/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang
mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara
biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :
------------------------------------------------------------------------------------------
Nama Lengkap : PURNYOTO ; ------------------------------------------------
Tempat lahir : Jombang ; ----------------------------------------------------
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 20 Juli 1956 ; ----------------------------------
Jenis kelamin : Laki - Laki ; ---------------------------------------------------
Kebangsaan : Indonesia ; ----------------------------------------------------
Tempat tinggal : Dusun Ngrimbi Desa Ngrimbi Rt.05 Rw.01, Kec. --
Bareng Kabupaten Jombang ;---------------------------
Agama : Islam ; ---------------------------------------------------------
Pekerjaan : Wiraswasta ; -------------------------------------------------
Pendidikan : SMP ; ----------------------------------------------------------
Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan oleh: -------------------------------------
• Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
---------------------------------------------------
• Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Nopember 2014
s/d 29 Nopember 2014; -------------------------------------------------------------
• Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d 19 Desember 2014;-
• Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d 17 Pebruari 2015; ---
• Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan 19 Maret 2015 ; ---
• Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan 18 April 2015 ; ---------
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu 1.
SAMSUL ANAM, SH., dan 2. UDOKO, SH., Penasehat Hukum/Advokat pada kantor
Advokat & Penasehat Hukum ANAM & ASSOCIATES, di Jalan Pacarkembang 3/11
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11-12-2014 No.622/
1
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
2/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
HK/XII/2014 dan MOHAMMAD HANI, SH., Advokat pada Kantor Hukum
“MOHHAN, SH. & MITRA”, berkantor di Dusun Penjor, Desa Kedunglosari,
Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang – JATIM, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 07 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya tanggal 15-01-2015 No.10/HK.07/I/2015; ------------------------------------
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ; --
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -------------------------
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan ; ----------------
Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; --------------------
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -------------------
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; --------------
1 Menyatakan terdakwa PURNYOTO bersama – sama dengan
saksi SUMARMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu “mereka yang
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara
atau perekonomian Negara” melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18
Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan
Subsidair ;---
2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PURNYOTO
selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
---------------------------------------------
3 Menjatuhkan denda terhadap diri terdakwa PURNYOTO
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6
(enam) bulan kurungan; --
4 Menetapkan agar terdakwa PURNYOTO membayar uang
pengganti sebesar Rp. 276.420.000,- (dua ratus tujuh puluh
2
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
3/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dalam tenggang
waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan tersebut mempunyai
kekuatan hukum tetap dan apabila terdakwa tidak membayar
uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal
terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun;
------------------------------------------------------------------------------
------------
5 Menyatakan barang bukti berupa :
-----------------------------------------------------
1 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Tanah
Aset Desa;
------------------------------------------------------------------------------
-------
2 2 (dua) lembar leter C ( foto copy);
-----------------------------------------------
3 1 (satu) buku Tanah Desa /Tanah Kas Desa Ngrimbi Kec.
Bareng Kab. Jombang;
------------------------------------------------------------------------------
--
Dikembalikan kepada Saksi SLAMET MARDIN; ---------------------------
4 1 (satu) bundel berkas permohonan pengajuan balik nama yang
terdiri dari :
------------------------------------------------------------------------------
--------
a. 1 ( satu) lembar foto copy legalisir akta jual beli; ---------------------------
b. 1 ( satu) lembar foto copy legalisir KTP (Kartu Tanda penduduk ); ---
c. 1 ( satu) lembar foto copy legalisir KSK; -------------------------------------d. 1 ( satu) lembar foto copy legalisir PBB (Pajak Bumi Bangunan); -----
e. 1 ( satu) lembar foto copy legalisir Surat Kematian; -----------------------
f. 1 ( satu) lembar foto copy legalisir Setoran Pajak; -------------------------
Dikembalikan kepada saksi SRI HARTATIK, SH, M.Kn.; ----------------
5 1 (satu) buku kas umum Ds. Ngrimbi Kec. Bareng Kab.
Jombang T.A 2011;
3
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
4/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
------------------------------------------------------------------------------
-------
6 1 (satu) buku kas umum Ds. Ngrimbi Kec. Bareng Kab.
Jombang T.A 2012;
------------------------------------------------------------------------------
-------
7 1 (satu) buku kas umum Ds. Ngrimbi Kec. Bareng Kab.
Jombang T.A 2013;
------------------------------------------------------------------------------
-------
Dikembalikan kepada saksi Drs. SUCIPTO; ---------------------------------
8 Uang Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);
---------
Dikembalikan kepada saksi SUHARTONO; ---------------------------------
9 1 (satu) lembar permohonan undangan;
----------------------------------------
10 1 (satu) lembar jawaban surat;
-----------------------------------------------------
11 1 (satu) buku sidang Pemerintahan Desa Pra Pertanggung
Jawaban; -
Dikembalikan kepada saksi Drs. MUNIR AS.; ------------------------------
12 1 (satu) foto copy Sertifikat hak milik No. 161 A’n S.
HIMAWAN WIBISONO;
-----------------------------------------------------------------------------
13 1 (satu) bundel foto copy warkah Sertifikat hak milik No. 96
Desa Ngrimbi Kec. Bareng Kab.Jombang;
---------------------------------------------
14 1 (satu) bundel foto copy warkah pemberian hak tanggungan an.
PHOVY HARI ISNANTI kepada Bank BNI;
-------------------------------------
Dikembalikan kepada saksi saksi AGUS RIBUANTO; -------------------
15 1 (satu) kwintansi asli tgl 05-09-2010 an. bpk Lilik Sudarto;
---------------
16 1 (satu) kwintansi asli tgl 11-10-2010 an. bpk Suhartono;
------------------
4
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
5/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
17 1 (satu) kwintansi asli tgl 17-10-2010 an. bpk Lilik Sudarto;
---------------
18 1 (satu) kwintansi asli tgl 31-12-2010 an. bpk Lilik Sudarto;
---------------
19 1 (satu) lembar bukti pembayaran tgl 07-02-2011;
--------------------------
20 1 (satu) lembar bukti pembayaran ppn penjualan tgl
07-02-2011; ------
21 1 (satu) lembar bukti pembayaran pp pembeli tgl 07-02-2011;
-----------
Dikembalikan kepada saksi SUHARTONO; ---------------------------------
22 1 (satu) bundel Asli Rekomendasi Hasil Pemeriksan Khusus
Terhadap Laporan Masyarakat Atas Nama Teguh Sukowibowo
Nomor : X.700/783/415.37/2014;
-------------------------------------------------------------
23 1 (satu) bundel Asli daftar hadir musyawarah desa tanah aset
desa Ngrimi tgl. 23 April 2014;
------------------------------------------------------------
24 1 (satu) bundel Asli SK Bupati Jombang Nomor
188.4.45/187/415.12/2008 tgl. 29 Desember 2008 tentang
pengangkatan Kepala Desa Ngrimbi Kec. Bareng Kab.
Jombang; ------
Dikembalikan kepada saksi SUMARMI; --------------------------------------
25 Tanah seluas kurang lebih 17.730 M² yang terletak di Desa
Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;
--------------------------------------
26 1 (satu) buah sertifikat tanah No. 96 seluas 17.730 M² atas nama
PHOVY HARI ISNANTY, SE.;
-----------------------------------------------------
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng
Kabupaten Jombang; ---------------------------------------------------
6 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut
Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi tertanggal 30
5
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
6/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Maret 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan
sebagai berikut : -----------------------------------------------------
1 Menerima Pembelaan advokat Terdakwa PURNYOTO;
---------------------------
2 Menyatakan Terdakwa PURNYOTO tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi pasal 2 ayat (1),
pasal 3 maupun pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang
perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
---
3 Menyatakan dan membebaskan Terdakwa PURNYOTO dari segala
dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan bebas murni
(vrijspraak);
-------------------------------------------------------------------------------------
4 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jombang
untuk segera mengeluarkan Terdakwa PURNYOTO dari tahanan;
-------------
5 Mengembalikan dan memulihkan serta merehabilitasi nama baik harkat dan
martabat Terdakwa PURNYOTO seperti keadaan semula;
-----------------------Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;
----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum
terdakwa dan terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang
pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya demikian pula Penasihat
Hukum terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan
Nota Pembelaannya/Pledoinya; --------------
Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaansebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------
A DAKWAAN :
----------------------------------------------------------------------------------
PRIMAIR : -------------------------------------------------------------------------------------
------Bahwa terdakwa PURNYOTO selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD) Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
6
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
7/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bersama-sama dengan saksi SUMARMI (sebagai terdakwa dalam berkas
tersendiri) selaku Kepala Desa Ngrimbi yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/187/415.12/2008 tanggal 29
Desember 2008 pada tanggal 23 Desember 2011 atau setidak-tidaknya masih
dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2011, bertempat di Desa Ngrimbi
Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2)
Undang-Undang RI No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember
2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara
melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara , yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa
sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------
• Bahwa berawal dari keberadaan aset desa Ngrimbi berupa tanah kas desa seluas
17.680 M2 sesuai bukti Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Sementara, Hak Milik No
96 atas nama Supriati , yang mana tanah ini merupakan hasil tukar guling dari
tanah seluas 1,3 Ha bukti letter C no 1 Persil no 60 A; ------
• Bahwa tanah kas desa tersebut, berdasarkan Buku Tanah Milik Desa/ Tanah
Kas Desa model : A.4 terdaftar sebagai tanah kas desa, asal tanah kas desa
tersebut adalah Tanah Cawisan, terdaftar dalam buku Letter C/Persil 602 seluas
1,830 Ha kelas III; -------------------------------------------------
• Bahwa kemudian sejak tahun 2008 muncul keinginan dan aspirasi dari
masyarakat Desa Ngrimbi untuk dapat mengembalikan aset desa berupa tanah
kas desa yang telah ditukargulingkan, hal ini ditindaklanjuti dengan
Musyawarah Desa pada tanggal 08 April 2008 dan ditindaklanjuti dengan
Musyawarah Desa tanggal 16 Nopember 2010 yang mana dalam
pelaksanaannya akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk
menjadi mediator;
---------------------------------------------------------------------------
• Bahwa kemudian terdakwa atas seijin dan sepengetahuan saksi Sumarmi selaku
Kepala Desa Ngrimbi melakukan penjualan Tanah Cawisan seluas 17.680 M2
tersebut dengan perantara saudara LILIK SUDARTO; --------------
7
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
8/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa kemudian saudara LILIK SUDARTO menawarkan tanah tersebut
kepada saksi SUHARTONO dan kemudian saksi SUHARTONO meninjau
lokasi tanah tersebut di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng yang mana pada saat
itu saksi SUHARTONO juga bertemu dengan terdakwa dan terdakwa
meyakinkan saksi SUHARTONO untuk membeli tanah tersebut dengan dalih
tanah tersebut adalah milik perorangan bukan milik Pemerintah Desa Ngrimbi.
