1. pedum-bpsdmp2012
-
Upload
taslim904780478 -
Category
Documents
-
view
296 -
download
1
Transcript of 1. pedum-bpsdmp2012
2012
PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN DAN ANGGARAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
i
KATA PENGANTAR
Mengacu pada visi dan misi pembangunan pertanian, Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 dan Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pertanian mengemban tugas untuk menyelesaikan program dan kegiatan tahun 2012. Pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani tahun 2012 dimaksud, beserta berbagai kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani, diharapkan dapat berjalan secara efektif dengan mengikutsertakan berbagai pihak, termasuk partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun Anggaran 2012.
Pedoman yang merupakan lampiran dari keputusan Kepala Badan PPSDMP ini merupakan acuan bagi seluruh Satuan Kerja lingkup Badan PPSDMP dalam pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, maka pedoman ini akan di revisi sesuai keperluan.
Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian
Jakarta, 30 Desember 2011
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian,
Dr.Ir. Ato Suprapto, MS
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 1
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR : ....../PER/SM.030/J/12/11 TANGGAL : .... Desember 2011
PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN DAN ANGGARAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
PERTANIAN TAHUN 2012
I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke 2 (2010-2014), sektor
pertanian tetap memegang peranan penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Peran
strategis sektor pertanian tersebut tercermin pada kontribusi yang nyata terhadap pembentukan
kapital, penyediaan pangan, penyedia bahan baku industri, pakan dan bio energi, penyerap
tenaga kerja, sumber devisa negara dan pendapatan, peningkatan pendapatan petani dan
pelestarian lingkungan.
Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan peran sektor pertanian tersebut,
Kementerian Pertanian telah menetapkan target empat sukses pembangunan pertanian yaitu 1)
pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan diversifikasi pangan,
3) peningkatan nilai tambah dan daya saing eksport,dan 4) peningkatan kesejahteraan petani.
Untuk mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian, diperlukan dukungan sumberdaya
manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Kegiatan Badan
PPSDMP yang meliputi pemantapan sistem penyuluhan pertanian, pemantapan sistem
pelatihan pertanian dan revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi
profesi sumberdaya manusia pertanian, ditujukan untuk: 1) memperkuat kelembagaan petani, 2)
memberdayakan usaha petani, dan 3) mewujudkan pelaku utama pembangunan pertanian yang
mandiri, berjiwa wirausaha, berdaya saing, dan berwawasan global, sehingga mampu bersaing
di pasar regional dan internasional.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian (yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP) mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pertanian, dan menjalankan fungsi : 1)
Penyusunan Kebijakan teknis, rencana dan program kebijakan di bidang pengembangan
penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian; 2)
Pelaksanaan penyusunan, pendidikan, pelatihan, standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian; 3)
Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan,
standarisasi dan sertifikasi SDM Pertanian; dan 4) Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM Pertanian.
2
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan PPSDMP di Pusat mempunyai 4 (empat)
unit kerja Eselon II, yaitu: 1) Pusat Penyuluhan Pertanian; 2) Pusat Pelatihan Pertanian; 3)
Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; dan 4) Sekretariat Badan
Operasionalisasi kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian di daerah
dilaksanakan oleh 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan/Dinas yang menangani penyuluhan
dan pengembangan SDM pertanian di 33 provinsi.
Dalam upaya menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan maka ditetapkan Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun
Anggaran 2012.
2. Tujuan
Pedoman ini diterbitkan untuk memberikan acuan bagi pejabat/petugas dalam melaksanakan kegiatan
dan anggaran penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian tahun anggaran 2012.
3. Ruang lingkup
Pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian
ini mengatur tentang:
1) Mekanisme pengelolaan kegiatan dan anggaran yang dijelaskan dalam bab IV;
2) Penyelenggaraan pemantapan sistem penyuluhan pertanian yang dijelaskan dalam bab V;
3) Penyelenggaraan pemantapan sistem pelatihan pertanian yang dijelaskan dalam bab VI;
4) Penyelenggaraan revitalisasi pendidikan pertanian serta standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian yang dijelaskan dalam bab VII;
5) Penyelenggaraan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dijelaskan dalam
bab VIII;
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 3
II. PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DAN INDIKATOR
1. Program dan Kegiatan
Pada anggaran 2012 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)
hanya mempunyai satu program yaitu Program Pengembangan SDM Pertanian dan
Kelembagaan Petani. Program ini dijabarkan kedalam 5 (lima) kegiatan prioritas Badan
PPSDMP yaitu : 1) Revitalisasi Pendidikan Pertanian, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian; 2) Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian; 3 ) Pemantapan Sistem
Pelatihan Pertanian; 4) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; dan 5) Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dalam tahun anggaran 2012 Badan
PPSDMP mendapat alokasi dana sejumlah Rp.1.419.377.621.000,-
2. Target dan Indikator
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani mempunyai 7 (tujuh) target
dan indikator utama, meliputi:
1) Meningkatnya kompetensi 4.443 orang aparatur di sektor pertanian;
2) Meningkatnya kapasitas 22.205 orang non aparatur di sektor pertanian ;
3) Meningkatnya kinerja 58.289 orang ketenagaan penyuluhan;
4) Meningkatnya kompetensi 4.429 orang aparatur fungsional;
5) Tersedianya 16.248 tenaga teknis menengah dan calon wirausaha muda pertanian
6) Meningkatnya kapasitas 52.103 unit kelembagaan petani ;
7) Meningkatnya kapasitas 2.080 unit kelembagaan penyuluhan.
Target dan indikator utama dari Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan
Petani pada tahun anggaran 2012 kemudian dijabarkan kedalam target dan indikator masing–
masing kegiatan prioritas Badan PPSDMP, sebagai berikut.
2.1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 1) 2. 080 unit kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah yang difasilitasi (Bakorluh,
Bapelluh, dan BPP);
2) 52.103 orang kelembagan petani (Gapoktan/Poktan) yang difasilitasi dan dikembangkan;
3) 4.369 judul meliputi materi penyuluhan dan informasi pertanian yang dihasilkan dan
disebarluaskan;
4) 247 dokumen kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian;
5) 58.289 orang ketenagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi;
6) 772 desa yang kegiatan penyuluhannya di kelola petani (FMA – FEATI)
2.2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 1) 29 unit kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan Daerah yang difasilitasi dan dikembangkan;
2) 229 unit kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi
kelembagaannya;
3) 1.277 orang ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan;
4
4) 23.166 orang aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan
pertanian;
5) 22.205 orang non aparatur pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan
pertanian;
6) 150 desa yang meningkat kapasitasnya melalui program READ;
7) 258 dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan
pelaporan kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian;
8) 12 bulan pelaksanaan pelayanan perkantoran.
2.3. Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian 1) 7 SKKNI Profesi SDM Pertanian yang distandarisasi;
2) 1.400 orang penyuluh pertanian profesi yang disertifikasi;
3) 10 unit kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya;
4) 1.142 orang ketenagaan yang ditingkatkan kualitasnya;
5) 2.610 orang tenaga fungsional yang mengikuti jenjang pendidikan kedinasan yang sesuai
standar kompetensinya;
6) 204 orang aparatur yang mengikuti jenjang pendidikan formal S2 dan S3;
7) 110 dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan
pelaporan kegiatan revitalisasi pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
8) 12 bulan pelaksanaan pelayanan perkantoran.
2.4. Pendidikan Menengah Pertanian 1) 16.248 orang generasi muda pertanian yang difasilitasi melalui pendidikan di SMK-SPP;
2) 9 unit kelembagaan pendidikan menengah pertanian (SMK-SPP) yang ditingkatkan
kualitasnya;
3) 132 orang ketenagaan pendidikan menengah pertanian (SMK-SPP) yang ditingkatkan
kualitasnya;
4) 31 dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan
pelaporan kegiatan pendidikan menengah;
5) 12 bulan pelaksanaan pelayanan perkantoran.
2.5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 1) 91 dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan
pelaporan program penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian;
2) 12 bulan pelaksanaan pelayanan perkantoran.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 5
III. PROGRAM DAN ANGGARAN KINERJA PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
1. Pengorganisasian Pengelolaan Anggaran Terpadu Berbasis Kinerja
Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah sebagai daerah otonom dan PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan, kewenangan pemerintah pusat adalah menyusun pedoman, norma, standar teknis,
kriteria, prosedur dan pedoman pelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanian.
Kewenangan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat adalah sinkronisasi dengan
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan
melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi, koordinasi, pengendalian, pembinaan,
pengawasan, dan pelaporan. Adapun kewenangan Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan tugas
pembantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Secara umum penerapan anggaran kinerja di Indonesia didasarkan atas ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA.2012, serta Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 164 /PMK.05 /2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Untuk pengelolaan kegiatan pengembangan SDM pertanian tahun anggaran 2012, Badan
PPSDMP dibantu oleh 130 satker yang terdiri dari 2 satker pusat, 20 satker Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Badan PPSDMP dan 35 satker Dinas/Badan lingkup Pertanian di tingkat provinsi
serta 73 satker Dinas/Badan/Kantor di tingkat kabupaten/kota. Secara lengkap Satuan Kerja
(Satker) Badan PPSDMP sebagai pelaksana kegiatan pengembangan SDM pertanian dapat dilihat
pada Formulir 2.
Pengelola anggaran berdasarkan program dan anggaran kinerja adalah sebagai berikut:
2. Pengelola Anggaran di Pusat 1) Kepala Badan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sejalan dengan tugasnya sebagai
pembina program dan anggaran kinerja organisasi yang dipimpinnya. Dalam operasional
sehari-hari, KPA dibantu oleh seorang Bendaharawan Pengeluaran yang bertanggung
jawab atas keuangan yang dikelola, serta seorang Pejabat Penguji dan Perintah
Pembayaran;
2) Sekretaris Badan dan Kepala Pusat (Eselon II Badan PPSDMP) bertindak sebagai
pembantu KPA/Kepala Badan yang sehari-hari bertugas sebagai pembina pelaksanaan
kegiatan dan anggaran kinerja sesuai dengan tupoksi unit organisasi yang dipimpinnya;
6
3) Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) ditunjuk oleh KPA untuk setiap unit Eselon II. P2K
bertugas dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran kinerja pada
unit organisasi masing-masing.
3. Pengelola Anggaran di UPT Pusat 1) Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dijabat oleh Kepala UPT;
2) Kuasa Pengguna Anggaran dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang
bendahara pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan satu orang Pejabat Penguji dan
Perintah Pembayaran;
3) Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) ditunjuk oleh KPA sebagai pengelola pelaksanaan
kegiatan dan anggaran dari unit kerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja ybs.
4. Pengelola Anggaran Dekonsentrasi di Tingkat Provinsi 1) Gubernur selaku penerima pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi kepada Menteri
Pertanian;
2) Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen
(P2K), Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran sebagai
pelaksana kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsetrasi Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
3) Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian tingkat provinsi sebagai Kepala Satker atau pejabat
yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, bertanggung jawab atas seluruh
kegiatan serta keberhasilan program dan anggaran kinerja Pengembangan SDM Pertanian
pada Satker yang dipimpinnya;
4) Untuk kelancaran operasional kegiatan program dan anggaran kinerja (tertib administrasi
dan keuangan) sehari-hari, masing-masing KPA dibantu oleh Bendahara Pengeluaran,
Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran;
5) Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dapat ditunjuk lebih dari satu orang dan ditetapkan sesuai
dengan kedudukan dan kesesuaian tugas pokok dan fungsi unit kerjanya dengan kegiatan
dan anggaran pengembangan SDM pertanian yang akan menjadi tanggungjawabnya.
Sehubungan dengan itu, pada Satker yang mendapat kegiatan dan anggaran
pelatihan, agar menunjuk P2K yang berasal dari Unit Kerja/ Balai Pelatihan Pertanian
Eks UPT Badan PPSDMP
5. Pengelola Anggaran Tugas Pembantuan di Tingkat
Kabupaten/Kota
1) Bupati selaku penerima tugas dari pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan kepada Menteri Pertanian;
2) Bupati mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (P2K),
Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran sebagai pelaksana
kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian;
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 7
3) Menteri Pertanian menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran
serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran sebagai pelaksana kegiatan yang dibiayai
dari dana tugas pembantuan;
4) Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian tingkat kabupaten sebagai Kepala Satker
atau pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, masing-masing
bertanggung jawab atas seluruh kegiatan serta keberhasilan program dan anggaran kinerja
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian pada Satker yang dipimpinnya;
5) Untuk kelancaran operasional kegiatan program dan anggaran kinerja (tertib administrasi
dan keuangan) sehari-hari, masing-masing KPA dibantu oleh Bendahara Pengeluaran,
Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran.
8
IV. MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
1. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Menyikapi perubahan pola penganggaran dan tantangan PPSDMP, kebijakan program dan anggaran
PPSDMP perlu dijabarkan secara lebih terstruktur, terukur dan operasional dengan berbasiskan
kepada tugas dan fungsi masing-masing instansi PSDMP. Untuk itu prinsip perencanaan
program dan anggaran PPSDMP adalah sebagai berikut:
1) Pembangunan pertanian khususnya PPSDMP menempatkan aparatur pemerintahan
sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator bagi masyarakat/swasta. Sedangkan petani
sebagai pelaku utama dan subyek pembangunan didorong agar mampu meningkatkan
kesejahteraannya melalui pengembangan usaha dan peningkatan nilai tambah dan daya
saing produk pertanian;
2) Perencanaan di tingkat pusat tidak lagi tersekat-sekat, melainkan terpadu dalam sistem yang
dikoordinasikan dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah. Tampilan program di
lapangan tidak lagi dalam bentuk kegiatan parsial, tetapi dalam bentuk program PPSDMP
yang terpadu guna menunjang ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing
serta peningkatan kesejahteraan petani;
3) Bagi UPT Badan PPSDMP, kegiatan dan penganggaran diusulkan langsung ke Pusat;
4) Bagi Dinas/badan lingkup pertanian di tingkat provinsi selaku penyelenggara kegiatan
pendidikan/pelatihan/penyuluhan pertanian maupun UPT Daerah, usulan kegiatan dan
penganggaran dilakukan melalui satuan kerja daerah. Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Tingkat kabupaten, Provinsi dan Nasional; dan
kemudian disesuaikan dengan kebijakan PPSDMP. Bagi satuan kerja yang mendapatkan
kegiatan yang bersumber dari dana PHLN, usulan kegiatan dan penganggaran dilakukan
oleh Pusat dengan mengacu pada loan agreement disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan daerah.
5) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan PPSDMP yang berkualitas, secara bertahap
dilakukan upaya pengembangan kapasitas lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan
kelembagaan penyuluhan pertanian.
6) Usulan kegiatan dan anggaran seperti dimaksud di atas, dituangkan dalam dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Badan PPSDMP tahun
2012. Penyusunan RKA-KL tersebut, selain berdasarkan kebutuhan kegiatan, juga harus
didasarkan pada Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah, Undang-undang
APBN dan alokasi pagu APBN serta persetujuan DPR. Selanjutnya setelah dilakukan
penelaahan terhadap RKA-KL pagu tetap antara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan (DJA) dengan Kementerian Pertanian c.q. Badan PPSDMP, DJA menerbitkan
Arsip Data Komputer (ADK) dan Surat Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran (SP-
RKA) untuk satker lingkup Badan PPSDMP.
2. Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
DIPA disahkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing Satuan Kerja (Satker)
dan setiap DIPA hanya memuat kegiatan untuk satu Satker. DIPA Kementerian Negara/Lembaga
dikategorikan sebagai berikut.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 9
2.1. DIPA Kantor Pusat
DIPA Kantor Pusat adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang pelaksanannya dilakukan oleh
Satker Kantor Pusat Kementerian Negara/ Lembaga, dalam hal ini Badan PPSDMP.
Penyusunan DIPA didasarkan pada ADK dan SP-RKA yang diterbitkan oleh DJA. Validasi ADK
RKA dan SP RKA dilakukan secara bersama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan (DJPb) dengan Kementerian/ Lembaga terkait. Kepala Badan PPSDMP
selaku Kuasa Menteri Pertanian menetapkan DIPA Badan PPSDMP, dan DIPA FEATI dan
selanjutnya Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mengesahkan
DIPA dengan menerbitkan Surat Pengesahaan DIPA (SP-DIPA).
2.2. DIPA Kantor Daerah
DIPA Kantor Daerah adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang pelaksanaannya dilakukan
oleh Satker Kantor Daerah/Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Badan PPSDMP. Penyusunan DIPA didasarkan pada ADK RKA dari DJA dan
Daftar Nominatif Anggaran (DNA) yang diterbitkan oleh DJPb. Validasi ADK RKA dan DNA
Satker dilakukan secara bersama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(Kanwil DJPb) dengan Kantor Daerah/Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga. Kepala UPT
Badan PPSDMP selaku Kuasa Menteri Pertanian atau menetapkan DIPA dan selanjutnya
Kepala Kanwil DJPb atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA dengan menerbitkan SP
DIPA.
2.3. DIPA dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
DIPA dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang
pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur dalam hal ini Satker Dekonsentrasi di provinsi.
Sedangkan DIPA dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah dokumen DIPA Pusat
yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Kabupaten/ Kota dalam hal ini Satker Tugas
Pembantuan di kabupaten/kota. Penyusunan DIPA didasarkan pada ADK RKA dari DJA dan
Daftar Nominatif Anggaran (DNA) yang diterbitkan oleh DJPb. Validasi ADK RKA dan DNA
Satker dilakukan secara bersama antara Kanwil DJPb dengan Satker terkait atas nama
Gubernur atau Bupati. Gubernur selaku Kuasa Menteri Pertanian dan Bupati selaku penerima
tugas dari Menteri Pertanian, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Satker menetapkan DIPA,
dan selanjutnya Kepala Kanwil DJPb atas nama Menteri Keuangan menetapkan SP-DIPA.
3. Petunjuk Operasional Kegiatan
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang merupakan bagian dari DIPA dan sudah terprogram
dalam aplikasi DIPA harus menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran.
POK diterbitkan oleh Kepala Satker selaku KPA, dan meliputi rencana penarikan anggaran per
bulan, penanggung jawab kegiatan, cara pelaksanaan/pengadaan, jadwal kegiatan (Peran POK).
4. Revisi Anggaran
Berdasarkan PMK Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun
Anggaran 2011, bahwa Revisi Anggaran adalah perubahan Rincian Anggaran Belanja
10
Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
( Sp RKA-KL), dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) .
4.1. Ruang Lingkup dan Batasan Revisi Anggaran
4.1.1. Ruang Lingkup Revisi Anggaran terdiri atas:
1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu
anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya;
2) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap;
dan/atau;
3) Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.
4.1.1.1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau
pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian
anggaran belanjanya sebagai akibat antara lain dari :
1) Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN;
2) Lanjutan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN
3) Percepatan penarikan PHLN
4) Penerimaan hibah Luar Negeri yang diterima oleh pemerintah Cq Kemenkeu dan
dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga;
5) Penerimaan hibah luar negeri yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan
langsung oleh Kementerian/Lembaga;
6) Tambahan pinjaman Luar Negeri
7) Pengurangan alokasi PHLN.
8) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN.
4.1.1.2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu
anggaran tetap, antara lain meliputi :
1) Pergeseran antar program dalam satu bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan
biaya operasional;
2) Pergeseran antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut
merupakan Hasil Optimalisasi;
3) Pergeseran antar jenis belanja dalam satu kegiatan;
4) Perubahan volume Keluaran berupa penambahan volume Keluaran dalam satu
Keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu kegiatan dan satu satuan kerja;
5) Perubahan volume Keluaran berupa pengurangan volume Keluaran dalam satu
Keluaran dalam satu kegiatan dan satu satuan kerja;
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 11
6) Perubahan volume Keluaran berupa penambahan atau pengurangan volume Keluaran
antarsatuan kerja sepanjang dalam kegiatan yang sama dan digunakan untuk Keluaran
yang sama;
7) Pergeseran dalam satu propinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan dalam rangka Tugas
Pembantuan atau dalam satu propinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentras;
8) Pergeseran dalam satu propinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional
yang dilaksakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di
daerah;
9) Perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani;
10) Pencairan blokir/ tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran;
11) Pergeseran anggaran antar kegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi;
12) Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan Hasil Program;
13) Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR-RI) terlebih dahulu;
14) Pencairan blokir/ tanda bintang(*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan
blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntuka.penggunaanya;
15) Pergeseran reincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang
tidak sesuai dengan hasil kesepakatan anarata Pemerintah dengan DPR-RI (kesimpulan
repat kerja dalam rangka APBN)
16) Perubahan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
4.1.1.3. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi antara lain karena:
1) Perubahan/ralat kode akun; kode KPPN; kode nomor register PHLN; kode kewenangan;
kode lokasi; cara penarikan PHLN; sumber dana; pejabat perbendaharaan; ralat kode
dan nomenklatur satua kerja; rumusan keluaran;
2) Perubahan Nomenklatur bagian anggaran dan /atau satuan kerja sepanjang kode tetap;
3) Ralat pencantuman volume, jenis dan satuan Keluaran pada RKA-Kl dan DIPA sesuai
dengan dokumen RKP atau hasil kesepakatan DPR - RI;
4) Perubahan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Menteri Keuangan.
4.1.2. Batasan Revisi Anggaran:
4.1.2.1. Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan
pengurangan alokasi anggaran terhadap :
1) Kebutuhan Biaya Operasional satuan kerja;
2) Alokasi tunjangan profesi guru/dosen;
3) Pembayaran berbagai tunggakan;
4) Paket pekerjaan pekerjaan yang bersifat multiyears;
12
5) Paket pekerjaan yang telah dikontrakan dan/atau direalisasikan daqnanya sehingga
menjadi minus.
4.1.2.2. Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah Sasaran
Kinerja dengan ketentuan :
1) Tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/ atau Prioritas
Bidang;
2) Tidak mengurangi spesifikasi keluaran;
4.2. Kewenangan dan Tata Cara Revisi Anggaran
4.2.1. Revisi Anggaran Pada Direktorat Jenderal Anggaran
4.2.1.1. Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal
Anggaran meliputi perubahan berupa penambahan dan/atau
perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja sebagai akibat
adanya:
1) Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN;
2) Lanjutan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN
3) Percepatan penarikan PHLN
4) Penerimaan hibah Luar Negeri yang diterima oleh pemerintah Cq Kemenkeu dan
dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga;
5) Pengurangan alokasi PHLN.
6) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN.
7) Perubahan volume Keluaran berupa pengurangan volume Keluaran dalam satu
Keluaran, dalam satu kegiatan dan satu satuan kerja;
8) Perubahan volume Keluaran berupa penambahan atau pengurangan volume Keluaran
antarsatuan Kerja sepanjang dalam Kegiatan yang sama dan digunakan untuk Keluaran
yang sama;
9) Perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani;
10) Pencairan blokir/ tanda bintang(*) yang dicantumkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran;
11) Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.
4.2.1.2. Usulan Revisi Anggaran yang disampaikan kepada Direktur Jenderal
Anggaran paling sedikit dilampiri dokumen: RKA- satuan kerja yang
memuat usulan perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja
beserta perubahan ADK RKA-K/L dan dilengkapi dengan dokumen
pendukung meliputi:
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 13
1) Perhitungan anggaran yang diusulkan dilakukan perubahan/pergeseran termasuk dana
pendamping untuk PHLN yang mensyaratkan dana rupiah pendamping;
2) Rincian sisa dana PHLN yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan diketahui
oleh KPPN setempat, khusus untuk perubahan pagu PHLN akibat lanjtan PHLN;
3) Surat keterangan pengelola kegiatan dan Annual Work Plan (AWP) yang disetujui Lender
dalam hal percepatan penarikan PHLN;
4) Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya dan Revisi DIPA terakhir.
RKA-satuan kerja yang memuat usulan perubahan pendapatan dilampiri ADK RKA-K/L dan
fotocopi Surat Edaran Bukan Pajak (SSBP) dan Nomor transaksi Penerimaan Negara
(NTPN) yang telah divalidasi oleh KPPN setempat dalam hal perubahan anggaran karena
PNBP yang melampaui target.
4.2.2. Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan DPR-RI
4.2.2.1. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI diajukan oleh
Kementerian Negara kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat
Jenderal Anggaran untuk selanjutnya dimintakan persetujuan dari
DPR – RI
4.2.2.2. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI terdiri dari:
1) Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri
2) Pergeseran Anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya
Oreasional;
3) Pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi;
4) Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan hasil program;
5) Penggunaan Anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu;
6) Pencairan blokir/tanda Bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan
blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaanya;
7) Pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak
sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR-RI (Kesimpulan rapat
kerja dalam rangka APBN);
4.2.2.3. Revisi Anggaran dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah
mendapatkan persetujuan DPR-RI;
4.2.3. Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan Menteri Keuangan
4.2.3.1. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan
diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Direktur
Jenderal Anggaran untuk selanjutnya dimintakan persetujuan
Menteri Keuangan;
14
4.2.3.2. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan
terdiri dari:
1) Pergeseran antarkegiatan dalam satu Program sepanjang pergeseran tersebut
merupakan Hasil Optimalisasi
4.2.4. Revisi Anggaran pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
4.2.4.1. Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Pusat/Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi :
1) Penerimaan Hibah Luar Negeri yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan
secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga;
2) Penggunaan Anggaran Belanja yang bersumber dari PNBP diatas pagu APBN ;
3) Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan
Biaya Operasional;
4) Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan;
5) Pergeseran antar propinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang
dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat Pusat maupun oleh instansi vertikalnya di
daerah;
6) Perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu
sepanjang dalam Program yang sama, dananya masih tersedia dan tidak mengurangi
Sasaran Kinerja;
7) Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.
4.2.4.2. Usulan Revisi Anggaran yang disampaikan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan paling sedikit dilampiri dokumen :
1) Konsep Revisi DIPA yang telah ditandatangani oleh KPA beserta ADK;
4.2.4.3. Satuan kerja pelaksana Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan melaporkan perubahan tersebut kepada Unit Eselon I.
4.2.5. Revisi Anggaran Pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4.2.5.1. Revisi Anggaran dapat dilaksanakan oleh PA/KPA dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Tidak mengurangi alokasi anggaran;
2) Tidak mengubah Sasaran Kinerja;
3) Penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu
kegiatan;
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 15
4) Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional;
5) Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran sepanjang tidak menambah jenis
honorarium baru dan besaran honoraium yang sudah ada;
6) Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu kegiatan.
4.2.5.2. Revisi anggaran dilakukan dengan cara mengubah ADK RKA satuan
kerja melalui aplikasi RKA-K/L, mencetak POK, dan KPA menetapkan
perubahan POK
4.2.5.3. PA/KPA wajib menyampaikan setiap perubahan ADK RKA satuan
kerja kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk DIPA yang
disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk DIP yang
disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
4.2.5.4. Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA,
perubahan POK dapat ditetapkan oleh KPA setelah perubahan DIPA
disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan / Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4.2.6. Hal-Hal Khusus
4.2.6.1. Paket Pekerjaan yang alokasi anggarannya diblokir/dibintang (*)
sebagai akibat belum dilengkapi TOR/RAB/dokumen pendukung
lainya dan alokasi anggaran yang belum jelas peruntukannya, apabila
sampai dengan akhir bulan bulan Juni KPA tidak melengkapi
dokumen yang dipersyaratkan, alokasi anggaran yang diblokir
tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran.
4.2.6.2. Paket Pekerjaan yang alokasi anggarannya diblokir/dibintang (*) tidak
termasuk paket pekerjaan yang sudah jelas peruntukannya namun
pelaksanaannya memerlukan syarat dan kondisi tertentu.
4.2.6.3. Direktorat Jenderal Anggaran dapat memproses/menyelesaikan
usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Kementerian Negara
dalam hal substansi dan kewenanganya meliputi kewenangan
Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
16
4.2.6.4. Dalam hal terjadi perubahan rumusan Keluaran sebagai akibat
adanya perubahan tugas fungsi unit atau penugasan, KPA dapat
mengajukan usul perubahan rumusan Keluaran kepada Direktur
Jenderal Anggaran sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan
tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/
atau Prioritas Bidang.
4.3. Pengesahan Revisi DIPA
4.3.1. Pengesahan Revisi DIPA yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan meliputi:
1) Revisi DIPA satuan kerja Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta;
2) Revisi DIPA satuan kerja pusat dalam rangka penerimaan Hibah Luar Negeri yang diterima
dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara;
4.3.2. Pengesahan Revisi DIPA yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi:
1) Revisi DIPA untuk satuan kerja pusat yang berlokasi di daerah (diluar DKI Jakarta);
2) Revisi DIPA untuk Satuan Kerja Vertikal;
3) Revisi DIPA Dekonsentrasi;
4) Revisi DIPA Tugas Pembantuan;
5) Revisi DIPA baik untuk DIPA yang disahkan di Pusat maupun di Daerah.
5. Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran
5.1. Landasan Operasional 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomo 4355);
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);
4) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2010(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5075);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
7) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 17
8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tenatng Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penertiban BMN;
10) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 102/PMK.05/2009 tahun 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi
dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tetang Tata CaraPelaksanaan,
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan BMN;
13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
BMN;
14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban BMN;
15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tantang Pedoman Pembayaran
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satker;
17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas;
18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar;
19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
20) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian;
21) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
22) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 Tentang Pedoman
Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian.
5.2. Ketentuan Umum
Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ada ketentuan-
ketentuan yang harus diperhatikan, sebagai berikut.
5.2.1. Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip:
1) hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai kebutuhan teknis yang disyaratkan;
2) efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana/kegiatan;
3) mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
5.2.2. Anggaran Belanja Negara tidak diperkenankan untuk membiayai
kegiatan:
1) perayaan atau peringatan hari besar, hari ulang tahun Kementerian/Lembaga;
2) pemberian ucapan selamat , hadiah/tanda mata, iklan, karangan bunga dan sebagainya
untuk berbagai peristiwa;
3) pesta untuk berbagai peristiwa pada Kementerian/Lembaga, termasuk Pekan Olah Raga;
4) pengeluaran lain-lain untuk kegiatan sejenis seperti tersebut di atas.
18
5.3. Struktur Organisasi Pengelola Keuangan
Pengelola Keuangan terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan, dan Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4) yang ditetapkan
oleh Menteri Pertanian. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran.
5.4. Dokumen Pendukung Pelaksanaan
Setelah menerima DIPA pengelolaan anggaran (daftar isian pelaksanaan anggaran) maka Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Pembuat Komitmen
berkoordinasi dengan Bagian/Bidang yang menangani program dan menginformasikan kepada
penanggungjawab kegiatan, untuk menyiapkan dokumen pendukung pengelolaan anggaran
sebagai berikut.
1) Matriks Rencana Kegiatan
Matrik rencana kegiatan disiapkan oleh Penanggungjawab kegiatan yang berkoordinasi
dengan Bagian/Bidang yang menangani program yang ditandatangani oleh
penanggungjawab kegiatan dan disahkan oleh Kepala Satker.
2) Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
KAK dan RAB disiapkan oleh penanggungjawab kegiatan. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
merupakan dokumen yang memuat informasi yang lengkap dan rinci tentang kegiatan yang
akan dilaksanakan. Rincian Anggaran Biaya (RAB) merupakan dokumen rincian biaya yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. KAK dan RAB ditandatangani oleh
penanggungjawab kegiatan dan disahkan oleh Kepala Satker.
3) Rencana Penyerapan Anggaran
Rencana Penyerapan Anggaran yang dikompiliasi menjadi Rencana Penarikan Dana (RPD)
sebagai lampiran dokumen DIPA disusun sekaligus untuk 12 bulan dengan mengacu
kepada kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan jadwal rencana pelaksanaan
kegiatan. Rencana penyerapan anggaran ditandatangani oleh penanggungjawab dan
disahkan oleh Kepala Satker.
4) Rencana Kinerja Tahunan
Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen kendali dan acuan evaluasi atas pelaksanaan
kegiatan dan anggaran yang diterimanya. Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran
dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Dokumen Kinerja Tahunan memuat
informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dengan
indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang terukur. Didalam dokumen rencana
kinerja indikator keberhasilan harus dinyatakan dengan parameter yang jelas, spesifik dan
terukur. Rencana Kinerja Tahunan merupakan komitmen suatu unit kerja yang akan dicapai
dalam tahun tertentu, harus ditandatangani oleh Penanggungjawab Kegiatan dan disahkan
oleh Kepala Satker.
5) Rencana Triwulan
Masing-masing Penanggung jawab Kegiatan agar menyiapkan rencana triwulanan sekaligus
untuk 4 triwulan dan disahkan oleh Kepala Satker. Rencana triwulan diharapkan
memperlihatkan progress pencapaian kinerja maupun rencana penyerapan anggaran.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 19
Rencana triwulan dimaksud tersebut menjadi acuan penyusunan laporan triwulan yang
merupakan realisasi kinerja dan penyerapan anggaran pada triwulan yang berjalan.
Keseluruhan rencana triwulan (I, II, III dan IV) akan memberikan gambaran tahapan realisasi
dan anggaran. Rencana triwulan diajukan triwulan ini dapat dievaluasi dan disesuaikan pada
awal triwulan yang akan dilaksanakan. Rencana triwulanan diajukan dan ditandatangani oleh
Penanggungjawab Kegiatan dan disahkan oleh Kepala Satker.
5.5. Pengajuan dan Pelaksanaan Biaya Kegiatan
Pengajuan dan pelaksanaan biaya kegiatan sangat tergantung dengan ketersediaan Uang pada
Bendahara Pengeluaran. Proses pengajuan kegiatan dilakukan dengan:
1) Menyusun Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Biaya Kegiatan Bulanan;
2) Melakukan Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Kebutuhan Dana;
3) Merekapitulasi Usulan Kegiatan dan Kebutuhan Biaya Kegiatan;
4) Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
5) Mencairkan Uang Persediaan dan Tambahan Biaya Persediaan;
6) Mendistribusikan Biaya Kegiatan;
7) Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan.
5.6. Pengajuan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.6.1. Usulan Perjalanan Dinas
1) Usulan Perjalanan Dinas harus diketahui oleh Atasan Langsung untuk disampaikan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapatkan
persetujuan.
2) Menerbitkan Surat Tugas Perjalanan Dinas oleh Atasan Langsung.
3) Menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
4) Berdasarkan SPPD, Bendahara Pengeluaran membuat Surat Bukti Pengeluaran Perjalanan
Dinas yaitu Rincian Perjalanan Dinas dan Kuitansi Pembayaran Perjalanan Dinas.
5.6.2. Pembayaran dan pelaksanaan
Pembayaran Perjalanan Dinas, dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran setelah SPPD dan
Surat Bukti Pengeluaran Perjalanan Dinas disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
5.6.3. Pelaporan Perjalanan Dinas
1) Pelaksana perjalanan dinas setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas segera
membuat laporan perjalanan dinas serta melaporkan kepada atasan langsung paling lama 3
(tiga) hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas.
2) Pelaksana perjalanan dinas yang belum melaporkan hasil perjalanan dinas tidak dapat untuk
diajukan kembali dan atau ditugaskan kembali melakukan perjalanan dinas sampai laporan
sebelumnya diselesaikan
5.6.4. Biaya Perjalanan Dinas
Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
1) uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
2) biaya transport pegawai;
20
3) biaya penginapan.
5.6.5. Ketentuan Lain
1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dilarang menerima biaya
perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam
waktu yang sama
2) Perjalanan Dinas Luar Negeri diatur sesuai dengan ketentuan yang berklaku untuk itu.
6. Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai
dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa. Peraturan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa adalah Perpres 54 Tahun
2010.
7. Pengelolaan Barang Milik Negara
Pengelolaan Barang Milik Negara/BMN mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 6 tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 96
tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
8. Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Sistim Akuntansi Instansi (SAI) Satker Pusat dan Eselon I dan
merekonsiliasi data Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRA), laporan realisasi anggaran
belanja pengembalian belanja, laporan realisasi pendapatan negara, neraca dengan tahapan
pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
1) Mengumpulkan SPP, SPM, SP2D, SSPB, SSBP, data kerugian Negara/ transaksi keuangan
lainnya dan menginput kedalam program aplikasi SAK guna menyusun laporan keuangan,
merekonsiliasi data transaksi keuangan dengan dokumen BMN serta menggabung data dari
aplikasi SAK dengan SIMAKBMN;
2) Menyusun konsep Laporan Keuangan dan Neraca Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian;
3) Memverifikasi kelengkapan, kebenaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca
dengan cara membandingkan kesesuaian bukti pengeluaran dengan dokumen pendukung
(SPM, SP2D dan SSBP, SSPB) untuk kepastian besarnya realisasi anggaran sebelum dan
sesudah dilakukan penggabungan kedalam program Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk
mengetahui kepastian nilai asset;
4) Merekonsiliasi LRA, neraca dengan cara membandingkan data realisasi Anggaran data
SIMAK BMN guna kesesuaian realisasi belanja modal dan penambahan aset sebelum
melakukan rekonsiliasi dengan KPPN;
5) Merekonsiliasi data realisasi anggaran belanja dan pendapatan seluruh satker dengan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan program Sistem Akuntansi Uang (SAU) guna
memperoleh keakuratan realisasi anggaran;
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 21
6) Mengkonsolidasikan LRA dab neraca dari seluruh satker dengan menggabungkan LRA,
neraca kedalam program SAI eselon I untuk dilaporkan ke Biro Keuangan dan Perlengkapan
Kementerian Pertanian, sebagai bahan laporan Kementerian Pertanian;
7) Menganalisis LRA, LRP, Neraca seluruh satker dengan membandingkan tahun yang lalu
untuk dituangkan kedalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
8) Menyusun Laporan Keuangan Satker Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian untuk pertanggungjawaban Kepala Badan selaku Kuasa Penggunan
Anggaran/Barang.
9. Verifikasi
Ruang lingkup verifikasi terhadap dokumen pengeluaran anggaran (pertanggungjawaban)
mencakup 5 (lima) aspek yakni aspek ketersediaan anggaran, ketetapan tujuan pengeluaran,
kebenaran pembebanan anggaran, aspek kebenaran tagihan dan aspek kelengkapan bukti
pengeluran sebagai berikut:
1) Aspek Ketersediaan Anggaran
Pengujian terhadap dokumen pengeluaran anggaran dilihat dari aspek ketersediaan angaran
adalah untuk mengetahui jumlah pengeluaran anggaran yang tercantum dalam dokumen
2) Aspek Ketepatan Tujuan Pengeluaran
Pengujian terhadap dokumen pengeluaran anggaran dilihat dari aspek ketepatan tujuan
pengeluaran adalah untuk mengetahui apakah tujuan pengeluaran yang tercantum dalam
tanda bukti pengeluaran telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen
anggaran;
3) Aspek Kebenaran Pembebanan Dokumen
Pengujian terhadap dokumen pengeluaran anggaran dilihat dari aspek kebenaran
pembebanan anggaran adalah untuk mengetahui apakah pembebanan anggaran yang
tercantum dalam dokumen bukti pengeluaran yang telah dilakukan.
4) Aspek Kebenaran Tagihan
Pengujian terdahap dokumen pengeluaran anggaran dilihat dari aspek kebenaran tagihan
adalah untuk mengetahui apakah secara formal maupun material bukti pengeluaran telah
benar dan sah sehingga layak untuk dibayar.
5) Aspek Kebenaan Kelengkapan Bukti Pengeluaran
Pengujian terhadap dokumen pengeluaran anggaran dilihat dari aspek kelengkapan bukti
pengeluaran adalah tanda bukti pengeluaran telah dilengkapi dengan persyaratan yang telah
diwajibkan, yaitu :
a) Lampiran tanda bukti pengeluaran;
b) Lampiran dokumen-dokumen tanda bukti pengeluaran.
22
10. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP )
10.1. Jenis Penerimaan
PNBP adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari anggaran APBN yaitu pendapatan yang
berasal dari penerimaan dalam negeri berupa penerimaan umum dan fungsional.
1) Penerimaan Umum adalah penerimaan yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Kementerian, yang pada dasarnya terdapat pada setiap Kementerian a.l. barang
yang dihapuskan/berlebih/rusak, sewa rumah dinas, jasa giro, dst.
2) Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian a.l. perjanjian kerjasama operasional, jasa
persewaan, penjualan hasil samping (ternak, kebun, dst)
10.2. Kelompok Penerimaan
Dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak terdapat 4 kelompok besar PNBP yang terdiri dari:
1) Penerimaan Penjualan Hasil Samping
2) Penerimaan Sewa dan Jasa
3) Penerimaan Pendidikan
4) Penerimaan Lain-lain.
10.3. Penyusunan Target Penerimaan
Dalam penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak agar mengacu pada Surat Edaran
Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-49/A/2001 tanggal 9 April 2001. Sumber dana mata
anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak agar dibedakan sebagai berikut.
1) Peneriman Umum
a) Penjualan Rumah, Gedung Bangunan dan tanah
b) Sewa Rumah Dinas,
c) … dan seterusnya.
2) Penerimaan Fungsional
a) Penjualan Hasil Pertanian, Hasil Kebun
b) Penjualan Hasil Peternakan
c) Sewa Gedung, Bangunan dan Gudang
d) … dan seterusnya.
Sedangkan untuk menentukan besaran target yang dapat diterima mengacu pada PP. Nomor 7
tahun 2004 tanggal 11 Pebruari 2004 tentang ketentuan tarif atas jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
10.4. Penggunaan Hasil Penerimaan Fungsional
Penggunaan hasil penerimaan fungsional mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 73 tahun
1999 tentang Penggunaan PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu dan harus mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan yang permohonannya dilengkapi:
1) Tujuan penggunaan dana PNBP
2) Rincian kegiatan pokok yang akan dibiayai PNBP
3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak serta tarif yang berlaku.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 23
4) Laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan, serta perkiraan 2 (dua) tahun
anggaran mendatang.
Dalam pengajuannya dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 Nopember tahun berjalan yang
akan diteliti dan dibahas oleh Kementerian keuangan bersama Instansi terkait.
10.5. Prosedur Pencairan Hasil Penerimaan Fungsional
Pada Instansi Badan PPSDMP pencairan dana Hasil Penerimaan Fungsional yang baru disetujui
izin penggunaannya sebesar 90%, yaitu sewa gedung, aula, mess dan pencairannya langsung
membuat LS ke KPKN, dengan melampirkan bukti setor SSBP tahun berjalan yang jumlah
penyetorannya lebih besar dari jumlah target penerimaan yang tertera dalam DIPA.
10.6. Pelaporan
Dalam pembuatan laporan SPJ/SPJ Bendahara Penerima masing-masing jenis penerimaan
(Penerimaan Umum dan Penerimaan fungsional) harus dilampirkan bukti-bukti pendukung
antara lain:
1) Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP).
2) Copy SPM sepanjang penerimaan yang dipotong melalui daftar gaji.
3) Copy Nota debet dari Bank atas jasa giro yang dipindah bukukan.
4) Kuitansi penerimaan dan bukti-bukti pendukung lainnya.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian oleh Bendaharawan dalam pembuatan SPJ adalah sbb.:
1) Apabila dalam satu bulan tidak terdapat penerimaan/penyetoran, maka laporan SPJ tetap
dibuat dengan laporan “ NIHIL “
2) Laporan/SPJ tidak dibenarkan digabung untuk beberapa bulan, melainkan harus dibuat
setiap bulan;
3) Penerimaan dan penyetoran tahun dinas yang lalu tidak dibenarkan dimasukan pada
penerimaan/penyetoran tahun dinas berjalan.
4) Bukti setor dan tanda bukti pengeluaran/kuitansi penerimaan, harus dicantumkan dengan
jelas Jenis Penerimaan, lokasi dan nama kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
11. Tuntutan Perbendaharaan
11.1. Tuntutan Perbendaharaan (TP)
Tuntutan Perbendaharaan (TP) ialah tuntutan yang dikenakan terhadap orang atau badan yang
menurut pasal 77 ICW dibebani tugas menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan
uang/barang dalam penyimpanannya, telah melakukan kelalaian/ kesalahan yang menimbulkan
kerugian Negara.
Prosedur Penyelesaian
1) Kepala Kantor/Satuan Kerja melaporkan kepada Kepala Badan PPSDMP bahwa pada
kantor/satuan kerjanya telah terjadi kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan
melanggar hukum/lalai yang dilakukan oleh Bendaharawan yang berada di unit
organisasinya, tembusan laporan disampaikan kepada :
a) Badan Pemeriksa Keuangan;
24
b) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
c) Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
d) Atasan Langsung dari pejabat yang melapor.
e) Kepala Badan PPSDMP tersebut diatas memerintahkan kepada :
f) Sekretaris Badan PPSDMP;
g) Kepala Bagian Keuangan Cq. Kepala Sub Perbendaharaan;
h) Pihak lainnya yang terkait (bila dipandang perlu).
2) Laporan lengkap hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pejabat tersebut
pada point 2b diatas, disampaikan kepada Kepala Badan PPSDMP;
3) Kepala Badan PPSDMP meneruskan berkas laporan tersebut disertai dengan
saran/pendapat kepada Menteri Pertanian Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
untuk diproses lebih lanjut;
4) Menteri Pertanian Cq. Sekretaris Jenderal memerintahkan kepada Kepala Biro Keuangan
dan Perlengkapan Cq. Kepala Bagian Perbendaharaan untuk mengadakan penelitian dan
pemeriksaan atas berkas laporan dan saran/pendapat yang disampaikan oleh Kepala Badan
PPSDMP;
5) Apabila dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran atas laporan dimaksud, Menteri
dapat memerintahkan tim TP/TGR Depertemen agar dapat membantu Biro Keuangan untuk
meneliti berkas maupun penelitian setempat guna dapat diberikan pertimbangan/saran
tindak penyelesaian kasus tersebut;
Biro Keuangan dan Tim TP/TGR Kementerian memberikan laporan hasil penelitian yang
dilakukan dan pertimbangan / saran tindak penyelesaian kasus dimaksud kepada Menteri
Pertanian disertai dengan konsep surat pengantar kepada Badan Pemeriksa Keuangan
untuk penyelesaian selanjutnya.
12. Penatausahaan Kas dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendaharawan Instansi Bendahara instansi (Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran) dalam mengelola
uang untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertanggugjawab
secara fungsional dan wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawabannya
dan disamapaikan kepada Bendahara Umum Negara (BUN), atau Kuasa Bendahara Umum
Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga , dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini
merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006.
Penatausahaan kas dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Instansi
merupakan managerial report sebagai sarana pengambilan keputusan dalam pelaksanaan
kegiatan operasional seharihariterkait dengan pagu dana yang sesungguhnya, pelengkap SAI
dan terkait dengan perkiraan Kas di Bendahara Instansi.
Bendahara instansi adalah pejabat fungsional yang diangkat oleh Pengguna Anggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang secara fungsional bertanggugjawab kepada
Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Bendahara instansi mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan
mempertanggugjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Dalam
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 25
menjalankan tugasnya bendahara instansi mempunyai kewenangan melakukan pembayaran
atas perintah Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan wajib menolak
perintah bayar dari PA/KPA/PPK apabila persyaratan tidak terpenuhi dan bertanggugjawab
secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. Kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh Bendahara Instansi adalah menatausahakan seluruh transaksi Satuan Kerja (termasuk
Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS), melakukan pemotongan pajak dan bukan pajak
pihak ketiga kepada Negara yang langsung disetorkan ke Kas Negara, menyetorkan seluruh
uang negara yang dikuasai ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran/kegiatan dan
menyampaikan Laporan Pertanggugjawaban kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya dengan disertai salinan rekening
Koran.
Dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban Bendahara Instansi dapat dibantu oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau
pejabat yang diberi kuasa, atas dasar pertimbangan lokasi dan kompleksitas kegiatan.
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mempunyai tugas membantu Bendahara Pengeluaran
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Ketentuan mengenai penatausahaan kas berlaku juga
bagi BPP, sedangkan pada akhir tahun anggaran/kegiatan , BPP wajib menyetorkan seluruh
uang negara yang dikuasainya ke kas negara, khusus sisa Uang Persediaan (UP) dikembalikan
kepada Bendahara Pengeluaran. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BPP disamapaikan
kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya, dengan disertai
salinan rekening Koran.
12.1. Pembukuan Bendahara Instansi
Bendahara Instansi wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan
pengeluaran/penyetoran atas penerimaan dan pengeluaran yang meliputi seluruh transaksi
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Satuan Kerja
yang berada di bawah pengelolaannnya. Pembukuan seluruh transaksi harus segera dicatat
baik secara tulis tangan / atau komputer dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dan dicatat
dalam buku-buku pembantu dan pengawasan anggaran berdasarkan azas perhitungan bruto
(kotor). Buku-Buku Bantu/register selain Buku Kas Umum dapat ditentukan oleh Pengguna
Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Dokumen sumber pembukuan adalah seluruh dokumen terkait dengan uang yang dikelola
Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran serta transaksi dalam rangka
pelaksanaan anggaran satuan kerja, antara lain Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang
telah mendapat pengesahan; Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)/Surat
Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TUP)/ Surat Perintah Membayar Penggantian
Uang Persediaan (SPM-GUP)/Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang telah
diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); kwitansi/dokumen pembayaran atas uang
yang bersumber dari Uang Persediaan atau Langsung (LS) Bendahara Instansi; Faktur Pajak
atas potongan uang yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) atau Langsung(LS) Bendahara
Instansi, Surat Bukti Setoran (SBS)/Bukti Penerimaan Bendahara Penerimaan. Pencatatan
seluruh transaksi dalam pembukuan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan petunjuk
pelaksanaan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor
26
47/PB/2009 seperti dalam lampiran. Pembukuan dalam Buku Kas Umum dan Buku-Buku
Pembantu dengan menggunakan sarana komputer wajib di cetak dan ditandatangani oleh
Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekurang-kurangnya satu kali dalam satu
bulan.
12.2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Laporan Pertanggungjawaban menyajikan keadaan pembukuan pada bulan pelaporan yang
meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu,
keadaan kas baik tunai di brankas dan saldo rekekning bank, hasil rekonsiliasi internal antara
pembukuan dengan unit akuntansi serta penjelasan selisih antara saldo pembukuan dan saldo
kas pada akhir bulan pelaporan.
Laporan Pertangungjawaban (LPJ) disusun oleh Bendahara dan diketahui oleh KPA
berdasarkan Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang
telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh KPA/PPK. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan
secara bulanan dengan disertai salinan rekening Koran kepada BUN/Kuasa BUN, Menteri /
Pimpinan Lembaga dan BPK. Sanksi keterlambatan penyampaian LPJ berupa penundaan
penerbitan SP2D atas SPM-GUP / SPM-TUP dan tidak membebaskan Bendahara dari
kewajiban menyampaikan LPJ bulan bersangkutan.
12.3. Perencanaan Kas
Perencanaan Kas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009, dimana
bertujuan untuk memperoleh dana senilai perkiraan penarikan dana untuk membiayai kegiatan
sesuai dengan waktu pelaksanaan pada Kementerian/Lembaga. Penyusunan rencana/Jadwal
pelaksanaan kegiatan dan Perkiraan Penarikan dan / atau Penyetoran berdasarkan waktu
pelaksanaan kegiatan wajib dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang dideligasikan kepada
Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja. Perencanaan kas yang harus disusun dan dibuat adalah
perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan.
12.3.1. Perencanaan Kas Bulanan
Perencanaan Kas Bulanan merupakan perkiraan dalam satu tahun anggaran yang dirinci
dalam dua belas bulan dan disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah pengesahan DIPA
dan jika ada perubahan ,updating/pemutahiran disampaikan tiap bulan, paling lambat 3 hari
kerja sebelum bulan penarikan. Fungsinya untuk mendapatkan batas maksimal penyediaan
dana yang bias ditarik oleh satker pada bulan bersangkutan. Apabila perkiraan Satker terlalu
tinggi sedangkan realisasi SPMnya lebih rendah dari perkiraan maka selisih antara realisasi
dan perkiraan penarikan tidak dapat dicairkan , dapat dicairkan kembali apabila dilakukan
revisi penyusunan rencana kas bulanan pada bulan berikutnya. Begitu pula sebaliknya
apabila Perkiraan kas yang diajukan lebih rendah dari realisasi SPM, maka selisihnya tidak
dapat dicairkan pada bulan bersangkutan, dapat dicairkan kembali apabila dilakukan revisi
Perkiraanm Kas pada bulan berikutnya. (Format Terlampir)
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 27
12.3.2. Perencanaan Kas Mingguan
Perencanaan Kas Mingguan merupakan perkiraan dalam satu bulan yang dirinci dalam empat
periode/minggu. Disusun tiap dua bulan dan disampaikan paling lambat lima hari kerja
sebelum minggu pertama perkiraan. Updating/pemutahiran tiap bulan paling lambat dua hari
kerja sebelum minggu pertama perkiraan. Perkiraan mingguan tidak menjadi batas maksimal
penarikan dana Satker, tetapi jumlah perkiraan mingguan dalam satu bulan harus sama
dengan Perkiraan Penarikan Dana Bulanan. (Format Terlampir)
12.3.3. Perencanaan Kas Harian
Perencanaan Kas Harian merupakan perkiraan dalam satu minggu yang dirinci dalam hari
kerja pada minggu tersebut. Disusun tiap minggu dan disampaikan setiap hari Kamis minggu
sebelumnya. Updating/pemutahiran paling lambat satu hari kerja sebelumnya. Media
penyampaian Perkiraan Penarikan Dana Harian menggunakan Aplikasi Forecating Satker
(AFS), dengan diantar langsung berupa ADK dari Aplikasi AFS, Email maupun SMS. ( Format
Terlampir)
12.4. Langkah-Langkah Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana 1) Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan Jadwal Kegiatan harus sesuai dan mengacu pada kegiatan di RKAKL, dengan
membedakan kegiatan yang bersifat Kontraktual (Mengacu pada aturan Kepres 80 Tahun
2003) dan Non Kontraktual ( Kegiatan Rutin tiap bulan dan kegiatan insidental).
2) Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana
a) Membagi kegiatan yang bersifat kontraktual dan non kontraktual. Kegiatan yang
bersifat kontraktual merupakan kegiatan yang cara pembayarannya melalui kontrak
dengan pihak ketiga. Kegiatan Kontraktual terbagi menjadi kegiatan yang sudah
dikontrakkan dan akan dikontrakkan. Perkiraan Penarikan Dana disesuaikan dengan
termin pembayaran.
b) Menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan setiap kegiatan disesuaikan dengan
pagu dan jadwal kegiatan. Biaya per kegiatan yang sesuai dengan jadwal kegiatan ini
yang kemudian menjadi Perkiraan Penarikan Dana.
3) Updating Perkiraan Penarikan Dana
Updating data dilakukan minimal tiap bulan sekali , hal ini Jika ada perubahan kondisi yang
merubah jadwal kegiatan dan jadwal penarikan/penyetoran dana. Beberapa hal yang
mengharuskan updating data jika lebih kecil dari perkiraan belanja, revisi yang meubah pagu
(revisi kuning), revisi yang tidak merubah pagu (revisi putih), perubahan jadwal pelaksanaan
kegiatan, terima SKPA, dan diperkirakan belanja tidak bisa dicairkan.
13. Pemantauan dan Pelaporan
13.1. Tujuan Pemantauan 1) memantau proses dan kemajuan pelaksanaan sekaligus mendapatkan data dan informasi
yang akurat tentang kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan:
2) melaksanakan penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan lebih
efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
28
3) mengantisipasi secara dini terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga
dapat segera dicari solusinya.
4) mendapatkan masukan informasi bagi perumusan perencanaan dalam menyusun
rancangan pengembangan kegiatan tahap berikutnya.
13.2. Alur Pemantauan
Alur sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara umum dapat dilihat pada Gambar1.
Keterangan :
13.3. Tatalaksana Pelaporan
Tata cara, urutan, waktu, dan format pelaporan hasil pemantauan program/kegiatan penyuluhan
dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian diatur sebagai berikut:
1) Setiap penanggung jawab kegiatan pada SKPD Kab/Kota dan Provinsi, Satker Pusat dan
UPT-Pusat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab
program di instansi masing-masing dengan menggunakan Formulir A setiap triwulan paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Sumber data yang
digunakan adalah SP2D untuk realisasi anggaran dan menggunakan data target fisik sesuai
dengan rencana.
Gambar 1. Alur Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
= Pemantauan dan Evaluasi
= Pelaporan
BAPPENAS
Kementerian Pertanian
Unit Eselon I
Unit Eselon-II, UPT Pusat, Dekon/TP SKPD
Provinsi
Tugas Pembantuan di SKPD Kab/Kota
Sektor/ program
Program
Kegiatan
Kegiatan
Nasional
Outcome
Output
Output
Outcome/Impact sektor
Outcome/Impact nasional
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 29
2) Setiap penanggung jawab program pada SKPD Kab/Kota dan Provinsi, Satker Pusat dan
UPT-Pusat menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan dengan menggunakan
Formulir B dan disampaikan kepada Kepala Satker di instansi masing-masing paling lambat
4 (empat) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Sumber data diperoleh
dari Formulir A.
3) Kepala SKPD Kab/Kota, Provinsi, Satker Pusat dan UPT-Pusat wajib menyusun laporan
dengan menggunakan Formulir C berdasarkan laporan Formulir B dari penanggung jawab
program di instansi masing-masing.
4) Kepala SKPD Kab/Kota menyampaikan laporan dalam rangka pelaksanaan Tugas
Pembantuan dengan menggunakan Formulir C kepada Bupati/Walikota melalui Kepala
Bappeda dan kepada Menteri Pertanian melalui unit organisasi Eselon-I terkait, dan
menyampaikan tembusannya kepada SKPD Provinsi yang mempunyai tugas dan
kewenangan yang sama. Laporan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
triwulan yang bersangkutan berakhir.
5) Kepala SKPD Provinsi menyampaikan laporan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi
dan/atau Tugas Pembantuan dengan menggunakan Formulir C kepada Gubernur melalui
Kepala Bappeda dan kepada Menteri Pertanian melalui unit organisasi Eselon-I terkait.
Laporan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan
berakhir.
6) Kepala SKPD Provinsi setelah menerima laporan Formulir C pelaksanaan Tugas
Pembantuan dari SKPD Kab/Kota, merekapitulasi, mengevaluasi dan menyampaikan
laporan tersebut kepada Kepala Unit Organisasi Eselon-I yang terkait paling lambat 8
(delapan) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
7) Kepala Satker Pusat menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan
kegiatan dengan menggunakan Formulir C kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Unit
Organisasi Eselon-I terkait paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang
bersangkutan berakhir. Bagi Satker Pusat yang tidak mempunyai DIPA tersendiri cukup
menyusun dan menyampaikan laporan dengan menggunakan Formulir B kepada Kepala
Unit Organisasi Eselon-I terkait.
8) Kepala UPT Pusat menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan
kegiatan dengan menggunakan Formulir C kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Unit
Organisasi Eselon-I terkait dengan tembusan kepada Kepala Daerah dimana kegiatan
berlokasi melalui Kepala Bappeda paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang
bersangkutan berakhir.
9) Kepala Unit Organisasi Eselon-I menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
program kegiatan dengan menggunakan Formulir C kepada Menteri Pertanian melalui
Sekretaris Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan
berakhir.
10) Menteri Pertanian menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan pertanian kepada Menteri Negara PPN/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan
30
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) dengan menggunakan Formulir C
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
Penyusunan laporan tersebut menggunakan data dari laporan Formulir C Unit Organisasi
Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian.
Dalam upaya memudahkan pengisian dan penyampaian laporan, serta mengakomodir beberapa
informasi yang diperlukan, maka digunakan software SIMONEV. Jadwal penyampaian laporan
dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Alur dan Jadwal Penyampaian Laporan Triwulan
13.4. Jenis Laporan, Media Penyampaian dan Instansi Penerima Pelaporan
Jenis pelaporan hasil pemantauan, periode waktu pelaporan, instansi pelapor, formulir laporan
dan instansi penerima laporan diatur sebagaimana pada Tabel 1, 2 dan 3.
Kompilasi Kegiatan Dana TP (8 hari kerja Triwulan berikutnya)
Kegiatan Dana TP (5 hari kerja Triwulan berikutnya)
SKPD Kab/Kota
BAPPENAS
Sekjen Kementerian Pertanian (Biro yg
Membidangi Monev)
Unit Eselon I
SKPD Provinsi
Sektor/program (14 hari kerja Triwulan berikutnya)
Sub-sektor/Sub-program (10 hari kerja Triwulan berikutnya)
Nasional (tgl 25 Triwulan berikutnya)
Kegiatan Dana Dekonsentrasi (5 hari kerja Triwulan berikutnya)
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 31
Tabel 1. Jenis Laporan, Format dan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kabupaten/Kota
Tabel 2. Jenis Laporan, Format dan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Provinsi
Laporan Dlm Rangka a. Penanggung Jawab Form - A 3 hari kerja Penanggung
Pelaksanaan Dana Kegiatan setelah triwulan Jawab Program
Pembantuan di SKPD berakhir
Kabupaten/Kota
b. Penanggung Jawab Form - B 4 hari kerja Kepala SKPD
Program setelah triwulan
berakhir
c. Kepala SKPD Form - C 5 hari kerja 1. Ka.unit oragini-. Ka. SKPD
setelah triwulan sasi terkait Propinsi yg
berakhir ( ES.I ) tugas dan
2. Ka. Bappeda kewenangan
nya sama
d. Ka. Bappeda Form - C 10 hari kerja Ka.Bappeda Prop
Kab/Kota setelah triwulan
berakhir
Triwulan
PERIODESASI DAN MEKANISME
PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
JENIS
LAPORAN
PERIODE
LAPORAN PELAPOR
FORMULIR
PELAPORAN
PENYAMPAIAN
LAPORAN TEMBUSAN
PENERIMA
LAPORAN
32
Tabel 3. Jenis Laporan, Format dan Waktu Penyampaian Laporan Tingkat Pusat
13.5. Format Pelaporan Hasil Pemantauan
13.5.1. Format Laporan Pemantauan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Kab/Kota
Setiap SKPD lingkup pertanian Kabupaten/Kota menyusun laporan hasil pemantauan
dengan menggunakan formulir laporan yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2006. Penanggung jawab kegiatan menyusun laporan pemantauan
dengan menggunakan Formulir A. Laporan penanggung jawab kegiatan disampaikan
kepada penanggung jawab program pada Satuan Kerja masing-masing. Penanggung jawab
program menyusun laporan hasil pemantauan dengan menggunakan Formulir B. Laporan
Penanggung Jawab program disampaikan kepada Kepala SKPD. Kepala SKPD
Kabupaten/Kota menyusun laporan hasil pemantauan berdasarkan laporan dari
Penanggung Jawab Program dengan menggunakan Formulir C. Laporan tersebut
disampaikan Kepada Menteri Pertanian melalui SKPD Provinsi yang ruang lingkup tugas
dan fungsinya sama.
13.5.2. Format Laporan Pemantauan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Provinsi
Setiap SKPD lingkup pertanian Provinsi menyusun laporan hasil pemantauan dengan
menggunakan formulir laporan yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006. Penanggung jawab kegiatan menyusun laporan hasil pemantauan dengan
menggunakan Formulir A. Laporan penanggung jawab kegiatan disampaikan kepada
penanggung jawab program pada Satuan Kerja masing-masing. Penanggung jawab
program menyusun laporan hasil pemantauan dengan menggunakan formulir B. Laporan
Penanggung Jawab program disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja (SKPD). Kepala
SKPD Provinsi menyusun laporan hasil pemantauan berdasarkan laporan dari Penanggung
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 33
Jawab Program dalam Satuan kerjanya dari SKPD Kabupaten/Kota yang ruang lingkup
tugas dan fungsinya sama dengan menggunakan formulir C. Laporan tersebut disampaikan
Kepada Menteri Pertanian melalui Eselon-I terkait.
13.5.3. Format Laporan Pemantauan Satuan Kerja Pusat dan UPT Pusat
Setiap Satuan Kerja Pusat (Eselon-II/UPTPusat) di lingkup Kementerian Pertanian
menyusun laporan hasil pemantauan dengan menggunakan formulir laporan yang
ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006. Penanggung jawab
kegiatan menyusun laporan hasil pemantauan dengan menggunakan Formulir A. Laporan
Penanggung Jawab Kegiatan disampaikan kepada penanggung Jawab Program.
Penanggungjawab Program menyusun laporan dengan menggunakan Formulir B. Kepala
satuan kerja menyusun laporan hasil pemantauan di Satuan Kerja kepada Menteri
pertanian melalui Eselon-I dengan menggunakan Formulir C. Bila Satuan kerja dimaksud
tidak mempunyai DIPA sendiri, maka laporan kepala Satuan kerja cukup menggunakan
Formulir B.
13.5.4. Format Laporan Pemantauan Unit Organisasi Eselon-I
Kepala Unit Organisasi Eselon-I menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dengan menggunakan laporan hasil pemantauan Satuan Kerja lingkup
Eselon-I dan Laporan SKPD (pelaksanaan DK & TP), dengan menggunakan Formulir C.
Laporan Hasil pemantauan Unit Organisasi Eselon-I disampaikan kepada Menteri Pertanian.
13.5.5. Format Laporan Pemantauan Kementerian Pertanian
Menteri Pertanian menyusun laporan hasil pemantauan Kementerian Pertanian dengan
menggunakan laporan hasil pemantauan dari Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian
dengan menggunakan Formulir C. Laporan hasil pemantauan Kementerian Pertanian
disampaikan dengan menggunakan Formulir C, kepada Menteri Negara Perencanaan
Nasional /Kepala Bappenas.
13.6. Pedoman Pengisian Formulir Hasil Pemantauan
Formulir laporan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang digunakan pada
pedoman ini mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, yang terdiri dari Formulir A, B, dan C.
1) Formulir A: Formulir yang harus disi oleh Setiap Penanggung Jawab Kegiatan.
2) Formulir B: Formulir yang harus diisi oleh Penanggung Jawab Program.
3) Formulir C: Formulir yang harus diisi oleh Kepala Satuan Kerja Pusat & SKPD serta
Menteri Pertanian.
Rincian petunjuk pengisian formulir beserta contohnya dapat dilihat pada Lampiran II
34
14. Evaluasi Kinerja
14.1. Tujuan
Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui : (1) pencapaian kinerja; (2) Output, outcome dan
keberhasilan program dan kegiatan; (3) gambaran potensi pengembangan; dan (4)
permasalahan yang dihadapi, solusi yang dilakukan dan rekomendasi perbaikan di masa
mendatang.
14.2. Mekanisme Evaluasi Kinerja
Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan disusun menggunakan format dengan pendekatan
indikator kinerja dan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan
impact). Secara umum hirarki pelaksanaan evaluasi secara berjenjang menurun dimulai dari
level pemerintahan yang lebih tinggi mengevaluasi pelaksanaan di level bawahnya. Sedangkan
periode pelaksanaan evaluasi diatur sebagai berikut:
1) Di tingkat Kementerian Pertanian minimal satu kali setiap tahun melakukan evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja dan minimal satu kali setiap lima tahun melakukan evaluasi
pelaksanaan Rencana Strategis. Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kinerja benefit
dan impact pada tingkat Kementerian dan outcome pada tingkat masing-masing Eselon-I
dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan, seperti rapat koordinasi dan atau
kunjungan ke daerah/ke lapang. Evaluasi dilakukan pada kegiatan yang telah dilaksanakan
tahun sebelumnya.
2) Di tingkat Eselon-I minimal satu kali setiap tahun melakukan evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja dan minimal satu kali setiap lima tahun melakukan evaluasi pelaksanaan
Rencana Strategis pada masing-masing unit kerja Eselon-II. Evaluasi dilakukan untuk
menilai capaian outcome Eselon-I yang bersangkutan dan output pada Eselon-II di unit
kerjanya dengan menggunakan metode yang paling relevan, antara lain metode rapat
koordinasi, desk-study, atau kunjungan ke provinsi/kabupaten/kota dan atau ke lapangan.
3) Di tingkat Eselon-II minimal satu kali setiap tahun melakukan evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja dan minimal satu kali setiap lima tahun melakukan evaluasi pelaksanaan
Rencana Strategis untuk mengukur capaian output dengan menggunakan metode yang
relevan.
4) Di tingkat SKPD lingkup pertanian provinsi minimal satu kali setiap tahun melakukan
evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (program/kegiatan) untuk mengukur capaian outcome
dari program dan output kegiatan yang telah dilaksanakan di wilayahnya pada tahun yang
lalu dengan menggunakan metode yang relevan.
5) Di tingkat SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota minimal satu kali setiap tahun
melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (kegiatan) untuk mengukur capaian output
kegiatan yang telah dilaksanakan di wilayahnya pada tahun yang lalu dengan menggunakan
metode yang relevan.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 35
14.3. Pelaporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja)
14.3.1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota paling lambat
15 (lima belas) hari setelah berakhir tahun pelaksanaan APBN diharuskan untuk melakukan
evaluasi pelaksanaan Renja Dekonsentrasi (DK), dan atau Tugas Pembantuan (TP).
Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan; Indikator dan sasaran kinerja
keluaran untuk kegiatan, dan atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
Hasil Evaluasi pelaksanaan DK , dan atau TP masing-masing SKPD dilaporkan secara
berjenjang kepada Menteri Pertanian melalui Unit Organisasi (Eselon-I) terkait. Berdasarkan
laporan evaluasi pelaksanaan DK, dan atau TP tersebut, dapat dimanfaatkan oleh eselon-I
terkait untuk menyusun Laporan Evaluasi Renja Satuan Kerja Pusat terkait.
14.3.2. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Pusat/ UPT
Setiap Satuan Kerja Pusat (Eselon-II) maupun Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pusat lingkup
Kementerian Pertanian menyusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja masing-
masing Satuan Kerja di Pusat/UPT serta evaluasi Rencana Kerja hasil kompilasi Renja
SKPD Provinsi, Kab/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun
pelaksanaan APBN. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan; Indikator
dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan, dan atau indikator dan sasaran kinerja hasil
untuk program.
Laporan disampaikan kepada Menteri Pertanian secara berjenjang melalui Unit Organisasi
(Eselon-I) yang terkait. Laporan evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja tersebut akan
digunakan oleh Eselon-I untuk digunakan sebagai bahan penyusunan evaluasi Rencana
Kerja Eselon-I.
14.3.3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Eselon-I
Unit Organisasi Eselon-I menyusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja dengan
menggunakan Laporan evaluasi dari Satuan Kerja lingkup Eselon-I (Pusat & Daerah) dan
SKPD. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan, indikator dan sasaran
kinerja keluaran untuk kegiatan, dan atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
Laporan evaluasi dari Eselon-I dilaporkan kepada Menteri Pertanian melalui Sekretariat
Jenderal paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah berakhir pelaksanaan APBN.
Laporan evaluasi Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian akan digunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan evaluasi Renja Kementerian Pertanian.
14.3.4. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kementerian Pertanian
Menteri Pertanian paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN sudah
harus menyusun Laporan Evaluasi Renja dengan menggunakan Laporan evaluasi Renja
dari Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya
yang digunakan; indikator dan sasaran hasil maupun dampak dari suatu program. Laporan
tersebut disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
36
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya digunakan dalam
penyusunan Laporan Evaluasi Renca Kerja Pemerintah (RKP).
14.4. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)
14.4.1. Laporan Evaluasi Renstra Satuan Kerja
Setiap Satuan Kerja Pusat dan UPT Pusat, minimal satu kali dalam lima tahun melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra. Evaluasi disusun dengan menggunakan laporan
evaluasi Dekonsentrasi dan atau Tugas Pembantuan SKPD terkait maupun evaluasi
kegiatan Satker sendiri selama periode minimal empat tahun dengan menggunakan bahan
analisis laporan evaluasi Renja berupa pencapaian indikator dan sasaran keluaran maupun
hasil (outcome). Evaluasi setiap Satuan Kerja dilaksanakan paling lambat enam bulan
sebelum berakhir untuk disampaikan kepada Eselon-I terkait.
14.4.2. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra EselonI
Eselon-I menyiapkan laporan evaluasi Renstra dengan menggunakan bahan laporan
Evaluasi Pelaksanaan Renstra Satuan Kerja lingkup Eselon-I yang bersangkutan selama
periode minimal empat tahun dengan bahan analisis laporan evaluasi Renja dan Renstra
berupa pencapaian indikator dan sasaran hasil (outcome).
Laporan Evaluasi Renstra Eselon-I disampaikan kepada Menteri Pertanian, paling lambat
tiga bulan sebelum berakhirnya pelaksanaan Renstra tersebut melalui Sekretariat Jenderal.
14.4.3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian
Menteri Pertanian minimal satu kali dalam lima tahun menggunakan Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Renstra Eselon-I untuk menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Renstra
Kementerian Pertanian dengan menggunakan data periode minimal empat tahun meliputi
pencapaian indikator dan sasaran hasil (outcome) dan dampak.
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra tersebut disampaikan paling lambat dua bulan
sebelum berakhir periode pelaksanaanaan Renstra. Laporan Evaluasi Renstra Kementerian
Pertanian akan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Evaluasi RPJM Nasional
oleh Menteri Negera Perencanaan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
14.5. Format Pelaporan Evaluasi Kinerja
Format pelaporan evaluasi kinerja Renja maupun Renstra setidaknya memenuhi persyaratan
standar antara lain: (1) memiliki judul evaluasi yang secara jelas; (2) memuat tabel, figur dan
grafik; (3) memuat ringkasan eksekutif yang berisi uraian singkat evaluasi tidak lebih dari 5
halaman, serta penjelasan mengenai kekuatan dan kelemahan pemilihan design evaluasi; (4)
latar belakang; (5) metodologi; (6) pelaksanaan; (7) hasil evaluasi; (8) kesimpulan dan saran;
dan (9) lampiran-lampiran.
Agar hasil evaluasi dapat dikomunikasikan dengan baik dan efektif, pelaksana evaluasi perlu
menyampaikan ringkasan eksekutif dan melakukan presentasi dalam bentuk audio visual di
depan para pengambil keputusan. Hasil evaluasi akan sangat bermanfaat apabila disebar-
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 37
Gambar 3. Format Laporan Evaluasi Kinerja Renja dan Renstra
luaskan kepada pengambil keputusan dan pengguna lainnya untuk dapat ditindaklanjuti bagi
penyempurnaan di masa mendatang.
Format Laporan Evaluasi Kinerja Renja dan Renstra dapat dilihat pada Gambar 3.
15. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP)
15.1. Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan.
Pelaporan dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada
pemangku kepentingan/pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi
yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.
Box: Format Laporan Evaluasi Kinerja Renja dan Renstra
Judul evaluasi
Judul dan jenis evaluasi
Judul program yang dievaluasi
Identifikasi pelaksana evaluasi, serta jadual penyerahan evaluasi
Tabel
Judul Tabel dan sub judul tabel
Index tabel figur dan grafik Ringkasan eksekutif
Gambaran singkat evaluasi tidak lebih dari 5 halaman
Uraian kekuatan dan kelemahan pemilihan design evaluasi.
Latar Belakang
Deskripsi program yang erat kaitannya dengan kebutuhan, tujuan, serta sistem pelaksanaan program
Tujuan melakukan evaluasi dalam konteks ruang lingkup, serta aspek-aspek yang akan dievaluasi
Deskripsi studi evaluasi lain yang pernah dilakukan Metodologi
Disain studi evaluasi
Pendekatan yang digunakan
Pengumpulan data
Analisis data Pelaksanaan
Program.................................
Tujuan dan sasaran................
Pelaksanaan........................... Hasil Evaluasi
Hasil yang dicapai...................
Faktor Penunjang/Penghambat
Pembahasan/Analisis ............. Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
Rekomendasi Lampiran
Kerangka kerja studi evaluasi
Tabel-tabel tambahan
Sumber rujukan
Daftar istilah
38
Penetapan
Kinerja (PK
) Kinerja
Aktual
Laporan Keuangan SA
I LAKI
P
Rencana Kerja
dan Anggaran
(RKA
)
RPJ
M
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya
pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah,
berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Output SAKIP adalah Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilakukan melalui proses penyusunan
rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, pengukuran kinerja dan pengukuran
pencapaian sasaran.
Dalam SAKIP terdapat dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat,
antara rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah
pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja dan penetapan kinerja
merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu.
Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target
kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja
strategis yang relevan. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan ketersediaan
alokasi anggaran dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan
dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIP.
Keterkaitan antara Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan LAKIP
digambarkan dalam rangkaian siklus AKIP dalam Gambar 4.
Sesuai dengan ketentuan penilaian dari Kementerian PAN & RB, bahwa bobot penilaian SAKIP
masing-masing komponen sebagaimana disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Acuan Bobot Penilaian SAKIP
No Komponen yang dinilai Bobot
1. Perencanaan Kinerja Renstra, RK, PK 35
2. Pengukuran Kinerja 20
3. Pelaporan Kinerja 15
4. Evaluasi Kinerja 10
5. Capaian Kinerja 20
Nilai Total 100
Gambar 4. Siklus Sistem AKIP
Rencana Tahunan (RKT)
Rencana Strategis
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 39
15.2. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara
pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tugas dengan pihak yang memberi
tugas. Penetapan Kinerja (PK) menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh
instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelolanya. Langkah-langkah menyusun SAKIP: (1) dimulai dengan merumuskan
Rencana Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (2) dilanjutkan dengan penjabaran kedalam Rencana
Kerja Tahunan (RKT), (3) sesuai dengan RKT diajukan besarnya anggaran yang dibutuhkan,
dan (4) bila anggaran disetujui, kemudian ditetapkan suatu Penetapan Kinerja (yang merupakan
kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja sesuai yang direncanakan).
Penyusunan konsep RKT, IKU dan PK disiapkan oleh petugas yang membidangi perencanaan
di masing-masing Unit Kerja.
15.2.1. Penyampaian Penetapan Kinerja
Penyampaian Penetapan Kinerja dilakukan secara berjenjang mulai unit kerja yang paling
rendah hingga unit kerja Eselon-I kepada Menteri terkait dan Menteri/Kepala Lembaga kepada
Presiden. Penyampaian PK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Pimpinan setingkat Eselon-II menyampaikan kepada atasan langsungnya/pejabat Eselon-I,
paling lambat 31 Januari dengan tembusan disampaikan kepada unit pengawasan internal
dan Menteri PAN&RB.
2) Pimpinan setingkat Eselon-I menyampaikan kepada Menteri, paling lambat 15 Februari
dengan tembusan kepada unit pengawasan internal dan Menteri PAN&RB.
3) Menteri menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri PAN&RB paling lambat 31
Maret.
Alur penyampaian Penetapan Kinerja digambarkan pada skema berikut (Gambar 5).
15.2.2. Format Penetapan Kinerja
Secara umum format Penetapan Kinerja terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu 1). Pernyataan
Penetapan Kinerja yang merupakan pernyataan kesanggupan Pimpinan instansi/unit kerja
Pejabat Eselon II Pejabat Eselon I Kementerian /LPND
Presiden Kementerian PAN
PK II PK II
PK I PK I PK II
PK I
Pemantauan & Evaluasii
LHE LHE
LAPORAN HASIL
EVALUASI (LHE)
Gambar 5. Alur Penyampaian PK
40
Penetapan Kinerja Tahun 201...
No:...
Prog. Utama Sasaran IK Output IK Outcome Anggaran
Uraian Target Uraian Target
1 2 3 4 5 6 7
UNIT KERJA ESELON I:
Jakarta, 201..
Menyetujui, Inspektur Jenderal/Sekretaris Jenderal/
Menteri Pertanian Direktur Jenderal/Ka. Badan..................
( .............................) ( ...............................................)
penerima tugas kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu;
dan 2). Lampiran Penetapan Kinerja. Pernyataan ditandatangani oleh penerima tugas, sebagai
tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi tugas
atau atasan langsungnya sebagai tanda persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan
tersebut. Dalam hal atasan tidak setuju dengan target kinerja yang diajukan, pernyataan
tersebut harus diperbaiki hingga kedua pihak sepakat. Contoh format pernyataan penetapan
kinerja adalah sebagai Gambar 6 dan 7 berikut.
Gambar 6. Lembar Penetapan Kinerja
PENETAPAN KINERJA TAHUN 201.. INSPEKTORAT JENDERAL/SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORATJENDERAL/BADAN*
NO:.............
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal/ Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan........ yang merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 201.. sebagaimana daftar terlampir.
Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 201...
...................., ............. 201..
Menyetujui, Inspektur Jenderal/ Sekretaris
Menteri Pertanian Jenderal/Direktur Jenderal/ Ka.Badan................
( .............................) (........................................) *disesuaikan dengan unit kerja Eselon-I yang bersangkutan
Gambar 7. Lampiran Penetapan Kinerja
Lampiran PK terdiri atas:
1) Program Utama, merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk
mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah
yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/ keselarasan mulai dari RPJM, Renstra dan
Penetapan Kinerja.
2) Sasaran strategis, hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 41
uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau Rencana Kerja Tahunan dari instansi
pemerintah yang bersangkutan.
3) Indikator kinerja, adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa keluaran (output)
maupun hasil (outcome). Indikator kinerja keluaran (output) adalah sesuatu berupa
produk/jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan
program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. Sedangkan indikator hasil
(outcome) adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya dari kegiatan pada jangka
menengah.
4) Target kinerja, merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja baik keluaran
(output) maupun hasil (outcome) yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun.
Selanjutnya target tersebut akan dibandingkan dengan realisasi kinerja pada akhir tahun
berjalan dan dilaporkan dalam LAKIP.
5) Anggaran, adalah jumlah dana yang dialokasikan untuk mencapai target kinerja sasaran
yang telah ditetapkan. Jumlah anggaran didasarkan pada dokumen anggaran yang telah
ditetapkan dan disetujui (DIPA).
Beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dalam Penetapan Kinerja adalah:
1) Program
Langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan atau kumpulan dari kegiatan dalam
mewujudkan tujuan.
2) Pengukuran Indikator Kinerja
a) Diperlukan pembakuan standar kinerja (input, output, outcome, benefit, impact);
b) Kejelasan rencana kerja sesuai tupoksi dan satuan biaya;
c) Perlu persamaan persepsi dalam mengukur kinerja antara perencana,
pengguna/pelaksana, evaluator dan auditor.
3) Rumusan output
Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program.
Kriteria rumusan output kegiatan:
a) Mencerminkan sasaran kinerja unit Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya;
b) Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
c) Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program;
d) Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.
4) Rumusan outcome
Outcome merupakan manfaat yang diperoleh setelah berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program.
Kriteria rumusan outcome program:
a) Outcome Program merupakan kinerja hasil dari unit Eselon 1A sesuai tupoksi dan
mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L);
b) Outcome Program dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.
Keterkaitan antara Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta keterkaiatn antara
Renja Tahunan dengan Penetapan Kinerja dapat digambarkan seperti terlihat pada Gambar 8
dan 9.
42
Sasaran
Program
Kegiatan
Ket.Uraian Indikator
Kinerja
Target Uraian Indikator
Kinerja
Sat. Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Form RKT
Program Utama Sasaran Indikator Kinerja
Output
Indikator Kinerja
Outcome
Anggaran
Uraian Target Uraian Target
1 2 3 4 5 6 7
Form PK
Input
Outcomes
Outputs
Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan
dan
Sasaran
Ket.
Uraian Uraian Indikator Kebijakan Program Ket.
1 2 3 4 5 6
Sasaran
Program
Kegiatan
Ket.Uraian Indikator
Kinerja
Target Uraian Indikator
Kinerja
Sat. Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Form RKT
Form RSa. Keterkaitan RS dan RKT
Gambar 8. Keterkaitan antara Renstra dan Rencana Kerja Tahunan
Gambar 9. Keterkaitan antara Renja Tahunan dengan Penetapan Kinerja
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 43
15.3. LAKIP
Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh
masing-masing instansi. LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang
disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Tujuan dan penyampaian LAKIP
adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi
mandat/amanah. LAKIP merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang
apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang
diterima instansi pemerintah. Hasil LAKIP harus dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk
kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi LAKIP Eselon-I dan
Eselon-II dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan evaluasi LAKIP Kementerian
Pertanian dilakukan oleh Kementerian PAN & RB.
15.3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan LAKIP
1) LAKIP harus dibuat berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan
(RKT) dan Penetapan Kinerja.
2) Masing-masing instansi/unit kerja harus menjabarkan Renstra dalam bentuk Rencana
Kerja Tahunan (RKT).
3) LAKIP harus dapat melaporkan kinerja sasaran dan kegiatan dalam rangka upaya
mewujudkan tercapainya tujuan, misi, dan visi institusi/unit kerja, yang dapat menjelaskan
keberadaan institusi/unit kerja tersebut.
4) Renstra, Renja dan PK sebagai bahan dasar penyusunan LAKIP, harus disusun secara
konsisten, komprehensif, realisitis dan mempunyai hubungan yang logis antar variabel baik
di dalam Renstra maupun Renja.
5) LAKIP Eselon-II dibuat berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari pelaksanaan Rencana
Kerja Tahunan yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan kinerja unit kerja Eselon II
tersebut. LAKIP Eselon-II Pusat mencakup kegiatan yang dialokasikan sendiri termasuk
Kegiatan Utama yang didanai dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
6) LAKIP Unit Kerja Mandiri, merupakan hasil kinerja yang sesuai dengan tugas dan
fungsinya serta tugas lainnya yang diberikan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari
pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan.
7) LAKIP Eselon-I bukan merupakan rekapitulasi unit kerja Eselon-II. LAKIP dibuat
berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang
ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan kinerja unit kerja Eselon-I. LAKIP Eselon-I
memuat seluruh kegiatan yang dilaksanakan sendiri, termasuk Kegiatan Utama yang
didanai dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
8) LAKIP Kementerian, bukan merupakan kompilasi dari LAKIP unit kerja Eselon-I. LAKIP
Kementerian dibuat berdasarkan hasil pengukuran kinerja (sasaran dan kegiatan) dari
pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan
kinerja Kementerian.
Mengingat LAKIP merupakan laporan yang menginformasikan kinerja instansi terhadap
keseluruhan dari aktivitas yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, sehingga dalam
penyusunannya akan melibatkan semua unsur unit kerja yang ada di lingkungan instansi yang
44
bersangkutan. Penanggungjawab penyusunan LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional
bertanggung jawab melakukan dukungan administratif di instansi masing-masing. Pimpinan
instansi dapat menetapkan Tim Kerja yang bertugas membantu penanggungjawab LAKIP.
15.3.2. Pengorganisasian Penyusunan LAKIP
Pengorganisasian penyusunan LAKIP diatur sebagai berikut :
1) LAKIP Eselon-II, disusun oleh TIM yang terdiri atas unsur pejabat Eselon-III/ staf lingkup
Eselon-II yang bersangkutan. Penanggungjawabnya adalah pejabat di
Inspektorat/Direktorat/Biro/Pusat yang membidangi evaluasi dan pelaporan.
2) LAKIP Unit Kerja Mandiri, disusun oleh TIM yang terdiri atas unsur pejabat Eselon-III/staf
lingkup unit kerja mandiri yang bersangkutan. Penanggungjawabnya adalah pejabat di Unit
Kerja Mandiri tersebut yang membidangi tugas evaluasi dan pelaporan.
3) LAKIP Eselon-I, disusun oleh TIM yang terdiri atas unsur pejabat Eselon-II/ staf lingkup
Eselon-I yang bersangkutan. Penanggungjawabnya adalah pejabat di Sekretariat
Itjen/Ditjen/Badan.
4) LAKIP Kementerian, disusun oleh TIM yang terdiri atas unsur pejabat/staf Eselon-I lingkup
Kementerian Pertanian. Penanggungjawabnya adalah pejabat di Sekretariat Jenderal yang
membidangi tugas evaluasi dan pelaporan.
15.3.3. Penyampaian LAKIP
1) LAKIP Unit Kerja Eselon-II disampaikan kepada Pejabat Eselon-I yang bersangkutan dan
tembusannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian paling
lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
2) LAKIP Unit Kerja Mandiri disampaikan kepada Pejabat Eselon-I induk organisasinya dan
tembusannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian paling
lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
3) LAKIP Unit Kerja Eselon-I disampaikan kepada Menteri Pertanian dan tembusannya
kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian paling lambat tanggal 15 Februari tahun
berikutnya.
4) LAKIP Kementerian disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan
kepada Menteri PAN&RB dan Kepala BPKP paling lambat tanggal 10 Maret pada tahun
berikutnya.
15.3.4. Format LAKIP
Format terdiri atas beberapa bagian, sebagai berikut.
1) Ringkasan Eksekutif, menyajikan : tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis, realisasi pencapaian tujuan dan sasaran, kendala-kendala yang
dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun laporan dan langkah yang
sudah dilakukan untuk mengatasi kendala, dan langkah antisipatif untuk menanggulangi
kendala yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.
2) Pendahuluan, menjelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat
apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).
3) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang memuat:
a) Rencana Strategis, berisi uraian singkat tentang rencana strategis instansi, mulai dari
visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan dan program instansi.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 45
b) Rencana kinerja, menyajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan.
Utamanya adalah menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran
sesuai dengan pogram pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan
pencapaiannya.
c) Penetapan kinerja
4) Akuntabilitas kinerja, menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi
(membandingkan kinerja nyata dengan rencana, kinerja nyata dengan kinerja tahun
sebelumnya, kinerja instansi dengan kinerja instansi lain, kinerja nyata dengan kinerja
negara lain) dan analisis akuntabilitas kinerja (uraian keterkaitan capaian kinerja dengan
program dan kebijakan, perkembangan capaian secara efisien dan efektif), termasuk di
dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala,
dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
Selanjutnya dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan
realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis
tentang capaian indikator kinerja efisiensi. Akuntabilitas Kinerja merupakan deskripsi dari
hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran, dan
masing-masing disajikan dalam tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran
Pencapaian Sasaran.
5) Penutup, menyajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan,
permasalahan, dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi serta strategi
pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
6) Lampiran-lampiran, berisi penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar, dan
aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, dan aspek lain dan data yang
relevan.
15.3.5. Format Pelaporan LAKIP
Pelaporan LAKIP diharapkan mengikuti format sebagai berikut.
RINGKASAN EKSEKUTIF
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEJIK B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) C. PENETAPAN KINERJA III. AKUNTABILITAS KINERJA A. AKUNTABILITAS KINERJA B. PERKEMBANGAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
46
D. ANALISIS EFISIENSI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA IV. PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
- FORM RS
- FORM RKT
- STRUKTUR ORGANISASI DAN KERAGAAN SDM APARAT
- Dan lain-lain
16. Laporan Lainnya
16.1. Jenis dan Waktu Penyampaian Laporan
Di samping pemantauan, evaluasi dan pelaporan LAKIP, masih terdapat beberapa laporan
lainnya sesuai kebutuhan. Jenis laporan, pengguna laporan, dan waktu penyampaian laporan
disajikan pada Tabel 7.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 47
Tabel 7. Jenis dan Waktu Penyampaian Laporan
NO JENIS LAPORAN
PELAPOR PENERIMA LAPORAN
WAKTU PENYAMPAIAN
LAPORAN
I LAPORAN RUTIN
1. Laporan PP 39/2006
Setjen Kementan
14 hari kerja setelah triwulan berakhir
Form-A Penanggung jawab kegiatan
Penanggung jawab program
3 hari kerja setelah triwulan berakhir
Form-B Penanggungjawab Program
Kepala Satker masing-masing instansi
4 hari kerja setelah triwulan berakhir
Form-C Kepala SKPD Kab/Kota, Prov, Satker Pusat, UPT-Pusat
Kepala Daerah Cq Kepala Bappeda dan Menteri Pertanian
5 hari kerja setelah triwulan berakhir
2. Evaluasi Rencana Kerja/Renstra
Eselon-I Bappenas Tahunan/Lima Tahun
3. Penetapan Kinerja Es-II
Eselon-II Eselon-I 31 Januari
Penetapan Kinerja Es-I
Eselon-I Menteri Pertanian
15 Februari
Penetapan Kinerja Kemtan
Setjen Kementerian PAN&RB
31 Maret
LAKIP Eselon-II Eselon-II 31 Januari T+1
LAKIP Eselon-I Eselon-I 15 Februari T+1
LAKIP Kemtan Setjen 10 Maret T+1
4. Rapim Kemtan/RapimA
Eselon-I Menteri Pertanian
Dua Mingguan
Tindaklanjut Rapim A
Eselon-I Menteri Pertanian
Sesuai jadwal
5. Laporan Bulanan Kegiatan Menteri
Eselon-I Menteri Pertanian
Bulanan
6. Laporan Bulanan Kegiatan Es-I
Eselon-I Menteri Pertanian
Bulanan
II. LAPORAN KHUSUS
7. Bahan Rakor Eselon-I Menko/ Kabinet/ Sesuai Permintaan
48
Menko/ Sidang Kabinet/ RDP/ Raker DPR RI
DPR-RI
8. Insidental lain Sesuai permintaan
Sesuai Permintaan
*Laporan-laporan lain (SAI, SIMAK-BMN, Laporan Statistik, Laporan Pemantauan Wilayah Binaan, Laporan Teknis dll) sesuai ketentuan yang berlaku
16.2. Alamat Pengiriman Laporan Pengiriman Laporan, termasuk LAKIP dan SIMONEV disampaikan ke Badan PPSDMP dan
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan alamat sebagai berikut.
1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
c.q. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 7
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550
Alamat e-mail: [email protected]; [email protected]
Faksimile : Bagian Evaluasi dan Pelaporan 021-7804981
2) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
c.q. Biro Perencanaan
Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung A Lantai 4
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550
Alamat e-mail: [email protected], [email protected] dan
17. Koordinasi Kegiatan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
17.1 Koordinasi Berdasarkan Hubungan Hirarki
Guna mendukung pelaksanaan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan, perlu dipahami
bahwa tata hubungan kerja dalam pelaksanaan pembangunan pertanian baik di pusat maupun
daerah. Mengingat tugas dan tanggung jawab pimpinan instansi sebagai penanggung jawab
operasional kegiatan cukup kompleks, maka dibutuhkan kerja keras serta upaya selektif
terhadap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Berdasarkan asas dekonsentrasi,
sebagaimana telah jelas, untuk penyelarasan pelaksanaannya perlu dilakukan tata hubungan
kerja antara Pemerintah Pusat dan Provinsi yang harmonis, demikian halnya dengan asas tugas
pembantuan yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota. Untuk
mendukung kelancaran kegiatan tersebut perlu adanya koordinasi dan peningkatan jaringan
kerja melalui hubungan hierarki, teknis fungsional dan kooordinasi. Kementerian Pertanian
sebagai pemegang kendali simpul koordinasi, memiliki hubungan hierarki (dalam hal
pengelolaan kegiatan dan anggaran APBN Kementerian Pertanian) dengan Provinsi dan
Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kegiatan pembangunan pertanian di daerah sesuai dengan
asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk itu, pemanfaatan dana dekonsentrasi dan
tugas pembantuan oleh Satker lingkup pertanian dikelola, dipertanggungjawabkan serta
dilaporkan secara berjenjang berdasarkan ketentuan yang berlaku yang diatur berdasarkan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 49
Keputusan Menteri Pertanian. Hubungan hierarki tersebut terwujud dalam sistem perencanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
17.2. Hubungan Berdasarkan Fungsi Koordinatif
Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan sistem anggaran berbasis
kinerja dibutuhkan sinergis dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program
dan kegiatan. Sebagai wujud pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan hubungan berdasarkan
fungsi koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan Provinsi dan Kabupaten /Kota dalam
lingkup instansi sebagai berikut :
1) Dinas/Badan/Kantor Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pertanian dengan Kementerian
Pertanian (Eselon I).
2) UPT Daerah dengan Kementerian Pertanian (Eselon I).
3) UPT Daerah dengan UPT Pusat.
Hubungan koordinasi ini merupakan upaya untuk mendukung pemantapan kinerja dari masing-
masing instansi dalam pelaksanaan program/kegiatan.
17.3. Hubungan Teknis Fungsional
Hubungan teknis fungsional dalam pelaksanaan program dan anggaran kinerja pembangunan
pertanian berdasarkan asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan bertujuan untuk dapat
memenuhi standar teknis di bidang pertanian yang ditetapkan. Dengan demikian maka produk
pertanian yang dihasilkan dapat diproduksi secara efektif, efisien, dan berdaya saing. Wujud dari
hubungan teknis fungsional tersebut, dilaksanakan melalui pembinaan teknis terhadap
pelaksanaan kegiatan di lapangan antara lain: sarana produksi, teknis perbenihan/perbibitan,
teknis perlindungan tanaman dan, teknis usaha tani, panen dan pasca panen, pengolahan dan
pemasaran, pendampingan dan penyuluhan, serta teknis pelatihan bagi aparat pertanian dan
pelaku usaha. Guna meningkatkan kinerja hubungan teknis fungsional diperlukan dukungan
pembiayaan (sharing budget) dari berbagai pihak terkait dalam rangka optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya yang ada sehingga akan diperoleh hasil yang lebih nyata
17.4. Kegiatan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, maka masing-
masing Satuan Kerja (di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota) agar menyelenggarakan
kegiatan tersebut, menyediakan dana, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kegiatan yang
dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota adalah sebagai berikut.
17.4.1. Tingkat Pusat
1) Melaksanakan pertemuan sosialisasi SIMONEV dengan mengundang petugas pelaporan
SIMONEV di tingkat provinsi dan petugas dari Pusat (masing-masing Eselon-I) terkait.
Sosialisasi dilakukan terhadap software SIMONEV yang dipersiapkan oleh PUSDATIN dan
Biro Perencanaan Kementerian Pertanian serta sosialisasi berbagai ketentuan yang terkait
dengan pelaporan.
2) Mengembangkan dan menyempurnakan SIMONEV berdasarkan perkembangan/
perubahan dalam reformasi perencanaan dan anggaran, sehingga SIMONEV dapat
50
dengan mudah diaplikasikan (bersama PUSDATIN, Biro Perencanaan dan semua Eselon I
pelaksana program).
3) Melaksanakan kompilasi, evaluasi dan analisis data/informasi hasil pelaporan SIMONEV
dan capaian kegiatan dari Satker Pusat dan Daerah. Selanjutnya membuat laporan
konsolidasi tingkat Eselon-I dan Kementerian Pertanian untuk disampaikan ke hirarki lebih
lanjut.
4) Melaksanakan workshop SIMONEV dan SAI pada tingkat regional (2-3 regional) untuk
membahas perkembangan SIMONEV dan SAI, menyusun laporan konsolidasi dari
Kabupaten/Kota dan Provinsi.
17.4.2. Tingkat Provinsi
1) Menghadiri undangan sosialisasi software SIMONEV yang diadakan oleh pusat.
2) Menghadiri workshop SIMONEV – SAI tingkat regional (dengan melibatkan
Kabupaten/Kota terkait)
3) Melaksanakan sosialisasi SIMONEV tingkat kabupaten/kota dengan mengundang petugas
pelaporan SIMONEV di tingkat kabupaten/kota.
4) Melakukan kompilasi merekapitulasi dan evaluasi laporan SIMONEV baik di tingkat
provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota kemudian mengirim ke pusat.
5) Melakukan evaluasi terhadap keluaran dan hasil pelaksanaan kegiatan pada setiap satker.
17.4.3. Tingkat Kabupaten/Kota
1. Menghadiri sosialisasi penggunaan software SIMONEV di provinsi, sehingga dapat
dimengerti dan diaplikasikan.
2. Membuat dan mengirim laporan SIMONEV secara periodik dan tepat waktu ke provinsi dan
ditembuskan ke pusat.
17.4.4. Software SIMONEV
Software SIMONEV ditetapkan bersama antara PUSDATIN dan Biro Perencanaan Kementerian
Pertanian dan dibahas bersama dengan unit kerja pengelola pelaporan. Selanjutnya dilakukan
pelatihan (TOT) kepada petugas pengelola pelaporan dari masing-masing unit eselon I. Setiap
tahun dilakukan perbaikan dan penyempurnaan SIMONEV mengikuti dan mengakomodir
perubahan sesuai implementasi reformasi. Sebelum software SIMONEV yang baru (revisi)
dirumuskan, maka format pelaporan masih tetap menggunakan format lama yang disesuaikan
dengan kondisi yang ada dan tetap dilaporkan secara berkala sesuai jadwal yang telah
ditetapkan.
18. Sistem Pengendalian Intern
18.1. Pengendalian Intern Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Penyelenggaraan program/kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian oleh Satker
lingkup Badan PPSDMP, baik di tingkat pusat maupun di daerah, didukung oleh pendanaan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pinjaman/Hibah
Luar Negeri (PHLN). Disamping perlunya upaya pengawalan dan pendampingan terhadap
penyelenggaraan program/kegiatan tersebut, maka diperlukan pula upaya-upaya pengendalian
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 51
intern yang sistematis di berbagai tingkatan organisasi penyelenggara, mulai dari tingkat pusat
hingga daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar tujuan
program/kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara akuntabel, transparan, efektif,
efisien, ekonomis dan tertib. Agar implementasi pengendalian intern dapat berjalan dengan baik
di berbagai tingkatan, maka perlu diatur mekanisme dan tata hubungan kerja intern dan antar
Satuan Pengendali Intern dengan narasumber informasi/obyek pengendalian, baik untuk
pengelolaan program/ kegiatan dengan dana yang bersumber dari APBN maupun PHLN.
18.2. Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Satuan Pengendali Intern Lingkup
Badan PPSDMP untuk Kegiatan APBN Di tingkat pusat, Kepala Badan PPSDMP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
mendelegasikan pelaksanaan pengendalian intern kepada Sekretaris Badan yang dibantu suatu
Tim Kerja Satuan Pengendali Intern (SPI) Pusat. Tim SPI Pusat ini melakukan pengendalian
intern berdasarkan instrumen monitoring dan evaluasi bulanan, yaitu formulir perkembangan
realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan pengembangan SDM pertanian, yang memuat
informasi mengenai aspek-aspek jenis kegiatan, pagu anggaran, realisasi fisik dan keuangan
serta permasalahan yang terjadi. Berdasarkan laporan bulanan tersebut, maka dapat dimonitor
dan dianalisis pergerakan realisasi yang terjadi sesuai target-target yang telah ditetapkan, baik
yang berjalan lancar maupun yang bermasalah, setiap bulan, setiap triwulan dan selama 1 tahun
anggaran.
Di tingkat Pusat narasumber pengendalian intern adalah Pejabat Pembuat Komitmen (P2K)
Sekretariat dan P2K masing-masing Pusat. Hal ini didasari oleh tujuan dari pengendalian intern
itu sendiri, yang menitikberatkan pada pencapaian tujuan organisasi melalui keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Mengingat sebagian besar data dan informasi mengenai hal-hal tersebut harus
terdokumentasi dan dikompulir oleh P2K, maka dari sisi pengelolaan anggaran, P2K menjadi
sumber informasi bagi pengendalian intern ini. Sedangkan dari sisi teknis, sumber informasi
diperoleh dari penanggung jawab kegiatan yang biasanya menjadi tugas dan tanggung jawab
para Pejabat Eselon III di unit kerja masing-masing. TIM SPI Pusat akan melakukan pendalaman
atau investigasi lebih lanjut terhadap kegiatan yang bermasalah dalam pelaksanaannya,
terutama untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki anggaran relatif besar, misalnya diatas Rp. 500
juta. Pendalaman atau investigasi ini dimaksudkan untuk menemukenali permasalahan secara
lebih dini sebelum Tim Pengawas dari lembaga audit (Itjen Kemtan, BPKP, BPK dan Bawasda)
melakukan pengawasan pada Satker di lingkup Badan PPSDMP. Berdasarkan hasil investigasi
tersebut, perlu segera dirumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut yang mengarah kepada
upaya pemecahan masalah, sehingga pada waktu-waktu selanjutnya setiap permasalahan yang
terjadi dapat diatasi secara intern dan pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.
Di tingkat daerah, baik di UPT Pusat maupun Satker Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan di
provinsi dan kabupaten/kota, upaya pengendalian dilakukan oleh Tim SPI dari Satker yang
bersangkutan. Oleh karena itu Tim SPI perlu dibentuk di setiap Satker lingkup Badan PPSDMP
sebagai upaya peringatan dan pencegahan dini terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya
52
penyimpangan sebelum ditemukan oleh lembaga audit pemerintah (Itjen Kemtan, BPKP, BPK
dan Bawasda). Sama halnya dengan di tingkat pusat, maka sumber informasi bagi Tim SPI dari
sisi pengelolaan anggaran adalah P2K, sedangkan dari sisi teknis adalah penanggung jawab
kegiatan.
Tata hubungan kerja antara Tim SPI Pusat dan Tim SPI UPT Pusat maupun Tim SPI Satker
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinasi. Tim SPI
UPT Pusat maupun Tim SPI Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di provinsi dan
kabupaten/kota mengirimkan laporan hasil pengendalian internnya kepada Tim SPI Pusat. Tim
SPI Pusat juga dapat melakukan pengendalian langsung kepada UPT Pusat maupun Satker
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Tim SPI Pusat juga melakukan pembinaan dan supervisi
kepada Tim SPI UPT Pusat maupun Tim SPI Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di
provinsi dan kabupaten/kota. Secara skematis, mekanisme dan tata hubungan kerja tersebut
digambarkan sebagai terlihat pada Gambar 10 berikut.
Gambar 10. Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja SPI Lingkup Badan PPSDMP untuk Kegiatan APBN
18.3. Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Satuan Pengendali Intern Lingkup Badan PPSDMP untuk Kegiatan PHLN
Secara organisatoris, pengelolaan program/kegiatan dengan sumber dana PHLN di Pusat
dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian untuk Program CF-SKR dan READ
serta oleh Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian untuk Program FEATI. Program CF-
SKR hanya terdapat di Pusat, sedangkan untuk Program READ dan FEATI selain terdapat di
Pusat, juga tersebar pasa Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di provinsi dan
kabupaten/kota.
KEPALA BADAN/KPA
3)
2) 1) ESELON 2 PUSAT
3) 2)
1) P2K PUSAT2
SET BADAN
3)
2) 1) KEPALA
UPT
SPI
PUSAT
P2K
SET BADAN
3) 2)
SATKER 1)
DEKON/TP
3)
2)
1) P2K UPT
3)
2) P2K 1)
DEKON/TP SPI UPT
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 53
Mekanisme dan tata hubungan kerja pengendalian intern untuk kegiatan PHLN pada dasarnya
tidak berbeda dengan pengendalian intern untuk kegiatan APBN. Tim SPI Pusat melakukan
pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan PHLN, baik di Pusat maupun di daerah dengan
sumber informasi melalui P2K untuk pengelolaan anggaran dan penanggung jawab kegiatan
untuk pelaksanaan teknis kegiatan.
Pola hubungan Tim SPI Pusat dengan SPI Satker lain di Lingkup Badan PPSDMP juga bersifat
koordinatif, pembinaan dan supervisi. Secara skematis, mekanisme dan tata hubungan kerja
tersebut digambarkan sebagaimana pada Gambar 11.
18.4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan adalah;
1) Pasal 20 ayat (1) Pejabat negara wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil
pemeriksaan;
2) Pasal 20 ayat (5) pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif;
3) Pasal 26 ayat (2)setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti
rekomendasi yang disampaikan dalam LHP pada pasal 20 ayat (1). Dipidana dengan
pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak lima
ratus juta rupiah.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,
maka Presiden mengintruksikan seluruh pimpinan intansi Pemerintah untuk melaksanakan
upaya-upaya nyata pemberantasan korupsi.
Gambar 11. Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja SPI Lingkup Badan PPSDMP untuk Kegiatan PHLN
KEPALA BADAN KPA
3) 2) P2K FEATI PROV. 1)
3) 2) SATKER
1)
PROPINSI
PUSBANGLATTAN PUSBANGLUHTAN
P2K READ
SET BADAN
P2K FEATI
SPI PUSAT P2K SKR
3)
2)
P2K FEATI KAB/KOTA 1)
3) 2)
SATKER KAB/KOTA 1)
3)
2) 1) SATKER
KAB/KOTA
3)
2) 1) P2K READ KAB/KOTA
3)
2) 1) SATKER PROPINSI
3) 2)
1) P2K READ PROV.
54
Sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendayagunanaan Negara, maka Fokus Pengawasan,
agar diarahkan kepada temuan pengawasan tahun sebelumnya yang belum tuntas tindak
lanjutnya (Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/56/M.PAN/1/2005 tanggal
10 Januari 2005). Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/02/M.PAN/01/2005, maka:
1) Diinstruksikan kepada Pimpinan Unit Kerja menindaklanjuti setiap saran/rekomendasi LHP
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), seperti Auditor Itjen Kemtan, BPK, BPKP, dan
Bawasda;
2) Diberikan sanksi kepada Unit Kerja yang lalai dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil
pengawasan DP3, Promosi Jabatan;
3) APIP, menginventarisasi, memantau dan mencatat perkembangan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan dan melaporkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan,
maka tindak lanjut hasil pemeriksaan meliputi:
1) Pemutakhiran data
2) Tindakan Administratif (penerapan Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil);
3) Tindakan Tuntutan /Gugatan Perdata: (1) ganti rugi/penyetoran kembali; (2) Tuntutan
perbendaharaan; (3) denda;
4) Tindakan Pengaduan Tindak Pidana Umum dan Khusus;
5) Tindakan Penyempurnaan Aparatur Pemerintah (Kelembagaan, Kepegawaian &
Ketatalaksanaan);
6) Usulan penghapusan temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
Langkah-langkah satker dalam menyikapi temuan hasil pengawasan:
1) Rekomendasi hasil temuan (administrasi, teknis, kerugian negara) dari auditor yang telah
disepakati, maka harus ditindaklanjuti oleh satker;
2) Apabila rekomendasi dari auditor tidak disepakati (pada saat audit), maka dapat dilakukan
pemutakhiran dengan menyerahkan bukti baru/perhitungan kembali. Selain itu, satker perlu
melakukan klarifikasi secara tuntas struktur temuan (kondisi, sebab dan akibat);
3) Tanggapan tertulis dan bukti-bukti tindaklanjut yang jelas, sesuai saran pemeriksa sebagai
bentuk klarifikasi rekomendasi dikirimkan ke Lembaga Auditor dan ditembuskan kepada
Kepala Badan PPSDMP d.a. Kantor Pusat Kemtan Gendung D Lt 6, Jl. Harsono RM No.3
Ragunan Pasar Minggu paling lambat 30 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
diterima oleh obyek pemeriksaan (obrik);
4) Tanggapan tertulis dan bukti-bukti tindak lanjut, bukan berarti tindaklanjut tuntas, mungkin
karena rekomendasi satker cacat dan temuan sulit ditindaklanjuti. Maka Satker perlu intensif
melakukan koordinasi dengan Lembaga Auditor dan Badan PPSDMP c.q. Bagian Evaluasi
dan Pelaporan sampai tindak lanjut dinyatakan tuntas oleh lembaga audit (BPK, BPKP
dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian).
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 55
19. Tuntutan Ganti Rugi
19.1. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ialah tuntutan yang dikenakan kepada pegawai negeri yang bukan
bendaharawan dan diberi tugas melaksanakan kewajiban negara, telah melakukan perbuatan
melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian Negara.
Prosedur Penyelesaian
1) Kepala Kantor/Satuan Kerja melaporkan kepada Kepala Badan PPSDMP bahwa pada
kantor/Satuan Kerja telah terjadi kerugian Negara disebabkan oleh perbuatan melanggar
hukum/lalai yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendaharawan yang berada di unit
organisasinya, tembusan laporan disampaikan kepada :
a) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Cq. Kepala Biro Keuangan dan
Perlengkapan dan Perlengkapan;
b) Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
2) Pejabat Eselon I tersebut diatas memerintahkan kepada :
a) Sekretaris Badan PengembanganSDM Pertanian
b) Kepala Bagian Keuangan Cq. Kasubag Pebendaharaan
c) Pihak lainnya yang terkait (bila dipandang perlu) untuk mengadakan penelitian dan
pemeriksaan atas kerugian dimaksud dan memberikan laporan hasil penelitiannya
kepada Eselon I pemberi perintah
3) Pejabat Eselon I meneruskan berkas laporan tersebut disertai saran/pendapat kepada
Menteri Pertanian Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk diproses
penuntutan ganti rugi kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat;
4) Menteri Pertanian Cq. Sekretaris Jenderal memerintahkan kepada Kepala Biro Keuangan
dan Perlengkapan untuk mengadakan penelitian terhadap berkas laporan, apakah ada
alasan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian Negara dan menyampaikan surat
pemberitahuan kepada yang bersangkutan bahwa kepadanya akan dikenkan tuntutan ganti
rugi disertai dengan laporan hasil penelitian yang meliputi:
a) Jumlah tuntutan ganti rugi yang dikenakan;
b) Sebab-sebab mengapa yang bersangukatan harus dikenakan tuntutan ganti rugi;
c) Jangka waktu untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan mengajukan
pembelaan secara tertulis kepada Menteri, yaitu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
surat pemberitahuan tersebut.
5) Apabila setelah lewat waktu yang diberikan yang bersangkutan tidak memberikan
pembelaan, maka Menteri langsung dapat menerbitkan Keputusan Tuntutan Ganti Rugi
terhadapnya;
6) Pegawai negeri yang bersangkutan mengajukan pembelaan secara tertulis kepada Menteri
Atas dasar pembelaan tersebut, maka :
a) Menteri Pertanian Cq. Sekretaris Jenderal memerintahkan kepada Kepala Biro
Keuangan dan Perlengkapan untuk mengadakan penilaian atas pembelaan yang
disampaikan oleh pegawai yang bersangkutan;
b) Apabila dipandang perlu, untuk mendapatkan kebenaran akan tuduhan dan tuntutan,
Menteri dapat memerintahkan Tim TP/TGR Kementerian agar membantu Biro Keuangan
56
untuk meneliti berkas maupun pemeriksaan setempat guna dapat diberikan
pertimbangan/saran mengenai kasus tersebut, sehingga dapat ditetapkan tuntutan ganti
rugi secara bertanggung jawab;
c) Biro Keuangan dan Tim TP/TGR Kementerian memberikan laporan hasil penelitian yang
dilakukan terhadap tuduhan dan pembelaan serta saran dan pertimbangan kepada
Menteri Pertanian;
d) Berdasarkan oleh Tim TP/TGR, Menteri Pertanian menerbitkan Keputusan Tentang
Ganti Rugi terhadap pegawai negeri yang bersangkutan.
e) Kepada pengawai negeri yang bersangkutan walaupun kepadanya telah dikenankan
Tuntutan Ganti Rugi, masih dapat mengajukan permohonan kepada Presiden agar
kasusnya dipertimbangkan kembali untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Tuntutan
Ganti Rugi oleh yang bersangkutan.
19.2. Proses Usaha Mendapatkan Pengantian Kerugian Negara
19.2.1. Usaha mendapatkan penggantian negara secara damai 1) Dalam proses tuntutan, bilamana mungkin diusahakan dengan jalan damai antara kedua
belah pihak yang berkewajiban menjaga kepentingan negara yang harus berusaha
memperoleh penggantian atas kerugian negara sepenuhnya :
a) Dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya;
b) Dengan jaminan yang sekuat-kuatnya.
2) Untuk tertibnya penagihan dan pembuktian yang kuat penyelesaian secara damai
dilakukan dengan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlah (SKTM);
3) Penggantian dapat dilakukan dengan cara :
a) Pembayaran tunai;
b) Angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
4) SKTM harus menyatakan jaminan (agunan), ditandatangani oleh saksi-saksi, dan diketahui
oleh Kepala Satker setempat.
19.2.2. Proses Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi
Berdasarkan Surat Keputusan pembebanan ganti rugi tingkat pertama atau tingkat banding
dapat dilaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi dengan jalan :
1) Pemotongan gaji atau penghasilan lain dari pegawai negeri yang bersangkutan;
2) Cara lainnya yang disanggupi oleh pegawai yang bersangkutan.
Jika perlu atau apabila dalam pelaksanaanya mengalami hambatan, penagihan dapat
dilakukan dengan cara misalnya melalui perantara panitia urusan piutang negara, yang dapat
menetapkan Surat Kuasa dan mengadakan penyitaan harta kekayaan pegawai yang
bersangkutan untuk dilelang, dan hasil pelelangan digunakan untuk melunasi penggantian
kerugian kepada negara.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 57
V. PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN
1. Penataan dan Pengembangan Kelembagan Penyuluhan
1.1 Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan, Kelembagaan
Teknis dan Kelembagaan Litbang
Tujuan :
1) Mewujudkan persamaan persepsi antar pimpinan kelembagaan penyuluhan pertanian,
kelembagaan Teknis, dan Kelembagaan Penelitian di pusat, provinsi dan kab/kota dalam
penyelenggaraan penyuluhan
2) Menyusun matrik kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada tahun 2012
Output :
1) Terwujudnya persamaan persepsi antar pimpinan kelembagaan Penyuluhan, kelembagaan
Teknis, dan kelembagaan penelitian pertanian di pusat, provinsi dan kab/kota dalam
penyelenggaraan penyuluhan
2) Tersusunnya matrik kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada tahun 2012
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
Sasaran : Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan, kelembagaan teknis, dan kelembagaan
penelitian pertanian Provinsi dan abupate/kota di Indonesia
Waktu Pelaksanaan : April – Juli 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
1.2. Fasilitasi Wadah Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan
Tujuan :
Memfasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan dalam mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan
mengoptimalkan kinerja penyuluhan pada tingkat pusat.
Output :
Terfasilitasinya penyelenggaraan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan dalam mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan
dan mengoptimalkan kinerja penyuluhan pada tingkat pusat.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Fasilitasi dan Pembinaan
Sasaran : Kelembagaan Penyuluhan di Provinsi dan kabupaten/kota
58
Waktu Pelaksanaan : Januari- Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
1.3. Fasilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan
Tujuan :
Memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian terutama pada Balai Penyuluhan
Pertanian Kecamatan sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan
pertanian.
Output :
Terfasilitasinya tugas dan fungsi kelembagaan penyululuhan kecamatan dalam
menyelenggarakan penyuluhan pertanian, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia pertanian.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Fasilitasi dan Pembinaan
Sasaran : 1206 Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang tersebar di 33 provinsi.
Waktu Pelaksanaan : Januari- Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : 33 Satker pelaksana dana dekonsentrasi lingkup badan PPSDMP
1.4. Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
Tujuan :
Menyamakan persepsi tentang pembentukan, tugas, dan fungsi serta mekanisme kerja
kelembagaan penyuluhan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) dan aturan-aturan pelaksanaannya.
Output :
Terlaksananya pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai UU Nomor 16 tahun
2006 dan aturan-aturan pelaksanaannya.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan penerimaan audiensi pemda provinsi dan Kab/Kota dan stakeho;der lainnya yang
terkait.
2) Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2006 beserta aturan pelaksanaannya
Sasaran : Kelembagaan Penyuluhan di Provinsi dan Kab/Kota
Waktu Pelaksanaan : Januari- Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
1.5. Pengawalan dan Pendampingan Balai Penyuluhan Kecamatan
Tujuan :
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 59
1) Mengetahui perkembangan pemberdayaan balai penyuluhan kecamatan
2) Mengidentifikasi permasalahan kelembagaan petani dan solusi pemecahannya
Output :
1) Diketahuinya perkembangan pemberdayaan balai penyuluhan kecamatan
2) Teridentifikasi permasalahan kelembagaan petani dan solusi pemecahannya
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
Sasaran : Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan di 33 Provinsi
Waktu Pelaksanaan : Mei- September 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
1.6. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian Dalam
Mendukung P2BN Di Lokasi SL-PTT (5760 Desa)
Tujuan :
Meningkatkan kinerja penyuluh pendamping dalam memfasilitasi program Percepatan Produksi
Beras Nasional (P2BN)
Output :
Terfasilitasinya petani pelaku program percepatan produksi beras nasional oleh para penyuluh
pendamping di 5.760 desalokasi SL-PTT
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Supervisi dan monitoring
Sasaran : Penyuluh pendamping di desa lokasi P2BN
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian dan 11 Provinsi Lokasi SL-PTT
2. Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan
Usaha Tani
2.1. PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI METODE DEMFARM DENGAN POLA SL-
AGRIBISNIS PADI (3.600 DESA)
Tujuan :
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan anggota kelompoktani serta memberi contoh petani
di sekitarnya menerapkan teknologi baru melalui kerjasama kelompok.
Output :
Terlaksanannya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan anggota kelompoktani melalui
percontohan serta menyebarnya teknologi baru yang diterapkan petani sekitarnya
60
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Penyusunan rencana pengawalan
3) Pengawalan dan pendampingan
Sasaran : 3.600 desa yang memiliki kelompoktani berhasil dan mampu dalam membina
kerjasama di tempatnya masing-masing
Waktu Pelaksanaan : April- September 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian, Provinsi, dan kabupaten/kota
2.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani ( 5 Jurus
Kemampuan Kelompok Tani)
Tujuan :
Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kelompoktani dan gabungan kelompoktani
dalam pengelolaan (manajerial) sumber daya dan kewirausahaan serta mampu
mengembangkan kegiatan agribisnis perdesaan.
Output :
Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kelompoktani dan gabungan kelompoktani
dalam pengelolaan (manajerial) sumber daya dan kewirausahaan serta mampu
mengembangkan kegiatan agribisnis perdesaan.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Sasaran :Pimpinan kelembagaan petani di Provinsi
Waktu Pelaksanaan : Maret- Agustus 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
2.3. Apresiasi Pengurus Kelembagaan Petani (Rembug Tani)
Tujuan :
1) Meningkatkan kemampuan manajerial pengurus kelembagaan petani dalam mengelola
kegiatan agribisnis.
2) Meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan lembaga usaha pertanian menjadi
lembaga ekonomi di perdesaan/LKM (unit usaha simpan pinjam).
Output :
1) Terselenggaranya 3 (tiga) paket Apresiasi Pengurus Kelembagaan Petani yang diikuti oleh
132 orang;
2) Terdapatnya kesamaan persepsi pengurus gapoktan di dalam meningkatkan kemampuan
dalam mengembangkan lembaga usaha pertanian menjadi lembaga ekonomi di
perdesaan/LKM yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah;
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 61
3) Tersedianya rumusan pembinaan kelembagaan petani poktan/gapoktan mendekati
spesifikasi lokalita.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Pembinaan
Sasaran : Pengurus kelembagaan petani di 33 Provinsi
Waktu Pelaksanaan : Pebruari - Juli 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
2.4. Pertemuan Pengurus Kelembagaan Usaha Tani
Tujuan :
Meningkatkan wawasan dan kemampuan pengurus kelembagaan usahatani dalam menerapkan
prinsip-prinsip agribisnis serta perencanaan agribisnis.
Output :
Termotivasinya pengurus kelembagaan usaha pertanian untuk melakukan peningkatan
usahatani dan mengembangkan kemitraan usaha melalui jejaring usaha.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Pembinaan
Sasaran : Pengurus kelembagaan Usahatani (Gapoktan) dan Pendamping pegurus gapoktan
Waktu Pelaksanaan : Mei – Agustus 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
2.5. Pemberian Penghargaan Bagi Petani dan Gapoktan Berprestasi
Tujuan :
1) Memberikan penghargaan bagi 33 orang petani dan 33 orang pengurus gapoktan berprestasi
tingkat Nasional;
2) Menyusun buku dan tayangan VCD profil Petani dan Gapoktan berprestasi tingkat Nasional.
Output :
Termotivasinya petani dan pengurus kelembagaan petani (gapoktan) untuk melakukan
peningkatan PKS berusahatani dan mengembangkan kemitraan usaha melalui jejaring usaha.
Mekanisme/Metode:
1) Penilaian
2) Pemberian penghargaan
Sasaran : 33 orang petani dan 33 orang pengurus gapoktan berprestasi
Waktu Pelaksanaan : Juli 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
62
2.6. Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Petani Tingkat Nasional
Tujuan :
1) Menyamakan persepsi para peserta dari organisasi profesi di bidang pertanian tentang upaya
pengembangan kemandirian dan profesionalisme petani;
2) Membangun satu kesatuan korps diantara anggota organisasi profesi dalam upaya
pembangunan pertanian;
3) Membuka peluang kerjasama antara anggota organisasi profesi mengenai usaha dan
pembangunan pertanian;
4) Memperoleh masukan guna penetapan kebijakan dalam pengembangan kemandirian dan
profesionalisme petani;
5) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan pengurus organisasi petani tentang arah
pembinaan petani dalam pengembangan agribisnis.
Output :
1) Terlaksananya kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan kelembagaan petani tingkat
nasional;
2) Tersedianya rekomendasi guna penetapan kebijakan dalam pengembangan kemandirian dan
profesionalisme petani.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Pembinaan
Sasaran : anggota perhimpuna se-profesi di bidang pertanian
Waktu Pelaksanaan : Mei – Agustus 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
2.7. Pengawalan dan Pendampingan Poktan dan Gapoktan
Tujuan :
1) Mengetahui tingkat kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan dan penyuluh
pendamping;
2) Mengetahui tingkat kinerja penyuluh pendamping dan pengurus gapoktan dalam
memfasilitasi Program-program pemberdayaan petani di perdesaan;
3) Mengetahui tingkat kemampuan dan peningkatan kelembagaan petani dan ekonomi
pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, serta sejauhmana meningkatnya
fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam
rangka akses terhadap permodalan.
Output :
1) Diketahuinya peningkatan kinerja penyuluh pendamping dan pengurus gapoktan dalam
memfasilitasi program-program pemberdayaan petani di pedesaan;
2) Diketahuinya peningkatan kemampuan pelaku usaha agribisnis, penyuluh pendamping dan
pengurus gapoktan;
3) Diketahuinya peningkatan kemampuan dan peningkatan kelembagaan petani dan ekonomi
pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, serta meningkatnya fungsi
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 63
kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka
akses terhadap permodalan;
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Pengawalan dan Pendampingan
Sasaran : Poktan dan Gapoktan Se-Indonesia
Waktu Pelaksanaan : Maret – November 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
2.8. Pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan Usahatani Di
Pedesaan
Tujuan :
1) Mengetahui tingkat kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan dan penyuluh
pendamping;
2) Mengetahui tingkat kinerja penyuluh pendamping dan pengurus gapoktan dalam
memfasilitasi Program-program pemberdayaan petani di perdesaan;
3) Mengetahui tingkat kemampuan dan peningkatan kelembagaan petani dan ekonomi
pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, serta sejauhmana meningkatnya
fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam
rangka akses terhadap permodalan.
Output :
1) Diketahuinya peningkatan kinerja penyuluh pendamping dan pengurus gapoktan dalam
memfasilitasi Program -program pemberdayaan petani di pedesaan;
2) Diketahuinya peningkatan kemampuan pelaku usaha agribisnis, penyuluh pendamping dan
pengurus gapoktan;
3) Diketahuinya peningkatan kemampuan dan peningkatan kelembagaan petani dan ekonomi
pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, serta meningkatnya fungsi
kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka
akses terhadap permodalan;
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Monitioring dan Evaluasi
3) Pengawalan dan Pendampingan
Sasaran : Kelembagaan Usahatani Se-Indonesia
Waktu Pelaksanaan : Maret – November 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
64
2.9. Pengembangan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani
Tujuan :
Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam membangun jejaring usaha baik antar
kelembagaan petani maupun dengan pihak-pihak lain.
Output :
Terbentuknya jejaring usaha baik antar kelembagaan petani maupun dengan pihak lainnya
dalam pengembangan komoditi unggulan.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Monitoring dan Evaluasi
Sasaran : Kelembagaan petani (gapoktan) yang telah mengembangkan kelembagaannya
menjadi kelembagaan usahatani
Waktu Pelaksanaan : Peruari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Kelembagaan penyuluhan Kabupaten/Kota
2.10. Evaluasi Pembinaan Poktan dan Gapoktan
Tujuan :
1) Untuk mengetahui sejauh mana pembinaan kelompoktani berdampak terhadap peningkatan
kelas kemampuan kelompoktani;
2) Sejauhmana pembinaan kelompoktani berdampak terhadap peningkatan usahatani.
Output :
Diketahuinya kelas kemampuan kelompoktani seluruh Indonesia.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Pembinaan
Sasaran : Kelembagaan petani atau kelompoktani di 33 Provinsi.
Waktu Pelaksanaan : Januari- Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : 33 satker pelaksana dana dekonsentrasi lingkup Badan PPSDMP
2.11. Pembinaan Poktan dan Gapoktan
Tujuan :
Tujuan pembinaan poktan dan gapoktan adalah untuk memperkuat manajemen kelembagaan
petani melalui kegiatan penyelenggaraan penyuluhan
Output :
Terbinanya poktan dan gapoktan dalam memperkuat manajemen kelembagaan petani
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 65
2) Pembinaan
Sasaran : Pengurus poktan dan gapoktan di 33 Provinsi (115 Kab/kota).
Waktu Pelaksanaan : Januari- Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : 33 satker pelaksana dana dekonsentrasi lingkup Badan PPSDMP
2.12. Pemberdayaan Petani Berbasis Teknologi di Kutai Kertanegara
Tujuan :
1) Memperkenalkan teknologi tepat guna spesifik lokasi yang merupakan hasil kaji terap;
2) Meningkatkan penguasaan pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi petani di sekitarnya
Output :
Meningkatnya kemampuan petani dalam menerapakan teknologi inovatif spesifik lokasi
Mekanisme/Metode:
1. Pertemuan
2. Aplikasi teknologi
Sasaran : Pengurus poktan dan gapoktan di 33 Provinsi (115 Kab/kota).
Waktu Pelaksanaan : Maret - September 2012
Penyelenggara/Pelaksana : satker pelaksana dana dekonsentrasi lingkup Badan PPSDMP
provinsi Kalimatan Timur berama Kabupaten Kutai Katanegara
3. Penataan dan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan
3.1. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka
Kreditnya Tingkat Provinsi dan Kab/Kota
Tujuan :
Melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh pertanian pusat, provinsi,
kabupaten/kota dan BPTP terhadap usulan DUPAK.
Output :
1) Terlaksananya pembinaan pola karier penyuluh pertanian PNS yang dapat menjamin
terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh pertanian;
2) Terbitnya Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk
setiap tingkatan jabatan fungsional penyuluh pertanian PNS.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan sosialisasi
Sasaran : Pimpinan kelembagaan/unit kerja terkait, penyelengara penyuluhan pusat dan daerah
Waktu Pelaksanaan : Januari- Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian dan 33 Satker pelaksana dana
dekonsentrasi lingkup Badan PPSDMP
66
3.2. Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian
Tujuan :
1) Meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian pusat melalui seminar/lokakarya/magang
dll.
2) Meningkatkatkan PKS untuk meningkatkan kemampuan para penyuluh pertanian agar dapat
mengoptimalkan tugasnya dalam mendukung pengembangan kariernya.
Output :
1) Meningkatnya kemampuan para penyuluh pertanian pusat untuk mendukung pengembangan
kariernya
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan sosialisasi
Sasaran : Penyuluh Pertanian Pusat
Waktu Pelaksanaan : Januari- Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
3.3. Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya
Tujuan :
Meningkatkan fungsi, peran dan motivasi penyuluh pertanian swadaya dalam penyelenggaraan
penyuluhan secara optimal.
Output :
Meningkatnya fungsi, peran dan motivasi penyuluh pertanian swadaya dalam melakukan
pendampingan petani, kelompoktani dan gabungan kelompoktani.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Pembinaan
Sasaran : Penyuluh Swadaya di 33 Provinsi
Waktu Pelaksanaan : Januari- Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
3.4. Bimbingan Teknis Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh
Tujuan :
Menyamakan pemahaman tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian dan Angka
Kreditnya di kalangan para pimpinan kelembagaan/unit kerja terkait dan
pelaksana/penyelenggara penyuluhan pertanian di Pusat dan Daerah serta fungsional penyuluh
pertanian.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 67
Output :
Meningkatnya pemahaman tentang teknis penilaian jabatan fungsional oleh pemangku
kepentingan.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Bimbingan teknis
Sasaran : Penyuluh pertanian di 33 Provinsi
Waktu Pelaksanaan : Januari- Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
3.5. Pemberian Penghargaan Bagi Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh
Swadaya, THL-TB PP Teladan dan Balai Penyuluhan Kecamatan
Terbaik
Tujuan :
Memotivasi dan mendorong penyuluh pertanian PNS, penyuluh pertanian Swadaya dan THL-
TBPP untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas penyuluhan pertanian secara
produktif, efektif dan efisien.
Output :
Termotivasinya 33 orang Penyuluh Pertanian PNS, 33 orang Penyuluh Pertanian Swadaya dan
33 orang THL-TBPP Teladan Tingkat Nasional dari 33 provinsi seluruh Indonesia dalam
melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan.
Mekanisme/Metode:
1) Penilaian dan pemberian penghargaan bagi Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya,
THL TB PP dan Balai Penyuluhan Kecamatan terbaik
Sasaran : 33 Penyuluh Pertanian PNS, 33 Penyuluh Swadaya, 33 THL TB PP dan 1 Balai
Penyuluhan Kecamatan terbaik
Waktu Pelaksanaan : Mei - Agustus 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
3.6. Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pusat
Tujuan :
Melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh pertanian pusat, provinsi,
kabupaten/kota dan BPTP terhadap usulan DUPAK.
Output :
1) Terlaksananya pembinaan pola karier penyuluh pertanian PNS yang dapat menjamin
terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh pertanian;
68
2) Terbitnya Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk
setiap tingkatan jabatan fungsional penyuluh pertanian PNS.
Mekanisme/Metode:
1) Penilaian
Sasaran : Penyuluh pertanian pusat, provinsi, kab/kota, pembinan jabatan fungsional Penyuluh
pertanian di pusat, provinsi, kab/kota
Waktu Pelaksanaan : Januari- Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
3.7. Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian Dalam Rangka
Mendukung 4 Sukses Pembangunan Pertanian
Tujuan :
1) Meningkatkan proses pembelajaran melalui interaksi antar penyuluh pertanian;
2) Meningkatkan kinerja dan motivasi kerja penyuluh pertanian;
3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian.
Output :
1) Meningkatnya proses pembelajaran melalui interaksi antar penyuluh pertanian;
2) Meningkatnya kinerja dan motivasi kerja penyuluh pertanian;
3) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Sosialisasi
Sasaran : Penyuluh pertanian pusat, provinsi, dan kab/kota
Waktu Pelaksanaan : Juni - Juli 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian dan Provinsi Lampung
3.8. Pengembangan Profesionalisme Staf
Tujuan :
Meningkatkan motivasi kerja da kerjasama staf dalam mendukung penyelenggaraan penyuluhan
pertanian di pusat
Output :
Meningkatnya motivasi kerja dan kerjasama staf dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) outbond
Sasaran : Seluruh staf pusat penyuluhan pertanian
Waktu Pelaksanaan : Juli - Agustus 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 69
3.9. Apresiasi Peningkatan Kapasitas THL-TB PP Penyuluh Pertanian
Tujuan :
Meningkatkan fungsi, peran dan motivasi THL-TB Penyuluh Pertanian dalam penyelenggaraan
penyuluhan secara optimal.
Output :
Meningkatnya motivasi THL-TB Penyuluh Pertanian dalam melakukan pendampingan petani,
kelompoktani dan gabungan kelompoktani.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Pembinaan
Sasaran : THL-TB PP di 33 Provinsi
Waktu Pelaksanaan : Oktober- Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian dan dan 33 Satker pelaksana dana
dekonsentrasi lingkup Badan PPSDMP
3.10. Pendampingan/Binaan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian
Tujuan :
1) Memberikan dukungan/pembinaan terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada 33
provinsi di Indonesia.;
2) Mengidentifikasi permasalahan dan pemecahannya dalam penyelenggaraan penyuluhan
pertanian di masing-masing provinsi;
3) Menyamakan persepsi tentang penyeleggaraan penyuluhan pertanian di 33 provinsi.
Output :
1) Terselenggaranya penyuluhan pertanian di 33 provinsi di Indonesia secara lebih baik dan
terarah
2) Terindentifikasinya permasalahan dan pemecahannya dalam penyelenggaraan penyuluhan
pertanian di lapangan
3) Tecapainya persamaan persepsi tentang penyeleggaraan penyuluhan pertanian di 33
provinsi dan 497 kabupaten/kota di Indonesia.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Pembinaan
3) Pendampingan
Sasaran : Kelembagaan penyuluhan pertanian, penyuluh pertanian dan pelaku utama/pelaku
usaha di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota.
Waktu Pelaksanaan : April - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
70
3.11. Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN)
Tujuan :
Memfasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional dalam penyusunan bahan kebijakan
penyelenggaraan penyuluhan bagi Menteri Pertanian.
Output :
1) Tersedianya bahan masukan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian bagi Menteri
Pertanian.
2) Terlaksananya pembinaan KPPN terhadap KPP dan KPPK.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
Sasaran : Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN)
Waktu Pelaksanaan : Januari- Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
3.12. Koordinasi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KPPP)
Tujuan :
Mewujudkan persamaan persepsi antar Komisi Penyuluhan Provinsi dan kabupaten/kota dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian
Output :
Terwujudnya persamaan persesi antar Komisi Penyuluhan Provinsi dalam memberikan saran
mengenai penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
Sasaran : Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KPPP)
Waktu Pelaksanaan : April - Juli 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
3.13. Pengawalan dan Pendampingan THL-TB PP Penyuluh Pertanian
Tujuan :
Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian dalam
penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
Output :
Meningkatnya kinerja dan motivasi THL-TB Penyuluh Pertanian dalam melakukan
pendampingan petani, kelompoktani dan gabungan kelompoktani .
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Pegawalan dan Pendampingan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 71
Sasaran : THL-TB PP di 33 provinsi
Waktu Pelaksanaan : Maret - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian dan 33 Satker pelaksana dana
dekonsentrasi lingkup Badan PPSDMP
3.14. BOP Penyuluh Pertanian PNS
Tujuan :
Meningkatkan kinerja dan motivasi penyuluh pertanian PNS dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya memfasilitasi pemberdayaan pelaku utama.
Output :
Meningkatnya kinerja dan motivasi penyuluh pertanian PNS dalam memberdayakan pelaku
utama.
Mekanisme/Metode:
1) Verifikasi data penyuluh pertanian PNS
2) Pencairan BOP
Sasaran : Penyuluh Pertanian PNS
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : 33 Satker Pelaksana dana dekonsentrasi lingkup Badan PPSDMP
3.15. Honorarium dan BOP THL-TB PP
Tujuan :
Menyediakan honorarium dan BOP bagi 22.163 orang THL-TB Penyuluh Pertanian tahun 2012.
Output :
Tersedianya honorarium dan BOP bagi 22.163 orang THL-TB Penyuluh pertanian.
Mekanisme/Metode:
1) Verifikasi data THL-TB Penyuluh Pertanian
2) Penetapan THL-TB Penyuluh Pertanian
3) Penyaluran honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian
Sasaran : THL-TB Penyuluh Pertanian di 33 Provinsi
Waktu Pelaksanaan : Januari - Oktober 2012
Penyelenggara/Pelaksana : 33 Satker Pelaksana dana dekonsentrasi lingkup Badan PPSDMP
3.16. Apresiasi Cyber Extension (3 Regional)
Tujuan :
1) Mensosialisasikan sistim pengoperasian Cyber Extension;
2) Menyiapkan tenaga admin yang mampu mengoperasionalkan Cyber Extension;
72
3) Menjelaskan tugas pokok dan fungsi petugas Administrator (Admin) Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
4) Menyelenggarakan apresiasi Cyber Extension admin level 3 dan 4, agar penyuluh di tingkat
Provinsi dan Kabupaten dapat ikut serta mengembangkan materi;
5) Mengembangkan Sistem Informasi yang terpadu, terintegrasi, tepat guna dan bermanfaat
bagi kelembagaan penyuluhan pengambil keputusan, pelaku agribisnis ataupun pihak lain
yang terkait;
6) Membuat system kelembagaan penyuluhan.
Output :
1) Dipahaminya system pengoperasian Cyber Extension oleh para calon Admin;
2) Tersedianya Admin Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3) Dipahaminya tugas dan tanggungjawab pengelola Cyber Extension di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.
4) Tersedianya Sistem Informasi yang terpadu, terintegrasi, tepat guna dan bermanfaat bagi
para pengguna baik pengambil keputusan, pelaku agribisnis ataupun pihak lain yang terkait;
5) Tersedianya system kelembagaan penyuluhan
Mekanisme/Metode:
1) Apresiasi Cyber Extension
Sasaran : Petugas Admin Provinsi dan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan : Pebruari - Oktober 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
3.17. Apresiasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian
(SIMLUHTAN)
Tujuan :
1) Mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUH) dengan
fokus pada database ketenagaan dan kelembagaan petani;
2) Membangun integritas data ketenagaan dan kelembagaan petani yang mutakhir melalui
website Kementerian Pertanian.
Output :
1) Tersedianya tenaga terampil di provinsi dan kabupaten/kota yang mampu mengaplikasikan
SIMLUH khususnya dengan fokus pada data ketenagaan dan kelembagaan petani;
2) Terbangunnya integritas data ketenagaan dan kelembagaan tani yang mutakhir melalui
website Kementerian Pertanian.
Mekanisme/Metode:
1) Apresiasi SIMLUHTAN
Sasaran : Petugas Admin Provinsi dan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan : Februari – Juli 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 73
4. Materi Penyuluhan Yang Dihasilkan
4.1. Pengembangan dan Penyusunan Materi Cyber Extension
Tujuan :
1) Mengembangkan sistem Informasi berbasis web yang terpadu, terintegrasi, tepat guna dan
bermanfaat bagi penyuluh dan kelembagaan penyuluhan selaku pengambil keputusan,
pelaku agribisnis ataupun pihak lain yang terkait;
2) Menyediakan materi informasi pertanian yang dibutuhkan penyuluh, pelaku utama, pelaku
usaha dan masyarakat pertanian sesuai kebutuhan spesifik lokalita.
Output :
1) Tersedianya Sistem Informasi berbasis Web yang terpadu, terintegrasi, tepat guna dan
bermanfaat bagi para pengguna baik pengambil keputusan, pelaku agribisnis ataupun pihak
lain yang terkait;
2) Tersedianya materi/informasi pertanian yang dibutuhkan pelaku utama dan pelaku usaha
serta masyarakat pertanian pada umumnya sesuai kebutuhan spesifik lokalita
Mekanisme/Metode:
1) Pengembangan Materi Cyber Extension
2) Fasilitasi Pengelolaan Cyber Extension
Sasaran : Bakorluh provinsi, Bapelluh kabupaten/kota, penyuluh pertanian dan masyarakat
pertanian
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
4.2. Penyuluhan dan Penyebaran Melalui Media Televisi
Tujuan :
1) Menambah wawasan dan pengetahuan penyuluh pertanian, pelaku utama, pelaku usaha,
serta pemangku kepentingan lainnya.
2) Meningkatkan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha dalam berusaha tani melalui
penerapan dari materi tayangan televisi.
Output :
1) Tersusunnya materi penyuluhan pertanian dalam bentuk film dokumenter
2) Tersirkannya 10 paket materi Penyuluhan Pertanian melalui siaran televisi nasional
Mekanisme/Metode:
1) Penyusunan naskah dan pembahasan naskah siaran televisi
2) Produksi dan penayangan materi siaran
Sasaran : Penyuluh pertanian, penyuluh swadaya, THL-TB PP dan petani serta masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Maret - Agustus 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
74
4.3. Penyuluhan dan Penyebaran Melalui Media Radio
Tujuan :
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penyuluh pertanian, pelaku utama, pelaku usaha,
petugas lainnya tentang informasi/inovasi Peningkatan usaha agribisnis perdesaan yang
mendukung program percepatan peningkatan produksi dan produktivitas padi tahun 2012.
Output :
1) Tersedianya 24 naskah materi siaran radio tentang inovasi/informasi Peningkatan usaha
agribisnis perdesaan yang mendukung program percepatan peningkatan produksi dan
produktivitas padi tahun 2012.
2) Tersiarnya 24 materi tentang inovasi/informasi peningkatan usaha agribisnis perdesaan yang
mendukung program percepatan peningkatan produksi dan produktivitas padi tahun 2012
melalui siaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Mekanisme/Metode:
1) Penyusunan naskah
2) Produksi dan penyiaran melalui radio
Sasaran : Penyuluh pertanian, penyuluh swadaya, THL-TB PP dan petani serta masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Maret - November 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
4.4. Penyuluhan dan Penyebaran Melalui Media Cetak
Tujuan :
1) Tersusunya berbagai materi penyuluhan pertanian dalam bentuk liptan, brosur, leaflet dan
poster.
2) Mendukung kegiatan usaha agribsinis agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi
yang kuat dan mandiri, khususnya dalam rangka pengembangan usaha agribisnis pedesaan.
Output :
1) Terbit dan tersebarnya liptan, brosur, leaflet dan poster
2) Tersusunnya buku kerja bagi penyuluh pertanian
Mekanisme/Metode:
1) Penyusunan naskah, pencetakan liptan, brosur, leaflet dan poster
2) Pencetakan liptan, brosur, leaflet dan poster
3) Pengiriman materi penyuluhan
Sasaran : Penyuluh pertanian, penyuluh swadaya, THL-TB PP dan petani serta masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Januari - Mei 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 75
4.5. Penyuluhan dan Penyebaran Melalui Media Radio
Tujuan :
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penyuluh pertanian, pelaku utama, pelaku usaha,
petugas lainnya tentang informasi/inovasi Peningkatan usaha agribisnis perdesaan yang
mendukung program percepatan peningkatan produksi dan produktivitas padi tahun 2012.
Output :
1) Tersedianya 24 naskah materi siaran radio tentang inovasi/informasi Peningkatan usaha
agribisnis perdesaan yang mendukung program percepatan peningkatan produksi dan
produktivitas padi tahun 2012.
2) Tersiarnya 24 materi tentang inovasi/informasi peningkatan usaha agribisnis perdesaan yang
mendukung program percepatan peningkatan produksi dan produktivitas padi tahun 2012
melalui siaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Mekanisme/Metode:
1) Penyusunan naskah
2) Produksi dan penyiaran melalui radio
Sasaran : Penyuluh pertanian, penyuluh swadaya, THL-TB PP dan petani serta masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Maret - November 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
4.6. Penerbitan Majalah Ekstensia
Tujuan :
1) Meningkatnya efektifitas dan kualitas pelaksanaan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh
para penyuluh pertanian lapangan, kontak tani dan penyuluh swakarsa.
2) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh pertanian, kontak tani dan penyuluh
swakarsa dalam melaksanakan penyuluhan pertanian.
Output :
Tercetak dan tersebarnya majalah Ekstensia masing-masing 10.000 eksemplar sebanyak 2 edisi
kepada para penyuluh pertanian, kontak tani dan penyuluh swakarsa maupun swasta.
Mekanisme/Metode:
1) Penyusunan naskah
2) Produksi dan pengiriman majalah
Sasaran : Penyuluh pertanian, penyuluh swadaya, THL-TB PP dan petani serta masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Maret – Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
76
4.7. Pencetakan Buku Saku Penyuluhan Pertanian
Tujuan :
1) Menyedian bahan informasi teknis penyuluhan yang dibutuhkan oleh para penyuluh PNS dan
THL-TB Penyuluh Pertanian di lapangan.
2) Memberikan motivasi dan kepercayaan diri para penyuluh dalam memberikan penyuluhan
kepada pelaku utama.
Output :
1) Tersedianya bahan informasi teknis berupa buku saku dalam melakukan penyuluhan
pertanian di wilayah kerjanya.
2) Termotivasinya dan tumbuhnya kepercayaan diri para penyuluh dalam memfasilitasi pelaku
utama
Mekanisme/Metode:
1) Penyusunan
2) Produksi dan Pengiriman materi
Sasaran : Penyuluh pertanian, penyuluh swadaya, dan THL-TB PP
Waktu Pelaksanaan : Januari - Maret 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
4.8. Penyusunan dan Penggandaan Materi Penguatan Kelembagaan
Petani dan Usahatani
Tujuan :
Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan usahatani dan penumbuhan pos penyuluhan desa
oleh penyuluh dan petugas teknis lainnya sesuai dengan pedoman
Output :
Tersedianya pedoman pengembangan kelembagaan usahatani dan penumbuhan pos
penyuluhan desa
Mekanisme/Metode:
1) Penyusunan naskah
2) Produksi dan pengiriman
Sasaran : Penyuluh pertanian dan petugas teknis lainnya
Waktu Pelaksanaan : Maret – Juli 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
4.9. Penggandaan Materi Penyuluhan Provinsi dan Kab/Kota
Tujuan :
Memperbanyak materi penyuluhan, yang akan membantu pengembangan penyelenggaraan
penyuluhan pertanian
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 77
Output :
Tersedianya materi penyuluhan, yang akan membantu pengembangan penyelenggaraan
penyuluhan pertanian
Mekanisme/Metode:
1) Penyusunan materi
2) Penggandan materi
Sasaran : Penyuluh pertanian dan petugas teknis lainnya
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : 28 Provinsi dan 319 Kab/Kota
4.10. Penyusunan dan Penggandaan Materi Penyuluhan bagi Poktan
dan Gapoktan
Tujuan :
Memfasilitasi pengembangan kelembagaan poktan dan gapoktan dalam meningkatkan
kapasitanya melalui penyusunan pedoman
Output :
Tersedianya pedoman pengembangan kelembagaan poktan dan gapoktan
Mekanisme/Metode:
1) Penyusunan naskah
2) Produksi dan pengiriman
Sasaran : Poktan dan Gapoktan
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : 33 Satker dana dekonsentrasi lingkup Badan PPSDMP
4.11. Langganan Tabloid Pertanian
Tujuan :
Menyampaikan Informasi teknis pertanian penyuluhan pertanian dan kebijakan penyuluhan oleh
kementerian pertanian
Output :
Tersampaikan Informasi teknis penyuluhan pertanian dan kebijakan penyuluhan pertanian dari
kementerian pertanian
Mekanisme/Metode:
1) Penyusunan materi
2) Pencetakan
3) Pengiriman
Sasaran : Penyuluh pertanian dan petugas teknis lainnya
78
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : 33 Satker dana dekonsentrasi lingkup Badan PPSDMP
4.12. Pengawalan dan Pendampingan Sistem Informasi Penyuluhan
Tujuan :
1) Mengetahui tingkat penggunaan cyber extension di daerah;
2) Mengetahui tingkat kemampuan admin dalam mengoperasikan cyber extension;
3) Mengetahui penggunaan alat pengolah data,
Output :
1) Diketahuinya peningkatan penggunaan cyber extension di daerah;
2) Diketahuinya peningkatan kinerja admin cyber extension;
3) Diketahuinya penggunaan alat pengolah data cyber extension.
Mekanisme/Metode:
1) Pengawalan dan pendampingan
Sasaran : Sasaran yang akan dicapai dalam pengawalan dan pendampingan kegiatan ini adalah
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan penerima alat pengolah data cyber extension tahun 2010.
Waktu Pelaksanaan : Januari - September 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
5. Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan yang dihasilkan
dan dikembangkan
5.1. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian
Tujuan :
1) Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2013 berdasarkan hasil sintesa
program-program strategis dan prioritas unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian
dan program/kegiatan Organisasi Petani Tingkat Nasional Tahun 2013;
2) Menyediakan bahan rujukan/acuan bagi penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian
Provinsi Tahun 2013;
3) Menyediakan bahan rujukan/acuan bagi penyuluh pertanian di Pusat dalam menyusun
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian Tahun 2013.
Output :
1) Tersusunnya Programa Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2013 berdasarkan hasil
sintesa program-program prioritas unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan
program/kegiatan Organisasi Petani Tingkat Nasional Tahun 2013;
2) Tersedianya bahan rujukan/acuan bagi penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian
Provinsi Tahun 2013;
3) Tersedianya bahan rujukan/acuan bagi penyuluh pertanian di Pusat dalam menyusun
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian Tahun 2013.
Mekanisme/Metode:
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 79
1) Pertemuan dan pembahasan penyusunan programa
Sasaran : Penyuluh pertanian pusat
Waktu Pelaksanaan : Mei - Juni 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
5.2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Tujuan :
Memberikan acuan standar bagi para penyelenggara penyuluhan di Pusat dan Daerah dalam
mengembangkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian melaui pedoman-pedoman.
Output :
1) Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan melalui Dana Dekonsentrasi/Tugas
Perbantuan;
2) Pedoman Umum Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan
Pertanian;
3) Pedoman Karya Tulis Ilmiah Penyuluh;
4) Pedoman RKT Pusat Penyuluhan Pertanian;
5) Pedoman pengelolaan honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian.
Mekanisme/Metode:
1) Pengumpulan bahan
2) Penerbitan dan pendistribusian pedoman
Sasaran : Bakorluh provinsi, Bapelluh kab/kota, penyuluh pertanian dan
instansi terkait
Waktu Pelaksanaan : Februari – Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
5.3. Penyusunan Program dan Kegiatan Pengembangan Penyuluhan
Pertanian
Tujuan :
1) Menyusun program dan kegiatan penyuluhan pertanian di pusat tahun 2013 dan terciptanya
keselarasan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dengan daerah.
2) Menyusun program dan kegiatan penyuluhan pertanian di daerah/dekonsentrasi tahun 2013
dan terciptanya keselarasan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dengan pusat.
3) Menyusun kegiatan dan anggaran pusat dan daerah ke dalam Rencana Kegiatan dan
Anggaran Kementerian/Lembaga/ RKA-KL tahun 2013
Output :
1) Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2012;
2) Tersusunnya Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satker Pelaksana Dana
Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di 33 provinsi.
80
3) Tersusunnya Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Pusat Penyuluhan
Pertanian Tahun 2013 dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-
KL);
Mekanisme/Metode:
1) Penyusunan TOR, RAB, dan Logical Frame work kegiatan Pusat dan Daerah melalui Dana
Dekonsentrasi tahun 2013
2) Penyusunan Formula Dana Dekonsentrasi tahun 2013 dll
Sasaran : Pusat Penyuluhan Pertanian dan 33 Bakorluh/Dinas satker dana dekonsentrasi di
provinsi
Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
5.4. Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi
Penyelenggaraan Dalam Rangka Pemantapan Sistem Penyuluhan
Pertanian
Tujuan :
1) Mensosialisasikan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2012 dan mengevaluasi
penyelenggaraan dana dekonsentrasi tahun 2011
2) Menggoordinasikan dan mensinergikan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2013 dan
mengevaluasi penyelenggaraan dana dekonsentrasi tahun 2012
Output :
1) Tersosialisasikannya rencana kegiatan dan anggaran tahun 2012 dan terevaluasinya
penyelenggaraan dana dekonsentrasi tahun 2011
2) Terjadinya koordinasi dan sinergitas rencana kegiatan dan anggaran tahun 2013 dan
terngevaluasi penyelenggaraan dana dekonsentrasi tahun 2012
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
Sasaran : 33 Bakorluh/Dinas satker dana dekonsentrasi di provinsi dan kabupatan/kota
Waktu Pelaksanaan : Maret – Oktober 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
5.5. Administrasi Kegiatan
Tujuan :
1) Memfasilitasi pengelolaan keuangan Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian;
2) Memfasilitasi pengelolaan ketatausahaan Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian;
3) Memfasilitasi pengelolaan administrasi kantor Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian;
4) Memfasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Pusat Pengembangan
Penyuluhan Pertanian.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 81
Output :
1) Terfasilitasinya pengelolaan keuangan Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian;
2) Terfasilitasinya pengelolaan ketatausahaan Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian;
3) Terfasilitasinya pengelolaan administrasi kantor dan kepegawaian Pusat Pengembangan
Penyuluhan Pertanian;
4) Terfasilitasinya pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Pusat Pengembangan
Penyuluhan Pertanian;
Mekanisme/Metode:
1) Pelaksanaan administrasi Pusluhtan dan satker dana dekonsentrasi provinsi serta pelaksana
di kab/kota
Sasaran : Pusat penyuluhan pertanian dan satker dana dekonsentrasi provinsi serta pelaksana
di kab/kota
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian dan 33 Provinsi pelaksana dana
dekonsntrasi lingkup Badan PPSDMP
5.6. Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Tujuan :
Menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan penyuluhan pertanian baik ditingkat pusat,
provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan sesuai UU No. 16 Tahun 2006 dan aturan
pelaksanaannya sehingga terjadinya sinergitas antar kelembagaan penyuluhan
Output :
Terselenggaranya penyuluhan pertanian secara baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota
dan kecamatan sesuai UU No. 16 Tahun 2006 dan aturan pelaksanaannya, serta terjadinya satu
kesatuan gerak langkah dalam memberdayakan pelaku utama
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
Sasaran : Pemerintah, pemerintah daerah
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
5.7. Kerjasama Pengembangan Penyuluhan Dalam dan Luar Negeri
Tujuan :
1) Memperkuat semangat kerjasama pembangunan pertanian berorientasi agribisnis antara
petani, pengusaha pertanian dan petugas dari negara-negara ASEAN;
2) Mewujudkan pertukaran ide dan informasi mengenai peluang usaha di bidang pertanian dan
teknologi, tenaga kerja, sarana produksi dan pemasaran;
3) Mempromosikan usaha-usaha pertanian dan membangun jaringan kerjasama usaha di
antara petani/organisasi petani yang memiliki kesamaan keterkaitan dan sasaran;
82
4) Mewujudkan tukar menukar pengalaman terhadap berbagai budaya dan tradisi yang ada di
antara sesama anggota ASEAN;
Output :
1) petani, pengusaha pertanian dan petugas dari negara-negara ASEAN;
2) Terwujudnya pertukaran ide dan informasi mengenai peluang usaha di bidang pertanian dan
teknologi, tenaga kerja, sarana produksi dan pemasaran;
3) Terpromosikannya usaha-usaha pertanian dan membangun jaringan kerjasama usaha di
antara petani/organisasi petani yang memiliki kesamaan keterkaitan dan sasaran;
4) Terwujudnya saling tukar menukar pengalaman terhadap berbagai budaya dan tradisi yang
ada di antara sesama anggota ASEAN;
5) Terwujudnya kunjungan kerjasama luar negeri dalam rangka kunjungan dinas dan atau studi
banding.
Mekanisme/Metode:
1) Penetapan dan pengiriman petugas/penyuluh pertanian ke dalam dan luar negeri
Sasaran : Petugas dan Penyuluh pertanian
Waktu Pelaksanaan : Maret - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
5.8. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Tujuan :
1) Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian
dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
2) Mengetahui tingkat kemajuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian baik yang sedang
berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan
yang diperlukan.
3) Memastikan penggunaan sumberdaya penyuluh pertanian secara efektif dan efisien.
4) Menyediakan umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan
penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
5) Mengukur pencapaian dampak kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan indikator yang
ditetapkan.
Output :
1) Diketahuinya tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan pertanian
dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
2) Diketahuinya tingkat kemajuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian baik yang sedang
berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan
yang diperlukan.
3) Dipastikannya penggunaan sumberdaya penyuluh pertanian secara efektif dan efisien.
4) Tersedianya umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan
penyelenggaraan penyuluhan pertanian
5) Hasil pengukuran pencapaian dampak kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan
indikator yang di tetapkan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 83
Mekanisme/Metode:
1) Pembahasan Instrumen, kunjungan lapangan ke daerah
2) Penyusunan rekomendasi
Sasaran : Pusat Penyuluhan Pertanian dan satker dana dekonsentrasi provinis serta peelaksana
di kab/kota
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian dan 33 satker pelaksana dana
dekonsentrasi lingkup Badan PPSDMP
5.9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tujuan :
1) Mengetahui penggunaan dana alokasi khusus untuk kegiatan penyuluhan
2) Mengetahui pemanfaatan dana alokasi khusus yang sedang berjalan maupun telah selesai
sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan.
3) Memastikan kesesuaian penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Output :
1) Diketahuinya penggunaan dana alokasi khusus.
2) Diketahuinya pemanfaatan dana alokasi khusus yang sedang berjalan maupun telah selesai
sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan.
3) Dipastikannya kesesuaian penggunaan Dana Alokasi K husus (DAK).
Mekanisme/Metode:
1) Pembahasan Instrumen, kunjungan lapangan ke daerah
2) Penyusunan rekomendasi
Sasaran : Penyelenggara penyuluhan pertanian kab/kota di Indonesia
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
5.10. Penyelesaian Peraturan Presiden Tindak Lanjut UU No.16/2006
dan Peraturan-Peraturan Lainnya
Tujuan :
Mewujudkan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang
holistik dan komprehensif
Output :
Terwujudnya sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang
holistik dan komprehensif
Mekanisme/Metode:
1) Rapat
84
2) Penerbitan Perepres dan Permentan
Sasaran : Kementerian Terkait
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
5.11. Pengembangan Database Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
Tujuan :
Mendapatkan data kelembagaan penyuluhan yang akurat berbasis teknologi di tingkat provinsi,
kabupaten/kota dan kecamatan agar dapat dipergunakan sebagai acuan perencanaan untuk
pengembangan kegiatan pembangunan pertanian.
Output :
Tersedianya data kelembagaan penyuluhan pertanian yang akurat dari seluruh Indonesia
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Pengumpulan data
Sasaran : Kelembagaan penyuluhan pertanian di 33 Propinsi dan 497 Kabupaten/Kota seluruh
Indonesia.
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
5.12. Pengembangan Database Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
Tujuan :
Menyediakan data Ketenagaan penyuluh pertanian PNS, Penyuluh pertanian swasta, penyuluh
pertanian swadaya, dan THL-TB Penyuluh Pertanian yang akurat dan mutakhir.
Output :
Tersedianya data ketenagaan penyuluh pertanian PNS, Penyuluh pertanian swasta, penyuluh
pertanian swadaya, dan THL-TB Penyuluh Pertanian secara berkala bagi perencanaan program
dan kegiatan penyuluhan.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Pengumpulan data
Sasaran : penyuluh pertanian PNS, Penyuluh pertanian swasta, penyuluh pertanian swadaya,
dan THL-TB Penyuluh Pertanian
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 85
5.13. Pengembangan Database Kelembagaan Petani
Tujuan :
Mengetahui data dan kondisi terakhir kelembagaan petani dan usahatani baik secara fisik
maupun aktivitasnya dari seluruh kabupaten dan provinsi di Indonesia
Output :
Tersedianya data base kelembagaan petani dan usahatani dari pelaku utama.
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan
2) Pengumpulan data
Sasaran : Kelembagaan petani dan usahatani
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
6. Kendaraan Bermotor
6.1. Mobil Unit Penyuluhan Pertanian dan Kendaraan Operasional
Roda 2 bagi Penyuluh Pertanian
Tujuan :
1) Meningkatkan motivasi dan kinerja para penyuluh pertanian di lapangan
2) Mengoptimalkan pembinaan poktan dan gapoktan oleh penyuluh pertanian
3) Membantu penyebaran informasi penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku
usaha
Output :
1) Tersedianya sarana operasional bagi penyuluh pertanian
2) Optimalnya pembinaan poktan dan gapoktan oleh para penyuluh pertanian
3) Tersebarnya informasi penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha
Mekanisme/Metode:
1) Lelang
2) Pengiriman barang
Sasaran : Penyuluh, petani dan kelembagaan penyuluhan pertanian yang membentuk
kelembagaan sesuai UU No. 16/2006 yang ditetapkan oleh PERDA
Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
86
7. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
7.1. Pengadaan Alat Multimedia
Tujuan :
Meningkatkan kualitas kinerja staf pusat penyuluhan pertanian dalam menyeselaikan kegiatan-
kegiatannya dengan menggunakan alat multi media
Output :
Tersedianya perlengkapan multimedia dalam mendukung kegiatan-kegaiatn puluhtan dan
meningkatkan pengembangan sumber daya manusia pertanian berbasis teknologi
Mekanisme/Metode:
1) Pengadaan barang
Sasaran : Staf penyuluhan pertanian pusat
Waktu Pelaksanaan : Pebruari-Maret 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian
8. Penguatan Sistem Penyuluhan yang Berorientasi pada Kebutuhan Petani (FEATI)
8.1. Asistensi Pengembangan Kelembagaan Formal Ekonomi (Koperasi dan BUMP) Tingkat Kabupaten
Tujuan: Memfasilitasi penyuluh untuk dapat membina kelompok pembelajaran FMA dalam
penumbuhan/pengembangan kelembagaan ekonomi petani (korporasi dan BUMP).
Output: Terbentuknya/ berkembangnya asosiasi/ korporasi yang berorientasi agribisnis.
Mekanisme/ Metode:
1) Identifikasi kelompok pembelajaran FMA yang telah membangun jejaring usaha di tingkat
kabupaten;
2) Fasilitasi, pertemuan dan pembinaan penumbuhan/ pengembangan kelembagaan ekonomi
petani;
3) Fasilitasi pembuatan akte notaris bagi kelembagaan ekonomi petani yang baru terbentuk.
Sasaran:
1) Penyuluh Pertanian yang tergabung dalam Tim Pengembangan Organisasi Petani (TPOP)
Kabupaten;
2) FMA yang telah membangun jejaring usaha di tingkat kabupaten.
Waktu Pelaksanaan: Mei s.d November 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: PPMU-FEATI Provinsi.
8.2. Penyusunan Proposal FMA Berorientasi agribisnis
Tujuan:
1) Menetapkan prioritas kegiatan yang diusulkan untuk memperoleh dana FMA;
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 87
2) Menyusun dan mengajukan proposal pendanaan FMA ke Satker Kabupaten.
Output: Proposal FMA untuk memperoleh dana.
Mekanisme/ Metode:
1) Workshop Penyusunan proposal;
2) Pengajuan proposal ke Satker kabupaten.
Sasaran: Petani yang terlibat dalam pembelajaran FMA di desa FEATI.
Waktu Pelaksanaan: Mei s.d Juli 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: DPIU-FEATI Kabupaten.
8.3. Fasilitasi FMA oleh Tim Penyuluh Lapangan (TPL) dan Tim Pengembangan Organisasi Petani (TPOP)
Tujuan: Memfasilitasi dan mengawal proses pengembangan organisasi petani berorientasi
agribisnis.
Output: Meningkatkan kapasitas manajemen dan organisasi kelompok pembelajaran FMA.
Mekanisme/ Metode:
1) Sosialisasi program/ kegiatan 2011;
2) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan FMA dan programa desa;
3) Kunjungan dan pendampingan oleh Penyuluh/anggota TPL/ TPOP dan Penyuluh Swadaya.
Sasaran: Petani yang terlibat dalam pembelajaran FMA di desa FEATI.
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: DPIU-FEATI Kabupaten.
8.4. Bantuan Sosial Bagi UP-FMA
Tujuan: memberikan bantuan untuk peningkatan pembelajaran agribisnis bagi petani peserta
FMA.
Output:
1) Terselenggaranya proses pembelajaran agribisnis bagi petani;
2) Peningkatan ketrampilan petani di bidang agribisnis.
Mekanisme/ Metode:
1) Pelaksanaan Pembelajaran/ praktek usaha agribisnis;
2) Penyusunan dokumen hasil pembelajaran dan rencana pengembangan usaha.
Sasaran: Petani yang terlibat dalam pembelajaran FMA di desa FEATI.
Waktu Pelaksanaan: Jan s.d November 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: DPIU-FEATI Kabupaten.
88
8.5. Fasilitasi bagi Organisasi Berprestasi Dalam Membangun Kemitraan Usaha
Tujuan: Memfasilitasi kelompok pembelajaran FMA dalam pengurusan administrasi kemitraan
usaha dan dukungan permodalan, serta pengurusan aspek legal formal.
Output: Terselesaikannya pengurusan administrasi kemitraan usaha dan dukungan
permodalan, serta pembentukan badan hukum bagi kelompok pembelajaran FMA berprestasi.
Mekanisme/ Metode:
1) Identifikasi kelompok sasaran;
2) Fasilitasi dan pembinaan;
3) Penyelesaian administrasi kemitraan usaha, dukungan permodalan dan pembentukan badan
hukum bagi kelompok sasaran.
Sasaran: Kelompok pembelajaran FMA yang berhasil dalam mengembangkan kelembagaannya
dan terpilih sebagai organisasi petani yang telah ditingkatkan kualitas FMAnya (scaling up).
Waktu Pelaksanaan: Mei s.d Agustus 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: DPIU-FEATI Kabupaten.
8.6. Apresiasi Gerakan Tindakan Anti Korupsi
Tujuan:
1) Menyusun materi publikasi anti korupsi;
2) Memberikan pemahaman publik terhadap tindakan anti korupsi dalam pelaksanaan program
P3TIP/FEATI.
Output:
1) Tersedianya publikasi tentang rencana aksi anti korupsi dalam pelaksanaan program
P3TIP/FEATI;
2) Tindakan anti korupsi dalam pelaksanaan program P3TIP/FEATI.
Mekanisme/ Metode:
1) Penyusunan materi anti korupsi;
2) Pencetakan media anti korupsi;
3) Deseminasi anti korupsi.
Sasaran: Aparat pemerintah, LSM, Perguruan tinggi dan Petani di Desa Lokasi FEATI.
Waktu Pelaksanaan: Maret s.d. Oktober 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: CPMU-FEATI Pusat dan DPIU-FEATI Kabupaten.
8.7. Apresiasi Implementasi Peningkatan Skala FMA
Tujuan: Meningkatkan kemampuan Tim Penyuluh Lapangan (TPL) dan Koordinator Penyuluh
dalam memfasilitasi peningkatan skala usaha FMA (scaling up) berorientasi agribisnis.
Output:
1) Terjadinya kesamaan persepsi dan tindakan dalam pelaksanaan Scaling Up FMA
berorientasi Agribisnis;
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 89
2) Dokumen rencana kegiatan fasilitasi scaling up.
Mekanisme/ Metode:
1) Identifikasi kelompok pembelajaran yang akan ditingkatkan skala usahanya;
2) Pertemuan pembekalan;
3) Penyusunan dokumen rencana kegiatan.
Sasaran:
1) Tim Penyuluh Lapangan (TPL) dan Koordinator Penyuluh fasilitator peningkatan skala
usaha FMA (scaling up) berorientasi agribisnis;
2) Pengelola P3TIP Kabupaten, Organisasi Petani (Asosiasi/ Gapoktan/ Kelompoktani/ UP-
FMA yang akan melaksanaan scaling up).
Waktu Pelaksanaan: Juni s.d Sept 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: PPMU-FEATI Provinsi.
8.8. Peningkatan Kapasitas Penyuluh di Lokasi BPP
Tujuan: Meningkatkan kemampuan TPL dalam pengembangan agribisnis dan penerapan
inovasi teknologi spesifik lokalita kepada petani.
Output:
1) Dokumen perencanaan peningkatan kapasitas penyuluh di lokasi BPP;
2) Penerapan teknologi spesifik lokasi;
3) Dokumen rencana peningkatan kapasitas penyuluh di lokasi BPP.
Mekanisme/ Metode:
1) Identifikasi masalah dan potensi pengembangan agribisnis kelompok pembelajaran FMA dan
analisa senjang kemampuan fasilitasi penyuluh;
2) Pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas penyuluh;
3) Lokakarya evaluasi dan perumusan rencana tindak lanjut.
Sasaran: Penyuluh pendamping yang tergabung dalam Tim Penyuluh Lapangan(TPL).
Waktu Pelaksanaan: Juni s.d Oktober 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DPIU-FEATI Kabupaten
8.9. Pameran Pertanian
Tujuan:
Mempromosikan kegiatan dan hasil pembelajaran petani peserta pembelajaran FMA kepada
masyarakat di kabupaten
Output:
Adopsi hasil pembelajaran petani peserta pembelajaran FMA oleh masyarakat di kabupaten/kota
Mekanisme/ Metode: pameran
Sasaran: Petani/ masyarakat di desa lokasi FEATI
Waktu Pelaksanaan: Mei 2012
90
Penyelenggara/ Pelaksana: DPIU-FEATI Kabupaten
8.10. Perencanaan dan Evaluasi Program
Tujuan:
1) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran FEATI tahun 2012;
2) Mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan berdasarkan komponen dan katagori kegiatan
FEATI dari tahun 2007 – 2011.
Output:
1) Rencana kegiatan dan anggaran FEATI tahun 2012 dalam bentuk TOR, RAB dan draft
RKAKL tahun 2012;
2) Rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan FEATI.
Mekanisme/ Metode: Pertemuan dan Rapat.
Sasaran: 86 Satker FEATI (18 Prov, 68 Kab).
Waktu Pelaksanaan: Januari, April, Agustus dan September 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Pusat Penyuluhan Pertanian dan CPMU-FEATI Pusat.
8.11. Pertemuan Konsultasi Program (SC dan Tim Teknis)
Tujuan: Mengevaluasi perkembangan pelaksanaan, mengkaji permasalahan serta memberi
rekomendasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi FEATI.
Output:
1) Termonitornya perkembangan dan permasalahan FEATI Project oleh Steering Committee
dan Tim Teknis FEATI;
2) Dokumen rekomendasi pemecahan masalah dan perbaikan pelaksanaan kegiatan FEATI.
Mekanisme/ Metode:
1) Pertemuan;
2) Tindak lanjut rekomendasi.
Sasaran/ peserta : Anggota tim pengarah dan tim teknis, BBP2TP, Pusdatin, Konsultan dan
pengelola FEATI Pusat/ CPMU- FEATI.
Waktu Pelaksanaan: Januari, April, Juni, Okt, dan Des 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Pusat Penyuluhan Pertanian dan CPMU-FEATI Pusat.
8.12. Pertemuan Pimpinan Kelembagaan Tingkat Nasional
Tujuan: Merumuskan permasalahan dan langkah-langkah pemecahan masalah dalam rangka
pelaksanaan P3TIP/FEATI.
Output:
1) Kesamaan persepsi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Nasional;
2) Rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan FEATI.
Mekanisme/ Metode:
1) Pertemuan;
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 91
2) Perumusan rekomendasi tindak lanjut.
Sasaran: Pimpinan kelembagaan dari lokasi 86 Satker FEATI (18 Prov, 68 Kab).
Waktu Pelaksanaan: Juni 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Pusat Penyuluhan Pertanian dan CPMU-FEATI Pusat.
8.13. Pertemuan Konsolidasi Audit
Tujuan:
1) Mengkonsolidasikan laporan triwulan keuangan, pengadaan barang, Monev, Teknis dari
Provinsi, BPTP dan Kabupaten;
2) Meningkatkan kualitas pelaksana FEATI untuk memperbaiki kinerja pelaksana di Provinsi,
BPTP dan Kabupaten;
3) Menyusun laporan IFR dari seluruh lokasi FEATI.
Output:
1) Dokumen hasil konsolidasi audit FEATI;
2) Dokumen rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan dan perbaikan kegiatan tiga bulan
berikutnya;
3) Laporan IFR tentang keuangan, monev, pengadaan barang dan teknis kegiatan untuk
disampaikan ke Bank Dunia.
Mekanisme/ Metode:
1) Pertemuan konsolidasi;
2) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut;
3) Kesepakatan pelaksanaan rekomendasi.
Sasaran/ peserta : Pejabat Pembuat Komitmen, Financial Officer, Teknikal Officer, Procurement
Officer, Monitoring and evaluation officer, dan Bendahara dari 86 Satker FEATI (18 Prov, 68
Kab) 18 BPTP, dan Pusdatin.
Waktu Pelaksanaan: Januari, April, Agustus dan November 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: CPMU-FEATI Pusat, PPMU-FEATI Provinsi, DPIU-FEATI
Kabupaten.
8.14. Pemberian Penghargaan bagi UP-FMA terbaik Tingkat Nasional
Tujuan: Memberikan motivasi bagi pengelola UP-FMA untuk mempertahankan dan
meningkatkan kinerjanya
Output: Pemberian penghargaan bagi 68 FMA terbaik
Mekanisme/ Metode:
1) Penyiapan instrumen;
2) Penilaian berjenjang;
3) Verifikasi hasil penilaian provinsi;
4) Penetapan UP-FMA, Penyuluh dan Pendamping terbaik
5) Pemberian Penghargaan.
92
Sasaran: 68 Desa/UP-FMA terbaik di 68 Kab. Lokasi FEATI.
Waktu Pelaksanaan: Juni - Agustus 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Pusat Penyuluhan Pertanian dan CPMU-FEATI Pusat.
8.15. Pembinaan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi, Teknis Bidang Pemberdayaan serta Pengadaan Barang dan Jasa
Tujuan:
1) Mengidentifikasi permasalahan lapangan, anatara lain pengelolaan keuangan, teknis,
pengadaan barang dan jasa di daerah;
2) Memberikan bimbingan dan meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pengelola
FEATI daerah dalam melaksanakan tugasnya.
Output:
1) Teridentifikasinya permasalahan lapangan;
2) Peningkatan kemampuan dan tanggung jawab pengelola FEATI daerah dalam
melaksanakan tugasnya.
Mekanisme/ Metode:
1) Kunjungan lapangan;
2) Pembinaan petugas.
Sasaran: 708 orang pengelola FEATI (PPK, Bendahara, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa,
Petugas Monev, Petugas Teknis FO dan PO, Pengurus FMA, dan Staf Pengelola FEATI).
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Pusat Penyuluhan Pertanian, Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian (Bagian Keuangan dan Perlengkapan), dan CPMU-FEATI
Pusat.
8.16. Supervisi Bank Dunia
Tujuan: Mendampingi Tim Bak Dunia dalam melaksanakan supervisi ke daerah ( Provinsi,
BPTP, Kabupaten dan desa lokasi FEATI).
Output: Terfasilitasi tim bank dunia dalam melaksanakan supervisi ke daerah.
Mekanisme/ Metode:
1) Pertemuan;
2) Kunjungan lapangan;
3) pembahasan rekomendasi.
Sasaran: 30 Kabupaten lokasi FEATI terpilih.
Waktu Pelaksanaan: Juli dan Okt 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Pusat Penyuluhan Pertanian, CPMU-FEATI Pusat dan instansi
terkait.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 93
8.17. Workshop Keberlanjutan Program FEATI
Tujuan: Merumuskan strategi keberlanjutan program FEATI
Output:
1) Dokumen strategi keberlanjutan pelaksanaan program FEATI;
Mekanisme/ Metode:
1) Pertemuan Pembahasan;
2) Kesepakatan pelaksanaan keberlanjutan program FEATI.
Sasaran/ peserta : Wakil Pemerintah Indonesia, Bank Dunia dan Pemerintah Daerah.
Waktu Pelaksanaan: Juni s.d Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian,
Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Dunia.
8.18. Evaluasi Dampak Program FEATI
Tujuan: Mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan program FEATI di provinsi dan kabupaten.
Output:
1) Dokumen evaluasi dampak pelaksanaan kegiatan FEATI di provinsi dan kabupaten;
2) Dokumen rekomendasi tindak lanjut.
Mekanisme/ Metode:
1) Penyusunan dokumen pelelangan;
2) Proses lelang;
3) Penetapan pemenang;
4) Pelaksanaan evaluasi dampak oleh pihak ketiga;
5) Pembahasan hasil evaluasi dan rekomendasi.
Sasaran: Lokasi FEATI di Provinsi dan Kabupaten.
Waktu Pelaksanaan: Juni s.d Agustus 2012.
Penanggung jawab : Pusat Penyuluhan Pertanian dan FEATI Pusat.
8.19. Penyusunan dan Perbanyakan Dokumen Keberhasilan FEATI
Tujuan: Mendokumentasikan dan menyebarluaskan keberhasilan petani dalam mengelola
usahatani setelah mengikuti proses pembelajaran FMA.
Output: Film semi dokumenter hasil pembelajaran FMA.
Mekanisme/ Metode:
1) Penyusunan naskah;
2) Penetapan lokasi;
3) pembuatan produksi film semi dokumenter;
4) Penanyangan film semi dokumenter.
Sasaran: FMA yang berhasil/terbaik.
94
Waktu Pelaksanaan: Maret s.d Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Pusat Penyuluhan Pertanian dan CPMU-FEATI Pusat.
8.20. Pengadaan Konsultan
Tujuan: Menyediakan tenaga pendamping pelaksanaan FEATI di Pusat dan Daerah.
Output: Tersediannya 10 orang konsultan FEATI pusat dan 68 konsultan FEATI daerah.
Mekanisme/ Metode: Pelaksanaan 9 kontrak lanjutan/Andendum dan 2 kontrak baru.
Sasaran: CPMU-FEATI Pusat dan DMIU-FEATI Kabupaten.
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012.
Pelaksana : Pusat Penyuluhan Pertanian dan CPMU-FEATI Pusat.
8.21. Review akhir Pelaksanaan Program
Tujuan: Mereview kegiatan yang telah dilaksanakan di provinsi dan kabupaten sesuai dengan
PAD.
Output: Pencapaian Indikator sesuai AD.
Mekanisme/ Metode:
1) Penyusunan instrumen;
2) Pertemuan;
3) Kunjungan lapangan;
4) Penyusunan dokumen pencapaian indikator.
Sasaran: Pelaksanaan FEATI Provinsi dan Kabupaten.
Waktu Pelaksanaan: Agustus s.d Nopember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: PPMU-FEATI Provinsi dan DPIU-FEATI Kabupaten.
8.22. Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan
Tujuan: Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelaporan FEATI secara tertib
dan akurat.
Output: Dokumen administrasi dan pelaporan.
Mekanisme/ Metode:
1) Pelaksanaan administrasi dan penataan arsip;
2) Penyusunan laporan.
Sasaran: Pengelola administrasi dan pelaporan FEATI.
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012.
Penanggung jawab : PPMU-FEATI Provinsi dan DPIU-FEATI Kabupaten.
8.23. Pembinaan Pengelolaan Keuangan UP-FMA
Tujuan: Membina pengelolaan keuangan dana FMA.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 95
Output: Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tertib dan akuntabel.
Mekanisme/ Metode: Kunjungan dan Bimbingan.
Sasaran: Bendahara dan Pengurus UP FMA.
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: PPMU-FEATI Provinsi dan DPIU-FEATI Kabupaten.
8.24. Pembinaan Monitoring dan Evaluasi UP-FMA
Tujuan: Membina pengurus UP FMA dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
FMA.
Output: Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan FMA.
Mekanisme/ Metode: Kunjungan dan Bimbingan.
Sasaran: Pengurus UP FMA.
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: PPMU-FEATI Provinsi dan DPIU-FEATI Kabupaten.
8.25. Penilaian Proposal FMA oleh Tim Verifikasi Kabupaten
Tujuan: Menilai kesesuaian proposal FMA yang diajukan oleh UP-FMA.
Output: Proposal yang siap untuk menerima dana hibah FMA.
Mekanisme/ Metode:
1) Pertemuan;
2) Kunjungan dan Bimbingan;
Sasaran: UP-FMA.
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Juli 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: DPIU-FEATI Kabupaten.
8.26. Penyusunan Laporan SAI
Tujuan: Memfasilatasi pembuatan laporan semesteran keuangan dan pengadaan barang dan
jasa.
Output: Laporan SAI.
Mekanisme/ Metode: Pertemuan.
Sasaran: Pengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa di lokasi FEATI.
Waktu Pelaksanaan: Januari dan Juli 2012.
Penanggung jawab: DPIU-FEATI Kabupaten.
96
8.27. Pertemuan Pengurus UP-FMA, Tim Penyuluh Lapangan (TPL) dan koordinator BPP
Tujuan: Mengevaluasi pelaksanaan FMA.
Output: Dokumen evaluasi pelaksanaan FMA.
Mekanisme/ Metode:
1) Pertemuan koordinasi;
2) Penyusunan dokumen evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut.
Sasaran: pengurus FMA, Penyuluh dan Koordinator BPP.
Waktu Pelaksanaan: Juni dan Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: DPIU-FEATI Kabupaten.
8.28. Pertemuan Tim Penyuluh Lapangan (TPL) dan koordinator BPP
Tujuan: Merumuskan upaya peningkatan kualitas pendampingan dan pembinaan dalam
pembelajaran FMA berorientasi agribisnis.
Output: Dokumen rencana pengembangan kegiatan FMA.
Mekanisme/ Metode:
1) Pertemuan koordinasi;
2) Penyusunan rencana tindak lanjut.
Sasaran: TPL dan Koordinator BPP di kabupaten lokasi FEATI.
Waktu Pelaksanaan: Maret dan November 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: DPIU-FEATI Kabupaten.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 97
VI. PEMANTAPAN SISTEM PELATIHAN PERTANIAN
1. Diklat Pertanian bagi Aparatur Diklat Aparatur untuk meningkatkan kompetensi kerja dalam upaya pengembangan karir PNS
dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 dan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman
Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur sebagai berikut:
1.1. Diklat Prajabatan
Tujuan
Untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan,
kepribadian dan etika PNS, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan
negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya.
Output: 960 orang golongan III, 390 orang golongan I dan II.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode Pelatihan Prajabatan mengacu pada Pedoman Diklat
Prajabatan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi
Pembina Pelatihan Aparatur.
Sasaran: Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil pengangkatan pada tahun 2011.
Waktu Pelaksanaan
Diklat Prajabatan golongan III dilaksanakan selama 24 hari sedangkan pelatihan prajabataban
golongan I dan II dilaksanakan selama 19 hari.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Prajabatan adalah Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi yaitu
Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) – Ciawi Bogor.
1.2. Diklat Dalam Jabatan
1.2.1. Diklat Kepemimpinan
Tujuan
Untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai
dengan jenjang jabatan struktural
Output: 60 orang pejabat struktural eselon III dan 60 orang pejabat eselon IV
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV mengacu
pada Pedoman Diklat Prajabatan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara
(LAN) sebagai instansi Pembina Diklat Aparatur
Sasaran
Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon
IV
98
Waktu Pelaksanaan
Pelatihan Kepemimpinan tingkat III 44 hari dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat IV 36 hari
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Kepemimpinan adalah Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi yaitu
Pusat Pelatihan Manajemen dan Kempimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi-Bogor
1.2.2. Diklat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian
Diklat Fungsional RIHP untuk meningkatkan kompetensi kerja dalam upaya pengembangan karir
pejabat fungsional RIHP dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor
33/Permentan/OT.160/6/2009 yang akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pada tahun
2012 sebagai berikut:
1.2.2.1. Diklat Fungsional bagi Penyuluh
Tujuan
1) Membangun landasan bagi penyelenggara untuk melaksanakan diklat fungsional Penyuluh
Pertanian;
2) Menyamakan persepsi terhadap tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja dan tata hubungan
kerja Penyuluh Pertanian;
3) Meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan pekerjaan bagi Penyuluh Pertanian;
4) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sebagai Penyuluh Pertanian;
5) Meningkatkan profesionalisme Penyuluh Pertanian.
Output: 1710 orang Fungsional Penyuluh Pertanian
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, Kurikulum dan metode diklat fungsional bagi pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian
mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian Nomor :
5/PER/KP.430/J/1/10 yang akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2012
Sasaran
1) PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian
2) PNS dari jabatan lain yang akan menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian
3) Berpendidikan SLTA dan Diploma III untuk pejabat Fungsional PP Terampil, Sarjana (S1)/
Diploma IV untuk PP Ahli di Bidang Pertanian
Waktu Pelaksanaan
1) Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Terampil 120 jam berlatih
2) Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli 150 jam berlatih
3) Diklat Alih Kelompok Penyuluh Pertanian 120 jam berlatih
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Pelatihan Fungsional yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang,
BBPP Ketindan, BBPP Batangkaluku, BBPP Binuang, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan
(BBPKH) Cinagara, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, BBPP Kupang, Balai
Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi dan BPP Lampung.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 99
1.2.2.2. Diklat bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)
Tujuan
1) Memberikan landasan pemahaman kepada calon dan atau pemangku jabatan fungsional
POPT Terampil dan Ahli;
2) Meningkatkan kompetensi kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja
dan tata hubungan kerja bagi pejabat fungsional POPT;
3) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi bagi pejabat fungsional POPT;
4) Meningkatkan kompetensi POPT Terampil sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai
POPT Ahli.
Output: 488 orang Fungsional POPT
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode Pelatihan Fungsional POPT mengacu pada Peraturan
Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian Nomor : 66/Per/KP.430/J/7/09 yang akan
disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2012.
Sasaran
1) Sasaran Diklat Dasar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan atau telah diangkat
menjadi Pejabat Fungsional POPT yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA-IPA
atau SMK dibidang pertanian untuk POPT Terampil sedangkan minimal Sarjana/Diploma IV
di bidang pertanian Jurusan/Program Studi Ilmu Hama Penyakit atau Proteksi Tumbuhan
atau Perlindungan Tanaman/Biologi Tumbuhan untuk POPT Ahli;
2) Sasaran Diklat Alih Kelompok adalah Pejabat Fungsional POTP Terampil ke POPT Ahli.
Waktu Pelaksanaan
1) Diklat Dasar Fungsional POPT Terampil dilaksanakan selama 150 jam diklat (@ 45 menit);
2) Diklat Dasar Fungsional POPT Ahli dilaksanakan selama 200 jam diklat (@ 45 menit);
3) Diklat Alih Kelompok bagi POPT dilaksanakan selama 150 jam diklat (@ 45 menit).
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara pelatihan Fungsional POPT yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Batangkaluku, BBPP Binuang, Balai Pelatihan Pertanian
(BPP) Jambi dan BPP Lampung.
1.2.2.3. Diklat bagi Pengawas Benih Tanaman (PBT)
Tujuan
1) Membangun landasan untuk pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional PBT;
2) Meningkatkan kompetensi kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja
dan tata hubungan kerja Pejabat Fungsional PBT;
3) Memberikan wawasan berpikir dan bertindak secara komperhensip bagi PBT.
Output: 270 orang Fungsional PBT
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode Pelatihan Fungsional PBT mengacu pada Peraturan Kepala
Badan Pengembangan SDM Pertanian Nomor : 43/Per/KP.430/J/5/10 yang akan disempunakan
sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2012.
100
Sasaran
1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dan atau telah menduduki jabatan fungsional PBT,
memiliki kualifikasi pendidikan minimal SPP/SMK Pertanian dan Diploma III bidang Pertanian
untuk PBT Terampil, sedangkan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana/Diploma IV bidang
pertanian untuk PBT Ahli;
2) Sasaran Diklat Alih Kelompok adalah Pejabat Fungsional PBT Terampil ke PBT Ahli.
Waktu Pelaksanaan
1) Diklat Dasar Fungsional Pengawas Benih Tanaman Terampil dilaksanakan selama 120 jam
Diklat (@ 45 menit);
2) Diklat Dasar Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli dilaksanakan selama 168 jam Diklat
(@ 45 menit);
3) Diklat Alih Kelompok bagi Pengawas Benih Tanaman dilaksanakan selama 120 jam Diklat
(@ 45 menit).
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara pelatihan Fungsional PBT yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Batangkaluku, BBPP Binuang, Balai Pelatihan Pertanian
(BPP) Jambi dan BPP Lampung.
1.2.2.4. Diklat bagi Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak)
Tujuan
1) Membangun landasan untuk pelaksanaan tugas Wasbitnak;
2) Meningkatkan kompetensi kerja pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi tata kerja dan tata
hubungan kerja Pengawas Bibit Ternak;
3) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai Wasbitnak .
Output: 180 orang Fungsional Wasbitnak
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode diklat Fungsional Wasbitnak mengacu pada Peraturan
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor: 40/Per/KP.430/J/1/10
yang akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2012
Sasaran
1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dan atau telah menduduki jabatan fungsional
Wasbitnak memiliki kualifikasi pendidikan minimal SPP/SMK Peternakan, dan Diploma III
bidang Peternakan untuk Wasbitnak Terampil, sedangkan kualifikasi pendidikan minimal
Sarjana/Diploma IV bidang Peternakan untuk Wasbitnak Ahli;
2) Sasaran Diklat Alih Kelompok adalah Pejabat Fungsional Wasbitnak Terampil ke Wasbitnak
Ahli.
Waktu Pelaksanaan
1) Diklat Dasar Fungsional Wasbitnak Terampil dilaksanakan selama 120 jam diklat (@ 45
menit);
2) Diklat Dasar Fungsional Wasbitnak Ahli dilaksanakan selama 168 jam diklat (@ 45 menit);
3) Diklat Alih Kelompok bagi Pengawas Bibit Ternak dilaksanakan selama 120 jam diklat (@ 45
menit).
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 101
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Pelatihan Fungsional Wasbitnak yaitu Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP)
Batu, BBPP Kupang dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara
1.2.2.5. Diklat bagi Medik Veteriner
Tujuan
1) Membangun landasan untuk pelaksanaan tugas Medik Veteriner;
2) Meningkatkan kompetensi kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja
dan tata hubungan kerja Medik Veteriner;
3) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pejabat fungsional Medik Veteriner
Output: 30 orang Fungsional Medik Veteriner
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode Pelatihan Fungsional Medik Veteriner mengacu pada
Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian Nomor: 52/Per/SM.100/J/5/10 yang
akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2012
Sasaran
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dan atau telah menduduki jabatan fungsional Medik
Veteriner memiliki kualifikasi pendidikan minimal Dokter Hewan
Waktu Pelaksanaan
Diklat Dasar Fungsional Medik Veteriner dilaksanakan selama 100 jam pelatihan @ 45 menit)
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara diklat Fungsional Medik Veteriner adalah lembaga diklat pemerintah yaitu Balai
Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara.
1.2.2.6. Diklat bagi Paramedik Veteriner
Tujuan
1) Membangun landasan untuk pelaksanaan tugas Tenaga Paramedik Veteriner;
2) Meningkatkan kompetensi kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja
dan tata hubungan kerja Tenaga Paramedik Veteriner
3) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai Tenaga Paramedik Veteriner.
Output: 60 orang Fungsional Paramedik Veteriner
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode diklat Fungsional Paramedik Medik Veteriner mengacu pada
Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian Nomor: 51/Per/SM.100/J/5/10 yang
akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2012
Sasaran
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dan atau telah menduduki jabatan fungsional Paramedik
Veteriner memiliki kualifikasi pendidikan minimal SPP/SMK Peternakan atau Kesehatan Hewan
102
Waktu Pelaksanaan
Diklat Dasar Fungsional Paramedik Veteriner dilaksanakan selama 120 jam pelatihan (@ 45
menit).
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara diklat Fungsional Paramedik Veteriner yaitu Balai Besar Pelatihan Kesehatan
Hewan Cinagara dan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
1.2.2.7. Pelatihan bagi Pengawas Mutu Pakan (Wastukan)
Tujuan
1) Membangun landasan untuk pelaksanaan tugas Pengawas Mutu Pakan;
2) Meningkatkan kompetensi kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja,
dan tata hubungan kerja Pengawas Mutu Pakan;
3) Meningkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai Pengawas Mutu Pakan;
Output: 195 orang Fungsional Wastukan
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode diklat Fungsional Pengawas Mutu Pakan mengacu pada
Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian Nomor : 39/Per/KP. 430/J/4/10 yang
akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2012
Sasaran
1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dan atau telah menduduki jabatan fungsional
Wastukan memiliki kualifikasi pendidikan minimal SPP/SMK Peternakan dan Diploma III
bidang Peternakan untuk Wastukan Terampil, sedangkan kualifikasi pendidikan minimal
Sarjana/Diploma IV bidang Peternakan untuk Wastukan Ahli;
2) Sasaran Diklat Alih Kelompok adalah Pejabat Fungsional Wastukan Terampil ke Wastukan
Ahli.
Waktu Pelaksanaan
1) Diklat Dasar Pengawas Mutu Pakan Terampil dilaksanakan selama 120 jam pelatihan (@45
menit)
2) Diklat Dasar Pengawas Mutu Pakan Ahli dilaksanakan selama 150 jam pelatihan (@45
menit)
3) Diklat Alih Kelompok Pengawas Mutu Pakan dilaksanakan selama 130 jam pelatihan (@45
menit)
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Pelatihan Fungsional Wastukan adalah Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan
Cinagara, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu dan BBPP Kupang.
1.2.2.8. Pelatihan bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)
Tujuan
1) Membangun landasan untuk pelaksanaan tugas Fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian;
2) Meningkatkan kompetensi kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja
dan tata hubungan kerja pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 103
3) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai Pejabat Fungsional Pengawas
Mutu Hasil Pertanian.
Output: 62 orang Fungsional PMHP.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode diklat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mengacu
pada Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian Nomor: 134/PER/KP.
430/J/11/10 yang akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2012.
Sasaran
1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dan atau telah menduduki jabatan fungsional PMHP
memiliki kualifikasi pendidikan minimal SPP/SMK Peternakan dan Diploma III bidang
Peternakan untuk PMHP Terampil, sedangkan kualifikasi pendidikan minimal
Sarjana/Diploma IV bidang Peternakan untuk PMHP Ahli;
2) Sasaran Diklat Alih Kelompok adalah Pejabat Fungsional PMHP Terampil ke PMHP Ahli.
Waktu Pelaksanaan
1) Diklat Dasar Fungsional PMHP Terampil dilaksanakan selama 120 jam Diklat (@ 45 menit);
2) Diklat Dasar Fungsional PMHP Ahli dilaksanakan selama 168 jam Diklat (@ 45 menit);
3) Diklat Alih Kelompok bagi PMHP dilaksanakan selama 120 jam Diklat (@ 45 menit).
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Pelatihan Fungsional PMHP yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Lembang dan BBPP Ketindan.
1.2.3. Diklat Teknis Pertanian
Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, diklat teknis diperuntukan
untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas bagi
PNS (aparatur). Diklat Teknis pertanian dilaksanakan untuk memenuhi standar kompetensi
kerja aparatur melalui prinsip pelatihan berbasis kompetensi kerja (Competency Based Training).
1.2.3.1. Diklat Teknis Agribisnis Padi
Tujuan
Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis agribisnis padi dalam upaya
meningkatkan kompetensi kerja penyuluh pertanian di wilayah pengembangan produksi padi
khususnya di wilayah Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).
Output: 1.220 orang Fungsional Penyuluh Pertanian
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode Diklat Teknis Agribisnis Padi mengacu pada Petunjuk
Pelaksanaan Pelatihan Teknis Agribisnis Padi, Jagung dan Kedelai dalam Mendukung Empat
Sukses Kementerian Pertanian Nomor 10/Per/KP.430/J/1/11.
Sasaran: Penyuluh Pertanian di wilayah pengembangan produksi padi, khususnya di wilayah
P2BN.
104
Waktu Pelaksanaan
Diklat dilaksanakan selama 56 jam pelatihan (@ 45 menit) dan setara dengan satu minggu.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Teknis Agribisnis Padi yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Batangkaluku, BBPP Binuang, Balai Pelatihan Pertanian
(BPP) Jambi, BPP Lampung dan UPTD Pelatihan Pertanian Propinsi.
1.2.3.2. Diklat Teknis Agribisnis Jagung
Tujuan
Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis agribisnis Jagung dalam upaya
meningkatkan kompetensi kerja Penyuluh Pertanian di wilayah pengembangan produksi Jagung.
Output: 540 orang Fungsional Penyuluh Pertanian
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode Diklat Teknis Agribisnis Jagung mengacu pada Petunjuk
Pelaksanaan Pelatihan Teknis Agribisnis Padi, Jagung dan Kedelai dalam Mendukung Empat
Sukses Kementerian Pertanian Nomor 10/Per/KP.430/J/1/11.
Sasaran
Penyuluh Pertanian di wilayah pengembangan produksi Jagung.
Waktu Pelaksanaan
Diklat dilaksanakan selama 56 jam pelatihan (@ 45 menit) dan setara dengan satu minggu.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Teknis Agribisnis Jagung yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, Balai Pelatihan Pertanian
(BPP) Jambi dan beberapa UPTD Diklat Pertanian Provinsi.
1.2.3.3. Diklat Teknis Agribisnis Kedele
Tujuan
Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis agribisnis Kedele dalam upaya meningkatkan
kompetensi kerja penyuluh pertanian di wilayah pengembangan produksi Kedele
Output: 450 orang Fungsional Penyuluh Pertanian
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode Diklat Teknis Agribisnis Kedele mengacu pada Petunjuk
Pelaksanaan Pelatihan Teknis Agribisnis Padi, Jagung dan Kedelai dalam Mendukung Empat
Sukses Kementerian Pertanian Nomor 10/Per/KP.430/J/1/11.
Sasaran: Penyuluh Pertanian di wilayah pengembangan produksi Kedele.
Waktu Pelaksanaan
Diklat dilaksanakan selama 56 jam pelatihan (@ 45 menit) dan setara dengan satu minggu.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 105
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Teknis Agribisnis Kedele yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Batangkaluku, BBPP Binuang, Balai Pelatihan Pertanian
Jambi (BPP), BPP Lampung dan UPTD Diklat Pertanian Provinsi.
1.2.3.4. Pelatihan Teknis Agribisnis Peternakan Agribisnis Sapi Potong
Tujuan
Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis agribisnis Peternakan Sapi Potong
dalam upaya meningkatkan kompetensi kerja penyuluh peternakan di wilayah pengembangan
agribisnis Sapi Potong.
Output: 565 orang Fungsional Penyuluh Peternakan.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode Pelatihan Teknis Agribisnis Peternakan Sapi Potong
Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Agribisnis Sapi Potong Nomor 11/Per/KP.430/J/2/11
Sasaran
Penyuluh Peternakan dan Petugas di wilayah pengembangan agribisnis Peternakan Sapi
Potong.
Waktu Pelaksanaan
Diklat Teknis Agribisnis Sapi Potong dilaksanakan selama 56 jam pelatihan (@ 45 menit) dan
setara dengan satu minggu.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Teknis Agribisnis Sapi Potong yaitu Balai Besar Kesehatan Hewan
(BBPKH) Cinagara, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, BBPP Kupang dan
beberapa UPTD Diklat Pertanian Propinsi.
1.2.3.5. Diklat Teknis Agribisnis Tebu
Tujuan
Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh pertanian/petugas dalam
upaya meningkatkan kompetensi kerja penyuluh/petugas perkebunan di wilayah pengembangan
produksi Tebu.
Output: 150 Orang Pejabat Fungsional Penyuluh /Petugas Perkebunan/Pertanian.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode diklat mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Diklat Teknis
Agribisnis Tebu Nomor : 53/Per/KP.430/J/3/11.
Sasaran: Penyuluh Pertanian/Petugas Perkebunan/Pertanian.
Waktu Pelaksanaan: Diklat Teknis Agribisnis Tebu dilaksanakan selama 56 jam pelatihan (@
45 menit) dan setara dengan satu minggu.
106
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Teknis Agribisnis Tebu yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian BBPP
Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, dan Balai Pelatihan Pertanian
(BPP) Jambi dan BPP Lampung.
1.2.3.6. Diklat Teknis Agribisnis Perkebunan
Tujuan
Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh pertanian/petugas dalam
upaya meningkatkan kompetensi kerja penyuluh/petugas perkebunan di wilayah pengembangan
produksi perkebunan.
Output: 750 Orang Pejabat Fungsional Penyuluh /Petugas Perkebunan/Pertanian.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode diklat mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Diklat Teknis
Agribisnis Perkebunan (Kakao/Karet/Kelapa Sawit) Nomor : 68/Per/KP.430/J/4/11.
Sasaran: Penyuluh Pertanian/Petugas Perkebunan/Pertanian
Waktu Pelaksanaan
Diklat Teknis Agribisnis Perkebunan dilaksanakan selama 56 jam pelatihan (@ 45 menit) dan
setara dengan satu minggu.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Teknis Agribisnis Perkebunan yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian BBPP
Binuang, BBPP Batangkaluku, dan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi, BPP Lampung dan
beberapa UPTD Diklat Pertanian Provinsi
1.2.3.7. Diklat Teknis Agribisnis Hortikultura
Tujuan
Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh pertanian/petugas dalam
upaya meningkatkan kompetensi kerja penyuluh/petugas hortikultura di wilayah pengembangan
produksi hortikultura.
Output: 1.350 Orang Pejabat Fungsional Penyuluh /Petugas Hortikultura/Pertanian.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode diklat mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Diklat Teknis
Agribisnis Hortikultura Nomor : 101/Per/KP.430/J/5/11.
Sasaran: Penyuluh Pertanian/Petugas Hortikultura/Pertanian
Waktu Pelaksanaan
Diklat Teknis Agribisnis Hortikultura dilaksanakan selama 56 jam pelatihan (@ 45 menit) dan
setara dengan satu minggu.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Teknis Agribisnis Hortikultura yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian BBPP
Binuang, BBPP Batangkaluku, dan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi, BPP Lampung dan
beberapa UPTD Diklat Pertanian Provinsi
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 107
1.2.3.8. Diklat Teknis Agribisnis Peternakan
Tujuan
Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh pertanian/petugas dalam
upaya meningkatkan kompetensi kerja penyuluh/petugas peternakan di wilayah pengembangan
produksi peternakan.
Output: 1.740 Orang Pejabat Fungsional Penyuluh /Petugas Peternakan.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode diklat mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Diklat Teknis
Agribisnis Peternakan Nomor : 67/Per/KP.430/J/4/11.
Sasaran: Penyuluh Peternakan/Petugas Peternakan
Waktu Pelaksanaan
Diklat Teknis Agribisnis Peternakan dilaksanakan selama 56 jam pelatihan (@ 45 menit) dan
setara dengan satu minggu.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Teknis Agribisnis Peternakan yaitu Balai Besar Pelatihan Kesehatan
Hewan Cinagara, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, BBPP Kupang dan beberapa
UPTD Diklat Pertanian Provinsi
1.2.3.9. Pelatihan Diversifikasi Pangan
Tujuan
Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh pertanian/petugas dalam
upaya diversifikasi pangan yang mempunyai tujuan utama adalah mengurangi ketergantungan
masyarakat terhadap konsumsi pangan beras.
Output: 330 Orang Fungsional Penyuluh /Petugas Pertanian.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode Pelatihan Diversifikasi Pangan mengacu pada Petunjuk
Pelaksanaan Pelatihan Teknis Diversifikasi Pangan Nomor : 27/Per/KP.430/2/1/11.
Sasaran: Penyuluh Pertanian/Petugas
Waktu Pelaksanaan
Diklat Teknis Diversifikasi Pangan dilaksanakan selama 56 jam pelatihan (@ 45 menit) dan
setara dengan satu minggu.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Deversifikasi Pangan yaitu Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan
(BBPKH) Cinagara, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, BBPP Ketindan, BBPP
Binuang, BBPP Batangkaluku, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, BBPP Kupang,
Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi, BPP Lampung dan beberapa UPTD Pelatihan Pertanian
Provinsi
108
1.2.3.10. Diklat Teknis Mendukung Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
Tujuan
Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh pertanian/petugas dalam
upaya meningkatkan kompetensi kerja penyuluh/petugas dalam membantu
petani/peternak/pekebun untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian.
Output: 210 Orang Pejabat Fungsional Penyuluh /Petugas Pertanian.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode diklat mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Diklat
Mendukung Nilai Tambah dan Daya Saing Nomor : 117/Per/KP.460/J/06/11.
Sasaran: Penyuluh Pertanian/Petugas Pertanian
Waktu Pelaksanaan
Diklat Teknis Mendukung Nilai Tambah dan Daya Saing dilaksanakan selama 56 jam pelatihan
(@ 45 menit) dan setara dengan satu minggu.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Teknis Agribisnis Mendukung Nilai Tambah dan Daya Saing yaitu Balai
Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, Balai Besar Pelatihan
Peternakan (BBPP) Batu, BBPP Kupang, Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi, BPP Lampung
dan beberapa UPTD Pelatihan Pertanian Provinsi
1.2.3.11. Diklat Sertifikasi Penyuluh
Tujuan
Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh pertanian dalam upaya
menyiapkan penyuluh pertanian menjadi profesional untuk meningkatkan kompetensi kerjanya.
Output: 1.400 Orang Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode diklat mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Diklat Sertifikasi
Profesi Penyuluh Pertanian Nomor : 65/Per/KP.460/J/05/11.
Sasaran: Penyuluh Pertanian Pertanian
Waktu Pelaksanaan
Diklat Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian dilaksanakan selama 56 jam pelatihan (@ 45
menit) dan setara dengan satu minggu.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian yaitu Balai Besar Pelatihan
Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, BBPP
Ketindan, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu,
BBPP Kupang, Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi, BPP Lampung
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 109
1.2.3.12. Diklat Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Tujuan
Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh/petugas pertanian dalam
upaya menyiapkan penyuluh/petugas pertanian dengan meningkatkan kompetensi kerjanya
untuk membantu petani/ peternak/pekebun dalam menghadapi perubahan iklim.
Output: 540 Orang Pejabat Fungsional Penyuluh/petugas Pertanian.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode diklat mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis
Antisipasi Adaptasi dan Mitigasi Prubahan Ikim Nomor : 12/Per/KP.430/J/1/11.
Sasaran: Penyuluh/Petugas Pertanian Pertanian
Waktu Pelaksanaan
Diklat Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dilaksanakan selama 56 jam pelatihan (@ 45
menit) dan setara dengan satu minggu.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian yaitu Balai Besar Pelatihan
Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, BBPP
Ketindan, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu,
BBPP Kupang, Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi, BPP Lampung
1.2.3.13. Diklat Perbenihan Tanaman
Tujuan
Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas perbenihan tanaman dalam
upaya meningkatkan kompetensi kerjanya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas benih
tanaman di wilayah pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
Output: 240 Orang Petugas Perbenihan Tanaman.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode diklat akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan
pada tahun 2012.
Sasaran: Petugas Perbenihan Tanaman
Waktu Pelaksanaan
Diklat Perbenihan Tanaman dilaksanakan selama 56 jam pelatihan (@ 45 menit) dan setara
dengan satu minggu.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Perbenihan Tanaman yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Batangkaluku, dan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi
110
1.2.3.14. Diklat Teknis Lainnya
Tujuan
Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pejabat fungsional/petugas dalam
memenuhi kompetensi kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan jabatan
atau pekerjaanya.
Output: 360 orang pejabat fungsional/petugas pertanian.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode pelatihan teknis lainnya mengacu pada Petunjuk
Pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan jenis diklatnya.
Sasaran: Penyuluh Pertanian/Petugas Pertanian
Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan jenis
diklatnya.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat Teknis Agribisnis Lainnya yaitu Pusat Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH)
Cinagara, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, BBPP Ketindan, BBPP
Batangkaluku, BBPP Binuang, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, BBPP Kupang,
Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi dan BPP Lampung.
1.2.3.15. Diklat Bagi Widyaiswara
Tujuan
Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pejabat fungsional widyaiswara atau
Calon Widyaiswara dalam memenuhi kompetensi kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas sesuai dengan spesialisanya.
Output: 510 orang pejabat fungsional widyaiswara/calon widyaiswara.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode pelatihan teknis lainnya mengacu pada Petunjuk
Pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan jenis diklatnya.
Sasaran: Pejabat Fungsional Widyaiswara/Calon Widyaiswara
Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan jenis
diklatnya.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Diklat bagi akan ditentukan kemudian sesuai dengan jenis diklatnya.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 111
2. Diklat Pertanian bagi Non Aparatur
Diklat Pertanian bagi Non Aparatur Pertanian dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri
Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan
Pertanian Aparatur dan Non Aparatur. Pelatihan Non Aparatur Pertanian dimaksudkan untuk
pengembangan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang bergerak di bidang agribisnis
pertanian terdiri atas empat jenis pelatihan:
2.1. Pelatihan Teknis Pertanian Tujuan
Meningkatkan kompetensi dan keterampilan teknis sesuai kebutuhan pelaku utama/pelaku usaha
dalam kemajuan ilmu dan teknologi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
peternakan, diversifikasi pangan, dan pelatihan mendukung nilai tambah.
Output: 4.880 Orang Petani/ Masyarakat
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode pelatihan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan pelatihan
teknis yang disusun berdasarkan perkembangan teknologi di bidang pertanian/agribisnis
Sasaran: Pengurus Gapoktan, Pengelola P4S, Petani
Waktu Pelaksanaan
Pelatihan teknis pertanian bagi non aparatur dilaksanakan minimal 35 jam berlatih @ 45 menit.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Pelatihan Teknis Agribisnis Pertanian yaitu Balai Besar Pelatihan Kesehatan
Hewan (BBPKH) Cinagara, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, BBPP Ketindan,
Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, BBPP
Kupang, Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi dan BPP Lampung, dan beberapa UPTD
Pelatihan Pertanian Provinsi.
2.2. Pelatihan Manajemen/Kepemimpinan
Tujuan
Meningkatkan kompetensi administrasi dan manajemen yang memuat aspek manajemen dan
kepemimpinan, serta kemampuan mengelola administrasi lembaga maupun kelompok sesuai
kebutuhan usaha agribisnis.
Output: 980 Orang Petani/Masyarakat.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode pelatihan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan pelatihan
manajemen/kepemimpinan yang disusun berdasarkan perkembangan ilmu manajemen dan
kepemimpinan di bidang pertanian/ agribisnis
Sasaran: Pengurus Gapoktan, Pengelola P4S, Petani.
Waktu Pelaksanaan
Pelatihan manajemen/administrasi dilaksanakan minimal 35 jam berlatih @ 45 menit.
Penyelenggara/ Pelaksana
112
Penyelenggara Pelatihan Manajemen/Kepemimpinan yaitu Pusat Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan (PPMKP) Ciawi, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara,
Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Batangkaluku, BBPP
Binuang, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Balai Pelatihan Pertanian (BPP)
Jambi dan BPP Lampung.
2.3. Pelatihan Kewirausahaan
Tujuan
1) Mengembangkan jiwa dan sikap kewirausahaan agribisnis;
2) Mengembangkan usaha agribisnis dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
Output: 715 orang petani/Masyarakat.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme, kurikulum dan metode pelatihan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan
kewirausahaan agribisnis yang disusun berdasarkan perkembangan teknologi di bidang
pertanian/agribisnis.
Sasaran: Pengurus Gapoktan, Pengelola P4S, Petani Muda
Waktu Pelaksanaan
Pelatihan kewirausahaan bagi non aparatur dilaksanakan selama 56 jam berlatih @ 45 menit.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara Pelatihan Kewirausahaan bagi Non Aparatur yaitu Pusat Pelatihan Manajemen
dan Kepemimpinan (PPMKP) Ciawi, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH)
Cinagara, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, BBPP Ketindan, BBPP
Batangkaluku, BBPP Binuang, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, BBPP Kupang,
Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi dan BPP Lampung dan beberapa UPTD Pelatihan
Pertanian Provinsi.
2.4. Pelatihan Agri Training Camp (ATC)
Tujuan
Meningkatkan minat, pengetahuan, dan kepedulian generasi muda terhadap dunia pertanian,
serta menumbuhkan apresiasi masyarakat umum terhadap pembangunan pertanian.
Output: 630 org pelajar/anggota organisasi kepemudaan.
Mekanisme/ Metode
ATC diselenggarakan dengan prinsip menarik, menyenangkan, menantang, menggembirakan,
partisipatif, luwes dan pengalaman nyata dan dilaksanakan dengan metode secara fleksibel
(demontrasi, proyek, latihan siap, praktek, diskusi, perlombaan, quiz, mental imagery, dll)
Sasaran
1) Pelajar (SD, SLTP, dan SLTA Sederajat);
2) Anggota Organisasi Kepemudaan;
3) Kaum muda anggota masyarakat lainnya.
Waktu Pelaksanaan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 113
Dilaksanakan pada saat liburan sekolah berkolaborasi dengan Diknas setempat selama minimal
35 jam berlatih.
Penyelenggara/ Pelaksana
Penyelenggara ATC yaitu Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP)
Ciawi, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara (BBPKH), Balai Besar Pelatihan
Pertanian (BBPP) Lembang, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, BBPP Binuang,
BBPP Batangkaluku, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Balai Besar Pelatihan
Peternakan (BBPP) Kupang, Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi dan (BPP) Lampung.
3. Penguatan Kelembagaan Pelatihan Pertanian
3.1. Penataan dan Akreditasi UPT Pelatihan Pusat dan Daerah
3.1.1. Akreditasi Program Pelatihan
Tujuan
1) Untuk mengetahui tingkat kelayakan Lembaga Pelatihan dalam menyelenggarakan program
pelatihan pada UPT Pelatihan;
2) Untuk mendapat pengakuan Lembaga Administrasi Negara (LAN), sehingga dapat
meningkatkan kinerja UPT Pusat Pelatihan dalam penyelenggaraan pelatihan.
Output
Terakreditasi dan tersertifikasinya 10 paket program pelatihan yang diajukan oleh masing-
masing UPT, sehingga dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar mutu
penyelenggaraan Pelatihan.
Mekanisme/ Metode
Mekanisme/Metoda pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi mengacu pada Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 194/XIII/10/6/2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang
Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat Pegawai Negeri Sipil.
Sasaran: 10 UPT Pelatihan
Waktu Pelaksanaan: Akreditasi Program Pelatihan dilaksanakan pada bulan Januari –
Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana
UPT Pelatihan, yaitu: Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi,
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP) Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, Balai Besar Pelatihan
Peternakan (BBPP) Batu, BBPP Kupang, Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi. BPP
Lampung.
3.1.2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Diklat
Tujuan
1) Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan yang dapat memenuhi
kebutuhan dalam waktu lama;
114
2) Untuk menunjang tugas dan fungsi yang berbeda-beda dari UPT Pelatihan.
Output: 10 paket pengembangan sarana dan prasarana pelatihan
Mekanisme/ Metoda
Mekanisme pelaksanaan pengembangan sarana dan prasara diklat mengacu pada Petunjuk
Pelaksanaan Prasarana dan Sarana Pelatihan.
Sasaran: 10 UPT Pelatihan Pusat.
Waktu Pelaksanaan: Pengembangan Sarana dan Prasarana pelatihan dilaksanakan pada
bulan Januari-Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana
UPT Pelatihan yaitu: Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi,
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP) Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, Balai Besar Pelatihan
Peternakan (BBPP) Batu, BBPP Kupang, Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi. BPP
Lampung.
3.1.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Swadaya (P4S)
Tujuan
1) Mengetahui tingkat kemajuan P4S;
2) Memberikan motivasi terhadap P4S agar terus mengembangkan manajemen dan
kelembagaannya.
3) Mengevaluasi pengelolaan P4S;
4) Memberi penghargaan kepada P4S yang berprestasi.
Output: 170 lembaga P4S yang diklasifikasi.
Mekanisme/ Metoda:
Mekanisme pelaksanaan Klasifikasi Kelembagaan P4S mengacu pada:
1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PP.410/1/ 2010 tanggal 20 Januari 2010
tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Swadaya:
2) Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan P4S.
Sasaran: Lembaga P4S yang yang belum terklasifikasi.
Waktu Pelaksanaan: Penataan dan Klasifikasi Kelembagaan P4S dilaksanakan pada bulan
Januari-Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana
Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Balai Besar
Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, Balai Besar Pelatihan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 115
4. Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian
4.1. Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara dan Tenaga Kediklatan
4.1.1. Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara
Tujuan
Untuk meningkatkan kompetensi kerja Widyaiswara, sehingga dapat meningkatkan kualitas
pelatihan dan kapasitas lembaga pelatihan.
Output: 510 orang Widyaiswara pertanian
Mekanisme/Metoda
Dalam meningkatkan profesionalisme Widyaiswara mengacu pada:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil;
2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 14
Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
3) Peraturan Bersama Kepala LAN dan kepala BKN Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
4) Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara;
5) Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara;
6) Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
tentang Spesialisasi Widyaiswara Pertanian.
Sasaran: Widyaiswara di UPT Pelatihan Pusat dan UPT Daerah
Waktu Pelaksanaan: Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara dilaksanakan pada bulan
Januari-Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana
Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Balai Besar
Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Ketindan, BBPP Bangkaluku, BBPP Lembang, BBPP Binuang, Balai Besar Pelatihan
Peternakan (BBPP) Batu, BBPP Kupang, Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi, BPP
Lampung, serta UPT Daerah.
4.1.2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kediklatan
Tujuan
Untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja tenaga Kediklatan.
Output: 1.115 orang pejabat struktural dan fungsional umum Pusat Pelatihan Pertanian dan
UPT Pelatihan Pusat
Mekanisme/Metoda
Peningkatan Profesionalisme tenaga kediklatan mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing
instansi.
Sasaran: Pejabat struktural dan pejabat fungsional umum
116
Waktu Pelaksanaan: Peningkatan profesionalisme tenaga kediklatan dilaksanakan pada bulan
Januari-Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana
Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP)
Ciawi, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Balai Besar Pelatihan
Pertanian (BBPP) Ketindan, BBPP Bangkaluku, BBPP Lembang, BBPP Binuang, Balai Besar
Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, BBPP Kupang, Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi, dan
BPP Lampung.
5. Norma, Standar, Pedoman, dan Kebijakan
Tujuan
1) Untuk meningkatkan kualitas kegiatan sesuai dengan tupoksi dari masing – masing
penanggung jawab kegiatan;
2) Untuk mempermudah dalam mengoperasionalkan kegiatan yang sedang berjalan;
3) Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan.
Output: 255 Dokumen yang dihasilkan dan dikembangkan
Mekanisme/Metoda
Mekanisme pelaksanaan mengacu pada Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku
sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2012.
Sasaran: Pusat Pelatihan Pertanian dan UPT Pelatihan Pertanian
Waktu Pelaksanaan: Januari-Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana
Pusat Pelatihan Pertanian, UPT Pelatihan Pusat yaitu: Pusat Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH)
Cinagara, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Binuang,
BBPP Batangkaluku, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, BBPP Kupang, Balai
Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi. BPP Lampung dan UPTD Pelatihan Pertanian Provinsi.
6. Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian (Program READ)
6.1. Pertemuan Awal
Tujuan:
Menginformasikan Program READ dan mekanisme pelaksanaan kegiatan di desa.
Output: Pemahaman masyarakat tentang program READ
Mekanisme/ Metode: Pertemuan
Sasaran: 150 Desa di 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Januari – Februari 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: District Management Unit (DMU) di 5 Kabupaten
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 117
6.2. Survey Desa / Participatory Rural Appraisal (PRA)
Tujuan:
Mengidentifikasi permasalahan dan potensi desa yang dapat digunakan sebagai bahan dasar /
pertimbangan perencanaan pembangunan desa.
Output: Data dan informasi mengenai perencanaan pembangunan desa
Mekanisme/ Metode: Pertemuan
Sasaran: 150 Desa di 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Februari – Maret 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.3. Pertemuan Tahunan
Tujuan:
Menyusun rencana pembangunan desa yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, perbaikan pengelolaan SDA serta infrastruktur untuk akses ke pasar, Akses
produksi pertanian dan hidup sehat.
Output:
Dokumen usulan perencanaan SDA serta infrastruktur untuk akses ke pasar, Akses produksi
pertanian dan hidup sehat.
Mekanisme/ Metode: Pertemuan
Sasaran: 150 Desa di 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Februari 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.4. Studi Banding bagi Ketua Unit Pengelola Dana Desa (UPDD)/Ketua Kelompok READ
Tujuan:
Meningkatkan motivasi dan pengalaman dalam menyusun perencanaan pembangunan
perdesaan.
Output: Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan wawasan Ketua UPDD/Ketua Kelompok
READ.
Mekanisme/ Metode: Kunjungan lapangan
Sasaran: 150 Ketua UPDD/Ketua Kelompok READ di 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: September 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
118
6.5. TOT Pemasaran untuk Fasilitator Desa
Tujuan:
Meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan Fasilitator Desa dalam hal pemasaran
produk pertanian.
Output:
Peningkatan kemampuan Fasilitator Desa dalam hal dalam hal pemasaran produk pertanian.
Mekanisme/ Metode: Pertemuan
Sasaran: 150 Fasilitator Desa READ
Waktu Pelaksanaan: April – Mei 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.6. TOT Pengarusutamaan Gender untuk Fasilitator Desa
Tujuan:
Meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan Fasilitator Desa dalam proses persamaan
Hak , Kewajiban dan Kemampuan antara Laki-laki dan Perempuan mulai dari perencanaan
kegiatan, pelaksanaan, sampai evaluasi kegiatan.
Output:
Peningkatan kemampuan Fasilitator Desa dalam proses persamaan Hak , Kewajiban dan
Kemampuan antara Laki-laki dan Perempuan mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan,
sampai evaluasi kegiatan.
Mekanisme/ Metode: Pertemuan
Sasaran: 150 Fasilitator Desa READ
Waktu Pelaksanaan: April – Mei 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.7. Pelatihan Penyegaran Padi/Jagung bagi Penyuluh Pertanian
Tujuan: Meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, dan memperluas wawasan bagi
penyuluh pertanian dalam budidaya Padi/Jagung
Output: Peningkatan sikap,keterampilan, dan wawasan penyuluh pertanian dalam budidaya
padi/jagung.
Mekanisme/ Metode: pertemuan
Sasaran: 100 org
Waktu Pelaksanaan: April – Mei 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Province Facilitating Unit (PFU)
6.8. Pengadaan Benih Unggul dari BPTP
Tujuan: Memfasilitasi petani dalam penggunaan benih unggul Padi/Jagung.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 119
Output: Terfasilitasinya petani dalam menggunakan benih unggul padi/jagung
Mekanisme/ Metode: Pengadaan benih unggul
Sasaran: 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Maret – Oktober 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: PFU
6.9. Demo Perbanyakan Benih Padi/Jagung
Tujuan:
Memperbaiki kesinambungan praktek dalam pengelolaan demplot dengan menggunakan bibit
unggul
Output:
Peningkatan pengetahuan dan wawasan petani dalam pengelolaan demplot dengan
menggunakan bibit unggul
Mekanisme/ Metode:
1. Bahan Demplot
2. Pengelolaan Demplot
Sasaran:
1. Bahan Demplot: 5 demplot di 5 kabupaten pelaksana program READ
2. Pengelolaan demplot:30 desa di 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Maret – Oktober 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.10. Lokakarya Monitoring Demo Perbanyakan Benih Padi/Jagung
Tujuan:
Memonitor kesinambungan praktek dalam pengelolaan demplot dengan menggunakan bibit
unggul
Output: Peningkatan pengetahuan dan wawasan petani dalam memonitor pengelolaan demplot
dengan menggunakan bibit unggul
Mekanisme/ Metode: Pertemuan
Sasaran: 5 kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: April - Nopember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.11. Lokakarya Evaluasi Demo
Tujuan: Mengevaluasi kesinambungan praktek dalam pengelolaan demplot dengan
menggunakan bibit unggul
120
Output: Peningkatan pengetahuan dan wawasan petani dalam mengevaluasi pengelolaan
demplot dengan menggunakan bibit unggul
Mekanisme/ Metode: Pertemuan
Sasaran: 5 kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Nopember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.12. Lokakarya Penggunaan Traktor
Tujuan: Meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, dan memperluas wawasan bagi petani
dalam penggunaan traktor
Output: Peningkatan sikap,keterampilan, dan wawasan petani dalam penggunaan traktor.
Mekanisme/ Metode: pertemuan
Sasaran: 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Agustus 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.13. Peningkatan Kapasitas Motivasi Petani Kerjasama dengan PT.MARS
Tujuan: Meningkatkan pengetahuan, sikap dan motivasi petani dalam hal pemahaman
kerjasama dengan PT. MARS
Output: Peningkatan pengetahuan, sikap dan motivasi petani dalam hal pemahaman kerjasama
dengan PT. MARS
Mekanisme/ Metode: Pertemuan
Sasaran: 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Maret – April 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.14. TOT – SL Kakao kerjasama dengan PT. MARS
Tujuan:
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta perilaku sasaran pelatihan,
mempercepat proses alih teknologi dari sumber atau perekayasa teknologi sampai kepada
penyuluh pertanian.
Output: Peningkatan kapasitas kemampuan penyuluh pertanian tentang komoditas kakao.
Mekanisme/ Metode: Sekolah Lapang (SL)
Sasaran: 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Mei 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 121
6.15. Pelatihan Petani – SL kakao
Tujuan:
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta perilaku sasaran pelatihan,
mempercepat proses alih teknologi dari sumber atau perekayasa teknologi sampai kepada
petani kakao.
Output: Peningkatan kapasitas kemampuan petani kakao.
Mekanisme/ Metode: Sekolah Lapang (SL)
Sasaran: 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Juni – Juli 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.16. Perlengkapan Cocoa Development Centre (CDC) dan VCC kerjasama dengan PT. MARS
Tujuan: Membantu masyarakat desa membeli perlengkapan CDC dan VCC untuk mendukung
kerjasama dengan PT. MARS
Output: perlengkapan CDC dan VCC
Mekanisme/ Metode: Pengadaan perlengkapan CDC dan VCC
Sasaran:
1. 5 Paket perlengkapan CDC.
2. 100 Paket perlengkapan VCC
Waktu Pelaksanaan: Juni – Juli 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.17. Sekolah Lapang Kopra
Tujuan:
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta perilaku sasaran pelatihan,
mempercepat proses alih teknologi dari sumber atau perekayasa teknologi sampai kepada
petani kopra.
Output: Peningkatan kapasitas kemampuan petani kopra.
Mekanisme/ Metode: Sekolah Lapang (SL)
Sasaran: 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Juni – Juli 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.18. Penyediaan Pengering Copra
Tujuan: Memfasilitasi petani dalam penyediaan pasca panen copra berkualitas.
Output: Terfasilitasinya petani dalam penyenydiaan pasca pnen copra berkualitas
122
Mekanisme/ Metode: Pengadaan pengering copra
Sasaran: 100 unit di 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Maret - Oktober 2012
Penyelenggara/Pelaksana: PFU
6.19. Sekolah Lapang Sayuran
Tujuan:
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta perilaku sasaran pelatihan,
mempercepat proses alih teknologi dari sumber atau perekayasa teknologi sampai kepada
petani sayuran.
Output: Peningkatan kapasitas kemampuan petani sayuran.
Mekanisme/ Metode: Sekolah Lapang (SL)
Sasaran: 50 desa di 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Februari – April 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.20. Sekolah Lapang Peternakan
Tujuan:
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta perilaku sasaran pelatihan,
mempercepat proses alih teknologi dari sumber atau perekayasa teknologi sampai kepada
peternak.
Output: Peningkatan kapasitas kemampuan peternak.
Mekanisme/ Metode: Sekolah Lapang (SL)
Sasaran: 50 Desa di 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Februari – April 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.21. Penyediaan Dana Pengembangan Sayuran
Tujuan:
Membantu modal bagi petani dan keluarganya agar memiliki usaha budidaya sayuran berskala
mikro yang menguntungkan dan berkembang
Output: Tersedianya modal bagi petani sayuran
Mekanisme/ Metode: Penyediaan dana pengembangan usaha budidaya sayuran
Sasaran: 150 desa di 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: April 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 123
6.22. Pengadaan Kandang dan Fasilitasnya
Tujuan: Memfasilitasi petani dalam menerapkan berbagai teknologi untuk meningkatkan
produksi dan kualitas budidaya peternakan.
Output: Terfasilitasinya petani menerapkan berbagai teknologi untuk meningkatkan produksi
dan kualitas peternakan
Mekanisme/ Metode: Pengadaan kandang dan fasilitasnya
Sasaran: 100 unit di 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Mei 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.23. Bantuan Dana Pengembangan UPDD
Tujuan: Membantu modal bagi UPDD agar memiliki usaha pertanian (budidaya dan non
budidaya) berskala mikro yang menguntungkan dan berkembang
Output: Tersedianya modal bagi UPDD
Mekanisme/ Metode: Penyediaan dana pengembangan UPDD
Sasaran: 150 desa di Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Februari – Oktober 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.24. Pengadaan Ternak
Tujuan: Memfasilitasi peternak dalam pengadaan ternak yang memiliki kualitas baik
Output: Terfasilitasinya peternak dalam pengadaan ternak dengan kualitas yang baik
Mekanisme/ Metode: Pengadaan ternak
Sasaran: 50 buah di 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: April – Mei 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.25. Pengadaan Peralatan Pasca Panen
Tujuan: Meningkatkan peranan pemberdayaan perempuan dalam pengembangan usaha pasca
panen
Output: Peningkatan peranan pemberdayaan perempuan dalam pengembangan usaha pasca
panen
Mekanisme/ Metode: Pengadaan peralatan pasca panen
Sasaran: 200 unit di 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: April – Oktober 2012
124
Penyelenggara/ Pelaksana: DMU di 5 Kabupaten
6.26. Lokakarya Review Tahunan
Tujuan: Meningkatkan pengetahuan, keterampilan petugas DMU di bidang monitoring dan
evaluasi.
Output: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas DMU di bidang monitoring dan
evaluasi.
Mekanisme/ Metode: Pertemuan
Sasaran: 30 petugas dari 5 kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Juni dan Oktober 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: PFU
6.27. Pengadaan Konsultan Monev, Manajemen dan Revisi Project Implementation Manual (PIM)
Tujuan: Menyediakan konsultan agar pengendalian program READ dapat berjalan efektif,
efisien dan akuntabel.
Output: Tersedianya konsultan Monev, Manajemen, dan Revisi PIM.
Mekanisme/ Metode: Pengadaan konsultan
Sasaran:
1) Konsultan Monev : 1 orang konsultan monev di tk NSU dan 1 orang di tk PFU
2) Konsultan Manajemen : 1 orang konsultan manajemen di tk NSU
3) Konsultan Revisi PIM : 1 orang konsultan Perencanaan (gender) di tk NSU
Waktu Pelaksanaan: Februari – April 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: PFU dan NSU
6.28. Refresh Training (Rapat Koordinasi)
Tujuan: Meningkatkan koordinasi, kerjasama serta manajemen operasional penyelenggara
program READ
Output: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta sikap petugas pelaksana program
READ terhadap hakekat, maksud, tujuan dan operasional program READ.
Mekanisme/ Metode: Pertemuan
Sasaran: 1 Propinsi dan 5 kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Januari – Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: PFU dan NSU
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 125
6.29. Pengadaan Konsultan Fasilitator
Tujuan: Merekrut LSM yang mampu memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan
pendampingan masyarakat perdesaan sasaran program READ dengan baik.
Output: Tersedianya LSM yang mampu memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan
pendampingan masyarakat perdesaan sasaran program READ dengan baik.
Mekanisme/ Metode: Pengadaan konsultan
Sasaran: 1 LSM
Waktu Pelaksanaan: Januari – Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: National Supporting Unit (NSU)
6.30. Administrasi Kegiatan
Tujuan: Memperlancar kegiatan administrasi pengelola program READ.
Output: terselenggaranya kegiatan administrasi.
Mekanisme/Metode:
1) Honor Pengelola
2) Pengadaan Bahan dan ATK
3) Pengiriman surat
4) Biaya proses pengadaan
5) Honor Penterjemah
6) Pemeliharaan Kendaraan R-4 dan R-2
7) Perjalanan Koordinasi dan Pembinaan
Sasaran: Pelaksana kegiatan program READ di NSU, PFU dan DMU
Waktu Pelaksanaan: Januari – Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: NSU, PFU, dan DMU
6.31. Pengembangan Media dan Informasi
Tujuan:
Mensosialisasikan program READ melalui media internet maupun pencetakan medika dan
informasi
Output: Tersosialisasikannya program READ melalui media internet dan cetak
Mekanisme/ Metode: Pengambilan bahan, penyusunan media dan informasi, pengadaan
konsultan dan Pencetakan media informasi
Sasaran: 11 paket media dan informasi serta 1 website
Waktu Pelaksanaan: Februari – Juni 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: NSU, PFU dan DMU
126
6.32. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tujuan:
1) Memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan
2) Menilai hasil pelaksanaan kegiatan
3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan
Output: Dokumen monev, dokumen SAI, dokumen SABMN dan dokumen LAKIP
Mekanisme/ Metode: Pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan, konsultasi
Sasaran: 7 dokumen
Waktu Pelaksanaan: Januari – Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: NSU, PFU dan DMU
6.33. Pengawalan dan pendampingan
Tujuan:
1) Mengetahui pencapaian hasil dan proses pelaksanaan, mengidentifikasi masalah dan
penyebabnya serta alternatif pemecahan masalah sebagai upaya perbaikan di masa yang
akan datang
2) Memberikan pembinaan kepada pelaksana kabupaten dan provinsi termasuk pelaksana
lapangan
3) Memperoleh umpan balik untuk memperbaiki dalam penyusunan perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan program.
Output: Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.
Mekanisme/ Metode: Kunjungan lapangan
Sasaran: 150 desa di 5 kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Januari – Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: NSU
6.34. Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2013
Tujuan: Menyediakan dana agar sesuai dengan tujuan program READ.
Output: Usulan dokumen anggaran
Mekanisme/ Metode: Rapat pertemuan dan kunjungan lapangan dengan metode partisipatif
Sasaran: 150 desa
Waktu Pelaksanaan: Maret – Nopember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: NSU, PFU, DMU
6.35. Penyusunan Juklak dan Juknis
Tujuan: Membuat petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
program tahun anggaran 2012.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 127
Output: Dokumen Juklak dan Juknis
Mekanisme/ Metoda: Rapat dan pertemuan
Sasaran: 1 Juklak dan 5 Juknis
Waktu Pelaksanaan: Februari – Maret 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: PFU dan DMU
6.36. Studi Kasus
Tujuan: Memperoleh data tentang kelompok sasaran READ sebagai pembanding dalam rangka
kemajuan pelaksanaan program READ
Output: Dokumen Studi Kasus
Mekanisme/Metode:
1) Pengadaan Konsultan
2) Pendampingan dan Supervisi
Sasaran: 5 Kabupaten pelaksana Program READ
Waktu Pelaksanaan: Maret – Juli 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: NSU
6.37. Penilaian UPDD
Tujuan:
Memberikan penghargaan kepada UPDD terbaik dalam rangka memotivasi kemajuan
pelaksanaan program READ
Output: Penghargaan kepada UPDD terbaik
Mekanisme/Metode:
1) Perjalanan Penilaian
2) Pemberian Penghargaan
Sasaran: 10 UPDD di 5 Kabupaten pelaksana program READ
Waktu Pelaksanaan: Agustus 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: NSU
6.38. Penyusunan Sistem Evaluasi Kinerja Fasilitator
Tujuan: Membuat sistem yang terintegrasi untuk menilai kinerja Fasilitator Desa
Output: Sistem Evaluasi Kinerja Fasilitator
Mekanisme/Metode:
1) Pembuatan Sistem
2) Perjalanan Uji Coba ke Lapangan
3) Pertemuan Sosialisasi Program
Sasaran: 5 Kabupaten pelaksana Program READ
128
Waktu Pelaksanaan: Februari – September 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: NSU
6.39. Penyusunan Sistem Aplikasi Monev Program READ
Tujuan: Membuat sistem yang terintegrasi untuk melihat kemajuan/realisasi fisik maupun
keuangan Program READ
Output: Sistem Aplikasi Monev Program READ
Mekanisme/Metode:
1) Pembuatan Sistem
2) Perjalanan Uji Coba ke Lapangan
3) Pertemuan Sosialisasi Program
Sasaran: 5 Kabupaten pelaksana Program READ
Waktu Pelaksanaan: April – Juni 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: NSU
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 129
VII. REVITALISASI PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN, SERTA PENDIDIKAN MENENGAH PERTANIAN
1. Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Formal Pasca Sarjana
1.1. Pendidikan S2 dan S3 bagi Aparatur Pertanian
Tujuan:
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme PNS lingkup pertanian dalam rangka pengembangan
SDM pertanian yang mendukung dan memperkuat pembangunan perekonomian nasional
melalui pembangunan pertanian.
Output: Meningkatnya jenjang pendidikan 204 aparatur pertanian
Mekanisme/Metode:
1) Pendanaan dan penyiapan beasiswa tugas belajar oleh Pusat Pendidikan, Standardisasi dan
Sertifikasi Profesi Pertanian – BPPSDMP;
2) Penerbitan SK - Tugas Belajar oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian a.n. Menteri
Pertanian dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Pertanian atas
usulan dari Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian – BPPSDMP;
3) Pemantauan dan evaluasi melalui kunjungan lapangan, pertemuan setiap semester dan
pertemuan evaluasi akhir tahun, dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait
(Universitas/Perguruan Tinggi dan Instansi sebagai pengirim peserta tugas belajar).
Sasaran: Pegawai Negeri Sipil lingkup Pertanian yang telah memenuhi persyaratan Tugas
Belajar.
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d. Desember 2012 dengan rincian jadwal:
1) Peserta Tugas Belajar - Lanjutan : Januari - Desember 2012.
2) Peserta Tugas Belajar – Baru TA. 2011 : September – Desember 2012 (semester 1).
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama , Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
2. Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Diploma IV
Tujuan : meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga fungsional Rumpun Ilmu Hayat
Pertanian
Output : meningkatnya jenjang pendidikan 2. 610 tenaga fungsional Rumpun Ilmu Hayat
Pertanian
Mekanisme/Metode :
1) Penerimaan mahasiswa Baru : proses rekrutmen dilakukan oleh masing-masing STPP
sementara Penetapan peserta didik di masing-masing STPP dilakukan melalui rapat
penetapan yang dikoordinasikan oleh Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian.
130
2) Perencanaan perkuliahan : merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap STPP
sebelum perkuliahan reguler berjalan.Proses perencanaan kegiatan mencakup penyiapan
materi ajar, penyiapan bahan evaluasi pembelajaran, penggandaan materi pembelajaran,
serta rencana monitoring proses pembelajaran.
3) Pelaksanaan perkuliahaan : penyelenggaraan perkuliahan dilaksanakan dengan pola
pembelajaran in campuss dan out campuss.Pembelajaran in campuss dilaksanakan setiap
semester ganjil sedangkan out campuss dilaksanakan setiap semester genap.Proses
pembelajaran di STPP secara rinci dapat dilihat pada Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran
di STPP (Peraturan Kepala Badan PSDMP No. 142.1/Kpts/SM.120/12/07)
Sasaran : tenaga fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Pelaksana : STPP
3. Kelembagaan Pendidikan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan
3.1. Pembinaan dan Pengawalan Program dan Anggaran
Tujuan: terselenggaranya program dan anggaran pendidikan pertanian oleh STPP dan SMK-
SPP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
Output: terbina dan terkawalnya program dan anggaran pendidikan pertanian di 7 STPP dan 71
SMK-SPP
Mekanisme/ Metode: Kunjungan lapangan ke 7 STPP dan 71 SMK-SPP dalam rangka
pembinaan dan pengawalan program dan anggaran
Sasaran: program dan anggaran pendidikan pertanian dapat dilaksanakan secara akuntabel
Waktu Pelaksanaan: Maret s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
3.2. Penataan Kelembagaan Program Studi
Tujuan: tertatanya penyelenggaraan program studi di 7 STPP
Output: meningkatnya kualitas penyelenggaran program studi di 7 STPP
Mekanisme/ Metode: pertemuan civitas akademika STPP dan pemangku kepentingan terkait
dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan program studi
Sasaran: program studi STPP
Waktu Pelaksanaan: Maret s.d Juni 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: STPP
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 131
3.3. Penjaminan Mutu dan Evaluasi Diri
Tujuan: terselenggaranya proses jaminan mutu dan evaluasi diri di 7 STPP
Output: meningkatnya kualitas penyelenggaran penyelenggaraan di 7 STPP sesuai dengan
standar mutu yang telah ditetapkan
Mekanisme/ Metode:
1) Pertemuan civitas akademika STPP
2) Penilaian penyelenggaraan pendidikan STPP oleh Tim Penjaminan Mutu menggunakan
Instrumen Standar Mutu yang telah ditetapkan
3) Merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan standar secara berkelanjutan
Sasaran: penyelenggaraan pendidikan STPP
Waktu Pelaksanaan: Juli s.d Oktober 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: STPP
3.4. Pengembangan Website dan Sistem Informasi
Tujuan: meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan melalui website dan sistem informasi
di STPP
Output: website dan sistem informasi di STPP
Mekanisme/ Metode:
1) Perancangan pengembangan design website dan sistem informasi
2) Pembangunan Infrastruktur website dan sistem informasi
3) Implementasi website dan sistem informasi
Sasaran: website dan sistem informasi di 7 STPP
Waktu Pelaksanaan: Maret s.d Oktober 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: STPP
3.5. Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa
Tujuan: memperoleh calon peserta didik STPP yang sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan
Output: Mahasiswa baru STPP
Mekanisme/ Metode:
1. Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru melalui website, radio, dan media publikasi lainnya
2. Melakukan pertemuan dengan lembaga yang potensial untuk mengirimkan stafnya
menempuh pendidikan di STPP
3. Penyusunan laporan kegiatan
132
Sasaran: terpenuhinya mahasiswa baru sesuai dengan daya tampung STPP
Waktu Pelaksanaan: April s.d September 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: STPP
4. Ketenagaan Pendidikan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan
4.1. Peningkatan Profesionalisme Staff
Tujuan: Meningkatkan kualitas dan kompetensi keahlian aparatur lingkup Pusat dan STPP
Output: Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme 60 aparatur lingkup Pusat dan STPP
Mekanisme/ Metode: Pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan seminar baik di dalam
maupun luar negeri
Sasaran: aparatur lingkup Pusat dan STPP
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
4.2. Fasilitasi Program Pertukaran Pendidik ke Luar Negeri
Tujuan: Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik di SPP dan STPP.
Output: Meningkatnya kompetensi 4 orang tenaga pendidik di SPP dan STPP
Mekanisme/Metode:
1) Seleksi dan penetapan calon pendidik yang akan dikirim yang dilaksanakan melalui
koordinasi dengan SPP dan STPP
2) Pengurusan dokumen yang berkaitan dengan proses pengiriman pendidik ke luar negeri,
berkoordinasi dengan Biro KLN Kementerian Pertanian dan KBRI di Negara tujuan
3) Pelepasan keberangkatan pendidik ke luar negeri
4) Penyusunan dan pembuatan laporan.
Sasaran: Guru SPP dan Dosen STPP
Waktu pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
4.3. Magang bagi Guru SMK-SPP Bidang Produktif
Tujuan: Meningkatkan kompetensi dan keahlian guru SMK-SPP bidang produktif melalui
kegiatan magang di dunia usaha/dunia industri.
Output: Meningkatnya kompetensi 30 orang guru SMK-SPP bidang produktif
Mekanisme/ Metode:
1) Seleksi dan penetapan calon peserta
2) Pengiriman calon peserta magang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 133
3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang
4) Penyusunan dan pembuatan laporan
Sasaran: 30 orang Guru SPP SMK-SPP seluruh Indonesia;
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d. Juni 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Pendidikan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
4.4. Peningkatan Kompetensi Metodologi Pendidikan dan Pengajaran bagi Tenaga Pendidik Pertanian
Tujuan: Meningkatkan kompetensi Dosen STPP di bidang metode pendidikan dan pengajaran
Output:
Meningkatnya kompetensi 60 orang Dosen STPP dalam metodologi pendidikan dan pengajaran
Mekanisme/ Metode:
1) Persiapan Workshop
2) Pelaksanaan Workshop bekerjasama dengan Instansi yang memiliki Lisensi di bidang
penyelenggaraan Diklat PEKERTI
3) Penyusunan dan pembuatan laporan
Sasaran: 60 orang Dosen STPP
Waktu Pelaksanaan: Mei s.d. September 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Pendidikan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
4.5. Pembekalan dan Pengawalan Sertifikasi Guru
Tujuan:
Membantu dan mendampingi Guru SMK-SPP untuk mengikuti program sertifikasi guru
Output: Terfasilitasinya 30 orang guru untuk proses sertifikasi.
Mekanisme/ Metode:
1) Penyusunan rencana pembekalan dan rencana pengawalan
2) Pelaksanaan pembekalan sertifikasi guru
3) Pelaksanaan pengawalan guru bersertifikasi
4) Penyusunan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
Sasaran: 30 orang Guru SMK-SPP.
Waktu Pelaksanaan: Maret 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Pendidikan, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
134
4.6. Bimbingan Teknis Calon Asesor Kompetensi
Tujuan: Menyiapkan tenaga Asesor Kompetensi Bidang Pertanian
Output: 30 orang aparatur pertanian yang memiliki sertifikat Asesor Kompetensi
Mekanisme/ Metode: Diklat Assesor Kompetensi yang dilaksanakan bekerjasama dengan
BNSP
Sasaran: 30 orang aparatur pertanian
Waktu Pelaksanaan: April s.d. Juni 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Standarisasi dan Sertifkasi, Pusat Pendidikan,
Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
4.7. Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan Mutu
Tujuan:
Tersedianya aparatur pertanian yang mampu menyusun Panduan Mutu Sertifikasi Profesi
Bidang Pertanian
Output: 20 orang aparatur pertanian yang memiliki sertifikat sebagai Penyusun Panduan Mutu
Sertifikasi Profesi
Mekanisme/ Metode:
1) Persiapan :
a) Melakukan koordinasi dengan BNSP.
b) Melakukan koordinasi dengan instansi calon peserta bimbingan teknis.
c) Melakukan koordinasi dengan penyedia tempat bimbingan teknis.
d) Melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait.
2) Pelaksanaan Bimbingan Teknis bekerjasama dengan BNSP.
3) Penyunan laporan kegiatan.
Sasaran: 20 orang aparatur pertanian
Waktu Pelaksanaan: Februari s.d Mei 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Standarisasi dan Sertifkasi, Pusat Pendidikan,
Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
4.8. Sertifikasi Dosen
Tujuan: meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dosen STPP
Output: dosen STPP yang mendapat sertifikat dosen
Mekanisme/ Metode:
1) Penetapan usulan dosen yang akan mengikuti proses sertifikasi dosen
2) Menyampaikan dokumen, bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi
kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 135
3) Proses penilaian dan penetapan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertikasi Dosen
4) Penyusunan laporan kegiatan
Sasaran : dosen di 7 STPP
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Juli 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: STPP
5. Profesi Bidang Pertanian yang Distandardisasi
5.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Standardisasi dan
Sertifikasi Profesi Pertanian Tujuan:
1) Mengidentifikasi dan menetapkan profesi-profesi sektor pertanian yang harus distandardisasi
dan disertifikasi
2) Melakukan sinkronisasi kegiatan standarisasi dan sertifikasi kompetensi sektor pertanian
Output:
1) Dihasilkannya profesi-profesi sektor pertanian yang harus distandardisasi dan disertifikasi
2) Sinkronnya kegiatan standardisasi dan sertifikasi sektor pertanian
Mekanisme/ Metode: workshop dengan melibatkan unsur-unsur birokrasi lingkup pertanian,
Himpunan Profesi, dan masyarakat pengguna
Sasaran: Tersusunnya rancangan program standardisasi dan sertifikasi profesi sektor pertanian
untuk 5 tahun ke depan
Waktu Pelaksanaan: Februari 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Standardisasi dan Sertifikasi, Pusat Pendidikan,
Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
5.2. Penyusunan RSKKNI Bidang Pertanian
Tujuan: Tersusunnya Rancangan SKKNI Sektor Pertanian yang akan dijadikan Acuan dalam
pengembangan, penyelenggaran dan penetapan : program sertifikasi profesi, Diklat Profesi,
serta Prosedur Kriteria dan Kriteria penilaian uji kompetensi
Output: 7 unit RSKKNI Sektor Pertanian
Mekanisme/ Metode:
1) Membentuk Tim Komite dan Penyusun RSKKNI Sektor Pertanian
2) Melaksanakan serangkaian pertemuan dalam penyusunan RSKKNI Sektor Pertanian.
3) Mempersiapkan RSKKNI yang telah disusun untuk dilakukan proses verifikasi awal melalui
forum Pra Konvensi
Sasaran: Tersusunnya 7 unit RSKKNI Sektor Pertanian
Waktu Pelaksanaan: Maret s.d Juni 2012
136
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Standarisasi dan Sertifkasi, Pusat Pendidikan,
Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
5.3. Pra Konvensi RSKKNI
Tujuan: menyamakan persepsi terhadap konsep rancangan SKKNI Sektor Pertanian
Output: 7 unit RSKKNI yang telah diverifikasi melalui forum Pra Konvensi
Mekanisme/ Metode:
1) Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNSP, dan pemangku
kepentingan terkait dengan pelaksanaan Pra Konvensi RSKKNI Sektor Pertanian
2) Pelaksanaan Prakonvensi RSKKNI Sektor Pertanian sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan
Pra Konvensi dan Konvensi Nomor : KEP.33/Lattas/II/2009 yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans
3) Verifikasi RSKKNI Sektor Pertanian oleh Kemenakertrans
4) Penyiapan RSKKNI yang telah di Pra Konvensi untuk dikonvensikan
5) Penyusunan laporan kegiatan
Sasaran: 7 unit RSKKNI Sektor Pertanian yang siap dikonvensikan
Waktu Pelaksanaan: Juli s.d Agustus 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Standarisasi dan Sertifikasi, Pusat Pendidikan,
Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
5.4. Konvensi SKKNI
Tujuan: Menyepakati hasil Pra Konvensi RSKKNI untuk ditetapkan sebagai SKKNI Sektor
Pertanian oleh Kemenakertrans
Output: 7 unit SKKNI Sektor Pertanian
Mekanisme/ Metode:
1) Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNSP, dan Pemangku
kepentingan terkait dengan pelaksanaan Konvensi RSKKNI Sektor Pertanian
2) Pelaksanaan Konvensi RSKKNI Sektor Pertanian sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pra
Konvensi dan Konvensi Nomor : KEP.33/Lattas/II/2009 yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans
3) Penyempurnaan RSKKNI yang telah dikonversikan untuk ditetapkan sebagai SKKNI oleh
Menakertrans
4) Penetapan SKKNI oleh Menakertrans
5) Penyusunan laporan kegiatan
Sasaran: 7 unit SKKNI sektor Pertanian.
Waktu Pelaksanaan: Juli s.d. Nopember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Standarisasi dan Sertifikasi, Pusat Pendidikan,
Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 137
5.5. Sosialisasi SKKNI
Tujuan: Menginformasikan SKKNI sektor pertanian yang telah dihasilkan kepada pemangku
kepentingan untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pengembangan, penyelenggaran dan
penetapan : program sertifikasi profesi, Diklat Profesi, serta Prosedur Kriteria dan Kriteria
penilaian uji kompetensi sektor pertanian.
Output: dimanfaatkannya SKKNI sektor pertanian oleh pemangku kepentingan
Mekanisme/ Metode:
1) Menyiapkan bahan sosialisasi SKKNI sektor pertanian
2) Pelaksanaan Sosialisasi SKKNI sektor pertanian melalui seminar, publikasi, dan kunjungan
ke pemangku kepentingan
3) Penyusunan laporan kegiatan
Sasaran: pemangku kepentingan terkait
Waktu Pelaksanaan: Maret s.d Nopember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian,Pusat
Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
6. SDM Pertanian yang Mendapat Sertifikasi Profesi
6.1. Fasilitasi Sertifikasi Penyuluh Pertanian
Tujuan: Terfasilitasinya sertifikasi penyuluh pertanian profesi
Output: 1.400 orang Penyuluh Pertanian Profesi
Mekanisme/ Metode:
1. Proses pendaftaran dan verifikasi administrasi Penyuluh Pertanian yang akan mengikuti
sertifikasi
2. Pra assesment Penyuluh Pertanian Profesi oleh Assesor Kompetensi
3. Assesment Penyuluh Pertanian Profesi oleh Assesor Kompetensi
4. Penetapan Penyuluh Pertanian yang lulus Uji Kompetensi dan berhak mendapat sertifikat
Penyuluh Pertanian Profesi
Sasaran: 1.400 orang Penyuluh Pertanian
Waktu Pelaksanaan: April s.d. Oktober 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Pusat Pendidikan,
Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
138
7. Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan yang Dihasilkan dan Dikembangkan
7.1. Rapat Teknis Lingkup Pusat
Tujuan: Koordinasi program dan kegiatan Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi profesi SDM
pertanian tahun 2012 lingkup Pusat
Output: Tersusunnya rencana detail pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pertanian tahun
2012
Mekanisme/ Metode: pertemuan dan diskusi dalam rangka penyusunan rencana kerja detail
oleh masing-masing Bidang/Sub Bidang sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
Sasaran: karyawan lingkup Pusat
Waktu Pelaksanaan: Januari 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
7.2. Koordinasi Teknis Pendidikan Tinggi Pertanian
Tujuan: program dan kegiatan Pendidikan Tinggi Pertanian yang dirancang oleh Pusat dan
STPP dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan, sehingga dapat disinergikan dan
dilaksanakan secara efektif dan efisien
Output:
1) Diperolehnya kesepahaman bersama mengenai kebijakan dan kegiatan pendidikan Tinggi
pertanian tahun 2012.
2) Terlaksananya Program dan kegiatan Tahun 2012 di Pusat dan UPT Pendidikan Tinggi
sesuai dengan arah kebijakan pengembangan pendidikan pertanian
Mekanisme/ Metode: pertemuan dan diskusi
Sasaran: Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP)
Waktu Pelaksanaan: Februari 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
7.3. Koordinasi Teknis Pendidikan Menengah Pertanian
Tujuan: program dan kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian yang dirancang oleh Pusat dan
SMK-SPP dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan, sehingga dapat disinergikan dan
dilaksanakan secara efektif dan efisien
Output:
1) Diperolehnya kesepahaman bersama mengenai kebijakan dan kegiatan pendidikan
Menengah pertanian tahun 2012.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 139
2) Terlaksananya Program dan kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian oleh SMK-SPP
seluruh Indonesia sesuai dengan arah kebijakan pengembangan pendidikan menengah
pertanian
Mekanisme/ Metode: pertemuan dan diskusi
Sasaran: SMK-SPP seluruh Indonesia
Waktu Pelaksanaan: Februari 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
7.4. Penyusunan Bahan Evaluasi dan Laporan
Tujuan:
1) Memberikan informasi yang akurat tentang pelaksanaan program kerja yang telah
dilaksanakan pada tahun 2011
2) Bahan evaluasi bagi penentu kebijakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program kerja
tahun berikutnya
Output:
1) Laporan Kegiatan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Tahun
2012
2) Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pendidikan,
Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian tahun 2012
Mekanisme/ Metode:
1) Pengumpulan data hasil kegiatan serta pertemuan dalam rangka penyusunan laporan
tahunan dan LAKIP
2) Penyusunan laporan tahunan dan LAKIP
3) Penggandaan dokumen laporan tahunan dan LAKIP
Sasaran: : terpublikasikannya kegiatan Revitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan
sertifikasi profesi pertanian tahun 2012
Waktu Pelaksanaan: November s.d. Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
7.5. Penyusunan Standar Biaya
Tujuan: Menyusun Standar Biaya Masukan yang akan dijadikan dasar/acuan dalam penyusunan
anggaran pendidikan di STPP dan SMK-SPP tahun 2013 .
Output: Standar Biaya Masukan pendidikan di STPP dan SMK-SPP tahun 2013
Mekanisme/ Metode: pertemuan dan pembahasan dalam rangka penetapan Standar Biaya
Penyelenggaraan pendidikan di SMK-SPP dan STPP
Sasaran: SMK-SPP dan STPP
140
Waktu Pelaksanaan: Juli s.d. Agustus 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
7.6. Sosialisasi revitalisasi Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
Tujuan: Sosialisasi kebijakan revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan
sertifikasi profesi pertanian tahun 2012 kepada pemangku kepentingan.
Output: dipahaminya kebijakan, program dan kegiatan revitalisasi sistem pendidikan pertanian,
standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian tahun 2012 oleh pemangku kepentingan.
Mekanisme/ Metode: Kunjungan ke Instansi terkait di berbagai daerah
Sasaran: Pendidik dan tenaga kependidikan, serta instansi lain yang terkait dengan
pengembangan pendidikan pertanian
Waktu Pelaksanaan: Maret s.d. Nopember 2011
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
7.7. Pengembangan Program Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
Tujuan: Merancang pengembangan program pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi
pertanian sebagai acuan penetapan kegiatan pada tahun mendatang
Output: disain program pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
Mekanisme/Metode :
1) Identifikasi permasalahan, kendala dan hambatan terkait program pengembangan
pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
2) Pertemuan dalam rangka merumuskan program pendidikan, standardisasi dan sertifikasi
profesi pertanian yang dapat digunakan sebagai cetak biru rancangan kegiatan untuk
tahun-tahun mendatang
Sasaran: pemangku kepentingan terkait
Waktu Pelaksanaan: Juni s.d Juli 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
7.8. Penyusunan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2013
Tujuan: Menyusun program kerja bidang pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi SDM
pertanian .
Output:
1) Rencana Kerja Tahunan 2012
2) RKAKL Tahun Anggaran 2013
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 141
3) Rencana Operasional Kegiatan 2012
Mekanisme/ Metode: Dilakukan melalui beberapa pertemuan dalam rangka
1) Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Anggaran;
2) Penyusunan Term Of Reference (TOR) dan rincian anggaran belanja (RAB) sesuai
peraturan yang berlaku; dan
3) Pembahasan RKA KL berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan Badan Pengembangan
SDM Pertanian dan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
Sasaran: Satker Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian, Satker
STPP, Satker SPP
Waktu Pelaksanaan: Agustus s.d Oktober 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
7.9. Administrasi Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian
Tujuan: Menyediakan sarana prasarana berupa: Alat Tulis Kantor, Penggandaan/ Fotocopy,
Publikasi Jurnal Teknologi, Pencetakan Ijasah dan Sertifikat, Pencetakan Kartu Nomor Induk
Siswa dan bahan atau alat dukungan administrasi lainnya, untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian.
Output: Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (ATK), persiapan, penggandaan, fotokopi,
pencetakan blanko NIS, pencetakan pedoman, pencetakan modul, pencetakan blangko Ijasah,
konsumsi rapat-rapat, pencetakan sertifikat pengiriman soal ujian, blangko ijasah, kartu NIS,
jurtek dan untuk kegiatan administrasi pendidikan.
Mekanisme/ Metode: Penyediaan dan pendistribusian sarana administrasi pendidikan, serta
supervisi
Sasaran: Kebutuhan Administrasi Pusat.
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
7.10. Penyusunan Jurnal Teknologi
Tujuan: Menyusun dan mempublikasikan jurnal teknologi pertanian.
Output: jurnal teknologi pertanian sebanyak 2 edisi.
Mekanisme/ Metode:
1) Pengumpulan karya tulis dosen STPP, Guru SPP, Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian
2) Editing karya tulis yang terkumpul untuk dijadikan bahan jurnal teknologi
3) Pencetakan jurnal teknologi pertanian
4) Distribusi jurna teknologi kepada STPP, SMK-SPP dan pengguna lain
142
Sasaran: diketahuinya karya ilmiah dosen STPP dan guru SMK-SPP oleh masyarakat luas
Waktu Pelaksanaan: Juli dan Nopember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
7.11. Pembuatan Media Publikasi
Tujuan: Merancang dan menyusun media publikasi terkait dengan pengembangan pendidikan
pertanian.
Output: media publikasi pendidikan pertanian.
Mekanisme/ Metode:
1) Melaksanakan pertemuan dengan pihak terkait dalam rangka mengidentifikasikan materi
media publikasi
2) Menyusun story bord materi publikasi
3) Bersama pihak terkait membuat media publikasi berdasarkan story board yang telah
disusun
Sasaran: kegiatan pembelajaran di SMK-SPP dan STPP serta standardisasi dan sertifikasi
profesi pertanian
Waktu Pelaksanaan: Juli dan Nopember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian.
7.12. Pembinaan dan Pemantapan Status Kelembagaan Pendidikan Pertanian
Tujuan : membina dan memantapkan status kelembagaan pendidikan pertanian
Output : meningkatnya status kelembagaan pendidikan pertanian
Mekanisme/Metode :
1) Penyusunan statuta dan SOTK STPP.
2) Pengesahan statuta dan SOTK STPP.
3) Penyusunan dan Pembahasan MoU dan SKB.
4) Penandatangan MoU dan SKB
5) Pengawalan SMK-SPP Tingkat Provinsi Non RSBI.
6) Penyusunan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
Sasaran : Mantapnya kelembagaan pendidikan pertanian di STPP dan SMK-SPP
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d Oktober 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Pendidikan, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 143
7.13. Workshop Manajemen Sekolah
Tujuan :
1) Meningkatkan kemampuan profesionalisme kepala sekolah/pengelola sekolah dalam
melaksanakan tugas sehari-hari.
2) Meningkatkan kemampuan kepala sekolah/pengelola sekolah dalam melaksanakan
pengembangan ilmu dan teknologi sebagai bahan/materi dalam pengelolaan sekolah.
Output :
1) meningkatnya pengetahuan dan kemampuan kepala sekolah/pengelola sekolah dalam
pengelolaan sekolah
2) Terumuskannya standar pengelolaan sekolah di SPP
Mekanisme/Metode : ceramah dan diskusi
Sasaran : Kepala Sekolah SPP
Waktu Pelaksanaan : April s.d Juni 2012
Pelaksana : Bidang Pendidikan, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian
7.14. Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan di SMK-SPP dan
STPP
Tujuan : mengkoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan Diploma IV di STPP dan
pendidikan menengah pertanian di SMK-SPP
Output : Terlaksananya koordinasi dan evaluasi program pendidikan Diploma IV di STPP dan
pendidikan menengah pertanian di SMK-SPP
Mekanisme/Metode :
1) penyelenggaraan penyelenggaraan program pendidikan menengah pertanian di SMK-SPP.
Sasaran : penyelenggara pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPP dan SMK-
SPP.
Waktu Pelaksanaan : Juni – Nopember 2012
Pelaksana : Bidang Pendidikan, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian
7.15. Penyusunan Silabi Kurikulum Pendidikan di STPP
Tujuan : menyusun silabi kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pertanian di
SMK-SPP
Output : Tersusunnya silabi kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pertanian
di SMK-SPP
Mekanisme/Metode : pertemuan teknis yang melibatkan unsur-unsur dari SPP
Sasaran : SPP
144
Waktu pelaksanaan : Maret s.d Juli 2012
Pelaksana : Bidang Pendidikan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian
7.16. Pengawalan Ujian dan Wisuda SMK-SPP dan STPP
Tujuan :
1) Mengukuhkan kelulusan setelah siswa dan mahasiswa selesai mengikuti pendidikan di
lembaga masing-masing.
2) Memotivasi siswa dan mahasiswa untuk berprestasi.
Output : Terlaksananya fasilitasi pengukuhan wisuda di 7 STPP dan 3 SPP
Mekanisme/Metode :
1) Pendataan calon wisudawan STPP dan SPP Tahun 2012
2) Penerimaan Surat Permintaan Pengukuhan Wisuda lulusan STPP dan SPP Tahun Ajaran
2012/2013
3) Fasilitasi Pejabat Eselon I dan II lingkup Badan Pengembangan SDM Pertanian untuk
mengukukuhkan calon wisudawan STPP dan SPP Tahun Ajaran 2012/2013.
4) Fasilitasi Pejabat Eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian untuk mengukuhkan calon
wisudawan di STPP dan SMK-SPP
Sasaran : STPP dan SMK-SPP
Waktu Pelaksanaan : Agustus s.d. Oktober 2012
Pelaksana : Bidang Pendidikan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian
7.17. Pembinaan Generasi Muda Pertanian Melalui Sakatarunabumi Gerakan Pramuka
Tujuan :
1) Koordinasi dan Pembinaan Saka Tarunabumi dengan Pangkalan Saka, Krida-Krida, Saka-
Saka, Kwartir Daerah dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
2) Menfasilitasi kegiatan Saka Tarunabumi pada Kegiatan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
Output :
1) Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Saka Tarunabumi.
2) Terlaksananya Kegiatan Saka Tarunabumi pada Kegiatan Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka Tahun 2012.
Mekanisme/metode :
Metode kegiatan berupa Rapat Koordinasi, Seminar, Pelatihan, Workshop, Perkemahan Bakti,
Pameran dan Pembinaan Pangkalan Saka Tarunabumi yang dilakasanakan dalam beberapa
tahap kegiatan:
1) Koordinasi dan Sosialisasi kegiatan Pembinaan Saka Tarunabumi dengan Kwartir Nasional
Gerakan Pramuka.
2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pembinaan kegiatan Pembinaan Saka Tarunabumi dengan
Kwartir Daerah (Provinsi).
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 145
3) Pembinaan Saka Tarunabumi dilaksanakan ke Pangkalan Saka di Kwartir Daerah (Provinsi)
dan Pangkalan Saka (SPP).
4) Peranserta Saka Tarunabumi berupa Seminar, Pelatihan, Workshop, Perkemahan Bakti,
Pameran dilaksanakan disesuai dengan agenda Kwarnas Gerakan Pramuka Tahun 2012.
5) Penyusunan laporan kegiatan.
Sasaran :
Sasaran Pembinaan Saka Tarunabumi adalah Pimpinan Saka Tarunabumi, Anggota Saka
Tarunabumi, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Kwartir Daerah (Provinsi) dan Pangkalan Saka
Waktu pelaksanaan : Februari s.d. Desember 2012
Pelaksana : Bidang Pendidikan, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian.
7.18. Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri
Tujuan : menjalin kerjasama dengan lembaga terkait di dalam negeri dalam pengembangan
pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
Output : Naskah Kerjasama pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
dengan Instansi Terkait
Mekanisme/Metode :
1) Identifikasi peluang kerjasama dalam negeri
2) Koordinasi dengan Pihak Terkait
3) Penyusunan Naskah Kerjasama dengan Pihak Terkait
4) Penandatanganan Naskah Kerjamasa
Sasaran : terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan Pihak Terkait
Waktu pelaksanaan : Februari s.d Nopember 2011
Pelaksana : Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
7.19. Pengembangan Kerjasama Luar Negeri
Tujuan : menjalin kerjasama dengan lembaga terkait di luar negeri dalam pengembangan
pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
Output : Naskah Kerjasama pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
dengan Instansi Terkait di luar negeri
Mekanisme/Metode :
1) Identifikasi peluang kerjasama luar negeri
2) Koordinasi dengan Pihak Terkait
3) Penyusunan Naskah Kerjasama dengan Pihak Terkait
4) Penandatanganan Naskah Kerjamasa
Sasaran : terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan Pihak Terkait
Waktu pelaksanaan : Februari s.d Nopember 2011
146
Pelaksana : Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
7.20. Revitalisasi SMK Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan
Tujuan : meningkatkan peranan SMK Pertanian dalam mendukung Ketahanan pangan
Output : rumusan program Revitalisasi SMK Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan
Mekanisme/Metode :
1) Pertemuan multipihak (Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Dunia
Usaha dan Dunia Industri, Perwakilan SMK Pertanian) dalam rangka mengidentifikasi dan
merumuskan program revitalisasi SMK pertanian mendukung ketahanan pangan.
2) Merancang program aksi dan pilot project revitalisasi SMK pertanian mendukung ketahanan
pangan.
3) Melakukan pembinaan teknis kepada SMK yang dijadikan sebagai pilot porject.
4) Penyusunan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
Sasaran : SMK - SPP Pertanian
Waktu Pelaksanaan : Juli s.d November 2012
Pelaksana : Bidang Program dan Kerjasama Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
7.21. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru dan Dosen
Tujuan : meningkatkan profesionalisme guru SPP dan dosen STPP melalui penetapan angka
kredit
Output : terprosesnya kenaikan angka kredit guru SPP dan dosen STPP
Mekanisme/Metode :
1) Identifikasi guru SPP dan Dosen STPP yang mengusulkan proses kenaikan angka kredit
2) Proses penilaian dan penetapan angka kredit Guru SPP dan Dosen STPP
3) Proses pengiriman pemberitahuan kepada Guru SPP dan Dosen yang mengajukan kenaikan
angka kredit
Sasaran : Guru SPP dan Dosen STPP
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. November 2012
Pelaksana : Bidang Pendidikan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian
7.22. Sosialisasi Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
Tujuan : menyebarluaskan informasi program sertifikasi profesi sektor pertanian kepada para
pemangku kepentingan.
Output : Tersosialisasikannya program sertifikasi bidang pertanian yang telah dikembangkan
oleh Kementerian Pertanian.
Mekanisme/Metode : pertemuan dan diskusi
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 147
Sasaran : Lembaga Pemerintah, Perusahaan bidang pertanian, dan para pemangku
kepentingan lainnya
Waktu Pelaksanaan : April 2012
Pelaksana : Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
7.23. Pembinaan LSP Sektor Pertanian
Tujuan : Meningkatnya peran LSP Sektor Pertanian dalam proses sertifikasi profesi.
Output : LSP Sektor Pertanian sektor pertanian yang kompeten dan terpercaya
Mekanisme/Metode :
1) Menyiapkan pedoman, pentunjuk teknis dan bahan lain yang diperlukan dalam rangka
kegiatan.
2) Melaksanakan pertemuan dengan berbagai berbagai pihak yang tekait dalam rangka
membangun kesepahaman mengenai LSP bidang pertanian yang akan dibentuk.
3) Melakukan kunjungan ke berbagai pihak dalam rangka membangun persepsi manfaat dan
pentingnya LSP bidang pertanian yang akan dibentuk.
4) Menginiasi pembentukan LSP bidang pertanian.
5) Penyusunan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
Sasaran : LSP sektor pertanian
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d Mei 2012
Pelaksana : Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
7.24. Pembinaan LDP dan TUK
Tujuan : Meningkatnya peran LDP dan TUK Sektor Pertanian dalam proses diklat dan uji
kompetensi SDM pertanian.
Output : LDP dan TUK sektor Pertanian sektor pertanian yang kompeten dan terpercaya
Mekanisme/Metode :
1) Menyiapkan pedoman, pentunjuk teknis dan bahan lain yang diperlukan dalam rangka
pembinaan LDP dan TUK.
2) Melaksanakan pertemuan dengan berbagai berbagai pihak yang tekait dalam rangka
membangun kesepahaman mengenai LDP dan TUK sektor pertanian.
3) Penyusunan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
Sasaran : LDP dan TUK sektor pertanian seluruh Indonesia
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d Oktober 2012
Pelaksana : Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
148
7.25. Penyempurnaan Pedoman Sertifikasi Profesi Pertanian
Tujuan : Tersusunnya Pedoman Sertifikasi sektor pertanian yang disempurnakan.
Output : Pedoman Sertifikasi Bidang Pertanian yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala
Badan Pengembangan SDM Pertanian.
Mekanisme/Metode : pertemuan dengan melibatkan unsur-unsur STPP dan eselon 1 lingkup
Kementerian Pertanian.
Sasaran : SDM pertanian
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Mei 2012
Pelaksana : Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
7.26. Inisiasi Pembentukan LSP Bidang Pertanian
Tujuan : memfasilitasi dan menyiapkan proses pembentukan LSP bidang pertanian.
Output : rancangan kelembagaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian.
Mekanisme/Metode : Pertemuan antara Badan Pengembangan SDM Pertanian, BNSP, dan
Pemangku kepentingan.
Sasaran : Profesi bidang pertanian
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Oktober 2011
Pelaksana : Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
7.27. Penjaminan Mutu Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian
Tujuan : Menjamin Mutu Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian agar sesuai dengan standar
yang ditentukan
Output : Penyuluh Pertanian Profesi yang kompeten dan kredibel
Mekanisme/Metode :
1) Pertemuan yang melibatkan LSP-P1 Penyuluh Pertanian, asesor , LDP dan TUK dalam
rangka penjaminan mutu sertifikasi profesi penyuluh pertanian, dan menyusun rencana
tindak lanjut penjaminan mutu sertifikasi profesi penyuluh pertanian.
2) Penyusunan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
Sasaran : LSP-P1 Penyuluh Pertanian, asesor , LDP dan TUK
Waktu Pelaksanaan : Juni s.d Agustus 2012
Pelaksana : Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 149
7.28. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
Tujuan : meningkatkan kualitas pelaksanaan sertifikasi profesi bidang pertanian
Output : proses sertifikasi profesi bidang pertanian yang sesuai dengan standard yang
ditetapkan
Mekanisme/Metode :
1) Pertemuan yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam rangka koordinasi dan
evaluasi pelaksanaan sertifikasi profesi pertanian, dan menyusun rencana tindak lanjut
peningkatan kualitas penyelenggaraan sertifikasi profesi pertanian.
2) Penyusunan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
Sasaran : pemangku kepentingan terkait
Waktu Pelaksanaan : April s.d Agustus 2012
Pelaksana : Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
7.29. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi TUK
Tujuan : meningkatkan kualitas pelaksanaan uji kompetensi sektor pertanian
Output : proses uji kompetensi sektor pertanian yang sesuai dengan standard yang ditetapkan
Mekanisme/Metode :
1) Pertemuan yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam rangka koordinasi dan
evaluasi pelaksanaan sertifikasi profesi pertanian, dan menyusun rencana tindak lanjut
peningkatan kualitas penyelenggaraan sertifikasi profesi pertanian.
2) Penyusunan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
Sasaran : TUK sektor pertanian
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d Maret
Pelaksana : Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
7.30. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian melalui Seed Money
Tujuan : mendorong lulusan SPP untuk membuka usaha di bidang agribisnis melalui bantuan
modal kerja usaha bagi Lulusan SPP
Output : bertambahnya jumlah lulusan SPP yang membuka usaha di bidang pertanian.
Mekanisme/Metode :
Dilaksanakan dalam beberapa tahap kegiatan :
1) Sosialisasi kegiatan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahun 2012.
2) Seleksi Administrasi calon penerima dana bantuan Penumbuhan Wirausahawan Muda
Pertanian Tahun 2012.
150
3) Penetapan penerima Dana Bantuan Modal Kerja Usaha Penumbuhan Wirausahawan Muda
Pertanian Tahun 2012 bagi lulusan SPP sesuai dengan pedoman dan proposal pengajuan
(jumlah bantuan).
4) Pencairan Dana Bantuan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM
Pertanian tentang Penetapan Penerima Bantuan Modal Kerja Usaha dan Fasilitasi bagi SPP
untuk Pendampingan serta Surat Perintah Pembayaran Pembayaran pada bulan Oktober.
5) Monitoring dan Evaluasi kegiatan pemberian modal usaha bagi lulusan SPP
6) Pembuatan Profil penerima Bantuan kegiatan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian
Tahun 2012.
7) Pembuatan laporan kegiatan
Sasaran : alumni siswa SPP
Waktu pelaksanaan : Maret s.d. Desember 2011
Pelaksana : Bidang Pendidikan, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian
7.31. Pengawalan Pengembangan SMK-SPP RSBI
Tujuan : meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian di SMK-SPP
RSBI
Output : meningkatnya kualitas kelembagaan SMK-SPP RSBI
Mekanisme/Metode :
1) Pelaksanaan pengawalan dan pembinaan.
2) Pelaksanaan pertemuan evaluasi.
3) Fasilitasi akreditasi SMK – SPP RSBI.
4) Penyusunan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
Sasaran : SMK-SPP RSBI
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d September 2012
Pelaksana : Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan
Sertifikasi Profesi Pertanian
7.32. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
Tujuan :
1) Membangun sistem data base pendidikan pertanian Pusat Pendidikan, Standarisasi dan
Sertifikasi Profesi SDM Pertanian.
2) Meningkatkan kemampuan staf Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian dalam pengelolaan data base.
Output :
1) Tersedianya system data base pendidikan pertanian Pusat Pendidikan, Standarisasi dan
Sertfikasi Profesi Pertanian.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 151
2) Meningkatnya kemampuan staf Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertfikasi Profesi
Pertanian dalam pengelolaan data base.
Mekanisme/Metode :
1) Pertemuan dalam rangka penyusunan SOP dan penentuan jenis data yang akan dimasukan
dalam data base
2) Perancangan system data base
3) Pengadaan server, printer dan scanner
4) Pelatihan pengelola data base
5) Inputing data dan pengelolaan data base
Sasaran :
Meningkatkan akurasi dan kecepatan penyediaan data pendidikan pertanian yang meliputi : data
Peserta didik, data Ketenagaan, data Kelembagaan pendidikan pertanian dan data Admistrasi
Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian
Waktu Pelaksanaan : Juni s.d Juli 2012
Pelaksana : Bidang Program dan Kerjasama Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
7.33. Pengadaan Alat Multimedia
Tujuan : meningkatkan kecepatan pemrosesan, pengolahan data dan informasi pendidikan,
standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.
Output : tersedianya perangkat multimedia untuk mendukung pemrosesan dan pengolahan
data.
Mekanisme/Metode :
1) Pertemuan dalam rangka identifikasi kebutuhan peralatan yang dibutuhkan. Pertemuan ini
dihadiri oleh pejabat stuktural dan tim teknis lingkup Pusat Pendidikan, Standardisasi dan
Sertifikasi Profesi Pertanian serta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM Pertanian. Pada pertemuan ini peserta mengidentifikasi dan
mengemukakan jenis peralatan dan singkronisasi sistem yang diperlukan oleh masing-
masing bidang/sub bidang. Untuk selanjutnya merancang jenis pengadaan barang dan Jasa
sesuai dengan kebutuhan.
2) Survey peserta lelang dan calon pemenang lelang.
3) Tahap Pelaksanaan yang meliputi :Pengumuman Lelang & Anwizing, pengadaan Lelang
Barang dan Jasa, serah Terima Barang dan pihak pengada kepada panitia lelang serta
serah Terima Barang kepada Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian.
4) Penyusunan laporan kegiatan
Sasaran: pegawai lingkup Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Juni 2012
Pelaksana : Bidang Program dan Kerjasama Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
152
8. Generasi Muda Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Menengah
8.1. Pemberian Bantuan Praktik Siswa Program Studi Kesehatan Hewan, Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Tujuan : memfasilitasi siswa SMK - SPP dalam proses pembelajaran melalui bantuan praktik
siswa SMK – SPP.
Output : terfasilitasinya proses pembelajaran siswa SMK – SPP.
Mekanisme/Metode :
1) Sosialisasi pedoman teknis pemberian bantuan praktik siswa SMK – SPP.
2) Pengumpulan proposal dari SPP penerima bantuan
3) Verifikasi proposal dan penyiapan SK penetapan bantuan sosial praktek siswa.
4) Proses pencairan dana
5) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan praktik siswa SMK – SPP.
Waktu Pelaksanaan : Februari – Maret dan September - Oktober 2012
Pelaksana : Bidang Program dan Kerjasama Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi Pertanian
8.2. Fasilitasi Program Pertukaran Siswa SMK-SPP ke Luar Negeri
Tujuan: Meningkatkan kualitas dan kompetensi siswa SMK-SPP melalui program pertukaran
siswa ke luar negeri
Output: Terfasilitasinya 10 orang siswa SMK-SPP mengikuti program pertukaran siswa ke luar
negeri
Mekanisme/ Metode:
1) Pembentukan tim kerja untuk menyeleksi dan penetapan calon program pertukaran siswa
SPP ke Luar negeri berkoordinasi dengan SMK-SPP
2) Penyiapan dan pengurusan dokumen calon peserta program yang akan dikirim
3) Pelepasan keberangkatan calon peserta program
4) Penyusunan laporan
Sasaran: 10 orang Siswa SMK-SPP.
Waktu Pelaksanaan: Maret s.d. Juni 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
8.3. Fasilitasi PKU Siswa SMK-SPP di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit
Tujuan: meningkatkan kompetensi siswa SMK-SPP melalui program magang/ PKU di
perusahaan perkebunan sawit.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 153
Output: 808 siswa SMK-SPP mengikuti program magang/ PKU di perusahaan perkebunan
sawit.
Mekanisme/ Metode:
1) Berkoordinasi dengan SMK-SPP untuk menyiapkan siswa yang akan mengikuti magang/
PKU di perusahaan perkebunan sawit.
2) SMK-SPP menjalin kerjasama dengan perusahaan perkebunan sawit terkait dengan
pelaksanaan magang/PKU
3) SMK-SPP yang akan menyertakan siswanya untuk mengikuti program magang/PKU,
mengajukan usulan fasilitasi magang/PKU siswa ke Pusat Pendidikan, Standardisasi dan
Sertifikasi Profesi Pertanian
4) Pusat c.q. Bidang Program dan Kerjasama melakukan verifikasi data calon peserta dan
kesiapan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menerima peserta magang.
5) Pusat c.q Bidang Program dan Kerjasama menyalurkan bantuan dana magang/PKU siswa
SMK-SPP
6) Pengawalan dan Evaluasi pelaksanaan program magang/PKU siswa SMK-SPP
7) Penyusunan Laporan Kegiatan
Sasaran: 808 orang siswa SMK-SPP di seluruh Indonesia.
Waktu Pelaksanaan: Juli s.d Desember 2011
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
8.4. Bimbingan Teknis Siswa SMK-SPP di Bidang Peternakan
Tujuan: meningkatkan kompetensi siswa SMK-SPP Program Studi Peternakan Dan Kesehatan
Hewan melalui Bimbingan Teknis Bidang Peternakan
Output: meningkatnya kompetensi 60 orang siswa SMK-SPP bidang peternakan
Mekanisme/ Metode: Dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:
1) Pusat c.q. Bidang Program dan Kerjasama, mensosialisasikan kegiatan peningkatan
kompetensi Siswa SMK-SPP melalui Bimbingan Teknis Bidang Peternakan.
2) Siswa SMK-SPP yang akan mengikuti Bimbingan Teknis Bidang Peternakan diseleksi sesuai
dengan Pedoman Teknis Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Pertanian Pembangunan
(SPP) Melalui Program Praktik Kerja Usaha Bidang Peternakan.
3) Pusat menjalin kerjasama dengan Lembaga yang memiliki kompetensi dalam Bimbingan
Teknis bidang peternakan.Terkait dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bidang
peternakan bagi Siswa SMK-SPP
4) Penyelenggaran pelaksanaan Bimbingan Teknis bidang peternakan bagi Siswa SMK-SPP
bekerjasama dengan Instansi yang kompeten.Proses dan Metode Bimbingan Teknis
mengacu kepada Pedoman Teknis Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Pertanian
Pembangunan (SPP) Melalui Program Praktik Kerja Usaha Bidang Peternakan.
5) Penyusunan laporan kegiatan
154
Sasaran/ peserta: 60 orang Siswa SPP jurusan peternakan dan kesehatan hewan
Waktu Pelaksanaan: Mei s.d. Agustus 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bidang Program dan Kerjasama Pusat Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian
8.5. Perumusan Metodologi Pembelajaran Bidang Produktif di SMK-SPP
Tujuan : merumuskan metodologi pembelajaran bidang produktif di SMK-SPP
Output : metodologi pembelajaran bidang produktif di SMK-SPP
Mekanisme/Metode :
1) Penyiapan bahan pertemuan Perumusan metodologi pembelajaan di SMK-SPP.
2) Pertemuan perumusan Metodologi Pembelajaran Bidang Produktif di SMK-SPP.
3) Penyusunan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
Sasaran : SMK-SPP
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d Mei 2012
Pelaksana : Bidang Pendidikan Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian
8.6. Pengembangan Karya Teknologi Inovasi Siswa SMK-SPP
Tujuan : Meningkatkan wawasan siswa SPP untuk mewujudkan minat dan bakatnya dalam
bidang pertanian.
Output : Karya Teknologi Inovasi Teknologi Siswa SMK-SPP.
Mekanisme/Metode :
Dilaksanakan dalam beberapa tahap kegiatan :
1. Sosialiasi penyelenggaraan lomba Karya Inovasi Siswa SMK-SPP
2. Penerimaan Karya Inovasi oleh Panitia
3. Penilaian Karya Ilmiah Inovasi Siswa SMK-SPP oleh Tim Juri
4. Penetapan Pemenang
Sasaran : Siswa SMK-SPP seluruh Indonesia.
Waktu Pelaksanaan : April s.d. Agustus 2011
Pelaksana : Bidang Pendidikan, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 155
VI. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA
1. Perencanaan Program dan Anggaran
1.1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan PPSDMP
Tujuan:
Mengevaluasi kegiatan pengembangan SDM pertanian tahun 2011 dan mengarahkan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian tahun
2012.
Output:
1) Perbaikan pelaksanaan kegiatan tahun 2012
2) Kesatuan pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh 130
satker.
Mekanisme/Metode: Pertemuan
Sasaran: 130 Satker pelaksana kegiatan dan anggaran penyuluhan dan pengembangan SDM
pertanian
Waktu Pelaksanaan: Januari/Februari 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian.
1.2. Pengawalan Kegiatan TA. 2012 dan Penyiapan Anggaran TA. 2013
Tujuan:
1) Melakukan pengawalan serta penyesuaian dokumen kegiatan dan anggaran TA. 2012;
2) Melakukan identifikasi dan koordinasi kegiatan Badan PPSDMP TA. 2013;
3) Menyusun garis besar usulan kegiatan dan anggaran TA. 2013 dan menyelesaikan usulan
revisi POK, DIPA TA 2012 lingkup Badan PPSDMP.
Output:
1) Dokumen Revisi POK dan DIPA TA. 2012;
2) Bahan Usulan Kegiatan dan Anggaran TA. 2013;
Mekanisme/Metode:
1) Rapat–rapat koordinasi
2) Pertemuan penyusunan dokumen
Sasaran:
130 Satker pelaksana kegiatan dan anggaran penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian.
156
1.3. Penyusunan SBK TA. 2013
Tujuan:
Menyusun standar biaya sebagai bahan acuan dalam penyusunan dokumen anggaran agar
dapat tercapai kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel.
Output: Dokumen Standart Biaya Masukan (SBM) TA. 2013
Mekanisme/Metode:
1) Workshop;
2) Pengolahan data dan Penelaahan SBM.
Sasaran: SBM kegiatan pelatihan dan pendidikan TA. 2013
Waktu Pelaksanaan: Maret/April 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian.
1.4. Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA. 2013
Tujuan:
Menyusun rancangan kegiatan dan anggaran untuk 130 satker dalam format Rencana Kerja
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang dilengkapi dengan data dukung berupa :
Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), dan data dukung lain yang
dibutuhkan.
Output:
1) Dokumen RKA-K/L Pagu Anggaran TA. 2013;
2) Dokumen KAK, RAB, dan data dukung lainnya.
Mekanisme/Metode:
1) Workshop;
2) Pengolahan data;
3) Penelaahan;
Sasaran:
130 Satker pelaksana kegiatan dan anggaran penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.
Waktu Pelaksanaan: Juli 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian.
1.5. Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA. 2013
Tujuan:
1) Menyelesaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk 130 satker dalam format Rencana
Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang dilengkapi dengan data dukung
berupa : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), dan data
dukung lain yang dibutuhkan;
2) Menyiapkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 157
Output:
1) Dokumen RKA-KL Alokasi anggaran TA. 2013;
2) Dokumen KAK, RAB, dan data dukung lainnya;
3) Dokumen DIPA TA. 2013.
Mekanisme/Metode:
1) Workshop;
2) Pengolahan data;
3) Penelaahan;
4) Validasi.
Sasaran:
130 Satker pelaksana kegiatan dan anggaran penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.
Waktu Pelaksanaan: November s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian.
1.6. Penyusunan Perencanaan Program Badan PPSDMP Tahun 2013
Tujuan: Penyempurnaan kebijakan pengembangan SDM perlu dijabarkan ke arah yang lebih
operasional, terstruktur, terintegrasi dan berbasiskan pada tugas dan fungsi masing-masing
Instansi Pelaksana Pengembangan SDM Pertanian baik Pusat maupun Daerah.
Output:
1) Nota Keuangan dan RAPBN BPP SDMP Tahun 2013;
2) Review Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2010 - 2014;
3) Dokumen kebutuhan untuk perencanaan Program dan Kegiatan 2013;
4) Pedoman Pelaksanaan kegiatan Lingkup BPPSDMP Tahun 2013;
5) RKP;
6) Renja K/L Pagu Indikatif.
Mekanisme/Metode:
1. Pertemuan;
2. Kunjungan Lapangan;
3. Diskusi dan penyusunan laporan.
Sasaran:
Satuan kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
Waktu Pelaksanaan:
1) Persiapan dan pengumpulan bahan : Januari 2012;
2) Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2012;
3) Penyusunan Laporan : Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian.
158
1.7. Sinkronisasi Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Tujuan:
1) Menyempurnakan mekanisme perencanaan program dan keuangan serta langkah-langkah
operasionalnya.
2) Menyempurnakan kebijakan pengembangan SDM perlu dijabarkan kearah yang lebih
operasional, terstruktur, terintegrasi dan berbasiskan pada tugas dan fungsi masing-masing
instansi pelaksana pengembangan SDM pertanian baik pusat maupun daerah.
Output: Rumusan tindak lanjut pemantapan program dan kegiatan yang harus ditindaklanjuti
satker
Mekanisme/Metode: Pertemuan, diskusi grup, perumusan dan pengembangan SDM pertanian
Sasaran:
Satuan kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
Waktu Pelaksanaan: April s/d mei 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian.
1.8. Apresiasi Program Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Tujuan:
1) Mensosialisasikan program-program kerjasama penyuluhan dan pengembangan SDM
pertanian
2) Mengembangkan koordinasi antara BPPSDMP dengan UPT serta Instansi/Lembaga terkait
lainnya.
Output:
1) Tersosialisasinya program-program kerjasama penyuluhan dan pengembangan SDM
pertanian
2) Tercapainya koordinasi antara BPPSDMP dengan UPT serta Instansi/Lembaga terkait
lainnya.
Mekanisme/Metode: Pertemuan, diskusi dan penyusunan laporan
Sasaran: Satuan kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Waktu Pelaksanaan: Juli dan Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 159
1.9. Penyusunan Perencanaan Program Kerjasama
Tujuan: Mengembangkan kapasitas SDM Pertanian melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan,
pelatihan, pendidikan, dan pembentukan karakter (capacity building);.
Output:
1) Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian;
2) Buku Biru Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
3) Database Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;.
Mekanisme/Metode:
1) Rapat–rapat koordinasi;
2) Pertemuan penyusunan dokumen.
Sasaran:
130 Satker pelaksana kegiatan dan anggaran penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.
Waktu Pelaksanaan:
1) Perencanaan Program : Januari s.d Maret 2012;
2) Perencanaan Kerjasama : Januari s.d Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian.
1.10. Optimalisasi Peluang Kerjasama Luar Negeri
Tujuan:
Meningkatkan hubungan kerjasama, menjaga komitmen, meningkatkan wawasan dan
pengetahuan, bertukar informasi dan pembelajaran serta memanfaatkan peluang-peluang
kerjasama dalam rangka memperkuat dan menyempurnakan sistim perencanaan program dan
kerjasama.
Output: Teroptimalisasinya peluang kerjasama luar negeri
Mekanisme/Metode:
1) Pertemuan;
2) Diskusi;
3) Tinjauan lapangan dan penyusunan laporan.
Sasaran: Satuan kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Waktu Pelaksanaan: Januari – Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian.
1.11. Pengembangan Teknologi Informasi
Tujuan:
1) Mengkoordinir pengembangan website lingkup Badan PPSDMP
2) Mengkoordinir perawatan website lingkup Badan PPSDMP
160
3) Mengkoordinir perawatan jaringan teknologi informasi kantor pusat
4) Mengkoordinir proses up-load materi website dari unit kerja kantor pusat.
Output:
1) Website dan jaringan teknologi informasi lingkup Badan PPSDMP;
2) Data dan Informasi berbasis website Badan PPSDMP
Mekanisme/Metode:
1) Rapat dan workshop
2) Bimbingan ke UPT lingkup Badan PPSDMP.
Sasaran: Kantor pusat dan 20 UPT lingkup Badan PPSDMP serta lembaga/unit kerja lain binaan
Badan PPSDMP
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian.
1.12. Koordinasi dan Bimbingan Pengelolaan Data
Tujuan:
1) Menyediakan data lingkup Badan PPSDMP yang akurat dan mutakhir
2) Melaksanakan bimbingan pengelolaan data dan informasi di 20 UPT lingkup Badan PPSDMP
Output: Data yang akurat dan mutakhir, tersaji dalam format buku BPPSDMP dalam angka
Tahun (n-1) dan buku saku serta tampilan di website
Mekanisme/Metode:
1) Rapat dan pertemuan
2) Bimbingan pengelolaan data dan informasi di UPT
3) Pengumpulan dan validasi data Badan PPSDMP
4) Pengolahan dan penyajian data Badan PPSDMP
Sasaran: Kantor pusat dan 20 UPT lingkup Badan PPSDMP
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian.
1.13. Penyediaan Data Statistik SDM Pertanian
Tujuan: Menyediakan data tenaga kerja pertanian (petani) per tahun
Output:
1) Data ketenagakerjaan pertanian (petani) yang menjadi bahan buku statistik Kementerian
Pertanian dan data dalam website Badan PPSDMP;
2) Buku statistik ketenagakerjaan sektor pertanian (petani) 6 seri;
3) Buku saku data ketenagakerjaan sektor pertanian Tahun (n-1)
Mekanisme/Metode:
1) Pengadaan raw data dari BPS
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 161
2) Pengolahan raw-data dan penyajian data;
3) Up load data di website Badan PPSDMP
4) Pencetakan buku dan deseminasi data
Sasaran: Data tenaga kerja/ petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternak
Waktu Pelaksanaan: Maret s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Perencanaan, Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian.
1.14. Pembangunan Sistem Database BPPSDMP yang terintegrasi
Tujuan: Mengintegrasikan Data lingkup BPPSDMP
Output: Terintegrasikannya Data lingkup BPPSDMP
Mekanisme/Metode:
1) Rapat-rapat
2) Pembangunan data yang terintegrasi
3) Pengintegrasian data-data
Sasaran: Data lingkup BPPSDMP
Waktu Pelaksanaan: Mei s.d Oktober 2012
Penanggung Jawab: Bagian Perencanaan, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian.
2. Pengelolaan Keuangan, Akuntansi, Verifikasi dan Pengelolaan BMN
2.1. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Tujuan: Menyusun laporan keuangan dan neraca tahun 2011 dan semester I 2012 Badan
PPSDMP
Output: Laporan Keuangan dan neraca Tahun 2011 dan semester 1 tahun 2012, Badan
PPSDMP
Mekanisme/Metode: Workshop
Sasaran: 130 Satker lingkup Badan PPSDMP
Waktu Pelaksanaan: Januari dan Juli 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
2.2. Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tujuan:
Melakukan rekonsiliasi atau pencocokan laporan keuangan yang dikirim oleh masing-masing
satker lingkup Badan PPSDMP.
162
Output: Laporan rekonsiliasi realisasi anggaran (SAK,SIMAK BMN) dan SIMAK
Perbendaharaan)
Mekanisme/Metode: Pertemuan, Konsinyasi dan Konsultasi
Sasaran: 130 Satker lingkup Badan PPSDMP
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
2.3. Peningkatan Dukungan Teknis Pengelolaan Akuntansi dan Verifikasi
Tujuan:
1) Meningkatkan kinerja petugas akuntansi dan verifikasi
2) Mengembangkan pemahaman petugas akuntansi dan verifikasi tentang peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanakan tugas dan fungsinya.
Output:
1) Dokumen Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Peningkatan Dukungan Teknis Pengelolaan
Akuntansi Dan Verifikasi
2) Kesamaan persepsi dan tindakan dalam pelaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dan
verifikasi.
Mekanisme/Metode: Pembinaan lapangan
Sasaran: 130 Satker lingkup Badan PPSDMP
Waktu Pelaksanaan: Januari, Juni dan Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
2.4. Peningkatan Kualitas Data Dasar (Data Base) Pengelolaan Perbendaharaan (SIMAK, SPP, SPM, LPJ, Forecast Satker dan GPP)
Tujuan:
Menyusun dan Menata data dasar pengelolaan perbendaharaan (SIMAK, SPP, SPM, LPJ,
Forecast satker, dan GPP).
Output: Data Dasar (Data Base) Pengelolaan Perbendaharaan.
Mekanisme/Metode: Workshop
Sasaran: 21 Satker Pusat dan UPT lingkup Badan PPSDMP
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 163
2.5. Apresiasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbendaharaan
Tujuan:
Mensinkronkan pemahaman tentang aturan perbendaharaan pada satker lingkup Badan
PPSDMP.
Output:
Peningkatan pemahaman aturan perbendaharaan dan kesamaan tindakan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi perbendaharaan.
Mekanisme/Metode: Rapat-rapat pertemuan.
Sasaran: 21 Satker Pusat dan UPT lingkup Badan PPSDMP
Waktu Pelaksanaan: Maret 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
2.6. Peningkatan Pengelolaan dan Dukungan Teknis Perbendaharaan
Tujuan:
Melakukan bimbingan dan pembinaan langsung untuk peningkatan kualitas pengelolaan
perbendaharaan.
Output: Peningkatan sistem, mekanisme dan tata kelola perbendaharaan.
Mekanisme/Metode: Pembinaan ke daerah.
Sasaran: 130 Satker lingkup Badan PPSDMP.
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
2.7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tujuan:
Melakukan pembinaan dan bimbingan langsung intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP di lingkup
Badan PPSDMP.
Output: Laporan dan proposal realisasi target dan realisasi PNBP.
Mekanisme/Metode: Pembinaan ke UPT
Sasaran: 20 Satker UPT lingkup Badan PPSDMP.
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
164
2.8. Peningkatan Kualitas Laporan Rencana Kebutuhan Dana (Forecasting Satker)
Tujuan:
Melakukan pembinaan dan bimbingan langsung intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP di lingkup
Badan PPSDMP
Output: Peningkatan laporan rencana kebutuhan dana satker
Mekanisme/Metode: Pembinaan ke UPT
Sasaran: 20 Satker UPT lingkup Badan PPSDMP.
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d September 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
2.9. Peningkatan Kualitas Laporan Barang Milik Negara (BMN)
Tujuan:
Menyusun Laporan BMN lingkup Badan PPSDMP semester II tahun 2011 dan semester I tahun
2012
Output: Laporan BMN semester II tahun 2011 dan semester I tahun 2012
Mekanisme/Metode: Workshop
Sasaran: 130 Satker lingkup Badan PPSDMP
Waktu Pelaksanaan: Januari dan Juli 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
2.10. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa
Tujuan: Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa lingkup Badan PPSDMP.
Output: Barang dan Jasa.
Mekanisme/Metode: Rapat, Pengumuman, Pelelangan, Evaluasi
Sasaran: Barang dan Jasa Kantor Pusat Badan PPSDMP
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Oktober 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
2.11. Peningkatan Kualitas Inventarisasi dan Penilaian BMN
Tujuan:
Meningkatkan kualitas pengelolahaan Barang Milik Negara pada satker Badan Penyuluhan dan
pengembangan SDM Pertanian
Output: Dokumen penilaian asset
Mekanisme/Metode: Rapat/ pertemuan dan Penyusunan dokumen
Sasaran: 21 Satker Pusat dan UPT lingkup Badan PPSDMP.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 165
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
2.12. Pelaksanaan Proses Penghapusan/Hibah BMN
Tujuan: Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan BMN satker lingkup Badan PPSDMP
Output: Dokumen penghapusan/hibah
Mekanisme/Metode: Kunjungan ke satker dan penyusunan dokumen
Sasaran: Satker lingkup Badan PPSDMP di 13 Propinsi 274 Kabupaten
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
2.13. Peningkatan Dukungan Teknis Pengelolaan BMN
Tujuan:
Memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan BMN baik aspek
perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan oleh Satker lingkup
Badan PPSDMP
Output: Peningkatan sistem dan mekanisme serta tatakelola pengelolaan Barang milik Negara.
Mekanisme/Metode: Kunjungan ke satker dan Penyusunan dokumen
Sasaran: Satker lingkup Badan PPSDMP di 33 Propinsi
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
2.14. Forum Komunikasi Pengelola Keuangan dan Perlengkapan
Tujuan:
Menyamakan persepsi, membangun komunikasi dan koordinasi yang sinergis dalam aspek
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan agar pengelolaan
anggaran oleh Satker lingkup Badan PPSDMP berjalan tertib, baik, efektif, dan akuntabel.
Output: Kesepahaman dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan
Mekanisme/Metode: Rapat/ pertemuan.
Sasaran: 21 Satker Pusat dan UPT lingkup Badan PPSDMP.
Waktu Pelaksanaan: April 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
166
2.15. Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
Tujuan:
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan perlengkapan bagi pengelola keuangan dan
perlengkapan bagi Satker lingkup Badan PPSDMP
Output:
Kesepahaman dan rencana tindak lanjut untuk meningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan
perlengkapan oleh Satker lingkup Badan PPSDMP
Mekanisme/Metode: Pembinaan ke daerah.
Sasaran: 33 Propinsi Satker lingkup Badan PPSDMP.
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan PPSDMP
3. Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan
3.1. Pembinaan Pengelolaan dan Penyusunan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
Tujuan
1) Memberi keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan di Badan PPSDMP
dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan keuangan negara secara
andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan
perundangan.
2) memantau proses dan kemajuan pelaksanaan sekaligus mendapatkan data dan informasi
yang akurat tentang kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan:
3) melaksanakan penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan lebih
efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
4) mengantisipasi secara dini terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga
dapat segera dicari solusinya.
5) menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana, pedoman yang
ditetapkan, dan penggunaan input sesuai dengan keperluan serta dilaksanakan sesuai
jadwal, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai
6) mendapatkan masukan informasi bagi perumusan perencanaan dalam menyusun rancangan
pengembangan kegiatan tahap berikutnya.
Output:
1) Meningkatnya kinerja, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan
pengamanan aset negara di lingkup Badan PPSDMP sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
2) Informasi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran (output),
dan kendala yang dihadapi.
3) Terukurnya pencapaian kinerja
4) Informasi tentang output, outcome dan keberhasilan program dan kegiatan;
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 167
5) Gambaran potensi pengembangan; dan
6) Permasalahan yang dihadapi, solusi yang dilakukan dan rekomendasi perbaikan di masa
mendatang
Mekanisme /Metode:
1) Penyusunan rencana tahunan kegiatan pengendalian, monev pelaksanaan program Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, melalui desk analisis terhadap (a)
program/rencana kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, (b)
anggaran monev yang tersedia, (c) ketersediaan dan kesiapan SDM dan (d) sarana
prasarana lainnya.
2) Penyusunan Juklak Pengendalian, Monev: (1) Identifikasi dan analisis kriteria pengendalian,
monitoring dan evaluasi; (2) Pembahasan rancangan juklak; (3) Pengumpulan bahan juklak;
(4) Penyusunan draft juklak; (5) Pembahasan draft juklak; (6) Revisi juklak.
3) Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program: (1) Persiapan (koordinasi, penyusunan
proposal; perumusan indikator, penyusunan instrumen, lokakarya persiapan pelaksanaan,
dan pre-test); (2) Pelaksanaan (pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta lokakarya
hasil); dan (3) Pelaporan (penyusunan, pembahasan, penggandaan, dan penyampaian
laporan).
4) Pengelolaan Data Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi: (1) Pengumpulan bahan; (2) Entry
dan pengolahan data; (3) Verifikasi data; (4) Analisis data; (5) Penyusunan laporan; (6)
Penyampaian laporan.
5) Konsolidasi, workshop dan forum-forum pengendalian, monitoring dan evaluasi
6) Koordinasi, pembinaan dan supervisi pengendalian, monitoring dan evaluasi.
Berbagai upaya diatas, diintegrasikan kedalam sub-komponen kegiatan sebagai berikut:
1) Workshop Simonev
2) Peningkatan Efektivitas monitoring dan evaluasi program
3) Konsolidasi Sistem Pengendalian Internal (SPI)
4) Forum SPI lingkup Badan
5) Koordinasi monev
Sasaran/ Target group: 130 Satker lingkup Badan PPSDMP
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d. Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan PPSDMP
3.2. Workshop Simonev
Tujuan: Tersosialisasinya aplikasi Simonev keseluruh UPT lingkup Badan PPSDMP serta
teraplikasikannya Simonev diseluruh Satker lingkup Badan PPSDMP
Output:
Terbentuknya kesamaan persepsi terhadap aturan yang tertuang dalam pedoman yang
mengatur monitoring dan evaluasi di antara unit kerja lingkup dan binaan Badan PPSDMP
Tersosialisasinya informasi dan metode mengenai sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
kepada seluruh unit kerja lingkup Badan PPSDMP
Terbangunnya komitmen seluruh unit kerja lingkup Badan PPSDMP untuk melaksanakan sesuai
dengan aturan yang tertuang dalam pedoman sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
168
Metode: ceramah, diskusi dan latihan
Sasaran/ Target: seluruh UPT dan Satker Dekonsentrasi lingkup Badan PPSDMP
Waktu: April 2012
Penyelenggara/Pelaksana: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan PPSDMP
3.3. Peningkatan Efektivitas Monitoring Dan Evaluasi Program
Tujuan:
1) Memantau proses dan kemajuan pelaksanaan sekaligus mendapatkan data dan informasi
yang akurat tentang kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan di setiap Satker lingkup
Badan PPSDMP:
2) Melaksanakan penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan lebih
efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3) Mengantisipasi secara dini terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga
dapat segera dicari solusinya.
4) Menilai efektivitas, efisiensi, manfaat, serta keberlanjutan program dan kegiatan
5) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan di
lapangan;
6) Merumuskan masukan-masukan untuk penyempurnaan program dan kegiatan ke depan;
Output
1) Data dan informasi yang akurat tentang kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan di
setiap Satker lingkup Badan PPSDMP:
2) Hasil penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan lebih efektif dan
efisien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3) Tindakan antisipatif terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat
segera dicari solusinya.
4) Informasi tentang efektivitas, efisiensi, manfaat, serta keberlanjutan program dan kegiatan
5) Rumusan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan;
6) Rumusan masukan-masukan untuk penyempurnaan program dan kegiatan ke depan;
Mekanisme/Metode
1) Studi dokumen dan survey ke lapangan
2) Desk analisis
3) Penyusunan Juklak Monev:
4) Monitoring dan Evaluasi Program: (1) Persiapan (koordinasi, penyusunan proposal;
perumusan indikator, penyusunan instrumen, lokakarya persiapan pelaksanaan, dan pre-
test); (2) Pelaksanaan (pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta lokakarya hasil);
dan (3) Pelaporan (penyusunan, pembahasan, penggandaan, dan penyampaian laporan).
5) Pengelolaan Data Evaluasi: (1) Pengumpulan bahan; (2) Entry dan pengolahan data; (3)
Verifikasi data; (4) Analisis data; (5) Penyusunan laporan; (6) Penyampaian laporan.
Sasaran: 130 Satker lingkup Badan PPSDMP
Waktu : Maret s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan PPSDMP
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 169
3.4. Konsolidasi Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Tujuan:
1) Membina pelaksanaan SPI di UPT lingkup Badan PPSDMP
2) Memantau dan melaksanakan supervisi proses dan kemajuan pelaksanaan SPI di UPT
lingkup Badan PPSDMP
3) Mengkonsolidasikan kegiatan SPI di Pusat dan UPT lingkup Badan PPSDMP
4) Mengidentifikasi kendala/masalah secara dini dan melakukan pengendalian
5) Bahan usulan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan tahun mendatang
6) Kesamaan persepsi dalam pelaksanaan SPI di UPT lingkup Badan PPSDMP
7) Informasi tentang proses dan kemajuan pelaksanaan SPI di UPT lingkup Badan PPSDMP
8) konsolidasi dan sinkronisasi kegiatan SPI di Pusat dan UPT lingkup Badan PPSDMP
Mekanisme/Metode
1) Documental study,
2) Survey observasi,
3) Workshop,
Sasaran: Kantor pusat dan UPT lingkup Badan PPSDMP
Waktu: Februari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan PPSDMP
3.5. Forum SPI Lingkup Badan PPSDMP
Tujuan
1) Mereviu pelaksanaan kegiatan SPI di seluruh UPT lingkup BPSDMP
2) Mengidentifikasi kendala/masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SPI
3) Merumuskan langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.
Output
1) Gambaran tentang pelaksanaan kegiatan SPI di seluruh UPT lingkup BPSDMP
2) Rumusan kendala/masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SPI
3) Rumusan langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.
Mekanisme/Metode
1) Penyajian laporan kegiatan SPI didaerah
2) Diskusi Kelompok Terfokus
3) Lokakarya
Sasaran: UPT Pusat lingkup Badan PPSDMP
Waktu: Juni 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan PPSDMP
170
3.6. Penyusunan LAKIP Sekretariat Badan dan LAKIP Badan PPSDMP
Tujuan
1) Memperoleh informasi tentang kinerja pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Satuan Kerja
(Satker)/unit kerja lingkup Badan PSDMP Tahun 2011 sebagai bahan LAKIP Badan
PSDMP;
2) Meningkatkan kemampuan aparat dalam penyusunan LAKIP melalui pembinaan.
3) Penyusunan LAKIP
Output
1) Informasi tentang kinerja pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Satuan Kerja (Satker)/unit
kerja lingkup Badan PSDMP Tahun 2011 sebagai bahan LAKIP Badan PPSDMP
2) Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan LAKIP melalui pembinaan.
3) Dokumen LAKIP
Mekanisme /Metode
1) Pertemuan,
2) Diskusi,
3) Pembinaan,
4) Penyusunan laporan,
Sasaran: Kantor Pusat dan UPT lingkup Badan PPSDMP
Waktu: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan PPSDMP
3.7. Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pemeriksaan
Tujuan
1) Mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan tanggapan dan tindak lanjut
hasil pengawasan dari seluruh Satuan Kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian.
2) Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan (LHP) baik secara korespondensi maupun
kunjungan lapangan.
3) Mengolah serta menyajikan data dan informasi mengenai tanggapan dan tindak lanjut
penyelesaian hasil pengawasan dalam bentuk laporan dan bentuk-bentuk lainnya.
4) Menyelenggarakan dan menghadiri pertemuan konsultasi dengan lembaga auditor untuk
menindaklanjuti kasus-kasus kerugian negara di lingkup Badan PPSDMP; menyusun
rencana tindak lanjut penyelesaian kasus-kasus kerugian negara di lingkup BadanP PSDMP
dan menyamakan data temuan hasil pemeriksaan yang dimiliki Badan PPSDMP dengan
lembaga auditor (BPK, BPKP dan Itjen Kemtan).
Output
1) Data dan informasi yang berhubungan dengan tanggapan dan tindak lanjut hasil
pengawasan dari seluruh Satuan Kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian.
2) Tindaklanjut hasil pengawasan (LHP) baik secara korespondensi maupun kunjungan
lapangan.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 171
3) Laporan mengenai tanggapan dan tindak lanjut penyelesaian hasil pengawasan
4) Terselenggaranya pertemuan konsultasi dengan lembaga auditor untuk menindaklanjuti
kasus-kasus kerugian negara di lingkup Badan PPSDMP; menyusun rencana tindak lanjut
penyelesaian kasus-kasus kerugian negara di lingkup Badan PPSDMP dan menyamakan
data temuan hasil pemeriksaan yang dimiliki Badan PPSDMP dengan lembaga auditor (BPK,
BPKP dan Itjen Kemtan).
Mekanisme /Metode
1) Persiapan,
2) analisa pengolahan data,
3) koordinasi/konsultasi,
4) pemutahiran data, dan kunjungan lapang dalam rangka tindak lanjut LHP
Sasaran: Satker lingkup Badan PPSDMP
Waktu: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan PPSDMP
3.8. Penyusunan Laporan Badan PPSDMP.
Tujuan
Menyusun berbagai bentuk laporan yang akan disampaikan kepada berbagai kepentingan, serta
pembinaan penyusunan laporan di satker/unit kerja lingkup Badan PSDMP
Output
1) Laporan Rapim Kementerian Pertanian
2) Laporan Rapim Badan PPSDMP
3) Laporan Raker/RDP DPR RI
4) Laporan Bulanan Sekretariat
5) Laporan Bulanan Badan PPSDMP
6) Laporan Bulanan kegiatan Kepala Badan PPSDMP
Mekanisme /Metode
1) Persiapan,
2) Pertemuan,
3) Diskusi,
4) Penyusunan laporan
Sasaran: Kantor Pusat Badan PPSDMP
Waktu: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan PPSDMP
3.9. Konsolidasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Lingkup Badan PPSDMP
Tujuan
1) Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan kepemerintahan;
172
2) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pimpinan tentang pentingnya tindak lanjut
hasil pengawasan;
3) Meningkatkan koordinasi antar pimpinan satker lingkup Badan PPSDMP;
4) Melakukan introspeksi pimpinan instansi sebagai salah satu sarana percepatan;
5) Peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan dan dapat terjalin komitmen antara pihak-pihak
yang berkepentingan dalam membangun tata kepemerintahan yang baik (good governance).
Output
1) Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan kepemerintahan;
2) Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab pimpinan tentang pentingnya tindak lanjut
hasil pengawasan;
3) Meningkatnya koordinasi antar pimpinan satker lingkup Badan PPSDMP;
4) Melakukan introspeksi pimpinan instansi sebagai salah satu sarana percepatan;
5) Peningkatan atas tindak lanjut hasil pengawasan dan terjalinnya komitmen antara pihak-
pihak yang berkepentingan dalam membangun tata kepemerintahan yang baik (good
governance).
Mekanisme /Metode
1) Monitoring dan koordinasi,
2) Rekapitulasi dan pengiriman ke obyek pemeriksaan LHP,
3) Pemutakhiran Data,
4) Tindak lanjut hasil pemeriksaan,
5) Penyusunan Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
Sasaran: Kantor Pusat Badan PPSDMP
Waktu: Januari s.d Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan PPSDMP
3.10. Penyusunan Materi Informasi
Tujuan: Hasil penyusunan materi informasi menjadi salah satu wahana informasi bagi para
pemangku kepentingan (stakeholders), selain dapat mengetahui dan memahami juga dapat
memberi masukan terhadap kebijakan, program dan kegiatan Badan Pengembangan SDM
Pertanian..
Output media informasi berupa : Materi informasi disusun dalam berbagai format kemasan
yaitu leaflet, brosur, bulettin, kliping, dan keping DVD.
Mekanisme /Metode:
1) Pengumpulan bahan informasi,
2) Pengolahan bahan informasi,
3) Penyampaian laporan.
Sasaran: Pusat, Satuan Kerja lingkup Badan PPSDMP dan Masyarakat luas / Stakeholders
Waktu: Januari s.d Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan PPSDMP
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 173
3.11. Penyebaran Informasi Pengembangan SDM Pertanian
Tujuan: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan memberikan umpan balik terhadap
program kegiatan/ kebijakan BPPSDMP dalam rangka perbaikan pelaksanaan
program/kebijakan di BPPSDMP
Output: Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan mendapatkan masukan atas program
kegiatan/ kebijakan Badan PPSDMP dalam rangka perbaikan pelaksanaan program/kebijakan di
BPPSDMP
Mekanisme /Metode
1) Metode pelaksanaan kegiatan adalah melalui Pameran, Publikasi media TV dan Radio, Sewa
Rubrik, kunjungan Pers, Liputan/Jumpa Pers. Dukungan kegiatan adalah ATK bahan habis
pakai, konsumsi
Sasaran: Masyarakat luas / Stakeholders
Waktu: Januari s.d Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan PPSDMP.
3.12. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
Tujuan
1) Menerapkan norma-norma tata aturan acara resmi Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai
dengan aturan keprotokolan;
2) Membangun citra positif Badan Pengembangan SDM Pertanian dalam mendukung
pembangunan pertanian.
Output
1) Acara resmi kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dapat berjalan
dengan tertib dan lancar sesuai dengan aturan keprotokolan;
2) Terbangunnya citra positif Badan Pengembangan SDM Pertanian dalam mendukung
pembangunan pertanian.
Mekanisme /Metode
1) persiapan
2) pelaksanaan kegiatan
3) penyusunan laporan
Sasaran: Satker lingkup Badan PPSDMP dan stakeholders
Waktu: Januari s.d Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan PPSDMP
3.13. Temu Koordinasi Kehumasan
Tujuan: Menyamakan persepsi dan meningkatkan wawasan aparat pelaksana kehumasan
tentang kegiatan kehumasan dan kegiatan Badan PPSDMP
174
Output: Kesamaan persepsi bagi aparat pelaksana kehumasan tentang kegiatan kehumasan,
dan kegiatan Badan PPSDMP
Mekanisme/Metode:
1) pertemuan dan;
2) tinjauan lapangan.
Sasaran: Pejabat/pelaksana kehumasan lingkup Kementerian Pertanian dan UPT Lingkup
Badan PPSDMP
Waktu: Juni 2012.
Penyelenggara/Pelaksana: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan PPSDMP
3.14. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Digital
Tujuan: Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perpustakaan yang seiring dan sejalan dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengembangkan perpustakaan
digital yang mampu menyediakan informasi secara cepat jelas dan akurat.
Output:
1) Katalog Buku referensi
2) Majalah
3) Iptan
4) Perundang-undangan
5) Audio visual baik dalam bentuk CD maupun melalui jaringan internet dan intranet
Mekanisme/ Metode:
1) Pengadaan Buku Perpustakaan
2) Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Digital.
3) Pengadaan bahan pustaka yang telah diseleksi
Sasaran: Badan PPSDMP
Waktu Pelaksanaan: Januari s/d Nopember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan PPSDMP
4. Organisasi, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Tata Usaha
4.1. Inventarisasi Permasalahan Hukum, Pengembangan dan Kodefikasi Produk Hukum lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Tujuan:
1. Menyusun dan menerbitkan produk hukum untuk menindaklanjuti kebijakan/peraturan di
bidang SDM Pertanian
2. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum di unit
kerja lingkup Badan Penyuluhan danPengembangan SDM Pertanian
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 175
3. Melaksanakan bimbingan teknis di unit kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian agar dalam penyusunan produk hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
Output:
1. Peraturan Perundangan (Peraturan dan Keputusan Menteri Pertanian, Peraturan dan
Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian)
2. Terpahaminya peraturan perundangan yang berlaku
Mekanisme:
1. Rapat,/pertemuan
2. Inventarisasi, identifikasi, pengumpulandanpengolahan data
3. Sosialisasi
Sasaran: 210 produk hukum
WaktuPelaksanaan: Januari sampai dengan Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana: Subbagian Hukum dan Organisasi, Bagian Umum Sekretariat
Badan
4.2. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Tujuan:
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja lingkup Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Output:
1) Dokumen rancangan pengembangan kelembagaan lingkup Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian
2) Dokumen SOP, tata hubungan kerja dan rincian tugas pekerjaan unit kerja lingkup Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
3) Dokumen usulan penghargaan Abdi bakti tani
4) Dokumen Indek penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja (IPNBK)
5) Dokumen Indek kepuasan Masyarakat (IKM)
Mekanisme/Metoda:
1) Rapat /pertemuan
2) kunjunganlapangan
3) pengumpulan, pengolahan data danpenyusunandokumen
4) sosialisasi
Sasaran:
Kantor pusat dan Unit Pelaksana teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian
Waktu Pelaksanaan: JanuarisampaidenganDesember 2012
176
Penyelenggara/Pelaksana: Subbagian Hukum dan Organisasi, Bagian Umum Sekretariat
Badan
4.3. Bimbingan Teknis Organisasi dan Metoda Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Tujuan: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Output: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Sasaran: Aparatur Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Waktu Pelaksanaan: Januari sampai dengan Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana: Subbagian Hukum dan Organisasi, Bagian Umum Sekretariat
Badan
4.4. Workshop Penyusunan Produk Hukum
Tujuan:
1) Untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman SDM pertanian dalam penyusunan
produk hukum
2) Mewujudkan keseragaman bentuk produk hukum
3) Mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan produk hukum
4) Menjamin produk hukum sesuai dengan kebutuhan dan system hokum nasional
5) Menjamin kepastian hukum dalam penyusunan produk hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Output:
1) Tersusunnya produk hukum lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Sasaran: Aparatur yang terampil menyusun produk hukum
Waktu Pelaksanaan: Januari sampai dengan Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana: Subbagian Hukum dan Organisasi, Bagian Umum Sekretariat
Badan
4.5. Sinkronisasi SOP dan Analisis Jabatan/Uraian Jabatan
Tujuan:
1) Untuk meningkatkan pelayanan dan tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif dan
efisien
2) Untuk mensinergikan uraian jabatan dengan analisis jabatan dalam rangka meningkatkan
profesionalisme aparatur sehingga terwujud pemerintahan yang baik
Output: Tersusunnya SOP yang sinkron dengan uraian jabatan
Mekanisme/Metode: Koordinasi, rapat/pertemuan
Sasaran: Semua aparatur
Waktu Pelaksanaan: Januari sampai dengan Desember 2012
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 177
Penyelenggara/Pelaksana: Subbagian Hukum dan Organisasi, Bagian Umum Sekretariat
Badan
4.6. Penyusunan dan Pembahasan Naskah Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Tujuan:
Menghimpun masukan, saran, seminar, dan FGD / jaring pendapat dari pakar, ahli, masyarakat,
akademisi dll dalam rangka penyempurnaan Naskah Kebijakan Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani
Output:
1) Rancangan Naskah Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2) Daftar Inventarisasi Masalah Naskah Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Mekanisme/Metode: Rapat dan pertemuan
Sasaran: Petani
WaktuPelaksanaan: Januari sampai dengan Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana: Subbagian Hukum dan Organisasi, Bagian Umum Sekretariat
Badan
4.7. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Tujuan:
Menyebarluaskan dan memberikan pemahaman kepada petani tentang Kebijakan Bidang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Output:
1) Naskah Kebijakan Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2) Peraturan-peraturan tindak lanjut Naskah Kebijakan Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Mekanisme/Metode: Pertemuan dan sarasehan
Sasaran: Petani kecil yang luas lahannya kurang dari 2 ha
Waktu Pelaksanaan: Januari sampai dengan Desember 2012
Penyelenggara / Pelaksana: Subbagian Hukum dan Organisasi, Bagian Umum Sekretariat
Badan
4.8. Perencanaan, Pembinaan, dan Pengembangan Pegawai
Tujuan:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap unit kerja lingkup
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
178
Output:
1) Dokumen formasi dan kebutuhan pegawai unit kerja lingkup BPPSDMP;
2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam mendukung tugas pokoknya;
3) Sertifikat kelulusan Ujian Dinas dan KPPI;
4) Dokumen sumpah pegawai dan Izin Belajar;
5) Dokumen pembinaan pegawai
Mekanisme/Metode:
1) Rapat-rapat/pertemuan/koordinasi;
2) Sosilisasi/workshop;
3) Layanan bimbingan/kajian-kajian/konsultasi.
Sasaran: Pegawai lingkup unit kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Waktu pelaksanaan: Januari s.d. Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana: Bagian Umum, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian
4.9. Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Tujuan:
Meningkatkan pelayanan prima kepada setiap pegawai di unit kerja lingkup Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.
Output:
1) Surat Keputusan (BKN, Mentan, Sekretaris Jenderal, Biro Organisasi dan Kepegawaian,
Kepala Badan) yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian (Surat Keputusan pangkat,
jabatan, gaji berkala, mutasi alih tugas, impassing, sumpah pegawai, pensiun);
2) Dokumen yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian;
3) Dokumen pelantikan dalam jabatan, serah terima jabatan, dan fakta integritas.
Mekanisme/Metode
1. Pengumpulan dan pengolahan data;
2. Pertemuan/ rapat/ koordinasi/ apresiasi/ sosialisasi.
Sasaran : 750 dokumen
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d. Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Bagian Umum, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian.
4.10. Peningkatan Kompetensi Pegawai Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian
Tujuan:
Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pegawai dalam menunjang
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
Output : Peningkatan kompetensi pegawai
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 179
Mekanisme/Metode : Diklat, workshop, seminar, sosialisasi, apresiasi.
Sasaran : Pegawai lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Waktu pelaksanaan :Januari s.d. Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana :Bagian Umum, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian.
4.11. Penyusunan Kompetensi Pegawai
Tujuan :
Menentukan kualifikasi dan syarat suatu jabatan lingkup Badan penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian.
Output: Standar kualifikasi jabatan
Mekanisme/Metode: Sosialisasi/workshop
Sasaran: Pegawai lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Tempat dan Waktu pelaksanaan : Kegiatan akan dilaksanakan di Jawa Barat pada bulan
Februari 2012
Penyelenggara/Pelaksana : Bagian Umum, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian.
4.12. Pengembangan dan Pemutakhiran Data Pegawai
Tujuan:
1) Meningkatkan fungsi pelayanan di bidang data dan informasi di lingkungan Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2) Meningkatkan koordinasi yang baik antara para pengelola data kepegawaian di lingkungan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
Output: Data pegawai yang akurat dan mutakhir
Mekanisme/Metode: Workshop, pengolahan data dan validasi data; pembinaan.
Sasaran: Kantor pusat dan UPT lingkup BPPSDMP
Tempat dan Waktu pelaksanaan : Kegiatan akan dilaksanakan di Jawa Barat pada bulan
Februari 2012.
Penyelenggara/Pelaksana : Bagian Umum, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian.
4.13. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Calon Purnabhakti
Tujuan:
Meningkatkan kualitas dan produktifitas pegawai purnabhakti yang berhasil guna mendukung
keperluan bagi dirinya dan keluarganya, apabila telah purna tugas sebagai PNS.
Output:
Peningkatan kompetensi pegawai calon purna bhakti di bidang agribisnis
180
Mekanisme/metode: Pelatihan/magang/kunjungan lapangan.
Sasaran: Pegawai calon purnabhakti lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian.
Tempat dan Waktu pelaksanaan: Kegiatan akan dilaksanakan di Jakarta pada bulan Mei 2012.
Penyelenggara/Pelaksana : Bagian Umum, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian.
4.14. Pengembangan Indeks Kinerja Kunci Individu
Tujuan:
1) Memberikan acuan agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS, selaras
dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja organisasi;
2) Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan,
meningkatkan, dan memperbaiki manajemen kinerja dengan baik.
Output: Dokumen /informasi mengenai Sasaran Kerja Pegawai dan Indeks Kunci Utama.
Mekanisme/Metode:
1) Inventarisasi dan identifikasi dokumen Renstra;
2) Identifikasi, analisis kewenangan, tugas, fungsi pada unit kerja BPPSDMP
3) Penyusunan instrument;
4) Sosialisasi/workshop.
Sasaran: Pegawai Negeri Sipil lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
Tempat dan Waktu pelaksanaan: Kegiatan akan dilaksanakan di Jakarta dan Nusa Tenggara
Barat pada bulan Maret 2012.
Penyelenggara/Pelaksana: Bagian Umum, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian.
4.15. Apresiasi Kesekretariatan
Tujuan:
Memberikan pemahaman dalam bidang pengelolaan 3M lingkup BPPSDMP.
Output: Sistem pelayanan teknis dan administrasi yang efektif, efisien, dan tepat waktu
Mekanisme/metode: Koordinasi/pertemuan.
Sasaran: Pengelola di bidang Kesekretariatan
Tempat dan Waktu pelaksanaan: Kegiatan akan dilaksanakan di Bali pada bulan Maret 2012.
Penyelenggara/Pelaksana : Bagian Umum, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 181
4.16. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Tujuan:
Memberikan acuan bagi para pengelola pegawai dalam mengukur pencapaian sasaran atau
tujuan setiap individu, kelompok, dan unit kerja.
Output:
1) Tersusunnya dan tersosialisasinya penyusunan Sasaran Kerja Pegawai di lingkup
BPPSDMP;
2) Terpahaminya dan terlaksananya teknik penyusunan sasaran kerja pegawai kepada pejabat
structural di lingkungan BPPSDMP.
Mekanisme/metoda: Koordinasi/sosialisasi/apresiasi.
Sasaran: Pejabat struktural
Tempat dan Waktu: Kegiatan akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat pada bulan Juni
2012.
Penyelenggara/Pelaksana : Bagian Umum, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian.
4.17. Terselenggaranya urusan ketatausahaan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tujuan:
1) Memberikan pelayanan ketatausahan Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian selama 1 tahun
2) Menyelenggarakan tata nasakah dinas dan ketatalakasanaan/kearsipan Lingkup Badan
Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian
3) Mensosialisasikan tata naskah dinas dan kearsipan lingkup UPT Badan PPSSDMP
Output:
1) Tertib administrasi dan dokumentasi persuratan lingkup BPPSDMP.
2) Tata nasakah dinas dan Kearsipan.
3) Terdistribusinya surat, paket wesel dan faximile yang diterima oleh Subbag Tata Usaha dab
Rumah Tangga Kelompok Sekrtetariat Badan, Pusat-Pusat dan Lembaga-Lembaga binaan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang berada di kantor Pusat.
4) Terkirimnya surat dan paket melalui kantor pos atau jasa kurir, serta faximile ke UPT lingkup
BPPSDMP, Gubernur dan Lembaga-Lembaga terkait di daerah ataupun di luar negeri antara
lain Kedutaan Besar RI dan Lembaga-Lembaga Internasional lainnya.
5) Tersampaikannya surat melalui kurir ke Menteri Pertanian, Sekjen, Biro, Eselon I, Eselon II,
Lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian yang terkait, atau Lembaga-Lembaga non
Pemerintah baik swasta ataupun Internasional yang berada di Jakarta ataupun di luar
Jakarta.
6) Terkirimnya penomoran surat keluar dan terasipnya dengan copy surat-surat keluar melalui
sisitem kompoterisasi.
182
Mekanisme/Metode:
1) Pencatatan surat, pendistribusiaan surat dan pendokumentasian administrasi katatausahan
dan kearsipan
Sasaran/Target:
1) Ketatausahaan lingkup Kantor Pusat Badan PPSDMP
2) Tata naskah dinas dan ketatalaksanaan/kearsipan Kantor Pusat dan UPT Lingkup Badan
PPSDMP
Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana: Bagian Umum, Sekretariat Badan PPSDMP
4.18. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Perkantoran Lingkup Badan PPSDMP
Tujuan:
Meningkatkan kualitas pelayanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian
Output:
Terlayaninya keperluan Rumahtangga Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian
Mekanisme/Metode: Pelayanan operasional perkantoran
Sasaran:
1) Kantor Pusat Badan PPSDMP
2) Kantor LBTC (loka bina taruna cibubur)
3) Kantor Mess/Pool BPPSDMP
Waktu pelaksanaan: Januari s/d Desember 2012
Penyelengara/Pelaksanaan: Bagian Umum, Sekretariat Badan PPSDMP
4.19. Pelayanan Pool Kendaraan Dinas Lingkup Badan PPSDMP
Tujuan:
Meningkatkan kualitas pelayanan kendaraan Kantor Pusat Lingkup Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian
Output:
Telayaninya keperluan Kendaraan baik roda 6, 4 dan 2 Lingkup Badan PPSDMP
Mekanisme/Metode: Pelayanan operasional kendaran dinas Lingkup Badan PPSDMP
Sasaran:
1) Kantor Pusat
2) UPT Lingkup Badan PPSDMP
Waktu Pelaksanaan: Januari s/d Desember 2012
Penyelenggara/Pelaksana: Bagian Umum, Sekretariat Badan PPSDMP
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 183
5. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)
5.1. Penyusunan Pedoman LM3
Tujuan:
Memberikan acuan dan gambaran secara menyeluruh dan jelas agar terjalin koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan pola pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis di LM3 yang
diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian.
Output:
Tersusunnya Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 tahun 2011
sebagai acuan kerja pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di
lapangan.
Mekanisme/Metode:
penulisan dan penyusunan, diskusi dan pembahasan yang melibatkan Unit Kerja Eselon I
terkait.
Sasaran/ Target: 1.000 eksemplar
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d April 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Tim Pelaksana LM3 BPPSDMP.
5.2. Pemutahiran Data LM3
Tujuan:
1) Membangun sistem data dan informasi LM3;
2) Menyiapkan/memperbaharui data dan informasi tentang keragaan program pengembangan
usaha agribisnis melalui LM3;
3) Mengetahui perkembangan LM3 yang telah menerima fasilitasi dari Kementerian Pertanian.
Output: Tersedianya data base data dan informasi mengenai LM3 yang akurat dan terbaru.
Sasaran:
Meningkatnya akurasi dan kecepatan penyediaan data dan iinfromasi LM3 yang meliputi:
1) Penyebaran LM3 berdasarkan lokasi (provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa)
2) Penyebaran LM3 berdasarkan subsektor (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, serta
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian)
3) Penyebaran LM3 berdasarkan usulan
4) Data LM3 Model
Mekanisme/Metode:
1) Disain pengembangan data base;
2) Pengumpulan bahan;
3) Entry dan pengolahan data;
4) Koordinasi dengan Eselon I terkait;
5) Verifikasi data dan pemasyarakatan data.
184
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d. Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana kegiatan: Tim Pelaksana LM3. Penyebaran
5.3. Studi Banding LM3 Model
Tujuan: menciptakan wahana belajar bagi para pengelola LM3, guna memperluas wawasan dan
pengetahuan, meningkatkan motivasi dan pengalaman dalam mengembangkan usaha agribisnis
mereka dengan mengunjungi dan melihat secara langsung ke lokasi/sentra agribisnis yang
berhasil.
Output: Terlaksanya studi banding bagi LM3 Model.
Mekanisme/Metode: studi banding dilakukan dengan cara mengunjungi, melihat dari dekat, dan
mempelajari proses dan kiat-kiat penerapan usaha agribisnis secara komprehensip, terutama
mengenai manajemen agribisnis, teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta
membangun jaringan kerjasama baik dengan subsistem hilir maupun subsistem hulu.
Sasaran: Pengelola LM3 Model
Waktu dan Tempat : September s.d. November 2012 di 3 (tiga) tempat (Jawa Barat, Jawa
Timur, Bali).
Penanggung Jawab kegiatan: Tim Pelaksana LM3.
5.4. Apresiasi Pengelolaan LM3 Model
Tujuan: merupakan ajang pertemuan antara pemimpin/pengelola LM3 Model dengan pihak-
pihak terkait untuk mengembangkan kerjasama usaha dan merumuskan pengelolaan LM3 bagi
tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat lainnya
menjadi lembaga usaha agribisnis yang mampu berperan sebagai Pusat Informasi dan
Pembelajaran dalam pengembangan agribisnis.
Output: Terlaksananya kegiatan Apresiasi Pengelolaan LM3 Model yang juga melibatkan pelaku
usaha agribisnis secara teknis.
Mekanisme/Metoda:
1) Arahan pengelolaan LM3 Model;
2) Testimoni pengelolaan LM3 Model yang berhasil;
3) Diskusi/pembahasan penerapan pengelolaan LM3 Model;
4) Perumusan strategi penerapan pengelolaan LM3 Model;
5) Bimbingan Lanjut;
Sasaran: Seluruh LM3 Model yang difasilitasi Kementerian Pertanian.
Waktu dan Tempat: Agustus s.d. Oktober 2012 di Jawa Timur.
Penyelenggara/ Pelaksana kegiatan: Sekretariat Badan PPSDMP.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 185
5.5. Bimbingan Lanjut LM3 Model
Tujuan: untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan nyata di lapangan
sehingga LM3 menjadi lembaga usaha agribisnis yang mampu berperan sebagai Pusat
Informasi dan pembelajaran dalam pengembangan agribisnis di Perdesaan.
Output: Pengelola LM3 Model yang mampu berperan sebagai Pusat Informasi dan
pembelajaran dalam pengembangan agribisnis di Perdesaan.
Mekanisme/ Metode:
1) Survei Identifikasi kebutuhan bimbingan LM3 Model;
2) Perumusan Pola dan Desain bimbingan LM3 Model;
3) Penyusunan materi dan bahan serta jadwal bimbingan LM3 Model;
4) Proses Pembelajaran/Bimbingan.
Sasaran: LM3 Model
Waktu Pelaksanaan: Maret s.d. April 2012
Penyelenggara/ Pelaksana kegiatan:
1) Penanggung Jawab : Sekretariat Badan PPSDMP
2) Pelaksana : UPT Pelatihan lingkup BBPSDMP
5.6. Magang LM3 Model
Tujuan: memberikan pembelajaran bagi Pengelola LM3 untuk belajar sambil bekerja secara
nyata di kelembagaan Usaha Agribisnis sehingga LM3-nya menjadi lembaga usaha agribisnis
yang mampu berperan sebagai Pusat Informasi dan pembelajaran dalam pengembangan
agribisnis di Perdesaan.
Output: Terlaksananya Magang bagi LM3 Model.
Mekanisme/Metode:
1) Survei Identifikasi LM3 Model peserta magang;
2) Perumusan kebutuhan materi magang;
3) Pemilihan dan penetapan lokasi magang;
4) Magang.
Sasaran: LM3 Model yang termasuk dalam kategori berkembang.
Waktu dan Tempat : Juni s.d. Agustus 2012 di sentra agribisnis.
Penanggung Jawab kegiatan: Tim Pelaksana LM3.
5.7. Penyusunan Buku Panduan Pengelolaan LM3 Model
Tujuan:
Memberikan acuan kegiatan bagi pemimpin/pengelola LM3 untuk menumbuhkan dan
mengembangkan LM3 menjadi lembaga usaha agribisnis yang mampu berperan sebagai Pusat
Informasi dan Pembelajaran dalam pengembangan agribisnis di Perdesaan.
186
Output:
Tersusunnya satu paket Buku Panduan Pengelolaan LM3 Model sebagai acuan kerja
pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
Mekanisme/Metode: penulisan dan penyusunan, diskusi dan pembahasan
Sasaran/ Target: 200 eksemplar
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Mei 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Tim Pelaksana LM3 BBPSDMP
5.8. Pembinaan, Koordinasi, dan Supervisi LM3
Tujuan:
1) Membimbing para pelaksana program pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan
Usaha Agribisnis LM3 di tiap tingkatan wilayah, untuk meningkatkan kinerjanya dalam
mengelola program tersebut;
2) Mengetahui tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai
sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan;
3) Menyediakan umpan balik dari seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) dalam rangka
penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
4) Mengukur pencapaian dampak kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
5) Mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program;
6) Menyediakan laporan berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan).
7) dilakukan secara berkelanjutan sehingga LM3 tersebut mampu mengembangkan usahanya
secara mandiri, mampu mengembangkan dirinya sebagai motivator dan fasilitator
pengembangan agribisnis di masyarakat sekitarnya (agent of development)
Output:
1) Terlaksananya kegiatan pembinaan, koordinasi, dan supervisi LM3 sehingga pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 berjalan secara efektif;
2) Tersedianya informasi berkala tentang kemajuan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
program beserta dampaknya.
Mekanisme/Metoda:
1) Identifikasi masalah di lapangan;
2) Observasi dan kunjungan lapang;
3) Diskusi mendalam dengan Pengelola LM3, Penyuluh Pendamping, masyarakat sekitar dan
instansi terkait (UPT Pelatihan dan Dinas lingkup pertanian setempat);
4) Menganalis dan merumuskan solusi permasalahan di lapangan untuk perbaikan kegiatan ke
depan bagi semua pihak terkait.
Sasaran: Pelaksana kegiatan program LM3 di tiap tingkatan wilayah dan Pengelola LM3.
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana kegiatan: Sekretariat Badan PPSDMP.
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 187
5.9. Monitoring dan Evaluasi LM-3
Tujuan:
1) Mengetahui tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai
sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan;
2) Membangun sikap aparat yang transparan dan akuntabel;
3) Menyediakan umpan balik dari seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) dalam rangka
penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
4) Mengukur pencapaian dampak kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
5) Mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program;
6) Menyediakan laporan berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan).
Output:
1) Data dan informasi yang akurat tentang perkembangan LM3 yang telah dicapai;
2) Hasil penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan LM3 agar berjalan lebih efektif
dan efisien sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan;
3) Tindakan antisipatif terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat
segera dicari solusinya;
4) Informasi tentang efektivitas, efisiensi, kemanfaatan serta keberlanjutan program dan
kegiatan LM3;
5) Rumusan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program LM3 di lapangan;
6) Rumusan masukan untuk menyempurnakan program LM3 ke depan.
Mekanisme/ Metode:
1) Penyusunan disain dan instrumen monitoring evaluasi;
2) Monitoring dan Evaluasi Lapangan;
3) Pelaporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Rekomendasi.
Sasaran: LM-3 yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian
Waktu Pelaksanaan: April s.d. September 2012
Penyelenggara/ Pelaksana kegiatan: Sekretariat Badan PPSDMP
5.10. Pengembangan Media LM-3
Tujuan:
1) Untuk mengkomunikasikan, mempromosikan serta sebagai wahana diskusi ilmiah populer
dalam pengembangan sumberdaya manusia yang dikemas dalam bentuk multi media;
2) Sebagai wahana komunikasi bagi para pemangku kepentingan (Stakeholder) serta
masyarakat luas agar mereka selain dapat mengetahui dan memberi masukan terhadap
program pengembangan usaha agribisnis LM3, juga dapat berpartisipasi dalam
menyukseskan program tersebut;
3) untuk menyusun strategi komunikasi untuk mendukung pelaksanaan program LM3 yang
dikemas dalam berbagai media.
Output:
1) Tersedianya media tercetak dan media audio visual sebagai bahan informasi tentang
kegiatan pemberdayan SDM melalui program LM-3;
188
2) Meningkatnya dukungan dari pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program
Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis melalui LM3.
Mekanisme/Metode:
1. Identifikasi kebutuhan sasaran;
2. penetapan disain media;
3. pengumpulan bahan (materi, gambar);
4. pengolahan bahan;
5. penyusunan/pembuatan media.
Sasaran:
1. LM3 yang telah berhasil dalam mengelola dan mengembangan usaha agribisnisnya sebagai
sumber materi;
2. LM-3 dan masyarakat sebagai sasaran komunikasi.
3. Penerima manfaat adalah Penentu Kebijakan dan Pengelola Kegiatan/Program LM3,
Pengelola LM3, masyarakat petani sekitar LM3, dan masyarakat umum.
Waktu Pelaksanaan: Maret s.d. Juni 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana kegiatan: Sekretariat Badan PPSDMP
5.11. Penyusunan Buku Profil LM3 Model
Tujuan:
1. Menyediakan salah satu bentuk media informasi yang ditujukan khususnya untuk khalayak
ramai, sehingga masyarakat luas menjadi tahu tentang kinerja dan keberhasilan suatu
program pengembangan LM3 Model;
2. Sebagai wahana informasi bagi para pemangku kepentingan (Stakeholder) yaitu
Pejabat/Karyawan-karyawati lingkup Kementerian Pertanian, Instansi Pemerintah/swasta di
luar Kementerian Pertanian serta masyarakat luas;
3. untuk mempromosikan hasil-hasil kegiatan pengembangan usaha agribisnis LM3 kepada
masyarakat luas yang berminat di bidang pertanian, khususnya pemberdayaan SDM
pertanian.
Output:
1. Tersedianya buku profile LM3 Model
2. Meningkatnya dukungan dari pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program
Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis melalui LM3.
Mekanisme/Metode:
1. Penetapan tema dan desain buku
2. Identifikasi dan penetapan LM3 Model yang dipilih
3. Disain dan format buku profil LM3 Model
4. Pengumpulan bahan (materi dan gambar)
5. Pengolahan Bahan
6. Penyusunan bahan
7. Pembuatan Media
8. Pencetakan dan penyebaran
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 189
Sasaran:
1. LM3 Model yang telah berhasil dalam mengelola dan mengembangan usaha agribisnisnya
sebagai sumber materi.
2. Penerima manfaat adalah Penentu Kebijakan dan Pengelola Kegiatan/Program LM3,
Pengelola LM3, masyarakat petani sekitar LM3, dan masyarakat umum.Waktu
Pelaksanaan: September s.d. November 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana kegiatan: Sekretariat Badan PPSDMP.
6. Pemberdayaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di Kawasan Agropolitan
Tahun 2012
6.1. Pengembangan Data Base dan Informasi di Kawasan Agropolitan
Tujuan:
1) Menyediakan data dan informasi yang akurat dan faktual yang diperlukan untuk
perencanaan fasilitasi dalam rangka pengembangan sistem dan usaha agribisnis di
kawasan agropolitan
2) Menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan kawasan
agropolitan.
Output:
1) Data base dan informasi kawasan agropolitan;
2) Dokumentasi kawasan agropolitan dalam bentuk visual.
Mekanisme/Metode:
1) Penyusunan daftar isian untuk pengumpulan data dan informasi
2) Pengumpulan dan pengolahan data
3) Pembuatan dokumentasi kawasan agropolitan secara visual (dimulai dari penyusunan
skenario, pengambilan gambar, editing, dan pembuatan masterdisk)
Sasaran/ Target: tersedianya data dan informasi yang lengkap dan dinamis dan mudah diakses
tentang semua yang mempengaruhi sistem dan usaha agribisnis di kawasan agropolitan.
Waktu Pelaksanaan:
1) Penyusunan daftar isian data base dan informasi : Januari s.d. Maret 2012
2) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi: Maret s.d. Juni 2012
3) Pembuatan skenario dan pengambilan gambar, editing, finishing: Maret s.d. Juni 2012
4) Penyebaran data dan informasi: Juni s.d. Desember 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Sekretariat Pokja Agropolitan BBPSDMP.
6.2. Penilaian dan Pemetaan Kelayakan Fasilitasi Kawasan Agropolitan
Tujuan:
1) Melakukan penilaian kelayakan fasilitasi kawasan agropolitan di kabupaten/kota;
2) Memetakan kriteria kawasan agropolitan untuk menetapkan kelayakan fasilitasi
berdasarkan tingkat perkembangannya.
Output:
1) Penilaian 15 kawasan agropolitan
2) Peta model kelayakan fasilitasi kawasan agropolitan mewakili 4 komoditas unggulan.
190
Mekanisme/Metode:
1) Pembuatan instrumen penilaian
2) Melakukan penilaian
3) Penyusunan peta kelayakan
Sasaran/ Target: terselenggaranya penilaian 15 kawasan agropolitan yang mewakili komoditas
tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.
Waktu Pelaksanaan: Agustus s.d. Oktober 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Sekretariat Pokja Agropolitan BBPSDMP
6.3. Penataan dan Penguatan Organisasi dan Manajemen Pengelola Kawasan Agropolitan
Tujuan: menyamakan persepsi, konsepsi, dan implementasi pengembangan kawasan
agropolitan.
Output:
1) Modul pelatihan manajemen pengelolaan kawasan agropolitan
2) 30 orang pengelola kawasan siap menjadi pelatih pengelolaan kawasan agropolitan.
Mekanisme/Metode:
1) Penyusunan modul
2) Pelatihan.
Sasaran/ Target: Pengelola kawasan agropolitan
Waktu Pelaksanaan: April s.d. september 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Sekretariat Pokja Agropolitan BBPSDMP.
6.4. Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (Di Tiga Kawasan Agropolitan Sebagai Model)
Tujuan:
1) Menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di kawasan
agropolitan;
2) Meningkatkan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan sistem
dan usaha agribisnis.
Output:
1) Rumusan fasilitasi penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di tiga
kawasan agropolitan;
2) Rumusan fasilitasi agribisnis di tiga kawasan agropolitan;
3) Terlatihnya 30 orang pelaku utama dan pelaku usaha di kawasan agropoliitan.
Mekanisme/Metode: Pertemuan dan Pelatihan
Sasaran/ Target:
1) Kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di tiga kawasan agropolitan sebagai model
2) 30 orang pelaku utama dan pelaku usaha sistem dan usaha agribisnis di kawasan
agropolitan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 191
Waktu Pelaksanaan: September 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Sekretariat Pokja Agropolitan BBPSDMP.
6.5. Pembinaan Program Pemantapan Kawasan Agropolitan
Tujuan:
1) Mendapatkan informasi tentang pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan
kawasan agropolitan, yang mencakup rencana koordinasi pengembangan organisasi,
manajemen pengelolaan dan pengembangan, permasalahan yang dihadapi serta hal-hal
yang telah dicapai;
2) Media untuk bertukar pengalaman dalam hal merancang, mengelola dan mengembangkan
kawasan agropolitan.
Output:
1) Informasi pengalaman koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan agropolitan
2) Rencana tindak lanjut koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan agropolitan
Mekanisme/Metode: pertemuan
Sasaran/ Target: terselenggaranya pertemuan koordinasi pengelolaan dan pengembangan
kawasan agropolitan.
Waktu Pelaksanaan: April dan Agustus 2012.
Penyelenggara/ Pelaksana: Sekretariat Pokja Agropolitan BBPSDMP.
6.6. Monitoring dan Evaluasi Kawasan Agropolitan
Tujuan:
1) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan kawasan
agropolitan
2) Melakukan kegiatan koordinasi, pengendalian dan pembinaan.
Output:
1) Data dan informasi tentang pengelolaan dan pengembangan kawasan agropolitan
2) Umpan balik (feedback) tentang usulan kegiatan, saran perbaikan dan kerjasama fungsional
antara Kelompok Kerja (Pokja).
Mekanisme/Metode: monitoring dan pertemuan
Sasaran/ Target:
1) Pokja Agropolitan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota)
2) Petani/kelembagaan ekonomi petani
3) Swasta pengusaha agribisnis
4) Kelembagaan penyuluhan
5) Kelembagaan diklat
6) Stakeholders terkait
Waktu Pelaksanaan: Januari s.d. Desember 2012
Penyelenggara/ Pelaksana: Sekretariat Pokja Agropolitan BBPSDMP.
192
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dr. Ir. Ato Suprapto, MS
IX. PENUTUP
Pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia
pertanian tahun 2012 ini disusun sebagai acuan bagi setiap pengelola dan pelaksana kegiatan baik di
pusat maupun daerah. Pedoman ini dijadikan dasar dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis untuk kelancaran kegiatan dan anggaran di lapangan.
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ……………………………………………………..………………………………………..i Daftar Isi……………………………………………………………………………………………………….ii PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR: /Per/KU.110/J/12/11 Tanggal : 30 Desember 2010………………………………………………………………………………iii I. PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1 2. Tujuan 2 3. Ruang lingkup 2
II. PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DAN INDIKATOR 3 1. Program dan Kegiatan 3 2. Target dan Indikator 3 2.1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian .............................................................. 3 2.2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian .................................................................. 3 2.3. Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan
Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian ........................................................... 4 2.4. Pendidikan Menengah Pertanian .............................................................................. 4 2.5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian ............................................................................... 4 III. PROGRAM DAN ANGGARAN KINERJA PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN 5
1. Pengorganisasian Pengelolaan Anggaran Terpadu Berbasis Kinerja 5 2. Pengelola Anggaran di Pusat 5 3. Pengelola Anggaran di UPT Pusat 6 4. Pengelola Anggaran Dekonsentrasi di Tingkat Provinsi 6 5. Pengelola Anggaran Tugas Pembantuan di Tingkat Kabupaten/Kota 6
IV. MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN 8 1. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 8 2. Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 8 2.1. DIPA Kantor Pusat ................................................................................................... 9 2.2. DIPA Kantor Daerah ................................................................................................. 9 2.3. DIPA dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ............... 9 3. Petunjuk Operasional Kegiatan 9 4. Revisi Anggaran 9 5. Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran 16 5.1. Landasan Operasional ............................................................................................ 16 5.2. Ketentuan Umum .................................................................................................... 17 5.3. Struktur Organisasi Pengelola Keuangan ............................................................... 18 5.4. Dokumen Pendukung Pelaksanaan ........................................................................ 18 5.5. Pengajuan dan Pelaksanaan Biaya Kegiatan ......................................................... 19 5.6. Pengajuan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri ................................ 19 6. Pengadaan Barang dan Jasa 20 9. Verifikasi 21 10. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP ) 22 10.1. Jenis Penerimaan ................................................................................................... 22 10.2. Kelompok Penerimaan ........................................................................................... 22 10.3. Penyusunan Target Penerimaan ............................................................................ 22 10.4. Penggunaan Hasil Penerimaan Fungsional ............................................................ 22 10.5. Prosedur Pencairan Hasil Penerimaan Fungsional ................................................. 23 10.6. Pelaporan ............................................................................................................... 23 11. Tuntutan Perbendaharaan 23 11.1. Tuntutan Perbendaharaan (TP) .............................................................................. 23 12. Penatausahaan Kas dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Bendaharawan Instansi 24 12.1. Pembukuan Bendahara Instansi ............................................................................. 25 12.2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)....................................................................... 26 12.3. Perencanaan Kas ................................................................................................... 26 12.3.1. Perencanaan Kas Bulanan ..................................................................................... 26 12.3.2. Perencanaan Kas Mingguan ................................................................................... 27 12.4. Langkah-Langkah Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana .................................... 27 13. Pemantauan dan Pelaporan 27 13.1. Tujuan Pemantauan ............................................................................................... 27 13.2. Alur Pemantauan .................................................................................................... 28 13.3. Tatalaksana Pelaporan ........................................................................................... 28 13.4. Jenis Laporan, Media Penyampaian dan Instansi Penerima Pelaporan .................. 30
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 iii
13.5. Format Pelaporan Hasil Pemantauan ..................................................................... 32 13.6. Pedoman Pengisian Formulir Hasil Pemantauan .................................................... 33 14. Evaluasi Kinerja 34 14.1. Tujuan .................................................................................................................... 34 14.2. Mekanisme Evaluasi Kinerja ................................................................................... 34 14.3. Pelaporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) ................................................... 35 14.4. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) ................................. 36 14.5. Format Pelaporan Evaluasi Kinerja ......................................................................... 36 15. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) 37 15.1. Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah ....................................................... 37 15.2. Penetapan Kinerja .................................................................................................. 39 15.3. LAKIP 43 16. Laporan Lainnya 46 16.1. Jenis dan Waktu Penyampaian Laporan ................................................................. 46 16.2. Alamat Pengiriman Laporan ................................................................................... 48 17. Koordinasi Kegiatan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 48 17.1 Koordinasi Berdasarkan Hubungan Hirarki ............................................................. 48 17.2. Hubungan Berdasarkan Fungsi Koordinatif ............................................................. 49 17.3. Hubungan Teknis Fungsional ................................................................................. 49 17.4. Kegiatan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan ..................................................... 49 18. Sistem Pengendalian Intern 50 18.1. Pengendalian Intern Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian .... 50 18.2. Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Satuan Pengendali Intern Lingkup .............. 51 Badan PPSDMP untuk Kegiatan APBN ................................................................... 51 18.3. Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Satuan Pengendali Intern Lingkup Badan
PPSDMP untuk Kegiatan PHLN ............................................................................. 52 18.4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 53 19. Tuntutan Ganti Rugi 55 19.1. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ..................................................................................... 55 19.2. Proses Usaha Mendapatkan Pengantian Kerugian Negara .................................... 56
V. PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN 57 1. Penataan dan Pengembangan Kelembagan Penyuluhan………………………….. 57 1.1. Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan,
Kelembagaan Teknis dan Kelembagaan Litbang………………………………………. 57 1.2. Fasilitasi Wadah Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan……………………………………………………………….. 57 1.3. Fasilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan........................................................... 58 1.4. Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian……………………………………. 58 1.5. Pengawalan dan Pendampingan Balai Penyuluhan Kecamatan…………………… 58 1.6. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian
Dalam Mendukung P2BN Di Lokasi SL-PTT (5760 Desa)……………………….. 58 2. Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Usaha Tani 59 2.1. PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI METODE DEMFARM
DENGAN POLA SL-AGRIBISNIS PADI (3.600 DESA) ……………………………………… 60 2.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani
(5 Jurus Kemampuan Kelompok Tani)………………………………………………… 60 2.3. Apresiasi Pengurus Kelembagaan Petani (Rembug Tani)…………………………. 60 2.4. Pertemuan Pengurus Kelembagaan Usaha Tani……………………………………. 60 2.5. Pemberian Penghargaan Bagi Petani dan Gapoktan Berprestasi ………………. 60 2.6. Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Petani Tingkat Nasional ……………………. 61 2.7. Pengawalan dan Pendampingan Poktan dan Gapoktan………………………….. 61 2.8. Pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan Usahatani di Pedesaan ………. 61 2.9. Pengembangan Jejaring Usaha Kelembagaan Petani...................................... 62 2.10. Evaluasi Pembinaan Poktan dan Gapoktan .................................................... 63 2.11. Pembinaan Poktan dan Gapoktan.................................................................. 63 2.12. Pemberdayaan Petani Berbasis Teknologi di Kutai Kertanegara ...................... 64 3. Penataan dan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan………………………….. 64 3.1. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
dan Angka Kreditnya Tingkat Provinsi dan Kab/Kota …………………………….. 64 3.2. Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian …………………………….. 65 3.3. Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya …………………………………………… 65 3.4. Bimbingan Teknis Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh…………………….. 65 3.5. Pemberian Penghargaan Bagi Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya,
THL-TB PP Teladan dan Balai Penyuluhan Kecamatan Terbaik…………………… 66 3.6. Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pusat……………………. 66 3.7. Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian
iv
Dalam Rangka Mendukung 4 Sukses Pembangunan Pertanian………………….. 66 3.8. Pengembangan Profesionalisme Staf……………………………………………….. 67 3.9. Apresiasi Peningkatan Kapasitas THL-TB PP Penyuluh Pertanian……………….. 67 3.10. Pendampingan/Binaan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian………………………… 67 3.11. Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN)…………………………. 68 3.12. Koordinasi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KPPP)……………………….. 68 3.13. Pengawalan dan Pendampingan THL-TB PP Penyuluh Pertanian………………… 68 3.14. BOP Penyuluh Pertanian PNS........................................................................ 68 3.15. Honorarium dan BOP THL-TB PP.................................................................... 69 3.16. Apresiasi Cyber Extension (3 Regional)……………………………………………… 69 3.17. Apresiasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN)….. 69 3.18. Materi Penyuluhan Yang Dihasilkan………………………………………………….. 69 4. Pengembangan dan Penyusunan Materi Cyber Extension……………………….. 70 4.1. Penyuluhan dan Penyebaran Melalui Media Televisi……………………………….. 70 4.2. Penyuluhan dan Penyebaran Melalui Media Radio………………………………….. 70 4.3. Penyuluhan dan Penyebaran Melalui Media Cetak……………………………………. 70 4.4. Penyuluhan dan Penyebaran Melalui Media Radio ………………………………… 70 4.5. Penerbitan Majalah Ekstensia…………………………………………………………. 71 4.6. Pencetakan Buku Saku Penyuluhan Pertanian……………………………………….. 71 4.7. Penyusunan dan Penggandaan Materi Penguatan
Kelembagaan Petani dan Usahatani …………………………………………………. 71 4.8. Penggandaan Materi Penyuluhan Provinsi dan Kab/Kota.................................. 71 4.9. Penyusunan dan Penggandaan Materi Penyuluhan
bagi Poktan dan Gapoktan............................................................................. 71 4.10. Langganan Tabloid Pertanian.......................................................................... 71 4.11. Pengawalan dan Pendampingan Sistem Informasi Penyuluhan…………………… 71 5. Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan
yang dihasilkan dan dikembangkan…………………………………………………… 72 5.1. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian……………………………………….. 72 5.2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian…………………. 72 5.3. Penyusunan Program dan Kegiatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian……. 73 5.4. Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Penyelenggaraan
Dalam Rangka Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian……………………….. 73 5.5. Administrasi Kegiatan…………………………………………………………………… 73 5.6. Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian……………………………….. 74 5.7. Kerjasama Pengembangan Penyuluhan Dalam dan Luar Negeri…………………. 74 5.8. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian……………….. 75 5.9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 5.10. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)…………………………………………………… 76 5.11. Penyelesaian Peraturan Presiden Tindak Lanjut UU No.16/2006
dan Peraturan-Peraturan Lainnya………………………………………………………. 76 5.12. Pengembangan Database Kelembagaan Penyuluhan Pertanian…………………. 76 5.13. Pengembangan Database Ketenagaan Penyuluhan Pertanian…………………… 77 5.14. Pengembangan Database Kelembagaan Petani……………………………………. 77 6. Kendaraan Bermotor...................................................................................... 78 6.1. Mobil Unit Penyuluhan Pertanian dan Kendaraan
Operasional Roda 2 bagi Penyuluh Pertanian………………………………………. 78 7. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi...................................................... 79 7.1. Pengadaan Alat Multimedia........................................................................... 80 8. Penguatan Sistem Penyuluhan yang Berorientasi pada Kebutuhan Petani (FEATI) 86 8.1. Asistensi Pengembangan Kelembagaan Formal Ekonomi (Koperasi dan BUMP)
Tingkat Kabupaten .................................................................................................. 86 8.2. Penyusunan Proposal FMA Berorientasi agribisnis ................................................. 86 8.3. Fasilitasi FMA oleh Tim Penyuluh Lapangan (TPL) dan Tim Pengembangan
Organisasi Petani (TPOP) ....................................................................................... 87 8.4. Bantuan Sosial Bagi UP-FMA ................................................................................. 87 8.5. Fasilitasi bagi Organisasi Berprestasi Dalam Membangun Kemitraan Usaha .......... 88 8.6. Apresiasi Gerakan Tindakan Anti Korupsi ............................................................... 88 8.7. Apresiasi Implementasi Peningkatan Skala FMA .................................................... 88 8.8. Peningkatan Kapasitas Penyuluh di Lokasi BPP ..................................................... 89 8.9. Pameran Pertanian ................................................................................................. 89 8.10. Perencanaan dan Evaluasi Program ....................................................................... 90 8.11. Pertemuan Konsultasi Program (SC dan Tim Teknis) ............................................. 90 8.12. Pertemuan Pimpinan Kelembagaan Tingkat Nasional ............................................. 90 8.13. Pertemuan Konsolidasi Audit .................................................................................. 91 8.14. Pemberian Penghargaan bagi UP-FMA terbaik Tingkat Nasional ............................ 91
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 v
8.15. Pembinaan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi, Teknis Bidang Pemberdayaan serta Pengadaan Barang dan Jasa ........................ 92
8.16. Supervisi Bank Dunia .............................................................................................. 92 8.17. Workshop Keberlanjutan Program FEATI ............................................................... 93 8.18. Evaluasi Dampak Program FEATI ........................................................................... 93 8.19. Penyusunan dan Perbanyakan Dokumen Keberhasilan FEATI ............................... 93 8.20. Pengadaan Konsultan ............................................................................................. 94 8.21. Review akhir Pelaksanaan Program ....................................................................... 94 8.22. Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan .......................................................... 94 8.23. Pembinaan Pengelolaan Keuangan UP-FMA .......................................................... 94 8.24. Pembinaan Monitoring dan Evaluasi UP-FMA ......................................................... 95 8.25. Penilaian Proposal FMA oleh Tim Verifikasi Kabupaten .......................................... 95 8.26. Penyusunan Laporan SAI ....................................................................................... 95 8.27. Pertemuan Pengurus UP-FMA, Tim Penyuluh Lapangan (TPL)
dan koordinator BPP ............................................................................................... 96 8.28. Pertemuan Tim Penyuluh Lapangan (TPL) dan koordinator BPP ............................ 96
VI. PEMANTAPAN SISTEM PELATIHAN PERTANIAN 97 1. Diklat Pertanian bagi Aparatur 97 1.1. Diklat Prajabatan .................................................................................................... 97 1.2. Diklat Dalam Jabatan .............................................................................................. 97 2. Diklat Pertanian bagi Non Aparatur 111 2.1. Pelatihan Teknis Pertanian ................................................................................... 111 2.2. Pelatihan Manajemen/Kepemimpinan ................................................................... 111 2.3. Pelatihan Kewirausahaan ..................................................................................... 112 2.4. Pelatihan Agri Training Camp (ATC) ..................................................................... 112 3. Penguatan Kelembagaan Pelatihan Pertanian 113 3.1. Penataan dan Akreditasi UPT Pelatihan Pusat dan Daerah .................................. 113 3.1.2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Diklat ...................................................... 114 3.1.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Swadaya (P4S) ......................... 114 4. Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian 115 4.1. Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara dan Tenaga Kediklatan ...................... 115 5. Norma, Standar, Pedoman, dan Kebijakan 116 6. Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian (Program READ) 116 6.1. Pertemuan Awal ................................................................................................... 116 6.2. Survey Desa / Participatory Rural Appraisal (PRA) ............................................... 117 6.3. Pertemuan Tahunan ............................................................................................. 117 6.4. Studi Banding bagi Ketua Unit Pengelola Dana Desa (UPDD)/
Ketua Kelompok READ ........................................................................................ 117 6.5. TOT Pemasaran untuk Fasilitator Desa ................................................................ 118 6.6. TOT Pengarusutamaan Gender untuk Fasilitator Desa ......................................... 118 6.7. Pelatihan Penyegaran Padi/Jagung bagi Penyuluh Pertanian ............................... 118 6.8. Pengadaan Benih Unggul dari BPTP .................................................................... 118 6.9. Demo Perbanyakan Benih Padi/Jagung................................................................ 119 6.10. Lokakarya Monitoring Demo Perbanyakan Benih Padi/Jagung ............................. 119 6.11. Lokakarya Evaluasi Demo .................................................................................... 119 6.12. Lokakarya Penggunaan Traktor ............................................................................ 120 6.13. Peningkatan Kapasitas Motivasi Petani Kerjasama dengan PT.MARS ................. 120 6.14. TOT – SL Kakao kerjasama dengan PT. MARS ................................................... 120 6.15. Pelatihan Petani – SL kakao ................................................................................. 121 6.16. Perlengkapan Cocoa Development Centre (CDC) dan VCC kerjasama dengan
PT. MARS ............................................................................................................ 121 6.17. Sekolah Lapang Kopra ......................................................................................... 121 6.18. Penyediaan Pengering Copra ............................................................................... 121 6.19. Sekolah Lapang Sayuran...................................................................................... 122 6.20. Sekolah Lapang Peternakan ................................................................................. 122 6.21. Penyediaan Dana Pengembangan Sayuran ......................................................... 122 6.22. Pengadaan Kandang dan Fasilitasnya .................................................................. 123 6.23. Bantuan Dana Pengembangan UPDD .................................................................. 123 6.24. Pengadaan Ternak ............................................................................................... 123 6.25. Pengadaan Peralatan Pasca Panen ..................................................................... 123 6.26. Lokakarya Review Tahunan ................................................................................. 124 6.27. Pengadaan Konsultan Monev, Manajemen dan
Revisi Project Implementation Manual (PIM) ........................................................ 124 6.28. Refresh Training (Rapat Koordinasi) ..................................................................... 124 6.29. Pengadaan Konsultan Fasilitator .......................................................................... 125 6.30. Administrasi Kegiatan ........................................................................................... 125
vi
6.31. Pengembangan Media dan Informasi ................................................................... 125 6.32. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan...................................................................... 126 6.33. Pengawalan dan pendampingan ........................................................................... 126 6.34. Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2013 ................................................ 126 6.35. Penyusunan Juklak dan Juknis ............................................................................. 126 6.36. Studi Kasus .......................................................................................................... 127 6.37. Penilaian UPDD .................................................................................................... 127 6.38. Penyusunan Sistem Evaluasi Kinerja Fasilitator ................................................... 127 6.39. Penyusunan Sistem Aplikasi Monev Program READ ............................................ 128
VII. REVITALISASI PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN, SERTA PENDIDIKAN MENENGAH PERTANIAN 129
1. Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Formal Pasca Sarjana 129 1.1. Pendidikan S2 dan S3 bagi Aparatur Pertanian ................................................... 129 3. Kelembagaan Pendidikan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan 130 3.1. Pembinaan dan Pengawalan Program dan Anggaran 130 3.2. Penataan Kelembagaan Program Studi 130 3.3. Penjaminan Mutu dan Evaluasi Diri 131 3.4. Pengembangan Website dan Sistem Informasi 131 3.5. Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa 131 4. Ketenagaan Pendidikan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan 132 4.1. Peningkatan Profesionalisme Staff ....................................................................... 132 4.2. Fasilitasi Program Pertukaran Pendidik ke Luar Negeri ........................................ 132 4.3. Magang bagi Guru SMK-SPP Bidang Produktif .................................................... 132 4.4. Peningkatan Kompetensi Metodologi Pendidikan dan Pengajaran bagi Tenaga
Pendidik Pertanian ............................................................................................... 133 4.5. Pembekalan dan Pengawalan Sertifikasi Guru ..................................................... 133 4.6. Bimbingan Teknis Calon Asesor Kompetensi ....................................................... 134 4.7. Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan Mutu ..................................................... 134 4.8. Sertifikasi Dosen ................................................................................................... 134 5. Profesi Bidang Pertanian yang Distandardisasi 135 5.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian ........................................................................... 135 5.2. Penyusunan RSKKNI Bidang Pertanian................................................................ 135 5.3. Pra Konvensi RSKKNI .......................................................................................... 136 5.4. Konvensi SKKNI ................................................................................................... 136 5.5. Sosialisasi SKKNI ................................................................................................. 137 6. SDM Pertanian yang Mendapat Sertifikasi Profesi 137 6.1. Fasilitasi Sertifikasi Penyuluh Pertanian................................................................ 137 7. Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan yang Dihasilkan dan Dikembangkan 138 7.1. Rapat Teknis Lingkup Pusat ................................................................................. 138 7.2. Koordinasi Teknis Pendidikan Tinggi Pertanian .................................................... 138 7.3. Koordinasi Teknis Pendidikan Menengah Pertanian ............................................. 138 7.4. Penyusunan Bahan Evaluasi dan Laporan ........................................................... 139 7.5. Penyusunan Standar Biaya .................................................................................. 139 7.6. Sosialisasi revitalisasi Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian .......... 140 7.7. Pengembangan Program Pendidikan, Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi Pertanian ........................................................................... 140 7.8. Penyusunan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2013 ................................................ 140 7.10. Penyusunan Jurnal Teknologi ............................................................................... 141 7.11. Pembuatan Media Publikasi ................................................................................. 142 8.2. Fasilitasi Program Pertukaran Siswa SMK-SPP ke Luar Negeri ............................ 152 8.3. Fasilitasi PKU Siswa SMK-SPP di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit ................... 152 8.4. Bimbingan Teknis Siswa SMK-SPP di Bidang Peternakan ................................... 153
VI. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA 155 1. Perencanaan Program dan Anggaran 155 1.1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan PPSDMP............................................... 155 1.2. Pengawalan Kegiatan TA. 2012 dan Penyiapan Anggaran TA. 2013 .................... 155 1.3. Penyusunan SBK TA. 2013 .................................................................................. 156 1.4. Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA. 2013 .................................................. 156 1.5. Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA. 2013 ...................................... 156 1.6. Penyusunan Perencanaan Program Badan PPSDMP Tahun 2013....................... 157 1.7. Sinkronisasi Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian ............... 158 1.8. Apresiasi Program Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.............. 158 1.9. Penyusunan Perencanaan Program Kerjasama ................................................... 159 1.10. Optimalisasi Peluang Kerjasama Luar Negeri ....................................................... 159 1.11. Pengembangan Teknologi Informasi ..................................................................... 159
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran PPSDMP TA.2012 vii
1.12. Koordinasi dan Bimbingan Pengelolaan Data ....................................................... 160 1.13. Penyediaan Data Statistik SDM Pertanian ............................................................ 160 1.14. Pembangunan Sistem Database BPPSDMP yang terintegrasi ............................. 161 2. Pengelolaan Keuangan, Akuntansi, Verifikasi dan Pengelolaan BMN 161 2.1. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan ............................................................. 161 2.2. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ........................................................................... 161 2.3. Peningkatan Dukungan Teknis Pengelolaan Akuntansi dan Verifikasi .................. 162 2.4. Peningkatan Kualitas Data Dasar (Data Base) Pengelolaan Perbendaharaan
(SIMAK, SPP, SPM, LPJ, Forecast Satker dan GPP) ........................................... 162 2.5. Apresiasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbendaharaan .................................... 163 2.6. Peningkatan Pengelolaan dan Dukungan Teknis Perbendaharaan ....................... 163 2.7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ...... 163 2.8. Peningkatan Kualitas Laporan Rencana Kebutuhan Dana (Forecasting Satker) ... 164 2.9. Peningkatan Kualitas Laporan Barang Milik Negara (BMN) .................................. 164 2.10. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa ................................................... 164 2.11. Peningkatan Kualitas Inventarisasi dan Penilaian BMN ........................................ 164 2.12. Pelaksanaan Proses Penghapusan/Hibah BMN ................................................... 165 2.13. Peningkatan Dukungan Teknis Pengelolaan BMN ................................................ 165 2.14. Forum Komunikasi Pengelola Keuangan dan Perlengkapan ................................. 165 2.15. Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan
Keuangan dan Perlengkapan ............................................................................... 166 3. Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan 166 3.1. Pembinaan Pengelolaan dan Penyusunan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi. ...... 166 3.2. Workshop Simonev............................................................................................... 167 3.3. Peningkatan Efektivitas Monitoring Dan Evaluasi Program ................................... 168 3.4. Konsolidasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) ................................................... 169 3.5. Forum SPI Lingkup Badan PPSDMP .................................................................... 169 3.6. Penyusunan LAKIP Sekretariat Badan dan LAKIP Badan PPSDMP ..................... 170 3.7. Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pemeriksaan .................................................... 170 3.8. Penyusunan Laporan Badan PPSDMP. ................................................................ 171 3.9. Konsolidasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Lingkup Badan PPSDMP ............... 171 3.10. Penyusunan Materi Informasi ............................................................................... 172 3.11. Penyebaran Informasi Pengembangan SDM Pertanian ........................................ 173 3.12. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan .................................................. 173 3.13. Temu Koordinasi Kehumasan ............................................................................... 173 3.14. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Digital........................................ 174 4. Organisasi, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Tata Usaha 174 4.8. Perencanaan, Pembinaan, dan Pengembangan Pegawai .................................... 177 5. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) 183 5.1. Penyusunan Pedoman LM3 .................................................................................. 183 5.2. Pemutahiran Data LM3 ......................................................................................... 183 5.3. Studi Banding LM3 Model ..................................................................................... 184 5.4. Apresiasi Pengelolaan LM3 Model ........................................................................ 184 5.5. Bimbingan Lanjut LM3 Model ............................................................................... 185 5.6. Magang LM3 Model .............................................................................................. 185 5.7. Penyusunan Buku Panduan Pengelolaan LM3 Model ........................................... 185 5.8. Pembinaan, Koordinasi, dan Supervisi LM3 .......................................................... 186 5.9. Monitoring dan Evaluasi LM-3............................................................................... 187 5.10. Pengembangan Media LM-3 ................................................................................. 187
5.11. Penyusunan Buku Profil LM3 Model 188 6. Pemberdayaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di Kawasan Agropolitan………. 189 Tahun 2012………………………………………………………………………………. 189 6.1. Pengembangan Data Base dan Informasi di Kawasan Agropolitan ....................... 189 6.2. Penilaian dan Pemetaan Kelayakan Fasilitasi Kawasan Agropolitan ..................................... 189 6.3. Penataan dan Penguatan Organisasi dan Manajemen Pengelola Kawasan Agropolitan ........... 190 6.4. Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
(Di Tiga Kawasan Agropolitan Sebagai Model) ................................................................ 190 6.5. Pembinaan Program Pemantapan Kawasan Agropolitan .................................................. 191 6.6. Monitoring dan Evaluasi Kawasan Agropolitan ................................................................. 191
IX. PENUTUP 192
[Type the document title]
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN © JANUARI 2012