100218 Substansi Konsep PNPMM Perkotaan 2010
-
Upload
wildan-hakim -
Category
Documents
-
view
40 -
download
0
description
Transcript of 100218 Substansi Konsep PNPMM Perkotaan 2010
Bagian 1Bagian 1
AAPA ITU P2KP/PA ITU P2KP/
PNPMM PERKOTAAN PNPMM PERKOTAAN ? ?
Arief R/Feb 10
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
ORIENTASI PROGRAM HANYA SEMATA MENYALURKAN BANTUAN DANA HIBAH KE MASYARAKAT MENYEBABKAN TUMBUHNYA PERILAKU MASYARAKAT YANG TERGANTUNG PADA BANTUAN LUAR DAN ENGGAN MANDIRI MENYELESAIKAN PERSOALANNYA !
BERSIFAT AD-HOC (TDK PROGRAMATIK), SEHINGGA TIDAK DAPAT DIREPLIKASI/DICONTOH MASYARAKAT PASCA PROGRAM
PRANATA & INSTITUSI YANG DISIAPKAN LEBIH UNTUK KEPENTINGAN PROYEK (LEMBAGA MASYARAKAT, KSM/ POKMAS, DLL), BUKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT MENYEBABKAN TINGKAT PARTISIPASI, DEMOKRASI DAN REPRESENTASI MASIH SEMU HANYA BERJALAN SELAMA PROYEK BERLANGSUNG
MENDORONG PARTISIPASI DENGAN INSENTIF KEPADA MASYARAKAT (JABATAN, STATUS, GAJI, HONOR, DLL) TERNYATA MENGHANCURKAN KAPITAL SOSIAL YG ADA, MISALNYA GOTONG ROYONG, KESWADAYAAN, KEBERSAMAAN, DLL
PENDEKATAN PADA LEMBAGA & TOKOH FORMAL, MENYEBABKAN AKSES PROGRAM HANYA DIJANGKAU ELITE-ELITE MASYARAKAT DAN TIDAK MAMPU MENJANGKAU MASYARAKAT MISKIN/MARJINAL (TDK PRO POOR)
DLL.
KONSEPSI & PARADIGMA KONSEPSI & PARADIGMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
P2KPP2KP MEMBANGUN KESADARAN KRITIS MASYARAKAT REVITALISASI NILAI-NILAI LUHUR DAN MODAL SOSIAL MELALUI
PEMBERDAYAAN MANUSIA (PEMULIHAN PEDULI PADA SESAMA, MEMBANTU YANG LEMAH, IKHLAS/TANPA PAMRIH, KEKELUARGAAN, GOTONG ROYONG, dll)
MENEMPATKAN LEMBAGA MASYARAKAT DAN POKMAS SEBAGAI INSTITUSI MASYARAKAT (Local Institution) YANG MENJADI ENTRY POINT PEMULHAN MODAL SOSIAL
MEMBUKA PELUANG BAGI PARA PEMEDULI KAUM MISKIN UNTUK TAMPIL DAN BERKARYA
MENGEDEPANKAN KELOMPOK MARJINAL (THE POOREST, PEREMPUAN, DLL) UNTUK AKTIF MENJADI SUBYEK PEMBANGUNAN
MEMBUDAYAKAN DEMOKRASI & PARTISIPASI DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
MEMBUDAYAKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS sbg WUJUD PERILAKU KEJUJURAN, KEIKHLASAN SERTA TANGGUNGJAWAB MORAL
MENERAPKAN PENDEKATAN SUSTAINABILITY DEVELOPMENT DENGAN PENERAPAN TRIDAYA (DAYA LINGKUNGAN, SOSIAL DAN EKONOMI)
11. NILAI. NILAI-NILAI-NILAI UNIVERSAL UNIVERSAL KEMANUSIAAN:KEMANUSIAAN:
a.a. Dapat DipercayaDapat Dipercayab.b. Ikhlas/KerelawananIkhlas/Kerelawananc.c. KejujuranKejujurand.d. KeadilanKeadilane.e. KesetaraanKesetaraanf.f. KebersamaanKebersamaan
Strategi Dasar: Pembelajaran nilai-nilai universal untuk memberdayakan masyarakat miskin menuju masyarakat yang Mandiri dan mampu mewujudkan Permukiman Berkelanjutan.
