12.Permen PU 45 2007
Transcript of 12.Permen PU 45 2007
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
1/183
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERIPEKERJAAN UMUM
NOMOR: 45/ PRT/ M/ 2007
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNANBANGUNAN GEDUNG NEGARA
MENTERI PEKERJAAN UMUM
Menimbang : a . bahwa sesuai penjelasan ayat (8) pasal 5 PeraturanPemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, penyelenggaraan
bangunan gedung negara diatur oleh Menteri
Pekerjaan Umum;
b .
bahwa sesuai dengan Lampiran C PeraturanPemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tenta ng
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Peme-
rintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penetap-
an kebijakan pembangunan serta pengelolaan
gedung dan rumah negara merupakan urusan
Pemerintah;
c . bahwa bangunan gedung negara merupakan
salah satu aset milik negara yang mempunyai nilaistrategis sebagai tempat berlangsungnya proses
penyelenggaraan negara yang diatur dan dikelola
agar fungsional, andal, efektif, efisien, dan
d iselenggarakan sec ara tertib ;
d . bahwa dalam rangka pembangunan bangunan
gedung negara sebagai bagian awal dari proses
penyelengga raa n ba ngunan g edung neg ara yang
fungsional, andal, efektif, efisien, dan diselenggara-
kan secara tertib, diperlukan adanya Pedoman
i
http://../DAFTAR_2.pdf -
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
2/183
Teknis seb agai landasan da lam penyeleng garaan
pembangunannya;
e.
bahwa Ped oman Teknis Pembangunan BangunanGed ung Nega ra tersebut perlu d itetap kan de nga n
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;
Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentangJasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Ind onesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambaha n
Lembaran Negara Rep ub lik Indonesia No. 3833);
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Ind onesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambaha n
Lembaran Neg ara Rep ub lik Indonesia No. 4247);
3. Undangund ang RI Nomor 1 Tahun 2004 tenta ng
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Repub lik Ind onesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambaha n
Lembaran Negara Rep ub lik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-undangRI Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind onesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambaha n
Lembaran Neg ara Rep ub lik Indonesia No. 4438);
5. Pera turan Pem erintah RI Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(Lem baran Neg ara Rep ub lik Indonesia Tahun 2000
No. 64 Tambahan Lem baran Negara No. 3956);
6. Pera turan Pem erintah RI Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lem baran Neg ara Rep ub lik Indonesia Tahun 2005
No. 83 Tambahan Lem baran Negara No. 4532);
7. Pera turan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lem baran Neg ara Rep ub lik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20 Tamb ahan Lembaran Nega ra Nomor
4609);
ii
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
3/183
8. Pera turan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Neg ara Rep ub lik Ind onesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Pera turan Preside n Nomor 9 Tahun 2005 tenta ng
Kedud ukan, Tug as, Fungsi, Susunan Orga nisasi dan
Tata Kerja Kem enterian Negara Rep ub lik Indonesia;
10. Keputusan Presiden RI Nom or 187/ M Tahun 2004
tenta ng Pembentukan Kab inet Indonesia Bersa tu;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005tenta ng Ked udukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan
Susuna n Organisasi dan Tata Kerja Kemente rian
Neg ara RI jo Peraturan Presiden RI Nom or 15 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kedud ukan, Tugas,
Fung si, Kewena ngan, Susuna n Organisasi dan Tata
Kerja Kem enterian Negara RI;
12. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum
Nomor 10/ KPTS/ 2000 tenta ng Ketentuan TeknisPengama nan Terhad ap Bahaya Keb akaran pada
Banguna n d an Lingkungan;
13. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum
Nomor 11/ KPTS/ 2000 tenta ng Ketentuan Teknis
Manajemen Penanggulangan Kebakaran di
Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
286/PRT/ M/ 2005 tentang Organisasi dan Tata KerjaDepartemen Pekerjaan Umum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/ PRT/ M/ 2006 tenta ng Ped om an Persyara tan
Teknis Bangunan Ged ung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
30/PRT/ M/ 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas
dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan;
iii
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
4/183
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
05/ PRT/ M/ 2007 tenta ng Pedoman Teknis Rumah
Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/ PRT/ M/ 2007 tenta ng Ped oma n Umum Renc ana
Tata Bangunan dan Lingkungan.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang d ima ksud d eng an:
1. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan
dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti:
gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan
rumah neg ara, da n diadakan de nga n sumbe r pemb iayaa n yang be rasal
dari da na APBN, da n/ ata u p erolehan lainnya yang sah.
2. Pemb ang unan ad alah keg iata n mend irikan bangunan gedung yang
diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan
konstruksi dan pengawa san konstruksi/mana jemen konstruksi (MK), ba ik
merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya,
ma upun perluasan ba ngunan ged ung yang suda h ada , da n/ ata u
lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai,
dan/ a ta u pe rawa ta n (rehab ilitasi, renovasi, restorasi).
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara
iv
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
5/183
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Dasar Negara Repub lik Ind onesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota danPerangkat Daerah seb aga i unsur pe nyelengga ra pemerintaha n daerah.
Bag ian Ked ua
Maksud, Tujuan, dan Lingkup
Pasa l 2
(1) Ped oman Teknis ini dima ksudkan seb aga i petunjuk pe laksanaan b agi
pa ra penyelengg ara dalam melaksana kan pemba ngunan bang unan
ged ung negara.
(2) Ped om an Teknis ini bertujuan terwujudnya b angunan gedung negara
sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan
sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan
d iselenggarakan sec ara tertib , efektif dan efesien.
(3) Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi sub sta nsi pedoman teknis dan
penga turan p enyelengga raa n ba ngunan g edung negara.
BAB II
PENGATURAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Bagian Pertama
Substansi Pedoman Teknis
Pasa l 3
(1) Ped om an Teknis Pembangunan Bangunan Ged ung Negara meliputi:
a .
Persyarata n Bangunan Gedung Neg ara yang terdiri dari:1. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara ;
2. Tipe Bangunan Ruma h Neg ara;
3. Standar Luas;
4. Persya ratan Teknis; dan
5. Persyaratan Administrasi.
b . Tahap an Pembanguna n Banguna n Ged ung Negara terd iri dari:
1. Taha p Persiap an;
2. Tahap Perenc anaan Teknis; da n
3. Taha p Pelaksana an Konstruksi.
v
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
6/183
c . Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri
dari:
1. Umum;
2. Sta nd ar Harga Satua n Tertinggi;3. Komponen Biaya Pembangunan;
4. Pembiayaa n Bangunan/ Komponen Bangunan Tertentu;
5. Pembiayaa n Pekerjaan Non Standar; dan
6. Prosentase Kom ponen Pekerjaan.
d . Tata c ara p elaksanaa n Pembangunan Banguna n Ged ung
Nega ra me liputi:
1. Penyelengg ara Pemb ang unan Bang unan Ged ung Nega ra;
2. Organisasi dan Tata Laksana ;
3.
Penyelenggaraan Pembangunan Tertentu; dan4. Pemeliharaa n/ Perawa tan Bangunan Gedung Neg ara .
e. Pend aftaran Bang unan Ge dung Nega ra me liputi:
1. Tujuan Pend aftaran Bangunan Ged ung Nega ra;
2. Sasaran dan Metod e Pend aftaran;
3. Pelaksanaa n Pend aftaran Bangunan gedung Negara; da n
4. Prod uk Pend aftaran Banguna n Gedung Negara .
f. Pem binaa n dan Pengawa san Teknis.
(2) Rincian Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana
d ima ksud pada ayat (1) pa sa l ini tercantum p ada lamp iran Pera turanMenteri ini, yang merupakan satu kesatuan pengaturan dalam
Peraturan Menteri ini.
(3) Set iap orang a ta u Badan Hukum te rmasuk insta nsi Pem erinta h, da lam
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
pasa l ini.
Bagian Ked ua
Pengaturan Penye lengg araan
Pasa l 4
(1) Setiap p embangunan Bangunan Ged ung Neg ara yang d ilaksanakan
oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa
tena ga Peng elola Teknis dari Dep artemen Pekerjaan Umum da lam
rangka pembinaa n teknis.
(2) Untuk pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah
yang biayanya bersumber dari APBD diatur dengan Keputusan
vi
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
7/183
Gubernur/Bupati/Walikota yang didasarkan pada ketentuan-
ketentua n da lam Peraturan Menteri ini.
(3) Untuk pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik
BUMN/ BUMD me ngikuti kete ntuan-ketentua n da lam Peraturan Menteri
ini.
(4) Dalam hal Daerah belum mempunyai Keputusan Gubernur/
Bupati/Walikota pada ayat (2) pasal ini diberlakukan ketentuan
seb aga ima na d ima ksud pada Pasa l 5.
(5) Daerah yang telah mempunyai Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebelum Peraturan
Menteri ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-
ketentuan persyarata n pemba ngunan ba ngunan ged ung nega raseb aga ima na d ima ksud pada Pasa l 3.
Pasal 5
(1) Dalam melaksana kan pemb inaa n pe mb ang unan ba ngunan
gedung negara, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan
aparat Pemerintah Daerah, maupun masyarakat dalam memenuhi
ketentua n Ped oman Teknis seb agaima na d ima ksud pada Pasa l 3
untuk terwujudnya tertib pemb ang unan ba ngunan ged ung nega ra.
(2) Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan
gedung daerah Pemerintah Daerah wajib menggunakan Pedoman
Teknis Pembangunan Banguna n Ge dung Nega ra seb aga ima na
d imaksud da lam Pasa l 2.
(3) Terhad ap apara t Pemerintah Daerah, yang bertuga s da lam
pembangunan bangunan gedung daerah yang melakukan
pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai
ketentua n dalam Undang-unda ng Nomor 28 Tahun 1999 tenta ng
Penyeleng gara Nega ra yang Bersih d an Beb as dari KKN dan Undang-und ang Nomor 31 Tahun 1999 tenta ng Pem beranta san Tinda k Pida na
Korupsi, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
(4) Terhad ap p enyed ia jasa konstruksi yang terliba t da lam p embangunan
bangunan gedung negara/daerah yang melakukan pelanggaran
ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi dan atau ketentuan
pidana sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
vii
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
8/183
BAB III
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN TEKNIS
Pasa l 6
(1) Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan
ge dung negara melakukan pembinaa n teknis dan peng awa san teknis
kep ada Peng guna Ang garan dan Penyed ia Jasa Konstruksi.
(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui pemberian bantuan teknis berupa: bantuan
tenaga , bantuan informa si, bantuan keg iata n percontohan.(3) Pengawasan teknis dilaksanakan dengan pengawasan terhadap
penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan
penyelengga raa n pemb angunan ba ngunan ged ung nega ra.
(4) Pembinaa n teknis dan pe nga wasan teknis ba nguna n gedung neg ara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Depa rtemen Pekerjaan Umum c q Direktora t Pena taa n Bangunan d an
Lingkungan Direktorat Jend eral Cipta Karya untuk tingkat na siona l da n
wilayah DKI Jaka rta; dan Dinas Pekerjaan Umum/ Dinas Teknis Provinsi
yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung
untuk wilayah provinsi di lua r DKI Jakarta .
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa l 7
Peraturan Me nteri tenta ng Ped oman Teknis Pembangunan Bangunan
Gedung Negara ini merupa kan bagian d ari Ped oman Teknis
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang meliputi
pem ba ngunan, pemanfaata n, da n pengha pusan.
viii
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
9/183
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
10/183
LampiranPeraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 45 /PRT/M/2007
1
Tanggal : 27 Desember 2007
Tentang : Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan
Gedung Negara
BAB I
U M U M
A. PENGERTIAN1. BANGUNAN GEDUNG
Yang dimaksud dengan bangunan gedung adalah wujud fisik
hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk
hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. BANGUNAN GEDUNG NEGARABangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk
keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik
negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang
berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang
sah, antara lain seperti: gedung kantor, gedung sekolah,
gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.
3. PENGADAANYang dimaksud dengan pengadaan adalah kegiatan
pengadaan bangunan gedung baik melalui proses
pembangunan, pembelian, hibah, tukar menukar, maupun
kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun
serah guna.
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
11/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
4. PEMBANGUNANYang dimaksud dengan pembangunan adalah kegiatan
mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui
tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi
dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik
merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau
seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang
sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan
gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan
(rehabilitasi, renovasi, restorasi).
5. INSTANSI TEKNIS SETEMPAT
Instansi Teknis setempat dimaksud adalah:
a. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, DirektoratJenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk
tingkat nasional dan wilayah DKI Jakarta.
b. Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yangbertanggung jawab dalam pembinaan bangunan
gedung untuk wilayah provinsi, di luar DKI Jakarta.
B. ASAS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAPelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara
berdasarkan azas dan prinsip:
1. kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian/keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya;
2. hemat, tidak berlebihan, efektif dan efisien, serta sesuaidengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan;
3. terarah dan terkendali sesuai rencana, program/satuan kerja,serta fungsi setiap kementerian/lembaga/instansi pemilik/
pengguna bangunan gedung;
4. semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalamnegeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi
nasional.
2
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
12/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
3
C. MAKSUD DAN TUJUAN1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjukpelaksanaan bagi
para penyelenggara pembangunan dalam melaksanakan
pembangunan bangunan gedung negara.
2. Tujuan agar:a. bangunan gedung negara diselenggarakan sesuai dengan
fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan, serta efisien dalam
penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan
lingkungannya.
b. penyelenggaraan pembangunan bangunan gedungnegara dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien.
D. LINGKUP MATERI PEDOMANLingkup materi Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara adalah sebagai berikut:
1. Bab I : Umum , memberikan gambaran umum yang meliputipengertian, azas bangunan gedung negara, maksud dan
tujuan, serta lingkup materi pedoman.2. Bab II : Persya ratan Bangunan Gedung Negara, meliputi
ketentuan tentang klasifikasi bangunan gedung negara, tipe
rumah negara, standar luas bangunan gedung negara,
persyaratan administratif, dan persyaratan teknis bangunan
gedung negara.
3. Bab III : Taha pa n Pemba ngunan Bang unan Gedung Negara ,meliputi ketentuan tentang persiapan, perencanaan
konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi.
4. Bab IV : Pembiayaan Pemba ngunan Bang unan Ged ungNegara , meliputi ketentuan umum, standar harga satuan
tertinggi, komponen biaya pembangunan, pembiayaan
bangunan/komponen bangunan tertentu, biaya pekerjaan
non standar, dan prosentase komponen pekerjaan bangunan
gedung negara.
5. Bab V : Tata Cara Pemba ngunan Bang unan GedungNegara , meliputi ketentuan tentang penyelenggara
pembangunan bangunan gedung negara, organisasi dantata laksana, penyelenggaraan pembangunan tertentu,
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
13/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
pemeliharaan/perawatan bangunan gedung negara, serta
pembinaan dan pengawasan teknis.
6. Bab VI : Pendaftaran Bang unan Gedung Nega ra, meliputitujuan, sasaran dan metode pendaftaran, pelaksanaan
pendaftaran, dan dokumen pendaftaran bangunan gedung
negara.
7. Bab VII : Pembinaan dan Peng awasan Teknis.8. Bab VIII : Penutup, penjelasan yang menguraikan apabila
terjadi persoalan atau penyimpangan dalam penerapan
pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara,
serta petunjuk untuk konsultasi.
4
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
14/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
5
BAB II
PERSYARATANBANGUNAN GEDUNG NEGARA
A. KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA BERDASARKAN
TINGKAT KOMPLEKSITAS MELIPUTI:
1. BANGUNAN SEDERHANA
Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedungnegara dengan karakter sederhana serta memiliki kom-pleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminankegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.
Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:
gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, ataubangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2lantai dengan luas sampai dengan 500 m2;
bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidakbertingkat;
gedung pelayanan kesehatan: puskesmas; gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan
dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai.
2. BANGUNAN TIDAK SEDERHANAKlasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunangedung negara dengan karakter tidak sederhana sertamemiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selamapaling singkat 10 (sepuluh) tahun.
Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antaralain:
gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, ataugedung kantor dengan luas di atas dari 500 m
2
, ataugedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
15/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C,D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah
negara yang berbentuk rumah susun;
gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D; gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau
gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2
lantai.
3. BANGUNAN KHUSUS
Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedungnegara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus,yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memer-
lukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminankegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus, antara lain:
Istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakilpresiden;
wisma negara; gedung instalasi nuklir; gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan
penggunaan dan persyaratan khusus;
gedung laboratorium; gedung terminal udara/laut/darat; stasiun kereta api; stadion olah raga; rumah tahanan; gudang benda berbahaya;
gedung bersifat monumental; dan gedung perwakilan negara R.I. di luar negeri.
B. TIPE BANGUNAN RUMAH NEGARA
Untuk bangunan rumah negara, disamping klasifikasinya
berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara tersebut di
atas, juga digolongkan berdasarkan tipe yang didasarkan pada
tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatan.
6
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
16/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
7
Tipe Untuk Keperluan Pejabat/ Golongan
Khusus 1) Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen,Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara,
2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)A 1) Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi,
2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)B 1) Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kakanwil, Asisten Deputi
2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/d dan IV/e.
C 1) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang
2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/a s/d. IV/c.
D 1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang
2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya III/a s/d. III/d.
E 1) Kepala Sub Seksi
2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya II/d kebawah.
Untuk jabatan tertentu program ruang dan luasan Rumah Negara
dapat disesuaikan mengacu pada tuntutan operasional jabatan.
C. STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG NEGARA
1. GEDUNG KANTOR
Dalam menghitung luas ruang bangunan gedung kantor
yang diperlukan, dihitung berdasarkan ketentuan sebagaiberikut:
a. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yangtermasuk klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2
per-personil;
b. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yangtermasuk klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10
m2 per-personil;
c. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat,
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
17/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebu-
tuhan ruang) diluar luas ruangan untuk seluruh personil
yang akan ditampung.
Kebutuhan total luas gedung kantor dihitung berdasarkan jumlah personil yang akan ditampung dikalikan standar luas
sesuai dengan klasifikasi bangunannya. Standar Luas Ruang
Kerja Kantor Pemerintah tercantum pada Tabel C.
2. RUMAH NEGARA
Standar luas Rumah Negara ditentukan sesuai dengan tipe
peruntukannya, sebagai berikut:
Tipe Luas Banguna n Luas lahan*)
Khusus 400 m2 1.000 m2
A 250 m2 600 m2
B 120 m2 350 m2
C 70 m2 200 m2
D 50 m2 120 m2
E 36 m2 100 m2
Jenis dan jumlah ruang minimum yang harus ditampungdalam tiap Tipe Rumah Negara, sesuai dengan yang
tercantum dalam Tabel D. Luas teras beratap dihitung 50%,
sedangkan luas teras tidak beratap dihitung 30%.
*) 1. Dalam hal besaran luas lahan telah diatur dalamRenc ana Tata Ruang Wilayah yang d iteta pkan
dalam Peraturan Daerah setempat, maka standar
luas lahan d apat d isesuaikan;
2. Dalam hal rumah nega ra d iba ngun da lam be ntukbangunan gedung bertingkat/rumah susun, maka
luas lahan tersebut tidak berlaku, disesuaikan
deng an kebutuhan sesuai Renc ana Tata Ruang
Wilayah;
3. Toleransi maksima l keleb ihan luas ta na hberdasarkan lokasi Rumah Negara:
a . DKI Jaka rta : 20 %
b . Ibu Kota Provinsi : 30 %
8
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
18/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
9
c. Ibukota Kab/ Kota : 40 %
d . Perdesaan : 50 %
Perkecualian terhadap butir 3 apabila sesuai
dengan ketentuan RTRW setemp at a tau leta k tana h
disudut.
3. STANDAR LUAS GEDUNG NEGARA LAINNYA
Standar luas gedung negara lainnya, seperti: sekolah/
universitas, rumah sakit, dan lainnya mengikuti ketentuan-
ketentuan luas ruang yang dikeluarkan oleh instansi yangbersangkutan.
D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF
Setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan
administratif baik pada tahap pembangunan maupun pada
tahap pemanfaatan bangunan gedung negara.
Persyaratan administratif bangunan gedung negara meliputi
pemenuhan persyaratan:
1. DOKUMEN PEMBIAYAANSetiap kegiatan pembangunan Bangunan Gedung Negara
harus disertai/memiliki bukti tersedianya anggaran yang
diperuntukkan untuk pembiayaan kegiatan tersebut yang
disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang dapat berupa
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau
dokumen lainnya yang dipersamakan, termasuk suratpenunjukan/penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Satuan Kerja. Dalam dokumen pembiayaan pem-
bangunan bangunan gedung negara sudah termasuk:
a. biaya perencanaan teknis;b. pelaksanaan konstruksi fisik;c. biaya manajemen konstruksi/pengawasan konstruksi;d. biaya pengelolaan kegiatan.
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
19/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
2. STATUS HAK ATAS TANAHSetiap bangunan gedung negara harus memiliki kejelasan
tentang status hak atas tanah di lokasi tempat bangunangedung negara berdiri. Kejelasan status atas tanah ini dapat
berupa hak milik atau hak guna bangunan. Status hak atas
tanah ini dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan/hak
atas tanah Instansi/lembaga pemerintah /negara yang
bersangkutan.
Dalam hal tanah yang status haknya berupa hak gunausaha dan/atau kepemilikannya dikuasai sementara olehpihak lain, harus disertai izin pemanfaatan yang dinyatakan
dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanahatau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung,sebelum mendirikan bangunan gedung di atas tanahtersebut.
3. STATUS KEPEMILIKANStatus kepemilikan bangunan gedung negara merupakan
surat bukti kepemilikan bangunan gedung sesuaiperaturan
perundang-undangan. Dalam hal terdapat pengalihan hak
kepemilikan bangunan gedung, pemilik yang baru wajibmemenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-
undangan.
4. PERIZINANSetiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengandokumen perizinan yang berupa: Izin Mendirikan BangunanGedung (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau keterangankelaikan fungsi sejenis bagi daerah yang belum melakukan
penyesuaian.
5. DOKUMEN PERENCANAANSetiap bangunan gedung negara harus memiliki dokumenperencanaan, yang dihasilkan dari proses perencanaanteknis, baik yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa PerencanaKonstruksi, Tim Swakelola Perencanaan, atau yang berupaDisain Prototipe dari bangunan gedung negara yangbersangkutan.
10
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
20/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
11
6. DOKUMEN PEMBANGUNANSetiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan
dokumen pembangunan yang terdiri atas: DokumenPerencanaan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), DokumenPelelangan, Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi, dan As BuiltDrawings, hasil uji coba/test run operational, SuratPenjaminan atas Kegagalan Bangunan (dari penyedia jasakonstruksi), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai ketentuan.
7. DOKUMEN PENDAFTARANSetiap bangunan gedung negara harus memiliki dokumenpendaftaran untuk pencatatan dan penetapan HurufDaftar Nomor ( HDNo ) meliputi Fotokopi:
a. Dokumen Pembiayaan/DIPA(otorisasi pembiayaan);
b. Sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah;
c. Status kepemilikan bangunan gedung;d. Kontrak Kerja Konstruksi Pelaksanaan;e. Berita Acara Serah Terima I dan II;f. As built drawings(gambar sesuai pelaksanaan konstruksi)
disertai arsip gambar/legger;
g. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat LaikFungsi (SLF); dan
h. Surat Penjaminan atas Kegagalan Bangunan (daripenyedia jasa konstruksi).
E. PERSYARATAN TEKNISSecara umum, persyaratan teknis bangunan gedung negara
mengikuti ketentuan yang diatur dalam:
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;
Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan
terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan;
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
21/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen
Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas dan Fasilitas pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007tentang Pedoman Umum Penyusunan RTBL;
Peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung; serta Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan.Persyaratan teknis bangunan gedung negara harus tertuang
secara lengkap dan jelas pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat
(RKS) dalam Dokumen Perencanaan.
Secara garis besar, persyaratan teknis bangunan gedung negara
adalah sebagai berikut:
1. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGANPersyaratan tata bangunan dan lingkungan bangunan
gedung negara meliputi ketentuan-ketentuan yang harus
dipenuhi dalam pembangunan bangunan gedung negara
dari segi tata bangunan dan lingkungannya, meliputi
persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung,
arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian
dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kabupaten/
Kota atau Peraturan Daerah tentang Bangunan GedungKabupaten/Kota yang bersangkutan, yaitu:
a. Peruntukan lokasiSetiap bangunan gedung negara harus diselenggara-kan
sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW
Kabupaten/Kota dan/atau RTBL yang bersangkutan.
12
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
22/183
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
23/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
2) Kesehatan termasuk sirkulasi udara dan pencaha-yaan;
3) Kenyamanan;4) Keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan.
g. Koe fisien d aerah hijau (KDH)Perbandingan antara luas area hijau dengan luas persil
bangunan gedung negara, sepanjang tidak ber-
tentangan dengan peraturan daerah setempat tentang
bangunan gedung, harus diperhitungkan dengan
mempertimbangkan
1) daerah resapan air;2) ruang terbuka hijau kabupaten/kota.Untuk bangunan gedung yang mempunyai KDB kurang
dari 40%, harus mempunyai KDH minimum sebesar 15%.
h. Garis sempa da n ba ngunanKetentuan besarnya garis sempadan, baik garis
sempadan bangunan maupun garis sempadan pagar
harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam RTBL,
peraturan daerah tentang bangunan gedung, atau
peraturan daerah tentang garis sempadan bangunan
untuk lokasi yang bersangkutan.
i. Wujud arsitekturWujud arsitektur bangunan gedung negara harus
memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) mencerminkan fungsi sebagai bangunan gedungnegara;
2) seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan-nya;
3) indah namun tidak berlebihan;4) efisien dalam penggunaan sumber daya baik dalam
pemanfaatan maupun dalam pemeliharaannya;
5) mempertimbangkan nilai sosial budaya setempatdalam menerapkan perkembangan arsitektur dan
rekayasa; dan
6) mempertimbangkan kaidah pelestarian bangunanbaik dari segi sejarah maupun langgam arsitektur-
nya.
14
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
24/183
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
25/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
a. Baha n penutup lantai1) Bahan penutup lantai menggunakan bahan teraso,
keramik, papan kayu, vinyl, marmer, homogenius tile
dan karpet yang disesuaikan dengan fungsi ruang danklasifikasi bangunannya;
2) Adukan/perekat yang digunakan harus memenuhipersyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan
penutup yang digunakan.
b. Baha n d indingBahan dinding terdiri atas bahan untuk dinding pengisi
atau partisi, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Bahan dinding pengisi : batu bata, beton ringan, batatela, batako, papan kayu, kaca dengan rangka
kayu/aluminium, panel GRC dan/atau aluminium;
2) Bahan dinding partisi : papan kayu, kayu lapis, kaca,c a lsium b oa rd, pa rtic le boa rd, dan/atau gypsum-board
dengan rangka kayu kelas kuat II atau rangka lainnya,
yang dicat tembok atau bahan finishing lainnya, sesuai
dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya;
3) Adukan/perekat yang digunakan harus memenuhipersyaratan teknis dan sesuai jenis bahan dinding yang
digunakan;4) Untuk bangunan sekolah tingkat dasar, sekolah tingkat
lanjutan/menengah, rumah negara, dan bangunan
gedung lainnya yang telah ada komponen pra-
cetaknya, bahan dindingnya dapat menggunakan
bahan pracetak yang telah ada.
c . Baha n langit-lang itBahan langit-langit terdiri atas rangka langit-langit dan
penutup langit-langit:
1) Bahan kerangka langit-langit: digunakan bahan yangmemenuhi standar teknis, untuk penutup langit-langit
kayu lapis atau yang setara, digunakan rangka kayu
klas kuat II dengan ukuran minimum:
4/6 cm untuk balok pembagi dan balok peng-gantung;
6/12 cm untuk balok rangka utama; dan 5/10 cm untuk balok tepi;
16
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
26/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
17
Besi hollowatau meta l furring40 mm x 40 mm dan 40mm x 20 mm lengkap dengan besi penggantung
8 mm dan pengikatnya.
Untuk bahan penutup akustik atau gypsum digunakankerangka aluminium yang bentuk dan ukurannya
disesuaikan dengan kebutuhan;
2) Bahan penutup langit-langit: kayu lapis, aluminium,akustik, gypsum, atau sejenis yang disesuaikan dengan
fungsi dan klasifikasi bangunannya;
3) Lapisan finishing yang digunakan harus memenuhipersyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan
penutup yang digunakan.
d. Bahan penutup a tap1) Bahan penutup atap bangunan gedung negara harus
memenuhi ketentuan yang diatur dalam SNI yang
berlaku tentang bahan penutup atap, baik berupaatap beton, genteng, metal, fibrecement, calsiumboard, sirap, seng, aluminium, maupun asbes/asbes
gelombang. Untuk penutup atap dari bahan beton
harus diberikan lapisan kedap air (water proofing).
Penggunaan bahan penutup atap disesuaikan dengan
fungsi dan klasifikasi bangunan serta kondisi daerahnya;
2) Bahan kerangka penutup atap: digunakan bahan yangmemenuhi Standar Nasional Indonesia. Untuk penutup
atap genteng digunakan rangka kayu kelas kuat II
dengan ukuran:
2/3 cm untuk reng atau 3/4 cm untuk reng gentengbeton;
4/6 cm atau 5/7 cm untuk kaso, dengan jarak antarkaso disesuaikan ukuran penampang kaso.
3) Bahan kerangka penutup atap non kayu: Gording baja profil C, dengan ukuran minimal 125 x
50 x 20 x 3,2;
Kuda-kuda baja profil WF, dengan ukuran minimal250 x150 x 8 x 7;
Baja ringan (light steel); Beton plat tebal minimum 12 cm.
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
27/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
e. Bahan kosen dan d aun p intu/ jendelaBahan kosen dan daun pintu/jendela mengikuti ketentuan
sebagai berikut:
1) digunakan kayu kelas kuat/kelas awet II dengan ukuran jadi minimum 5,5 cm x 11 cm dan dicat kayu atau
dipelitur sesuai persyaratan standar yang berlaku;
2) rangka daun pintu untuk pintu yang dilapis kayulapis/teakwood digunakan kayu kelas kuat II dengan
ukuran minimum 3,5 cm x 10 cm, khusus untuk ambang
bawah minimum 3,5 cm x 20 cm. Daun pintu dilapis
dengan kayu lapis yang dicat atau dipelitur;
3)
Daun pintu panil kayu digunakan kayu kelas kuat/kelasawet II, dicat kayu atau dipelitur;
4) Daun jendela kayu, digunakan kayu kelas kuat/kelasawet II, dengan ukuran rangka minimum 3,5 cm x 8 cm,
dicat kayu atau dipelitur;
5) Rangka pintu/jendela yang menggunakan bahanaluminium ukuran rangkanya disesuaikan dengan
fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya;
6) Penggunaan kaca untuk daun pintu maupun jendeladisesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasibangunannya;
7) Kusen baja profil E, dengan ukuran minimal 150 x 50 x 20x 3,2 dan pintu baja BJLS 100 diisi glas woll untuk pintu
kebakaran.
f. Bahan strukturBahan struktur bangunan baik untuk struktur beton
bertulang, struktur kayu maupun struktur baja harus
mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang BahanBangunan yang berlaku dan dihitung kekuatan strukturnya
berdasarkan SNI yang sesuai dengan bahan/struktur
konstruksi yang bersangkutan.
Ketentuan penggunaan bahan bangunan untuk
bangunan gedung negara tersebut di atas, dimungkinkan
disesuaikan dengan kemajuan teknologi bahan
bangunan, khususnya disesuaikan dengan kemampuan
sumberdaya setempat dengan tetap harus
mempertimbangkan kekuatan dan keawetannya sesuai
18
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
28/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
19
dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Ketentuan
lebih rinci agar mengikuti ketentuan yang diatur dalam
SNI.
3. PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN
Struktur bangunan gedung negara harus memenuhi
persyaratan keselamatan (safety) dan kelayanan
(serviceability) serta SNI konstruksi bangunan gedung, yang
dibuktikan dengan analisis struktur sesuai ketentuan. Spesifikasi
teknis struktur bangunan gedung negara secara umum
meliputi ketentuan-ketentuan:
a. Struktur pondasi1) Struktur pondasi harus diperhitungkan mampu
menjamin kinerja bangunan sesuai fungsinya dan
dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat
sendiri, beban hidup, dan gaya-gaya luar seperti
tekanan angin dan gempa termasuk stabilitas lereng
apabila didirikan di lokasi yang berlereng.
Untuk daerah yang jenis tanahnya berpasir atau lereng
dengan kemiringan di atas 15 jenis pondasinya
disesuaikan dengan bentuk massa bangunan gedunguntuk menghindari terjadinya likuifaksi (liquifaction)
pada saat terjadi gempa;
2) Pondasi bangunan gedung negara disesuaikandengan kondisi tanah/lahan, beban yang dipikul, dan
klasifikasi bangunannya. Untuk bangunan yang
dibangun di atas tanah/lahan yang kondisinya
memerlukan penyelesaian pondasi secara khusus,
maka kekurangan biayanya dapat diajukan secara
khusus di luar biaya standar sebagai biaya pekerjaanpondasi non-standar;
3) Untuk pondasi bangunan bertingkat lebih dari 3 lantaiatau pada lokasi dengan kondisi khusus maka
perhitungan pondasi harus didukung dengan penye-
lidikan kondisi tanah/lahan secara teliti.
b. Struktur lantaiBahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut:
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
29/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
1) Struktur lantai kayu dalam hal digunakan lantai papan setebal 2 cm,
maka jarak antara balok-balok anak tidak boleh
lebih dari 60 cm, ukuran balok minimum 6/12 cm;
balok-balok lantai yang masuk ke dalam pasangandinding harus dilapis bahan pengawet terlebih
dahulu;
bahan-bahan dan tegangan serta lendutanmaksimum yang digunakan harus sesuai dengan
ketentuan SNI yang dipersyaratkan.
2) Struktur lantai beton lantai beton yang diletakkan langsung di atas tanah,
harus diberi lapisan pasir di bawahnya dengan tebal
sekurang-kurangnya 5 cm, dan lantai kerja dari
beton tumbuk setebal 5 cm;
bagi pelat-pelat lantai beton bertulang yangmempunyai ketebalan lebih dari 10 cm dan
pada daerah balok ( bentang pelat) harus
digunakan tulangan rangkap, kecuali ditentukan
lain berdasarkan hasil perhitungan struktur;
bahan-bahan dan tegangan serta lendutanmaksimum yang digunakan harus sesuai dengan
ketentuan SNI yang dipersyaratkan.
3) Struktur lantai baja tebal pelat baja harus diperhitungkan, sehingga bila
ada lendutan masih dalam batas kenyamanan;
sambungan-sambungannya harus rapat betul danbagian yang tertutup harus dilapis dengan bahan
pelapis untuk mencegah timbulnya korosi;
bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harussesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan.
c . Struktur Kolom1) Struktur kolom kayu
Dimensi kolom bebas diambil minimum 20 cm x 20cm;
Mutu Bahan dan kekuatan yang digunakan harussesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan.
20
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
30/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
21
2) Struktur kolom praktis dan balok pasangan bata: besi tulangan kolom praktis pasangan minimum 4
buah 8 mm dengan jarak sengkang maksimum 20cm;
adukan pasangan bata yang digunakan sekurang-kurangnya harus mempunyai kekuatan yang sama
dengan adukan 1PC : 3 PS;
Mutu bahan dan kekuatan yang digunakan harussesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan.
3)
Struktur kolom beton bertulang: kolom beton bertulang yang dicor di tempat harus
mempunyai tebal minimum 15 cm diberi tulangan
minimum 4 buah 12 mm dengan jarak sengkang
maksimum 15 cm;
selimut beton bertulang minimum setebal 2,5 cm; Mutu bahan dan kekuatan yang digunakan harus
sesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan.
4) Struktur kolom baja: kolom baja harus mempunyai kelangsingan ()
maksimum 150;
kolom baja yang dibuat dari profil tunggal maupuntersusun harus mempunyai minimum 2 sumbu
simetris;
sambungan antara kolom baja pada bangunanbertingkat tidak boleh dilakukan pada tempat
pertemuan antara balok dengan kolom, dan harus
mempunyai kekuatan minimum sama dengan
kolom;
sambungan kolom baja yang menggunakan lasharus menggunakan las listrik, sedangkan yang
menggunakan baut harus menggunakan baut mutu
tinggi;
penggunaan profil baja tipis yang dibentuk dingin,harus berdasarkan perhitungan-perhitungan yang
memenuhi syarat kekuatan, kekakuan, dan stabilitas
yang cukup;
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
31/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
Mutu bahan dan kekuatan yang digunakan harussesuai dengan ketentuan dalam SNI yang
dipersyaratkan.
5) Struktur Dinding Geser Dinding geser harus direncanakan untuk secara
bersama-sama dengan struktur secara keseluruhan
agar mampu memikul beban yang diperhitungkan
terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat
dari beban-beban yang mungkin bekerja selama
umur layanan struktur, baik beban muatan tetap
maupun muatan beban sementara yang timbul
akibat gempa dan angin;
Dinding geser mempunyai ketebalan sesuaidengan ketentuan dalam SNI.
d. Struktur Atap1) Umum
konstruksi atap harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara keilmuan/
keahlian teknis yang sesuai;
kemiringan atap harus disesuaikan dengan bahanpenutup atap yang akan digunakan, sehingga tidakakan mengakibatkan kebocoran;
bidang atap harus merupakan bidang yang rata,kecuali dikehendaki bentuk-bentuk khusus.
2) Struktur rangka atap kayu ukuran kayu yang digunakan harus sesuai dengan
ukuran yang dinormalisir;
rangka atap kayu harus dilapis bahan anti rayap; bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harussesuai dengan ketentuan SNI yang diper-syaratkan.
3) Struktur rangka atap beton bertulangMutu bahan dan kekuatan yang digunakan harus
sesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan.
4) Struktur rangka atap baja sambungan yang digunakan pada rangka atap
baja baik berupa baut, paku keling, atau las listrik
22
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
32/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
23
harus memenuhi ketentuan pada Pedoman
Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung;
rangka atap baja harus dilapis dengan pelapis antikorosi;
bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harussesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan;
untuk bangunan sekolah tingkat dasar, sekolahtingkat lanjutan/menengah, dan rumah negara
yang telah ada komponen fabrikasi, struktur rangka
atapnya dapat menggunakan komponen
prefabrikasi yang telah ada.
Persyaratan struktur bangunan sebagaimana butir 3 huruf as.d. d di atas secara lebih rinci mengikuti ketentuan yang
diatur dalam SNI yang dipersyaratkan.
e. Struktur Beton Pracetak1) Komponen beton pracetak untuk struktur bangunan
gedung negara dapat berupa komponen pelat, balok,
kolom dan/atau panel dinding;
2) Perencanaan komponen struktur beton pracetak dansambungannya harus mempertimbangkan semua
kondisi pembebanan dan kekangan deformasi mulaidari saat pabrikasi awal, hingga selesainya
pelaksanaan struktur, termasuk pembongkaran cetak-
an, penyimpanan, pengangkutan, dan pemasangan;
3) Gaya-gaya antar komponen-komponen struktur dapatdisalurkan menggunakan sambungan grouting, kunci
geser, sambungan mekanis, sambungan baja tulangan,
pelapisan dengan beton bertulang cor setempat, atau
kombinasi;
4) Sistem struktur beton pracetak boleh digunakan biladapat ditunjukan dengan pengujian dan analisis
bahwa sistem yang diusulkan akan mempunyai
kekuatan dan ketegaran yang minimal sama dengan
yang dimiliki oleh struktur beton monolit yang setara;
5) Komponen dan sistem lantai beton pracetak Sistem lantai pracetak harus direncanakan agar
mampu menghubungkan komponen struktur
hingga terbentuk sistem penahan beban lateral
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
33/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
(kondisi diafragma kaku). Sambungan antara
diafragma dan komponen-komponen struktur yang
ditopang lateral harus mempunyai kekuatan tarik
nominal minimal 45 KN/m; Komponen pelat lantai yang direncanakan
komposit dengan beton cor setempat harus memiliki
tebal minimum 50 mm;
Komponen pelat lantai yang direncanakan tidakkomposit dengan beton cor setempat harus memiliki
tebal minimum 65 mm;
6) Komponen kolom pracetak harus memiliki kuat tariknominal tidak kurang dari 1,5 luas penampang kotor
(Ag dalam KN);
7) Komponen panel dinding pracetak harus mempunyaiminimum dua tulangan pengikat per panel dengan
memiliki kuat tarik nominal tidak kurang dari 45 KN per
tulangan pengikat;
8) Bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harussesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan.
f. Basemen1) Pada galian basemen harus dilakukan perhitungan
terinci mengenai keamanan galian;
2) Untuk dapat melakukan perhitungan keamanan galian,harus dilakukan test tanah yang dapat mendukung
perhitungan tersebut sesuai standar teknis dan
pedoman teknis serta ketentuan peraturan perundang-
undangan;
3) Angka keamanan untuk stabilitas galian harusmemenuhi syarat sesuai standar teknis dan pedoman
teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan.Faktor keamanan yang diperhitungkan adalah dalam
aspek sistem galian, sistem penahan beban lateral,
heavedan b low in;
4) Analisis pemompaan air tanah (dewatering) harusmemperhatikan keamanan lingkungan dan memper-
hitungkan urutan pelaksanaan pekerjaan. Analisis
dewatering perlu dilakukan berdasarkan parameter-
parameter desain dari suatu uji pemompaan (pumping
test);
24
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
34/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
25
5) Bagian basemen yang ditempati oleh peralatan utilitasbangunan yang rentan terhadap air harus diberi
perlindungan khusus jika bangunan gedung negara
terletak di daerah banjir.
4. PERSYARATAN UTILITAS BANGUNAN
Utilitas yang berada di dalam dan di luar bangunan gedungnegara harus memenuhi SNI yang dipersyaratkan. Spesifikasiteknis utilitas bangunan gedung negara meliputi ketentuan-ketentuan:
a. Air minum1) Setiap pembangunan baru bangunan gedung
negara harus dilengkapi dengan prasarana air minumyang memenuhi standar kualitas, cukup jumlahnya
dan disediakan dari saluran air berlangganan kota
(PDAM), atau sumur, jumlah kebutuhan minimum 100
lt/orang/hari;
2) Setiap bangunan gedung negara, selain rumahnegara (yang bukan dalam bentuk rumah susun),
harus menyediakan air minum untuk keperluan
pemadaman kebakaran dengan mengikuti keten-
tuan SNI yang dipersyaratkan, reservoir minimummenyediakan air untuk kebutuhan 45 menit operasi
pemadaman api sesuai dengan kebutuhan dan
perhitungan;
3) Bahan pipa yang digunakan dan pemasangannyaharus mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan.
b. Pembuangan air kotor1) Pada dasarnya pembuangan air kotor yang berasal
dari dapur, kamar mandi, dan tempat cuci, harus
dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota;2) Semua air kotor yang berasal dari dapur, kamar
mandi, dan tempat cuci, pembuangannya harus
melalui pipa tertutup dan/atau terbuka sesuai dengan
persyaratan yang berlaku;
3) Dalam hal ketentuan dalam butir 1) tersebut tidakmungkin dilaksanakan, karena belum terjangkau oleh
saluran umum kota atau sebab-sebab lain yang dapat
diterima oleh instansi teknis yang berwenang, maka
pembuangan air kotor harus dilakukan melalui prosespengolahan dan/atau peresapan;
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
35/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
4) Air kotor dari kakus harus dimasukkan ke dalamseptictankyang mengikuti standar yang berlaku.
c . Pembuangan limbah1) Setiap bangunan gedung negara yang dalam
pemanfaatannya mengeluarkan limbah domestik cair
atau padat harus dilengkapi dengan tempat
penampungan dan pengolahan limbah, sesuai
dengan ketentuan;
2) Tempat penampungan dan pengolahan limbahdibuat dari bahan kedap air, dan memenuhi
persyaratan teknis yang berlaku sehingga tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
3) Ketentuan lebih lanjut mengikuti SNI yang diper-syaratkan.
d. Pembuangansampah1) Setiap bangunan gedung negara harus menyediakan
tempat sampah dan penampungan sampah
sementara yang besarnya disesuaikan dengan
volume sampah yang dikeluarkan setiap harinya,
sesuai dengan ketentuan, produk sampah minimum
3,0 lt/orang/hari;2) Tempat penampungan sampah sementara harus
dibuat dari bahan kedap air, mempunyai tutup, dan
dapat dijangkau secara mudah oleh petugas
pembuangan sampah dari Dinas Kebersihan
setempat;
3) Gedung negara dengan fungsi tertentu (seperti:rumah sakit, gedung percetakan uang negara) harus
dilengkapi inceneratorsampah sendiri;
4) Ketentuan lebih lanjut mengikuti SNI yang diper-syaratkan.
e. Saluran air hujan1) Pada dasarnya air hujan harus ditahan lebih lama di
dalam tanah sebelum dialirkan ke saluran umum kota,
untuk keperluan penyediaan dan pelestarian air
tanah;
2) Air hujan dapat dialirkan ke sumur resapan melaluiproses peresapan atau cara lain dengan persetujuaninstansi teknis yang terkait;
26
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
36/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
27
3) Ketentuan lebih lanjut mengikuti SNI yang diper-syaratkan.
f. Sarana pencega han dan penanggulangan bahayakebakaran
Setiap bangunan gedung negara harus mempunyaifasilitas pencegahan dan penanggulangan terhadapbahaya kebakaran, sesuai dengan ketentuan yangditetapkan dalam:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang KetentuanTeknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaranpada Bangunan dan Lingkungan; dan
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung danPeraturan Daerah tentang Penanggulangan danPencegahan Bahaya Kebakaran;
beserta standar-standar teknis yang terkait.
g. Instalasi listrik1) Pemasangan instalasi listrik harus aman dan atas dasar
hasil perhitungan yang sesuai dengan Peraturan
Umum Instalasi Listrik;
2) Setiap bangunan gedung negara yang dipergunakanuntuk kepentingan umum, bangunan khusus, dan
gedung kantor tingkat Kementerian/Lembaga, harusmemiliki pembangkit listrik darurat sebagai cadangan,
yang catudayanya dapat memenuhi kesinambungan
pelayanan, berupa genset darurat dengan minimum
40 % daya terpasang;
3) Penggunaan pembangkit tenaga listrik darurat harusmemenuhi syarat keamanan terhadap gangguan dan
tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan, knalpot diberi sillencerdan dinding rumah
genset diberi peredam bunyi.h. Penerangan dan penc ahayaan
1) Setiap bangunan gedung negara harus mempunyaipencahayaan alami dan pencahayaan buatan yang
cukup sesuai dengan fungsi ruang dalam bangunan
tersebut, sehingga kesehatan dan kenyamanan
pengguna bangunan dapat terjamin;
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
37/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
2) Ketentuan teknis dan besaran dari pencahayaanalami dan pencahayaan buatan mengikuti standar
dan pedoman teknis yang berlaku.
i. Penghawaa n da n pengkond isian udara1) Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai
sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan yang
cukup untuk menjamin sirkulasi udara yang segar di
dalam ruang dan bangunan;
2) Dalam hal tidak dimungkinkan menggunakan sistempenghawaan atau ventilasi alami, dapat
menggunakan sistem penghawaan buatan dan/atau
pengkondisian udara dengan mempertimbangkan
prinsip-prinsip konservasi energi;
3) Pemilihan jenis alat pengkondisian udara harus sesuaidengan fungsi bangunan, dan perletakan instalasinya
tidak mengganggu wujud bangunan;
4) Ketentuan teknis sistem penghawaan/ventilasi alamidan buatan serta pengkondisian udara yang lebih
rinci harus mengikuti standar dan pedoman teknis
yang berlaku.
j. Sarana transportasi dalam b ang unan gedung1) Setiap bangunan gedung negara bertingkat harus
dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal yang
aman, nyaman, berupa tangga, ramp, eskalator,
dan/atau elevator (lif);
2) Penempatan, jumlah tangga dan ramp harusmemperhatikan fungsi dan luasan bangunan gedung,
konstruksinya harus kuat/kokoh, dan sudutkemiringannya tidak boleh melebihi 35, khusus untuk
ramp aksesibilitas kemiringannya tidak boleh melebihi7;
3) Penggunaan eskalator dapat dipertimbangkan untukpemenuhan kebutuhan khusus dengan memper-
hatikan keselamatan pengguna dan keamanan
konstruksinya;
4) Penggunaan lif harus diperhitungkan berdasarkanfungsi bangunan, jumlah pengguna, waktu tunggu,
dan jumlah lantai bangunan;
28
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
38/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
29
5) Pemilihan jenis lif harus mempertimbangkan kemu-dahan bagi penyandang cacat, lanjut usia dan
kebutuhan khusus;
6) Salah satu ruang lif harus menggunakan selubung lifdengan dinding tahan api yang dapat digunakan
sebagai lif kebakaran;
7) Ketentuan teknis tangga, ramp, eskalator dan elevator(lif) yang lebih rinci harus mengikuti standar dan
pedoman teknis.
k. Sarana komunikasi1) Pada prinsipnya, setiap bangunan gedung negara
harus dilengkapi dengan sarana komunikasi intern danekstern;
2) Penentuan jenis dan jumlah sarana komunikasi harusberdasarkan pada fungsi bangunan dan kewajaran
kebutuhan;
3) Ketentuan lebih rinci harus mengikuti standar danpedoman teknis.
l. Sistem Pena ngka l/ proteksi petir1) Penentuan jenis dan jumlah sarana sistem
penangkal/proteksi petir untuk bangunan gedung
negara harus berdasarkan perhitungan yang
mengacu pada lokasi bangunan, fungsi dan
kewajaran kebutuhan;
2) Ketentuan teknis sistem penangkal/proteksi petir yanglebih rinci harus mengikuti standar dan pedoman
teknis.
m. Instalasi gas1)
Instalasi gas yang dimaksud meliputi:a. instalasi gas pembakaran seperti gas kota dan gas
elpiji;
b. instalasi gas medis, seperti gas oksigen (O2), gasdinitro oksida (N2O), gas carbon dioksida (CO2) dan
udara tekan medis.
2) Ketentuan teknis instalasi gas yang lebih rinci harusmengikuti standar dan pedoman teknis.
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
39/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
n. Keb isingan dan getaran1) Bangunan gedung negara harus memperhitungkan
batas tingkat kebisingan dan atau getaran sesuai
dengan fungsinya, dengan mempertimbangkankenyamanan dan kesehatan sesuai diatur dalam
standar teknis yang dipersyaratkan;
2) Untuk bangunan gedung negara yang karenafungsinya mensyaratkan baku tingkat kebisingan
dan/atau getaran tertentu, agar mengacu pada hasil
analisis mengenai dampak lingkungan yang telah
dilakukan atau ditetapkan oleh ahli.
o. Aksesibilitas da n fasilitas ba gi penyanda ng c ac at da nyang berkebutuhan khusus
1) Bangunan gedung negara yang berfungsi untukpelayanan umum harus dilengkapi dengan fasilitas
yang memberikan kemudahan bagi penyandang
cacat dan yang berkebutuhan khusus antara lain
lansia, ibu hamil dan menyusui, seperti rambu dan
marka, parkir, ram, tangga, lif, kamar mandi dan
peturasan, wastafel, jalur pemandu, telepon, dan
ruang ibu dan anak;
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas bagipenyandang cacat dan yang berkebutuhan khusus
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Teknis Aksesibilitas dan Fasilitas pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan.
5. PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN
Setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengansarana penyelamatan dari bencana atau keadaan darurat,
serta harus memenuhi persyaratan standar sarana
penyelamatan bangunan sesuai SNI yang dipersyaratkan.
Spesifikasi teknis sarana penyelamatan bangunan gedung
negara meliputi ketentuan-ketentuan:
a. Tangga Darurat1) Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat
lebih dari 3 lantai, harus mempunyai tanggadarurat/penyelamatan minimal 2 buah dengan jarak
30
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
40/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
31
maksimum 45 m (bila menggunakan sprinklerjarak bisa
1,5 kali);
2) Tangga darurat/penyelamatan harus dilengkapidengan pintu tahan api, minimum 2 jam, dengan arahpembukaan ke tangga dan dapat menutup secara
otomatis dan dilengkapi fan untuk memberi tekanan
positif. Pintu harus dilengkapi dengan lampu dan
petunjuk KELUAR atau EXIT yang menyala saat listrik/PLN
mati. Lampu exit dipasok dari bateri UPS terpusat;
3) Tangga darurat/penyelamatan yang terletak di dalambangunan harus dipisahkan dari ruang-ruang lain
dengan pintu tahan api dan bebas asap, pencapaian
mudah, serta jarak pencapaian maksimum 45 m danmin 9 m;
4) Lebar tangga darurat/penyelamatan minimum adalah1,20 m;
5) Tangga darurat/penyelamatan tidak boleh berben-tuktangga melingkar vertikal, exit pada lantai dasar
langsung kearah luar;
6) Ketentuan lebih lanjut tentang tangga darurat/penyelamatan mengikuti ketentuan-ketentuan yangdiatur dalam standar teknis.
b. Pintu darurat1) Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat
lebih dari 3 lantai harus dilengkapi dengan pintu
darurat minimal 2 buah;
2) Lebar pintu darurat minimum 100 cm, membuka kearah tangga penyelamatan, kecuali pada lantai dasar
membuka kearah luar (halaman);
3) Jarak pintu darurat maksimum dalam radius/jarakcapai 25 meter dari setiap titik posisi orang dalam satu
blok bangunan gedung;
4) Ketentuan lebih lanjut tentang pintu darurat mengikutiketentuan-ketentuan yang diatur dalam standar yang
dipersyaratkan.
c. Penc aha yaan darurat dan tanda penunjuk arah EXIT1) Setiap bangunan gedung negara untuk pelayanan
dan kepentingan umum seperti: kantor, pasar, rumah
sakit, rumah negara bertingkat (rumah susun), asrama,
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
41/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
sekolah, dan tempat ibadah harus dilengkapi dengan
pencahayaan darurat dan tanda penunjuk arah
KELUAR/EXIT yang menyala saat keadaan darurat;
2) Tanda KELUAR/EXIT atau panah penunjuk arah harusditempatkan pada persimpangan koridor, jalan ke luar
menuju ruang tangga darurat, balkon atau teras, dan
pintu menuju tangga darurat;
3) Ketentuan lebih lanjut tentang pencahayaan daruratdan tanda penunjuk arah KELUAR/EXIT yang lebih rinci
harus mengikuti standar dan pedoman teknis.
d. Koridor/ selasar1) Lebar koridor bersih minimum 1,80 m;2) Jarak setiap titik dalam koridor ke pintu darurat atau
arah keluar yang terdekat tidak boleh lebih dari 25 m;
3) Koridor harus dilengkapi dengan tanda-tanda penunjukyang menunjukkan arah ke pintu darurat atau arah
keluar;
4) Panjang gang buntu maximum 15 m apabiladilengkapi dengan sprinkler dan 9 m tanpa sprinkler.
e. Sistem Peringatan Bahaya1) Setiap bangunan gedung negara untuk pelayanan
dan kepentingan umum seperti: kantor, pasar, rumah
sakit, rumah negara bertingkat (rumah susun), asrama,
sekolah, dan tempat ibadah harus dilengkapi dengan
sistem komunikasi internal dan sistem peringatan
bahaya;
2) Sistem peringatan bahaya dan komunikasi internaltersebut mengacu pada ketentuan SNI yang
dipersyaratkan.
f. Fasilitas Penye lam atanSetiap lantai bangunan gedung negara harus diberi
fasilitas penyelamatan berupa meja yang cukup kuat,
sarana evakuasi yang memadai sebagai fasilitas
perlindungan saat terjadi bencana mengacu pada
ketentuan SNI yang dipersyaratkan.
Penerapan persyaratan teknis bangunan gedung negara sesuai
klasifikasinya tertuang dalam Tabel A1, sedangkan persyaratan
teknis khusus untuk rumah negara tertuang dalam Tabel A2.
32
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
42/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
33
BAB III
TAHAPAN PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
A. PERSIAPAN1. PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN
Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan
adalah merupakan tahap awal proses penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara, yang merupakan
kegiatan untuk menentukan program kebutuhan ruang dan
fasilitas bangunan yang diperlukan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi pekerjaan dari instansi yang bersangkutan,
serta penyusunan kebutuhan biaya pembangunan.
a. Penyusunan program dan pembiayaan pembangunanbangunan gedung negara disusun oleh instansi Pengguna
Anggaran yang memerlukan bangunan gedung negara.
b. Penyusunan kebutuhan program ruang dan bangunanserta pelaksanaan pembangunan bangunan gedung
negara dilakukan dengan:
1) menentukan kebutuhan luas ruang bangunan yangakan dibangun, antara lain:
ruang kerja; ruang sirkulasi; ruang penyimpanan; ruang mekanikal/elektrikal; ruang pertemuan; ruang ibadah; ruang servis (pantry); dan ruang-ruang lainnya;
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
43/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
yang disusun sesuai kebutuhan dan fungsi instansi yang
akan menggunakan bangunan gedung.
2) menentukan kebutuhan prasarana dan saranabangunan gedung, antara lain:
kebutuhan parkir; sarana penyelamatan; utilitas bangunan; sarana transportasi; fasilitas komunikasi dan informasi; jalan masuk dan keluar; aksesibilitas bagi penyandang cacat; drainase dan pembuangan limbah; serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
3) menentukan kebutuhan lahan bangunan;4) menyusun jadwal pelaksanaan pembangunan.
Penyusunan program kebutuhan ruang dan bangunan
dilakukan dengan mengikuti pedoman, standar, dan
petunjuk teknis pembangunan bangunan gedungnegara yang berlaku.
c. Penyusunan program kebutuhan bangunan gedungnegara yang belum ada disain prototipenya dan/atau
luas bangunannya lebih dari 1.500 m2, dapat
menggunakan jasa konsultan, sebagai pekerjaan non-
standar.
d. Berdasarkan program kebutuhan yang telah ditetapkan,selanjutnya disusun kebutuhan pembiayaan pem-
bangunan bangunan gedung negara yang bersang-kutan, yang terdiri atas:
1) biaya pelaksanaan konstruksi fisik;2) biaya perencanaan teknis konstruksi;3) biaya manajemen konstruksi atau pengawasan
konstruksi; dan
4) biaya pengelolaankegiatan.e. Penyusunan pembiayaan bangunan gedung negara
didasarkan pada standar harga per-m2 tertinggi
34
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
44/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
35
bangunan gedung negara yang berlaku. Untuk
penyusunan program dan pembiayaan pembangunan
bangunan gedung negara yang belum ada standar
harganya atau memerlukan penilaian khusus, harusdikonsultasikan kepada Instansi Teknis setempat.
f. Pembangunan bangunan gedung negara yangpelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan
menerus lebih dari satu tahun anggaran sebagai kontrak
tahun jamak (multi-years contract), program dan
pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan setelah memperoleh pendapat teknis dari
Menteri Pekerjaan Umum.
g. Dokumen program dan pembiayaan pembangunanbangunan gedung negara merupakan dokumen yang
harus diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja yang
ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan
bangunan gedung negara yang bersangkutan, sebagai
bahan acuan.
2. PERSIAPAN KEGIATANa. Tahap persiapan kegiatan merupakan kegiatan persiapan
setelah program dan pembiayaan tahunan yang diajukantelah disetujui atau Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) telah diterima oleh
Kepala Satuan Kerja.
b. Tahap persiapan kegiatan dilakukan oleh PenggunaAnggaran, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala
Satuan Kerja, berdasarkan program dan pembiayaan
yang telah disusun sebelumnya.
c. Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kepala Satuan Kerjapembangunan bangunan gedung negara meliputi:
1) Pembentukan Organisasi Pengelola Kegiatan danPanitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diperlukan;
2) Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi untukkegiatan yang menggunakan penyedia jasa
manajemen konstruksi.
B. PERENCANAAN TEKNIS KONSTRUKSI1. Perencanaan teknis konstruksi merupakan tahap penyusunan
rencana teknis ( disain ) bangunan gedung negara,
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
45/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
termasuk yang penyusunannya dilakukan dengan
menggunakan disain berulang atau dengan disain prototip.
2. Penyusunan rencana teknis bangunan gedung negaradilakukan dengan cara menggunakan penyedia jasaperencanaan konstruksi, baik perorangan ahli maupun badan
hukum yang kompeten, sesuai dengan ketentuan, dan
apabila tidak terdapat penyedia jasa perencanaan konstruksi
yang bersedia, dapat dilakukan oleh instansi Pekerjaan
Umum/instansi teknis setempat.
3. Rencana teknis disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja(KAK) yang disusun oleh pengelola kegiatan.
4. Dokumen rencana teknis bangunan gedung negara secaraumum meliputi:
a. Gambar rencana teknis (arsitektur, struktur, mekanikal danelektrikal, serta tata lingkungan);
b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), yang meliputipersyaratan umum, administratif, dan teknis bangunan
gedung negara yang direncanakan;
c. Rencana anggaran biaya pembangunan;d. Laporan akhir tahap perencanaan, meliputi:
1) laporan arsitektur;2) laporan perhitungan struktur termasuk laporan
penyelidikan tanah (soil test);
3) laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal;4) laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi);5) laporan tata lingkungan.
e. Keluaran akhir tahap perencanaan, yang meliputidokumen perencanaan, berupa: Gambar Rencana Teknis,
Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rencana
Anggaran Biaya (Engineering Estimate), dan DaftarVolume Pekerjaan (Bill of Quantity) yang disusun sesuai
ketentuan;
f. Kontrak kerja perencanaan konstruksi dan berita acarakemajuan pekerjaan/serah terima pekerjaan perencana-
an, yang disusun dengan mengikuti ketentuan yang
tercantum dalam peraturan presiden tentang
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,
dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
36
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
46/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
37
5. Tahap perencanaan teknis konstruksi untuk bangunangedung negara:
yang berlantaidiatas 4 lantai; dan/atau dengan luas total diatas 5.000 m2; dan/atau dengan klasifikasi khusus; dan/atau yang melibatkan lebih dari satu konsultan perencana
maupun pemborong; dan/atau;
yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran(multiyea rs p rojec t);
diharuskan melibatkan penyedia jasa manajemen konstruksi,
sejak awal tahap perencanaan.
C. PELAKSANAAN KONSTRUKSI1. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara
sudah termasuk tahap pemeliharaan konstruksi.
2. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaanmendirikan bangunan gedung, baik merupakan
pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya,
maupun perluasan yang sudah ada, dan/atau lanjutan
pembangunan yang belum selesai, dan/atau perawatan(rehabilitasi, renovasi, restorasi) dilakukan dengan
menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi sesuai
ketentuan.
3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumenpelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi,
dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat
penjelasan pekerjaan/aanwijzingpelelangan, serta ketentuan
teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan.
4. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan: kualitasmasukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara
pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti
yang tercantum dalam RKS.
5. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari
penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa
manajemen konstruksi.
6. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
47/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
7. Penyusunan Kontrak Kerja Pelaksanaan Konstruksi dan BeritaAcara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan
Pelaksanaan Konstruksi maupun Pengawasan Konstruksi
mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturanpresiden tentang pedoman pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah dan petunjuk teknis pelaksa-
naannya.
8. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba danpemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam
masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan
kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
9. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasangdi dalam dan di luar gedung, harus diuji coba sesuai
fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang
menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus
diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
10. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerjapelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara, masa
pemeliharaan konstruksi untuk bangunan gedung semi
permanen minimal selama 3 (tiga) bulan dan untukbangunan gedung permanen minimal 6 (enam) bulan
terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.
11. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah:a. Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen
untuk pelaksanaan konstruksi;
b. Dokumen hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi:1) gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as
built d rawings).
2) semua berkas perizinan yang diperoleh pada saatpelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Surat Izin
Mendirikan Bangunan (IMB).
3) kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaanpengawasan beserta segala perubahan/
addendumnya.
4) laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuatselama pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir
38
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
48/183
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
49/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
BAB IV
PEMBIAYAANPEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA
A. UMUMPembiayaan pembangunan bangunan gedung negara
digolongkan atas pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan
standar (yang ada standar harga satuan tertingginya) dan
pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan non-standar (yang
belum ada standar harga satuan tertingginya). Pembiayaan
pembangunan bangunan gedung negara dituangkan dalam
Dokumen Pembiayaan yang terdiri atas komponen-komponen
biaya untuk pelaksanaan konstruksi, perencanaan konstruksi,
pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, dan biayapengelolaankegiatan.
B. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGIStandar Harga Satuan Tertinggi merupakan biaya per-m2
pelaksanaan konstruksi maksimum untuk pembangunan
bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standar
bangunan gedung negara, yang meliputi pekerjaan struktur,
arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara.
Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan
gedung negara ditetapkan secara berkala untuk setiap
kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untuk
Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.
Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan untuk biaya
pelaksanaan konstruksi fisik per-m2 pembangunan bangunan
gedung negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi,
lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas:
40
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
50/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
41
1. HARGA SATUAN PER M2 TERTINGGI UNTUK PEMBANGUNANBANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA DANTIDAK SEDERHANA
Harga satuan tertinggi untuk gedung negara dibedakan
untuk setiap klasifikasi gedung sederhana dan tidak
sederhana, lokasi kabupaten/kota-nya, serta untuk bangunan
bertingkat dan yang tidak bertingkat. Disamping itu juga
diberlakukan koefisien/faktor pengali untuk bangunan
gedung bertingkat, dan koefisien/faktor pengali untuk
bangunan/ruang dengan fungsi khusus.
2. HARGA SATUAN PER M2 TERTINGGI UNTUK PEMBANGUNANBANGUNAN RUMAH NEGARA
Harga satuan per-m2 tertinggi untuk bangunan rumah negara,
dibedakan untuk setiap tipe rumah negara dan lokasi
kabupaten/kota-nya. Untuk harga satuan per m2 tertinggi
untuk pembangunan rumah susun (pekerjaan standar),
menggunakan pedoman harga satuan per-m2 tertinggi untuk
pembangunan bangunan gedung negara bertingkat tidak
sederhana, sesuai dengan lokasi kabupaten/kota-nya.
3. HARGA SATUAN PER M1 TERTINGGI UNTUK PEMBANGUNANPAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA
a. Harga satuan per-m1 tertinggi pembangunan pagarbangunan gedung negara ditetapkan sesuai klasifikasi
bangunan gedung, letak pagar serta lokasi kabupaten/
kota-nya.
b. Harga satuan per-m1 tertinggi untuk pembangunan pagarrumah negara, sesuai dengan tipe rumah, letak pagar,
dan lokasi kabupaten/kota-nya.
c. Harga satuan per-m1 tersebut, dengan ketentuan tinggipagar sebagai berikut:1) pagar depan kurang lebih 1,5 m;2) pagar samping kurang lebih 2 m;3) pagar belakang kurang lebih 2 m, atau berdasarkan
ketentuan Peraturan Daerah setempat.
Harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung negara dengan
klasifikasi bangunan khusus, ditetapkan berdasarkan
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
51/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
C.
KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
Anggaran biaya pembangunan bangunan gedung negara ialah
anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pembiayaan yang
berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), atau
dokumen pembiayaan lainnya, yang terdiri atas komponen
biaya konstruksi fisik, biaya manajemen/pengawasan konstruksi,
biaya perencanaan teknis konstruksi, dan biaya pengelolaan
kegiatan.
1. BIAYA KONSTRUKSI FISIKYaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk
membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung
negara yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan
secara kontraktual dari hasil pelelangan, penunjukan
langsung, atau pemilihan langsung. Biaya konstruksi fisik terdiri
dari biaya pekerjaan standar dan non standar.
Biaya konstruksi fisik selanjutnya diatur sebagai berikut:
a. Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biayauntuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang
bersangkutan;
b. Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar,dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan gedung
negara dengan standar harga satuan per-m2 tertinggi
yang berlaku;
c. Untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yangbelum ada pedoman harga satuannya (non standar),dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan
dikonsultasikan dengan Instansi Teknis setempat;
d. Biaya konstruksi fisik ditetapkan dari hasil pelelanganpekerjaan yang bersangkutan, maksimum sebesar biaya
konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen
pembiayaan bangunan gedung negara yang
bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak,
yang di dalamnya termasuk biaya untuk:
42
rincian anggaran biaya (RAB) yang dihitung sesuai dengankebutuhan dan kewajaran harga yang berlaku.
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
52/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
43
3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang IMB-nya telahmulai diproses oleh pengelola kegiatan dengan
bantuan konsultan perencana konstruksi dan/atau
konsultan manajemen konstruksi;
4) pajak dan iuran daerah lainnya; dan5) biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.
e. Pembayaran biaya konstruksi fisik dapat dilakukan secarabulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan padaprestasi/kemajuan pekerjaan fisik di lapangan.
2. BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSIYaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pem-
bangunan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh
penyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual dari
hasil seleksi atau penunjukan langsung.
Biaya manajemen konstruksi diatur sebagai berikut:
a. Biaya manajemen konstruksi dibebankan pada biayauntuk komponen kegiatan manajemen konstruksi yang
bersangkutan;
b. Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimumdihitung berdasarkan prosentase biaya manajemen
konstruksi terhadap biaya konstruksi fisik yang tercantum
dalam Tabel B2 dan B3;
c. Besarnya biaya manajemen konstruksi dihitung secaraorang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai
dengan ketentuan billing rate;
d. Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksiatau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan,
yang akan dicantumkan dalam kontrak, termasuk biaya
untuk:
1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;2)
materi dan penggandaan laporan;
1) pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga,dan alat);
2) jasa dan overhead;
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
53/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
6)
perjalanan (lokal maupun luar kota);7) jasa dan overheadmanajemen konstruksi,8) asuransi/pertanggungan (indemnity insurance);9) pajak dan iuran daerah lainnya.
e. Pembayaran biaya manajemen konstruksi didasarkanpada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan dan
pelaksanaan konstruksi di lapangan, yaitu (maksimum):
1) tahap persiapan/pengadaan konsultanperencana 5%;
2) tahap review rencana teknis sampaidengan serah terima dokumen peren-
canaan 10%;
3) tahap pelelangan pemborong 5%;4) tahap konstruksi fisik yang dibayarkan
berdasarkan prestasi pekerjaan kons-
truksi fisik di lapangan s.d. serah terima
kedua pekerjaan. 80%
3. BIAYA PERENCANAAN TEKNIS KONSTRUKSIYaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan
untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara,
yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara
kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung, atau
pemilihan langsung.
Biaya perencanaan diatur sebagai berikut:
a. Biaya perencanaan dibebankan pada biaya untukkomponen kegiatan perencanaanyang bersangkutan;
b. Besarnya nilai biaya perencanaan maksimum dihitungberdasarkan prosentase biaya perencanaan teknis
konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan
yang tercantum dalam Tabel B1, B2, dan B3;
44
3) pembelian dan atau sewa peralatan;4) sewa kendaraan;5) biaya rapat-rapat;
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
54/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
45
d.
Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksiatau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan,
yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya
untuk:
1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;2) materi dan penggandaan laporan;3) pembelian dan sewa peralatan;4)
sewa kendaraan;
5) biaya rapat-rapat;6) perjalanan (lokal maupun luar kota);7) jasa dan overheadperencanaan;8) asuransi/pertanggungan (ind em nity insuranc e);9) pajak dan iuran daerah lainnya.
e. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukarpencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (remote
area), kebutuhan biaya untuk transportasi/ dalam rangka
survei, penjelasan pekerjaan/aanwijzing, pengawasan
berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukan
sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya
perencanaan, yang tercantum dalam Tabel B1, B2 dan B3,
dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar
berkonsultasi dengan instansi teknis setempat;f. Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada
pencapaian prestasi/kemajuan perencanaan setiap
tahapnya, yaitu (maksimum):
1) tahap konsep rancangan 10%2) tahap pra-rancangan 20%3) tahap pengembangan 25%
c. Biaya perencanaan teknis dihitung secara orang-bulandan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan
ketentuan billingrate;
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
55/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
4) tahap rancangan gambar detaildan penyusunan RKS serta RAB 25%
5) tahap pelelangan 5%6) tahap pengawasan berkala 15%
4. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSIYaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan
untuk membiayai pengawasan pembangunan bangunan
gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa
pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi atau
penunjukan langsung.Biaya pengawasan diatur sebagai berikut:
a. Biaya pengawasan dibebankan pada biaya untukkomponen kegiatan pengawasan yang bersangkutan;
b. Besarnya nilai biaya pengawasan maksimum dihitungberdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi
terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang
tercantum dalam Tabel B1 dan B2;
c.
Biaya pengawasan dihitung secara orang-bulan danbiaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan
ketentuan b illing ra te;
d. Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi ataupenunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang
akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk:
1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;2) materi dan penggandaan laporan;3) pembelian dan atau sewa peralatan;4) sewa kendaraan;5) biaya rapat-rapat;6) perjalanan (lokal maupun luar kota);7) jasa dan overheadpengawasan;8) asuransi/pertanggungan (indem nity insuranc e);9) pajak dan iuran daerah lainnya.
e. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukarpencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (remote
46
-
7/23/2019 12.Permen PU 45 2007
56/183
Pedoman Teknis Pembangunan BGN
47
area), kebutuhan biaya untuk transportasi/dalam rangka
survei, penjelasan pekerjaan/aanwijzing, pengawasan
berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukansebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya
pengawasan, yang tercantum dalam Tabel B1 dan B2, dalam
penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi
dengan instansi teknis setempat;
f. Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkansecara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan
pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi
fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban
pengawasan.
5. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATANYaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan
bangunan gedung negara.
Biaya pengelolaankegiatandiatur sebagai berikut:
a. Biaya pengelolaan kegiatan dibebankan pada biayauntuk komponen pengelolaan kegiatan yangbersangkutan;
b. Besarnya nilai biaya pengelolaan kegiatan maksimumdihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan
kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan
yang tercantum dalam Tabel B1dan B2;
c. Perincian penggunaan biaya pengelola