1 Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara · 2020. 7. 13. · Negara berhak dan wajib ikut serta...

Pendidikan kewarganegaraan Kelas 9

PKBM TERANG BANGSA

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1. Menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan Negara

1.1. Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan Negara

1.2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan Negara

1.3. Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan Negara

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR KARAKTER YANG

DIHARAPKAN

1.1. menjelaskan pentingnya usaha pembelaan Negara.

1. Menjelaskan pengertian Negara 2. Menyebutkan unsur-unsur berdirinya

Negara 3. Menjelaskan fungsi Negara 4. Menyebutkan tujuan negara

Indonesia 5. Menyebutkan dasar hukum wajib

bela Negara 6. Menjelaskan alasan keikutsertaan

dalam pembelaan Negara

▪ dapat dipercaya (trustworthines)

▪ tanggung jawab (responsibility )

▪ berani (courage) ▪ integritas (integrity) ▪ kewarganegaraan

(citizenship) ▪ Cinta tanah air ▪ Rasa kebangsaan

1. Pegertian Negara Istilah negara berasal dari bahasa Jerman dan Belanda “staat”, bahasa Inggris “state”

dan bahasa perancis “etat” yang berarti keadaan yang tengah dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tagak dan tetap.

Dari segi peristilahan (terminologi) negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, Hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Berikut pendapat para ahli tentang pengertian negara sebagai berikut. 1) Meriam Budihadjo

Negara adalah orgnisasi yg dalam suatu wilayah dapat memaksakan suatu kekuasaanya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yg dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.

PEMBELAAN TERHADAP

NEGARA A 2 x Pertemuan

(4 Jam pelajaran)

Partisipasi dalam Usaha

Pembelaan Negara

1


PKBM TERANG BANGSA

2) G. Pringgodigdo Negara adalah organisasi kekuasaan dan organisasi kewibawaan yg harus dapat memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada pemerintahan yg berdaulat, wilayah tertentu, sehingga merupakan suatu nation atau bangsa.

3) Prof. Mr. Soenarko Negara adalah organisasi masyarakat yg mempunyai daerah tetentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

4) George Jelinek. Negara adalah organisasi kekuasaan dan kelompok manusia yg telah berkedaulatan di wilayah tertentu.

5) Prof. R. DjokoSoetono S.H. Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang berbeda di bawah suatu pemerintahan yg sama.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka negara dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup didaerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat,

2. Unsur- unsur Negara Suatu Negara terbentuk atas empat unsur, yaitu :

• Adanya rakyat

• Adanya wilayah dengan batas - batas tertentu

• Adanya pemerintahan yang berdaulat

• Adanya pengakuan Negara lain Unsur pertama sampai ketiga merupakan unsur mutlak terbentuknya Negara yang

disebut unsur konstitutif. Adapun unsur keempat merupakan unsur deklaratif. Sebagai bangsa yang berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memiliki keempat unsur tersebut. berikut ini dijelaskan unsur-unsur yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. a. Rakyat

Rakyat merupakan unsur terpenting dalam suatu Negara. Rakyat sebagai unsur negara adalah rakyat yang mempunyai keinginan bersama mengikatkan diri dalam satuan organisasi yang dicita-citakan bersama. Rakyat yang berkeinginan membentuk negara telah memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Kesamaan dalam latar sejarah dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang harus diperjuangkan bersama telah membentuk dan menggerakkan rakyat membentuk negara. Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk karena dua hal, yaitu : - Kesejahteraan

Sejarah bangsa Indonesia dimulai dari awal masa tumbuhnya masyarakat nusantara. Dalam perjalanan berikutnya, kemerdekaan bangsa direnggut oleh situasi penjajahan. Ketertindasan ini akhirnya membuahkan gerakan perlawanan hingga memperoleh kemerdekaan. Setelah merdeka negara diumpamakan sebagai bahtera yang mengangkut penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat Indonesia) ke pelabuhan kesejahteraan (masyarakat yang aman, tenteram, adil dan makmur).

- Nilai kebenaran yang dianut bersama Adapun nilai kebenaran yang melatarbelakangi terbentuknya Negara Kesatuan Repubik Indonesia diperoleh dari keyakinan bersama tentang nilai tertentu. Nilai-nilai itu kemudian terangkum dalam sila-sila pancasila.

b. Wilayah Dalam menentukan perbatasan wilayahnya, Indonesia menempuh berbagai perjuangan diplomatik yang melibatkan negara lain dan institusi intetrnasional. Beberapa perjanjian bilateral dan konvensi internasional berikut ini adalah wujud perjuangan bangsa Indonesia dalam menentukan batas wilayahnya :


PKBM TERANG BANGSA

- Berdasarkan Perjanjian Paris 1919, wilayah udara Indonesia meliputi seluruh dirgantara di atas wilayah darat dan laut yang secara sah diakui sebagai wilayah Negara Indonesia.

- Perbatasan darat dan laut yang berbatasan langsung dengan Negara lain ditentukan dengan perjanjian bilateral.

- Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1960 adalah aturan hukum yang menentukan batas wilayah laut yang berbatasan langsung dengan lautan bebas. Selanjutnya, aturan ini diperjuangkan dan disahkan dalam konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 di Jamaika. Menurut konvensi tersebut, wilayah perairan Republik Indonesia diukur 12 mil dari pulau-pulau terluar sebagai wilayah teritorial dan 200 mil sebagai Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Wilayah teritorial merupakan wilayah yang secara mutlak di bawah kedaulatan Negara RI. Sedangkan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) adalah wilayah perairan yang sumber kekayaan alamnya menjadi milik Negara RI, namun kapal-kapal asing boleh melewati perairan tersebut asal tidak mengambil kekayaan alamnya. Baik wilayah darat, laut, maupun udara, kita pandang sebagai satu kesatuan bulat dan utuh, yang kita kenal dengan istilah Wawasan Nusantara. Masih ada satu wilayah dalam suatu negara lagi yang disebut ekstrateritorial. Yaitu suatu wilayah yang sebenarnya tidak berada di dalam Negara, tetapi dianggap sebagai wilayah Negara. Misalnya, kedutaan atau tempat perwakilan negara lain serta kapal-kapal yang berlayar di laut bebas di bawah bendera Negara tertentu. Misalnya, tempat perwakilan di Inggris merupakan wilayah ekstrateritorial Indonesia, walaupun berada di Negara Inggris.