Leverage: Penanganan masalah kemiskinan di Indonesia harus dimulai dari sisi aspek sosial manusianya secara mendasar.
22. NILAI. NILAI-NILAI-NILAI
UNIVERSAL UNIVERSAL KEMASYARAKATAKEMASYARAKATAN:N:
a.a. DemokrasiDemokrasib.b. PartisipasiPartisipasic.c. TransparansiTransparansid.d. AkuntabilitasAkuntabilitase.e. DesentralisasiDesentralisasi
3. PILAR 3. PILAR
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN:BERKELANJUTAN:
a.a. Envt’l ProtectionEnvt’l Protectionb.b. Social Dev’tSocial Dev’tc.c. Economic Dev’tEconomic Dev’t
STRATEGI STRATEGI TRANSFORMASI SOSIAL TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMIEKONOMI
Masy.
Berdaya
1
PENGENALAN PRINSIP DAN
NILAI UNVERSAL
7
Masy.
Miskin/Tak Berdaya
DIAGRAM DIAGRAM INTERVENSI P2KPINTERVENSI P2KP
PENGUATANKELEMBAGA
ANMASYARAKAT LOKAL
3
5
6
2
4
PEMBELAJARAN
BLM- TRIDAYA
PENGUATANAKUNTABILIT
ASLEMBAGA
MASY LOKAL
PEMBELAJARAN NEIGHBOURHOOD DEVELOPMENT BERBASIS GOOD
GOVERNANCE
PROGRAMCHANNELING
ASPEK TRIDAYA
Masy.
Mandiri
KEMITRAANPEMDA DANMASYARAKA
T (PAKET)
Masy.
Madani
Bagian 2Bagian 2
SUBSTANSI SUBSTANSI STRATEGICSTRATEGIC PLAN PLAN
PNPMM PERKOTAAN PNPMM PERKOTAAN
Arief R/Feb 10
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Strategi PNPMM Perkotaan 2010-2014
No
Substansi Pendampingan Phase Pelaksanaan PNPMM
Pembelajaran
(2007-2009)
Kemandirian(2010-2012)
Keberlanjutan
(2013-2014)
Exit Strategy(2015-..)
1 Penyiapan Kelembagaan Masyarakat (BKM)
Penguatan Kelembagaan BKM
Handling Over pembinaan BKM oleh Pemda
BKM menjadi asset Pemda
2 BLM setiap tahun max 3 th
Channeling Program Sektoral, CSR dan KUR serta BLM Capacity Building dan Koordinasi chanelling program
Pemberian program program sektor oleh Pusat dan DAK Kemiskinan
DAK Kemiskinan, Program Sektoral & Program Pemda
3 Penyusunan Perencanaan Masyarakat (PJM Pronangkis)
Integrasi perencanaan Masyarakat dengan Mekanisme Musrenbang
Proses Musrenbang berbasis perencanaan masyarakat
Pelembagaan Musrenbang secara partisipatif
4 Peran Pemda dalam DDUPB dan Monitoring PNPMM
Penguatan aparat Pemda melalui pelatihan-pelatihan
Alih Kelola PNPMM ke Pemda termasuk pengelolaan Faskel
Pemda sbg executing Agency PNPMM dan Good Governance
8
Transformasi Mind-Set MasyarakatTransformasi Mind-Set MasyarakatDari Tahap Pemberdayaan Menuju Dari Tahap Pemberdayaan Menuju
Kemandirian Kemandirian
PEMBELAJARAN/PEMBERDAYAAN
KEMANDIRIAN
Masyarakat Partisipatif, Demokratis, Transparan & Masyarakat Partisipatif, Demokratis, Transparan & Akuntabel dalam Swakelola PembangunanAkuntabel dalam Swakelola Pembangunan
Masyarakat Kreatif, Inovatif, dan Inisaitif serta Masyarakat Kreatif, Inovatif, dan Inisaitif serta Pemda Pro Poor untuk Sustainability Pemda Pro Poor untuk Sustainability
Development didukung Sektoral dan KUR yang Development didukung Sektoral dan KUR yang partisipatifpartisipatif
Tahun 2010-2012
9
MEMBANGUN MINDSET MASYARAKATMEMBANGUN MINDSET MASYARAKATPADA PHASE KEMANDIRIANPADA PHASE KEMANDIRIAN
1. Fasilitasi masyarakat tidak lagi pada bagaimana mencairkan dan memanfaatkan BLM PNPMM Open Menu, namun harus mampu mendorong masyarakat untuk dapat mengakses berbagai sumber daya dan dana dari luar, khususnya PNPMM Sektoral, KUR dan Program Pemda serta CSR, sehingga optimalisasi dampak program pada kesejahteraan masyarakat miskin dapat ditingkatkan.
