11 · Web viewPada tahun 1980 jumlah angkatan kerja adalah sebesar 10.101.217 orang dan penduduk...
Transcript of 11 · Web viewPada tahun 1980 jumlah angkatan kerja adalah sebesar 10.101.217 orang dan penduduk...
11. DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
I. GAMBARAN UMUM
1. Keadaan daerah
Jawa Tengah meliputi luas 34,503 km2 atau 26.04% dari se-
luruh luas Pulau Jawa terdiri dari 35 Daerah Tingkat II, yai-
tu 29 kabupaten (dengan kota administratif), 6 kotamadya, 497
kecamatan, dan 8.447 desa/kelurahan.
Secara topografis Jawa Tengah dapat digolongkan dalam wi-
layah dengan ketinggian 0 - 100 m diatas permukaan laut meli-
puti 53,3%, antara 100 - 500 m meliputi 27,4%, antara 500 -
1.000 m meliputi 14,7%, dan ketinggian lebih dari 1.000 m
seluas 4,6%.
Penggunaan tanah di propinsi Jawa Tengah dapat diperinci
sebagai berikut : areal persawahan 1.114.444 ha (32,3%), ta-
nah tegalan 866.360 ha (25,1%), tanah pekarangan 631.755 ha
(18,3%), hutan 578.959 ha (16,8%), perkebunan 58.655 ha
(1,7%), tambak 30.018 ha (0,9%), dan lain-lain 170.109 ha
(4,9%). Gunung dan pegunungan di Jawa Tengah termasuk jenis
gunung berapi dan bekas berapi, yang merupakan sumber air
tanah, air mineral dan sumber energi seperti gas alam. Di
samping terdapat banyak gunung dan pegunungan juga terdapat
banyak dataran rendah. Di Jawa Tengah banyak pula terdapat
potensi sumber daya alam lainnya seperti sungai besar dan
kecil, rawa dan lain-lainnya, yang sebagian dimanfaatkan
untuk sumber pengairan di persawahan. Ciri-ciri sungai di
Jawa Tengah pada musim kemarau adalah kering tetapi sebalik-
nya apabila musim hujan banyak menimbulkan bahaya banjir.
323
Jawa Tengah pada tahun 1980 mempunyai jumlah penduduk se-
besar 25.372.889 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk seluruh
propinsi Jawa Tengah adalah 735 jiwa/km2. Kotamadya-kotama-
dya yang terpadat adalah Kotamadya Tegal (10.397/km2), Kodya
Surakarta (10.090), Kodya Pekalongan (7.460), Kodya Magelang
(6.372), Kodya Salatiga (5.169), dan Kodya Semarang (2.814).
Di tingkat kabupaten angka kepadatan yang tertinggi adalah
Kabupaten Klaten (1.536), yang disusul oleh Kabupaten Tegal
(1.277) Kabupaten Sukoharjo (1.277), dan Kabupaten Kudus
(1.124).
Pada tahun 1980 jumlah angkatan kerja adalah sebesar
10.101.217 orang dan penduduk usia kerja 10 tahun keatas me-
liputi jumlah 18.392.419 orang dengan perincian sebagai beri-
kut yaitu yang bekerja sebanyak 9.966.183 orang, pencari ker-
ja sebanyak 135.034 orang, bukan angkatan kerja 8.291.202
orang. Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja adalah : per-
tanian, pertambangan dan galian, industri, listrik, gas dan
air, bangunan/konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan komu-
nikasi, keuangan, jasa dan lain-lainnya. Angkatan kerja yang
terserap di sektor pertanian meliputi 54,26%, pertambangan
0,47%, industri 11,96%, bangunan dan konstruksi 3,36%, perda-
gangan 14,38%, pengangkutan dan komunikasi 2,33% dan jasa
12,24%.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga
konstan tahun 1975 antara periode 1975 dan 1980 menunjukkan
pertumbuhan rata-rata 5,9% per tahun. PDRB Jawa Tengah pada
tahun 1975 adalah sebesar Rp. 1.289,8 milyar dan pada tahun
1980 adalah sebesar Rp. 1.717,1 milyar.
Dari 35 Daerah Tingkat II (kabupaten/kotamadya) maka Ka-
324
bupaten Kudus mempunyai pendapatan per kapita yang tertinggi,
sedangkan Kabupaten Tegal adalah yang terendah.
b. Masalah-masalah yang dihadapi
Berdasarkan Sensus Penduduk 1971-1980, pertumbuhan pendu-
duk 1,65% setiap tahun. Dalam Repelita IV mendatang diharap-
kan akan dapat dicapai target pertumbuhan sebesar 1% per ta-
hun. Daya dukung wilayah Jawa Tengah diperkirakan secara
ideal cukup untuk menampung antara 20 s/d 22 juta orang pen-
duduk sedang jumlah penduduk tahun 1983 diperkirakan 26,6 ju-
ta orang. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas perlu di-
tempuh usaha-usaha menurunkan laju pertumbuhan penduduk me-
lalui transmigrasi dan program keluarga berencana. Dalam Re-
pelita IV direncanakan untuk mentransmigrasikan sebanyak
250.000 KK dari berbagai bagian daerah Jawa Tengah. Prioritas
daerah asal diletakkan pada daerah-daerah padat penduduk,
miskin, kritis, tandus, rawan, daerah bencana alam dan lain-
lainnya. Namun masalah yang dihadapi Jawa Tengah pada tahun-
tahun yang lalu adalah belum siapnya daerah penerima trans-
migrasi di luar Jawa.
Dari segi kualitas penduduk yang dikaitkan dengan tingkat
pendidikan penduduk yang bekerja maka yang tidak sekolah ada-
lah 35,80%, yang tidak tamat SD 40,49%, yang tamat SD 14,39%,
yang tidak tamat SMTP 3,26%, yang tamat SMTP 2,75%, yang ti-
dak tamat SMTA 0,55%, yang tamat SMTA 1,8%, yang tidak tamat
Akademi/Perguruan Tinggi 0,37%, yang tamat Akademi/Perguruan
Tinggi 0,19%, dan yang tidak diketahui jenis pendidikannya
0,4%. Kualitas tenaga kerja dilihat dari segi tingkat pendi-
dikannya merupakan kenyataan yang cukup berat bagi permasala-
han tenaga kerja untuk jangka panjang. Oleh karena itu pe-
325
ngembangan kualitas tenaga kerja dari segi pendidikan umum
maupun kejuruan dan keterampilan harus lebih ditingkatkan.
Dari segi kesehatan masyarakat masih juga belum memadai
yaitu masih rendahnya umur harapan hidup, masih tingginya
angka kematian kasar dan angka kematian bayi serta angka ke-
sakitan berbagai penyakit menular. Status gizi juga masih
rendah terutama pada bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui
sehingga mengakibatkan rendahnya ketahanan terhadap berbagai
penyakit. Selain itu juga dihadapi keadaan kesehatan lingku-
ngan yang belum memenuhi syarat kesehatan serta masih rendah-
nya cakupan pelayanan kesehatan di daerah-daerah.
Jumlah sarana kesehatan pada tahun 1981 antara lain ter-
diri dari 71 rumah sakit umum, 94 rumah sakit khusus, 492
Puskesmas, 54 Puskesmas Pembantu, 1.287 balai pengobatan, 106
rumah bersalin, 3.155 tenaga medis dan 1.517 para medis masih
dirasakan belum memadai dan menghadapi masalah-masalah angga-
ran, kekurangan tenaga, kondisi bangunan dan terbatasnya sa-
rana-sarana pelayanan kesehatan lainnya.
Mengenai ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, pada ta-
hun 1982/1983 jumlah pencari kerja yang terdaftar adalah se-
besar 80.199 orang dan yang dapat ditempatkan sebesar 18.890
(23,55%). Sebagian penganggur yang tidak dapat ditampung di-
salurkan ke dalam program padat karya antara lain di Pemalang,
Tegal dan lain-lain tempat yang banyak terdapat pengangguran
tersembunyi.
Dalam bidang ketenagakerjaan telah terjadi pergeseran/
perubahan proporsi angkatan kerja di kota-kota besar 9,6% pa-
da tahun 1971 menjadi 16,6% pada tahun 1980. Hal ini berarti
telah terjadi penurunan proporsi angkatan kerja di pedesaan
326
dari 90,4% menjadi 83,4%. Hal ini berarti terdapat perpindah-
an tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan (urbanisasi) de-
ngan segala akibat-akibat sampingannya. Berdasarkan Sensus
Penduduk 1980 tingkat pengangguran di perkotaan adalah 2 kali
lebih besar daripada di pedesaan yaitu 2,2% di perkotaan di-
bandingkan dengan 1,1% di pedesaan, meskipun secara mutlak
tetap lebih besar di daerah pedesaan. Kepadatan penduduk yang
tinggi di Jawa Tengah telah memberikan tekanan yang berat
terhadap sumber alam dan lingkungan hidup baik di daerah
pedesaan maupun perkotaan.
Di daerah pedesaan penurunan kualitas lingkungan ditandai
dengan adanya tanah-tanah kritis seluas ± 150.000 Ha sedang-
kan areal hutan di Jawa Tengah hanya tinggal 19% sehingga da-
pat menimbulkan banjir di musim penghujan dan kekeringan di
musim kemarau. Selain itu dirasakan pula adanya penurunan
kualitas lingkungan wilayah pantai yang disebabkan karena hi-
langnya hutan bakau, sisa-sisa sampah dan pestisida serta bu-
angan industri di wilayah pantai. Beberapa sungai telah meng-
alami pencemaran sehingga menyebabkan daya guna pengairan mu-
lai sangat berkurang. Di daerah perkotaan berbagai tekanan
terhadap lingkungan telah dirasakan akibatnya antara lain da-
lam hal tata guna tanah, penyediaan air minum, pembuangan
sampah dan limbah-limbah, pencemaran air dan udara yang meng-
akibatkan terganggunya kesehatan lingkungan. Kondisi hidro-
grafis Jawa Tengah sangat memerlukan pemikiran yang lebih
sungguh-sungguh. Untuk menanggulangi keadaan kekurangan air
di musim kemarau dan banjir di musim hujan perlu diusahakan
peningkatan dan pendayagunaan sumber-sumber air yang ada dan
potensial dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian
lingkungan terutama pada daerah aliran sungai, dengan kegiat-
327
an pokok reboisasi dan penghijauan Untuk maksud tersebut
memerlukan pembiayaan yang relatif besar sehingga perlu pemu-
pukan kerjasama antar daerah, antara lain untuk penanganan
daerah DAS Citanduy kerjasama dengan Propinsi Jawa Barat dan
untuk DAS Bengawan Solo dengan Propinsi Jawa Timur.Pada akhir Repelita III di tingkat pendidikan dasar (SD
dan MI) ditargetkan dapat menampung 100% penduduk usia 7 - 12
tahun yang berjumlah 4,34 juta. Pada tahun 1982/1983 telah
tertampung 95% dari jumlah tersebut dan akhir Repelita III
telah tercapai target tersebut dengan ditunjang oleh program
Inpres SD, program Kelompok Belajar Paket A, Sekolah Dasar
Pamong dan Sekolah Luar Biasa. Daya tampung SMTP terhadap
lulusan SD dalam Repelita III (target 85% dapat direalisir
74,3%) belum tercapai, apalagi dengan tambahnya beberapa SD
baru sehingga peningkatan daya tampung SHIP pada awal Repeli-
ta IV akan banyak menghadapi tantangan. Daya tampung SMTA
terhadap lulusan SMTP pada tahun ajaran 1982 - 1983 telah
mencapai 92% dan untuk tahun-tahun ajaran selama Repelita IV
akan tetap menghadapi masalah dalam peningkatan daya tampung.
Selain itu masalah peningkatan mutu, relevansi, efisiensi
dan efektivitas pendidikan merupakan hal yang masih perlu di-
tangani dalam Repelita IV mendatang. Sementara itu pada jalur
pendidikan non formal/kemasyarakatan perlu ditingkatkan pen-
didikan masyarakat untuk menuntaskan masalah "tiga buta" ser-
ta penyediaan fasilitas keterampilan sampai ke tingkat keca-
matan dan desa. Sejalan dengan itu perlu ditunjang dengan pe-
ningkatan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
karena selama ini masih juga dirasakan kurang adanya kemampu-
an untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat-
guna dalam proses pembangunan.
328
Selama Repelita III pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
dan pembangunan di daerah telah dapat diselenggarakan dengan
baik. Dengan semakin meningkatnya volume pembangunan telah
membawa akibat meningkatnya beban pada setiap unit organi-
sasi. Telah dilakukan usaha-usaha pengembangan struktur or-
ganisasi, tata laksana dan penyediaan personil, namun tetap
dirasakan belum memadai untuk dapat menyangga volume pemba-
ngunan yang terus meningkat.
Beberapa masalah yang masih dihadapi baik pada unit-unit
perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan antara lain adalah
pembangunan prasarana fisik pemerintahan, kemampuan dan kete-
rampilan kerja serta kekurangan tenaga personil, terutama di
Daerah Tingkat II dan tingkat kecamatan. Kemudian dalam hal
penataan dan penyempurnaan data dan informasi termasuk pe-
ngembangan jaringannya masih dihadapi masalah, sehingga perlu
lebih ditingkatkan penanganannya guna lebih mendukung fungsi-
fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
Sampai dengan akhir Repelita III, di Jawa Tengah masih
tetap dirasakan adanya perbedaan laju pertumbuhan antar dae-
rah. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan penyebaran
penduduk, kegiatan ekonomi dan potensi yang tersedia pada ma-
sing-masing daerah. Apabila hal ini dikaitkan dengan fasili-
tas/prasarana perhubungan sebagai struktur pembentukan wila-
yah, dijumpai keadaan dan permasalahan sebagai berikut : ja-
lan negara dan tol di Jawa Tengah pada tahun 1980 adalah se-
panjang 415,64 km, sedangkan jalan propinsi pada tahun 1980
sepanjang 1.806,59 km. Kondisi jalan negara dan tol relatif
baik, sedangkan kondisi jalan propinsi rata-rata 90% masih
dalam keadaan baik. Di samping itu banyak jalan kabupaten/ko-
tamadya yang perlu ditingkatkan. Dengan meningkatnya jumlah
329
kendaraan dan masih rendahnya disiplin lalu-lintas dari para
pemakai jalan maka masalah yang timbul adalah kemacetan lalu-
lintas di kota-kota besar. Berbagai tekanan pada prasarana
perhubungan akan tetap dialami mengingat letak Jawa Tengah
yang berada di tengah-tengah 2 kota perdagangan dan industri
yang berkembang sangat pesat yaitu Jakarta dan Surabaya.
II. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Arah pembangunan daerah dalam rangka pembangunan na-
sional.
Arah kebijaksanaan pembangunan daerah selama Repelita IV
merupakan kelanjutan dari arah dan kebijaksanaan yang telah
ditempuh selama Repelita III. Kebijaksanaan lebih ditekankan
kepada pemecahan permasalahan yang mendesak serta lebih me-
manfaatkan berbagai potensi daerah untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat.Kegiatan pembangunan daerah di Jawa Tengah lebih diprio-
ritaskan kepada usaha menciptakan lapangan kerja serta me-
ningkatkan produktivitas masyarakat dalam usaha meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Mengingat terbatasnya lahan perta-
nian dan tidak mungkin dapat menampung pertambahan tenaga
kerja, maka sektor-sektor non pertanian diharapkan dapat mem-
beri lapangan kerja yang lebih besar, seperti sektor perin-
dustrian, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Usaha pencip-
taan lapangan kerja di luar sektor pertanian adalah sejalan
dengan kebijaksanaan daerah untuk memperbaiki struktur ekonomi
daerah yang dewasa ini masih lebih berat ke sektor pertanian.
Pengembangan sektor-sektor di luar pertanian, di samping da-
pat memberikan lapangan kerja yang lebih luas juga tidak
memerlukan tanah yang luas yang merupakan salah satu hambatan
330
pokok di daerah ini.
Untuk mengurangi masalah kelebihan penduduk, perlu lebih
ditingkatkan lagi program keluarga berencana dengan membuda-
yakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Begitu juga
usaha untuk memindahkan penduduk ke daerah-daerah yang memer-
lukan melalui program transmigrasi.
Daerah Jawa Tengah selama Repelita IV diperkirakan akan
berkembang dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4% se-
tahun.
2. Kebijaksanaan pembangunan daerahDalam Repelita IV kebijaksanaan pembangunan di Jawa Te-
ngah pada umumnya merupakan kelanjutan dari kebijaksanaan
yang telah ditempuh dalam Repelita III, beberapa sektor yang
menonjol yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar
untuk mempercepat pertumbuhan daerah akan mendapat perhatian
yang lebih besar.
Sektor pertanian masih merupakan prioritas dengan tujuan
meningkatkan produktivitas dalam usaha meningkatkan pendapat-
an masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Untuk lebih
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah dan men-
ciptakan lapangan kerja, sektor-sektor industri, perdagangan,
dan pariwisata akan mendapat perhatian yang lebih besar.
Untuk lebih menyesuaikan kegiatan pembangunan dengan usaha pemecahan masalah dan pemanfaatan potensi daerah yang bersangkutan, serta usaha untuk lebih menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan di daerah ini, maka dalam Repelita IV, kegiatan pembangunan akan diarahkan menurut 5 wilayah pemba-ngunan :
331
- Wilayah Pembangunan I, meliputi daerah sekitar Semarang
dengan pusatnya kota Semarang. Potensi utama yang dapat
dikembangkan antara lain industri, perdagangan, dan pari-
wisata khususnya perhotelan. Sektor lain yang dapat di-
kembangkan antara lain pendidikan, pemerintahan, dan ber-
bagai kegiatan jasa.
- Wilayah Pembangunan II, meliputi daerah pantai utara se-
belah barat dengan pusatnya kota Pekalongan. Di daerah
ini terdapat perkembangan yang pesat balk di sektor in-
dustri maupun pertanian. Jalur antara Brebes-Kendal-Peka-
longan merupakan daerah perkembangan industri yang paling
pesat di Jawa Tengah. Jenis industri yang berkembang an-
tara lain industri logam dan industri batik. Di samping
itu dapat dikembangkan pertanian pangan, perikanan, dan
perkebunan di daerah bagian selatan.
- Wilayah Pembangunan III meliputi daerah pantai utara se-belah timur dengan pusatnya Kudus. Wilayah ini menghadapi masalah banjir dan beberapa diantaranya merupakan daerah kritis. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain industri, terutama industri rokok, industri logam, dan industri kerajinan.
- Wilayah Pembangunan IV meliputi daerah sekitar Surakarta
dengan pusat Surakarta. Potensi yang dapat dikembangkan
antara lain industri batik, pengecoran logam, perkebunan,
dan pariwisata.
- Wilayah Pembangunan V, meliputi daerah pantai selatan se-
belah barat dengan pusatnya kota Cilacap. Potensi wilayah
yang dapat dikembangkan antara lain industri besar, per-
kebunan, pertanian pangan, dan pariwisata.
332
III. KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN SELAMA REPELITA IV
Di bidang pertanian tanaman pangan kegiatan dititik be-
ratkan pada pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi dan di-
versifikasi pada tanaman padi, palawija dan hortikultura. Pe-
laksanaan usaha pokok tersebut dilakukan secara simultan dan
lebih diarahkan pada terciptanya azas pemerataan di samping
tetap diusahakan adanya pertumbuhan yang cukup tinggi dan
penciptaan iklim berusaha yang meningkatkan peranserta swas-
ta dan petani untuk selalu meningkatkan produksi, meningkat-
kan pendapatan per kapita dan kesempatan kerja. Pelaksanaan
intensifikasi, khusus sebagai suatu paket bimbingan massal
untuk memanfaatkan lahan sawah guna bertanam padi, dilaksana-
kan oleh para petani secara bersama-sama dalam organisasi ke-
lompok tani sehamparan, sedangkan pelaksanaan intensifikasi
umum merupakan paket bimbingan massal untuk semua jenis lahan
pertanian. Selanjutnya ekstensifikasi diprioritaskan pada re-
habilitasi tanah-tanah kritis dan setengah kritis dan pada
pengelolaan tanah kering yang dapat dikonversikan menjadi sa-
wah yang beririgasi. Usaha diversifikasi yang sekaligus di-
ikuti dengan intensifikasi, dilakukan dengan usaha peningkat-
an penanganan terhadap komoditi palawija dan hortikultura,
peningkatan produktivitas tanah dengan perbaikan pola tanam
dan intensifikasi pekarangan.
Usaha perluasan areal pertanian melalui pencetakan sawah
baru akan dilaksanakan pada lahan irigasi sederhana di daerah
Kabupaten-kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen,
Magelang, Boyolali, Sukohardjo, Blora, Pati, Kudus, Semarang,
Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang dan Brebes, dan
lahan irigasi sedang kecil di daerah Kabupaten-kabupaten
Boyolali, Blora, Rembang, Jepara, Semarang dan Kendal.
333
Pembangunan peternakan di Jawa Tengah dilaksanakan dengan
usaha pokok penyediaan dan pengembangan hijauan makanan ter-
nak, intensifikasi yang berkaitan dengan teknologi, penyedia-
an makanan ternak, bibit tanaman unggul, pemberantasan penya-
kit, bibit unggul ternak (frozen semen) serta pemeliharaan.
Di samping itu tersedianya modal perkreditan, kelancaran pe-
masaran, pengadaan makanan ternak bermutu, keterampilan petu-
gas, sarana penyuluhan serta jumlah tenaga penyuluh terampil
akan ditingkatkan, sedangkan usaha peningkatan mutu memerlu-
kan perhatian tersendiri. Prioritas pengembangan diarahkan
kepada ternak potong (kambing/domba dan sapi/kerbau), unggas
(ayam dan itik), ternak perah (sapi perah dan kambing perah),
dan aneka ternak (kelinci, burung puyuh, burung dara dan kal-
kun). Di samping itu dilakukan usaha rehabilitasi terhadap
wilayah yang terkena wabah penyakit menular yakni penyakit
mulut dan kuku. Selanjutnya juga akan dilakukan juga pengem-
bangan pembibitan sapi perah dan hijauan makanan ternak di
Baturaden dan pembibitan kambing di Kendal.
Di bidang perikanan pengembangannya akan dilaksanakan me-
lalui penangkapan dan budidaya. Dalam usaha mencapai pening-
katan produksi akan dilaksanakan dengan jalan intensifikasi
seperti motorisasi perahu nelayan, penyediaan/modernisasi
alat-alat penangkap ikan, sedangkan ekstensifikasi diusahakan
dengan merobah unit-unit kapal motor untuk tujuan modernisasi
dalam perikanan rakyat. Dalam rangka pemasaran akan dilaksa-
nakan dengan perbaikan cara dan sistem pengawetan, pembinaan
dan pengujian mutu hasil perikanan, baik untuk konsumsi dalam
negeri maupun ekspor, perbaikan tempat-tempat pemasaran ikan
yang memenuhi syarat kesehatan, serta peningkatan pendayagu-
naan KUD agar dapat tumbuh menjadi unit ekonomi yang lebih
334
efektif dan efisien. Untuk perikanan darat peningkatan pro-
duksi diusahakan dengan jalan intensifikasi pemeliharaan di
tambak-tambak, kolam dan sawah yang telah ada melalui pening-
katan penyuluhan, penyediaan benih yang cukup, rehabilitasi
dan pembangunan saluran, penyediaan kredit dengan syarat yang
mudah, pengembangan jenis ikan baru yang mempunyai nilai eko-
nomi tinggi. Sedangkan ekstensifikasi pemeliharaan ikan di-
laksanakan dengan memperluas tambak atau kolam. Di samping
itu akan ditingkatkan pengembangan ikan murah untuk daerah
minus yang masih sangat kekurangan akan protein hewani.
Dalam rangka peningkatan produksi perkebunan, akan dilak-
sanakan melalui usaha-usaha pokok peremajaan/perluasan tanam-
an kelapa, teh, cengkeh, kapok, panili, tebu dan jambu mete
yang akan mencakup areal 16.300 ha, serta intensifikasi dan
rehabilitasi tanaman kelapa, kopi, teh, cengkeh, tembakau,
tebu, serat karung, kapas dan jambu mete seluas 11.946 ha.
Selain usaha peningkatan produksi, juga akan diikuti dengan
usaha peningkatan mutu serta perbaikan tata niaga dengan
pengikutsertaan PNP/PTP, perkebunan besar dan lembaga swasta
lainnya dengan meningkatkan peranserta koperasi. Pelaksana-
annya akan dilakukan dengan pola UPP, pola PIR dan secara
parsial. Di samping itu akan diusahakan pengembangan tanaman
yang potensial non tradisional seperti linum, abaca, stevia,
kenaf, melinjo, jarak, tanaman obat-obatan, dan lain-lain.
Di bidang kehutanan disamping akan tetap ditingkatkannya
produksi kehutanan dan industri hasil-hasil kehutanan, dan
dikembangkannya pembangunan masyarakat desa hutan akan terus
ditingkatkan pula pelaksanaan reboisasi dan penghijauan pada
daerah aliran sungai Pemali Comal, Serayu, Luk Ulo, Jratun
Seluna, Bengawan Solo dan sebagian Citanduy dan Cisanggarung
335
serta perlindungan dan pengawetan alam.
Di bidang pengairan akan dilanjutkan perbaikan irigasi
Serayu - Gambarsari, irigasi wilayah Semarang Barat dan Pema-
li Comal, pembangunan irigasi kecil dan sedang yang tersebar,
irigasi Kedu Selatan dan irigasi Wonogiri, serta pengembang-
an air tanah di daerah-daerah rawan. Di samping itu juga di-
lanjutkan usaha pengendalian banjir di wilayah sungai Benga-
wan Solo dan sungai lainnya yang tersebar, serta penyelesaian
pembangunan waduk Wadaslintang dan pembangunan waduk Kedung
Ombo.
Dalam Repelita IV, pembangunan sektor industri diarahkan
untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh dan dinamis bagi
pelaksanaan pembangunan nasional selanjutnya. Pembangunan in-
dustri kimia dasar diarahkan untuk pembangunan beberapa pa-
brik semen serta pabrik kertas kraft dimana hasil produksi
nya, di samping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri direnca-
nakan pula untuk dapat diekspor. Pembangunan sub sektor aneka
industri diutamakan untuk industri yang mengolah hasil perta-
nian seperti : sayur-sayuran dan buah-buahan.
Selanjutnya mengingat potensi sumber daya manusia yang
menonjol di propinsi Jawa Tengah, maka pengembangan industri
kecil yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak akan
semakin ditingkatkan baik melalui sentra-sentra industri
kecil maupun desa binaan.
Di bidang pertambangan diusahakan untuk melanjutkan in-
ventarisasi, eksplorasi berbagai bahan tambang, bahan galian
industri antara lain penyelidikan detail Benfonit di Boyolali
serta melanjutkan pemetaan dan penyelidikan geologi.
Guna memenuhi kebutuhan listrik, maka PLTA Mrica di Ban-
336
jarnegara mempunyai kapasitas 3 x 60 MW; Wadaslintang di Wo-
nosobo berkapasitas 2 x 8 MW. Selanjutnya akan dilaksanakan
pula penelitian untuk pembangunan PLTU dengan bahan bakar
batubara serta studi lanjutan PLTP Dieng (2 x 55 MW).
Jaringan transmisi yang dikembangkan di seluruh Jawa
Tengah akan mencapai sekitar 822 kms serta 21 unit gardu in-
duk dengan kapasitas 438 MVA. Pembangunan jaringan transmisi
(interconection) antara Jawa Tengah dan Jawa Timur (dalam hal
ini Solo - Madiun dan Cepu - Bojonegoro) serta Jawa Barat
diharapkan dapat menghubungkan antara sistem kelistrikan di
Jawa.
Di samping itu pembangunan dan perluasan jaringan distri-
busi tegangan menengah direncanakan sekitar 15.000 kms dan
diharapkan menjadi tulang punggung program listrik masuk de-
sa. Selanjutnya akan dibangun pula jaringan distribusi te-
gangan rendah sekitar 20.000 kms yang tersebar di kota maupun
pedesaan di Jawa Tengah beserta gardu distribusinya dengan
kapasitas sekitar 2.500 MVA.
Untuk memperbaiki tingkat hidup masyarakat akan diting-
katkan berbagai program dan proyek di wilayah-wilayah khusus
(rawan, miskin, terisolir) terutama di daerah-daerah di bagi-
an timur seperti Grobogan, Pati, Blora dan Rembang, di bagian
tenggara daerah Wonogiri serta di bagian tengah daerah Ban-
jarnegara dan sekitarnya. Pembangunan prasarana jalan untuk
menuju daerah-daerah khusus ini akan tetap dilanjutkan seja-
lan dengan pembangunan di daerah-daerah yang sudah berkembang
terutama untuk memperlancar pemasaran hasil-hasil pertanian
dan industri.
337
Di samping itu akan dilaksanakan rehabilitasi, pemeliha-
raan dan penunjangan jalan, sedangkan peningkatan jalan akan
dilaksanakan pada ruas-ruas jalan antara : Tegal - Pemalang,
Pemalang - Pekalongan, Calang - Weleri, Weleri - Kendal, Se-
marang - Bawen, Bawen - Pringsurat, Bawen - Salatiga, Pring-
surat - Secang, Salatiga - Boyolali, Klaten - Kartosuro, Pe-
jagan - Ketanggungan, Tegal - Slawi, Ketanggungan - Prupuk,
Slawi - Prupuk, Pemalang - Moga, Prupuk - Ajibarang, Ajiba-
rang - Purwokerto, Wangon - Menganti, Menganti - Rawalo, Ra-
walo - Buntu, Rawalo - Patikraja, Patikraja - Purwokerto,
Purwokerto - Sukaraja, Sukaraja - Kaliori, Kaliori – Banyu-
mas, Banyumas - Buntu, Buntu - Kebumen, Sukaraja - Purbaling-
ga, Purbalingga - Klampok, Klampok - Banjarnegara, Banjarne-
gara - Selokromo, Kebumen - Prembun, Prembun - Selokromo,
Prembun - Kutoarjo, Kretek - Kepil, Kretek - Parakan, Kedu -
Temanggung, Temanggung - Kranggan, Magelang - Sleman, Maron -
Purworejo, Purworejo - Karangnongko, Trengguli - Jati, Treng-
guli - Jepara, Pati - Tayu, Pati - Rembang, Rembang - Bulu,
Blora - Cepu, Wirosari - Cepu, Purwodadi - Jati, Godong -
Purwodadi, Surakarta - Purwodadi, Palur - Karanganyar, Ka-
ranganyar - Cemorosewu, Surakarta - Sukoharjo, Sukoharjo -
Wonogiri, dan Wonogiri - Biting.
Di bidang perhubungan laut akan dibangun/ditingkatkan fa-
silitas dermaga, gudang, serta lapangan container dan penum-
pukan pada pelabuhan Semarang dan Cilacap.
Di bidang perhubungan darat akan dikembangkan fasilitas
dan pengawasan lalu lintas jalan antara lain pembangunan tem-
pat pengujian kendaraan bermotor, pemasangan lampu lalu-lin-
tas, rambu jalan, marka jalan dan pagar pengaman jalan serta
penyediaan peralatan operasional. Di samping itu akan diba-
338
ngun dermaga/terminal penyeberangan di Cilacap, Jepara dan
Karimun Jawa. Selanjutnya akan ditingkatkan rel kereta api
antara lain Purworejo - Kroya dan Solo - Palur.
Di bidang pos dan giro akan dibangun kantor pos, kantor pos tambahan dan kantor pos pembantu serta bis surat, sedang- kan pos keliling akan ditingkatkan.
Di bidang telekomunikasi akan dibangun antara lain sekitar
94.000 ss telepon dan stasiun monitoring bergerak di Semarang
dan Cilacap.
Program pengembangan meteorologi dan geofisika akan di-
tingkatkan dengan pembangunan stasiun meteorologi, stasiun
klimatologi dan sebagainya.
Dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan akan dilak-
sanakan melalui penyempurnaan sistem administrasi termasuk
penyempurnaan perundang-undangan dan peraturannya, penyeder-
hanaan sistem perizinan serta usaha-usaha penyempurnaan lem-
baga perdagangan dan pemasaran untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyaluran sarana produksi serta pemasaran
hasil-hasil produksi. Demikian pula akan dilanjutkan usaha-
usaha perluasan pasaran barang-barang produksi dalam negeri
melalui penyebarluasan informasi pasar, perlindungan konsu-
men serta peningkatan dan pengembangan peranan pedagang go-
longan ekonomi lemah melalui penataran, penyuluhan dan pusat-
pusat pembinaan/pelayanan pengusaha golongan ekonomi lemah.
Usaha-usaha untuk meningkatkan ekspor non migas akan terus
dilanjutkan dalam rangka pengembangan perdagangan luar negeri
melalui pengendalian mutu (seperti tembakau di Surakarta),
penggarapan komoditi potensial, peningkatan koordinasi yang
lebih terpadu antar instansi dan penyuluhan eksportir serta
339
pengendalian impor.
Dalam bidang perkoperasian upaya peningkatan kemampuan
organisasi, tata laksana, dan usaha akan dilanjutkan. Upaya
peningkatan itu tetap akan diprioritaskan pada koperasi pri-
mer, khususnya koperasi unit desa (KUD) yang melaksanakan
usaha dalam bidang pertanian pangan, peternakan rakyat, per-
ikanan rakyat, perkebunan rakyat, kerajinan rakyat, industri
kecil, perkreditan/simpan pinjam, kelistrikan desa, jasa ang-
kutan pedesaan, dan berbagai jenis komoditi ekspor yang di-
produksi masyarakat pedesaan Jawa Tengah. Lain dari pada itu
mutu dan intensitas pelayanan koperasi kepada anggotanya juga
akan ditingkatkan.
Untuk mendukung upaya peningkatan di atas, akan diusaha-
kan adanya penyempurnaan dalam metoda, materi dan penyeleng-
garaan pendidikan, penataran dan latihan keterampilan pengu-
rus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi serta
penyempurnaan cara pemberian bantuan tenaga manajemen yang
terdidik/terlatih kepada KUD yang dianggap masih memerlukan
bantuan yang dimaksud. Untuk menciptakan iklim masyarakat
yang mendukung pengembangan kehidupan koperasi yang sehat,
penerangan dan penyuluhan perkoperasian akan dilanjutkan dan
ditingkatkan.
Pembangunan dunia usaha dan usaha golongan ekonomi lemah
diarahkan untuk tetap mendorong pengusaha kecil dan golongan
ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya di samping juga
memberi kesempatan seluas-luasnya kepada investor untuk me-
nanamkan modalnya, dalam rangka PMA dan PMDN.
Kegiatan produksi di berbagai bidang dan sektor akan di-
perluas dan ditingkatkan agar dapat menciptakan kesempatan
340
kerja antara lain melalui peningkatan keterampilan, keahlian,
kejuruan dan kewiraswastaan. Kegiatan latihan disesuaikan de-
ngan kebutuhan pasar kerja dan kesempatan kerja daerah setem-
pat. Selain itu lebih ditingkatkan perencanaan tenaga kerja
yang menyeluruh, terkoordinasi dan terpadu mencakup semua
sektor pembangunan pemerintah dan swasta baik di Daerah Ting-
kat I, maupun di Daerah Tingkat II. Penyebaran dan pemanfaat-
an tenaga kerja muda terdidik ke daerah pedesaan sebagai Te-
naga Kerja Sukarela Pelopor Pembaharuan dan Pembangunan te-
rus dilanjutkan dan disempurnakan.
Proyek Padat Karya Gaya Baru (PKGB) yang ditujukan untuk
mengatasi masalah kekurangan lapangan kerja dilaksanakan di
kecamatan-kecamatan padat penduduk dan miskin baik di daerah
perkotaan maupun pedesaan dengan mengutamakan wilayah-wilayah
yang sering dilanda bencana alam dan kegiatan ekonomi yang
menurun. Sejauh mungkin pelaksanaan kegiatan PKGB dipadukan
dengan pembangunan wilayah kecamatan UDKP.
Pemilihan penggunaan teknologi perlu diarahkan kepada
yang dapat memanfaatkan tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Se-
dangkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lahir batin
akan tetap diusahakan dengan meningkatkan penyediaan sarana
dan prasarana ekonomi dan sosial budaya seperti agama, pendi-
dikan, kebudayaan, kesenian, keolahragaan, kesehatan, rekre-
asi, dan lain-lainnya.
Dalam rangka pengembangan transmigrasi selama Repelita IV
selain transmigrasi umum, usaha untuk mendorong lebih diting-
katkan transmigrasi swakarsa (spontan) akan lebih digalakkan.
Diperkirakan selama Repelita IV akan dapat dipindahkan sejum-
lah ± 190.000 kepala keluarga atau sekitar ± 950.000 jiwa, ke
341
daerah-daerah luar Jawa.
Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kesehatan ma-
syarakat melalui Puskesmas akan dilakukan pembangunan seki-
tar 50 Puskesmas dan 862 Puskesmas Pembantu terutama di dae-
rah padat penduduk dan daerah terpencil, serta mengadakan 30
Puskesmas Rawat Tinggal. Untuk meningkatkan pemerataan per-
luasan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan
ditingkatkan pula penyuluhan kesehatan masyarakat dengan
menggunakan pendekatan pembangunan kesehatan masyarakat desa
(PKMD). Selain itu juga ditingkatkan berbagai kegiatan yang
ditujukan terutama pada kelompok ibu dan anak yaitu kesejah-
teraan ibu dan anak, serta usaha kesehatan sekolah.
Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, akan diusa-
hakan peningkatan dan pengembangan RS dr. Karyadi, membangun
RS baru, peningkatan sebuah RS kelas C menjadi kelas B, 1
buah RS kelas C menjadi kelas C+, 8 buah RS kelas D menjadi
kelas C dan 5 buah RS kelas D menjadi kelas D+, peningkatan
rumah sakit yang ada, membangun 1 buah RS Jiwa, dan menyele-
saikan pemindahan RS Jiwa Semarang dan Surakarta. Pelayanan
kesehatan jiwa akan ditingkatkan terutama melalui pelayanan
rawat jalan dan peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan.Untuk menjamin tercapainya sistem pengadaan dan distribu-
si obat pada unit pelayanan kesehatan akan dibangun 25 buah
sarana penyimpanan obat, alat dan perbekalan.
Peningkatan upaya kesehatan lainnya adalah pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular serta peningkatan pengendali-
an, pengadaan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika, alat
kesehatan dan bahan berbahaya.
Selain itu juga dilakukan peningkatan perbaikan gizi me-
342
lalui usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK), peningkatan pen-
cegahan dan penanggulangan kekurangan vitamin A dan anemia
gizi, serta pencegahan gondok endemik. Untuk meningkatkan ke-
mampuan perencanaan dan pengelolaan program gizi, sistem ke-
waspadaan pangan dan gizi (SKG) akan terus dikembangkan dan
ditingkatkan pengetrapannya. Pengembangan SKG juga menunjang
upaya pencegahan tumbuhnya masalah gizi di daerah-daerah ra-
wan pangan. Disamping itu pula akan ditingkatkan usaha kese-
hatan lingkungan untuk semua penduduk dan diusahakan penam-
bahan jumlah sarana air bersih. Dalam rangka meningkatkan
pembangunan sarana air bersih, terutama untuk penduduk pe-
desaan, akan dibangun 90 buah penampungan air dengan perpipa-
an, 39 buah sumur artesis, 225 buah perlindungan mata air,
850 buah penampungan air hujan, 37.999 buah sumur pompa
tangan dangkal dan dalam, serta sejumlah sarana air bersih
jenis lainnya.
Untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan khususnya te-
naga paramedis akan dilakukan dengan memperbesar jumlah lu-
lusan-lulusan, dengan melipat gandakan jumlah penerimaan me-
lalui klas paralel dan pendidikan pekarya kesehatan. Sejalan
dengan itu akan ditingkatkan sarana sekolah/akademi yang ada,
dan akan dibangun berbagai sekolah/akademi kesehatan sesuai
keperluan.
Dalam rangka peningkatan daya tampung di bidang pendidik-
an untuk tingkat sekolah dasar akan dibangun tambahan sekitar
4700 ruang kelas bare, perbaikan sekitar 19.920 gedung seko-
lah dasar, 2 TK dan 2 SLB. Pada tingkat SMTP, untuk SMP akan
diadakan pembangunan sekitar 580 unit sekolah baru, penambahan
343
sekitar 4.283 ruang kelas baru, rehabilitasi 178 sekolah,
serta pengembangan sejumlah SMTP Kejuruan dan Teknologi. Pada
tingkat SMTA akan dibangun sekitar 101 unit SMA baru, 2 SMEA,
4 STM dan 1 SMP Pertanian, penambahan 1.389 ruang kelas baru
untuk SMA dan pengembangan 26 SPG, serta rehabilitasi 44 ge-
dung SMA, sekolah kejuruan dan teknologi negeri, 5 SGO serta
14 sekolah kejuruan dan teknologi swasta. Untuk pelaksanaan
dan pemantapan wajib belajar akan dibangun kantor pengelolaan
pembinaan pendidikan dasar pada 125 kecamatan.
Untuk meningkatkan mutu pada TK, SLB, SD, SMTP dan SMTA,
akan disediakan buku pelajaran pokok, buku bidang studi, buku
perpustakaan, alat-alat pelajaran, dan alat peraga. Di samping
itu akan diadakan penataran guru, kepala sekolah, dan pembi-
na. Khusus pada tingkat SMTP dan SMTA akan dibangun 134 ruang
laboratorium ilmu-ilmu alam untuk SMP, dan 35 ruang untuk SMA,
ruang keterampilan 444 ruang untuk SMP, dan 37 ruang untuk
SMA. Dalam hal penelusuran bakat dan kemampuan siswa akan
terus ditingkatkan.
Dalam rangka peningkatan pendidikan tinggi, Universitas
Diponegoro akan ditingkatkan bidang-bidang teknologi dan tata
niaga, Universitas Sebelas Maret di bidang ilmu-ilmu sosial
dan humaniora, kependidikan, dan kesehatan masyarakat, Uni-
versitas Jenderal Sudirman di bidang pertanian, peternakan
dan ekonomi/manajemen, sedangkan IKIP Semarang akan diting-
katkan dengan program pengadaan guru untuk memenuhi kebutuhan
daerahnya, dan ASKI Surakarta akan ditingkatkan dan diarahkan
untuk melestarikan kebudayaan tradisional Jawa. Di samping
itu pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta akan diting-
katkan.
344
Di bidang kebudayaan akan terus ditingkatkan antara lain
dalam bidang kepurbakalaan, kesejarahan dan permuseuman meli-
puti pemugaran Mesjid Agung di Demak, Candi Sewu dan 6 buah
obyek kepurbakalaan lainnya, serta pemugaran dan pemeliharaan
berbagai situs kepurbakalaan, pengembangan permuseuman, serta
pengembangan dan pembinaan bahasa daerah.
Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan meningkat-
kan kesejahteraan keluarga, kegiatan program keluarga beren-
cana dilanjutkan. Diharapkan dapat dicapai sejumlah kurang
lebih 4.633.000 peserta baru dan sekitar 3.316.000 peserta
lestari. Di samping itu dilanjutkan pembinaan untuk menjaga
kelangsungan peserta program keluarga berencana yang sudah
ada.
Di bidang agama akan dilanjutkan berbagai kegiatan yang
pada dasarnya merupakan kegiatan penunjang bagi usaha-usaha
pembinaan kehidupan beragama. Dalam Repelita IV direncanakan
antara lain akan disediakan kitab suci berbagai agama, dibe-
rikan bantuan kepada masyarakat untuk pembangunan/rehabili-
tasi 1.500 tempat ibadah berbagai agama dan pembangunan 222
balai nikah dan penasehatan perkawinan, serta perluasan se-
jumlah balai sidang pengadilan agama dan kantor-kantor urusan
agama tingkat kecamatan, kabupaten/kotamadya dan wilayah.
Sebagai usaha peningkatan mutu perguruan agama, akan di-
tingkatkan dan disempurnakan prasarana dan sarana pendidikan
pada madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah negeri dan ma-
drasah aliyah negeri serta pendidikan guru agama negeri. Ke-
giatan-kegiatan tersebut meliputi rehabilitasi (termasuk ma-
drasah ibtidaiyah swasta)/penambahan ruang kelas, penyediaan
antara lain alat peraga, buku pelajaran dan buku perpustakaan
serta penataran guru berbagai bidang studi.
345
Selanjutnya, IAIN Wali Songo akan terus ditingkatkan se-
suai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Sementara itu pene-
rangan dan bimbingan hidup beragama akan terus ditingkatkan,
terutama bagi masyarakat-masyarakat khusus.
Di bidang, hukum akan dilanjutkan berbagai kegiatan yang
pada dasarnya merupakan kegiatan penunjang bagi usaha-usaha
pembinaan peradilan dan penegakan hukum, pembinaan pemasyara-
katan, serta pembinaan keimigrasian. Kegiatan-kegiatan yang
akan dilakukan antara lain adalah: perluasan/rehabilitasi
sejumlah pengadilan negeri dan 9 tempat sidang di kota-kota
kecil. Sementara itu akan dilanjutkan pembangunan 1 lembaga
pemasyarakatan di Ambarawa, pembangunan sejumlah rumah peni-
tipan benda-benda sitaan negara (RUPBASAN), perubahan sejum-
lah lembaga pemasyarakatan menjadi RUTAN, pembangunan 1 balai
bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak (BISPA) di Ci-
lacap, pembangunan 1 kantor imigrasi di Pekalongan serta 2
asrama tahanan imigrasi di Surakarta dan Pekalongan. Sementa-
ra itu akan dibangun 2 kantor kejaksaan negeri di Mungkid
dan Wiradesa (Pekalongan) serta rehabilitasi/perluasan sejum-
lah kantor kejaksaan negeri.
Dalam pengembangan yurisprudensi, termasuk kasus hukum
adat, akan lebih ditingkatkan kerjasama dengan Universitas
Diponegoro. Demikian pula dalam meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat, termasuk generasi mudanya, akan ditingkatkan ke-
giatan penyuluhan hukum. Sementara itu dalam memberikan ke-
sempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, penye-
lenggaraan pemberian bantuan hukum bagi anggota masyarakat
terutama bagi mereka yang kurang mampu akan lebih dimantap-
kan. Dalam rangka penegakan hukum akan ditingkatkan pelaksa-
naan operasi yustisi.
346
Di bidang kesejahteraan sosial akan dilakukan kegiatan
antara lain: meningkatkan pembinaan organisasi dan yayasan
yang bergerak di bidang sosial untuk meningkatkan partisipasi
sosial masyarakat, serta memberikan bimbingan, latihan dan
fasilitas untuk menunjang usaha pemugaran rumah desa dan ling-
kungan. Untuk menjangkau sasaran pelayanan dan pembangunan
bidang kesejahteraan sosial di daerah pedesaan akan diusahakan
untuk mengembangkan dan membina tenaga-tenaga pekerja sosial
masyarakat, meningkatkan jumlah karang taruna baru dan memadu-
kan kegiatannya dengan program pembinaan generasi muda dan
membentuk karang taruna baru di desa yang belum ada karang
tarunanya. Di samping itu akan diusahakan meningatkan penyan-
tunan dan pengentasan kepada gelandangan, korban narkotika,
tuna susila, dan memberikan pelayanan kepada lanjut usia,
yatim piatu, anak terlantar, para cacat dan fakir miskin, me-
ningkatkan dan menggairahkan peranan dan fungsi wanita untuk
menangani masalah kesejahteraan sosial.
Pembangunan di bidang perumahan mencakup kegiatan pemba-
ngunan rumah sederhana dan rumah inti, serta perbaikan ling-
kungan perumahan kota yang akan dilakukan antara lain di ko-
ta-kota Semarang, Surakarta, Tegal, Pekalongan, Salatiga, se-
dangkan perintisan pemugaran perumahan desa akan dilakukan
pada sekitar 500 desa.
Sementara itu program penyediaan air bersih akan ditekan-
kan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang telah dimulai
pada Repelita III serta perluasan/pemanfaatan dan peningkatan
penyediaan air bersih dibeberapa kota antara lain Semarang,
Surakarta, Tegal, Pekalongan dan Salatiga serta pelayanan air
bersih pada beberapa IKK. Penanganan drainase kota dan per-
sampahan akan pula dibangun antara lain di kota-kota Sema-
rang dan Surakarta.
347
Di bidang penerangan akan dilanjutkan tugas-tugas pene-
rangan operasional antara lain melalui sarasehan dengan meman-
faatkan Puspenmas sebagai pusat pelayanan informasi, pameran,
kegiatan sosio-drama dan pertunjukan tradisional yang komuni-
katif. Untuk meningkatkan peyebaran arus informasi ke pedesa-
an, kegiatan koran masuk desa dilanjutkan dengan mengikutser-
takan secara aktif peranan pers daerah setempat. Dalam pada
itu akan dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan stasiun RRI
dan peningkatan siarannya disamping pembangunan stasiun pe-
mancar TV.
Di bidang pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup
serta guna mempertahankan keseimbangan ekologi, terutama
dalam rangka rehabilitasi tanah kritis, akan dilanjutkan
kegiatan penghijauan dan reboisasi. Pelaksanaan akan diuta-
makan pada daerah-daerah kritis terutama pada DAS Serayu, Luk
Ulo, Jratunseluna, dan Solo.
Demikian pula pencegahan pencemaran lingkungan, baik di
desa maupun perkotaan, pembinaan suaka alam dan hutan-hutan
lindung, akan dilanjutkan.
Dalam rangka mengkoordinasikan dan menyerasikan pelaksa-
naan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara sektoral da-
lam berbagai program, balk yang dilakukan oleh pemerintah ma-
upun yang dilakukan masyarakat, penyusunan rencana tata ruang
kota dan wilayah akan dilanjutkan. Kualitas rencana kota dan
rencana wilayah akan ditingkatkan dan disempurnakan hingga
dapat dipergunakan secara efektif baik sebagai pedoman pe-
laksanaan pembangunan kota dan wilayah maupun pembinaan ter-
tib tata ruang kota dan tata ruang wilayah. Prioritas akan
diberikan kepada kota-kota pusat pengembangan dan wilayah-
wilayah yang berkembang dengan cepat.
348
Untuk mengusahakan keserasian dan pemerataan pembangunan
di seluruh daerah, maka pembangunan sektoral ditunjang dengan
program-program bantuan kepada daerah. Program-program dimak-
sud adalah Bantuan Pembangunan Desa, Bantuan Pembangunan
Daerah Tingkat II, Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, Ban-
tuan Pembangunan Sekolah Dasar, Bantuan Pembangunan Sarana
Kesehatan, Bantuan Pembangunan Reboisasi dan Penghijauan,
Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten dan Bantuan Kredit Pem-
bangunan/Pemugaran Pasar.
349
TABEL
LUAS WILAYAH, SATUAN PEMERINTAHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
TAHUN 1980
No. Kabupaten/KotamadyaLuas
WilayahJumlahKecama-
Jumlahdesa/Ke-
JumlahPenduduk
KepadatanPenduduk
(km2) tan lurahan per km2
1. Kodya Tegal 12,67 2 10 131.728 10.3972. Kodya Surakarta 46,57 5 51 469.888 10.0903. Kodya Pekalongan 17,77 2 22 132.558 7.4604. Kodya Magelang 19,38 2 11 123.484 6.3725. Kodya Salatiga 16.61 1 9 85.849 5.1696. Kodya Semarang 364,89 9 177 1.026.671 2.8147. Kab. Klaten 694,06 23 401 1.066.241 1.536
8. Kab. Tegal 861,17 18 297 1.100.048 1.2779. Kab. Sukoharjo 845,96 12 167 596.428 1.22710. Kab. Kudus 477,26 9 130 536.382 1.12411. Kab. Banyumas 1.311,01 27 328 1.225.431 93512. Kab. Boyolali 1.075,99 19 267 781.616 72613. Kab. Pemalang 1.046,80 13 216 945.950 90314. Kab. Purbalingga 766,41 13 237 666.145 86915. Kab. Magelang 1.176,57 21 369 934.807 79516. Kab. Kendal 881,17 15 285 702.074 79717. Kab. Karanganyar 793,97 17 177 604.611 76218. Kab. Sragen 999,89 20 212 758.461 75919. Kab. Kebumen 1.367,13 22 460 1.032.226 75520. Kab. Brebes 1.676,84 16 290 1.264.078 75421. Kab. Pekalongan 875,55 16 298 651.709 74422. Kab. Batang 750,36 12 246 530.474 70723. Kab. Semarang 1.008,19 14 248 706.287 70124. Kab. Jepara 1.035,28 10 189 700.136 67625. Kab. Temanggung 833,17 12 288 556.343 66826. Kab. Purworejo 1.112,40 16 494 697.301 62727. Kab. Wonosobo 964,07 13 263 599.622 62228. Kab. Demak 1.060,33 13 247 673.633 63529. Kab. Banjarnegara 1.133,77 18 277 676.751 59730. Kab. Cilacap 2.334,15 19 214 1.333.395 57131. Kab. Pati 1.710,68 20 405 975.521 57032. Kab. Grobogan 2.011,26 18 280 1.012.791 50433. Kab. Wonogiri 1.921,45 22 293 935.453 48934. Kab. Rembang 1.036, 14 294 442.594 42735. Kab. Blora 2.623,46 14 295 696.523 265
DAERAH TINGKAT I : 34.503 497 8.447 25.372.889 735
350