c. Pemerintah yang berdaulat Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan diri sebagai Negara merdeka. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui sidangnya, PPKI menetapkan presiden dan wakil presiden. Maka sejak itu Indonesia telah memiliki pemerintahan berdaulatan, yang menjalankan pemerintahan secara merdeka tanpa campur tangan negara lain. Pemerintahan yang berdaulat dibuktikan dengan kemampuan mengelola kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Kedaulatan internal berarti pemerintah ditaati oleh rakyatnya dan dapat melaksanakan ketertiban hukum dalam negara sehingga kesejahteraan rakyat terjamin. Sedangkan kedaulatan eksternal berarti pemerintah / negara mampu mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan pihak lain.

d. Pengakuan Negara lain Meskipun pengakuan negara lain hanya menjadi syarat deklaratif, namun di era global seperti sekarang ini, syarat tersebut sangat penting. Syarat deklaratif adalah sebuah pengakuan bahwa suatu negara diakui oleh negara lain keberadaannya, yang kemudian secara strategis dapat melakukan hubungan internasional untuk kepentingan nasionalnya. Mesir adalah Negara pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya dengan perjuangan yang gigih, Indonesia mendapatkan pengakuan dari Negara-negara lain, terutama Negara-negara di kawasan Timur Tengah dan disusul kemudian oleh negar-negara Asia Tenggara. Sedangkaqn Belanda sendiri pun sebagai Negara yang berkeinginan menjajah kembali terpaksa mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1947 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda).

3. Fungsi Negara

Para ahli merumuskan fungsi negara secara berbeda-beda tergantung pada titik berat perhatian dan latar belakang perumusan tujuan dan fungsi negara tersebut. selain itu, penafsiran rumusan fungsi Negara dipengaruhi oleh pandangan atau ideologi yang dianut oleh Negara atau ahli tersebut.

Budiardjo (1978:46) menyatakan bahwa setiap Negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu yaitu :


PKBM TERANG BANGSA

a. Melaksanakan penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka Negara harus melaksankan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator.

b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Bagi Negara-negara baru, fungsi ini dianggap sangat penting karena untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari Negara.

c. Fungsi pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga Negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.

d. Menegakkan keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi minimum yang berarti fungsi Negara

tersebut bisa berkembang lebih luas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai Negara. Bagaimana keterkaitan fungsi Negara dengan usaha pembelaan Negara? Pada dasarnya fungsi-fungsi Negara tersebut berkaitan dengan usaha pembelaan Negara. Namun salah satu fungsi Negara yang sangat penting bagi jaminan kelangsunagn hidup Negara adalah fungsi pertahanan negara.

Fungsi pertahanan Negara tidak bisa dipisahkan dengan pembelaan terhadap Negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2003 bahwa “setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara” (pasal 9 ayat 1). Hal ini mengandung makna bahwa partisipasi warga Negara dalam melaksanakan fungsi pertahanan Negara merupakan wujud upaya pembelaan Negara.

Selain fungsi pertahanan, terdapat fungsi yang lain yang juga sangat penting dalam upaya pembelaan Negara yaitu fungsi keamanan. Fungsi pertahanan dan keamanan Negara sangat urgen dalam kehidupan Negara dan merupakan prasyarat bagi fungsi-fungsi lainnya, karena Negara hanya dapat menjalankan fungsi-fungsi lainnya jika Negara mampu mempertahankan diri dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Demikian pula dalam organisasi Negara, fungsi pertahanan dan keamanan sangat penting karena Negara tidak akan dapat mensejahterakan rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan, menegakkan keadilan, dan lain-lain jika tidak mampu mempertahankan diri terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Hal ini mengandung arti bahwa untuk mempertahankan dan mengamankan Negara bukan hanya kewajiban TNI dan POLRI, tetapi juga merupakan kewajiban setiap warga Negara Indonesia.

Charles Merriam (1947) dalam buku Systematic Politics yang dikutip Budiardjo, yaitu bahwa negara memiliki lima fungsi yaitu : a. Keamanan ekstern b. Ketertiban intern c. Fungsi keadilan d. Kesejahteraan umum e. Kebebasan

4. Tujuan Negara Indonesia

Dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945, dijelaskan tentang tujuan Negara Indonesia didirikan yaitu :

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. memajukan kesejahteraan umum 3. mencerdaskan kehidupan bangsa 4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial. Kemudian ditinjau dari Teori-teori fungsi Negara yang telah kita pelajari di atas,

bagaimanakah fungsi Negara Indonesia yang diproklamsikan pada tanggal 17 Agustus 1945? (silakan di diskusikan dengan temanmu dengan bimbingan guru !)

5. Dasar hukum wajib Bela Negara

a. UUD 1945


PKBM TERANG BANGSA

1. Pembukaan UUD 1945 Alinea pertama menyebutkan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah

hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Isi alinea pertama menyiratkan makna bahwa setiap warga Negara memiliki hak serta kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan Negara. Untuk itu, dalam alinea keempat dirumuskan secara tegas tujuan negara Indonesia .

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terkandung makna bahwa seluruh bangsa dan tanah air Indonesia termasuk sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya harus dilindungi dan dipertahankan dari segala ancaman dan hambatan, baik dari dalam maupun luar negeri. Demikian pula dalam percaturan dunia, kita waib ikut menciptakan ketertiban dunia. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga Negara.

2. Batang Tubuh UUD 1945 o Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak dan

wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.” Berdasarkan pasal 27 ayat 3 UUD 1945 tersebut, mengandung maksud

bahwa upaya untuk membela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Upaya bela negara merupakan hak warga negara yang berarti setiap warga negara memiliki kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan. Tetapi dalam keadaan tertentu, negara dapat mewajibkan setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Misalnya negara mendapat serangan dari negara lain. Apabila hal itu terjadi negara berwenang memaksa warganya karena memang negara memiliki sifat khusus yaitu memaksa dan memonopoli. o Pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD 1945 ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu

: a) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan Negara. b) Pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta ( sishankamrata). c) Kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem

keamanan adalah POLRI. d) Kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan adalah sebagai kekuatan

pendukung.

b. Undang-Undang Usaha Bela Negara dan Pertahanan Keamanan Peraturan tentang usaha bela Negara dirumuskan dalam undang-undang pelaksanaan, antara lain : 1). Undang-Undang No. 27 tahun 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi, serta

peraturan perundangan lainnya. Mobilisasi dikenakan baik kepada warga Negara maupaun sumber daya alam. Tidak serta merta mobilisasi dikenakan kepada seluruh warga Negara, namun melalui syarat-syarat dan proses pelatihan dan keahlian tertentu. a. Mobilisasi warga Negara , dikenakan kepada :

- Anggota rakyat terlatih - Perlindungan masyarakat - Anggota masyarakat karena keahliannya, misalnya: bidang kesehatan

b. Mobilisasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan Setiap pemilik atau yang menguasai sumber daya alam / kekayaan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan mobilisasi bila Negara sangat memerlukan untuk mobilisasi. Setelah keadaaan Negara aman dan normal kembali, maka mobilisasi dihentikan, penghentian mobilisasi tersebut dinamakan demobilisasi.


PKBM TERANG BANGSA

Segala akibat dari mobilisasi, seperti tewas dan cacat tubuh menjadi tanggungan Negara. Demikian pula segala sumber daya alam yang telah dipakai untuk mobilisasi harus dikembalikan pada fungsi semula. Segala harta kekayaan yang rusak akibat mobilisasi diganti oleh Negara. Sepanjang sejarah, Negara Republik Indonesia pernah menyelenggarakan mobilisasi, yaitu pada tanggal 23 Agustus 1945 dengan hasil tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada tanggal 19 Desember 1961 dengan hasil kembalinya Irian Barat ke pangkuan Negara RI. Dengan demikian, seluruh warga Negara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam usaha bela Negara termasuk segala kemampuan nasional demi keselamatan bangsa dan Negara.

2). Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Dalam UU ini dijelaskan bahwa tugas Polri adalah

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat - Menegakkan hukum - Melindungi, mengayomi, dan melayani kepentingan Negara 3). Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Dalam UU ni disebutkan berbagai bentuk bela negara. Menurut pasal 9 ayat 2 UU Nomor 3 tahun 2002 disebutkan bahwa ... keikut sertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui : a) Pendidikan kewarganegaraan b) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. c) Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara suka rela atau secara wajib. d) Pengabdian sesuai dengan profesi Pasal 26 ayat UUD 1945 menegaskan siapa saja yang termasuk warga Negara

Republik Indonesia. Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 menyatakan : “Yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.” Pasal 26 ayat 2 menyatakan : “Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.” Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga Negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara. Rumusan ini jelas menunjukkan kebesaran jiwa bangsa Indonesia dalam menempatkan manuusia sebagai pemilik hak asasi yang harus dihormati.

Penduduk

Warga Negara

Bukan

Warga Negara

Orang-orang bangsa lain yang

disahkan UU

Orang-orang bangsa Indonesia

Asli

Orang-orang yang bertempat

tinggal di Indonesia atau orang

bangsa Indonesia Asli yang

pindah ke warga Negara Lain


PKBM TERANG BANGSA

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV

Rincian Tujuan Nasional

Penjabaran Hak Warga Negara Dalam Konstitusi Negara

Kemudian daripada itu

untuk membentuk suatu

pemerintahan Negara

Indonesia yang

melindungi segenap

bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan

keadilan sosial,

maka disusunlah

Kemerdekaan

Kebangsaan Indonesia itu

dalam suatu Undang-

undang Dasar Negara

Indonesia yang terbentuk

dalam suatu susunan

Negara Republik

Indoneasia yang

berkedaulatan rakyat

dengan berdasar kepada

Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kemanusiaan yang

adil dan beradab,

persatuan Indonesia , dan

Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan

perwakilan serta dengan

mewujudkan suatu

keadilan soaila bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Negara melindungi

segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah

Indonesia

Pasal 27 ayat 3 ; “Setiap warga Negara berhak dan

wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.”

Pasal 28 D ayat 1 : “Setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum.”

Pasal 28 G ayat 1 : “setiap orang berhak atas

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat dan harta benda yang di bawah

kekuasaannya , serta berhak atas rasa aman.

Pasal 33 ayat 1, 2,3 dan 4 tentang sistem

perekonomian Indonesia dan pemanfaatan sumber

kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat

Pasal 34 ayat 1 : “Fakir miskin dan anak terlantar

dipelihara oleh Negara.”

Pasal 34 ayat 2 tentang jaminan sosial dan

pemberdayaan masyarakat yang lemah

Pasal 34 ayat 3: “Pemerintah bertanggung jawab

atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan

pelayanan umum.”

Memajukan

kesejahteraan umum

Pasal 31 ayat 1: “Setiap warga Negara berhak

mendapat pendidikan.”

Pasal 31 ayat 2: “Setiap warga Negara wajib

mengikuti wajib belajar sembilan tahun dan

pemerintah wajib membiayai.”

Pasal 31 ayat 3 dan 4 tentang sistem Pendidikan

Nasional dan anggaran pendidikan yang kemudian

dijabarkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang

Sistem

Pasal 32 ayat 1 : “Negara memajukan

kebudayaaan nasional Indonesia.”

Pasal 11 ayat 1 tentang perdamaian dan perjanjian

dengan Negara lain

Pasal 11 ayat 2 tentang pembuatan perjanjian

internasioanl.

Pasal 13 ayat 1 perihal pengangkatan duta dan

konsul

Mencerdaskan

kehidupan bangsa

Ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang

berdasarkan

kemerdekaan,

perdamaian abadi dan

keadilan sosial


PKBM TERANG BANGSA

Secara hukum, seluruh warga Negara memiliki hubungan yang khas dengan Negara, yang ditetapkan dalam konstitusi atau hukum bernegara. Bagan di atas menunjukkan tujuan bernegara serta jaminan terhadap warga Negara yang dituangkan dalam konstitusi.

6. Alasan keikutsertaaan dalam pembelaan negara

Dalam kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan dengan mengingat kembali kilas balik sejarah berdirinya Negara, Beberapa alasan keikutsertaan dalam usaha pembelaan Negara dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Alasan historis

Pengorbanan para pahlawan telah membuahkan kemerdekaan dalam bentuk NKRI. Tentu wajar, jika kita sebagai generasi penerus melakukan pembelaan jika NKRI dalam keadaan bahaya atau terancam. Pembelaan kita berikan sebagai penghargaan atas jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan negeri ini. Negara yang diperoleh dengan susah payah, bahkan ditebus dengan darah dan nyawa harus dijaga dan dibela. Demikianlah logika pembelaan kita sebagai warga negara. Bahwa kita membela Negara karena Negara ini secara histories diperjuangkan dengan harta, darah dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini yang disebut alasan histories kita memberikan pembelaan terhadap Negara.

b. Alasan Filosofis Jika kita ibaratkan sebagai rumah, Negara ini merupakan tempat tinggal, dan kita

sebagai bagian dari warganya. Tidak semua warga Negara turut membangunnya. Akan tetapi seperti yang kita rasakan, kita merasa memiliki dan menyebut Negara ini sebagai bagian identitas kita. Coba Negara mana yang kita sebut jika seseorang menanyakan kepada kita tentang Negara asal ? Kebangsaan apa ? tentu jawaban kita adalah Indonesia! Jika tiba-tiba ada sebuah pasukan agresor yang menduduki sebuah pulau, apa bedanya dengan orang asing yang tiba-tiba mendiami dan mengklaim sebuah kamar dari rumah kita sebagai miliknya ? Kita akan marah dan bertindak tegas dengan mengisirnya. Begitulah jika timbul ancaman bagi Negara, sudah sewajarnya kita mengadakan pembelaan. Sebab, Negara adalah bagian dari identitas kita yang menjadi tempat tinggal dan tempat hidup kita. Di bumi Indonesia kita tinggal. Dari tanaman yang tumbuh di atasnya kita makan. Dari air yang dikandung buminya kita minum. Dari udara yang menyelimutinya kita bernapas. Maka, sewajarnya kita membela Negara jika sewaktu-waktu Negara dalam keadaan bahaya dan terancam. Hal inilah yang disebut alasan filosofis kita memberi pembelaan Negara. Bahwa sudah seharusnya, kita membela Negara yang atas rida Tuhan Yang Maha Esa telah memberi kehidupan yang lebih baik kepada kita.

c. Alasan yuridis Negara menggerakan setiap warganya untuk melakukan kewajiban bela Negara.

Untuk itu, Negara menciptakan peraturan bela Negara. Aturan ini bersifat memaksa dan biasanya disertai sanksi jika ada yang melanggarnya. Bandingkan dengan tata tertib di sekolah kalian,tentu tata tertib sekolah juga memaksa kalian untuk menaatinya dan memberikan sanksi jika ada yang melanggarnya. Coba lihatlah, apakah sekolah mendiamkan siswa yang selalu datang terlambat, tidak mengenakan seragam sekolah, berbuat onar, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang jauh dari kepantasan seorang pelajar?


PKBM TERANG BANGSA

Seperti halnya sekolah yang memiliki tata tertib sekolah yang memaksa siswa untuk melakukan tugas belajarnya, demikian halnya dengan Negara yang memiliki pula aturan yang mewajibkan warganya melakukan bela Negara. Kewajiban bela Negara yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Negara dan bersifat memaksa serta ditegaskan dalam sebuah peraturan kenegaraan seperti ini yang disebut alasan yuridis bela Negara. Jadi, secara yuridis atau secara hukum Negara, setiap warga Negara harus melakukan kewajiban bela Negara.

MEMAHAMI LANDASAN HUKUM/PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG BELA NEGARA Bacalah landasan hukum tentang Bela Negara ! Isilah bagan dibawah !

Isilah titik-titik berikut !

1) berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut sera dalam ........................

2) hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara, diatur dalam UUD 1945 pasal .... .. ayat .....

3) Tujuan Negara Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia.... 4) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem .................... 5) Dalam Sishankamrata kekuatan utama adalah .... ......sedangkan kekuatan cadangan

nasional adalah ....

I. Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, atau d jawaban yang paling benar ! 1. Istilah Negara dalam bahasa Perancis

adalah…. a. I’etat c. staat b. state d. Der staat

2. Negara adalah alat (Agency) atau wewenang (authority) Yng mengendalikan

persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat adalah pendapat .... a. Roger H Soltou c. Max Waber b. Harold J, Laski d. Max Iver

3. Di bawah ini yang bukan unsur-unsur konstitutif negara menurut konsep ilmu politik adalah....

UUD

1945

Pasal.....

ayat.....

Pasal......

Ayat .....

UU

UU NO....

Th. .........

UU NO....

Th. .........


PKBM TERANG BANGSA

a. penduduk b. daerah / wilayah c. pemerintah yang berdaulat d. kemampuan mengadakan kerjasama

dengan negara lain 4. Yang dimaksud unsur konstitutif suatu

negara adalah.... a. persyaratan umum sebuah negara. b. unsur yang tidak harus dipenuhi

dalam sebuah Negara yang akan berdiri.

c. unsur yang mutlak harus dipenuhi suatu Negara yang akan berdiri.

d. syarat sebuah negara yang merdeka. 5. Suatu negara berdiri didukung oleh

adanya pengakuan dari negara lain disebut dengan unsur.... a. deklaratif c. Eksekutif b. konstitutif d. Yudikatif

6. Menurut konvensi Hukum laut Internasional pada tahun 1962, jarak wilayah perairan teritorial Republik Indonesia dari garis pantai terluar adalah ....

a. 10 mil c. 15 mil b. 12 mil d. 24 mil

7. Usaha mempertahankan dan membela negara merupakan….. a. hak c. keharusan b. kewajiban d. hak dan kewajiban

8. Hak dan kewajiban warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara diatur dalam UUD 1945 pada pasal….. a. 27 ayat 1 dan 2 c. 30 ayat 1 b. 27 ayat 3 d. 30 ayat 1 dan 2

9. “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara”.Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal….. a. 27 ayat 1 c. 30 ayat 1 b. 27 ayat 3 d. 30 ayat

10. Fungsi negara yang ditujukkan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar merupakan fungsi .... a. pertahanan c. ketertiban b. keamanan d. kesejahteraan

II. Isilah titik-titijk di bawah ini dengan jawaban yang benar !

1. Syarat berdirinya negara, rakyat merupakan unsur .... bagi suatau Negara 2. Jarak Zona Ekonomi Ekslusif adalah ...... 3. Syarat lengkap secara hukum berdirinya Negara Indonesia baru terpenuhi pada

tanggal.... 4. Secara de facto negara Indonesia berdiri sejak .... 5. “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan Negara”, merupakan bunyi pasal .... ayat .... 6. Tiap- tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan keamanan

terdapat dalam .... 7. Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara , terdapat dalam

.... 8. Kepolisian negara Republik Indonesia diatur dalam .... 9. Pertahanan negara diatur dalam ....

10. Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara diatur dalam .... 11. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam .... 12. Semua orang yang berada di wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara

tersebut disebut .... 13. Melaksanakan Wajib belar 9 tahun , adalah kewajiban negara untuk mewujudkan tujuan

negara yang ke 3 yaitu .... 14. Membentuk badan-badan peradilan adalah tugas negara untuk melaksanakan fungsi .... 15. Pemberian BOS kepada siswa, pemberian RASKIN kepada masyarakat adalah tugas

negara untuk melaksanakan fungsi ....


PKBM TERANG BANGSA

KOMPETENSI DASAR


DIHARAPKAN

1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan Negara.

1. Menjelaskan pengertian bela negara 2. Menyebutkan berbagai ancaman,

gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara indonesia

3. Menyebutkan bentuk-bentuk/ keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara

4. Menjelaskan sistem petahanan keamanan rakyat semesta


▪ peduli (caring ) ▪ jujur (fairnes) ▪ integritas

(integrity) ▪ kewarganegaraan

(citizenship) ▪ Cinta tanah air ▪ Rasa kebangsaan

1. Pengertian Bela Negarra

Ada perbedaan konsep antara upaya bela negara dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. UPAYA BELA NEGARA “Adalah sikap dan perilaku WN yg dijiwai oleh kecintaannya kpd NKRI yg berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dlm menjamin kelangsungan hidup bgs dan neg., yg merup. Bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia tetapi jg merup.kehormatan WN sbg wujud pengabdian dan rela berkorban kpd bangsa dan negara. (penjelasan ps. 9 ayat 1 UU No. 3 tahun 2002 ) PERTAHANAN – KEAMANAN NEGARA “ Adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan thp bangsa dan negara ( ps 1 ayat 1 UU No. 3 tahun 2002 ) PERBANDINGAN LANDASAN KONSTITUSIONAL UUD 1945 PERTAHANAN & KEAMANAN NEGARA ✓ Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 : “Tiap-tiap WN berhak dan wajib ikut serta dlm usaha

pertahanan dan keamanan negara” ✓ Pasal 30 ayat 2 : “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem

pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sbg kekuatan utama, dan rakyat sbg kekuatan pendukung”.

UPAYA BELA NEGARA ✓ Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 : “Setiap WN berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan negara” ✓ UU No. 3 Th 2002 ps. 9 ayat 1 “Setiap WN berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela

negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”

BENTUK-BENTUK USAHA

PEMBELAAN NEGARA B 3 x Pertemuan

(6 Jam pelajaran)


PKBM TERANG BANGSA

2. Bentuk usaha bela negara

Dalam UUD No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9 ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan Negara yang meliputi :

a. Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat. Pasal 37 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan kewarganegara dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pembinaan kesadaran peserta didik untuk ikut serta dalam pembelaan Negara dengan menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme.

b. Pelatihan Dasar kemiliteran Selain TNI, salah satu komponen warga Negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa). Memasuki organisasi Menwa merupakan hak bagi setiap mahasiswa. Namun setelah memasuki organisasi tersebut harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Anggota Menwa tersebut merupakan komponen bangsa yang telah memiliki pemahaman dasar kemiliteran dan dapat didayagunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara.

c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib. Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma

dalam sistem ketatanegaraan kita khususnya yang menyangkut pemisahan peran dan fungsi TNI dan POLRI. Pemisahan antara TNI dan POLRI yang semula menjadi satu keatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) didasarkan atas Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/ 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI, serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/ 2000 tentang Peran TNI dan POLRI.

POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan TNI berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian POLRI berperan dalam bidang keamanan negara sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan negara.

Dalam upaya pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk : ~ Mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah. ~ Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. ~ Melaksanakan operasi militer selain perang, ~ Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan

internasional. (pasal 10 ayat 3 UU nomor 3 tahun 2002) Dengan demikian jelaslah bahwa TNI merupakan komponen utama dalam pertahanan

negara. Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah megara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

d. Pengabdian sesuai dengan profesi

Yang dimaksud pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam


PKBM TERANG BANGSA

menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam atau bencana lainnya.

Dalam UU nomor 3 tahun 2002 tidak dijelaskan jenis profesi apa yang dapat mengabdikan untuk kepentingan pertahanan negara. Namun demikian dapat diidentifikasi beberapa profesi tersebut terutama yang berkaitan dengan menanggulangi dan memperkecil akibat perang, bencana alam atau bencana lainnya yaitu antara lain petugas PMI, para medis, tim SAR, dan bantuan sosial.

Pada masa berlakunya UU Nomor 20 tahun 1982, terdapat organisasi yang disebut perlindungan masyarakat secara sukarela, yang berfungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya, maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. Keanggotaan perlindungan masyarakat (Linmas) tersebut merupakan salah satu wujud usaha penyelenggaraan bela negara.

Dengan demikian warga negara yang berprofesi sebagai para medis, tim SAR, PMI, bantuan sosial dan Linmas memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara sesuai dengan tugas keprofesiannya masing-masing. Jika mereka melakukan tugas profesinya berkaitan dengan pertahanan negara, maka mereka telah menunaikan hak dan kewajiban dalam pembelaan negara.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa setiap warga negara sesuai dengan kedudukan dan perannya memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Siswa dan Mahasiswa ikut serta membela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, anggota Resimen Mahasiswa. TNI membela negara dalam menanggulangi ancaman militer dan non militer tertentu. POLRI membela negara dalam menanggulangi ancaman non militer. Sedangkan kelompok profesi tertentu dapat ikut membela negara sesuai dengan profesinya masing-masing.

3. Macam-Macam Ancaman, gangguan, dan hambatan.

a. Pengertian Ancaman Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri

yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Jika demikian, apakah hanya TNI yang memiliki tugas menghadapi berbagai ancaman? Hal ini tentu saja tidak, karena tergantung dari jenis ancaman yang dihadapi. Jika jenis ancaman yang dihadapi adalah ancaman militer, maka TNI ditempatkan sebagai komponen utama dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan apabila yang dihadapi adalah ancaman non militer, maka unsur utama adalah lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Macam –macam ancaman

a). menurut bentuknya Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata

yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Yang berasal dari luar negeri antara lain :

✓ Agresi adalah serangan bersenjata dari Negara lain terhadap Negara RI ✓ Pelanggaran wilayah oleh negara lain dengan kapal atau pesawat non

komersial. ✓ Spionase (mata-mata) dari negara lain yang berusaha mengetahui rahasia

militer Negara Republik Indonesia. ✓ Sabotase yang merusak jaringan militer atau objek nasional yang

membahayakan keselamatan bangsa dan negara ✓ Aksi terror dari jaringan internasional.


PKBM TERANG BANGSA

Ancaman militer yang berasal dari dalam negeri berupa : ✓ Pemberontakan bersenjata ✓ Konflik horizontal atau perang saudara antar kelompok masyarakat

bersenjata. ✓ Aksi terror dari dalam negeri. ✓ Sabotase dari dalam negeri yang merusak jaringan militer dan Negara.

Kemudian yang dinamakan ancaman non militer adalah ancaman yang

tidak menggunakan kekuatan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non militer atau non fisik dapat datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada bermacam-macam bentuk ancaman nonfisik, yaitu: ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang menyangkut kejahatan internasional. Contohnya adalah penyebar luasan paham ideologi negara lain, adanya peredaran narkoba yang dapat mengancam keselamatan bangsa terutama generasi muda. Penyelundupan barang baik dari dalam maupun dari luar negeri sehingga dapat merugikan keuangan negara.

Jenis ancaman tersebut dapat kita lukiskan pada bagan berikut ini !

Kemudian dalam Departemen Pertahanan (2003) diungkapkan bahwa TNI meruakan salah satu kekuatan nasional negara (instrumen of nasional power), disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekuatan militer. Alam tugasnya, TNI melaksanakan operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). OMP adalah operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun infiltrasi. Sedangkan OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontak bersenjata gerakan sparatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan, tugas kemanusiaan dan tugas perdamaian.

b). Menurut sifatnya Di lihat dari sifatnya, ancaman keamanan dapat dibedakan atas ancaman

yang bersifat tradisional dan non tradisional. Ancaman tradisional yaitu ancaman

Ancaman

Fisik /

Militer

Nonfisk /

Nonmiliter

DN

LN

DN

LN

Pemberontakan terror, perang

bersaudara bersenjata, sabotase

Agresi, spionase, terror,

sabotase, Pelanggaran wilayah

Ideologi, politik, ekonomi,

sosial, budaya, hankam

Ideologi, politik, ekonomi,

sosial, budaya, hankam


PKBM TERANG BANGSA

yang berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Untuk mengahadapi setiap ancaman dan gangguan militer dari luar, kekuatan pertahanan negara disusun dalam komponen utama yakni TNI, didukung komponen cadangan dan komponen pendukung yaitu seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan ancaman yang bersifat non tradisional yaitu ancaman yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara, berupa aksi teror, perompakan, pembajakan, penyelundupan, imigrasi, perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, pencurian kayu secara ilegal (ilegal loging) dan pencurian kekayaan lainnya.

Perbedaan sifat ancaman tersebut akan mempengaruhi terhadap besar kecilnya peran TNI dan warga negara non TNI dalam keikutsertaan membela negara. Dalam menanggulangi ancaman tradisional, peran TNI untuk menunaikan kewajiban membela negara sangat dominan, sedangkan kewajiban warga negara lainnya dalam membela negara hanya sebagai pendukung. Hal ini berbeda jika ancaman yang dihadapi bersifat non militer (non tradisional) seperti perdagangan narkoba dan penyelundupan. Dalam menghadapi ancaman ini segenap warga negara memiliki peran penting untuk menunaikan kewajiban dalam pembelaan negara sesuai dengan profesinya masing-masing.

Pertanyaannya, apakah ancaman non tradisional dapat membahayakan negara dan harus melibatkan militer? Ancaman keamanan non tradisional mungkin pada awalnya merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban publik yang bisa ditangani oleh Polisi. Namun pada tingkat eskalasi tertentu, ancaman tersebut dapat berkembang sampai pada taraf yang membahayakan keselamatan bangsa, sehingga diperlukan kehadiran militer untuk menjalankan tugas OMSP. Dengan demikian antara tugas TNI dan tugas POLRI ada kesinambungan sesuai dengan perkembangan ancaman.

Penugasan TNI dalam operasi militer selain perang digambarkan pada model : Keterkaitan TNI dalam konteks keamanan nasional dihadapkan pada eskalasi ancaman di bawah ini.

T E R T I B

S I P I L D

AR

UR

AT

S

IPIL

DA

RU

RA

T

MIL

ITE

R

DA

RU

RA

T

PE

RA

NG

ESKALASASI ANCAMAN

AMAN RAWAN GAWAT

POLISI

DAMAI

PERANG


PKBM TERANG BANGSA

TNI

Model keterlibatan TNI dalam konteks keamanan Nasional dihadapkan pada eskalasi ancaman

Model tersebut adalah sebuah model sederhana untuk memudahkan

pemahaman tugas TNI dalam konteks operasi militer selain perang. Titik ekstrim paling kiri menunjukkan kondisi ideal dimana relatif tidak ada ancaman, sehingga belum memerlukan hadiran TNI. Pada Kondisi dimana spektrum ancaman masih berupa kejahatan (kriminal) penanganan sepenuhnya berada pada POLRI. Namun apabila ancaman keamanan mulai meningkat dan status kondisi negara atau suatu daerah juga dinaikkan, maka keberadaan TNI juga mulai memainkan perannya. Puncaknya yaitu apabila negara atau wilayah suatu daerah dinyatakan sebagai darurat Militer maka untuk sementara jabatan pemerintahan dipegang oleh pemerintah darurat militer dan peranan TNI lebih dominan dari pada POLRI. Namun apabila kondisi negara atau wilayah suatu daerah mulai membaik maka jabatan pemerintahan akan diserahkan lagi kepada pemerintahan sipil. Begitu juga tugas keamanan negara akan dikembalikan kepada POLRI.

4. SISTEM PERTAHANAN NEGARA INDONESIA

Sistem pertahanan keamanan negara Indonesia adalah menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ( Sishankankamrata), artinya sistem pertahanan keamanan negara yang mengikutsertakan seluruh kekuatan/potensi yang ada pada rakyat. Dalam Sishankamrata kekuatan inti pertahanan keamanan ada pada TNI dan Polri, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung/cadangan nasional.

Secara terperinci kekuatan Sishankamrata adalah sebagai berikut : 1. TNI dan Polri

Dalam Sishankamrata TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai kekuatan Utama atau Inti.

2. Rakyat Rakyat dalam Sishankamrata adalah sebagai kekuatan pendukung atau kekuatan cadangan nasional. Dalam bunyi pasal 30 UUD 1945 dinyatakan bahwa syarat-syarat untuk pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Undang-undang tentang pertahanan negara menyebutkan bahwa TNI adalah sebagai kekuatan inti sedangkan rakyat terlatih sebagai kekuatan cadangan. Adapun yang termasuk rakyat terlatih antara lain : a. Perwira Cadangan, yaitu mereka yang memperoleh pendidikan Sepacad (Sekolah

Perwira Cadangan), misalnya kapten pilot pesawat udara, para nakoda kapal laut, dan petugas imigrasi.

b. Purnawirawan TNI maupun Polri, adalah mereka yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai TNI maupun Polri.

c. Veteran, adalah mereka yang telah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan, maupun berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Mereka ada yang dari kalangan TNI, Polri maupun Pegawai Negeri Sipil ataupun Swasta.

d. Hansip (Hanra, Wanra, Kamra dan Linmas), yaitu Pertahanan Sipil yang terdiri dari masyarakat umum non TNI/Polri baik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun swasta. Mereka juga ada yang mendapatkan pendidikan dasar militer, seperti : Hanra (Pertahanan Rakyat), Wanra (Perlawanan Rakyat), Kamra (Keamanan Rakyat), dan Linmas (Perlindungan Masyarakat).

e. Resimen Mahasiswa (Menwa), yaitu satuan organisasi mahasiswa yang memperoleh pendidikan dasar militer (Diksar, Suskalak, Suskapin). Disamping sebagai unit kegiatan kampus di bidang bela negara, menwa juga sebagai kekuatan cadangan nasional. Menwa merupakan unsur pertahanan sipil yang memiliki fungsi pertahanan


PKBM TERANG BANGSA

rakyat (Hanra), fungsi perlawanan rakyat (Wanra), fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan fungsi perlindungan masyarakat (Linmas). Di sekolah ada yang disebut PKS (Patroli Keamanan Sekolah), yang tugasnya antara lain membantu menjaga keamanan sekolah, membantu kerja Polantas yaitu membantu mengatur lalu lintas di sekitar sekolah, diantaranya membantu menyeberangkan anak-anak sekolah dan pengguna jalan yang lain di sekitar sekolah.

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c,d pada jawaban yang paling benar !

1. Di bawah ini yang tidak termasuk pengabdian sesuai profesi dalam upaya bela negara adalah........... a. Tim SAR b. POLRI c. Dokter dan tenaga medis lain d. d. Menwa

2. Di bawah ini yang tidak termasuk pengabdian sesuai profesi dalam upaya bela negara adalah........... a. Tim SAR b. POLRI c. Dokter dan tenaga medis lain . d. Menwa

3. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu cara penyelenggaraan upaya bela negara karena..... a. PKN merupakan mata pelajaran wajib

di sekolah b. PKN mengemban tugas membina

sikap dan perilaku siswa c. dalam PKN sudah termasuk

pembinaan kesadaran berbangsa d. PKN di sekolah memuat materi

tentang dasar-dasar kemiliteran 4. Berdasarkan konstitusi Negara/UUD 1945

sistem pertahanan dan keamanan nasional adalah ….. a. sishankamrata b. sishankamnas c. sisitem pertahanan terpadu d. sisitem wawasan nusantara

5. Berdasarkan konstitusi Negara/UUD 1945 sistem pertahanan dan keamanan nasional adalah ….. a. sishankamrata b. sishankamnas c. sisitem pertahanan terpadu d. sisitem wawasan nusantara

6. Di bawah ini adalah bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara dalam bela negara, kecuali …..

a. Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran b. pengabdian warga negara sesuai

dengan profesinya c. pengabdian warga negara sebagai

prajurit TNI atau POLRI d. pengabdian warga Negara bekerja di

luar negeri untuk mencukupi kebutuhan hidup

7. Satu-satunya organisasi mahasiswa yang menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran sebagai upaya bela Negara adalah organisasi kemahasiswaan….. a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) b. Korps Sukarelawan (KSR) c. Resimen Mahasiswa (Menwa) d. Racana Pramuka

8. Pertanyaan dibawah ini manakah yang tidak termasuk alasan utama pentingnya usaha pembelaan negara ... a. untuk mempertahankan negara dari

berbagai ancaman b. untuk menjaga keutuhan wilayah

negara c. merupakan kewajiban bagi setiap

warga negara d. untuk menunjukkan kekuatan negara

kepada dunia internasional. 9. Sebaiknya kewajiban bela Negara

diserahkan kepada….. a. seluruh warga negara b. TNI dan POLRI c. rakyat terlatih d. resimen mahasiswa dan barisan

pemuda 10. Di bawah ini adalah ancaman dan

gangguan terhadap pertahanan Negara yang berasal dari dalam negeri ….. a. Terorisme Internasional b. Konflik komunal c. Kejahatan lintas negara d. Kegiatan Imigrasi gelap e.

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !

1. Sikap . tindakan warga negara yang dilandasi cinta tanah air disebut ............


PKBM TERANG BANGSA

2. Sistem pertahanana dan keamanan yang mengikutsertakan seluruh rakyat disebut ........

3. Unsur Utama dalam pertahnan keamana adalah ...........................

4. Rakyat dan sumber daya alam , sarana prasarana dalam pertahanan keamanan termasuk unsur .................

5. Menyelenggarakan pertahanan negara adalah tugas pokok dari ...................

6. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tugas pokok dari .........

7. Membela negara bagi setiap warga negara merupakan .......................

8. Menyalahgunaan narkoba bagi bangsa dan negara Indonesia merupakan .............

9. Tugas utama sebagai siswa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah ........

10. Bela negara yang dilakukan siswa setiap hari senin adalah .............


PKBM TERANG BANGSA

KOMPETENSI DASAR


DIHARAPKAN

1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan Negara

1. Menyebutkan contoh tindakan upaya bela Negara

2. Menyebutkan partisipasi dalam usaha pembelaan Negara

3. Menunjukkan contoh bela Negara dalam kehidupan pribadi, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara

4. Menyebutkan contoh bela negara yang dilakukan siswa dalam berlalu lintas


▪ rasa hormat dan perhatian (respect)

▪ integritas (integrity) ▪ peduli (caring) ▪ jujur (fairnes) ▪ kewarganegaraan

(citizenship) ▪ Disiplin ▪ Cinta tanah air ▪ Rasa kebangsaan

1. Contoh Tindakan Upaya Membela Negara

Keikut sertaan warga negara dalam upaya membela negara bukan hanya merupakan hak akan tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi. Tingkatan kewajiban tersebut bervariasi sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing. Upaya membela negara yang paling nampak diperankan oleh TNI sejak perang kemerdekaan sampai masa reformasi saat ini. Contoh-contoh tindakan membela negara yang dilakukan TNI antara lain menghadapi ancaman agresi Belanda, menghadapi ancaman gerakan separatis APRA, RMS, PRRI/PERMESTA, Papua Merdeka, Separatis Aceh (GSA), melawan PKI, DI/TII dan lain sebagainya.

Demikian pula POLRI telah melakukan upaya membela negara terutama yang berkaitan dengan ancaman yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti kerusuhan, penyalahgunaan narkotika, konflik komunal dan lain sebagainya. Hal ini kalau dibiarkan akan mengganggu keselamatan bangsa dan negara.

Tindakan upaya membela negara ada juga yang dilakukan secara berencana melalui organisasi profesi, seperti Tim SAR, Para Medis, PMI yang membantu mencari dan menolong korban bencana alam. Demikian pula Menteri Luar Negeri dan utusannya yang memperjuangkan sengketa batas-batas wilayah dengan negara lain. Tindakan yang dilakukan itu juga telah membela negara demi keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara.

Selain itu melalui kegiatan organisasi profesi, tindakan upaya bela negara dapat dilakukan melalui sekolah, khususnya melalui PKn. Dengan adanya PKn dapat membina sikap dan perilaku nasionalisme, patriotisme, dan membela kebenaran dan keyakinan pada Pancasila dan UUD 1945.

2. Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara di Lingkungan

Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 menegaskan bahwa pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan (pasal 5). Sedangkan yang dimaksud dengan seluruh

MENAMPILKAN PERAN SERTA

DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA

C 2 x Pertemuan

(4 Jam pelajaran)


PKBM TERANG BANGSA

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa.

Merujuk ketentuan tersebut, maka keikutsertaan segenap warga negara dalam upaya pembelaan negarabukan hanya dalam lingkungan nasional, tetapi juga dalam lingkungan terdekat dimana kita berdomisili. Artinya menjaga keutuhan wilayah lingkungan kita tidak dapat dipisahkan dari keutuhan wilayah negara secara keseluruhan. Pada dasarnya setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan dan keamanan serta ketertiban wilayah sekitar mulai dari lingkungan rumah sendiri, lingkungan masyarakat sekitar, sampai lingkungan wilayah yang lebih luas.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungannya antara lain melalui sistem keamanan lingkungan ( Siskamling), ikut serta menanggulangi bencana alam, ikut serta mengatasi kerusuhan masal dan konflik komunal. Dalam masyarakat kita terdapat organisasi yang berkaitan dengan upaya bela negara, yang sering disebut dengan istilah umumnya Hansip (Pertahanan Sipil), Organisasi tersebut adalah : a. Perlawanan Rakyat (Wanra) Wanra merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan b. Hanra ( Pertahanan Rakyat ) Memiliki fungsi yang sama dengan Wanra c. Keamanan Rakyat (Kamra) Kamra merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang keamanan d. Perlindungan Masyarakat (Linmas) Organisasi ini merupakan kekuatan rakyat yang berfungsi untuk menanggulangi akibat

bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa maupun harta benda. Organisasi ini juga merupakan sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan luar biasa.

Partisipasi masyarakat tersebut merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi keutuhan lingkungan dan keselamatan warga masyarakat dari segala bentuk ancaman, yang tidak lain merupakan tujuan pertahanan negara. Salah satu sasaran yang mesti dibela oleh setiap warga negara adalah wilayah negara. Wilayah negara merupakan wadah bagi berlangsungnya penyelenggaraan bela negara.

3. Bela Negara dalam kehidupan pribadi; lingkungan sekolah; lingkungan masyarakat;

bangsa dan Negara Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah negara sesuai dengan posisi dan kemampuan masing-masing. Partisipasi warga negara dalam usaha pembelaan negara bukan hanya dalam lingkungan nasional tetapi juga dalam lingkungan terdekat. Oleh karena itu sikap bela negara dapat dilakukan dalam berbagai kehidupan, antara lain : a. Bela Negara dalam kehidupan pribadi

Sebagai seorang pribadi, setiap warga Negara dapat menampilkan perilaku bela Negara. Beberapa contoh perilaku bela Negara tersebut di antaranya : - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. - Bekerja dengan tekun dan sabar untuk memperoleh rezeki yang halal - Memiliki sikap mental optimis dan senang terhadap kemajuan - Kreatif dan bermental solutif (pemecah masalah)

b. Bela Negara dalam linmgkungan sekolah Bebarap contoh perilaku yang mencerminkan kewajiban bela Negara di lingkungan sekolah adalah: - Menjadi pelajar yang bertaqwa, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. - Ikut aktif dalam kegiatan kepramukaan yang mendidik jiwa patriotisme - Mengikuti upacara bendera dengan khitmat , dapat memupuk jiwa nasioanalisme. - Belajar giat


PKBM TERANG BANGSA

- Mentaati tata tertib sekolah - Aktif pada kegiatan ilmiah seperti KIR, lomba mata pelajaran, dan sejenisnya. - Memelihara lingkungan hidup, seperti menjaga kebersihan dan melakukan penghijauan

c. Bela negara dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara

Beberapa contoh perilaku warga masyarakat yang mencerminkan usaha pembelaan Negara adalah : - Aktif dalam semua kegiatan kemasyarakatan. - Menjaga kerukunanan dan kebersamaan serta kesetiakawanan sosial - Tertib dalam berlalu lintas - Tertib mengikuti kegiatan pengamanan masyarakat dalam bentuk kegiatan siskamling - Menjadi perlopor kesadaran hukum sehingga terbentuk ketertiban masyarakat - Menjaga kelangsungan hidup sumber daya hayati di lingkungan tempat tinggal. - memelihara kebersihan lingkungan dan , melaksanakan reboisasi,

Isilah titik-titik berikut dengna singkat dan jelas !

1. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara disebut …

2. menurut Thomas Hobbes kehidupan manusia sebelum adanya negara seperti “ homo Homoni Lupus “ artinya ….

3. bagi setiap warga negara membela negara merupakan ….

4. Mencegah jika terjadi bentrokan-bentrokan dalam masyarakat negara harus melaksanakan fungsi ….

5. Agar rakyat hidup sejahtera kecukupan sandang dan pangan , negara harus melaksanakan fungsi ….

6. untuk menjaga kemungkinan serangan dan ancaman dari negara lain , negara pharus melaksanakan fungsi ….

7. penegakan hukum harus dilakukan, adalah merupan fungsi ….

8. fungsi partahanan dilaksanakan oleh ….

9. Fungsi keamanan dilaksanakan oleh ….

10. tujuan negara Indonesia tercantum dalam ….alinea ….

11. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara yang ke ….

12. Melindungi segenap bangsa dan selurh tumpah darah Indonesia adalah tujuan negar Indonesia yang ke ….

13. Tujuan negara yang ke tiga adalah ….

14. Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan ….

15. Unsur pokok berdirinya negara adalah 1). …. 2). …. 3). ….

16. Unsur deklaratif / tambahan berdirinya negara adalah ….

17. Pertahanan negara diatur dalam UU No. ….

18. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Adalah bunyi dari ….

19. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem ….

20. Kekuatan utama dalam Pertahanan dan keamanan Negara adalah ….

1 Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara · 2020. 7. 13. · Negara berhak dan wajib ikut serta...

Documents

Transcript of 1 Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara · 2020. 7. 13. · Negara berhak dan wajib ikut serta...