2. Agar dapat mengakses sumber daya luar, maka paradigma Entrepreneurship (Kreatif, Inovatif dan Inisiatif) Harus dapat ditimbuhkembangkan di Masyarakat
3. Dalam bidang ekonomi, LKM/UPK tidak mengandalkan dana bergulir dari BLM PNPMM open menu, namun harus mampu akses sumber dana dari Lembaga Keuangan Formal (Perbankan, dll) serta Cluster 3 (KUR). Untuk itu, harus mampu memfasilitasi LKM/UPK membangun kelompok masyarakat atau “koperasi-koperasi” yang bankable dan fokus pada peningkatan usaha anggota2 KSM (Livelihood) yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat miskin !
10
Dalam bidang sosial, LKM tidak lagi berorientasi “Charity” dengan BLM PNPMM Open Menu, namun lebih sustainable (mis. Tidak Bea Siswa, tapi Kegiatan Les bagi siswa tdk mampu) dan pengembangan kapasitas masyarakat miskin dalam ketrampilan usaha serta mampu akses sumber dana dari masyarakat, CSR dan Program Kemiskinan Cluster 1 (PKH, raskin dll)
Dalam bidang lingkungan, tidak hanya membangun prasarana dasar semata dari BLM PNPMM, namun infrastruktur masyarakat yang benar-benar berkaitan langsung dengan masyarakat miskin di wilayah miskin dalam kelurahan/ds tersebut serta infrastruktur yang mendukung produktivitas masyarakat & Sustainable melalui Channelling Program Ke-Cipta Karya-an dan Ke-PU-an.
PHASE KEMANDIRIAN HARUS DIPAHAMI SECARA UTUH DALAM KONTEKS MEMBANGUN MASYARAKAT YANG KREATIF, INISATIF DAN INOVATIF (Entrepeneur). Artinya mulai dari perubahan “Mind Set” masyarakat untuk bermitra sinergis dengan berbagai pihak secara mandiri dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan manfaat dan dampak program kepada masyarakat miskin secara signifikan .
Ketentuan Kebijakan Kelurahan Phasing Out
1. Dimaksud Pengertian “phasing out” dalam konteks ini BUKAN berarti Tidak didampingi lagi oleh PNPMM Perkotaan/P2KP
2. Pengertian Lokasi Phasing Out adalah Kelurahan yang telah menerima BLM PNPMM Perkotaan sebanyak 3 putaran (3 tahun), tidak akan menerima BLM PNPMM Open Menu lagi, setelah “sisa BLM yang belum teralokasi” dipenuhi terlebih dahulu.
3. Sebagai pengganti BLM Open Menu, maka di lokasi phasing out akan memperoleh stimulan BLM Koordinasi untuk Channelling Program, sehingga kebutuhan BLM Open Menu dapat dipenuhi melalui akses berbagai channelling program tersebut
4. Dengan demikian, seluruh Kelurahan phasing out tetap memperoleh bantuan teknis (pendampingan) sampai tahun 2014, sisa BLM yang belum cair, dan BLM Capacity Building untuk Channeling Program.
