101. keselamatan jalan
-
Upload
yasruddin-mt -
Category
Documents
-
view
2.068 -
download
15
description
Transcript of 101. keselamatan jalan
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN JALAN TERKAIT KESELAMATAN JALAN
• UU 38 / 2004 Tentang Jalan
• PP 34 / 2006 Tentang Jalan
• UU 22 / 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• RPJMN 2010-2014
• Renstra Bina Marga 2010-2014
• Resolusi PBB No 62/255 tentang Improving Global Road Safety
• Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan
KEBIJAKAN TERKAIT KESELAMATAN JALAN
• Pasal 2 Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas
kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. – Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan
penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan,
– Asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.
UU NO. 38/2004 TENTANG JALAN
• UU.22/2009 Pasal 28 :
1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.
• PP.34/2006 Pasal 38 :
Setiap orang dilarang memanfaatkan rumaja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan
• UU.38/2004 Pasal 12 :
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam rumaja, rumija dan ruwasja.
GANGGUAN FUNGSI JALAN
Contoh Gangguan Fungsi Jalan
UU 38/2004 – Penjelasan Pasal 12: Mengganggu fungsi jalan: - Terganggunya jarak pandang, - Hambatan samping - Menimbulkan kecelakaan - Kerusakan perlengkapan jalan.
CONTOH PEMASANGAN PAPAN INFORMASI
BAGIAN BAGIAN JALAN
• Pasal 2
Persyaratan teknis jalan harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.
• Pasal 93
Penyelenggara jalan wajib menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan
• Pasal 96:
Pengoperasian jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagaimana untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.
PP NO. 34/2006 TENTANG JALAN
• Pasal 1 Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh: – manusia,
– Kendaraan,
– Jalan, dan/atau lingkungan.
• Pasal 203 : Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
UU NO. 22/2009 TENTANG LLAJ
Pasal 24
1. Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
UU NO. 22/2009 TENTANG LLAJ
1. Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera
dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga
menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan
Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
2. ... mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah
UU 22/2009 tentang LLAJ
Pasal 273
3. …mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00
(seratus dua puluh juta rupiah).
4. Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Pasal 273
UU NO. 22/2009 TENTANG LLAJ
RPJMN 2010-2014
…penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil
dari 50% keadaan saat ini
Resolusi PBB 64/255
Ban Ki-moon, UN Secretary-General
Resolusi PBB No. 64/255 tanggal 2 Maret 2010 yang menegaskan kembali kepada negara anggota untuk bersama-sama menurunkan jumlah korban kecelakaan melalui beberapa point, yaitu: a. Mencanangkan 2011-2020 sebagai Dekade Aksi
Keselamatan Jalan dengan tujuan awal menstabilkan kondisi umum, dilanjutkan dengan pengurangan jumlah prakiraan korban lalu lintas melalui kegiatan global, regional dan lokal, dan serentak
b. Meminta kepada setiap negara anggota untuk menetapkan target penurunan jumlah korban kecelakaan yang dapat dicapai pada akhir Dekade, sesuai dengan rencana aksi nasional
c. Meminta Pemerintah untuk memimpin pelaksanaan Dekade Aksi dan memfasilitasi kolaborasi multisektor (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)
RESOLUSI PBB NO 64/255
MISI:
Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional.
KEBIJAKAN
• Penyusunan rencana teknis yang berbasis keselamatan jalan serta rencana pengurangan segmen rawan kecelakaan akibat defisiensi jalan
• Pemanfaatan manajemen keselamatan selama masa konstruksi
• Penanganan segmen rawan kecelakaan (defisiensi jalan), dalam upaya peningkatan keamanan dan keselamatan jalan
RENSTRA BINA MARGA
Multi Stakeholders
STAKEHOLDERS:
• Kementerian Keuangan
• Kementerian PPN/Bappenas
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Pekerjaan Umum
• POLRI
• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Pendidikan
• Kementerian Kesehatan
• BPPT
• Perguruan Tinggi
DIRIGEN KOORDINASI TINGKAT NASIONAL
RUNK DAN DoA
PILAR-1MANAJEMEN
KESELAMATAN
JALAN
PILAR-2JALAN YANG
BERKESELAMATAN
PILAR-3KENDARAAN YANG
BERKESELAMATAN
PILAR-4PERILAKU
PENGGUNA JALAN
YANG
BERKESELAMATAN
PILAR-5PENANGANAN
PASCA
KECELAKAAN
SASARAN/TARGET NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
ME
NC
AP
AI
Rencana Umum Nasional Keselamatan
PR
OG
RA
M R
UN
K
Bantuan INDII ke BBPJN VIII
Pemberian Bantuan berupa: 1. 25 kerucut lalu lintas (cone) 2. 4 buah papan pemberitahuan pekerjaan (frame) 3. 8 tanda rambu
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA