1 PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF DALAM USAHA ...
Transcript of 1 PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF DALAM USAHA ...
1
PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF DALAM USAHA MENCAIRKAN
TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA TAMANSARI SATU JAKARTA
Affan Marhaendi
Fakultas Ekonomi Universtas Gunadarma
E-mail : [email protected]
Abatrak
Masalah pajak adalah masalah masyarakat, negara dan setiap orang yang hidup di dalam
suatu negara pasti atau harus berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga
menjadi masalah keseluruhan rakyat dalam negara tersebutPenelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah jumlah surat – surat yang telah diterbitkan oleh KPP Pratama Tamansari Satu
Jakarta sebagai pelaksanaan tindakan penagihan aktif mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Satu Jakarta.
Statistik uji yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan data diolah dengan menggunakan
SPSS Versi 10.
Penelitian ini membuktikan bahwa jumlah surat – surat yang diterbitkan oleh KPP
Pratama Tamansari Satu Jakarta sebagai pelaksaan tindakan Penagihan Aktif tidak berpengaruh
signifikan baik terhadap pencairan tunggakan pajak Akibat Penagihan aktif di KPP Pratama
Tamansari Satu Jakarta.
Kata Kunci : Tindakan Penagihan Aktif, Penciran Tunggakan Pajak
Pendhuluan
Seiring dengan perkembangan
perekonomian Indonesia akan diikuti pula
dengan kebijakan – kebijakan di bidang
pajak oleh karena itu, pajak merupakan
fenomena yang selalu berkembang di
masyarakat. Dalam era globalisasi / era
persaingan bebas inilah cepat atau lambat
2
tidak dapat ditolak dan harus menerima
keberadaan globalisasi ekonomi serta yang
paling penting yaitu mengambil kesempatan
yang dapat timbul akibat adanya perubahan
ekonomi internasional. Sebagai salah satu
perangkat pendukung yang menunjang agar
tercapai keberhasilan ekonomi dalam meraih
peluang adalah hukum. Hukum pajak sering
disebut juga dengan hukum fiskal yaitu
keseluruhan dari peraturan – peraturan yang
meliputi wewenang pemerintah untuk
memungut pajak. Dengan kata memungut
terlihat adanya kegiatan mengambil
kekayaan seseorang dan mengerahkan
kembali kepada masayarakat melalui kas
negara (Waluyo, 2006 : 1-2).
Masalah pajak adalah masalah
masyarakat, negara dan setiap orang yang
hidup di dalam suatu negara pasti atau harus
berurusan dengan pajak, oleh karena itu
masalah pajak juga menjadi masalah
keseluruhan rakyat dalam negara tersebut.
Dengan demikian setiap orang sebagai
anggota masyarakat harus mengetahui
segala permasalahan yang berhubungan
dengan pajak, baik mengenai asas – asasnya,
jenis atau macam – macam pajak yang
berlaku di negaranya, tatacara pembayaran
pajak serta hak dan kewajibannya sebagai
wajib pajak ( Munawir, 1992 : 1 ).
Dengan berpegang teguh pada prinsip
kepastian hukum, keadilan dan
kesederhanaan arah dan tujuan perubahan
Undang – Undang tentang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan ini mengacu pada
kebijaksanaan pokok yaitu :
a. meningkatkan efisiensi
pemungutan pajak dalam
rangka mendukung
penerimaan negara.
b. Meningkatkan pelayanan,
kepastian hukum dan
keadilan bagi masyarakat
guna meningkatkan daya
saing dalam bidang
penanaman modal, denagn
tetap mendukung
pengembangan usaha kecil
dan menengah.
c. Menyesuaikan tuntutan
perkembangan social
ekonomi masyarakat serta
perkembangan dibidang
tekhnologi informasi.
d. Meningkatkan keseimbangan
antara hak dan kewajiban.
e. Menyederhanakan prosedur
administrasi perpajakan.
f. Meningkatkan penerapan
prinsip self assessment secara
akuntabel dan konsisten, dan
3
g. Mendukung iklim usaha ke
arah yang lebih kondusif dan
kompetitif
Dengan dilaksanakannya kebijakan
pokok tersebut diharapkan dapat
meningkatkan penerimaan negara dalam
jangka menengah dan panjang seiring
dengan meningkatkannya kepatuhan
sukarela dan membaiknya iklim usaha.
Dalam rangka meningkatkan
penerimaan negara sendiri di dalam sektor
pajak, dapat dilakukan intensifikasi dan
ekstensifikasi usaha – usaha untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat ( wajib
pajak ) dalam memenuhi kewajibannya
membayar pajak sebagai bentuk ikut
berpartisipasi dalam pembangunan.
Mengoptimalkan dan mengefektifkan
penerimaan dari sektor pajak ini tergantung
pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah
sebagai aparat pajak (fiscus) dan masyarakat
sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.
Pajak sebagai salah satu pungutan
negara mengandung ciri sebagai berikut :
a. pajak dipungut berdasarkan /
dengan kekuatan undang –
undang serta aturan
pelaksanaannya
b. dalam pembayaran pajak
tidak dapat ditunjukan
adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah
c. pajak dipungut oleh negara
baik oleh pemerintah pusat
maupun daerah
d. pajak diperuntukan bagi
pengeluaran – pengeluaran
pemerintah yang apabila dari
pemasukannya masih
terdapat surplus
dipergunakan untuk
pembiayaan public
investment
e. pajak dapat pula mempunyai
tujuan lain yang budgeter,
yaitu sebagai alat kebijak
perekonomian nasional.
Dalam menghitung berapa besarnya
pajak yang harus dibayar wajib pajak, di
Indonesia menganut Self Assesment System
terutama untuk pajak langsung seperti pajak
penghasilan. Self Assesment System adalah
suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada wajib pajak
untuk menentukan sendiri besarnya pajak
yang terutang. Di dalam Self Assesment
System tedapat ciri – cirri sebagai berikut :
a. Wewenang untuk
menentukan besarnya pajak
terutang ada pada Wajib
Pajak Sendiri.
4
b. Wajib pajak aktif, mulai dari
menghitung, menyetor dan
malaporkan sendiri pajak
yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan
hanya mengawasi.
Hambatan – hambatan yang terdapat
dalam pemungutan pajak dapat
dikelompokkan menjadi :
a. Perlawanan pasif
Masyarakat enggan ( pasif )
membayar pajak, yang dapat
disebabkan antara lain:
1. Perkembangan intelektual
dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang (
mungkin ) sulit dipahami
masyarakat.
3. Sistem control tidak dapat
dilakukan atau
dilaksanakan dengan
baik.
b. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua
usaha dan perbuatan yang secara
langsung ditujukan kepada fiskus
dengan tujuan untuk menghindari
pajak.
1. Tax avoidance, usaha
untuk meringankan beban
pajak dengan tidak
melanggar undang –
undang.
2. Tax evasion, usaha untuk
meringankan beban pajak
dengan cara melanggar
undang – undang (
menggelapkan pajak )
(Mardiasmo, 2006 : 7-9).
Berdasarkan latar belakang tersebut
penulis tertarik untuk melakukan
penelitian pajak dengan mengajukan
judul PENGARUH TINDAKAN
PENAGIHAN AKTIF DALAM
USAHA MANCAIRKAN
TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA TAMANSARI SATU
JAKARTA.
KAJIAN TEORI DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Menurut Undang – Undang Nomor
19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak
dengan surat paksa ;
Penagihan pajak merupakan
serangkaian tindakan agar penaggung pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan
pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan pengaihan
seketika dan sekaligus, memberitahukan
suart paksa, menguslkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan
5
penyanderaan, dan menjual barang yang
telah disita.
B. Menurut Rochmat Soemitro, :
Penagihan ialah perbuatan yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
karena wajib pajak tidak mematuhi
ketentuan undang – undang pajak,
khususnya mengenai pembayaran pajak.
A. Menurut Moeljo Hadi, :
Penagihan adalah serangkaian
tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal
Pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi
baik sebagian/seluruh kewajiban perpajak
yang terutang menurut undang – undang
perpajakan yang berlaku.
2.3 Tahapan Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa Berdasarkan
Keputusan Dirjen Pajak Nomor
Kep-382/PJ.4.1985
Sebelum berlakunya Keputusan
Dirjen Pajak Nomor Kep-20/Pj/1995,
tahapan pelaksanaan penagihan pajak
dengan surat paksa diatur berdasarkan
Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-
382/Pj/1985 tentang jadwal Waktu Tindakan
Penagihan Pajak yang ditetapkan tenggal 19
September 1985 dan mulai berlaku sejak
tanggal 1 Januari 1986. keputusan ini
dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 951/KMK.04/1983
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan
dan Penunjuk Pejabat yang Berwenang
Mengeluarkan Surat Paksa tanggal 31
Desember 1983. dengan berlakunya
keputusan ini, ketentuan – ketentuan lama
yang mengatur tentang jadwal waktu
penagihan pajak negara dinyatakan tidak
berlaku.
Tahapan pelaksanaan penagihan
pajak denga Surat Paksa Berdasarkan
Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-
382/Pj/1995 adalah sebagai berikut :
a. Pengeluaran surat teguran
sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak
dikeluarkan setelah (7) tujuh hari
dan selambat – lambatnya (10)
sepuluh hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran dari jumlah
pajak yang masih harus
dibayarkan. surat teguran
dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi
Pajak.
b. Dalam jangka waktu (7) tujuh
hari setelah tanggal surat teguran
wajib pajak/penaggung pajak
harus melunasi pajaknya.
c. Apabila jumlah pajak yang masih
harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu sebagaiman
ditentukan dalam surat teguran,
jumlah pajak yang masih harus
6
dibayar dapat ditagih denga surat
paksa diterbitkan oleh Kepala
Inspeksi Pajak.
d. Kepala Inspeksi Pajak
menrbitkan surat paksa paling
lambat 21 (dua puluh satu) hari
sejak tanggal surat teguran.
e. Apabila pajak yang masih harus
dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu 2 (dua) hari setelah
tanggal surat paksa, Kepala
Inspeksi Pajak dapat menerbitkan
Surat Perintah Melakukan
Penyitaan (SPMP).
f. Setelah dilakukan penyitaan dan
wajib pajak/penaggung pajak
belum juga melunasi utang
pajaknya, maka setelah 10
(sepuluh) hari sejak tangagl
SPMP, Kepala Inspeksi Pajak
mengajukan permintaan
penetapan tanggal pelelangan
kepada Kepala Kantor Lelang
Negara setempat.
g. Setelah ditentukan hari, tanggal,
jam dan tempat pelelengan akan
dilaksanakan, jurusita pajak
memberitahukan denga segera
secara tertulis tentang hal ini
kepada wajib pajak/penanggung
pajak.
h. Tehadap wajib pajak/penanggung
pajak yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam surat perintah penagihan
seketika dan sekaligus segera
dapat dilakukan tindakan
penagihan pajak dengan surat
paksa serta diikuti tindakan
penagihan selanjutnya tanpa
memperhatikan tenggang waktu
yang telah ditetapkan.
METODE PENELITIAN
Pengolahan data dalam penelitian ini
diperoleh dari KPP (Kantor Pelayanan
Pajak) Pratama Taman Sari Satu yang
berlokasi Jl. Mangga Besar No. 52 Jakarta.
Variabel-variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah variabel tidak
bebas atau dependent (variabel Y) yaitu
pencairan tunggakan pajak akibat penagihan
aktif, sedangkan variabel bebas atau
independent (variabel X) yaitu jumlah surat
– surat yang diterbitkan oleh KPP Tamansari
Satu sebagai pelaksana tindakan penagihan
aktif.
1. Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linier
sederhana adalah hubungan secara
linier antara satu variabel
independent (x) dengan variable
7
dependen (y). analisis ini untuk
mengetahui arah hubungan antara
variable independent dengan
variable dependen apakah positif
atau negative dan untuk
memprediksi nilai variable
dependent apabila nilai variabel
independent mengalami kenaikan
atau penurunan. Data yang
digunakan biasanya berskala
interval atau rasio.
Rumus yang digunakan adalah
sebagai berikut: (Dwi
Priyanto,2008).
Y’ = a + b X
Keterangan:
Y’ = Variabel dependent
(Pencairan tunggakan pajak
akibat penagihan aktif).
X = Variabel independent
(Jumlah surat – surat yang
diterbitkan oleh KPP).
a = Konstanta (nilai Y’ apabila X
= 0 ).
b = Koefisien regresi (Nilai
peningkatan ataupun
penurunan).
Nilai a dan b dapat dihitung
dengan rumus
HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai rata – rata (mean) dari variable
independent, yaitu berupa jumlah total surat
– surat yang diterbitkan dalam rangka
pelaksanaan tindak penagihan aktif dari
surat teguran yang diterbitkan sampai
denagn surat penrintah melaksanakan
penyitaan, sebesar 434.04. jumlah total
minimum surat – surat yang diterbitkan oleh
KPP Taman Sari Satu pada bulan Januari
2007 adalah 0 lembar, sedangkan jumlah
total maksimum surat – surat yang
diterbitkan oleh KPP Taman Sari Satu pada
bulan Desember 2008 adalah sebanyak 904
lembar. Menunjukan bahawa jumlah surat –
surat yang diterbitkan telah mengalami 11
kali penurunan dan 13 kali peningkatan
dapat di simpulkan sebagai berikut : dimulai
dari bulan Januari dan Febuari peningkatan
pada bulan Maret penurunan di bulan April
peningkatan kembali pada bulan Mei dan
Juni penurunan pada bulan Juli terjadi
peningkatan lagi bulan Agustus, penurunan
pada bulan September, peningkatan pada
bulan Oktober dan November, penurunan
bulan Desember dan Januari (2008), terjadi J∑yL J∑x²L - J∑xL J∑xyL
a =
n J∑x²L - J∑xL²
n J∑xyL - J∑xL J∑yL b =
n J∑x²L - J∑xL²
8
peningkatan pada bulan Febuari, Maret dan
April, terjadi penurunan bulan Mei, terjadi
peningkatan bulan Juni, terjadi penurunan
bulan Juli, Peningkatan Agustus dan
September, terjadi penurunan bulan Oktober
dan November, dan terjadi peningkatan
bulan Desember. Apabila di rangkum bulan
Januari (2007), Febuari, April, Juli,
September, Desember, Januari (2008), Mei,
Juli, Oktober dan November, 11 bulan yang
mengalami penurunan dengan jumlah surat
– surat yang telah diterbitkan yaitu sebanyak
3240 surat. Di mulai dari bulan Maret, Mei,
Juni, Agustus, Oktober, November, Febuari,
Maret, April, Juni, Agustus, September, dan
Desember, 13 bulan yang mengalami
peningkatan dengan jumlah surat – surat
yang telah diterbitkan yaitu sebanyak 7177
surat. Dapat diartikan bahwa peraturan –
peraturan perpajakan yang ada kurang untuk
dipatuhi oleh wajib pajak / penanggung
pajak, pengetahuan tentang pajak yang
kurang dipahami oleh wajib pajak /
penanggung pajak dan pihak aparat pajak
(fiskus) telah menjalani tugasnya sesuai
dengan peraturan penagihan pajak yang
berlaku saat ini. Nilai standar deviasi
sebesar 216.51 . Perbedaan jumlah surat –
surat yang telah diterbitkan ini dapat
dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya
peraturan – peraturan, pengetahuan tentang
pajak dan ketersediaan fasilitas yang
memadai.
Nilai rata – rata (mean) dari variable
dependen, yaitu berupa jumlah pencairan
tunggakan pajak akibat penagihan aktif
sebesar Rp 4.686.727.08. jumlah pencairan
tungakan pajak akibat penagihan aktif
minimum adalah sebesar Rp 0 pada bulan
Januari 2007, sedangkan jumlah pencairan
tunggakan pajak akibat penagihan aktif
mksimum adalah sebesar Rp 28.416.850.
nilai standar deviasi Rp 6.622.324.29
menunjukan perbedaan pencairan tunggakan
akibat penagihan aktif tiap bulannya.
Perberdaan ini dapat dipengaruhi oleh
penjumlahan saldo awal tunggakan
pajak dengan penambahan tunggakan pajak
dikurangi dengan saldo akhir tunggakan
pajak dan di bagi beberapa persen kemudian
sisanya untuk pencairan tunggakan tanpa
akibat penagihan aktif. Perhatikan table 1.
Tabel 1
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
pencairan tunggakan
akibat penagihan aktif 24 0 28416850 4686727.08 6622324.29
9
jumlah surat" yang di
terbitkan 24 0 904 434.04 216.51
Valid N (listwise) 24
Normalitas P-P Plot
Berdasarkan gambar 4.6 diatas
terlihat bahwa nilai Plot PP terletak disekitar
garis diagonal.
Denga
n demikian dapat diartikan bahwa distribusi
dalam penelitian ini adalah normal.
Berikut bentuk model regresi
sederhana dari penelitian ini berdasarkan
table Coefficients adalah :
Tabel 2
Coefficients
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 5616208 3142096 1.787 .088
jumlah surat"
yang di
terbitkan
-2141.456 6504.982 -.070 -.329 .745
a. Dependent Variable: pencairan akibat penagihan aktif
Persamaan regresinya sebagai
berikut :
Y = a - bX
Y = 5.616.208 -2.141.456X
Bila b negatif berarti bertambahnya nilai X
(Jumlah surat – surat yang diterbitkan oleh
10
KPP Taman Sari Satu sebagai pelaksnaan
tidakan penagihan aktif. mengakibatkan
berkurangnya nilai Y (Jumlah pencairan
tunggakan pajak akibat penagihan aktif).
Dimana :
Y : Jumlah pencairan tunggakan pajak
akibat penagihan aktif
X :Jumlah surat – surat yang diterbitkan
oleh KPP Taman sari Satu sebagai
pelaksanaan tindakan penagihan aktif.
Hipotesisnya :
Ho : Jumlah surat – surat yang diterbitkan
oleh KPP Pratama Taman Sari Satu
sebagai pelaksanaan tindakan
penagihan aktif tidak berpengaruh
signifikan terhadap pencairan
tunggakan pajak akibat penagihan
aktif.
H1 : Jumlah surat – surat yang diterbitkan
oleh KPP Pratama Taman Sari Satu
sebagai pelaksanaan tindakan
penagihan aktif berpengaruh signifikan
terhadap pencairan tunggakan pajak
akibat penagihan aktif.
a. proses perhitungannya adalah sebagai
berikut
- derajat bebas
(df) = n-k-1
= 24 – 1-1 = 22
thitung = -0.329, ttabel = 2.074
dengan probabilitas (P) =
0.749
b.kriteria pengujian diterima atau
ditolakadalah :
-Ho diterima = ttabel < thitung<ttabel
-Ho ditolak = thitung < ttabel atau thitung >
ttabel atau,
-Ho diterima = Sig > 0.05
-Ho ditolak = Sig < 0.05
- kesimpulan pengujian :
Dari hasil uji-t diatas dapat diketahui
thitung < ttabel ( -0.329<2.074) dan Sig >
0.05(0.749>0.05) maka Ho diterima,
ini menunjukan bahwa Jumlah surat –
surat yang diterbitkan oleh KPP
Pratama Taman Sari Satu sebagai
pelaksanaan tindakan penagihan aktif
(X) tidak berpengaruh secara nyata
(signifikan) terhadap pencairan
tunggakan pajak akibat penagihan aktif
(Y).
Daerah Penolakan Ho Daerah Penolakan Ho
Daerah Penerimaan Ho
-2.074 -0.329 2.074
Gambar 3
11
Hasil pengijian hipotesis (uji t)
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan permasalahan yang ada,
maka dapat diambil kesimpulan,
yaitu:
Pada uji regresi, dimana uji-t dilakukan
untuk mengetahui kemampuan pengaruh
Jumlah surat – surat yang diterbitkan oleh
KPP Pratama Taman Sari Satu sebagai
pelaksanaan tindakan penagihan aktif
terhadap pencairan tunggakan pajak akibat
penagihan aktif. Diketahui bahwa jumlah
surat – surat tersebut yang diterbitkan tidak
mempengaruhi terhadap pencairan
tunggakan pajak akibat penagihan aktif.
Diketahui bahwa hubungan antara variabel
jumlah surat – surat yang diterbitkan oleh
KPP Pratama Taman Sari Satu sebagai
pelaksanaan tindak penagihan aktif dengan
variabel jumlah pencairan tunggakan pajak
akibat penagihan aktif sangat rendah. Dari
hasil statistik tersebut menunjukan ada
pengaruh ekonomi, yang mengakibatkan
menurunnya tingkat ekonomi di wilayah
KPP Pratama Tamasari Satu Jakarta. Hal
tersebut disebabkan karena penagihan aktif
yang dilakukan tidak efektif karena bisa
terjadi disebabkan oleh surat – surat yang
diterbitkan tidak sampai ke wajib pajak.
Tidak berpengaruhnya penerbitan
surat – surat, yaitu surat teguran, surat
paksa, da surat perintah melaksanakan
penyitaan, sebagai pelaksanaan tindak
penagihan aktif yang dilakukan oleh KPP
Pratama Taman Sari Satu terhadap jumlah
pencairan tunggakan pajak akibat penagihan
aktif disebabkan oleh :
1. Kesadaran Wajib Pajak /
Penanggung Pajak dalam membayar
hutang pajak yang rendah. Masalah
perpajakan dalam masyarakat
Indonesia ada pada perilaku wajib
pajaknya yang belum sepenuhnya
sadar membayar pajak, hal ini
disebabkan oleh rendahnya ketaatan
masyarakat terhadap hukum dan
kurang mengerti arti dari maksud
pembayaran pajak tersebut. Apabila
wajib pajak tersebut tidak taat
terhadap pembayaran pajak tersebut
akan menimbulkan tingkat
pertumbuhan perekonomian semakin
rendah / lambat.
2. Belum optimalnya kegiatan
penagihan yang dilakukan pada
beberapa waktu dalam periode
penelitian. Sehingga jumlah
12
tunggkan pajak kumulatif terus
mengalami peningkatan. Hal tersebut
ditimbulkan dari tindakan aparat
penagihan terhadap sikap dan
perilaku wajib pajak / penanggung
pajak yang tidak sesuai dengan
aturan teknis perpajakan yang
berlaku.
3. Mobilitas wajib pajak / penanggung
pajak, terutama wajib pajak orang
pribadi, yang dengan pertumbuhan
semakin cepat sehingga wajib pajak /
penanggung pajak tidak melaporkan
alamat barunya dan mengakibatkan
aparat penagihan mengalami
kesulitan menagih hutang pajak
tersebut.
4. Kendala dalam mencari data aset
perusahaan. Hal ini terjadi karena
kebanyakan wajib pajak menyewa
atau mengontrak kantor yang mereka
tempati. (Berita Pajak. 2002 : 15).
Hal ini dapat merugikan pihak KPP
yang mengalami kerugian akan
berdampak terhadap penerimaan
KPP Pratama Taman Sarisatu, yaitu
akan berkurangnya jumlah
penerimaan di dalam KPP Pratama
Taman Sarisatu Jakarta dalam
periode tertentu. berakibatkan
penurunan penerimaan pajak yang
akan mengakibatkan lambatnya
pertumbuhan perekonomian dan
pembangunan di sekitar wilayah
KPP Pratama Taman Sarisatu
Jakarta. Pajak mempunyai dua fungsi
yaitu : Fungsi Budgetir dan fungsi
regulered. Fungsi budgetir adalah
fungsi untuk menghimpun dana
maksud dari menghimpun dana, dana
yang diperolah dari hasil penyetoran
wajib pajak / penanggung pajak atas
kewajibannya. Sedngakan fungsi
regulered adalah fungsi untuk
mengatur perekonomian, contohnya :
Bila Pemerintah Indonesia
menurunkan pajak PPn import-nya
dari 10% menjadi 6% (seperti di
Singapura). Pasti produk impor akan
masuk dengan suburnya dan produk
lokal akan kalah saing apalagi jika
produk lokalnya hasil kerajinan
masyarakat atau produk olahan usaha
kecil. Hal ini dapat mengakibatkan
tingkat penangguran yang semakin
banyak dan terpuruknya
perekonomian di Indonesia yang
diakibatkan berkurangnya
penerimaan pajak tersebut.
