1 Teori Asal Mula Negara, Teori Hakekat Negara, dan Teori ... · PDF filepertumbuhan dan...
Transcript of 1 Teori Asal Mula Negara, Teori Hakekat Negara, dan Teori ... · PDF filepertumbuhan dan...
Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang
Karawang
2014
Pamungkas Satya Putra
1
Teori Asal Mula Negara, Teori Hakekat Negara, dan Teori Tujuan
Negara
Disusun oleh:
Pamungkas Satya Putra
• Perkuliahan :Ketiga dan Keempat
• Tema :Teori asal mula negara, teori tentang hakekat
negara.
Pamungkas Satya Putra
2
TEORI ASAL MULA NEGARA
• Ilmu negara sebagai cabang ilmu kenegaraan mengalami proses
pertumbuhan dan perkembangan.
• Metode penyelidikan secara historis atau sejarah dipergunakan
para ahli untuk melakukan penelitian tentang pertumbuhan dan
perkembangan ilmu pengetahuan. Termasuk pula terhadap
pertumbuhan dan perkembangan ilmu negara yang terbagi atas
masa-masa sebagai berikut:
1.Masa Yunani Purba (Kuno);
2.Masa Romawi;
3.Masa Abad Pertengahan;
4.Masa Renaissance;
5.Masa Hukum Kenegaraan Positif.
Pamungkas Satya Putra
3
1.Masa Yunani Purba (Kuno)
• Penyelidikan terhadap negara diawali pada masa Yunani Purba
karena berdasarkan kebudayaan Yunani Purba yang berkembang
dengan memfokuskan pada polis-polis atau disebut dengan The
Greek State atau disebut dengan kumpulan masyarakat yang telah
memiliki pemerintahan (struktur).
• Polis (Politeia atau Politica) tersebut merupakan suatu tempat di
puncak bukit, dengan jalan mendirikan tempat tinggal bersama
dengan dikelilingin oleh benteng atau tembok untuk menjaga
serangan musuh.
• Para ahli berargumen bahwa polis disamakan (identiek) dengan
masyarakat negara atau negara, maka polis merupakan negara
kota (standstaat atau citystate).
Pamungkas Satya Putra
4
• Sir Ernest Barker dalam buku “The Political Theory”
menyatakan:
“(...) the Greek City is one unit of life and in the first place, even
if is a city, it is redolent of the country. If it is the home of
urbanity and of that “civility” from which we have drawn our
world civilization, it is also the home of “summa rusticitas”. (...)
It was not only politically self governed; it had also (what made
its self government possible) a large freedom of social
discussion”.
• Sistem pemerintahan yang dianut pada saat itu demokrasi
langsung atau directe demokratie (direct-democratie atau
klassieke democratie). Hal tersebut didasarkan bahwa rakyat ikut
serta di dalam penentuan beleid atau kebijaksanaan pemerintah
atau disebut dengan government by all the people.
Pamungkas Satya Putra
5
• Hal tersebut didasarkan pada dua (2) hal utama yaitu:
1.Pengertian negara diidentikan dengan pengertian kota atau polis yaitu
memiliki tempat tertentu yang memiliki wilayah sangat terbatas;
2.Penduduk warga kota masih relatif sedikit.
• Rakyat pada masa itu turut serta secara langsung di dalam
pemerintahan sebagai corak khas kebudayaan Yunani Purba sebagai
ciri mutlak demokrasi (demos = rakyat, cratein = pemerintahan).
• Pengawasan adalah rakyat. Pengawasan rakyat dijalankan dengan
musyawarah (Bahasa Yunani Purba = Ecleseia, Bahasa Romawi =
Cometia, Bahasa Arab = Syura).
• “Rakyat” atau warga polis disebut dengan citizen sebagai bagian dari
penduduk Athena.
• R.M. Mac Iver dalam buku The Web of Government menyatakan
bahwa: “(...) but the citizens were a smallish fraction of the population
of Attica, the territory of the Athenian State. (...) Citizen is city
dwellers”, yang berada di daerah Athena.
Pamungkas Satya Putra
6
• Beberapa tokoh yang dipandang memiliki koneksitas dalam
menjelaskan peristiwa penting di dalam perkembangan ilmu
negara pada masa Yunani Purba yaitu:
a.Socrates (± 470-399 Sebelum Masehi (S.M));
b.Plato (± 429-347 Sebelum Masehi (S.M));
c.Aristoteles (± 384-322 Sebelum Masehi (S.M));
d.Epicurus (± 342-271 Sebelum Masehi (S.M));
e.Zeno (± 300 Sebelum Masehi (S.M));
f.Polybios (±204-122 Sebelum Masehi (S.M)).
Pamungkas Satya Putra
7
a.Socrates (± 469-399 Sebelum Masehi (S.M))
• Lahir di Deme Alopece, Athena.
• Berkembangnya paham kaum Sophis atau disebut Sophisme tentang
hukum, keadilan dan negara di mana seketika merusak masyarakat
termasuk pembesar negara yang kehilangan rasa susila yang
berakibat pada tindakan sewenang-wenang, korupsi, pemerasan,
serta ketidakadilan merajalela.
• Paham tersebut didasarkan pada Thrasymachus yang menyatakan
bahwa “Justice is the interest of the stronger” atau keadilan
merupakan keuntungan bagi pihak yang lebih kuat.
• Misalnya: Rahwana yang mengklaim sebagai inkarnasi dari segala
kedzoliman dan angkara murka. “Keadilan di dalam negara yaitu
keadilan yang menguntungkan penguasa negara”.
• Hukum dan keadilan bersifat subjektif (≠ hukum dan keadilan
objektif) tergantung pada siapa yang memegang kekuasaan? Siapa
yang membentuk hukum? Siapa yang menjalankan hukum?
(menjalankan kebatilan dengan bertopeng pada keadilan)
Pamungkas Satya Putra
8
• Berdasarkan hal tersebut Socrates membentuk suatu sistem ajar
berdasarkan metode dialektis atau “tanya jawab (berdialog)”.
Pencarian terhadap pengertian-pengertian tertentu, berdasarkan
hukum dan keadilan yang bersifat objektif dan dapat dijalankan
serta diterapkan kepada setiap manusia.
• Socrates tidak meninggalkan buku-buku akan tetapi prinsip dan
ajarannya telah diabadikan oleh muridnya Plato dalam buku-
bukunya.
• Hukum dan keadilan tersemayam di dalam hati manusia sebagai
kesucian dari cahaya Tuhan Yang Maha Pemurah, Adil dan
Penuh Kasih Sayang. Kendati kesucian tersebut terselubung,
tertutupi oleh kegelapan hati, ketamakan, kezaliman, akan tetapi
tidak dapat menghilangkan cahaya abadi.
Pamungkas Satya Putra
10
• Negara bukan merupakan organisasi yang di buat untuk manusia dari
kepentingan pribadinya. Negara dalam pandangan Socrates merupakan
susunan objektif bersandar kepada sifat hakikat manusia untuk
melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum objektif, termuat
“keadilan bagi umum”, dan tidak hanya melayani kebutuhan para
penguasa negara yang saling berganti-ganti orang.
• Negara harus menerapkan keadilan agar masyarakat dapat merasakan
kenyamanan dan ketenangan jiwanya, sebab kebatilan hanya
merupakan kesenangan palsu.
• Sekitar tahun 399 S.M ajaran Socrates di pandang sebagai ajaran yang
berbahaya dan merusak akhlak budi pekerti para pemuda, maka
seketika itu Socrates dijatuhkan hukuman mati dengan cara meminum
racun.
• Socrates berpandangan bahwa putusan negara harus dipatuhi dan oleh
negarawan Kerajaan Inggris Lord Palmerston disebut sebagai “right or
wrong my country”.
Pamungkas Satya Putra
11
b.Plato (± 427-347 Sebelum Masehi (S.M))
• Lahir pada tahun ± 427 S.M. di Athena yang memiliki latar belakangbangsawan dan mengenyam pendidikan tinggi.
• Ajaran Plato mempergunakan metode deduktif-spekulatif transedental.Sebagai murid Socrates, Plato di usia sekitar dua puluh (20) tahun danmelakukan perjalanan ke Cyrene, Mesir, Italia Selatan dan Sisiliasetelahnya. Sekitar tahun 389 S.M. Kembali ke Athena untukmembentuk sekolah ilmu filsafat yang diberi nama “Academia”.
• Buku-buku Plato yang menjelaskan tentang ilmu negara dan ilmupolitik, terdapat tiga (3) buku utama yaitu:
1).Politeia (the Republic) tentang negara;
2).Politicos (the Statemen) tentang ahli negara;
3).Nomoi (the Law) tentang undang-undang;
4).Gorgias tentang kebahagian;
5).Sophist tentang hakikat pengetahuan;
6).Phaedo tentang keabadian jiwa;
7).Phaedrus tentang cinta kasih;
8).Protagoras tentang hakikat kebajikan.
Pamungkas Satya Putra
12
1).Politeia merupakan buku pertama Plato tentang negara yang
mengajarkan tentang ideale staat atau negara sempurna harus
dipimpin dan dipegang oleh penguasa yang memiliki pengetahuan ilmu
filsafat (filsuf) atau disebut juga sebagai the Philosopher King. Plato
mengajarkan tentang ajaran cita filsafatnya “Ideen Leer van Plato” atau
disebut “Idealisme”.
Ideen Leer
Pamungkas Satya Putra
14
Idenwereld (dunia cita) yang bersifat immateril, sebagai idea
atau “kenyataan sejati” yang bersemayam di alam cita “dunia
palsu”. Dunia cita sebagai latar belakang untuk menjelmakan
diri dalam dunia alam “alas”. Jenis-jenis dunia cita:
1.Cita kebenaran (idee der waarheid);
2.Cita keindahan dan keseniaan (idee der schoonheid);
3.Cita kesusilaan (idee der zedelijkheid).
Natuurweld (dunia alam) yang bersifat materil, sebagai dunia
fana yang bersifat “palsu”. Jenis-jenis dunia alam:
1.Pikiran (verstand);
2.Rasa (gevoel);
3.Kemauan (willen).
• Idenwereld (dunia cita) terdapat cita-cita mutlak-mutlak
(absolute ideen) yaitu:
1).idee der waarheid (logica) atau cita kebenaran;
2).idee der schoonheid (asthetica) atau cita keindahan dan kesenian;
3).idee der zedelijkheid (ethica) atau cita kesusilaan.
• Ketiga cita tersebut menurut pandangan Plato merupakan tingkah laku
manusia yang mempunyai tiga (3) macam jenis, yaitu:
1).verstand atau pikiran demi mencari kebenaran;
2).gevoel atau rasa demi mencapai cita keindahan dan kesenian;
3).willen atau kemauan demi mencapai kesusilaan.
Pamungkas Satya Putra
15
• Asal mula negara dalam pandangan Plato didasarkan pada kebutuhan
serta keinginan manusia.
• Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan sendiri-
sendiri. Berdasarkan kecakapan masing-masing, manusia dapat
membagi tugas dengan dasar bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan
dan keinginan tersebut.
• Plato menyatakan bahwa “The state areas out of the wants of mens;
then, as we many wants, and many persons are needed to supply them,
one takes a helper of one purpose and another for another; and when
these partners and helper of one purpose and another; and when these
partners and helper are gethered together in one habitation the body or
inhabitations is termed a state”.
Pamungkas Satya Putra
16
• Negara sempurna dan baik yang bersifat ideal-etis memiliki syaratsebagaimana dinyatakan oleh Socrates sebanyak dua (2) syarat danPlato sebanyak tiga (3) syarat, yaitu:
1).Negara harus dijalankan oleh manusia yang terdidik khusus;
2).Pemerintahan harus ditujukan untuk kepentingan umum;
3).Harus mencapai kesempurnaan susila rakyat.
• Sifat manusia dan sifat negara menghendaki tiga (3) sifat utama yaitu:kebenaran, keberanian, dan kebutuhan.
• Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga (3) kelas dalam negara ideal-etis, yaitu:
1).The rulers atau para penguasa sebagai golongan manusia yangterdidik khusus sebagai pemimpin-pemimpin yang menyelenggarakannegara secara sempurna, good life, serta kepentingan umum ataudisebut sebagai the Philosopher King. Plato berpandangan bahwanegara haruslah dipimpin oleh orang yang paling bijak, berperi,bukanlah dipimpin oleh orang yang paling berambisi, maupun yangterulet, terkeras, dan teramat cerdik dan pandai.
Pamungkas Satya Putra
17
2).The guardians atau para pengawal negara yaitu mereka yangmenyelenggarakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan negara, dan
3).The artisans atau para pekerja, yaitu mereka yang menjaminmakanan bagi kedua golongan tersebut.
• Negara dalam pandangan Plato didasarkan pada keadilan, dan keadilanitu harus memerintah serta menjelma dalam negara.
• Dalam bagian kedelapan buku Politeia, Plato menjelaskan bentuk-bentuk negara berdasarkan sifat-sifat tertentu dalam jiwa manusia:
1).Aristokrasi (aristocratie atau aristocracy) di mana secara harfiahberasal dari istilah “aristoi” yaitu cerdik, pandai yang menunjukan padagolongan bangsawan termasuk cendikiawan, dan “archien” atau“cratia” yaitu memerintah. Suatu pemerintahan yang dipegang dandipimpin sejumlah kecil para cerdik pandai yang memerintahberdasarkan keadilan.
2).Oligarki (Oligarchie atau oligarchy), istilah tersebut berasal darikata “oligos” yaitu sedikit, kecil, dan “archien” yaitu memerintah.Apabila golongan kecil memerintah untuk memperoleh kekayaan,sehingga timbul hak milik pribadi.
Pamungkas Satya Putra
18
3).Timokrasi (timocratie atau timocraty) yang berasal dari istilah
“plutos” yaitu kekayaan, dan “criteria” yaitu memerintah.
Pemerintahan yang diperintah oleh para bangsawan, di mana apabila
rakyat menentang dan pertentangan terhadap golongan bangsawan
melahirkan demokrasi.
4).Demokrasi (democratie atau democracy) yang berasal dari istilah
“demos” yaitu rakyat, dan “cratein” yaitu memerintah. Kemudian
apabila rakyat salah mempergunakan hak dan kemerdekaan, maka
lahirlah anarki (anarchie) yang berasal dari kata “a” yaitu tidak, dan
“archien” yaitu memerintah. Tanpa pemerintahan, keadaan kacau-balau
atau chaos. Berdasarkan keadaan tersebut, maka masa memerlukan
seseorang pemimpin yang dapat mengatasi keadaan tersebut dengan
bertindak keras dan tegas.
5).Tirani (tyranie atau tyrany) yaitu suatu pemerintahan yang dipegang
oleh seorang tiran yang bertindak sewenang-wenang sehingga sangat
jauh dari cita-cita tentang keadilan.
Pamungkas Satya Putra
19
• Setelah gagal dalam mengajari cita-cita idealnya terhadap penguasa
negara Syracuse Dionysius II (366-360 S.M). Dalam buku kedua Plato
yaitu “Politikos” timbul perubahan pikiran yang bersifat ideal
mengarah kepada pikiran yang mendekati kenyataan. Pembedaan
terhadap penguasan dan ahli-negara yang sejati harus menjalankan
pendidikan ke arah kebijaksanaan dan keadilan serta berpendirian
sesuai dengan “Politeia”.
• R.M. Mac Iver dalam buku “The Web of Government” bahwa Plato
menggambarkan “Sementara orang berkeinginan mempertahankan
hajat hidupnya, mereka pun berkumpul dalam kota-kota. Tetapi
manakala mereka berkumpul, karena tak mengetahui cara-cara
memerintah negeri, mereka pun saling menggangu antara sesamanya,
dan mulailah kembali proses kekalutan dan kekacauan”.
Pamungkas Satya Putra
20
• Bentuk Negara menurut Plato, yaitu:
1).The ideal form atau bentuk cita. Bentuk negara cita yang berusaha
mencapai dan menyelenggarakan kesempurnaan, good, dan good life, serta
kepentingan umum, berdasarkan keadilan. Keadilan itu memerintah dan
menjelma di dalam negara. Terdapat tiga (3) bentuk negara cita, yaitu:
a).Monarki (monarchie atau monarchy) berasal dari istilah “mono” yaitu
satu, dan “archien” atau “cratia” yaitu memerintah. Suatu pemerintahan
yang dipegang dan dipimpin oleh satu orang biasanya merupakan
kerajaan.
b).Aristrokrasi (aristocratie atau aristocracy) berasal dari istilah “aristoi”
yaitu cerdik, pandai, golongan bangsawan yang berjumlah kecil “elite”,
“geestelijk besten” dan “arcien” atau “cratia” yaitu memerintah. Suatu
pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh sejumlah kecil cerdik
pandai atau kaum bangsawan.
c).Demokrasi (demokratie atau democracy) berasal dari istilah “demos”
yaitu rakyat, dan “cratia” yaitu memerintah. Suatu pemerintahan yang
dipegang dan dipimpin oleh rakyat.
Pamungkas Satya Putra
21
2).The corruption form (the degenerate form) atau bentuk pemerosotan.
Bentuk negara yang merupakan kebalikan dari bentuk negara cita atau
bentuk negara cita yang merosot (ontaarding). Pemerosotan tersebut
didasarkan pada pemerintahan tidak dapat menciptakan keadilan dan
menyelenggarakan kepentingan umum karena tindakan sewenang-
wenang. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh John Emerick
Edward Dalberg Acton bahwa “Power tends to corrupt and absolute
power tends to corrupt absolutely”.
Bentuk negara pemerosotan yaitu:
a).Tirani (tyranie atau tyrany) yaitu bentuk pemerosotan dari monarki,
pemerintahan dipegang dan dipimpin oleh seorang tiran dan kekuasaan
itu dipusatkan ditangannya sendiri dan memerintah dengan tangan besi
demi kepentingannya sendiri.
b).Oligarki (oligarchie atau oligarchy) yaitu bentuk pemerosotan dari
aristokrasi, di mana pemerintahan dipegang dan dipimpin oleh
segolongan kecil (oligos = kecil, sedikit) yang memerintah demi
kepentingan golongannya.
Pamungkas Satya Putra
22
c).Mobokrasi (mobocratie atau mobocracy) yaitu bentuk pemerosotan
dari demokrasi, pemerintah dipegang dan dipimpin oleh rakyat yang
tidak tahu apa-apa, tidak terdidik atau pemerintahan dari gepeupel
(the rule of the mob) atau ochlocratie (berasal dari istilah oklos
artinya orang biadab tanpa pendidikan atau rakyat hina, dan cratein
atau crateia artinya memerintah).
Kemudian di dalam buku ketiga Plato yaitu Nomoi, yang terdiri atas
dua belas (12) buku, menegaskan pemikiran Plato bahwa
pengutamaan dan pengarahan pada dunia kenyataan atas
pandangannya mengenai negara dan hukum. Pemimpin yang ada
wajib diawasi dengan suatu sistem hukum agar anarkhi dan tirani
dapat dihindari.
Pamungkas Satya Putra
23
c.Aristoteles (384-322 S.M.)
• Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Thracia,
Yunani (dahulunya termasuk wilayah Kerajaan Makedonia
tengah).
• Aristoteles merupakan salah satu murid dari Plato.
• Berasa dari Kerajaan Macedonia yang datang ke Yunani pada
usia ketujuh belas (17) tahun untuk belajar pada Plato.
• Aristoteles tiba di Yunani ketika Yunani mengalami keruntuhan
dan kehilangan kemerdekaannya dan menjadi bagian dari
kerajaan Macedonia.
• Aristoteles pernah diberi tugas oleh Raja Phillipus untuk
mendidik Iskandar Dzulkarnain pada waktu 342 S.M.
• Aristoteles mendirikan sekolah Luceum di Yunani pada tahun
335 S.M.
• Aliran filsafat Aristoteles disebut dengan peripatetis.
Pamungkas Satya Putra
24
• Aristoteles melanjutkan pemikiran idealisme Plato menuju realisme.
Idealisme Realisme.
• Sistem ajar yang dikembangkan oleh Aristoteles dikenal dengan
ajaran-ajaran tentang kenyataan atau disebut ontologi “ontologie”.
• Ontologi merupakan suatu cara berfikir realistis dengan
mempergunakan metode penyelidikan induktif-empiris.
• Kemudian berdasarkan hal tersebut Aristoteles disebut sebagai
Bapak Ilmu Pengetahuan Empiris (Vader der Empirische
Wetenschap).
• Perbedaan pemikiran antara Plato dan Aristoteles terletak pada tata
cara melihat dunia, di mana Plato membagi menjadi dua dunia
(berdasarkan ideen leer dunia cita dan dunia alam). Sedangkan
Aristoteles hanya mengakui satu dunia yang memiliki proses yang
ditujukan kepada kenyataan yang sebenarnya dengan melalui panca
indera.
Pamungkas Satya Putra
25
• Penelitian Aristoteles tentang konstitusi-konstitusi polis-polis
dalam kebudayaan Yunani dilakukan berdasarkan kurang lebih
150-200 konstitusi.
• Tulisan Aristoteles tentang konstitusi tersebut terbagi menjadi
dua bagian yaitu:
1).Penyelidikan pertumbuhan polis sebelum tahun 403 S.M; serta
2).Susunan polis semasa Aristoteles.
• Berdasarkan penyelidikan tersebut Aristoteles sampai pada
kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hal-hal yang bersifat idiil
sebagai pengertian-pengertian abstrak tentang kesusilaan,
keadilan, hukum, serta lainnya.
• Dalam Buku I Aristoteles yang berjudul “Nicomachean Ethics”
atau “Ethica” menjelaskan: “Every art and every inguiry, and
similarly every action and pursuit, is thought to aim at some good; and
for this reason the good has rightly been declared to be that at which all
things aim”.
Pamungkas Satya Putra
27
• Penekanan etika dalam buku pertama Aristoteles merupakan
pendahuluan terhadap hal-hal yang bersifat kenyataan dengan
penegasan bahwa ajaran negara merupakan pembahasan yang
bersifat realistis.
• Buku pertama diletakan sebagai pendahuluan untuk memberikan
dasar pada buku Aristoteles lainnya berjudul “Politica” terdiri
atas delapan (8) buku yang membicarakan persoalan bentuk
negara, undang-undang, hubungan-hubungan sosial dan hal-hal
lainnya yang bersifat riil.
• Pemisahan pembahasan tersebut dimaksudkan bahwa “Ethica”
merupakan pengantar bagi pembahasan “Politica” sehingga
memisahkan pembahasan pengertian-pengertian yang bersifat
abstrak dan pengertian-pengertian yang bersifat riil.
Pamungkas Satya Putra
28
• Dalam buku “Politica” Aristoteles menjelaskan tujuan negara
yang sependapat dengan pemikiran Plato bahwa:
1).Tujuan negara untuk menyelenggarakan kepentingan warga
negaranya; dan
2).Tujuan negara dimaksud berusaha agar setiap warga negara hidup
baik dan bahagia (good life) didasarkan atas keadilan, dan keadilan
itu memerintah dan harus menjelma di dalam negara.
• Berdasarkan hal tersebut pula Aristoteles menjelaskan cara
terjadinya negara dengan peristilahan “zoon politicon” atau
manusia berbeda dengan hewan di mana manusia pada
kodratnya tidak dapat terlepas dari kelompok manusia itu
sendiri. Apabila ada manusia yang terlepas dari ikatan kelompok
maka manusia itu tidak bersifat manusia akan tetapi dewa atau
hewan.
Pamungkas Satya Putra
29
• P.J. Bouman dalam buku “Algemene Maatschappijleer” yang
diterjemahkan oleh Sugito-Sujitno “Ilmu Masyarakat Umum”
menegaskan bahwa “Manusia baru menjadi manusia setelah ia
hidup bersama dengan manusia lain”.
Man is a social being and political being-Hans Kelsen
Manusia itu selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup manusia
dan manusia itu selalu berorganisasi-Sudirman Kartohadiprodjo
Summa summarum manusia tidak dapat lepas dari kepribadiannya.
• Menurut Sjachran Basah manusia hidup bersama dengan manusia di
dalam suatu kelompok dan penggabungan-penggabungan di antara
beberapa kelompok tersebut mengakibatkan timbulnya negara. Negara
sebagai otoritas utama yang memberikan jaminan terhadap warga
negara agar terpelihara. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan paham
universalism atau collectivisme yang menjadi paham umum di Yunani
Purba bukan Individualisme.
Pamungkas Satya Putra
30
• Aristoteles meletakan dasar terhadap maksud dari tujuan negara
yang berhubungan dengan paham universalisme, yang lebih
diutamakan adalah negara. Maka pemerintah sebaik-baiknya
ditujukan kepada kepentingan umum, berlandaskan keadilan
yang merupakan dasar keseimbangan kepentingan di atas daun
neraca Thermis (Dewi Keadilan di dalam mitologi Yunani).
• Contoh penyimpangan paham Aristoteles:
1).Nazi Pemimpin Adolf Hitler dalam buku “Main Kamff”
dengan penerjemahan universalisme yang sangat berlainan.
Individu sebagai opgeslorpt sebagai masyarakat merupakan
penjumlahan dari individu dengan slogan Dein Volk ist alles, und
du bist nicht (...) Ein Volk, ein Fürther, Ein Ja. Kejatuhan Nazi
sebagai de Dritte Reich telah menyebabkan nilai-nilai
kemanusiaan dirobek-robek dan penyelewenang kekuasaan
hingga hukum digunakan sebagai alat kepentingan segelinting
orang yang tidak memberikan keadilan kepada warga.
Pamungkas Satya Putra
31
2).Facist Italia yang dipimpin oleh Bennito Mussolini yang
menggangap dirinya sebagai il Duce mengalami nasib sama
seperti Adolf Hitler dan konco-konconya.
• Tujuan negara menurut Sjachran Basah adalah kesempurnaan
warganya yang berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah
dan harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi
memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia
terima.
• Bentuk negara menurut Arsitoteles berdasarkan penyelidikan
150-200 buah konstitusi polis-polis di Yunani menjelaskan
terdapat tiga bentuk dasar, yaitu:
1).bentuk cita (ideal form);
2).bentuk pemerosotan (corruption or degenerate form), dan
3).bentuk gabungan (mixed form) antara bentuk cita dengan
bentuk pemerosotan.
Pamungkas Satya Putra
32
• Bentuk negara berdasarkan jumlah orang yang memerintah dalam
pandangan Aristoteles, yaitu:
1).One man rule atau pemerintahan satu orang disebut monarki;
2).A few men rule atau pemerintahan beberapa/ sedikit orang disebut
autokrasi; dan
3).The many men or the people rule atau pemerintahan orang banyak
dengan tujuan untuk kepentingan umum: politeia, polity atau republik.
• Bentuk negara berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam
pandangan Aristoteles, yaitu:
1).Tujuan didasarkan pada kepentingan satu orang secara diri sendiri
untuk kepentingan pribadi disebut tirani atau despotie;
2).Tujuan didasarkan pada kepentingan segolongan orang atau
beberapa orang disebut oligarki atau clique form atau Plutocrasi (Pluto
= kekayaan dan cratia atau cratein = memerintah). Pemerintahan yang
dipimpin oleh segolongan orang kaya dan kekayaanlah yang dihormati.
3).Tujuan didasarkan tidak untuk kepentingan rakyat seluruhnya akan
tetapi menggunakan nama rakyat atau demokrasi.
Pamungkas Satya Putra
33
• Kesimpulan yang dipahami oleh Aristoteles yaitu di dalam
kenyataan terhadap bentuk negara tidak terdapat bentuk negara
cita, seperti yang disampaikan oleh Plato (monarki, autokrasi,
politeia/ demokrasi) tidak pernah terlaksana karena selalu
menjadi bentuk negara campuran (mixed form).
• Bentuk Negara yang dipahami oleh Aristoteles pada akhirnya
dapat disimpulkan terdiri atas dua (2) bentuk, yaitu:
1).Bentuk negara campuran (mixed form);
2).Bentuk negara pemerosotan (corruption or degenerate form).
Pamungkas Satya Putra
34
d.Epicurus “Epikuros” (± 341-271 S.M.)
• Epicurus merupakan ahli pikir dan ahli hukum yang dilahirkan di
Samos.
• Mendapatkan pendidikan di Yunani ketika Yunani telah menjadi negara
jajahan Kerajaan Macedonia. Ketika Raja Alexander (The Great) wafat,
kerajaan dunia terpecah-pecah, sehingga timbul perserikatan kota-kota
seperti Atcoha dan Archacia. Hal tersebut berakhir ketika Yunani
menjadi bagian dari imperium Romawi.
• Keadaan seketika itu menimbulkan ketidakpekaan siapapun terhadap
soal-soal kenegaraan dan lebih bersifat skeptis dan apatis.
• Kemudian lahir pendapat yang menyimpang dari pendapat umum yang
terdapat di Yunani pada saat itu. Menurut Epicurus “Masyarakat itu
ada, karena adanya kepentingan manusia sehingga yang
berkepentingan bukanlah masyarakatnya sebagai suatu kesatuan tetapi
manusia-manusia itu yang merupakan bagian dari masyarakat itu”.
Pamungkas Satya Putra
35
• Pandangan pada saat itu lebih bersifat individualistis.
• Kemudian Epicurus menjelaskan bahwa terjadinya negara
disebabkan terdorong oleh adanya kepentingan sebagai unsur-
unsur perseorangan. Tujuan negara hanyalah menjaga tata tertib
dan keamanan dalam masyarakat dengan tidak memperdulikan
macam apa dan bagaimana negara itu.
• Sedangkan tujuan masyarakat di mana kepentingan perorangan
yang berarti keenakan diri pribadi bukan dalam arti matrealistis
atau kebendaan. Akan tetapi keenakan jiwa atau rohani yang
bersifat abadi. Undang-undang dipergunakan sebagai instrumen
agar menyelesaikan perselisihan antara para warga.
• Pemikiran Epicurus lebih kepada penggambaran negara dan
hukum pada suatu saat tertentu dan pemikiran putus asa dan
kondisi diambang keruntuhan yang tidak memikirkan siapa dan
cara bagaimana negara itu diselenggarakan.
Pamungkas Satya Putra
37
e.Zeno (± 300-371 S.M.)
• Zeno lahir di Mauretania sekitar tahun 300 Sebelum Masehi.
• Zeno hidup di dalam keadaan yang serba lesu dan morat-marit.
• Zeno merupakan pemimpin aliran filsafat Stoazijnen (stoa = jalan
pasar yang bergambar) atau “beschilderde marktgaanderij”.
• Sistem ajar yang dipergunakan dengan mengambil tempat di
jalan yang bergambar dan banyak tonggak temboknya.
• Aliran tersebut juga merupakan dasar dari paham Yunani yang
disebut dengan “natural law/ natuurrecht” atau hukum alam
(kodrat, asasi).
• Ajaran hukum alam dibedakan dua (2) aliran, yaitu:
1).Kodrat manusia (natuur van de mens), dan
2).Kodrat benda (natuur van de zaak).
Pamungkas Satya Putra
38
• Hukum alam didasarkan pada pandangan terhadap Tuhan yang
merupakan kodrat itu sendiri (God is de natuur zelf). Karena
manusia merupakan sebagian kodrat, maka manusia merupakan
sebagian dari Tuhan, sehingga budi manusia merupakan sebagian
dari budi Tuhan. Tuhan bersifat langgeng (eewig en alemyattend),
demikian pun manusia, di mana hukum sebagai ciptaan budi
manusia pun merupakan hal yang abadi dan langgeng serta
meliputi segala-galanya.
• Hukum alam itu bersifat langgeng serta meliputi segala-galanya,
karena berlaku bagi setiap orang di dalam keadaan tempat dan
waktu yang mana dan bagaimanapun. Dengan demikian manusia
itu dilukiskan secara statis sehingga hukum bagi manusia itu
tidak mengalami perubahan karena sifatnya abadi dan langgeng.
Pamungkas Satya Putra
40
• Paham kenegaraan sebagai “kosmos politis” yang tidak mengenal
perasaan bangsa, karena manusia berfikir sehat dan tak perlu
orang-orang mencintai negara, akan tetapi cukup mencintai dan
menaati undang-undang sebagai syarat “cinta” kepada negara.
• Kodrat benda merupakan kodrat yang timbul di dalam
kebudayaan Yunani yang memiliki pengertian sentral kosmos
(tata susunan satu kesatuan yang teratur rapi) sebagai lawan dari
chaos (paksaan yang tidak ada ordening dan tidak mengenal tata
sehingga di dalam masyarakat terdapat kekacauan).
• Paham dan cita-cita Zeno diterima oleh Imperium Romawi, dan
paham Zeno memiliki perbedaan dengan Socrates, Plato, dan
Aristoteles di dalam penyelidikan yang tidak terbatas pada polis,
melainkan sifat negara dunia sehingga terdapat universalisme
yang meliputi seluruh manusia, dan mengenai batin yang
merupakan budi manusia.
Pamungkas Satya Putra
41
f.Polibios “Polybius” (± 204-122 S.M.)
• Polybius merupakan ahli negara dan sejarah Yunani dari
Megalopolis. Polybius mendapat pendidikan di lapangan sejarah
dan kenegaraan Yunani dan bekerja sebagai ahli politik di
Yunani.
• Jatuhnya Yunani dan menjadi negara jajahan imperium Romawi
menyebabkan Polybius menjadi tawanan orang Romawi di
Roma. Polybius mendapatkan kesempatan untuk mempelajari
serta meneliti susunan sistem pemerintahan dan jalannya
perkembangan negara Romawi.
• Penyelidikannya tersebut menghasilkan sebuah buku yang terdiri
atas empat puluh (40) jilid yang merupakan hasil karya historis
terbesar dan sangat mengherankan para ahli di zamannya.
Pamungkas Satya Putra
42
• Polybius melanjutkan paham Aristoteles tentang negara dalam buku
tersebut dijelaskan proses perkembangan, pertumbuhan, dan
kemerosotan bentuk-bentuk negara secara psikologis bertalian
dengan sifat–sifat manusia menurut ajaran aristoteles.
• Ajaran tersebut menjelaskan bahwa tiada bentuk negara yang abadi,
hal itu disebabkan sudah tergantung benih-benih pengerusakan,
seperti pemberontakan, revolusi dan kudeta, serta lainnya.
• Polybius menjelaskan bahwa benih-benih tersebut timbul karena
sifat-sifat manusia, yaitu:
1).Keinginan akan persamaan, di mana terdapat hasrat bagi sebagian
manusia yang merasa dirinya sama dengan orang-orang yang lebih
beruntung/ kaya, dan
2).Keinginan akan perbedaan, di mana terdapat hasrat perbedaan
sebagian manusia yang merasa dirinya berbeda dengan orang-orang
lain/ lebih tinggi hingga merasa perlu diperlakukan berbeda.
Pamungkas Satya Putra
44
• Polybius menjelaskan tentang teori proses, perkembangan,
pertumbuhan dan kemesorotan atas bentuk-bentuk negara dengan
memperhatikan faktor-faktor psikologis yang dinamakan dengan
teori siklus (cyclish ferlop).
• Teori tersebut menjelaskan tentang perjalanan perputaran bentuk
negara sebagai suatu lingkaran yang tertutup sebagaimana
pendapat Aristoteles bahwa terdapat hubungan sebab akibat
(causaliteitleer).
• Bentuk-bentuk negara satu sama lain memiliki hubungan sebab
akibat. Bentuk negara yang satu merupakan sebab terhadap
bentuk negara yang lain, di mana hal tersebut merupakan akibat.
• Hal tersebut tergambar secara sederhana, yaitu:
Monarki (bentuk tertua) Oligarki Demokrasi
Pamungkas Satya Putra
45
• Polybios menjelaskan bahwa bentuk negara tertua yaitu monarki,
pemerintahan dijalankan oleh seorang pimpinan negara, di mana
pimpinan negara memiliki bakat kepandaian dan keberanian
sehingga:
1).Primus iner pares sebagai yang pertama di antara sesama
dengan onder de gelijken “memerintah dengan baik untuk tujuan
demi kepentingan umum berlandaskan keadilan”. Akan tetapi
para penggantinya kemudian bertindak sewenang-wenang,
memerintah demi kepentingan diri pribadi dan bertindak
sewenang-wenang karena itu timbullah tirani.
2).Bentuk negara tirani kemudian menyebabkan warga
memberontak karena tidak tahan terhadap penderitaan dan
penindasan yang ditimbulkan. Hasil dari perlawanan tersebut
yaitu pemilihan pemimpin oleh warga kepada golongan
bangsawan yang cerdik pandai untuk diberi kepercayaan untuk
memerintah yang disebut dengan bentuk negara aristokrasi.
Pamungkas Satya Putra
46
3).Bentuk negara aristokrasi yang mengalami proses kemunduran
dan kemerosotan dikarenakan pimpinan negara bertindak demi
kepentingan mereka yang memerintah, bertindak main hakim
sendiri secara semena-mena. Hal tersebut yang mengakibatkan
bentuk negara oligarki.
4).Bentuk negara oligarki mengalami nasib yang sama seperti
tirani, karena tindakan sewenang-wenang dan memperkosa
hukum, menimbulkan perlawanan dari warganya terhadap
beberapa pimpinan negara. Perjuangan warga di dalam
mengambil alih kekuasaan itulah menimbulkan kekuasaan
pimpinan negara dipegang olah dan untuk kepentingan rakyat.
Pemerintahan dipegang oleh dan untuk kepentingan rakyat pada
umumnya disebut dengan bentuk negara demokrasi.
Perbedaan pandangan Polybius terhadap Plato dan Aristoteles, di mana
menegaskan bahwa bentuk negara demokrasi merupakan proses kemajuan,
akan tetapi Polybius menggangap sebagai proses kemunduran.
Pamungkas Satya Putra
47
5).Bentuk negara demokrasi dalam prosesnya mengalami
kemunduran, yang disebabkan para warganya atau rakyat tidak
tahu sedikit pun tentang pemerintahan dan tanpa pendidikan
untuk turut campur dalam pemerintahan, maka timbulah
pemerintahan secara liar dari rakyat atau disebut sebagai bentuk
negara okhlokrasi.
6).Bentuk negara okhlokrasi yang menimbulkan kebejatan dan
kebobrokan dari demokrasi merupakan titik puncak yaitu para
warga sadar dan mengginginkan adanya pemerintahan yang baik
dan adil. Kemudian pimpinan negara diambil oleh seorang warga
yang berani maju di mana timbul kembali akhirnya bentuk negara
monarki.
Demikian bentuk negara yang mengalami proses perkembangan,
perubahan, dan musnahnya antara bentuk negara yang satu
dengan bentuk negara yang lain. Demikian seterusnya hingga
pada akhirnya kembali lagi kepada pangkal permulaan.
Pamungkas Satya Putra
48
Teori Perjalanan Siklus: Overzight dan Inzicht
Pamungkas Satya Putra
49
Okhlokrasi Monarki
Tirani
AristokrasiOligarki
Demokrasi
2.Masa Romawi
• Sejak Yunani menjadi daerah bagian dari Imperium Romawi pada
tahun 146 S.M. Tidak banyak peningggalan orang-orang Romawi
tentang tulisan-tulisan kenegaraan. Hal tersebut dikarenakan
luasnya daerah kenegaraannya dan lebih mengutamakan
pembangunan organisasi-organisasi dan peraturan-peraturan yang
bersifat praktis untuk menjangkau dan mengatur persoalan-
persoalan kenegaraannya.
• Sifat bangsa Yunani selaku ahli fikir berbeda dengan sifat bangsa
Romawi selaku ahli praktik yang menjalakan dan mempraktikan
segala sesuatu yang timbul dan hidup dalam alam pikirannya.
• Berdasarkan hal tersebut pengaruh kebudayaan Romawi di dalam
lapangan ilmu pengetahuan lebih bersifat ilmu pengetahuan
hukum dogmatis atau dogmatische rechtswetenschap atau disebut
sebagai systimatische rechtswetenschap (wetenschaap van het
positievrecht/ hantering van het positiev recht).
Pamungkas Satya Putra
50
• Ilmu pengetahuan hukum dogmatis merupakan ilmu pengetahuan
yang dijalankan oleh ahli hukum sebagai “pemain” yang turut
mengambil peranan. Pada kenyataannya orang Romawi meniru
orang Yunani terutama mengenai polis (polis-gedachte) yang
menganggap bahwa kota Roma sebagai polis sedangkan daerah
lain di luar Roma sebagai lampiran-lampiran (aanghangsels).
• Lebih dari pada itu orang-orang Romawi membuntut dan meniru
bangunan kedaulatan rakyat orang-orang Yunani, berhubungan
dengan polis terdapat demokrasi langsung atau
volkssouvereiniteit.
• Berdasarkan hal-hal tersebut perkembangan sejarah politik
Romawi meliputi 4 masa yaitu: Masa Kerajaan, Masa Republik,
Masa Prinsipat, Masa Dominat.
Pamungkas Satya Putra
51
1. Masa Kerajaan
• Masa kerajaan atau koningschap merupakan bentuk negara di mana
disebut sebagai bentuk negara monarki yang pimpinan negara yaitu
seorang raja. Masa tersebut tidak menujukan pertalian dengan isi
kedaulatan rakyat atau bersifat legende.
2. Masa Republik
• Republik (Republiek = Res “kepentingan” dan Publica “umum”).
• Republik merupakan suatu pemerintahan yang menjalankan
kepentingan umum. Pimpinan negara dipegang oleh konsul-konsul
yang menyelenggarakan dan menjalankan pemerintahan demi
kepentingan umum.
Contoh: Pada kondisi biasa pemerintahan dipegang oleh dua (2)
konsul. Akan tetapi apabila terdapat keadaan bahaya atau darurat
seperti perang, bencana alam, paceklik, maka dipilih seseorang untuk
memegang kekuasaan selama keadaan bahaya untuk mengatasi yang
pada akhirnya dapat melahirkan diktator. Misalnya Cincinnatus, Solon,
Pompey, dan Caesar.
Pamungkas Satya Putra
52
3.Masa Prinsipat
• Masa Caesar dinilai sebagai awal dari Masa Principat. Kendati
Princep’s atau raja-raja Romawi belum memiliki kewibawaan
(gezag), akan tetapi pada hakikatnya merupakan orang yang
memerintah secara mutlak.
• Hal tersebut tidak dapat lepas dari caesarismus atau perwakilan
yang menghisap dari pihak Caesar terhadap kedaulatan rakyat
(Absorptieve representation atau abosorberede
vertegenwoorfdiging). Kondisi itu yang menyebabkan tindakan
raja yang menyeleweng dari kedaulatan rakyat dapat dibenarkan
dan dihalalkan berdasarkan landasan hukumnya.
• Terdapat sekitar lima (5) ahli hukum (doctoris iuris) yang
terkenal seperti Gaius, Modestinus, Paulus, Papinianus, dan
Ulpinianus.
Pamungkas Satya Putra
53
• Konsep dari kedaulatan rakyat dipergunakan untuk mengkonstruksi
Caesarismus pada masa prinsipat dan dominat, yang menyebakan
kedaulatan rakyat disalahgunakan. Berdasarkan pandangan Ulpianus
bahwa “Kedaulatan rakyat itu diberikan kepada Prinsep atau Raja
melalui perjanjian yang termuat di dalam Undang-undang yang disusun
dan termaktum dalam Lex Regia”.
• Kekuasaan diberikan oleh rakyat kepada Prinsep maka rakyat dalam
kenyataannya tidak dapat meminta pertanggungjawaban atau
perbuatan-perbuatan Prinsep.
• Semboyan Caesarismus yaitu Solus publica suprema lex (kepentingan
umum mengatasi Undang-undang), dan Princep legibus solutus est
(rajalah yang menentukan kepentingan umum itu).
• Lex Regia yang baik dan tinggi nilainya disalahgunakan untuk
kepentingan dan keuntungan diri pribadi pimpinan negara berdasarkan
landasan hukum.
Pamungkas Satya Putra
54
• Kedaulatan rakyat dipergunakan sebagai kedok belaka oleh
Pricep untuk mendapatkan feitelijk gezag atau kewibawaan nyata
yang tidak terbatas dengan cara konstruksi: “rakyat berkuasa,
akan tetapi kekuasaan itu dipindahkan kepada Raja lewat
perjanjian yang menelan kekuasaan rakyat, sehingga rakyat tidak
dapat menggugatnya, sebab pemindahan kekuasaan itu tidaklah
merupakan penyerahan bersyarat (voorwardelijke overdracht),
melainkan merupakan penyerahan tanpa syarat dan terhisap
(onvoorwardelijke geabsorbeerd overdracht).
Pamungkas Satya Putra
55
• Peraturan-peraturan hukum Romawi itu pada abad ke-6 atas perintah Kaisar
Justinianus (572-562) dikodifikasikan dan diberi nama “Corpus Iuris Civilis”,
yang terbagi atas empat (4) bagian yaitu:
1).Institutiones: merupakan buku pelajaran atas lembaga-lembaga hukum
Romawi dan berlaku sebagai himpunan Undang-undang, yang diambil dari
karangan-karangan Gaius yang ditulis pada tahun 161.
2).Pandectae atau Digesta: merupakan himpunan karangan-karangan yang
memuat anggapan-anggapan para ahli hukum Romawi yang memiliki
pengaruh sangat besar “lex citandi”.
3).Codex: merupakan kumpulan Undang-undang yang dibuat dan ditetapkan
oleh raja-raja Romawi yang tersusun tidak secara sistematis akan tetapi
kronologis.
4).Novalle: merupakan himpunan tambahan dan penjelasan keterangan bagi
“codex”. Perundang-undangan tambahan tersebut merupakan sarana untuk
melakukan interpretasi terhadap hal yang kurang jelas.
• Sendi keseimbangan “abstractenorm” menurut Ulpianus: a. Honeste vivere
atau hiduplah jujur, b. Alterum non laendre atau janganlah berbuat yang
bersifat merugikan sesama manusia lainnya, c. Suum cuiqum tribuere atau
bersikap adil.
Pamungkas Satya Putra
56
4.Masa Dominat
• Masa Dominat atau masa para kaisar telah terang-terangan tanpa
malu menjadi raja mutlak yang bertindak sewenang-wenang dan
melakukan tindakan tidak berperikemanusiaan. Contoh: manusia
di bakar hidup-hidup, manusia dijadikan gladiator untuk
bertarung dengan binatang buas semisalnya singa.
Pamungkas Satya Putra
57
• Sosial etik dari rakyat harus tunduk kepada negara di samping
berdasarkan hukum, rakyat benar-benar harus dijamin hak-hak dalam
masa sebelum prinsipat dan dominat. Negara sebelum masa-masa
tersebut di konstruksi sebagai badan hukum “rechtpersoon”, dengan
ciri:
a).hidup sendiri;
b).terdapat kepentingan sendiri;
c).kepentingan negara sebagai badan hukum dapat bertentangan dengan
kepentingan warganya;
d).pimpinan negara merupakan penjelmaan dari kemauan negara, di
samping terdapat hak-hak rakyat yang dijamin oleh hukum (undang-
undang dua belas meja “twaalf tafelen wet”).
Hal tersebut menimbulkan hukum publik (ius publicium) dan hukum
perdata (ius privatum). Untuk mengatur ketatanegaraan Roma maka
diberlakukan ius gentium atau hukum antarbangsa dan hukum perdata
internasional.
Pamungkas Satya Putra
58
• Tugas pengadilan Roma dijalankan oleh Praetor sedangkan daerah
taklukan yang merupakan bagian Roma diangkat sebagai wakil
Praetor. Tugas dari Judex yaitu mengenai masalah “ten aanzien de
feiten” fakta-fakta terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum.
Sedangkan tugas Praetor yaitu “aku menentukan apa itu hukum”, “aku
menunjukkan hakimnya”, “aku memberinya kekuasaan”. Judex
diberikan kekuasaan oleh Praetor untuk bertindak.
• Undang-undang dua belas (12) meja kemudian tidak dapat
mengakomodir persoalan-persoalan yang timbul antara orang-orang
Romawi dengan bangsa lain, maka untuk mengisi kekosongan hukum
tersebut diadakan dua (2) macam Praetor yaitu:
a).Praetor Urbanus yaitu melaksanakan ius civilis yang termuat di dalam Undang-
undang dua belas (12) meja terhadap rakyat Romawi. Praetor Urbanus dapat
mengadakan: 1. Adivire (menyesuaikan), 2. Supplere (menambah), dan 3.Corrigere
(mengubah).
b). Praetor Peregrinus yaitu melakukan pelaksanaan ius gentium di dalam persoalan
antara rakyat Romawi dengan bangsa-bangsa lainnya, atau orang asing dengan
orang asing lainnya. Putusannya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa
keadilan (billijkheidsrechtspraak).
Pamungkas Satya Putra
59
5.Cicero “Marcus Tullius Cicero” (± 106-43 S.M.)
• Cicero merupakan pemikir dan pengacara dari negara dan hukum
bangsa Romawi. Pengaruh Plato dan Zeno melekat di dalam buku-
bukunya misalnya:
a).De Oratore atau kumpulan orasi Cicero (In Verrem, In Catilinam I-
IV, Philippicae);
b).De Republica atau tentang negara;
c).De Legibus atau tentang Undang-undang yang melukiskan pikiran-
pikiran ketatanegaraan pada masa imperium Romawi.
d).De Finibus, De Natura Deorum, De Officiis.
• Cicero menolak paham Epicurus yang bersifat individualistis yang
bertitik berat pada kepentingan perseorangan. Cicero yang dipengaruhi
oleh paham Zeno mendasarkan paham kepada ratio murni, di mana
hukum positif harus didasarkan pada hukum alam. Apabila hukum
positif bertentangan dengan hukum alam, maka kekuatan mengikatnya
akan lenyap.
Pamungkas Satya Putra
60
• Peraturan-peraturan Roma disebut logis dan membawa Pax
Romana atau perdamaian dunia. Kemudian di dalam bidang
susunan ketatanegaraan disesuaikan dengan ratio-ratio murni
agar tidak meminta pengorbanan terlalu banyak dari rakyat.
• Sistem ketataneagraan tersebut hanyalah dapat dipertahankan
apabila terbentuk corps pegawai dan tentara yang setia dan suka
mengabdi pada negara.
• Hukum dipandang oleh Cicero sebagai satu-satunya ikatan dalam
negara, sebab pikiran yang murni itu merupakan hukum yang
benar.
• Setelah Cicero dibuang dan meninggal karena di bunuh akibat
perkembangan politik sebagai pengikut partai Senat.
• Kemudian ketika Caesar Nero memerintah terdapat banyak
penyelewengan dari penguasa-penguasa.
Pamungkas Satya Putra
62
• Para ahli seperti Seneca (meninggal 65 Masehi), Marcus Aurelius
(121-180) merupakan orang-orang yang putus asa dan hanya
menonton kebatilan dan kezoliman, serta hanya merenung dan
mengasingkan diri demi mencari kesucian pribadi.
• Berdasarkan paham yang diajarkan pada saat itu bahwa orang-
orang melepaskan neagra dan menganjurkan pandangan pikiran
ke arah Ketuhanan yang indah dan serba gaib.
• Imperium Romawi jatuh tatkala diserbu oleh bangsa Barbar dari
Jerman kuno abad ke 4-5. Sedangkan bagian barat diserbu bangsa
Jerman tahun 476, dan bagian timur diserbu oleh bangsa Turki
tahun 1453.
Pamungkas Satya Putra
63
3.Masa Abad Pertengahan
• Beerling menegaskan bahwa terdapat sifat khas yang membentuk
adab pertengahan yaitu manusia abad pertengahan tak bebas
bergantung pada berbagai hal (kolektivitas).
• Masa abad pertengahan disebut juga sebagai masa biadab atau
the dark ages (sebagai antithese dari masa renaissance).
• Problematika terhadap pengaruh agama Kristen dan penguasa-
penguasa Romawi tidak dapat lagi dihindari. Cara berfikir
manusia pada abad pertengahan yaitu:
Teologis – Dogmatis
Teokratis – Naturalis
Pamungkas Satya Putra
64
Masa Abad Pertengahan
• Kaum Legist: Wakil Tuhan di dunia yang mempunyai
kekuasaan tertinggi adalah Raja Kodifikasi oleh Raja
(Corpus Juris);
• Kaum Canonist: Wakil Tuhan di dunia yang mempunyai
kekuasaan tertinggi adalah Paus Kodifikasi oleh Paus
(Corpus Juris Canonici).
Masa Abad Pertengahan dibagi 2:
1. Sebelum Perang Salib, abad ke-V sampai dengan XII: Ajaran
negara dan hukum sifatnya sangat teokratis. Segala sesuatu
didasarkan kehendak Tuhan.
2. Sesudah Perang Salib abad ke-XII sampai dengan XV: Ajaran
negara dan hukum dipengaruhi sarjana Yunani. Berpikir kritis,
unsur ratio masuk.
a.Agustinus “Aurelius Agustinus atau Agustinus Hippo” (354-430
M)
• Augustinus menyusun pemikiran abad pertengahan berdasarkan
pikiran-pikiran pada masa Yunani dan pikiran dari ajaran agama
Kristen. Buku yang ditulis oleh Augustinus yaitu:
1).Civitas Dei atau negara Tuhan. Negara tersebut merupakan
kerajaan Tuhan yang langgeng dan abadi. Semangat keduniawian
yang terdapat dalam gereja Kristus sebagai bentuk perwakilan
dari Civitas Dei dalam dunia fana.
2).Civitas Terrena (Diabolis) atau negara setan. Negara tersebut
merupakan hasil kerja setan atau keduniawian di dalam dunia
kotor dan fana. Ampunan Tuhan datang dalam paham Civitas
Terrena merupakan kondisi yang menyatakan bahwa negara baik.
Civitas Terrena (terdapat pencampuran antara agama, ilmu pengetahuan
kesenian, dan lainnya) mengabdikan diri kepada Civitas Dei. Hal yang
dicontohkan yaitu Imperium Romawi sebagai Civitas Terrena yang tumbuh
berkembang dan musnah karena keserakahan, kejahatan, dan hawa nafsu.
Pamungkas Satya Putra
67
• Pemimpin negara diharuskan memerintah dengan semangat Civitas Dei
yang mempraktekan dan menganjurkan ajaran agama Kristen
dimasukkan dalam negara seperti Konstantinopel yang dipimpin oleh
Konstantin Theodisius.
• Peran agama pada saat itu sangat sentral, di mana ilmu pengetahuan
dan lainnya harus tunduk dan taat pada agama. Tujuan negara saat itu
merupakan persiapan bagi negara Tuhan.
b.Thomas Aquinas (1225-1274)
• Teori Aquinas merupakan landasan filsafat Katolik Roma, yang
memberikan dasar terhadap hukum yang berlaku bagi golongan Katolik
tersebut. Hukum alam atau hukum alam thomistis (thomistish
natuurrecht) merupakan ajaran dasar dari Thomas Aquinas. Tidak ada
negara setan. Semua negara merupakan perwujudan kehendak Tuhan.
Negara lahir dari pergaulan antarmanusia yang ditentukan oleh hukum
dan tata alam. Sehingga terdapat negara “Civitas Dei” dan “Civitas
Terrana”. Sebaik-baiknya negara adalah yang tunduk pada hukum-
hukum gereja (Civitas Dei).
Pamungkas Satya Putra
68
• Pemikiran Aquinas dipengaruhi oleh paham Aristoteles dan paham
Stoacijnen terutama terhadap permasalahan kenegaraan. Pandangannya
yang tidak terlepas dari agama, dan sependapat dengan Aristoteles yang
menegaskan kodrat manusia merupakan makhluk sosial “zoon politicon”.
• Aquinas menjelaskan terdapat asas-asas hukum alam yang terbagi menjadi
dua (2) jenis, yaitu:
1).Principia Prima atau asas-asas umum. Asas-asas umum tersebut
dimiliki oleh manusia sejak kelahirannya dan mutlak untuk diterima.
Contoh: Manusia diperintahkan berkelakuan baik dan dilarang berbuat
kejahatan sebagaimana Sepuluh Perintah Tuhan “Tien Geboden”;
2).Principia Secundaria atau asas-asas yang diturunkan dari asas-asas
umum (derivatif). Asas-asas tersebut merupakan hasil dari rasio manusia
berdasarkan penafsiran principia prima. Kemudian hal tersebut
menyebabkan bahwa asas-asas tersebut tidak berlaku mutlak dan berubah
menurut tempat dan zaman. Asas tersebut tergantung atas hasil penafsiran
apakah baik atau buruk. Contoh: Penafsiran yang dimaksudkan untuk
mementingkan dirinya sendiri dan merugikan kepentingan orang lain.
Pamungkas Satya Putra
69
• Thomas Aquinas membagi hukum ke dalam empat (4) golongan,
yaitu:
1).Lex Aeterna (Hukum Abadi): Hukum yang berasal dari rasio
Tuhan yang mengatur segala hal yang ada sesuai dengan tujuan dan
sifatnya dan merupakan sumber dari segala hukum.
2).Lex Divina (Hukum Ketuhanan): Hukum yang berasal dari rasio
manusia sebagai bagian kecil dari rasio Tuhan yang diwahyukan
kepada manusia.
3).Lex Naturalis (Hukum Alam): Hukum tersebut merupakan bagian
dari lex divina yang dapat ditangkap oleh rasio manusia atau
merupakan penjelmaan dari lex aeterna di dalam rasio manusia.
4).Hukum Positif: Hukum yang berlaku dan sungguh-sungguh di
dalam masyarakat.
Pamungkas Satya Putra
70
• Aquinas menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial
berdasarkan tabiatnya membentuk negara dengan pemerintahan yang
merupakan jiwa bagi negara. Kemudian bentuk negara monarki
sebagaimana paham Aristoteles diyakini olehnya sebagai bentuk
terbaik yang dipimpin oleh satu orang.
• Tujuan negara memiliki hubungan dengan tujuan manusia yaitu
kemuliaan abadi dan negara memiliki tujuan luas yaitu memberikan
dan menyelenggarakan kebahagiaan untuk dapat mencapai kehidupan
susila dan kemuliaan abadi berdasarkan syarat-syarat agama.
• Perbedaan pandangan antara Augustinus dan Aquinas yaitu tentang
hubungan antara negara dan gereja.
-Augustinus: pada dasarnya negara dan gereja terpisah satu sama lain.
-Aquinas: negara itu didukung serta dilindungi oleh gereja demi
tercapainya kemuliaan yang abadi, sehingga terdapat hubungan antara
gereja dan negara.
Hal tersebut dapat diketengahi berdasarkan teori dua (2) belah pedang
(tweezwaarden theorie).
Pamungkas Satya Putra
71
• Teori tersebut menjelaskan tentang dua (2) penafsiran yang
dilakukan oleh Paus dan Kaisar.
• Penafsiran Paus: dua (2) pedang tersebut sebagai alat guna untuk
melindungi agama. Dalam hal ini satu pedang merupakan pedang
rohaniah yang dipakai oleh gereja, dan pedang satunya
merupakan pedang duniawi yang diberikan pada Kaisar. Maka
kedudukan Paus lebih tinggi derajatnya dari kedudukan Kaisar,
termasuk dalam kehidupan politik. Kemudian Kaisar
diperbolehkan menggunakan pedang duniawi demi kepentingan
dan kebutuhan gereja. Kerja sama antara negara dan gereja di
dukung dan dilindungi oleh gereja untuk mencapai kemuliaan
yang abadi.
• Penafsiran Kaisar: pedang duniawi diberikan secara langsung
kepada Kaisar tanpa melalui Paus, dan pedang rohani diberikan
secara langsung kepada Paus. Tata cara menerima sama, maka
Kaisar berpandangan memiliki derajat yang sama dengan Paus.
Pamungkas Satya Putra
72
c.Dante Alighieri (1265-1321)
• Alighieri merupakan seorang penyair Italia yang terkenal dan
mendapat kedudukan tinggi di Florence di masa kekacauan
perebutan kekuasaan.
• Ajarannya anti Paus. Dante menulis kekuasaan keduniawian dan
menolak setiap kekuasaan Paus dalam urusan keduniawian.
Kaum legist mendapatkan kemenangan. Pemerintahan yang baik
berarti pemusatan kekuasaan pada satu orang.
• Dalam buku yang berjudul “De Monarchia” tahun 1313 yang
merupakan karya tentang kenegaraan, Dante memimpikan
kerajaan dunia sebagai lawan dari kerajaan Paus. Kerajaaan dunia
tersebut dipergunakan untuk menyelenggarakan perdamaian
dunia.
• Tujuan negara dalam pandangan Dante yaitu untuk
menyelenggarakan perdamaian dunia dengan jalan mengadakan
undang-undang yang sama bagi semua umat.
Pamungkas Satya Putra
73
• Buku Dante terdiri atas tiga (bab), yaitu
1).Bab Pertama: tentang kerajaan dunia “imperium”. Dante menekankan
perlu adanya kerajaan dunia yang didirikan di muka bumi untuk
kepentingan dunia sendiri dan penyelenggara perdamaian umum.
Pemerintahan tersebut dipimpin oleh satu orang yang menurutnya serasi
dengan kesatuan Tuhan pencipta alam semesta. Kekuasaan merupakan
instansi tertinggi sebagai pemisah dalam perselisihan-perselisihan antara
raja. Kerajaan dunia merupakan kemerdekaan dan keadilan tertinggi
sebagai satu satunya kekuasaan yang tidak dapat dibagi-bagi, karena
apabila hal tersebut dibagi-bagi maka akan musnah.
2).Bab Dua: tentang legitimasi kekuasaan kaisar Jerman sah atau tidak?
Diawali dengan penggambaran bangsa Romawi yang menaklukan bangsa-
bangsa yang menjelma menjadi keadilan tertinggi yang mengganggap
bahwa raja-raja pada masa abad pertengahan merupakan pewaris sah dari
raja Romawi. Kemudian hukum dalam pandangan Dante sebagai
hubungan benda dan pribadi antara manusia dengan manusia, yang justru
karena inilah keutuhan masyarakat akan tetap terjamin.
Pamungkas Satya Putra
74
3).Bab tiga: tentang penjelasan kekuasaan kaisar berasal dari
Tuhan atau berasal dari seorang perantara? Sebagai penganut
“royalist” atau penganut raja, Dante menjelaskan tentang
kekuasaan raja. Kaisar memperoleh kekuasaan langsung dari
Tuhan untuk memerintah dan mengurus negara. Kaisar tidak
bergantung lagi pada seorang perantara yang menjelma dalam
diri Paus. Paus hanya berkuasa dalam kerohanian, kendati negara
bertugas menganjurkan soal-soal keagamaan.
4.Marsiglio di Padua (1270-1340)
• Marsiglio “marsilius” dilahirkan di kota Padua, sebagai kota
perdagangan di Italia. Pandangannya menegaskan negara sebagai
kekuasaan sudunia diganti oleh negara sebagai pusat kekuasaan
tetap yang berdiri lepas dengan hubungan kekuasaan yang lebih
tinggi seperti gereja. Rakyat dapat menghukum para penguasa
apabila melanggar undang-undang.
Pamungkas Satya Putra
75
• Tahun 1324 terbit buku Marsillius yang berjudul “Defenser Pacis”
yang terdiri atas tiga (3) buku, yaitu:
1).dictiones pertama tentang dasar-dasar negara. Asal mula negara
didasarkan kepada perkembangan alam sebagaimana pengaruh dari
Aristoteles. Kemudian negara merupakan badan iudicialis seu
consiliativa “hidup bebas” yang memiliki tujuan tertinggi yaitu
mempertahankan perdamaian, memajukan kemakmuran dan memberi
kesempatan kepada rakyatnya untuk memperkembangkan dirinya
secara bebas, serta tugas utama negara untuk mencapai pembuatan
undang-undang demi kesejahteraan rakyat.
2).dictiones kedua tentang dasar-dasar gereja dan hubungannya dengan
negara. Penyerangan secara hebat terhadap susunan gereja yang
dihubungkan dengan kekuasaan duniawi dengan kekuasaan rohani
sebagai ajaran dua belah pedang, ajaran tentang cahaya dan perihal
hadiah dari Constanti ditentang dan disingkirkan, sehingga dinyatakan
tidak berharga untuk dijadikan bukti.
Pamungkas Satya Putra
76
3).dictiones ketiga tentang kesimpulan-kesimpulan. Marsilius
memiliki keinginan di mana Paus seharusnya dipilih oleh rakyat,
sehingga kekuasaan tertinggi terletak pada badan
permusyawaratan gereja-gereja (concilie).
• Gereja hanya mengurus kepentingan kerohanian saja, sedangkan
Paus memiliki kedudukan yang tidak lebih tinggi dari uskup.
Kedudukan gereja seharusnya berada di bawah negara dan gereja
tidak berhak membuat undang-undang karena rakyat lebih
berhak.
• Terbentuknya negara tidak semata-mata karena kehendak Tuhan,
melainkan terjadi karena perjanjian dari orang-orang yang hidup
bersama untuk menyelenggarakan perdamaian. Dalam perjanjian
itu, rakyat menunjuk seseorang yang diserahi tugas untuk
memelihara perdamaian. Rakyat selain mengadakan perjanjian
utk membentuk negara juga berjanji menundukkan diri (Pactum
Subjectiones). Sifat perjanjian bertingkat.
Pamungkas Satya Putra
77
Pactum Subjectiones ada dua (2) macam:
1).Bersifat Concessio:
Penundukan bersifat terbatas, raja hanya menyelenggarakan
kekuasaan dari rakyat, sifatnya hanya eksekutif. Raja tidak boleh
membuat undang-undang, yang membuat undang-undang adalah
rakyat sendiri.
2).Bersifat Translatio:
Rakyat tunduk pada penguasa/ raja secara mutlak. Hak membuat
undang-undang ada pada raja, jadi kekuasaan raja tidak hanya bersifat
eksekutif, tetapi konstitutif.
Marsilius menganut pactum subjectiones concessio karena
kedaulatan ada pada rakyat. Jadi rakyatlah yang berhak
membuat undang-undang, raja hanya melaksanakan
kedaulatan rakyat.
Tokoh Teori Teokrasi lainnya
• Friedrich Julius Stahl:
Negara lahir karena takdir Ilahi, termasuk kekuasaan yangdimiliki negara juga karena kehendak dan kekuasaan Tuhan.
• Friedrich Hegel:
“The march of God in the world” perilaku Tuhan di dunia.
4.Masa Renaissance
• Masa tersebut selalu mendapat pertentangan dari orang zaman
pertengahan yang memberlakukan kebenaran mutlak dan agama
(kekuatan gereja dan wahyu).
• Masa Renaissance merupakan akibat dari masa Reformasi
(Prancis) hegemonie gereja Katolik Roma, yang dianggap
sebagai zaman individualistis yang memiliki paham terhadap
kemajuan dan pembebasan berbagai ikatan dan kewajiban serta
menuntut hak-haknya.
• Dalam pandangan J.J. von Schmid menegaskan masa
Renaissance memiliki sisi terang dan gelap, karena tata susila
dipengaruhi oleh kebebasan bertindak yang seluas-luasnya.
Pamungkas Satya Putra
80
a.Niccolo Machiavelli (1469-1527)
• Machiavelli merupakan ahli sejarah dan negarawan Italia yang
menulis buku, yaitu:
1).Pada tahun 1512-1517 “Discorsis opra la prima of Titus Livius
(Discourses on first Ten Books of Titus Livius)” yang terdiri atas
tiga (3) jilid.
2).Pada tahun 1513 “Il Principe (The Prince)”. Buku tersebut
menjelaskan keadaan masyarakat masa Romawi yang
perkembangannya mencakup empat (4) tingkat masa seperti
Kerajaan, Republik, Prinsipat, dan Dominat untuk dipergunakan
pada masa Renaissance.
• Pandangan hidup Machiavelli tidak menitikberatkan pada faktor
moral, akan tetapi kosmos sebagai proses alam. Hal tersebut
diyakini bahwa dunia pada saat itu merupakan dunia tanpa moral
dan saling beradu kekuatan, maka faktor kekuasaan’lah yang
terpenting.
Pamungkas Satya Putra
81
• Dalam buku “Il Principe” Machiavelli menegaskan “penguasa,
yaitu pemimpin negara harus’lah mempunyai sifat-sifat seperti
kancil dan singa. Penguasa harus menjadi kancil untuk mencari
lubang jaring dan menjadi singa untuk mengejutkan serigala”.
• Pandangan Machiavelli menegaskan moral dan kesusilaan tidak
diperlukan, yang pada akhirnya menimbulkan kritik keras oleh
ahli-ahli lainnya dan setelahnya.
• Tujuan paham Machiavelli yaitu untuk mencapai cita-cita atau
tujuan politik demi kebesaran dan kehormatan negara Italia
seperti masa keemasan Romawi. Kekuatan dan kekuasaan
merupakan hal yang diperlukan untuk mempersatukan daerah-
daerah tunggal. Hal tersebut disebabkan daerah-daerah masih
terpecah-pecah (seperti: Naples, Roma, Negara Gereja, Venesia,
Florence, Milan, Saluze, Monfernat, Mantua, Ferrara, Modena,
Lucca, serta Piombino) serta upaya penaklukan yang dilakukan
oleh Spanyol, Prancis, dan Jerman.
Pamungkas Satya Putra
82
• Raja atau pimpinan negara dalam pandangan Machiavelli dapat
berbuat apapun demi mewujudkan tujuan (het doel heilight de
middelen atau tujuan itu menghalalkan atau membenarkan semua
cara dan usaha) ajaran tersebut disebut sebagai ajaran
negara kekuasaan (machts-staatsgedachte): kepentingan negara-
negara “realpolitik” diutamakan dan menindak kepentingan
individu “raison d’etat”.
• Raja harus kuat dan tahu cara mengatasi segala kekacauan yangdihadapi negara. Raja dapat mempergunakan segala alat yangmenguntungkan baginya. Jika perlu, alat yang digunakan bolehmelanggar perikemanusiaan.
• Demi mencapai tujuan (keutuhan negara) segala cara dapatdigunakan “menghalalkan segala cara”-Marciavellismus.
Pamungkas Satya Putra
83
b.Jean Bodin (1530-1596)
• Bodin merupakan sarjana hukum dan pengacara dari Toulouse.
Tahun 1551 tiba di Paris, Prancis dan tinggal di dekat istana.
• Tahun 1576 Bodin menulis buku yang berjudul “Lex six Livres
de la Republique” dan “Heptaplomeres”.
• Pada masa Jean Bodin, kekuasaan raja Prancis Henry IV (1589-
1610) makin meluas dan kuat. Pemerintahan absolut yang
dilakukan oleh raja Henry IV dibenarkan dan diberikan landasan
hukum oleh Jean Bodin.
• Perbedaan paham antara Machiavelli dengan Bodin, terletak pada
pengakuan hukum yang mengandul moral dan moral itu tidak
dapat diabaikan.
• Pemerintahan absolut terletak pada kedaulatan yaitu kekuasaan
raja yang superior-“Lex six Livres de la Republique”.
Pamungkas Satya Putra
84
• Kemudian negara dalam buku Bodin “la republique” merupakan
keseluruhan keluarga-keluarga dengan segala miliknya yang
dipimpin oleh akal seorang penguasa yang berdaulat. Kedaulatan
“maiestatem” merupakan kekuasaan tertinggi untuk memerintah.
Kekuasaan tertinggi dimiliki oleh negara terhadap para warga
negara dan penduduk di wilayah negara.
• Kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak atau “puissance
absolute” yang berada di tangan raja dan tidak dibatasi dengan
undang-undang. Raja sebagai pembuat undang-undang tidak
mungkin membatasi pembuatnya.
• Kendati demikian tidaklah terdapat kedaulatan mutlak, akan
tetapi kedaulatan terbatas sebagaimana di dalam dan di luar
wilayah negara “hukum antarbangsa/ hukum internasional”.
• Kedaulatan komparatif superlatif. Berdaulat merupakan
sifat dan tanda negara. Jean Bodin “bapak ajaran kedaulatan”.
Pamungkas Satya Putra
85
• Bentuk negara terbaik dalam pandangan Jean Bodin yaitu
monarki yang secara turun temurun dan hanya laki-laki yang
dapat memerintah.
• Dalam karyanya yang berjudul “Heptoplomeres” digambarkan
terdapat tujuh organisasi gereja yang mendapat hak untuk berdiri
asalkan tidak melanggar undang-undang.
• Kemudian teori Jean Bodin pada abad ke XVII tentang
kedaulatan dipergunakan sebagai landasan hukum raja Louis XIV
sebagai pemimpin yang memerintah secara mutlak. Hal tersebut
melahirkan prase atau “phraseologie” L’etat c’est moi
(negara adalah saya).
Pamungkas Satya Putra
86
c.Aliran Monarchomachen
• Aliran tersebut disebut sebagai pembenci raja atau musuh-musuh
raja. Hal tersebut dimaksudkan terhadap perlawanan keburukan-
keburukan tertentu kepada pemerintahan yang bersifat absolut
atau terhadap raja secara langsung.
1).Persoalan yaitu hubungan antara agama dan negara, serta
gerakan pembaharuan agama dan absolutisme. Contoh: kaum
buruh Protestan di negara Jerman memberontak pada tahun 1524-
1525. Perang 80 tahun di negeri Belanda pada tahun 1568-1648.
kekacauan di negeri Prancis pada malam Bartholomeus pada
tanggal 24 Agustus 1572. Perang 30 tahun di negara Jerman pada
tahun 1618-1648.
a).Hotman pada tahun 1573 menerbitkan buku berjudul “Franco
Gallia” pada pokoknya menentang absolutisme dengan dasar
historis bukan teologis.
Pamungkas Satya Putra
87
b).Brutus pada tahun 1579 dalam buku yang berjudul “Vindiciae
contra Tyranos” menjelaskan alat-alat hukum melawan raja-raja
yang sewenang-wenang dengan mengemukakan empat (4)
pertanyaan:
Apakah bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan?
Bolehkah perlawanan ini bersifat umum?
Bolehkah melanggar agama, menindas dan membawa negara
kepada keruntuhannya?
Apakah raja-raja asing wajib menolong bangsa-bangsa asing?
c).George Buchanan dalam buku “De Jure regni apud Scotos” yang
menjelaskan tentang kekuasaan pada bangsa Skot. Tugas raja yaitu
menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Kekuasaan raja
dibatasi oleh undang-undang. Undang-undang dibentuk oleh raja
melalui badan perwakilan rakyat, dan dijalankan oleh para hakim
dengan diberi keleluasaan untuk menafsirkan kekurangan hukum.
Pamungkas Satya Putra
88
• Buchanan berpandangan keadaan tirani terjadi apabila raja
mendapat kekuasaan tanpa bantuan rakyat dan perlakuannya
secara tidak adil. Karena raja berada di luar undang-undang maka
diharuskan bertanggung jawab kepada rakyat atas pelanggaran
undang-undang tersebut.
d).Johan Althaus atau Johannes Althusius dalam buku yang
berjudul “Politica Methodice Digesta” merupakan karangan
tentang susunan ketatanegaraan yang sistematik dan diperkuat
dengan contoh-contoh biasa dan sejarah suci. Kekuasaan raja
berasal dari suatu perjanjian “oblichkeitsvertrag” yang
melahirkan peraturan-peraturan.
Persekutuan yang berkembang dan menjadi negara membutuhkan
peraturan berdasarkan perjanjian antara rakyat dengan raja.
Kekuasaan raja berasal dari kesukarelaan rakyat dan
menyerahkannya pada raja. Rakyat memberikan kuasa kepada
raja untuk memerintah.
Pamungkas Satya Putra
89
Kekuasaan berada di tangan rakyat, sehingga kedaulatan
merupakan kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan segala
sesuatu menuju kepentingan materiil maupun spiritual rakyat.
Negara merupakan persetujuan masyarakat “contractus
societatis” di mana raja merupakan pihak dalam perjanjian
tersebut, dan apabila raja melanggar perjanjian dikenakan sanksi
diberhentikan.
e).Juan de Marianan pada tahun 1599 di Spanyol menerbitkan
buku berjudul “De Rege ac Regis Institutione” tentang hal raja
dan kedudukannya. Pembunuhan terhadap para tiran
diperbolehkan asalkan secara diam-diam.
Pamungkas Satya Putra
90
2).Bellarmin (1542-1621) dalam buku “disputationes”
menegaskan menurut teori bentuk negara yang baik yaitu
monarki absolut, akan tetapi dalam prakteknya menimbulkan
keadaan sebaliknya disebabkan kemerosotan akhlak manusia.
Kemudian buku tersebut menegaskan bahwa Paus tidak memiliki
kekuasaan langsung dalam urusan keduniawian.
3).Francesco Suarez (1548-1617) merupakan sarjana asal
Spanyol yang menerbitkan buku berjudul “Tractatus de Legibus
as Des Regislatore” atau uraian tentang undang-undang dan
Tuhan Pembentuk Undang-undang. Tulisannya tersebut
menjelaskan hubungan antara raja, hukum Tuhan dan hukum
alam. Semua makhluk yang bersusila dengan segala hubungan
ditentukan dengan undang-undang. Peraturan yang dikeluarkan
oleh seorang raja yang tak beragama atau tuna susila tidak
mengikat rakyatnya. Hukum alam merupakan peraturan yang
lebih tinggi kekuasaannya dari kekuasaan manusia.
Pamungkas Satya Putra
91
4).John Milton dalam buku “Elkonoklostes” tentang bantahan-
bantahan atas pikiran dan pendapat raja Charles I dan menyetujui
pelaksanaan hukuman mati terhadap raja Charles I (Inggris).
Rakyat menjadi sumber dari kekuasaan pemerintah, sehingga
rakyat itu memang benar ada.
Kesimpulan:
1. Ajaran Monarchomachen memberi dasar baru kekuasaan raja,
berhubungan raja tidak lagi seperti Tuhan Yang Maha Adil;
2. Ajaran Monarchomachen memberi landasan bagi rakyat apabila
raja bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas-batas
kekuasaannya. Maka rakyat diberi dasar untuk mengadakan
perlawanan.
Pamungkas Satya Putra
92
5.Masa Hukum Kenegaraan Positif
• Masa tersebut merupakan perkembangan dari paham kedaulatan
negara (staats-souvereiniteit). Paham kedaulatan negara timbul
karena ilmu pengetahuan tentang hukum kenegaraan positif
(“staatsrechtsdogmatiek” atau “wetenschap van het positief”)
sebagai pengaruh dari aliran legisme sebagai ajaran yang
diterima secara rasio waktu bahwa peraturan perundang-
undangan menjadi hukum yang dibentuk oleh badan pembentuk
undang-undang atau badan legislatif yang menggunakan
rasionya, dan hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai
hukum karena tidak sesuai dengan sifat hukum alam yang
berlaku (universal) yang tergantung pada waktu dan tempat
tertentu.
Pamungkas Satya Putra
93
Masa Hukum Alam
1. Teori Hukum Alam abad ke-XVII
Mulai sadar akan kesewenang-wenangan Raja, bersifat
konstruktif, menerangkan. Cara berpikir induktif, dimulai
dari keadaan yang khusus menuju ke keadaan yang
umum.
2. Teori Hukum Alam abad ke-XVIII
Sudah memberikan penilaian, propagandis dan politis.
Cara berpikir deduktif, dari hal-hal umum menuju hal-hal
khusus.
Hugo GROTIUS (HUGO de GROOT) “De Jure Belli
ac Pacis”
• Negara terjadi karena diselenggarakannya suatu perjanjian.
• Mengapa orang mengadakan perjanjian? Karena orang adalah
makhluk sosial, selalu ada hasrat untuk hidup bersama,
bermasyarakat dan karena manusia memiliki rasio.
• Perjanjian masyarakat sifatnya bertingkat. Penyerahan
kekuasaan dari orang-orang yang menyelenggarakan
perjanjian kepada raja melalui masyarakat.
• Dasar ajaran Grotius adalah manusia dalam keadaan alamiah,
manusia in abstracto yang pada dasarnya bersifat sosial.
SAMUEL Von PUFENDORF (1632-1694)
• Manusia dalam keadaan alamiah telah dipersatukan olehnaluri sosial alamiahnya. Untuk menghindariketidakbahagiaan mereka menyelenggarakan “perjanjiansukarela”.
• Perjanjian bersifat bertingkat:1. Perjanjian untuk membentuk masyarakat;
2. Perjanjian penundukan dengan penguasa/ raja.
• Raja dipilih dan kekuasaannya tidak absolut karena dibatasioleh Tuhan, hukum alam dan adat kebiasaan.
• Tujuan masyarakat didirikan untuk kebahagiaan dankesejahteraan umum.
JOHN LOCKE
• Manusia dalam keadaan alamiah punya hak-
hak secara pribadi:
1. Hak akan hidup;
2. Hak akan kebebasan atau kemerdekaan;
3. Hak akan milik.
• Untuk menjamin hak-haknya kemudian
melakukan Perjanjian Bertingkat.
JOHN LOCKE
• Perjanjian antara wakil rakyat dengan raja bukanlah perjanjianpenyerahan kedaulatan, tetapi raja berjanji untuk melindungi hak-hak asasi rakyat.
• Pactum uniones dan pactum subjectiones sama kuatnya.• Pactum uniones: perjanjian utk membentuk suatu kesatuan antara
individu-individu.• Pactum subjectiones: perjanjian penyerahan kekuasaan dari
rakyat kepada raja.• Raja terikat oleh perjanjian tersebut. Kekuasaan raja terbatas pada
ruang lingkup perjanjian yang dibuat, sehingga apabila rajabertindak sewenang-wenang maka rakyat dapat memintapertanggungjawabannya.
• Negara yang lahir dari konstruksi ini disebut “MonarchieConstitutional”.
JOHN LOCKE
• Manusia merdeka, perlu otoritas penjamin hak-hak manusia
kelompok manusia lahirlah negara dan pemerintah
• Agar pemerintah baik, kekuasaan dibagi:
a. Kekuasaan Legislatif;
b. Kekuasaan Eksekutif;
c. Kekuasaan Federatif.
J.J. ROUSSEAU
• Tidak ada perjanjian penyerahan kedaulatan kepada raja.
• Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat sebagai kemauanumum (volonte generale).
• Raja atau pemerintah (volonte de corps) merupakan mandatarisrakyat. Ia harus melaksanakan amanat rakyat.
• Negara yang lahir dari konstruksi ini disebut “NegaraDemokrasi”.
J.J. ROUSSEAU
• Sifat kekuasaan penguasa hanya melaksanakan kehendak
umum, penguasa hanya merupakan wakil rakyat.
• Pendapat Rousseau seperti itu karena akibat dari keadaan di
Prancis pada waktu itu, raja mempunyai kekuasaan mutlak dan
melaksanakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Hal ini
tidak sesuai rasio. Jadi tidak sesuai hukum alam.
Jean Jacques Rousseau
• Contract social Manusia berdaulat atas dirinya
menyerahkan kedaulatan masing-masing masyarakat
Perjanjian masyarkat syaratnya hak untuk menyusun
kemauan umum (volente generale)
• Ada 4 kemauan:
1. Volonte generale: kepentingan umum;
2. Volonte de corps: kepentingan organisasi;
3. Volonte de taous: kepentingan khusus;
4. Volonte particular: kepentingan pribadi.
Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brèdeet de Montesquieu (18 Januari 1689 – 10Februari 1755), atau lebih dikenal denganMontesquieu, adalah pemikir politik Prancisyang hidup pada Era Pencerahan (Inggris:Enlightenment). Ia terkenal dengan teorinyamengenai pemisahan kekuasaan yang banyakdisadur pada diskusi-diskusi mengenaipemerintahan dan diterapkan pada banyakkonstitusi di seluruh dunia. Ia memegang perananpenting dalam mempopulerkan istilah"feodalisme" dan "Kekaisaran Bizantium" .
Membagi kekuasaan negara menjadi 3:1. Kekuasaan perundang-undangan, legislatif;
2. Kekuasaan melaksanakan pemerintahan, eksekutif;
3. Kekuasaan kehakiman, yudikatif.
Pembagian kekuasaan ini akan menghilangkan timbulnya
kesewenang-wenangan dari penguasa, sehingga kekuasaan
penguasa tidak absolut.
Pada dasarnya kaidah hukum dibuat dan ditentukan oleh
badan kenegaraan yang diserahkan tugas dan kekuasaan
legislatif. Kedaulatan negara itu “kekuasaan tertinggi” yang
terletak pada negara, kemauan dan kehendak negara
terwujud dalam hukum yaitu undang-undang.
TEORI KEKUATAN
• Kekuasaan negara lahir dari mereka yang memiliki
kekuatan, baik secara fisik, materi, maupun politik.
• Kekuatan fisik orang yang kuat dan berani.
• Kekuatan materi/ ekonomi orang yang memiliki harta
atau orang kaya.
• Kekuatan politik orang yang berpengaruh, baik
kepandaian maupun karena keturunan bangsawan.
THOMAS HOBBES “Leviathan”
• Dua macam status manusia: “status naturalis” yaitu status manusiasebelum ada negara, dan “status civilis” yaitu status manusiasetelah ada negara sebagai warga negara.
• Status naturalis manusia sebagai serigala terhadap manusiayang lain (homo homini lupus); perang semua melawan semua(bellum omnium contra omnes).
• Raja adalah orang yang kuat fisiknya, yang melebihi kekuatanwarga lainnya agar dapat mengatasi segala kekacauan yang timbuldalam masyarakat.
THOMAS HOBBES “Leviathan”
Mengapa terjadi bellum omnium contra omnes?
1. Competitio, Competition, Persaingan.
2. Defentio, defend, mempertahankan/ membela diri.
3. Gloria. Ingin dihormati, disegani, dipuji.
Tiga sifat yg dimiliki manusia:
1. Takut mati;
2. Ingin memiliki sesuatu;
3. Ingin mempunyai kesempatan untuk bekerja agar dapat
memiliki sesuatu.
PERBEDAAN JOHN LOCKE & THOMAS HOBBES
JOHN LOCKE
• Sifat kekuasaan penguasa tidak absolut.
• Manusia dalam keadaan alam bebas, sejak dilahirkan, manusia menurut kodratnya telah memiliki hak-hakasasi.
• Tujuan perjanjian untuk menjaminatau memelihara terlaksananya hak-hak asasi.
• Sifat perjanjian masyarakat adalahbertingkat, artinya orang–orang yang menyelenggarakan perjanjianmenyerahkan hak-hak alamiahnyakepada masyarakat. Masyarakatyang menyerahkan kepada raja.
THOMAS HOBBES
• Sifat kekuasaan penguasa absolut
• Manusia dalam keadaan alamiah, alambebas, in abstracto maksudnya sejakmanusia dilahirkan, manusia menurut kodratnya hidup tanpa hak.
• Tujuan perjanjian masyarakat adalahuntuk menyelenggarakan perdamaian.
• Sifat perjanjian masyarakat adalahLangsung, artinya orang-orang yang menyelenggarakan perjanjianmenyerahkan haknya kepada raja, tidak melalui masyarakat, raja di luarperjanjian.
NICCOLO MACHIAVELLI
“Il Principle”
• Raja harus kuat dan tahu cara mengatasi segala kekacauan yangdihadapi negara. Ia dapat mempergunakan segala alat yangmenguntungkan baginya. Jika perlu, alat yang digunakan bolehmelanggar perikemanusiaan.
• Demi mencapai tujuan (keutuhan negara) segala cara dapatdigunakan “menghalalkan cara”.
Tokoh-Tokoh Penganut Teori Kekuatan
• Leon Duguit:Mereka yang paling kuat (lesplus forts) yang dapat memaksakankehendaknya kepada pihak lain, baik karena faktor fisik,intelegensia, ekonomi, maupun agama.
• Franz Oppenheimer:Negara merupakan susunan masyarakat yang oleh golonganyang menang dipaksakan kepada golongan yang ditaklukkandengan maksud untuk mengatur kekuasaan golongan yang satuatas golongan yang lain dan melindungi terhadap ancamanpihak lain.
Teori Kekuatan Ekonomi
• Karl Marx:
Negara merupakan alat kekuasaan bagi segolongan manusiadalam masyarakat untuk menindas golongan lainnya gunamencapai tujuan.
• Dalam negara, masyarakat terbagi dalam dua kelas yang salingbertentangan, yaitu kaum yang ekonominya kuat dan kaumekonomi lemah.
• Pertentangan antara kedua kelas itu, tidak lain untuk merebutkekuasaan dalam negara, sebab negara adalah alat kekuasaan.
Hans Kelsen• Hans Kelsen yang meletakkan dasar dan melanjutan paham
gurunya yaitu George Jellinek tentang Zweiseiten theorie atau
teori yang memandang negara dari dua sudut yaitu sudut sosial
(soziales Faktum) dan sudut yuridis selaku bangunan-
bangunan atau lembaga-lembaga yuridis (rechtsliche
Institution).
• Hukum dilihat sebagai “das Sollen” keharusan atau “het
behore” (Sollenskategorie) dan bukannya “das Sein” (adanya
atau het zijn) yang termasuk dalam Seinskategorie.
• Hukum itu harus ditaati dan menentukan pedoman tingkah
laku manusia tentang apa yang seharusnya dijalankan dan
tidak dijalankan –normatif- sebagai perintah atau kehendak
negara “Wille des Staates”.
Pamungkas Satya Putra
115
• Negara dalam pandangan Kelsen merupakan persekutuan susunan
zwangsordnung yang dipertahankan oleh paksaan yang mengandung hak
memerintah dan terdapat kewajiban manusia untuk menaati perintah.
Negara identik dengan hukum, sebagai ketertiban negara merupakan
personifikasi dari ketertiban hukum.
• Hakekat negara yaitu “Der Staat ist Zurrechtnungpunkt” atau negara itu
merupakan titik pertanggungjawaban terhadap undang-undang atau tata
hukum. Negara merupakan badan yang memberikan sanksi dan yang
bertanggung jawab.
• Berlakunya hukum sebagai suatu penilaian normatif atau pembentukan
negara didasarkan kepada (Stufenbau des Rechts atau pertanggaan hukum
yang merupakan struktur piramida hirarki norma).
• Dasar berlaku suatu kaidah terletak dalam suatu kaidah yang lebih tinggi
“Grundnorm atau Ursprungsnorm” sebagai wadah perintah
“Sollenskategorie” sebagai kesatuan formal dari hukum positif. Teori
tersebut pertama kali dinyatakan oleh Adolf Merkl pada bukunya berjudul
“Die Lehrevon der Rechtskraft, ent wickelt aus dem Rechtsbegriff”.
Pamungkas Satya Putra
116
• Kelsen menganggap bahwa negara merupakan kesatuan tata
hukum (normordening atau behorenordening). Tata hukum
tersebut memberikan pedoman terhadap tingkah laku apa yang
seharusnya dijalankan dan tidak dijalankan.
Staatslehhre = Rechtslehre objeknya hukum sebagai norma
(kaidah).
Pamungkas Satya Putra
117
TEORI HAKEKAT NEGARA
• Plato: negara merupakan keluarga yang besar. Luas negara
harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya,
mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan dalam
negara itu.
ARISTOTELES
• Hakekat negara merupakan organisme, yaitu suatu keutuhan
yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri. Negara selalu
mengalami timbul, berkembang, pasang surut dan kadang-
kadang mati.
• Negara menguasai seluruh segi-segi kehidupan, segala hal
diatur oleh negara. Kekuasaan negara absolut. Nasib warga
negara tergantung dari nasib negaranya.
EPICURUS
• Negara merupakan hasil perbuatan manusia yang
diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan
anggotanya. Negara merupakan alat bagi manusia untuk
menyelenggarakan kepentingan manusia.
• Frans Oppenheimer: Negara merupakan suatu alat dari
golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib
masyarakat.
• H.J Laski: Negara merupakan alat pemaksa untuk
melaksanakan dan melangsungkan suatu jenis sistem produksi
yang stabil dan pelaksana sistem produksi ini semata-mata
akan menguntungkan golongan yang kuat, yang berkuasa.
• Hans Kelsen: Negara sebenarnya merupakan suatu tertib
hukum yang memaksa.
• Kranenburg: Negara merupakan organisasi kekuasaan yang
diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.
• Logemann: Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang
meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian
disebut bangsa.
• Karl Marx: Negara sebagai alat dari mereka yang kuat untuk
menindas gololongan yang lemah ekonominya. Golongan
yang kuat adalah mereka yang memiliki alat produksi.
• Perkuliahan :Kelima dan Keenam
• Tema :Teori tentang tujuan negara berdasarkan pe-
ndapat ahli
Pamungkas Satya Putra
122
TEORI-TEORI TUJUAN NEGARA
• Tujuan berbeda dengan fungsi, akan tetapi keduanya tidak
dapat dipisahkan. Tujuan harus dilanjutkan fungsi, fungsi
harus didahului tujuan.
• Tujuan tanpa fungsi adalah steril. Fungsi tanpa tujuan adalah
mustahil.
• Tujuan bersifat abstrak-idiil.
• Fungsi bersifat konkrit dan riil.
Plato
• Negara timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan yangberaneka ragam, yang menyebabkan masing-masing orangsecara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhinya. Untukmemenuhi itu harus bekerjasama.
• Jadi tujuan negara adalah agar kebutuhan manusia yangberaneka ragam dapat terpenuhi.
EPICURUS
• Negara merupakan hasil perbuatan manusia yang diciptakanuntuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya,untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
• Jadi tujuan negara selain menyelengarakan ketertiban dankeamanan, juga menyelenggarakan kepentingan pribadi.
• Kalau kepentingan individu dipenuhi, maka ia akan kuat dandemikian juga keadaan negara yang diciptakannya.
THOMAS AQUINAS
• Apabila ingin mengetahui tujuan negara, ia harus lebih dulu
tahu apa yang jadi tujuan manusia.
• Tujuan manusia adalah kemuliaan abadi, kemuliaan sesudah
mati.
NICOLLO MACHIAVELLI
• Tujuan negara ada dua (2), tujuan antara dan tujuan akhir.
• Tujuan antara: mengusahakan terselenggaranya ketertiban,
keamanan, dan ketentraman.
• Tujuan akhir: tujuan antara hanya merupakan sarana mencapai
tujuan akhir yang lebih tinggi, yaitu kemakmuran bersama.