Yang mana disepakati nilai jual beli tanah tersebut adalah sebesar Rp
260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah); -----------------------------
• Untuk kepentingan jual beli tanah tersebut saksi SUHARTONO telah
melakukan beberapa pembayaran kepada terdakwa melalui saudara Lilik
SUDARTO yakni:
----------------------------------------------------------------------------
⇒ Pembayaran I pada tanggal 5 September 2010 sebesar Rp 17.000.000,
( tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Pembelian Tanah Di
Desa Ngrimbi seluas 17.680 M2 diterima oleh terdakwa;
-----------------------------------------------------------------------------
⇒ Pembayaran II pada tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp 223.210.000,-
(dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk
pembayaran 50 % pembelian tanah Ds Ngrimbi HM No 96 yang
diterima oleh terdakwa; -------------------------------------------
⇒ Pembayaran III pada tanggal 17 Oktober 2010 sebesar Rp 8.000.000,-
(delapan juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Pembelian Tanah di
Desa Ngrimbi Luas 17.680 M2 diterima oleh terdakwa;
-----------------------------------------------------------------------------
⇒ Pembayaran IV pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Panjar
Pembelian Tanah Ngrimbi dengan luas 17.680 M2 diterima oleh
terdakwa;
-----------------------------------------------------------------------------
⇒ Pembayaran V pada tanggal 7 Pebruari 2011 sebesar Rp 167.210.000,-
(seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) melalui
transfer ditujukan kepada saudara MARSOYO pada rekening
MANDIRI, yang mana saudara MARSOYO merupakan suami dari
terdakwa; --------------------------------------------------------------
8
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
9/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Sehingga untuk pembelian tanah tersebut saksi SUHARTONO telah
melakukan pembayaran sebesar Rp 430.420.000,- (empat ratus tiga
puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); ----------
• Bahwa kemudian dilakukan Jual Beli Tanah tersebut di hadapan Notaris SRI
HARTATIK SH.M.KN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) padatanggal 23 Desember 2011 antara saudara SUTIKNO selaku ahli waris dari
saudari SUPRIHATI sebagai Penjual dengan saudari PHOVY HARI ISNATY
sebagai Pembeli yang merupakan anak dari saksi SUHARTONO;
--------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa dalam pembuatan akta jual beli tersebut juga dihadiri oleh terdakwa dan
saksi SUMARMI; -----------------------------------------------------------------------
• Bahwa dalam akta jual beli nomor 317/2011 tanggal 23 Desember 2011
tersebut obyek tanah adalah tanah hak milik Nomor 96 atas sebidang tanah
sebagaimana diuraikan dalam surat ukur seluas 17.730 m2 dengan nomor
identifikasi Bidang Tanah (NIB) yaitu nomor 12.12.04.13.00067, NOP :
35.17.070.013.003-0036.0;
----------------------------------------------------------------
• Bahwa dalam akta jual beli tersebut antara penjual dan pembeli menyepakati
nilai jual tanah sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
----------------------------------------------------------------------------
• Bahwa dari nilai pembayaran jual beli tanah tersebut, saksi SUMARMI
menyerahkan sisa uang penjualan tanah cawisan (tanah kas desa) tersebut
sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) kepada saksi
SUCIPTO selaku Bendahara Desa sedangkan selebihnya penggunaannya oleh
Saksi SUMARMI tidak bisa dipertanggungjawabkan; --
• Bahwa uang hasil pembayaran jual beli tanah tersebut oleh terdakwa dan saksi
SUMARMI tidak pernah dipergunakan untuk pembelian tanah guna mengganti
tanah kas desa (tanah cawisan) yang sudah terjual; ----------------
• Bahwa penjualan atau pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa tersebut
dilakukan oleh saksi SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi dilakukan tanpa
memperhatikan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pada pokoknya
yakni: ----------------------------------------------------------------------
1 Kekayaan desa berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan
pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperluakan untuk
kepentingan umum; --------------------------------------------------------
9
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
10/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2 Pelepasan Hak Kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang
menguntungkan desa dengan memperrhatikan harga pasar dan Nilai
Jual Obyke Pajak (NJOP); -------------------------------------------
3 Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli
tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat; -------------
4 Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; -------------
5 Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis
dari Bupati /Walikota dan Gubernur; ---------------------------------
• Bahwa perbuatan saksi SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi Kecamatan
Bareng Kabupaten Jombang juga telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Tanah
Desa yang pada pokoknya menerangkan: ------
1 Tanah desa atau eks tanah desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain
kecuali untuk kepentingan pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah; ----------------------------------------------------------
2 Peralihan hak tanah desa eks tanah desa kepada pihak ketiga dilaksanakan
dengan tukar menukar; ------------------------------------------
3 Peralihan tanah desa atau eks tanah desa sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini dilakukan dengan syarat : ----------------------------------
a Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas; ----------------
b Kompensasi dana Pembangunan; -----------------------------------------
• Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARMI telah
mengakibatkan kerugian Negara c.q Pemerintah Desa Ngrimbi Kabupaten
Jombang sebesar Rp 430.420.000,- (empat ratus tiga puluh juta empat ratus
dua puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah itu; -----------
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
----------------------------------------------------------------------------------------------
SUBSIDIAIR : --------------------------------------------------------------------------------
10
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
11/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
------Bahwa terdakwa PUNYOTO selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa (LPMD) Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang bersama-sama
dengan saksi SUMARMI (sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri) selaku Kepala
Desa Ngrimbi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor :
188.4.45/187/415.12/2008 tanggal 29 Desember 2008 pada tanggal 23 Desember
2011 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan
2011, bertempat di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan
Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor 191/KMA/SK/XII/2010
tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara : ---------------------------------------
• Bahwa berawal dari keberadaan aset desa Ngrimbi berupa tanah kas desa
seluas 17.680 M2 sesuai bukti Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Sementara, Hak
Milik No 96 atas nama Supriati , yang mana tanah ini merupakan hasil tukarguling dari tanah seluas 1,3 Ha bukti letter C no 1 Persil no 60 A; ------
• Bahwa tanah kas desa tersebut, berdasarkan Buku Tanah Milik Desa/ Tanah
Kas Desa model : A.4 terdaftar sebagai tanah kas desa, asal tanah kas desa
tersebut adalah Tanah Cawisan, terdaftar dalam buku Letter C/Persil 602 seluas
1,830 Ha kelas III; -------------------------------------------------
• Bahwa kemudian sejak tahun 2008 muncul keinginan dan aspirasi dari
masyarakat Desa Ngrimbi untuk dapat mengembalikan aset desa berupa tanah
kas desa yang telah ditukargulingkan, hal ini ditindaklanjuti dengan
Musyawarah Desa pada tanggal 08 April 2008 dan ditindaklanjuti dengan
Musyawarah Desa tanggal 16 Nopember 2010 yang mana dalam
pelaksanaannya akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjadi
mediator; ---------------------------------------------------------------------------
• Bahwa kemudian terdakwa atas seijin dan sepengetahuan saksi Sumarmi
selaku Kepala Desa Ngrimbi melakukan penjualan Tanah Cawisan seluas
17.680 M2 tersebut dengan perantara saudara LILIK SUDARTO; --------------
11
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
12/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa kemudian saudara LILIK SUDARTO menawarkan tanah tersebut
kepada saksi SUHARTONO dan kemudian saksi SUHARTONO meninjau
lokasi tanah tersebut di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng yang mana pada saat
itu saksi SUHARTONO juga bertemu dengan terdakwa dan terdakwa
meyakinkan saksi SUHARTONO untuk membeli tanah etsrebut dengan dalih
tanah tersebut adalah milik perorangan bukan milik Pemerintah Desa Ngrimbi.
Yang mana disepakati nilai jual beli tanah tersebut adalah sebesar Rp
260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah); -----------------------------
• Untuk kepentingan jual beli tanah tersebut saksi SUHARTONO telah
melakukan beberapa pembayaran kepada terdakwa melalui saudara Lilik
SUDARTO yakni:
----------------------------------------------------------------------------
⇒ Pembayaran I pada tanggal 5 September 2010 sebesar Rp 17.000.000,
( tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Pembelian Tanah Di
Desa Ngrimbi seluas 17.680 M2 diterima oleh terdakwa;
-----------------------------------------------------------------
⇒ Pembayaran II pada tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp 223.210.000,-
(dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk
pembayaran 50 % pembelian tanah Ds Ngrimbi HM No 96 yang
diterima oleh terdakwa; ---------------------
⇒ Pembayaran III pada tanggal 17 Oktober 2010 sebesar Rp 8.000.000,-
(delapan juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Pembelian Tanah di
Desa Ngrimbi Luas 17.680 M2 diterima oleh terdakwa;
-----------------------------------------------------------------
⇒ Pembayaran IV pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Panjar
Pembelian Tanah Ngrimbi dengan luas 17.680 M2 diterima oleh
terdakwa; ------------------------------------------------------------------------
⇒ Pembayaran V pada tanggal 7 Pebruari 2011 sebesar Rp 167.210.000,-
(seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) melalui
transfer ditujukan kepada saudara MARSOYO pada rekening
MANDIRI, yang mana saudara MARSOYO merupakan suami dari
terdakwa; -------------------------
Sehingga untuk pembelian tanah tersebut saksi SUHARTONO telah
melakukan pembayaran sebesar Rp 430.420.000,- (empat ratus tiga puluh juta
empat ratus dua puluh ribu rupiah); --------------------------------------
12
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
13/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa kemudian dilakukan Jual Beli Tanah tersebut di hadapan Notaris SRI
HARTATIK SH.M.KN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada
tanggal 23 Desember 2011 antara saudara SUTIKNO selaku ahli waris dari
saudari SUPRIHATI sebagai Penjual dengan saudari PHOVY HARI ISNATY
sebagai Pembeli yang merupakan anak dari saksi SUHARTONO;
------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa dalam pembuatan akta jual beli tersebut juga dihadiri oleh terdakwa dan
saksi SUMARMI; ---------------------------------------------------------
• Bahwa dalam akta jual beli nomor 317/2011 tanggal 23 Desember 2011
tersebut obyek tanah adalah tanah hak milik Nomor 96 atas sebidang tanah
sebagaimana diuraikan dalam surat ukur seluas 17.730 m2 dengan nomor
identifikasi Bidang Tanah (NIB) yaitu nomor 12.12.04.13.00067, NOP :
35.17.070.013.003-0036.0.; -----------------------------------------------------
• Bahwa dalam akta jual beli tersebut antara penjual dan pembeli menyepakati
nilai jual tanah sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
--------------------------------------------------------------------------
• Bahwa dari nilai pembayaran jual beli tanah tersebut, saksi SUMARMI
menyerahkan sisa uang penjualan tanah cawisan (tanah kas desa) tersebut
sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) kepada saksi
SUCIPTO selaku Bendahara Desa sedangkan selebihnya penggunaannya oleh
Saksi SUMARMI tidak bisa dipertanggungjawabkan;-
• Bahwa uang hasil pembayaran jual beli tanah tersebut oleh terdakwa dan saksi
SUMARMI tidak pernah dipergunakan untuk pembelian tanah guna mengganti
tanah kas desa (tanah cawisan) yang sudah terjual; ---------------
• Bahwa penjualan atau pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa tersebut
dilakukan oleh saksi SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi dilakukan tanpa
memperhatikan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pada pokoknya
yakni: ----------------------------------------------
• Kekayaan desa berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan
pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali
diperluakan untuk kepentingan umum;
---------------------------------------------------------
• Pelepasan Hak Kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga
yang menguntungkan desa dengan memperrhatikan harga pasar
13
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
14/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan Nilai Jual Obyke Pajak (NJOP);
--------------------------------------------
• Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk
membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa
setempat; --------------
• Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
----------------------
• Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin
tertulis dari Bupati /Walikota dan Gubernur;
----------------------------------
• Bahwa perbuatan saksi SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi Kecamatan
Bareng Kabupaten Jombang juga telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Tanah
Desa yang pada pokoknya menerangkan: -----------------
1 Tanah desa atau eks tanah desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain
kecuali untuk kepentingan pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah; ----------------------------------------------------------
2 Peralihan hak tanah desa eks tanah desa kepada pihak ketiga dilaksanakan
dengan tukar menukar; ------------------------------------------
3 Peralihan tanah desa atau eks tanah desa sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini dilakukan dengan syarat: -----------------------------------
• Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas;
---------------
• Kompensasi dana Pembangunan;
----------------------------------------
• Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARMI telah
mengakibatkan kerugian Negara c.q Pemerintah Desa Ngrimbi Kabupaten
Jombang sebesar Rp 430.420.000,- (empat ratus tiga puluh juta empat ratus
dua puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah itu; -----------
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-
14
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
15/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; ---
LEBIH SUBSIDIAIR : ---------------------------------------------------------------------------
------Bahwa terdakwa PUNYOTO selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD) Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
bersama-sama dengan saksi SUMARMI (sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri)
selaku Kepala Desa Ngrimbi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Jombang Nomor : 188.4.45/187/415.12/2008 tanggal 29 Desember 2008 pada
tanggal 23 Desember 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun
2010 sampai dengan 2011, bertempat di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten
Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,
berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor 191/
KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut
serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang
diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum, secara terus menerus atau untuk
sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar daftar yang
khusus untuk pemeriksaan administrasi , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan rangkaian peristiwa sebagai berikut: --------------------------------
• Bahwa berawal dari keberadaan aset desa Ngrimbi berupa tanah kas desa
seluas 17.680 M2 sesuai bukti Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Sementara, Hak
Milik No 96 atas nama Supriati , yang mana tanah ini merupakan hasil tukar
guling dari tanah seluas 1,3 Ha bukti letter C no 1 Persil no 60 A;
-------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa tanah kas desa tersebut, berdasarkan Buku Tanah Milik Desa/ Tanah
Kas Desa model : A.4 terdaftar sebagai tanah kas desa, asal tanah kas desatersebut adalah Tanah Cawisan, terdaftar dalam buku Letter C/Persil 602 seluas
1,830 Ha kelas III; ------------------------------------------------
• Bahwa kemudian sejak tahun 2008 muncul keinginan dan aspirasi dari
masyarakat Desa Ngrimbi untuk dapat mengembalikan aset desa berupa tanah
kas desa yang telah ditukargulingkan, hal ini ditindaklanjuti dengan
Musyawarah Desa pada tanggal 08 April 2008 dan ditindaklanjuti dengan
Musyawarah Desa tanggal 16 Nopember 2010 yang mana dalam
15
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
16/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pelaksanaannya akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjadi
mediator; --------------------------------------------------------------------------
• Bahwa kemudian terdakwa atas sepengetahuan saksi Sumarmi selaku Kepala
Desa Ngrimbi melakukan penjualan Tanah Cawisan seluas 17.680 M2 tersebut
dengan perantara saudara LILIK SUDARTO; ----------------------
• Bahwa kemudian saudara LILIK SUDARTO menawarkan tanah tersebut
kepada saksi SUHARTONO dan kemudian saksi SUHARTONO meninjau
lokasi tanah tersebut di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng yang mana pada saat
itu saksi SUHARTONO juga bertemu dengan terdakwa dan terdakwa
meyakinkan saksi SUHARTONO untuk membeli tanah etsrebut dengan dalih
tanah tersebut adalah milik perorangan bukan milik Pemerintah Desa Ngrimbi.
Yang mana disepakati nilai jual beli tanah tersebut adalah sebesar Rp
260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah); ----------------
• Untuk kepentingan jual beli tanah tersebut saksi SUHARTONO telah
melakukan beberapa pembayaran kepada terdakwa melalui saudara Lilik
SUDARTO yakni:
---------------------------------------------------------------------------
⇒ Pembayaran I pada tanggal 5 September 2010 sebesar Rp 17.000.000,
( tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Pembelian Tanah Di
Desa Ngrimbi seluas 17.680 M2 diterima oleh terdakwa;
----------------------------------------------------------------------------
⇒ Pembayaran II pada tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp 223.210.000,-
(dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk
pembayaran 50 % pembelian tanah Ds Ngrimbi HM No 96 yang
diterima oleh terdakwa; ------------------------------------------
⇒ Pembayaran III pada tanggal 17 Oktober 2010 sebesar Rp 8.000.000,-
(delapan juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Pembelian Tanah di
Desa Ngrimbi Luas 17.680 M2 diterima oleh terdakwa;
----------------------------------------------------------------------------
⇒ Pembayaran IV pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Panjar
Pembelian Tanah Ngrimbi dengan luas 17.680 M2 diterima oleh
terdakwa;
----------------------------------------------------------------------------
⇒ Pembayaran V pada tanggal 7 Pebruari 2011 sebesar Rp 167.210.000,-
(seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) melalui
16
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
17/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
transfer ditujukan kepada saudara MARSOYO pada rekening
MANDIRI, yang mana saudara MARSOYO merupakan suami dari
terdakwa; ---------------------------------------------
Sehingga untuk pembelian tanah tersebut saksi SUHARTONO telah
melakukan pembayaran sebesar Rp 430.420.000,- (empat ratus tiga
puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); ---------
• Bahwa kemudian dilakukan Jual Beli Tanah tersebut di hadapan Notaris SRI
HARTATIK SH.M.KN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada
tanggal 23 Desember 2011 antara saudara SUTIKNO selaku ahli waris dari
saudari SUPRIHATI sebagai Penjual dengan saudari PHOVY HARI ISNATY
sebagai Pembeli yang merupakan anak dari saksi SUHARTONO;
--------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa dalam pembuatan akta jual beli tersebut juga dihadiri oleh terdakwa dan
saksi SUMARMI; -----------------------------------------------------------------------
• Bahwa untuk melengkapi Akta Jual Beli Tanah tersebut saksi SUMARMI
selaku Kepala Desa Ngrimbi menyaksikan dan membenarkan serta meregister
Surat Keterangan saudara SUTIKNO sebagai Ahli Waris dari SUPRIHATI
selaku atas nama tanah seluas 17.680 M2 sesuai bukti Sertifikat (Tanda Bukti
Hak) Sementara, Hak Milik No 96 yang merupakan tanah kas desa (tanah
cawisan) dengan terdakwa bertanda tangan sebagai saksi, yang nyata-nyata
terdakwa dan saksi SUMARMI mengetahui bahwa sebenarnya tanah yang
akan diurus penjualannya tersebut adalah tanah kas desa;
--------------------------------------------------------
• Bahwa dalam akta jual beli nomor 317/2011 tanggal 23 Desember 2011
tersebut obyek tanah adalah tanah hak milik Nomor 96 atas sebidang tanah
sebagaimana diuraikan dalam surat ukur seluas 17.730 m2 dengan nomor
identifikasi Bidang Tanah (NIB) yaitu nomor 12.12.04.13.00067, NOP :
35.17.070.013.003-0036.0;
----------------------------------------------------------------
• Bahwa dalam akta jual beli tersebut antara penjual dan pembeli menyepakati
nilai jual tanah sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
----------------------------------------------------------------------------
• Bahwa dari nilai pembayaran jual beli tanah tersebut, saksi SUMARMI
menyerahkan sisa uang penjualan tanah cawisan (tanah kas desa) tersebut
sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) kepada saksi
17
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
18/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
SUCIPTO selaku Bendahara Desa sedangkan selebihnya penggunaannya oleh
Saksi SUMARMI tidak bisa dipertanggungjawabkan. -
• Bahwa uang hasil pembayaran jual beli tanah tersebut oleh terdakwa dan saksi
SUMARMI tidak pernah dipergunakan untuk pembelian tanah guna mengganti
tanah kas desa (tanah cawisan) yang sudah terjual; ----------------
• Bahwa penjualan atau pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa tersebut
dilakukan oleh saksi SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi dilakukan tanpa
memperhatikan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pada pokoknya
yakni: -----------------------------------------------------------------------
• Kekayaan desa berupa tanah desa tidak diperbolehkan
dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain
kecuali diperluakan untuk kepentingan umum;
----------------------------------------------------------
• Pelepasan Hak Kepemilikan tanah desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti
rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan
memperrhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyke Pajak
(NJOP); ----------------------------------------------------------
• Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan
untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi
di desa setempat; ----------------
• Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa; -----------------------
• Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD
dan mendapat ijin tertulis dari Bupati /Walikota dan
Gubernur; ------------------------------------
• Bahwa perbuatan saksi SUMARMI selaku Kepala Desa Ngrimbi Kecamatan
Bareng Kabupaten Jombang juga telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Tanah
Desa yang pada pokoknya menerangkan: -----------------
1 Tanah desa atau eks tanah desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain
kecuali untuk kepentingan pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah; ---------------------------------------------------------
18
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
19/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2 Peralihan hak tanah desa eks tanah desa kepada pihak ketiga dilaksanakan
dengan tukar menukar; -----------------------------------------
3 Peralihan tanah desa atau eks tanah desa sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini dilakukan dengan syarat: ----------------------------------
a Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas; ---------------
b Kompensasi dana Pembangunan; ----------------------------------------
• Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARMI telah
mengakibatkan kerugian Negara c.q Pemerintah Desa Ngrimbi Kabupaten
Jombang sebesar Rp 430.420.000,- (empat ratus tiga puluh juta empat ratus
dua puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah itu; -----------
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ---
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum
terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi dan atas Nota Keberatan/Eksepsi
dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengemukakan pendapatnya
dan selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, pada tanggal 02
Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:
-----------------------------------------------------------------------------------
M E N G A D I L I
• Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima; --
• Memerintahkan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya;
--------------------------
• Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;
------------------------------
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Saksi TEGUH SUKOWIBOWO,
----------------------------------------------------------
19
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
20/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
dengan terdakwa; -------------------------------------------------------
• Bahwa asset yang dimiliki oleh Desa Ngrimbi adalah sebagai berikut :
⇒ Tanah Bengkok Lurah dengan luas 2 (dua) bau sama dengan 1.000
(seribu) bata terletak di sebelah Selatan Desa Ngrimbi dan dikerjakan
oleh Kades; --------------------------------------------------------
⇒ Tanah Cawisan / Kas Desa dengan luas 17.680 M² (tujuh belas ribu
enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Selatan Desa
Ngrimbi dan pengelolaannya dikelola oleh Desa; ---
⇒ Tanah Ganjaran Mataulu dengan Luas 50 (lima puluh) boto yang terletak
di di RT. 3 / RW.1 Dusun Ngrimbi Desa Ngrimbi dan pengelolaannya
dikelola oleh Desa; ---------------------------------------
• Bahwa sejak tahun 1996 Tanah Cawisan yang dikelola oleh Desa hasilnya
dipergunakan untuk kepentingan Desa, jadi apabila Desa membutuhkan
dana , maka tanah tersebut disewakan untuk dana kegiatan berdasarkan
keputusan bersama BPD, LPMD, karang taruna dan Perangkat Desa beserta
Tokoh Masyarakat Desa Ngrimbi;
--------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa untuk tanah ganjaran Mataulu yang dikelola oleh Desa hasilnya
dipergunakan untuk menggaji tenaga irigasi Desa dan berdasarkan
klarifikasi di Desa Ngrimbi tanggal 02 April 2011 bahwa Tanah Ganjaran
Mataulu di persil 74 (tujuh puluh empat) dengan luas 50 (lima puluh) boto
berlokasi di RT.03/RW.01 Dusun Ngrimbi tidak terjual dan masih ada;
--------------------------------------------------------------
• Bahwa untuk tanah ganjaran Mataulu apabila dijual perkiraan laku dengan
harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena tanah tersebut
masuk dalam kelas 2 yang terletak ditengah Desa Ngrimbi;
--------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa yang membukukan dan mengelola keuangan uang hasil sewa Tanah
Cawisan dan Tanah Ganjaran Mataulu adalah saksi SLAMET MARDIN
dan Bendahara Desa yaitu SUCIPTO; ----------------------------
• Bahwa Tanah Cawisan termasuk dalam kwalifikasi kelas I dan sudah ada
sejak masa pemerintahan Kades yang lama yaitu Kades P.SUBAKTI;
---------------------------------------------------------------------------
• Bahwa Kades Ngrimbi sebelumnya dijabat oleh Kades P.SUBAKTI mulai
tahun 1985 s/d 2003 kemudian digantikan oleh P. ABD. WAHID tahun
20
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
21/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2003 s/d 2008 kemudian digantikan oleh terdakwa SUMARMI tahun 2008
s/d 2014; ------------------------------------------------
• Bahwa awalnya dalam rapat musyawarah desa yang diadakan di Balai
Desa Ngrimbi diadakan musyawarah desa yang membahas mengenai tanah
cawisan agar dikembalikan ke yang lama; --------------
• Bahwa hasilnya setuju tanah cawisan yang sekarang seluas 17000 M2
dijual dan yang lama dibeli kembali untuk itu terdakwa ditunjuk sebagai
Mediatornya; ---------------------------------------------------------------
• Bahwa pada klarifikasi tanggal 2 April 2011 tersebut dijelaskan bahwa
Tanah Cawisan terjual dengan harga Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh
empat juta rupiah) kepada saksi SUHARTONO dan uang hasil penjualan
tersebut sudah masuk ke Bendahara Desa yaitu saksi SUCIPTO
Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) dan sisanya saksi
tidak mengetahuinya; ----------------------------
• Bahwa benar berdasarkan kwitansi yang ada hasil penjualan tersebut senilai
Rp. 456.031.000,- (empat ratus lima puluh enam juta tiga puluh satu rupiah)
hal ini saksi ketahui sesuai dengan kwitansi asli yang ada di pembeli yaitu
saksi SUHARTONO, dengan perincian sebagai berikut:
----------------------------------------------------------------------
⇒ Tanggal 5 September 2010 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta
rupiah) penerimanya adalah terdakwa PURNYOTO; -----------
⇒ Tanggal 17 Oktober 2010 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta
rupiah) penerimanya adalah saksi PURNYOTO; ----------------------
⇒ Tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) penerimanya adalah terdakwa PURNYOTO; -----------
⇒ Tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp.223.210.000,- (dua ratus dua
puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) penerimanya adalah
terdakwa PURNYOTO; ---------------------------------------------
⇒ Transfer pada tanggal 07 Pebruari 2011 sebesar Rp.16.200.000,-
(enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening saksi SRI
HARTATIK (Notaris);
---------------------------------------------------------
⇒ Tanggal 07 Pebruari 2011 sebesar Rp. 9.411.000,- (sembilan juta
empat ratus sebelas ribu rupiah) ke rekening saksi SRI HARTATIK
(Notaris); ---------------------------------------------------------
21
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
22/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
⇒ Tanggal 7 Pebruari 2011 sebesar Rp. 167.210.000,- (seratus enam
puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ke Rekening sdr.
MARSOYO yang merupakan suami dari saksi SUMARMI; ----
⇒ Marsoyo (suami Kades);
------------------------------------------------------
• Bahwa benar saksi mendapatkan kwitansi tersebut dari adiknya saksi
SUHARTONO yaitu sdr. MOKO; ------------------------------------------------
• Bahwa benar pada rapat tanggal 02 April 2011 pada saat rapat dijelaskan
bahwa tanah cawisan sudah terjual oleh terdakwa PURNYOTO kepada
saksi SUHARTONO dan pada waktu rapat tersebut saksi ikut tanda tangan
artinya bahwa saksi telah mengikuti dalam rapat tersebut;
---------------------------------------------------------------
• Bahwa benar berdasarkan Berita Klarifikasi musyawarah Desa tanggal 02
April 2011 dan dalam Surat Pernyataan tanggal 02 Mei 2011 bahwa
terdakwa PURNYOTO menyatakan dalam rapat bahwa Tanah Cawisan
yang terdaftar dalam Buku Tanah Desa dengan Nomor C persil 60 A klas
III seluas 1.7 ha (satu koma tujuh hektare) yang berlokasi di antara Dusun
Mutersari dan Dusun Dadirejo Ngrimbi Bareng benar sudah terjual dengan
harga Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada
saksi SUHARTONO Perum Taman Pondok Jati Blok AY.5 Sidoarjo;
-----------------------------
• Bahwa benar saksi membuat surat ke Kepala Desa tembusan BPD pada
tanggal 28 Maret 2011 dan tanggal 30 Maret 2011 tentang penjelasan
penjualan aset Tanah Cawisan dan Tanah Ganjaran Mataulu, kemudian
pada tanggal 30 Maret 2011 BPD memberi jawaban bahwa BPD telah
membuat surat ke Kepala Desa agar saksi dan tokoh masyarakat diundang
ke Desa dalam klarifikasi tentang aset Desa pada tanggal 02 April 2011;
----------------------------------------
• Bahwa benar saksi ikut tanda tangan dalam musyawarah Desa yang
dipimpin oleh saksi SUMARMI diketahui oleh Ketua BPD Drs.Munir AS,
diketahui dan menyetujui saksi, sdr. M.Toyib, Asnawi, dan terdakwa
PURNYOTO , mengenai klarifikasi masalah - masalah Desa yaitu Sertifikat
massal, bantuan kambing APBD II, Tanah Cawisan dan Tanah Ganjaran
Mataulu , sedangkan saksi tanda tangan bersama yang lain hanya sebatas
peserta rapat saja; -----------
22
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
23/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa benar setelah saksi mengetahui Tanah Cawisan sudah terjual lalu
saksi membuat surat ke Bupati pada tanggal 23 September 2013;
• Bahwa Tanah Cawisan beralih ke orang lain pada saat pemerintahan saksi
SUMARMI dengan dasar musyawarah tentang klarifikasi masalah
penjualan aset tanah cawisan; -------------------------
• Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana proses sampai tanah Cawisan
tersebut bisa terjual kepada saksi SUHARTONO; --------------
• Bahwa terdakwa PURNYOTO adalah Kakak kandung dari saksi
SUMARMI;
-----------------------------------------------------------------------------
• Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan
dipersidangan; ------------------------------------------------------------------------
• Atas keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan bahwa Tanah
cawisan dengan tanah yang lama dari segi harga sama tapi tanah yang lama
memiliki potensi lebih subur; -------------------------------
• Atas tanggapan terdakwa, baik saksi maupun terdakwa tetap pada
keterangannya; -----------------------------------------------------------------------
2 Saksi SLAMET MARDIN , didepan persidangan dan dibawah sumpah
menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
-------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
dengan terdakwa;
-----------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar saksi diperiksa mengerti sehubungan dengan adanya
penyalahgunaan wewenang Kepala Desa Ngrimbi yaitu saksi SUMARMI
bersama – sama dengan saksi terdakwa Kecamatan Bareng Kabupaten
Jombang terhadap hasil penjualan Tanah Kas Desa dan aset Desa Ngrimbi;
----------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar jabatan saksi di Desa Ngrimbi adalah sebagai Sekretaris Desa
Ngrimbi Sejak tahun 1999, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang
sampai dengan saat ini; --------------------------------------------------
• Bahwa benar tugas dan tanggungjawab saksi selaku Sekretaris Desa
Ngrimbi adalah membantu Kepala Desa untuk administrasi Desa; --------
• Bahwa benar Aset yang dimiliki oleh Desa Ngrimbi adalah sebagai berikut:
-------------------------------------------------------------------------------------
23
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
24/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
⇒ Tanah desa yang terletak di Dusun Ngrimbi seluas 2.800 M² (dua ribu delapan
ratus meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Letter C;
-----------------------------------------------------------------------
⇒ Tanah di Dusun Ngrimbi seluas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi)
dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Letter C; --------------
⇒ Tanah lapangan seluas 4.600 M² (empat ribu enam ratus meter persegi) saat ini
tanah tersebut dibuat sebagai lapangan Desa Ngrimbi dengan bukti kepemilikan
berupa Bukti Letter C; ---------------
⇒ Tanah pasar saat ini digunakan untuk polindes dan TK dengan bukti
kepemilikan berupa Bukti Letter C; -------------------------------------
⇒ Tanah Balai Desa seluas 1.170 M² (seribu seratus tujuh puluh meter persegi)
dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Letter C; --------------
⇒ Tanah Cawisan yang merupakan Tanah Hasil Tukar Guling, Tanah Kas Desa
sebelumnya tahun 1995 yang luasannya sekitar 1,7 Ha (satu koma tujuh
hektare) dan letaknya terletak di antara Dusun Dadirejo dan Dusun Mutersari
desa Ngrimbi dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Letter C;
--------------------------------------------
⇒ Penghasilan Asli Desa (PAD) dari hasil tanah ganjaran sekdes dengan luas 400
(empat ratus) boto yang disewakan sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat
ratus ribu rupiah) / tahun, uang tersebut masuk ke Sekdes Rp. 1.100.000,- (satu
juta seratus ribu rupiah) sisanya ke Kas Desa melalui saksi SUMARMI selaku
Kades Ngrimbi;
-------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar untuk Tanah Cawisan yang luasannya sekitar 17.000 M²
(tujuh belas ribu meter persegi) yang terletak di perbatasan Dusun Mutersari
dan Dusun Dadirejo sebelum saksi menjadi Sekdes tahun 1999, Tanah
Cawisan tersebut sudah disewakan kepada siapa saksi tidak mengetahuinya,
namun sejak tahun 1999 Tanah Cawisan yang dikelola oleh saksi
SUMARMI dan kepada siapa disewakan saksi juga tidak mengetahuinya,
yang jelas yang menyewakan Tanah Cawisan tersebut selama ini adalah
Kepala Desa Ngrimbi yaitu saksi SUMARMI bukan atas nama Desa bukan
perorarangan atau ahli waris dan uang hasil penyewaan tanah cawisan
tersebut juga untuk apa saksi tidak mengetahuinya;
--------------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar kronologis dari Tanah Cawisan adalah Sekitar tahun 1995
oleh Kades Ngrimbi yang pada waktu itu dijabat oleh Sdr. SUBAKTI pada
24
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
25/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
saat itu pernah ada tukar guling dari tanah aset desa / Tanah Cawisan seluas
1,3 ha terletak di Dusun Ngrimbi Leter C No.1 persil no.60 A atas nama M.
DIRHAM ditukar guling dengan tanah warga seluas 1,7 ha di perbatasan
antara Desa Mutersari dan Desa Dadirejo leter C No.1 persil 62 atas nama
MOH. DIRHAM; ------------------------------
• Bahwa benar sejak tukar guling tersebut sudah dikuasai oleh Desa dan
tercatat sebagai aset Desa Ngrimbi; -----------------------------------------------
• Bahwa benar sekitar tahun 2010 s/d 2011 telah terjadi jual beli terhadap
tanah cawisan milik Desa Ngrimbi;
-------------------------------------------------
• Bahwa benar saksi bisa mengetahui telah terjadi adanya jual beli Tanah
Cawisan karena pada saat rapat klarifikasi tanah aset Desa pada tanggal 02
April 2011 yang disampaikan oleh terdakwa PURNYOTO; ---
• Bahwa benar untuk proses jual beli Tanah Cawisan tersebut sehingga
menjadi milik orang lain saksi tidak mengetahuinya yang jelas pada setiap
rapat terkait jual beli tanah cawisan, tujuannya dan peruntukannya adalah
untuk membeli tanah aset desa yang lama seluas 1,3 ha (satu koma tiga
hektare) yang saat ini menjadi milik Sdr. WANI;
--------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar kenyataannya saat ini tanah cawisan seluas 1,7 ha (satu koma
tujuh) hektare tersebut sudah terjual kepada orang lain dan Desa Ngrimbi
menjadi kehilangan aset; ---------------------------------------------------
• Bahwa benar proses jual beli dan uang yang diperoleh dari hasil jual beli
Tanah Cawisan tidak jelas pertanggungjawabannya; -------------------------
• Bahwa benar yang saksi ketahui adalah awal mengenai tujuan dan maksud
penjualan aset Desa Ngrimbi berupa Tanah Cawisan yang diketahui oleh
semua warga dan saksi SUMARMI selaku Kades Ngrimbi pada awalnya
adalah berdasarkan kesepakatan dengan Masyarakat Desa Ngrimbi pada
saat musyawarah Desa tertanggal 16 Nopember 2010 menunjuk mediator
terdakwa PURNYOTO dengan cara menjual Tanah Cawisan yang baru
untuk dikembalikan ke Tanah Cawisan lama luas 1.3 ha (satu koma tiga
hektare) yang pada tahun 1995 Tanah Cawisan tersebut merupakan hasil
tukar guling; --------------------------------
• Bahwa benar pada tahun 2011 berdasarkan pernyataan dari terdakwa
PURNYOTO pada saat rapat Desa di Kantor Desa Ngrimbi menyampaikan
antara lain: -----------------------------------------------------------
25
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
-
8/18/2019 194 Pid.sus fTPK 2014 Pn.sby
26/113
a
k a m a h
A g u n
g R e p u
k a m a h
A g u n g R
e p u b l i k
I n d o n
e s
h A g u n g
R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
i Bahwa untuk Tanah Cawisan sudah terjual
seharga Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh
empat juta) dan untuk pembelinya saksi tidak
mengetahuinya lalu uang sebesar Rp.
154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta
rupiah) diserahkan kepada saksi SUCIPTO / Staf
umum sedangkan sisa dari uang tersebut saksi
tidak mengetahuinya;
------------------------------------------
ii Bahwa terdakwa PURNYOTO pada saat di forum
rapat Desa Ngrimbi tersebut menyatakan
bertanggung jawab apabila Tanah Cawisan yang