(www.wikipedia.com)
5.2 Saran
13
Saran yang bisa diberikan
berdasarkan hasil dari penelitian adalah
perlu ditingkat lagi tindakan law
enforcement (pelaksaan hukum)terhadap
para pelaku pajak baik wajib pajak maupun
aparat pajak itu sendiri. Dengan lebih
ditingkatkan lagi law enforcement akan
lebih tegas lagi menindak lanjuti
penyelewengan yang terjadi terhadap pajak.
Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya
sadar untuk melakukan kewajibannya
disebabkan oleh kurang taatnya terhadap
hukum. Jadi solusinya adalah memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum
(Pastika,2004).
Mengoptimalkan kegiatan penagihan
yang dilakukan oleh aparat pajak tindakan
yang harus lebih tegas dan menaati
peraturan tekhnis perpajakan yang berlaku.
Aparat pajak yang melakukan penagihan
sebaiknya ditemani apabila melakukan
penagihan terhadap wajib pajaknya
mencegah hal – hal yang tidk diinginkan
seperti memanipulasikan data aset wajib
pajak dengan menerima sogokan dari wajib
pajak tersebut.
Lebih disiplin dan lebih rajin untuk
mendeteksi keberadaan wajib pajak yang
terhutang apabila wajib pajak tersebut
pindah dari tempat yang ditinggalkannya
maka aparat pajak tidak bingung untuk
mencari wajib pajak tersebut. Aparat pajak
tersebut lebih rajin dan sabar untuk
melakukan memberikan pengetahuan betapa
pentingnya pajak terhadap wajib pajaknya
untuk kepentingan bersama.
DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
Pajak, Pedoman Penagihan Pajak
Edisi 2008, 2008. Jakarta.
Dwi Priyanto, 2008. “Mandiri Belajar
SPSS (Statistical Product and
Service Solution)”. Yogyakarta :
Mediakom.
Eko Lesmana, 1992. “Sistem Perpajakan
Indonesia”. Jakarta : Prima Kampus
Grafika.
Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 148/KMK.04/2000
tanggal 17 Mei 2000 Tentang tata
Cara Pelaksanaan Surat Paksa
dan Penyitaan
di luar wilayah kerja pejabat yang
menerbitkan Surat Paksa.
Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000
22 tanggal 26 Desember 2000
14
Tentang tata Cara Pelaksanaan
penagihan seketika 23 sekaligus
dan pelaksanaan Surat Paksa.
Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000
25 tanggal 26 Desember 2000
Tentang Syarat - syarat, Tata
Cara
Pengangkatan Dan 26
Pemberhentian Juru Sita Pajak.
Mardiasmo,2006 “Perpajakan”. C. V Andi.
Yogyakarta.
Marihot P. Siahaan, S.E. 2004. “Utang
Pajak, Pemenuahan Kewajiban,
dan Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa”.Jakarta : Rajawali
Pers.
Munawir, 1992. “Perpajakan”. Yogyakarta
: Liberty.
Neltje F. Katuuk,1993. “Hukum Pajak dan
Perpajakan” Universitas
Gunadarma. Jakarta.
Undang – Undang Perpajakan Tahun 2000.
2000. Citra Umbara. Bandung.
Waluyo, 2006. “Perpajakan Indonesia :
Pembahasan Sesuai Denagn
Ketentuan Perundang – Undangan
Perpajakan dan Aturan
Pelaksanaan Perpajakan Terbaru”.
Jakarta : Salemba empat.
www.google.com.
www.wikipedia.com