5. BLM chanelling program untuk sektor DJCK akan disiapkan melalui Program ND, program PAKET dan program-program sektor Ke-Cipta Karya-an untuk sektor air minum, sanitasi, dll. Sedangkan Program sektoral lainnya, antara lain; KUR, CSR, PNPMM Sektor, Pemda dan Swadaya masyarakat
LKM
FASILITASI FASILITASI PENGUATAN PENGUATAN PEMDAPEMDA::
Peran BKM untuk Channeling Program
Program “RASKIN”
Bea siswa Anak
Sekolah
Kartu Sehat Program PKH,
dll
Program Perumahan
Swadaya
Perbaikan Lingkungan
Permukiman Kumuh & Squatter
Penyaluran Program
Pemberdayaan Ekonomi
PAMSIMAS, dll
Pembangunan Prasarana
Lingkungan Permukiman Penyaluran
Program Pemberdayaan
Lingkungan
Lingk
Penyaluran Program
Pemberdayaan Sosial
Sos
Ek
Pelatihan2 Inkubasi Bisnis, dll
Kredit UKM Perbankan
Kerjasama Modal Ventura
Penyaluran Kredit UKM /Koperasi
DEP PU,MENPERA
DEPSOS, DEPKES, DEPDIKNAS
MENKOP-UKM, DEPNAKER, LK/Perbankan, DEPERIN
Bagian 3Bagian 3
SUBSTANSISUBSTANSI
PNPMM PERKOTAAN PNPMM PERKOTAAN 20102010
Feb 2010
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Hasil Evaluasi Dampak P2KP-2
1. Our impact estimates suggest that UPP2 had no statistically significant impact on individual beneficiaries
2. UPP2 had no statistically significant impact on the welfare of the population living in UPP areas
3. UPP2 had no statistically significant impact on access to infrastructure (water, sanitation, and electricity)
4. No Impact in participation, because of strong increase in community organizations both in control and treatment locatiions
5. The majority of KSM economy member who received UPP credit already had access to credit, but were able to access lower interest rates thanks to UPP (4.3 to 2.2%)
6. There is evidence that a more educated, affluent, and official-connected males are more likely to get elected into BKM – the community organizations at the kelurahans responsible for allocating UPP2 resources. KSM economy members are more likely to be women, less affluent and connected than BKM members, but more so than the general population.
Logical FrameworkLogical Framework
PERFORMANCE INDICATOR
OF PROSES & INPUT
PROGRAM
PERFORMANCE INDICATOR
OF PROGRAM(SIKLUS
PROGRAM)
PERFORMANCE INDICATOR OF
PROJECT(PAD)
TUJUAN PROGRAM
Akses Masyarakat
Miskin
BKM yang mengakar & Akuntabel
Investasi BLM utk Dampak kemanfaatan
Pemda yg Pro Poor Planning & Budgeting
Outcome Indicators
Outcput Indicators:
Componen 1
Outcput Indicators:
Componen 2
Outcput Indicators:
Componen 3
Indikator Hasil di Siklus RKM
Indikator Hasil di Siklus RK &
Relawan
Indikator Hasil di Siklus PS
Indikator Hasil di Siklus BKM, dst
Indikator Substansi Tahapan Kegiatan di
setiap Siklus
Indikator Kinerja Pelaku Pendamping Tahapan Kegiatan di
setiap Siklus
Indikator Substansi Kegiatan Pra Syarat
(Training & Sosialisasi, dll)
Indikator Substansi Tool & Supporting
Kegiatan Pra Syarat(Modul, Kits, dll)
a. Meningkatkan Akses dan Dampak Masyarakat Miskin serta Kontribusi Pada Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPMM Perkotaan
b. Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan akses pengelolaan bantuan BLM
c. Peningkatan nilai tambah kegiatan Infrastruktur bagi masyarakat miskin (Memenuhi kriteria standard teknis PU, dan mempertimbangkan Manfaat Sosial, Dampak Sosial dan Aksesbilitas)
d. Meningkatkan Good Governance, transparansi & Akuntabilitas BKM melalui perbaikan aturan dan tanggungjawab BKM/LKM;
e. Integrasi Proses perencanaan partisipatif (Penyusunan PJM Pronangkis dengan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah yang Pro Poor Planning and Budgeting (Musrenbang , Forum SKPD dan DPRD utk APBD);
f. Channelling dan Sinergi dengan berbagai Program Sektor, program Pemda, KUR dan Swasta (CSR, donor, dll)
g. Adanya training2 dasar tentang Lingking dan Channelling Program Dana Bergulir kepada mekanisme Pasar
h. Penerapan Siklus Masyarakat secara konsisten sesuai Pedoman Pelaksanaan PNPMM Perkotaan 2009 16
Orientasi dan Substansi Dasar Konsep 2010
Penyempurnaan Konsep PNPM-MP Penyempurnaan Konsep PNPM-MP 20102010
No
Tujuan Penyempurnaan Konsep
1 Meningkatkan Akses dan Dampak Masyarakat Miskin serta Kontribusi Pada Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPMM Perkotaan
a. Meningkatkan Investasi kepada Masyarakat Miskin di Kelurahan dengan Menambah BLM PNPM ‘Open Menu’ sebesar Rp 150-300 juta/kel selama 3 kali mulai thn 2007
b. Scale Up Lokasi Program Neighbourhood Development (ND) Program dgn alokasi Rp 1 Milyar/ kelurahan terseleksi
c. Menyempurnakan Konsep PAKET berorientasi pelaksanaan RTBL dengan sharing program 50:50
d. Menjamin Penerima Manfaat Program PAKET dan ND adalah Warga Miskin, tercermin pada proposal kegiatan yang diajukan
e. Channelling program2 PBL & Cipta Karya, untuk akses BLM Sektor ke-Cipta Karya-an
f. Akses Channelling ke program2 Cluster 1 & Cluster 3 (KUR) serta CSR dan Pemda
g. Lokasi-lokasi yang telah phasing out (BLM 3x) tetap akan difasilitasi untuk channeling program dgn BLM Capacity Building @ Rp 25-50 jt/kel
No Tujuan Penyempurnaan Konsep
2 Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan akses pengelolaan bantuan BLM
a. Safeguard selain antisipasi dampak sosial, terutama juga pada peningkatan kemanfaatan sosial (warga miskin) & aksesibilitas (jompo, anak2, wnt, dll)
b. Orientasi penyaluran BLM diprioritaskan pada Wilayah yang paling miskin di kelurahan tersebut (Infrastruktur yang dibangun, dana bergulir dan kegiatan sosial)
c. Sosialisasi & Pertemuan khusus bagi warga miskin pd setiap siklus kegiatan
d. RWT sah dilaksanakan bila dihadiri oleh minimal 30% warga miskin yang terdaftar di PS2
e. Meningkatkan pelatihan ketrampilan usaha dan Kelmpok Usaha Bersama (KUB) yg melibatkan warga miskin sbg prioritas penerima manfaat
f. Mendorong UPK-BKM menghilangkan persyaratan “memiliki usaha dan jaminan’
g. Meningkatkan konsistensi ketentuan 2/3 anggota KSM adalah warga miskin (PS2) pd setiap KSM (ekonomi, prasarana & sosial)
No
Tujuan Penyempurnaan Konsep
3 Peningkatan Peran Pemda
a. Penyiapan NPK untuk pelaksanaan program
b. Pelaksanaan Program PAKET berbasis implementasi PLP-BLK dengan sharing program 50%:50%
c. Peningkatan pelatihan TOT Pemda, dg target minimal 3-5 orang dari setiap kota/kab
d. Pelatihan2 bagi Lurah/Kades, PJOK, Camat, SKPD-SKPD dan KBP
e. Memperkuat kapasitas KBP dan TKPK-D
f. Pelatihan khusus KBP dan Workshop regional KBP serta KBP Award
g. Insentif bagi Pemda replikasi di lokasi phasing out (3x BLM)
h. Insentif Program ND bagi Pemda yang menunjukkan integrasi perencanaan partisipatif dengan Musrenbang
i. Korkot khusus fasilitasi Pemda, Askot CD untuk pengendali fasilitator
j. Integrasi pendampingan Pemda (oleh Korkot PNPM dan P2KP Advanced)
No Tujuan Penyempurnaan Konsep
4 Integrasi PJM Pronangkis dan Musrenbang
a. Tim Fasilitator fasilitasi integrasi PJM Pronangkis di tkt kecamatan dan Tim Korkot (PNPM & Adv) bersama tim faskel PAKET fasilitasi integrasi di tingkat kota/kab
b. Penyusunan PJM Pronangkis oleh masyarakat diawali kegiatan Workshop dg nara sumber SPKDS-SKPD dan Pemda
c. NPK DJCK-Pemkot/Kab salah satunya tentang butir kewajiban pemda untuk mendukung proses integrasi PJM Pronangkis dalam Musrenbang desa/kel, kec dan kota/kab
d. Seleksi Lokasi Program ND dilaksanakan salah satu pertimbangan utama ialah atas dasar Integrasi PJM Pronangkis dg Musrenbang
e. Tim Korkot bersama KBP fasilitasi dialog reguler dengan SKDP dan DPRD
21
Periode Siklus Program
Siklus Program PNPMM Perkotaan yang dilaksanakan Masyarakat, terbagi pada 3 tahunan siklus, sbb:
•Siklus Tahun ke-1 : Untuk Lokasi Baru•Siklus Tahun ke-2 : Untuk kelurahan yang telah menuntaskan secara penuh siklus tahun pertama•Siklus Tahun ke-3 : Untuk kelurahan yang telah menuntaskan secara penuh siklus tahun kedua
Pada Tahun ke-4, Kelurahan yang telah menuntaskan secara penuh siklus tahun ketiga akan kembali melaksanakan siklus tahun ke-1, karena masa pengabdian anggota BKM telah selesai dan PJM Pronangkis (periode 3 tahun) juga telah diselesaikan
Integrasi PJM dengan Perencanaan Pembangunan RegulerIntegrasi PJM dengan Perencanaan Pembangunan Reguler
Sosialisasi Draft PJM
oleh Tim PP
Pembentukan Tim Perencanaan
Partisipatif
Serangkaian Koordinasi dan Komunikasi dengan SKPD-2
terkait dan Swasta ttg sosialisasi pemahaman Perencanaan Strategis
masing-2 SKPD dan Swasta
Serangkaian Koordinasi dan Komunikasi dengan Pemkot/
Kab ttg sosialisasi pemahaman kebijakan
pembangunan dan rencana Makro Pemkot/Kab (RTRW,
RTBL, RPJP-D, Dll)
Serangkaian Koordinasi dan Komunikasi dengan
masyarakat dan pemerintah kelurahan ttg visi, misi, masalah, potensi dan kebutuhan/prioritas
kebutuhan masyarakat
Lokakarya Perencanaan
Partisipatif Kelurahan/Desa
Penyusunan Draft Dokumen PJM
Pronangkis oleh Tim Inti PP
Konsultasi & Sosialisasi PJM
Prongkis di Kelurahan/Desa
Revisi dan Pengesahan
Dokumen PJM Pronangkis
Integrasi dan Koordinasi Program
Tkt. Kel/Desa(Keterpaduan PJM Pronangkis
dgn RPJMD Kel)
MUSRENBANG :- Tkt. Kecamatan- Tkt. Kota/Kab
Dok. Kebijakan
Pemda
Dok. Pemetaan Swadaya
Dok. Renstra SKPD
Channeling Program
23
Siklus Tahun ke-1, ke-4, dst
Mulai Pencairan BLM
FGD Refleksi Kemiskinan (RK) dan Pendaftaran Relawan-
Relawan Warga
Sosialisasi Intensif dan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)
Pembentukan Kelembagaan Masyarakat (BKM/LKM)
Identifikasi potensi & kebutuhan warga melalui Pemetaan
Swadaya (PS)
Pembentukan KSM & Pelaksanaan Kegiatan Tridaya
Perencanaan Partisipatif menyusun PJM Pronangkis dan proses
Integrasi perencanaan ke mekansime Musrenbang
Pemanfaatan BLM
Sosialiasi Awal & Mapping Sosial
24
Siklus Tahun ke-2
Review Partisipatif (Pelaksanaan program,
Pemanfaat program, Renta Pronangkis, Kinerja BKM/ LKM , Audit, dll) & RWT
KSM
PJM/ RENTA
Mekanisme Musrebang tingkat Desa/Kel, Kecamatan dan
Tingkat Kota/Kab
Tambahan BLM PNPM thn ke-2
Pencairan & Pemanfaatan BLM
PJM Pronangkis sbg dasar RPJM Kel/Des & Renta Pronangkis sbg input SKPD Kel/ Renja Desa
25
Siklus Tahun ke-3
Review Partisipatif (Pelaksanaan program,
Pemanfaat program, Renta Pronangkis, Kinerja BKM/ LKM , Audit, dll) & RWT
KSM
PJM/ RENTA
Mekanisme Musrebang tingkat Desa/Kel, Kecamatan dan
Tingkat Kota/Kab
Tambahan BLM PNPM thn ke-3
Pencairan & Pemanfaatan BLM
PJM Pronangkis sbg dasar RPJM Kel/Des & Renta Pronangkis sbg input SKPD Kel/ Renja Desa
26
Siklus Tahun ke-4
RK
Review/Refleksi Partisipatif ttg 3 thn
pelaksanaan Program
LKM PS
KSM
PJM / RENTA
Pencairan Dana dari Channeling Program-Program
Mekanisme Musrebang tingkat Desa/Kel, Kecamatan dan
Tingkat Kota/Kab
PJM Pronangkis sbg dasar RPJM Kel/Des & Renta Pronangkis sbg input SKPD Kel/ Renja
Desa
Peran Pemda pada PNPM Perkotaan
Peran Pemda Pada Phase Pelaksanaan PNPMM Perkotaan
Pembelajaran
(2007-2009)
Kemandirian(2010-2012)
Keberlanjutan
(2013-2014)
Exit Strategy(2015-..)
Peran Pemda dalam DDUPB dan Monitoring PNPMM
DDUB, Monitoring dan Penguatan aparat Pemda melalui pelatihan-pelatihan
Alih Kelola PNPMM ke Pemda termasuk pengelolaan Faskel
Pemda sbg executing Agency PNPMM dan Good Governance
28
PROSES TRANSFORMASI PERAN PEMDA
Peduli/Pro-Poor
Policy
Mandiri/Pro-Poor Programe
(budgeting)
Local Good
Governance
Non Pro-Poor
Policy
Pemda mampu menyusun SPKD
& PJM Pronangkis Kota
berbasis IPM-MDG’s
Pemda Mempunyai
Komitmen untuk Melaksanakan
PAKET & Replikasi P2KP
Pemda Mampu secara Mandiri Mengelola Program
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Hasil yang diharapkan
Pelibatan Peran Pemda
dalam Siklus P2KP
Penguatan Peran Pemda dalam
Program-2 Penanggulangan
Kemiskinan
Pemda Swakelola Program
Penanggulangan Kemiskinan
Bentuk Fasilitasi
Pendampingan KBP & TKPKD
Pemandu Nasional Pemda
29
Study siklus lapang, Kajian
VCD, dll
Coaching & FGD
Pemetaan Kemiskinan
Kota
Coaching & FGD
Kerelawanan
Coaching & FGD Kelembagaan & Kepemimpinan
Channeling
PAKET & REPLIKA
SI
Neigborhood
Development Program LAT DAS &
LOKAKARYA
NON PRO NON PRO POORPOOR
PRO PRO POORPOOR
MANDIMANDIRIRI
GOOD GOOD GOVNGOVN
CC
Capacity Building PemdaCapacity Building PemdaCoaching & FGD
Refleksi Kemiskinan Kota
Pelatihan Perencanaan
Partisipatif & Good Governance
Coaching, FGD & Lokakarya
PJM Pronangkis
KotaCoaching2
Refreshing & Penguatan
Lokalatih Kebijakan Nangkis
TerimTerima a
KasihKasih
Contact Person:Contact Person:
email : email : [email protected]
HP:HP:0815965435708159654357
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM