126_Sosialisasi KPK Bapak Suryo Hadi Y.pdf
-
Upload
deasiarisandi -
Category
Documents
-
view
234 -
download
2
Transcript of 126_Sosialisasi KPK Bapak Suryo Hadi Y.pdf
-
1Suryohadi Djulianto
Memahami Untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi
BPPK, Jakarta18-19 September 2008
-
?KORUPSI Menurut berbagai hasil survei nasional & internasional, gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu mutu pelayanan publik, country risk, dan daya saing negara secara keseluruhan (dalam arti apakah suatu negara menjadi tujuan invesor)Kita perlu 16 hari hanya untuk mengurus izin keselamatan kerja, 26 hr untuk izin gangguan, 27 hr untuk izin prinsip, .43 hr untuk izin lingkungan hidup
Studi LPEM FEUI 2005
Kita di posisi/ranking 59, hanya satu tingkat di atas Venezuela.
The World Competitiveness Scoreboard 2006 - IMD
Ranking ke-50Skor 4.26Global Competitiveness Index dr WEF
Predikat negara kedua terkorup di Asia
Skor 8.03 PERC
Sbg pembanding : Korsel juga dg 12 prosedur, hanya perlu 22 hari & biaya 17,7%
Perlu 12 prosedur, 151 hari, dan biaya 130,7% dari income perkapita
Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis World Bank
Ranking 143 dari 179 negara
Skor 2.3IPK, Indeks Persepsi Korupsi - TI
-
3Kondisi Korupsi di IndonesiaKorupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor diberbagai tingkatan pusat dan daerah, disemua lembaga negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Oleh karenanya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes)
Tahun 2005, CPI Indonesia adl 2,2 ( ranking ke 137 dari 159 negara ).
Tahun 2006, CPI Indonesia 2,4 (ranking 130 dari 163 negara).
Tahun 2007, CPI Indonesia 2,3
(ranking 147 dari 179 negara)
Korupsi bukan lagi masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi sehingga mendorong perlunya kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.
-
KORUPSI sebagai sebuah perilaku yang menyimpang
Pemborosan, inefisiensi Ungkapan terima kasih atas jasa yang memang
seharusnya diberikan Tidak menghargai waktu Memperlambat/menghambat pelayanan untuk
mendapatkan uang/ongkos administrasi Aneka biaya pendidikan sekalipun dikatakan SPP gratis Perencanaan kegiatan dibuat dengan pertimbangan
tertentu Mem-proyek-kan kegiatan rutin instansi pemerintah dll.
Perilaku ini telah dianggap sebagai perilaku yang wajar/biasa dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari.
-
Definisi pelayanan publik
(wikipedia) : Pelayanan publik atau pelayanan umum = segala
bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
1. Korupsi menurunkan investasi (Paolo Mauro, 1995) dan karenanya menurunkan pertumbuhan ekonomi
2. Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak dari pada negara-negara yang dianggap lebih rentan terhadap kegiatan korupsi (Campos dan Pradhan, ADB)
3. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing (Shang, ADB)
4. Berdasarkan survei di berbagai negara, disimpulkan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi adalah negara miskin (Rizal Malik, Sekjen Transparency International Indonesia)
Korupsi, Kemiskinan, & Investasi Korupsi, Kemiskinan, & Investasi Korupsi bukan hanya menjadi masalah bagi pemerintah/penegak hukum, tapi juga menjadi masalah besar bagi dunia usaha.
US$ 3,8 Miliar Hengkang Selama Triwulan I-2008Indonesia tdk berdaya menyetop derasnya dana yang mengalir keluar negeri (Kontan
5 Mei 2008)
-
Adakah Korelasi antaraMutu Tata Kelola Pemerintahan
(governance) & Hasil Pembangunan ? Kaufmann, Kraay, dan Zoido-Lobaton,1999 : kenaikan satu
standar deviasi salah satu indikator pemerintahan menyebabkan kenaikan antara 2,5 sampai 4 kali pendapatan per kapita; 2,5 sampai 4 kali penurunan angka kematian bayi; dan 15% - 25% kenaikan tingkat melek huruf.
Beberapa penelitian lain menunjukkan hubungan kausalitas positif antara efisiensi birokrasi dan menurunnya tingkat korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Bagi Indonesia, relevansi konsep ini menjadi sangat tinggi setelah banyak pihak menyalahkan bad/poor governance sebagai faktor penyebab utama negara ini menjadi negara Asia yang mengalami dampak terburuk krisis moneter 1997.
-
Survei Integritas Pelayanan Publik 2007 KPK
Survei di 30 instansi pusat yang berlokasi di Jabodetabek terhadap : pengguna langsung unit layanan publik dalam 1 tahun terakhir Individu yang mewakili dirinya sendiri ataupun Individu yang mewakili suatu
institusi (tidak termasuk calo)Simpulan : Untuk skala 1-10, Skor rata-rata Integritas Total Sektor Publik Indonesia
Tahun 2007 = 5,53. (Skor Integritas di Korea tahun 2006 = 8.77) Meskipun nilai rata-rata potensi integritas masih rendah, tetapi secara umum
telah tersedia sistem dan lingkungan yang berpotensi mendukung terselenggaranya transparansi dan profesionalisme petugas dalam melayani masyarakat Namun demikian, tersedianya sistem ini belum cukup untuk membendung terjadinya suap dalam pemberian layanan
45 % pengguna layanan publik memandang pemberian imbalan atau lainnya pada suatu instansi merupakan hal yang wajar (Masyarakat PERMISIF) bahkan 100% dari responden yang memberikan imbalan dalam layanan cold storage DKP (Dep Kelautan dan Perikanan) menganggap pemberian imbalan merupakan hal yang wajar.
Tingginya toleransi masyarakat terhadap korupsi di pelayanan publik berbeda di setiap unit layanan artinya pada unit layanan tertentu memang sudah sangat terbiasa dan wajar menerima imbalan dari pengguna layanan publik.
-
The FraudTriangle
Opportunity
Incentive/Pressure
Rationalization/Attitude
masalah keuangan; masalah obat terlarang,
judi, perselingkuhan dan sejenisnya;
tekanan di lingkungan kerja;
tekanan lain
Sikap permisif thd perilaku koruptif Kantor berutang pada saya Saya hanya meminjam dan akan dikembalikan Tidak ada seorangpun yang akan dirugikan Ingin dihargai lebih Untuk tujuan baik Saya telah banyak berjasa kepada negara Orang lain juga melakukan hal yang sama, dll
Lemahnya pengendalian, SOP (kelemahan sistem)
Ketidakmampuan menilai kualitas kinerja organisasi
Akses informasi yang tertutup/terbatas Ketidakpedulian, dan apatisme
Tidak adanya hukuman atau hukuman yang sangat ringan Bagi pelanggar peraturan organisasi
Penyebab Korupsi
-
10
Pengertian Korupsi Berdasarkan UU 30 Tahun 2002
Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU 31 / 1999 jo UU 20 / 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 UU 30 Tahun 2002.
Didalam undang-undang tersebut kita dapat melihat berbagai-bagai delik yang dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi
-
Rumusan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001)
Delik yg terkait dg kerugiankeuangan negara
Delik Perbuatan Pemerasan
Delik Perbuatan Curang
Delik Penggelapan dalam Jabatan
Delik Gratifikasi
Pasal 2(1); 3
Pasal 12 huruf e,f,g
Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Pasal 12B jo Pasal 12C
Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)
Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d
Selama ini sebagian masyarakat memandang korupsi hanya sebagai delik tindak pidana (TPK), hal ini mendorong strategi pemberantasan yang sifatnya represif saja.
Delik Benturan kepentingandalam Pengadaan Pasal 12 huruf i
-
G r a t i f i k a s iPasal 12 B jo 12 C UU 31/1999 jo UU 20/2001
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (Pembalikan beban pembuktian)
yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik .
-
13
GUNUNG ES KORUPSI TPK
CORRUPTION HAZARDS (CH)
POTENSI MASALAH PENYEBAB KORUPSI (PMPK)
Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat : Desire to Act Ability to Act Opportunity Suitable Target
Kelemahan bangsa Kesisteman Kesejahteraan / Pengghasilan Mental / moral Internal, sosial, self control Budaya ketaatan hukum
lokasi : pemasok anggaran pengguna anggaran, disparitas pendapatan manusia (berjiwa koruptor) barang (asset neg, br sitaan) kegiatan : proyek pembangunan pengadaan barang / jasa perijinan / yan publik
-
TugasTugas (Pasal 6)
Koordinasi(Pasal 7)
Supervisi(Pasal 8)
Penyelidikan,Penyidikan,
& Penuntutan(Pasal 11)
Pencegahan(Pasal 13 )
Monitoring(Pasal 14 )
UU No. 30 Tahun 2002Ps. 1 butir 3 UU No. 30/2002Pemberantasan TPK adalah serangkaian tindakan untuk : mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat
-
TIGA PILAR PENCEGAHAN Pemerintah
1. Monitoring kajian sistem yang berpotensi Korupsi Reformasi Birokrasi (Civil Service Reform) dan Reformasi Sektor
Peradilan (Judiciary Apparatus Reform)2. Memperkuat kapasitas anggota DPRD3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)4. Pelaporan/Penetapan Status Gratifikasi
Swasta Etika Bisnis (Good Corporate Governance) E-Procurement (e-Announcement) Island of Integrity
Masyarakat1. Pelayanan Publik2. Pendidikan Anti-Korupsi3. Peran serta Masyarakat/Laporan
- Koalisi Masyarakat Anti Korupsi- Sanksi Sosial
-
Upaya Represif (hingga Juni 2008)
Penanganan Kasus/Perkara TPK oleh KPK (2004-2008)
2329
36
70
53
2
19
27 24
35
2
1723
1915
05
1522
17
04
14
23
11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2004 2005 2006 2007 2008
Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Inkracht Eksekusi
-
Pengembalian Kerugian Keuangan NegaraPNBP dari Penanganan TPK yang Telah Disetor ke Kas
Negara per 31 Juli
Jasa Giro: Rp1,246 M (0,30%)
Hasil Denda: Rp4,400 M (1,04%)
Uang Sitaan Hasil Korupsi:
Rp23,294 M (5,93%)
Uang Pengganti TPK: Rp392,983 M
(93,07%)Total PNBP :Rp422.240.741.189,00.
-
Tugas KoordinasiTugas Koordinasi (Pasal 7)UU No. 30 Tahun 2002
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang:
a. Mengkoordinasikan penyelidikan,penyidikan, dan penuntutan tpk
b. Menetapkan sistem pelaporan dlm kegiatan pemberantasan tpk
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tpk
d. Melaksanakan dengar pendapat &pertemuan dg instansi terkait
e. Meminta laporan instansi terkait ttg pencegahan tpk
BPKP
Itjen Dep
InspektoratLPND
Bawasda
KepolisianKejaksaan
BPK
-
Tugas SupervisiTugas Supervisi (Pasal 8)UU No. 30 Tahun 2002
Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang:
Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan thd instansi yg menjalankan tugasdan wewenang berkaitan dg pemberantasantpk, dan instansi yg melaksanakan pelayananpublik
Mengambil alih penyidikan atau penuntutanthd pelaku tpk yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
(1)Pasal 9, 10
BPK BPKPItjen Dep Bawasda
Departemen, LPND, Kementerian
(pelayanan publik)
Kepolisian
Kejaksaan
Kepolisian Kejaksaan
-
Tugas PencegahanTugas Pencegahan (Pasal 13)UU No. 30 Tahun 2002
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:
Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan thd laporan harta kekayaan penyelenggara negara
Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan
Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tpk
Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tpk
Melakukan kampanye antikorupsi kpd masyarakat umum
Depdiknas &semua Lemb.
pendidikan lain
MediaMassa, LSM,
Lemb keagamaanMasy umum
Luarnegeri
-
Pendidikan antikorupsi
Materi pendidikan atikorupsi SD, SMP, SMU ToT Mahasiswa dan matakuliah antikorupsi Kampanye, sosialisasi, pendidikan masyarakat
-
Tugas MonitoringTugas Monitoring (Pasal 14)UU No. 30 Tahun 2002
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:
Melakukan pengkajian thd sistempengelolaan administrasi
di semua lembaga negara& pemerintah
Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
Kepada semua pimpinan lembaga negara & pemerintah
Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan
Kepada :Presiden, DPR, & BPK
-
Mendorong Pelayanan Bebas KKN
Menetapkan Zona antikorupsi/island of integrity. Kode Etik (+komite Etika + sanksi) Pelaporan LHKPN dan Gratifikasi Perbaikan sistem berkelanjutan pada zona
antikorupsi Memahami pengertian korupsi Pakta Integritas Mengaitkan kinerja pegawai dengan pendapatan,
misalnya dengan Tunjangan Kinerja Daerah, dan perjanjian kinerja.
-
Reformasi BirokrasiPerbaikan layanan publik
Sosialisasi dan bimbingan menuju good public governance
Island of Integrity - Pemda
-
2006 2007 2008 2009 dst
Menpan 400 orang
MA 27.000 orang
Dep keuangan 62.000 orang
Kejaksaan 17.00025.000 orang
BKPM
Pertanahan
POLRI 350.000 orang
TNI 350.000 orang
Kepastian Hukum Meningkat
&Kebocoran Menurun
Investasi Meningkat
Penerimaan Negara
Meningkat
More More ReformReform
Kerangka Waktu
BPK 3.5009.000 orang
Lainnya
KPK
-
Reformasi sbgBagian dari proses manajemen Reformasi bukanlah sesuatu yang
luar biasa, namun merupakan bagian dari proses manajemen yang berkelanjutan.
Reformasi menjadi sebuah keharusan karena proses evaluasi terlambat dan pelaksanaan program tidak pernah di-adjust selama 30 th, sehingga mengakibatkan terjadinya distorsi dan semakin lebarnya jarak antara harapan masyarakat dengan kenyataan/ capaian.
planning
organizing
staffin
gdirecting
cont
rolli
ng
-
Reformasi sbgBagian dari proses manajemen
Secara politis bahkan sering dikatakan bahwa pemerintah telah gagal memenuhi harapan rakyatnya, dan kemudian makin tergiring menuju peran sebagai penguasa dengan memaksakan kehendaknya.
Reformasi birokrasi adalah sebuah upaya progresif (bukan radikal) yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembalikan fungsi dan perannya sebagai serving and protecting agency.
-
Tahapan Reformasi BirokrasiKenali keinginan masyarakat
1
apa keluhan masyarakat (public complaints) atas layanan yang mereka terima ? Customeroriented!Apa harapan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan kinerja institusi ?
Business Process (pelaksanaan tupoksi)2
Analisis dan reviu atas business process yang existing
Rumuskan kembali business process yang berorientasi pada kepentingan/ kehendak publik dan ditetapkan dengan key performance indicator/KPI yang SMART
Manajemen Sumber Daya : SDM, Keuangan, & Fasilitas3
Quick Win !!4 Public support & public trust
-
Paradigma yg salah..
Reformasi birokrasi = perbaikan penggajian pegawai negeri
Hal ini menjadi semacam promosi yang kontra produktif terhadap ide reformasi birokrasi itu sendiri.
Sebetulnya, reformasi birokrasi jauh lebih luas daripada itu.
Hasil survei TII tentang IPK Indonesia 2006 atas pertanyaan Apakah gaji yang rendah penyebab tingginya tingkat korupsi?