1. Myr Cpm Abidin_51042
-
Upload
ragilmoreno -
Category
Documents
-
view
277 -
download
19
description
Transcript of 1. Myr Cpm Abidin_51042
-
TERBATAS
TERBATAS
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
SEKOLAH STAF DAN KOMANDO
TA. 2013
KARANGAN TULISAN MILITER
PENGARUH KEMAMPUAN PENYIDIK POMAD DALAM
MELAKSANAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERCEPATAN
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
Diajukan oleh :
Nama : Abidin, S.H.
Pangkat/Korps/NRP : Mayor CPM 11960056391171
Dalam rangka memenuhi persyaratan kurikulum Seskoad
Bandung, Oktober 2013
-
TERBATAS
TERBATAS
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
SEKOLAH STAF DAN KOMANDO
LEMBAR PERSETUJUAN
Judul Karmil : PENGARUH KEMAMPUAN PENYIDIK POMAD DALAM
MELAKSANAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERCEPATAN
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
Penulis : A B I D I N, S.H.
Pangkat/Korps/NRP : MAYOR CPM NRP 11960056391171
Telah disetujui oleh :
Mengetahui
Kepala Departemen Kodal Perwira Pembimbing
Rimbo Karyono,S.IP Ahmad Sutarmadi Kolonel Inf NRP 30815 Kolonel Inf NRP 1910037630768
-
ii
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
SEKOLAH STAF DAN KOMANDO
LEMBAR PENGESAHAN
Penulis : A B I D I N,S.H.
Pangkat / Korps/NRP : MAYOR CPM NRP 11960056391171
Judul Karlismil : PENGARUH KEMAMPUAN PENYIDIK POMAD
DALAM MELAKSANAKAN PENYIDIKAN TERHADAP
PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.
Telah dipaparkan dihadapan Penguji Karlismil Seskoad TA 2013, pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 18 Oktober 2013
Pukul : 10.45 s.d.11.45 Wib
Dinyatakan : Lulus /Tidak Lulus
Ketua Tim Penguji : Kolonel Arm Umar Sanusi,S.Sos (..)
NRP. 30909
Anggota Tim Penguji : Kolone Arm Supriyoso,S.IP (......)
NRP.31268
-
TERBATAS iii
TERBATAS
ABSTRAKSI
TNI dalam menjalankan tugas pokonya mengabdi kepada bangsa dan negara,
tidak tertutup kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI/TNI AD
khususnya, baik yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam kemiliteran maupun
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan setiap pelanggaran terhadap norma-
norma tersebut seorang prajurit TNI AD tidak akan terlepas dari jeratan hukum. Pomad
merupakan salah satu kecabangan TNI AD yang mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan hukum,disiplin dan tata tertib di lingkungan
dan bagi kepentingan TNI AD. Salah satu fungsi Polisi Militer Angkatan Darat adalah
melaksanakan penyidikan yaitu mulai dari menerima laporan polisi sampai dengan
pemberkasan. Proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI AD pada semua
tahapan pemeriksaan khususnya tahap penyidikan yang menjadi awal dari proses hukum
terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin harus segera
dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pelaku pelanggaran
termasuk Negara dan institusi TNI.
Dihadapkan dengan tantangan tugas ke depan yang semakin berat dan motif
kejahatan yang sangat bervariatif maka pejabat penyidik di lingkungan TNI AD yakni
Pomad harus ditingkatkan kemampuannya dalam melakukan penyidikan sehingga
dengan memiliki kemampuan penyidikan maka akan membantu dalam mempercepat
proses percepatan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer.
Peningkatan kemampuan penyidik Pomad khusunya Penyidik Pomdam II/Swj
dalam melaksanakan penyidikan yang diselenggarakan oleh unsur Pimpinan TNI/TNI AD
sampai dengan tingkat terendah Dansubdenpom sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada kebijakan Komando Atas yang disesuaikan dengan sarana dan
prasarana yang ada serta metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi satuannya.
Kegiatan peningkatan kemampuan penyidik tersebut direncanakan dengan baik dan
selanjutnya dilaksanakan secara terpadu serta terkoordinasi dengan instansi terkait
sehingga akan terwujud tujuan dan sasaran kegiatan yang telah direncanakan yaitu
meningkatnya kemampuan penyidik Pomdam II/Swj dalam melaksanakan penyidikan.
Demikian abstraksi dari Karangan Tulisan Militer tentang Pengaruh Kemampuan
Penyidik Pomad dalam melaksanakan penyidikan terhadap percepatan
penyelesaian perkara pidana. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jauh, maka
pembaca dapat menyimak tulisan Karangan Tulisan Militer ini lebih lanjut.
-
TERBATAS v
TERBATAS
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
segala berkah, rahmat dan Ridho-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tugas yang diberikan
oleh Lembaga berupa Karangan Tulis Militer ( Karlismil ) dengan judul PENGARUH
KEMAMPUAN PENYIDIK POMAD DALAM MELAKSANAKAN PENYIDIKAN
TERHADAP PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA tepat pada
waktunya.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Prajurit TNI sebagai WNI, memiliki kedudukan
yang sama dengan WNI lainnya di depan hukum dan wajib menjunjung hukum,
sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat yang
berbunyi Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.TNI dalam menjalankan tugas pokonya mengabdi kepada bangsa dan negara,
tidak tertutup kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI/TNI AD
khususnya, baik yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam kemiliteran maupun
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan setiap pelanggaran terhadap norma-
norma tersebut seorang prajurit TNI AD tidak akan terlepas dari jeratan hukum. Polisi
Militer Angkatan Darat merupakan salah satu kecabangan TNI AD yang mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan hukum,disiplin dan tata tertib
di lingkungan dan bagi kepentingan TNI AD. Salah satu fungsi Polisi Militer Angkatan
Darat adalah melaksanakan penyidikan yaitu mulai dari menerima laporan polisi sampai
dengan pemberkasan. Proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI AD pada
semua tahapan pemeriksaan khususnya tahap penyidikan yang menjadi awal dari proses
hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin harus
segera dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pelaku
pelanggaran termasuk Negara dan institusi TNI. Dengan demikian pejabat penyidik di
lingkungan TNI AD yakni Polisi Militer Angkatan Darat harus ditingkatkan kemampuannya
dalam melakukan penyidikan sehingga dengan memiliki kemampuan penyidikan maka
akan membantu dalam mempercepat proses percepatan penyelesaian perkara di
lingkungan peradilan militer.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pomdam II/Sriwijaya menunjukan bahwa
masih terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perkara setiap tahunnya yang harus
diselesaikan pada tahun berikutnya. Keterlambatan dalam penyelesaian perkara
-
TERBATAS v
TERBATAS
khususnya di tingkat penyidikan salah satu penyebabnya karena kemampuan penyidikan
dari pejabat penyidik di lingkungan Pomdam II/Swj masih terbatas antara lain
keterbatasan personel penyidik, keterbatasan kemampuan penyidik dalam menerima
laporan polisi, mendatangi tempat kejadian perkara , melakukan penangkapan,penyitaan ,
penahanan, melakukan interogasi/pemeriksaan, melakukan koordinasi, keterbatasan
pengetahuan menganalisa suatu kasus, keterbatasan pengetahuan hukum formil dan
hukum materil, keterbatasan kemampuan administrasi penyidikan dan keterbatasan-
keterbatasan lainnya sehingga mengakibatkan masih terjadi keterlambatan penyelesaian
perkara di tingkat penyidikan. Terjadinya keterlambatan penyelesaian perkara di tingkat
penyidikan sangat merugikan kepentingan negara, masyarakat, institusi TNI AD, maupun
kepentingan satuan dalam menegakkan hukum dan disiplin bagi prajurit TNI AD termasuk
juga kepentingan individu prajurit yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana
karena akan menghambat dalam pembinaan karier yang bersangkutan.
Akhirnya, Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya
kepada Letkol Inf Ahmad Sutarmadi selaku Perwira Pembimbing yang telah memberikan
arahan dalam penyusunan Karlismil ini sehingga dapat selesai sesuai dengan waktu yang
direncanakan, juga kepada Kolonel Inf Abbas Sopamena dan Kolonel Inf Kemal
Hendrayadi selaku Patun, yang senantiasa memberikan dorongan, semangat dan waktu
dalam memberikan koreksi terhadap perkembangan Karlismil yang dibuat oleh Penulis.
Dengan menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, maka Penulis
sangat mengharapkan sumbangan pikiran yang konstruktif baik berupa saran maupun
kritik sehingga Karlismil ini dapat bermanfaat bagi Pimpinan dalam meningkatkan
kemampuan penyidik Pomad dalam melaksanakan penyidikan terhadap percepatan
penyelesaian perkara pidana.
Bandung, Oktober 2013
Penulis
Abidin, S.H.
Mayor Cpm NRP 11960056391171
-
TERBATAS
TERBATAS
DAFTAR ISI Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................. i
LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................. ii
ABSTRAKSI ................................................................................................. iii
KATA PENGANTAR .................................................................................... ... iv
DAFTAR ISI ................................................................................................... vi
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. ix
BAB I. PENDAHULUAN
1. Umum ................................................................................... 1
2. Maksud dan Tujuan .............................................................. 2
3. Metode dan Pendekatan ...................................................... 3
4. Ruang Lingkup dan Tata Urut ........................................ 3
5. Pengertian ..................................................................... 3
BAB II. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN
6. Umum .... 5
7. Latar Belakang Pemikiran .................. 5
8. Dasar Pemikiran........ .................................................................. 8
BAB III. KONDISI KEMAMPUAN PENYIDIK POMDAM II/SWJ DALAM
MELAKSANAKAN PENYIDIKAN SAAT INI
9. Umum ...................................... 9
10. Personel Penyidik Saat ini Terbatas ................................ 9
11. Keterbatasan Kemampuan Penyidik Pomdam II/Swj saat ini .. 10
12. Keterbatasan Pengetahuan Administrasi Penyidikan .............. 12
vi
-
TERBATAS
TERBATAS
viii
BAB IV DISKRIPSI PENELITIAN
13. Umum ......................................................................... 13
14. Tinjauan Pustaka............................................................... 13
15. Metode Penelitian.............................................................. 16
16. Manfaat Penelitian............................................................. 28
17. Penelitian Personel Penyidik Pomdam II/Swj.................... 29
18. Penelitian Kemampuan Penyidik Pomdam II/Swj............... 29
19. Penelitian Pengetahuan Administrasi Penyidikan................ 31
20. Keaslian Penelitian............................................................. 32
21. Kesimpulan Hasil Penelitian............................................... 32
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
22. Umum . ... 33
23. Faktor Eksternal...... 33
25. Faktor Internal .......... 34
BAB VI KONDISI KEMAMPUAN PENYIDIK POMDAM II/SWJ DALAM
MELAKSANAKAN PENYIDIKAN YANG DIHARAPKAN
25. Umum................................................................................ 36
26. Terpenuhinya Personel Penyidik Pomdam II/Swj
sesuai DSPP................................................................................ 36
27. Memiliki kemampuan teknis penyidikan............................ 36
28. Memimiliki Pengetahuan Administrasi Penyidikan
yang Tinggi.............................................................................. 39
BAB VII PEMECAHAN MASALAH
29. Umum ...... ... 40
30. Tujuan .................................... 40
-
TERBATAS
TERBATAS
viii
31. Sasaran ......................................... 40
32. Subyek,Obyek dan Metode ........................................................... 40
33. Sarana dan Prasarana .......... 42
34. Upaya ........................................ 42
BAB VIII PENUTUP
35 Kesimpulan.................................................................................... 74
36. Saran ............ 75
-
TERBATAS ix
TERBATAS
DAFTAR LAMPIRAN
1. LAMPIRAN-A : PROSES PERUMUSAN JUDUL KERANGKA ACUAN PENULISAN
2. LAMPIRAN-B : ALUR PIKIR.
3. LAMPIRAN-C : POLA PIKIR .
4. LAMPIRAN-D : DAFTAR PUSTAKA.
5. LAMPIRAN-E : RIWAYAT HIDUP PENULIS.
-
TERBATAS
TERBATAS
PENGARUH KEMAMPUAN PENYIDIK POMAD DALAM MELAKSANAKAN
PENYIDIKAN TERHADAP PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum.
a. Prajurit TNI sebagai WNI sebagaimana WNI lainnya, memiliki kedudukan
yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur
dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi Segala
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya1. TNI
dalam menjalankan tugas pokonya mengabdi kepada bangsa dan negara, tidak
tertutup kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI/TNI AD
khususnya, baik yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam kemiliteran
maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan setiap pelanggaran
terhadap norma-norma tersebut seorang prajurit TNI AD tidak akan terlepas dari
jeratan hukum. Pomad merupakan salah satu kecabangan TNI AD yang
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan
hukum,disiplin dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI AD2.Salah
satu fungsi Pomad adalah melaksanakan Penyidikan yaitu mulai dari menerima
laporan polisi sampai dengan pemberkasan. Proses penyelesaian perkara pidana
di lingkungan TNI AD pada semua tahapan pemeriksaan khususnya tahap
Penyidikan yang menjadi awal dari proses hukum terhadap prajurit yang
melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin harus segera dilakukan dalam
rangka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pelaku pelanggaran termasuk
Negara dan institusi TNI. Dengan demikian personel Penyidik di lingkungan TNI AD
yakni Pomad harus ditingkatkan kemampuannya dalam melakukan Penyidikan
sehingga dengan memiliki kemampuan Penyidikan maka akan membantu dalam
mempercepat proses percepatan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan
militer.
1Adzana Putra UUD45 beserta amandemennya Tahun 2009, Hal.18 2 Bujukin Polisi Militer Nomor Skep/484/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 hal 6.
-
2
b. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pomdam II/Swj menunjukan bahwa
masih terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perkara setiap tahunnya,dimana
sisa perkara tersebut merupakan tunggakan yang harus diselesaikan pada tahun
berikutnya. Keterlambatan dalam penyelesaian perkara khususnya di tingkat
Penyidikan disebabkan adanya keterbatasan personel Penyidik, kemampuan
Penyidikan dari personel Penyidik di lingkungan Pomad masih terbatas,hal tersebut
dapat terlihat dari beberapa indikasi permasalahan antara lain keterbatasan
kemampuan Penyidik dalam menerima laporan polisi, mengdatangi/megolah
tempat kejadian perkara,pengumpulan dan pengurusan barang bukti, melakukan
pengangkapan, penggeledahan,penyitaan dan penahanan, melakukan
interogasi/pemeriksaan, pemberkasan, keterbatasan pengetahuan hukum formil
dan hukum materil, terbatasnya pengetahuan administrasi penyidikan serta
keterbatasan-keterbatasan lainnya sehingga mengakibatkan masih terjadi
keterlambatan penyelesaian perkara di tingkat Penyidikan.
c. Oleh sebab itu agar perkara pidana yang dalam proses Penyidikan Penyidik
Pomad dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana waktu Penyidikan
mulai dari pembuatan laporan polisi sampai dengan pemberkasan memenuhi
syarat baik formal maupun materil, maka tulisan yang berjudul PENGARUH
KEMAMPUAN PENYIDIK POMAD DALAM MELAKSANAKAN PENYIDIKAN
TERHADAP PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA sangat penting
untuk dibahas dalam rangka percepatan penyelesaian perkara sehingga tidak
terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perkara setiap tahunya khususnya di
tingkat Penyidikan.
2. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud. Karya tulis ilmiah militer ini disusun dengan maksud untuk
memberikan gambaran dan analisa kepada Komando atas tentang pengaruh
kemampuan Penyidik Pomad dalam melaksanakan Penyidikan terhadap
percepatan penyelesaian perkara pidana.
b. Tujuan. Penyusunan karya tulis ini bertujuan untuk memberikan
sumbang saran atau pikiran kepada Komando atas tentang pengaruh kemampuan
Penyidik Pomad dalam melaksanakan Penyidikan, sehingga dengan memiliki
kemampuan Penyidikan maka akan dapat membantu dalam percepatan
penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer di masa yang akan datang .
-
3
3. Metode dan Pendekatan.
a. Metode. Penyusunan karya tulis ini menggunakan metode deskriptif
analisis yakni memberikan gambaran dan analisa tentang permasalahan yang
berkaitan dengan proses Penyidikan yang dilakukan oleh Pomad,di tingkat
Penyidikan.
b. Pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan tulisan
ini adalah kepustakaan, pengamatan, pengalaman empiris sebagai seorang
Penyidik di lingkungan TNI AD, termasuk dengan melakukan kuesioner terhadap
personel Penyidik Pomdam II/Swj.
4. Ruang lingkup dan Tata urut.
a. Ruang Lingkup. Dalam pembahasan karya tulis ilmiah militer ini yang
berjudul PENGARUH KEMAMPUAN PENYIDIK POMAD DALAM
MELAKSANAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERCEPATAN PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA dibatasi pada pengaruh kemampuan Penyidik Pomdam II/Swj
dalam melaksanakan Penyidikan terhadap percepatan penyelesaian perkara
pidana di tingkat Penyidikan.
b. Tata Urut. Karya tulis ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :
1) Pendahuluan.
2) Latar Belakang Pemikiran.
3) Kondisi Kemampuan Penyidik Pomdam II/Swj dalam Melaksanakan
Penyidikan Saat ini.
4) Deskripsi Penelitian.
5) Faktor faktor yang Berpengaruh.
6) Kondisi Kemampuan Penyidik Pomdam II/Swj dalam Melaksanakan
Penyidikan yang Diharapkan .
7) Pemecahan Masalah.
8) Penutup.
5. Pengertian.
a. Penyidik Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut dengan
Penyidik adalah Atasan Yang Berhak Menghukum , Pejabat Polisi Militer Tertentu,
-
4
dan Oditur,yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk
melakukan penydikan3.
b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Tentara Nasional
Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya4.
c. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena
hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang
berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa
pidana5.
d. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum
seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya6.
e. Laporan Polisi adalah suatu pemberitahuan tentang terjadinya suatu tindak
pidana (kejahatan/pelanggaran) yang memerlukan adanya tindakan lebih lanjut
atau penyelesaian dari Polisi Militer.7
f. Atasan Yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang
mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan
Penyidikan berdasarkan Undang-undang ini8.
g. Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat dimana suatu peristiwa
pidana terjadi termasuk tempat-tempat disekitarnya yang mempunyai hubungan
dengan peristiwa itu.9
3 PT.Mitra info , Jakarta, 1997, UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer hal.87
4PT.Mitra info , Jakarta, 1997, UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer hal.88
5PT.Mitra info , Jakarta, 1997, UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer hal.87
6PT.Mitra info , Jakarta, 1997, UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer hal.88
7 Bujuknik tentang pembuatan laporan polisi No.25-N-12 ,1999 hal 2
8PT.Mitra info , Jakarta, 1997, UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer hal.86
9 Bujuknik tentang Tindakan pertama di TKP , 1992.hal 2
-
5
BAB II
LATAR BELAKANG PEMIKIRAN
6. Umum. Proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan Peradilan Militer
khususnya di tingkat Penyidikan yang dilakukan oleh personel Penyidik dari Polisi Militer
memerlukan payung hukum yang akan dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam
upaya meningkatkan kemampuan Penyidikan bagi personel Penyidik Pomad dan dalam
proses percepatan penyelesaian perkara sehingga dapat dihindari terjadinya kesalahan
prosedur atau tindakan-tindakan lainnya yang menyimpang dari hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
7. Landasan Pemikiran.
a. Landasan Idiil. Nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila
merupakan cermin sikap hidup bangsa Indonesia yang telah menjadi norma/aturan
yang memiliki ciri-ciri kekeluargaan, kebersamaan, kegotong royongan serta saling
hormat-menghormati sesama warga negara Republik Indonesia harus
diaktualisasikan untuk memperoleh suatu nilai yang paling tepat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber
hukum yang berlaku di negara Indonesia yang termasuk di dalamnya hukum-
hukum yang mengatur kehidupan prajurit TNI.
b. Landasan Konstitusional. Dalam batang tubuh UUD 1945 pada
pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya10. Selanjutnya dalam penjelasan UUD
Negara Indonesia pada sistem pemerintahan disebutkan bahwa Indonesia ialah
Negara yang berdasarkan hukum (Rechsstaat) dan tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (Machtstaat)11.
c. Landasan Operasional.
1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.Pada Pasal 25
ayat (1) huruf c disebutkan bahwa Prajurit adalah insan prajurit yang
bermoral dan tunduk pada hukum serta peraturan perundang-undangan12,
selanjutnya pada Pasal 64 disebutkan bahwa Hukum Militer dibina dan
dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan
10
Adzana Putra UUD45 beserta amandemennya Tahun 2009, Hal.18 11
Adzana Putra UUD45 beserta amandemennya Tahun 2009, Hal.30 12
Sinar Grafika ,Undang-Undang No.34 ttg TNI, Jakarta,2000, hal 15
-
6
pertahanan Negara13. Dengan demikian aparat penegak hukum di
lingkungan TNI khususnya Polisi Militer selaku pejabat Penyidik wajib
menegakkan aturan hukum yang berlaku dalam rangka terwujudnya prajurit
TNI yang taat hukum dan memiliki disiplin yang tinggi.
2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Pada Bab IV bagian
pertama paragraf 1 sampai paragraf 5 diatur tentang Penyidikan, yang
dimulai dari paragraf 1 tentang Penyidik dan Penyidik pembantu, paragraf 2
mengatur tentang penangkapan dan penahanan, paragraf 3 mengatur
tentang penggeledahan dan penyitaan, paragraf 4 mengatur tentang
pemeriksaan surat dan paragraf 5 mengatur tentang pelaksanaan
Penyidikan. Dalam Pasal 69 ayat (1) diatur tentang Penyidik di lingkungan
peradilan militer yaitu disebutkan Penyidik adalah Atasan yang berhak
menghukum, Polisi Militer dan Oditur14. Selanjutnya kewenangan Penyidik
di lingkungan peradilan militer diatur dalam dalam Pasal 71 ayat (1) yaitu:
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu
peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana; Melakukan tindakan
pertama pada saat dan di tempat kejadian; Mencari keterangan dan barang
bukti; Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan
memeriksa tanda pengenalnya; Melakukan penangkapan, penggeledahan,
penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat; Mengambil sidik jari dan memotret
seseorang; Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi; Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara; dan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.15 Dengan demikian ketentuan yang mengatur tentang
kewenangan personel Penyidik di lingkungan TNI sangat jelas sehingga
dengan dukungan perangkat perundang-undangan dan kemampuan yang
tinggi dalam melakukan Penyidikan maka dapat membantu dalam proses
penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI.
3) Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 1997. Upaya penegakkan
disiplin dalam tata kehidupan Tentara Nasional Indonesia memerlukan suatu
tatanan disiplin prajurit berupa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin
Prajurit. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997
13
Sinar Grafika ,Undang-Undang No.34 ttg TNI, Jakarta,2000, hal 27 14
Mitra Info , Undang-undang bidang Pertahanan Negara , Jakarta,1997 hal.128
15 Ibid , hal.129
-
7
tentang Hukum Disiplin Prajurit maka setiap prajurit TNI berkewajiban untuk
memahami dan menegakkan Undang-Undang tersebut sehingga terwujud
disiplin prajurit.
4) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan
Negara.Pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Pertahanan Negara
disusun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum
internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan
secara damai16.
5) Skep Kasad Nomor Skep:49/XII//2006 tanggal 29 Desember 2006
tentang Organisasi dan Tugas Pusat Pusat Pomad. Dalam Skep Kasad
tersebut disebutkan bahwa Corps Pomad merupakan salah satu
kecabangan di lingkungan TNI AD yang mempunyai tugas pokok
memelihara dan menegakkan hukum disiplin dan tata tertib di lingkungan
dan bagi kepentingan TNI17. Dalam Organisasi dan tugas pusat Pomad
tersebut sangat jelas diatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Polisi
Militer antara lain salah satunya adalah melaksanakan fungsi Penyidikan.
6) Keputusan Kasad Nomor Kep/68/XII/2004 tanggal 24 Desember 2004
tentang Organisasi Tugas Polisi Militer Komando Daerah Militer (Orgas
Pomdam).Dalam Keputusan Kasad tersebut ditentukan bahwa Pomdam
adalah badan pelaksana di tingkat Kodam yang berkedudukan langsung di
bawah Pangdam yang bertugas memelihara dan menegakkan hukum
disiplin dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan Angkatan Darat di
wilayah Kodam18. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Pomdam
menyelenggarakan tugas-tugas antara lain tugas melaksanakan fungsi
utama meliputi penyelidikan kriminil dan pengamanan fisik, pemeliharaan
ketertiban dan Penyidikan serta pengurusan dan pembinaan tahanan/tuna
tertib militer. Dengan demikian dalam Orgas tersebut dirumuskan tentang
salah satu fungsi Pomdam adalah menyangkut kegiatan Penyidikan.
7) Surat Telegram Danpuspomad Nomor STR:141/2010 tanggal 16
November 2010 tentang Tenggang waktu penyelesaian perkara di tingkat
16
Sinar Grafika , UU RI No.3 thn 2002 ttg Pertahanan Negara, Jakarta,2000 hal.64 17
Skep Kasad Nomor skep:49/XII//2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tugas Pusat Pomad, Hal. 1 18
Keputusan Kasad Nomor Kep/68/XII/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Organisasi Tugas Polisi Militer Komando Daerah Militer (Orgas Pomdam) Hal. 1
-
8
Penyidikan sesuai penggolongan perkara.Dalam surat telegram tersebut
disebutkan untuk perkara ringan maksimal 20 hari, perkara sedang
maksimal 40 hari dan perkara berat maksimal 60 hari berkas perkara sudah
dikirim ke Papera dan Oditur. Surat Telegram Danpuspomad tersebut yang
menentukan batasan waktu Penyidikan untuk perkara ringan, sedang dan
berat akan dapat dilaksanakan apabila personel Penyidik Pomad memiliki
kemampuan dalam melakukan Penyidikan terhadap suatu perkara.
8. Dasar Pemikiran. Dengan mengingat tingkat pelanggaran dan tindak pidana
yang dilakukan oleh prajurit TNI AD khususnya di wilayah Kodam II/Sriwijaya atau wilayah
hukum Pomdam II/Swj masih cukup tinggi baik kualitas maupun kuantitasnya serta masih
adanya sisa perkara setiap tahunnya sehingga diperlukan suatu peningkatan
kemampuan Penyidikan dari personel Penyidik Pomdam II/Swj dalam melaksanakan
Penyidikan sehingga dengan memiliki kemampuan Penyidikan maka diharapkan dapat
membantu dalam proses percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Kodam II/Swj
serta dapat dihindari terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian perkara setiap
tahunnya khususnya di tingkat Penyidikan.
-
9
BAB III
KONDISI KEMAMPUAN PENYIDIK POMDAM II/SWJ DALAM
MELAKSANAKAN PENYIDIKAN SAAT INI
9. Umum. Proses penyelesaian perkara pidana di tingkat Penyidikan dimulai sejak
adanya laporan dan pengaduan atau pengetahuan Penyidik tentang telah terjadinya suatu
tindak pidana, kemudian dilanjutkan dengan proses hukum berikutnya berupa
penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan surat dan
pelaksanaan Penyidikan. Pada bagian berikut akan diuraikan tentang bagaimana kondisi
personel Penyidik saat ini, proses penyelesaian perkara pidana di tingkat Penyidikan dan
kondisi kemampuan personel Penyidik Pomad serta terbatasnya pengetahuan
administrasi penyidikan.
10. Personel Penyidik Saat ini Terbatas. Terbatasnya jumlah personel
Penyidik di lingkungan Pomad khususnya di Pomdam II/Swj baik Perwira maupun Bintara
Penyidik. Dari data yang didapatkan dari Pomdam II/Swj menunjukkan bahwa jumlah
personel Penyidik saat ini di lingkungan Kodam II/Sriwijaya sesuai DSPP di Satpomwil
(Pomdam, Denpom dan Subdenpom) adalah 87 orang dan baru terpenuhi 72 orang atau
92,31 % dari 87 personel sesuai DSPP19. Keterbatasan jumlah personel Penyidik di
lingkungan TNI AD mulai dari tingkat Pomdam, Denpom dan Subdenpom tersebut sangat
berpengaruh pada percepatan penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI-AD
terutama pada tahap Penyidikan yang dilakukan oleh personel Penyidik dari Pomdam
II/Swj.
Personel Penyidik yang memiliki kualifikasi Susba Idik maupun Suspa Idik
(Spesialisasi Penyidikan) masih terbatas20, hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan
Penyidikan mulai dari penerimaan laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
terjadinya suatu peristiwa pidana yang diduga merupakan tindak pidana, melakukan
tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mencari keterangan dan bukti, melakukan
penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat, memanggil
seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ,meminta bantuan
pemeriksaan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab serta
sampai dengan pemberkasan21. Dengan adanya keterbatasan pengetahuan dan
19
Sumber data dari Pomdam II/Swj,Loporan Tri Wulan I bulan Maret 2013. 20
Sumber data dari Pomdam II/Swj Laporan Tahunan 2012 hal 2 21
PT.Mitra Info ,Undang-Undang bidang Pertahanan Keamanan ( Hankam), Jakarta, 1997 hal.129
-
10
wawasan di bidang Penyidikan sehingga penyelesaian perkara terkadang tidak sesuai
dengan waktu yang direncanakan.
11. Keterbatasan Kemampuan Penyidik Pomdam II/Swj saat ini.
a. Membuat Laporan Polisi. Data yang didapatkan dari Pomdam II/Swj
menunjukkan bahwa masih adanya personel Penyidik Pomad Pomdam II/Swj yang
belum mampu menerima laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh pelapor
atau pengudu baik laporan atau pengaduan tersebut disampaikan secara
langsung kepada petugas Satuan Polisi Militer atau Unit Pengaduan dan
Pelayanan Polisi Militer (UP3M), disampaikan secara tertulis/surat maupun
disampaikan melalui telepon yang selanjutnya dituangkan dalam laporan polisi
sebagai bukti awal dalam melaksanakan suatu proses Penyidikan.Hal tersebut
dapat dilihat dengan adanya perkara pidana yang telah dilimpahkan kepada
Oditurat Militer dan Pengadilan Militer dikembalikan kepada Penyidik Polisi Milter
Angkatan Darat untuk diadakan perbaikan karena belum memenuhi unsur-unsur
dari suatu perbuatan/tindakan yang melawan hukum, macam pasal yang dilanggar
yang dicantumkan dalam laporan polisi belum tepat, adanya identitas pelapor atau
yang terlapor salah.
b. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dalam kegiatan
Penyidikan suatu perkara pidana, tempat kejadian perkara ( TKP) memegang
peranan sangat penting karena merupakan sumber dan kunci pembuka jalan
dalam mengungkapkan peristiwa pidana yang terjadi. Tindakan petama petugas
Polisi Militer di TKP dimaksudkan untuk mencari dan menemukan pelaku tindak
pidana, saksi-saksi, bekas-bekas, barang bukti yang sangat diperlukan untuk
kepentingan Penyidikan dan pembuktian di depan sidang / Pengadilan Militer.
Namun demikian masih adanya Petugas Polisi Militer khususnya Unit Pengaduan
dan Pelayanan Polisi Militer (UP3M) dalam melakukan tindakan pertama di TKP
belum dilakukan secara cepat, tepat, cermat dan teliti serta penuh kewaspadaan,
baik sebelum, saat dan setelah mendatangi TKP.
c. Pengumpulan dan Pengurusan Barang Bukti. Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa masih terbatasnya kemampuan Penyidik Pomad khusunya
Bintara Penyidik dalam mencari dan mengumpulkan serta dalam pengurusan
barang bukti yang ada hubungannya dengan suatu perkara pidana.Hal tersebut
dapat dibuktikan dengan masih adanya Personel Penyidik Pomad yang
menggunakan barang bukti khususnya kendaraan baik roda empat maupun roda
-
11
dua dengan alasan untuk kepentingan dinas,tindakan Penyidik tersebut tentunya
akan mempengaruhi proses pecepatan penyelesaian perkara.
b. Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan Penahanan. Dari
data hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya personel Penyidik Pomad
dalam melaksanakan penangkapan,penggeledahan, penyitaan dan penahanan
belum sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang
Repubik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 .
e. Kemampuan Interogasi/Memeriksa. Hasil pengamatan penulis dan
kondisi riil di lapangan menunjukan bahwa kemampuan interogasi atau
kemampuan dalam mengungkap suatu kasus dari sebagian personel Penyidik
masih terbatas sehingga sangat berpengaruh dalam percepatan penyelesaian
perkara di tingkat Penyidikan. Kondisi keterbatasan kemampuan Penyidikan Polisi
Militer tersebut juga mengakibatkan banyak kasus yang penyelesaiannya tertunda
dan sangat lama sehingga tidak memberikan kepastian hukum khususnya bagi
pelaku pelanggaran hukum dan korban
f. Pemberkasan. Dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik
Pomad pada tingkat Penyidikan adalah merupakan kegitan terakhir dalam proses
Penyidikan sebelum perkara tersebut dilimpahkan perkaranya kepada Oditur Militer
dan Pengadilan Militer. Dari data yang diperoleh masih adanya berkas perkara
yang telah dilimpahkan kepada Oditur/Pengadilan Militer dikembalikan kepada
Penyidik Pomad untuk dilakukan perbaikan karena belum memenuhi syarat formil
maupun materil sehingga hal tersebut menghambat adanya proses penyelesaian
perkara khususnya pada tingkat Penyidikan.
g. Pengetahuan Hukum. Fakta menunjukan bahwa tingkat pemahaman
hukum baik hukum materil (KUHP, KUHPM dan tindak pidana lainnya) serta hukum
formil atau hukum acara pidana (KUHAP dan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer) masih sangat terbatas.Akibat keterbatasan pengetahuan hukum
formil dan materil dari personel Penyidik POM dimaksud mengakibatkan cukup
banyak berkas perkara yang dilimpahan kepada Oditur namun dikembalikan lagi
kepada Penyidik untuk diperbaiki dan disempurnakan karena tidak memenuhi
syarat formil dan materil sehingga perkara tersebut menjadi tertunda
penyelesaiannya.
Personel Penyidik di lingkungan Pomdam II/Swj khususnya golongan
kepangkatan Bintara pada umumnya pendidikannya hanya setingkat SMA dan
-
12
hanya berdasarkan pada pengalaman saja dalam melakukan Penyidikan. Di
samping itu pendidikan spesialisasi tentang Penyidikan di lingkungan TNI AD juga
sangat terbatas. Data yang didapatkan menunjukkan bahwa pendidikan
spesialisasi Penyidikan di lingkungan Pomad hanya ada jenis 2 ( dua ) jenis yaitu
Susba Idik dan Penataran Penyidikan yang diselenggarakan di lembagai
pendidikan Pusdikpom.
12. Keterbatasan Pengetahuan Administrasi Penyidikan. Administrasi penyidikan
adalah suatu usaha , pekerjaan dan kegiatan pencatatan serta penyusunan tertulis yang
sistimatis, teratur dan terarah dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan
penyidikan, sehingga tindak pidana yang terjadi dapat diselesaikan sesuai ketentuan
hukum yang berlaku secara adil. 22 Untuk mencapai keberhasilan dan kesempurnaan
dalam pelaksanaan penyidikan perlu didukung administrasi penyidikan yang benar,
mudah dan praktis dilaksanakan sehingga tidak menyulitkan jalannya penyidikan yang
dilakukan.23 Namun hal seperti tersebut di atas masih adanya personel penyidik yang
belum memahami tentang administrasi penyidikan seperti pencatatan, pelaporan dan
pengarsipan yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga hal tersebut dapat
menghambat proses percepatan penyelesaian perkara pidana.
22
Bujukmin tentang penyidikan no skep / 107/X.2004 tanggal 14 Oktober 2004 hal 3 23
Bujukmin tentang penyidikan no skep / 107/X.2004 tanggal 14 Oktober 2004 hal 5
-
13
BAB IV
DESKRIPSI PENELITIAN
13. Umum. Penelitian yang dilaksanakan ini disebabkan oleh data dan fakta
bahwa setiap tahun masih adanya sisa perkara yang merupakan tunggakan yang harus
diselesaikan pada tahun berikutnya. Keterlambatan dalam penyelesaian perkara
khususnya di tingkat Penyidikan salah satu penyebabnya karena kemampuan Penyidikan
dari personel Penyidik di lingkungan Pomdam II/Swj masih terbatas antara lain
keterbatasan personel Penyidik, keterbatasan kemampuan Penyidik dalam menerima
laporan polisi, melakukan interogasi, mengungkap suatu kasus, melakukan koordinasi,
keterbatasan pengetahuan menganalisa suatu kasus, keterbatasan pengetahuan hukum
formil dan hukum materil, terbatasnya pengetahuan administrasi penyidikan serta
keterbatasan-keterbatasan lainnya sehingga mengakibatkan masih terjadi keterlambatan
penyelesaian perkara di tingkat Penyidikan. Terjadinya keterlambatan penyelesaian
perkara di tingkat Penyidikan sangat merugikan kepentingan negara, masyarakat, institusi
TNI AD, maupun kepentingan satuan dalam menegakkan hukum dan disiplin bagi prajurit
TNI AD termasuk juga kepentingan individu prajurit yang melakukan pelanggaran maupun
tindak pidana karena akan menghambat dalam pembinaan karier yang bersangkutan.
14. Tinjauan Pustaka.
a. Pengaruh. Menurut Wiryanto, Pengaruh merupakan tokoh formal maupun
informal di dalam masyarakat, mempunyai ciri lebih kosmopolitan, inovatif,
kompeten, dan aksesibel dibanding pihak yang dipengaruhi.24 Sedangkan menurut
Uwe Becker, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang yang berbeda
dengan kekuasaan tidak begitu terkait dengan usaha memperjuangkan dan
memaksakan kepentingan25. Dihadapkan pada pokok bahasan dalam penulisan ini,
maka kemampuan yang dimiliki oleh Penyidik dapat mempengaruhi terhadap
percepatan penyelesaian perkara.
b. Kemampuan. Menurut Mohammad Zain dalam Milman Yusdi
(2010:10) mengartikan bahwa Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan,
kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Sedangkan Anggiat M.Sinaga dan Sri
Hadiati (2001:34) mendefenisikan kemampuan sebagai suatu dasar seseorang
yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan secara efektif
atau sangat berhasil.Sementara itu, Robbin (2007:57) kemampuan berarti
24
http://carapedia.com 1 Agust 2013 jam 19.30 Wib 25
ibid
-
14
kapasitas seseorang individu unutk melakukan beragam tugas dalam suatu
pekerjaan. lebih lanjut Robbin menyatakan bahwa kemampuan (ability) adalah
sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan
(Abiliy)adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai
keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu
pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. Pada dasarnya
kemampuan terdiri atas dua kelompok faktor (Robbin,2007:57) yaitu :
1) Kemampuan intelektual (intelectual ability) yaitu kemampuan yang
dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental,berfikir, menalar dan
memecahkan masalah.
2) Kemampuan fisik (physical ability) yaitu kemampuan melakukan
tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan
karakteristik serupa.26
c. Penyidik. Penyidik adalah pemeriksa atau integrator yang dijabat oleh
seseorang atau pejabat tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-
undang untuk melakukan Penyidikan. Menurut Undang-undang RI Nomor 31 tahun
1997 tentang Peradilan militer menyebutkan bahwa Penyidik menjadi dua
pengertian, yaitu :
1) Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi
Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
undang ini untuk melakukan Penyidikan.27
2) Penyidik Pembantu adalah pejabat Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia tertentu yang berada dan diberi wewenang khusus oleh Undang-
undang ini untuk melakukan Penyidikan di kesatuannya.28
d. Penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode
atau sub daripada fungsi Penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu
penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,
pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas
kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan Penyidikan, dilakukan lebih dulu
26
http://milmanyusdi.blogspot.com 1 Agust 2013 jam 19.55 Wib 27
PT.Mitra info , Jakarta, 1997, UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer hal.87 28
ibid
-
15
penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan
bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut
Penyidikan.
Penyidikan, kata dasarnya sidik, artinya proses mencari tahu, menelusuri,
atau menemukan kebenaran tentang hal yang disidik. Penyidikan adalah
serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.29 Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
e. Perkara. Dalam pengertian perkara terkandung dua keadaan, yaitu yang
pertama adanya perselisihan dan kedua tidak adanya perselisihan.Adanya
perselisihan berarti adanya suatu sengketa atau suatu konflik yang harus
diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan dan hal ini biasanya disebut dengan
gugatan. Dalam suatu gugatan ada seorang penggugat atau lebih yang merasa
bahwa mereka yang paling berhak atas sesuatu benda ataupun haknya dilanggar
dan pihak tergugat yang melanggar tidak mau secara sukarela melakukan yang
diminta oleh mereka atau pihak yang merasa haknya dilanggar, untuk mengetahui
siapa yang benar dan berhak itu dibutuhkan bantuan hakim.
Dalam perkara gugatan, hakim bertugas mengadili pihak-pihak yang
bersengketa dan memberikan putusannya.Tugas hakim yang demikian itu disebut
Yurisdictio Contentiosa, yakni kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya
untuk memberikan suatu keputusan keadilan dalam suatu sengketa yang
diperdebatkan oleh para pihak di pengadilan.Di dalam suatu sengketa yang
diperdebatkan dan diajukan kemudian oleh seseorang kepada hakim yang berupa
suatu gugatan seringkali memerlukan kejelian penanganan dan kebijaksanaan
serta sebagai penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.
Dalam konteks penulisan ini, perkara dapat diartikan sebagai suatu
pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, dimana salah satunya merasa
dirugikan hingga timbul adanya gugatan terhadap yang berwenang.
29Ibid hal.88
-
16
f. Pidana. Pidana berasal kata straf (Belanda), sering disebut dengan
istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum
sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana
dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan
sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada
seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas
perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus
larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).
Menurut para ahli pengertian pidana yaitu :
1) Prof Sudarto. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu.
2) Fitzgerald. Punishment is the authoritative infliction of suffering for
an offence. Hukuman adalah penderitaan yang diperoleh dari yang
berwenang untuk suatu pelanggaran.
3) Prof. Roeslan Saleh. Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud
suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik
itu.
Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan kerangka teori yang
digunakan mengetahui tiap-tiap variabel bebas (variabel X) terhadap variabel
terikat (variabel Y). Kerangka teori pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai
berikut :
15. Metode Penelitian.
a. Lokasi Penelitian. Lokasi penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini
adalah Pomdam II/Swj Palembang.
b. Rancangan Penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas,
penelitian ini di klasifikasikan dalam penelitian kuantitatif deskriptif korelatif sebab
bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau
berbagai variabel yang timbul baik di lingkungan Angkatan Darat maupun di
KEMAMPUAN PENYIDIK
POMDAM II/SWJ
(X)
PERCEPATAN
PENYELISAIAAN
PERKARA PIDANA
(Y)
(Y)
-
17
masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan hal-hal yang terjadi dan
mencari hubungan antar variabel yang diteliti (Bungin, 2006 : 36).
c. Populasi dan Sampel Penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek
penelitian, terdiri atas benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang
merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama (Sukandarrumidi,
2004 : 47). Menurut Arikunto, populasi adalah keseluruhan objek penelitian apabila
seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian
(Arikunto, 2002 : 108). Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh personel
Penyidik Pomdam II/Swj dan jajarannya berjumlah 72 orang . Sampel adalah
bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan objek yang
merupakan sumber data (Sukandarrumidi, 2004 : 50). Adapun Arikunto
berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti
(Arikunto, 2002 : 221). Metode penentuan sampel dari populasi yang ada
menggunakan rujukan rumus Slovin (Umar, 2003 : 146) sebagai berikut :
n = Ukuran sampel
N = Ukuran populasi
e = Prosen kelonggaran
Persentase kelonggaran atau kesalahan ditentukan sebesar 10%. Jadi,
jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :
d. Teknik Pengumpulan Data.
1) Observasi. Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan
sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek
N 1 + Ne
72
1 + 72(0,1) 72
1 + 0,72 72
1,72
n = 42 orang
n =
n =
n =
n =
n = 41,86
-
18
dengan menggunakan seluruh alat indra.30 Jadi observasi merupakan suatu
penyelidikan yang dilakukan secara sistematik dan sengaja diadakan
dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang
berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi.
Dibandingkan metode surveymetode observasi lebih obyektif.Metode ini
dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap
fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan
perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi
mengobservasi dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran,
peraba dan pengecap.31
2) Dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data
dimana peneliti menyelidiki benda benda tertulis seperti buku-buku, majalah,
dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya (Arikunto, 2002: 158).
Metode ini digunakan untukmemperoleh data tentang jumlah pengunjung
perpustakaan UAJ.32
3) Angket. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,
peraturan-peraturan, dan sebagainya (Arikunto,2002: 158). Metode ini
digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah pengunjung
perpustakaan UAJ.33
Menurut Patton, analisa data adalah proses mengatur urutan data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar
(Bungin, 2006 : 33). Karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, metode
analisa data yang digunakan adalah alat analisis yang bersifat kuantitatif, yaitu
model statistik. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk angka-angka yang
kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Teknik analisis data
digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah
mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Teknik analisa data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kuantitatif korelasi, yaitu bertujuan menemukan ada
tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau
tidaknya hubungan itu.
30
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),hlm 145
(http://lib.uin-malang.ac.id-hendra-kurniawan.pdf jam 17.30) 31
Op cit.,Arikunto. hlm : 128(http://lib.uin-malang.ac.id-hendra-kurniawan.pdf 14 Agust 2013 jam 17 .30 wib) . 32
http://eprints.undip.ac.id/ 14 agst 2013 jam 17.45 33
Ibid
-
19
Data yang diperoleh dari angket dianalisis melalui tiga tahap, yaitu :
1) Mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya.
2) Membuat tabulasi data.
3) Mengolah data yang telah ditabulasikan dalam bentuk komputerisasi.
e. Teknik Penentuan Skor. Arikunto dan Maftukhah (2007), untuk
mempermudah analisis data dari angket yang bertingkat, perlu diketahui skor yang
diperoleh responden dari hasil angket yang diisi. Untuk itu, perlu ditentukan kriteria
penskoran sebagai berikut:
1) Jawaban SS (Sangat Setuju) dengan skor 5
2) Jawaban S (Setuju) dengan skor 4
3) Jawaban KS (Kurang Setuju) dengan skor 3
4) Jawaban TS (Tidak Setuju) dengan skor 2
5) Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) dengan skor 1
f. Hasil Penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap
personel Penyidik di Pomdam II/Swj dalam melaksanakan Penyidikan perkara
pidana maka untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kemampuan Penyidik
terhadap penyelesaian perkara maka perlu dilakukan dilakukan pengujian dari hasil
penelelitian melalui:
1) Uji Validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan
tingkat kehandalan dan kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2010:168).
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan
data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk
mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono. 2012:348). Alat untuk
mengukur validitas adalah dengan rumus (Arikunto, 2010:170) yaitu:
rxy =
])(][)([
))((
2222 yyNxxN
yxxyN
Dimana :
rxy = korelasi antara variabel.
X = skor butir.
Y = skor total.
-
20
N = jumlah responden .
Menurut Sugiyono (2012:174) mengemukakan bahwa: Untuk
mengetahui valid tidak suatu instrumen penelitian, bila harga korelasi setiap
item instrumen di bawah 0.30, maka dapat disimpulkan bahwa butir
instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.
Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa suatu butir
instrumen dinyatakan valid jika rhitung> 0.30, sedangkan jika butir instrumen
dinyatakan tidak valid jika rhitung< 0.30.
Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Untuk Variabel X
No. Item rhitung rkritis Ket No.
Item rhitung rkritis Ket
P1 0.381 0.300 Valid P13 0.620 0.300 Valid
P2 0.429 0.300 Valid P14 0.581 0.300 Valid
P3 0.537 0.300 Valid P15 0.468 0.300 Valid
P4 0.782 0.300 Valid P16 0.523 0.300 Valid
P5 0.585 0.300 Valid P17 0.497 0.300 Valid
P6 0.497 0.300 Valid P18 0.567 0.300 Valid
P7 0.470 0.300 Valid P19 0.715 0.300 Valid
P8 0.562 0.300 Valid P20 0.827 0.300 Valid
P9 0.839 0.300 Valid P21 0.636 0.300 Valid
P10 0.520 0.300 Valid P22 0.565 0.300 Valid
P11 0.572 0.300 Valid P23 0.536 0.300 Valid
P12 0.633 0.300 Valid P24 0.586 0.300 Valid
Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Y
No. Item rhitung rkritis Keterangan
P1 0.809 0.300 Valid
P2 0.768 0.300 Valid
P3 0.663 0.300 Valid
P4 0.592 0.300 Valid
P5 0.539 0.300 Valid
-
21
2) Uji Reliabilitas. Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena
instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2010:178). Instrumen yang baik
tidak akan bersifat tendensius atau mengarahkan responden untuk memilih
jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang
reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Instrumen yang
reliabel mengandung arti bahwa instrumen tersebut harus baik sehingga
mampu mengungkap data yang bisa dipercaya. Alat untuk mengukur
reliabilitas adalah Alpha Cronbach. Langkah-langkah mencari nilai reliabilitas
dengan metode Alpha sebagai berikut (Riduwan, 2011:115-116) :
(
) (
)
Dimana:
rij = Nilai relibailitas.
k = Jumlah Item .
Si = Jumlah varians skor tiap-tiap item .
St = Varians total.
Untuk mengetahui suatu instrumen dinyatakan reliabilitas, menurut
Sugiyono (2012:184) mengemukakan bahwa : Suatu instrumen dinyatakan
reliabel, bila koefisien reliabilitas minimal 0.60. Berdasarkan pendapat
tersebut, maka dapat diketahui bahwa suatu instrumen dinyatakan reliabel
jika nilai Alpha 0.60, sedangkan suatu instrumen dinyatakan tidak reliabel
jika nilai Alpha < 0.60.
Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel rtabel rkritis Keterangan
Variabel X 0.914 0.600 Reliabel
Variabel Y 0.707 0.600 Reliabel
3) Analisis Deskriptif.
Skor Untuk Item Pernyataan.
-
22
Skor Maksimum/Ideal = Nilai Tertinggi x Jumlah Sampel
= 5 x 42 = 210
Skor Minimum = Nilai Terendah x Jumlah Sampel
= 1 x 42 = 42
Interval = (Skor Maksimum - Skor Minimum) : kelas Interval (5)
= (210 - 42) : 5 = 33.6=34
42 76 109 143 176 210
Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik
Tabel 4.4
Variabel X
Pernyataan
Frekwensi Tanggapan Responden Jumlah
SS=5 S=4 KS=3 TS=2 STS=1
F N F N F N F N F N J N
1 8 40 34 136 0 0 0 0 0 0 176 Sangat
Baik
2 1 5 15 60 24 72 2 4 0 0 141 Cukup Baik
3 8 40 32 128 2 6 0 0 0 0 174 Baik
4 10 50 26 104 6 18 0 0 0 0 172 Baik
5 4 20 35 140 3 9 0 0 0 0 169 Baik
6 6 30 35 140 4 12 0 0 0 0 173 Baik
7 3 15 35 140 4 12 0 0 0 0 167 Baik
8 2 10 34 136 6 18 0 0 0 0 164 Baik
9 4 20 27 108 11 33 0 0 0 0 161 Baik
10 1 5 34 136 7 21 0 0 0 0 162 Baik
11 10 50 29 116 3 9 0 0 0 0 175 Baik
12 10 50 28 112 5 15 0 0 0 0 172 Baik
13 6 30 31 124 5 15 0 0 0 0 169 Baik
14 5 25 29 116 8 24 0 0 0 0 165 Baik
15 4 20 34 136 4 12 0 0 0 0 168 Baik
16 4 20 33 132 5 15 0 0 0 0 167 Baik
17 2 10 31 124 9 27 0 0 0 0 161 Baik
18 18 90 20 80 4 12 0 0 0 0 182 Sangat
Baik
-
23
19 23 115 10 40 9 27 0 0 0 0 182 Sangat
Baik
20 14 70 24 96 4 12 0 0 0 0 178 Sangat
Baik
21 7 35 29 116 6 18 0 0 0 0 169 Baik
22 7 35 30 120 5 15 0 0 0 0 170 Baik
23 7 35 29 116 6 18 0 0 0 0 169 Baik
24 12 60 26 104 4 12 0 0 0 0 176 Sangat
Baik
Jumlah Total 4062
Skor Ideal = (5 x 24 x 42) = 5040
Persentase Skor = (4062:5040) x 100% = 80.6%
Skor Untuk Keseluruhan.
Skor Maksimum = Nilai Tertinggi x Jumlah Soal x Jumlah sampel
= 5 x 24 x 42 = 5040
Skor Minimum = Nilai Terendah x Jumlah Soal x Jumlah Sampel
= 1 x 23 x 42 = 966
Interval = (Skor Maksimum - Skor Minimum) : kelas Interval (5)
= (5040 - 966) : 5 = 814.8=815
966 1781 2596 3411 4226 5041
Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik
Tabel 4.5
Variabel Y
Pernyataan
Frekwensi Tanggapan Responden Jumlah
SS=5 S=4 KS=3 TS=2 STS=1
F N F N F N F N F N J N
1 9 45 28 112 10 15 0 0 0 0 172 Baik
2 9 45 29 116 7 12 0 0 0 0 173 Baik
4062
-
24
3 9 45 31 124 2 6 0 0 0 0 175 Baik
4 4 20 31 124 4 21 0 0 0 0 165 Baik
5 2 10 30 120 5 30 0 0 0 0 160 Baik
Jumlah Total 845
Skor Ideal = (5 x 5 x 42) = 1050
Persentase Skor = (845:1050) x 100% = 80.5%
Skor Untuk Keseluruhan.
Skor Maksimum/Ideal = Nilai Tertinggi x Jumlah Soal x Jumlah sampel
= 5 x 5 x 42 = 1050
Skor Minimum = Nilai Terendah x Jumlah Soal x Jumlah Sampel
= 1 x 5 x 42 = 210
Interval = (Skor Maksimum - Skor Minimum) : kelas Interval (5)
= (1050 - 210) : 5 = 168
210 378 546 714 882 1050
Tidak Baik
Kurang
Baik
Cukup
Baik Baik
Sangat
Baik
4) Analisis Regresi Linier Sederhana.
Tabel 4.6
Koefisien Regresi Sederhana
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 2.417 2.294 1.053 .299
KEMAMPUAN
PENYIDIK
POMDAM II/SWJ
(X)
.191 .025 .775 7.749 .000
845
-
25
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 2.417 2.294 1.053 .299
KEMAMPUAN
PENYIDIK
POMDAM II/SWJ
(X)
.191 .025 .775 7.749 .000
Y = a + bX
Y = 2.417 + 0.191(X)
Dari persamaan regresi berganda tersebut, dapat dijelaskan
kesimpulan sebagai berikut:
a) Konstanta sebesar 2.417 artinya bahwa jika variabel X
(kemampuan Penyidik Pomdam II/SWJ Angkatan Darat dalam
melaksanakan Penyidikan) bernilai nol, maka variabel Y (percepatan
penyelesaian perkara pidana) bernilai sebesar 2.417.
b) Jika variabel X (kemampuan Penyidik Pomdam II/SWJ
Angkatan Darat dalam melaksanakan Penyidikan) dinaikkan 1, maka
akan menaikkan variabel Y (percepatan penyelesaian perkara
pidana) sebesar 0.191, sedangkan jika variabel X (kemampuan
Penyidik Pomdam II/SWJ Angkatan Darat dalam melaksanakan
Penyidikan) dinaikkan 10, maka akan menaikkan variabel Y
(percepatan penyelesaian perkara pidana) sebesar 1.91.
Berdasarkan analisis regresi sederhana tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa koefisien regresi pada kemampuan Penyidik Pomdam
II/SWJ Angkatan Darat dalam melaksanakan Penyidikan mempunyai arah
yang positif terhadap percepatan penyelesaian perkara pidana. Hal ini
menunjukkan bahwa jika kemampuan Penyidik Pomdam II/SWJ Angkatan
Darat dalam melaksanakan Penyidikan ditingkatkan, maka percepatan
penyelesaian perkara pidana akan lebih meningkat.
-
26
5) Analisis Koefisien Korelasi. Untuk mengetahui nilai koefisien
korelasi (r) dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi product
moment. Untuk mendapatkan nilai korelasi product moment diperoleh
berdasarkan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2012:228) :
Dimana :
= Korelasi antara variabel x dengan y
= )
Y = )
Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi,
maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel berikut :
Tabel 4.7
Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi
Terhadap Koefisien Korelasi
Interval Koefisien Tingkat Hubungan/Pengaruh
0.00 0.199
0.20 0.399
0.40 0.599
0.60 0.799
0.80 1.000
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat
Sumber : Sugiyono, 2012:231
Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Korelasi
Correlations
KEMAMPUAN PENYIDIK
POMDAM II/SWJ
(X)
PERCEPATAN
PENYELESAIAN
PERKARA
PIDANA (Y)
KEMAMPUAN PENYIDIK
POMDAM II/SWJ (X)
Pearson Correlation 1 .775**
Sig. (2-tailed) .000
N 42 42
-
27
PERCEPATAN
PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA (Y)
Pearson Correlation .775** 1
Sig. (2-tailed) .000
N 42 42
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus product moment,
diperoleh nilai korelasi antara Kemampuan Penyidik Pomdam II/SWJ
Angkatan Darat dalam melaksanakan Penyidikan (X) dengan Percepatan
Penyelesaian Perkara Pidana (Y) sebesar 0.775. Jika dilihat dari interpretasi
koefisien korelasi nilai r dengan 0.775 termasuk dalam kategori kuat, artinya
terdapat hubungan yang kuat dan positif antara Kemampuan Penyidik
Pomdam II/SWJ Angkatan Darat dalam melaksanakan Penyidikan (X)
dengan Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana (Y).
6) Analisis Koefisien Determinasi. Untuk mengetahui besarnya
kontribusi Kemampuan Penyidik Pomdam II/SWJ Angkatan Darat dalam
melaksanakan Penyidikan (X) terhadap Percepatan Penyelesaian Perkara
Pidana (Y), maka dilakukan perhitungan koefisien determinasi sebagai
berikut:
Kd = rs2 x 100%.
Kd = (0.775)2 x100%.
Kd = 0.600 x 100%.
Kd = 60%.
7) Analisis Uji Hipotesis. Setelah melakukan analisis regresi
sederhana, dilakukan analisis hipotesis dengan menggunakan uji t. Sebelum
menganalisis hipotesis, terlebih dahulu dirumuskan hipotesis penelitiannya
yaitu sebagai berikut:
a) HO, =0 :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan
kemampuan Penyidik Pomdam II/SWJ Angkatan Darat dalam
melaksanakan Penyidikan terhadap percepatan penyelesaian perkara
pidana.
b) HA, 0 :Terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan
Penyidik Pomdam II/SWJ Angkatan Darat dalam melaksanakan
Penyidikan terhadap percepatan penyelesaian perkara pidana.
-
28
c) thitung>ttabel atau sig. < 0.05, maka H0 Ditolak HA Diterima.
d) thitung 0.05, maka H0 Diterima HA Ditolak.
Tabel 4.9
Uji Hipotesis dengan Uji t
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 2.417 2.294 1.053 .299
KEMAMPUAN
PENYIDIK
POMDAM II/SWJ
(X)
.191 .025 .775 7.749 .000
a. Dependent Variable: PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Y)
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa besarnya nilai thitung
yaitu sebesar 7.749. Adapun ttabel pada dk=n(42)-2=40 dan = 0.05 adalah
2.021. Dari hasil tersebut, selanjutnya dilakukan perbandingan nilai antara
thitung dengan ttabel yang diketahui bahwa thitung (7.749) >ttabel
(2.021).Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa H0 ditolak HA
diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan
Penyidik Pomdam II/Swj. dalam melaksanakan Penyidikan terhadap
percepatan penyelesaian perkara pidana.
g. Jadwal Penelitian.
1) Tahap I. Bulan April 2013.
2) Tahap II. Bulan Mei 2013.
3) Tahap III. Bulan Juni 2013.
16. Manfaat Penelitian
a. Manfaat bagi penulis. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan
wawasan mengenai kemampuan Penyidik Pomdam II/Swj dalam melaksanakan
Penyidikan terhadap percepatan perkara, serta untuk memperoleh pengalaman
menganalisis proses Penyidikan.
b. Manfaat akademis. Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan
dapat menjadi pijakan informasi, referensi dan kajian bagi para akademis serta
-
29
pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memperkaya kajian akademis
mengenai Penyidikan.
c. Manfaat untuk lembaga. Dapat digunakan sebagai masukan yang
bermanfaat bagi lembaga dalam melaksanakan Penyidikan untuk mempercepat
pelaksanaan Penyidikan perkara di lingkungan Pomdam II/Swj pada khususnya.
17. Penelitian terhadap personel Penyidik Pomdam II/Swj. Personel Penyidik
sebagai ujung tombak dalam melaksanakan penegakan hukum disiplin dan tata tertib di
lingkungan dan bagi kepentingan TNI AD khususnya di wilayah Kodam II/Swj yang
dihadapkan dengan tantangang tugas di masa datang diharapkan mampu mewujudkan
tugas pokok Polisi Militer khususnya di bidang Penyidikan dengan menggunakan metode
didukung sarana prasarana di dalam meningkatkan kemampuan personel Penyidik
Pomdam II/Swj baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kita lihat dalam hasil dari
penelitian dan survey di lapangan bahwa personel Penyidik di Pomdam II/Swj sangat
dipengaruhi oleh:
a. Jumlah Penyidik di Pomdam II/Swj belum sesuai dengan DSPP, khususnya
Perwira.
b. Jumlah Penyidik Pomdam II/Swj akan mempengaruhi pelaksanaan
Penyidikan.
c. Peningkatan kemampuan Penyidik Pomdam II/Swj dapat dilakukan dengan
cara penataran,kursus dan pendidikan di lembaga pendidikan baik yang
diselenggarakan dalam lembaga pendidikan militer maupun di luar lembaga
pendidikan militer.
d. Penyidik Pomdam II/Swj baik Perwira maupun Bintara harus memenuhi
syarat diantaranya adalah telah disumpah,menduduki jabatan di seksi /bagian
Penyidikan dan telah mengikuti spesialisasi Penyidikan.
18. Penelitian terhadap Kemampuan Penyidik Pomdam II/Swj. Melihat kualitas
dan kuantitas serta modus operandi kejahatan yang semakin modern dan bervariasi maka
diharapkan ke depan personel Penyidik memiliki kemampuan teknis Penyidikan sehingga
dalam pelaksanaan Penyidikan mulai dari menerima laporan atau pengaduan yang
selanjutnya dituangkan dalam laporan polisi, penangkapan, penahanan, penggeledahan
dan penyitaan , pengumpulan barang bukti, pemeriksan tersangka /saksi sampai dengan
pemberkasan dapat dilaksanakan sesuai dengaan rencana Penyidikan sehingga hal
tersebut dapat mendukung proses percepatan penyelesaian perkara.Kita lihat dalam
-
30
hasil dari penelitian dan survey di lapangan bahwa kemampuan personel Penyidik
Pomdam II/Swj dipengaruhi oleh :
a. Seseorang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri terjadinya
suatu tindak pidana berkewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib
khususnya kepada Polisi Militer terdekat apabila pelakunya anggota Militer.
b. Laporan atau pengaduan merupakan bukti awal tentang terjadinya suatu
tindak pidana,sehingga dalam pembuatan laporan polisi Petugas harus menyelidiki
dan menganalisa terlebih dahulu laporan tersebut sebelum dituangkan dalam
laporan polisi.
c. Dalam kegiatan Penyidikan suatu perkara pidana, tempat kejadian perkara
(TKP) memegang peranan sangat penting karena merupakan sumber dan kunci
pembuka jalan dalam mengungkapkan peristiwa pidana yang terjadi sehingga
perlakuan terhadap TKP dibuat status quo agar tidak terjadi kehilangan atau
perubahan di TKP.
d. Kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pomdam II/Swj saat mendatangi
tempat kejadian adalah untuk mencari dan menemukan pelaku tindak pidana ,
saksi-saksi, bekas-bekas, barang bukti untuk kepentingan penyidkian.
e. Tugas dari pentugas Penyidik Pomad dalam suatu peristiwa pidana adalah
mencari dan menemukan barang bukti yang digunakan oleh Tersangka untuk
melakukan suatu kejahatan atau yang diperoleh/dihasilkan dari suatu kejahatan
dan dapat disita oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidikan.
f. Pengurusan Barang bukti yang telah disita oleh Penyidik Pomdam II/Swj
merupakan tanggung jawab Penyidik dan ditempatkan pada suatu tempat yang
aman guna menghindari adanya kerusakan atau kehilangan sampai dengan
barang bukti tersebut diserahkan kepada Otmil.
g. Penyidik Pomad melakukan penangkapan terhadap anggota militer yang
diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat perintah dari Komandan
Satuan Polisi Militer.
h. Untuk kepentingan Penyidikan atas permohonan dari personel Penyidik
Pomad maka Ankum dengan surat keputusannya berwenang melakukan
penahanan terhadap tersangka untuk paling lama 20 hari.
i. Tersangka dapat dibebaskan dari tahanan demi kepentingan hukum
sesudah waktu 200 ( dua ratus) hari.
-
31
j. Benda atau barang yang digunakan oleh Tersangka melakukan suatu
tindak pidana dapat disita untuk kepentingan Penyidikan dan dilakukan dengan
surat perintah.
k. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/saksi perlu
mengetahui taktik dan tehnik Penyidikan.
l. Penyidik meminta keterangan kepada tersangka/saksi dengan maksud
untuk membuat terang suatu perkara dan mengetahui siapa pelakunya.
m. Penyidik harus mengetahui urut-urutan atau susunan dalam suatu berkas
perkara .
n. Penyidik dapat meningkatkan pengetahuan tentang hukum melalui
penataran, seminar dan pendidikan.
o. Kemampuan Penyidik dalam menganalisa suatu perkara sangat diperlukan.
19. Penelitian terhadap Pengetahuan Administrasi Penyidikan. Dalam
pelaksanaan kegiatan administrasi penyidikan diperlukan perecanaan, persiapan dan
pelaksanaan penyidikan secara sistimatis mulai dari pencatatan, pelaporan dan
pengarsipan sehingga diperoleh hasil guna dan daya guna yang optimal untuk
mendukung pencepatan penyelesaian perkara pidana .Kita lihat dalam hasil dari
penelitian dan survey di lapangan bahwa kemampuan personel Penyidik Pomdam II/Swj
dalam melaksanakan administrasi penyidikan akan dipengaruhi oleh :
a. Personel penyidik mencatatat setiap perkara yang masuk dalam buku
register induk laporan polisi sesuai dengan kode dan klasifikasi perkara.
b. Setiap perkara yang ditangani oleh penyidik dibuatkan rencana penyidikan
dan selanjutnya dipaparkan di depan Komandan.
c. Dalam pelaksanaan penyidikan apabila penyidik mengalami hambatan atau
kendala maka harus melaporkan kepada Komandan untuk mendapatkan solusi
penyelesaiannya.
d. Penyidik melaporkan kepada komandan tentang perkembangan penyidikan
baik secarta tertulis maupun lisan diminta atau tidak sehingga komandan
mengetahui sejauh mana perkembangan penyelesaiannya.
e. Penyelenggaraan pengarsipan bertujuan agar arsip dapat dijadikan bahan
bukti dan alat pengingat yang setiap saat dibutuhkan dapat disajikan kembali
secara sepat dan tepat guna kepentingan pelaksanaan suatu tindakan
administrasi.
-
32
20. Keaslian Penelitian. Penelitian tentang pengaruh kemampuan Penyidik
Pomad dalam melaksanakan Penyidikan terhadap percepatan penyelesaian perkara
pidana belum pernah dilakukan dan dipublikasikan dari pihak manapun sebelumnya, oleh
karena itu penulis meyakini bahwa penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penilitian
yang asli dan pertama kali.
21. Kesimpulan Hasil Penelitian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
terhadap personel Penyidik Pomdam II/Swj dalam melaksanakan Penyidikan dapat
diambil suatu kesimpulan :
a. Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus product moment, diperoleh
nilai korelasi antara Kemampuan Penyidik Pomdam II/Swj dalam melaksanakan
Penyidikan (X) dengan Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana (Y) sebesar
0.775. Jika dilihat dari interpretasi koefisien korelasi nilai r dengan 0.775 termasuk
dalam kategori kuat, artinya terdapat hubungan yang kuat dan positif antara
Kemampuan Penyidik Pomdam II/Swj dalam melaksanakan Penyidikan (X) dengan
Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana (Y).
b. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa besarnya nilai thitung yaitu
sebesar 7.749. Adapun ttabel pada dk=n(42)-2=40 dan = 0.05 adalah 2.021. Dari
hasil tersebut, selanjutnya dilakukan perbandingan nilai antara thitung dengan ttabel
yang diketahui bahwa thitung (7.749) >ttabel (2.021).Berdasarkan ketentuan tersebut
dapat diketahui bahwa H0 ditolak HA diterima, yang berarti bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan kemampuan Penyidik Pomdam II/Swj dalam
melaksanakan Penyidikan terhadap percepatan penyelesaian perkara pidana.
c. Berdasarkan analisis regresi sederhana maka dapat disimpulkan bahwa
koefisien regresi pada kemampuan Penyidik Pomdam II/Swj dalam melaksanakan
Penyidikan mempunyai arah yang positif terhadap percepatan penyelesaian
perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa jika kemampuan Penyidik Pomdam
II/Swj dalam melaksanakan Penyidikan ditingkatkan, maka percepatan
penyelesaian perkara pidana akan lebih meningkat.
-
33
BAB V
FAKTOR- FAKTOR YANG BERPENGARUH
22. Umum. Peningkatan kemampuan Penyidikan dari Pomad agar efektif dan
efisien serta mendapatkan hasil yang maksimal maka perlu diketahui faktor-faktor yang
mempengaruhinya baik secara internal maupun secara eksternal, sehingga dengan
mengetahui faktor-faktor berpengaruh tersebut akan dapat dicari solusi pemecahan yang
terbaik dalam rangka menghindari terjadinya keterlambatan proses penyelesaian perkara
pidana di tingkat Penyidikan yang dilakukan oleh personel Penyidik Pomdam II/Swj.
23. Faktor Internal.
a. Kemampuan. Merupakan nilai positif yang dimiliki oleh institusi TNI AD
khususnya satuan yang terkait langsung dengan pelaksanaan Penyidikan di
lingkungan TNI AD sehingga dapat membantu dalam peningkatan kemampuan
Penyidikan bagi Pomad khususnya Penyidik Pomdam II/Swj.
1) Keinginan kuat personel Penyidik Pomdam II/Swj untuk mempercepat
proses penyelesaian perkara. Adanya keinginan kuat personel Penyidik dari
Pomdam II/Swj untuk mempercepat penyelesaian perkara di tingkat
Penyidikan merupakan modal dasar dalam upaya meningkatkan
kemampuan Penyidikan dalam rangka mempercepat proses penyelesaian
perkara pidana di lingkungan TNI AD khususnya di Pomdam II/Swj.
2) Keinginan kuat dari personel Penyidik untuk mengembangkan diri
melalui belajar dan berlatih merupakan modal dasar untuk meningkatkan
kemampuan Penyidikan dari Pomdam II/Swj.
3) Keinginan kuat dari dan pimpinan Pomad mulai dari Danpuspomad,
Danpomdam, Dandenpom dan Dansubdenpom untuk meningkatkan
kemampuan Penyidikan dari personel Penyidik di lingkungan Pomad.
4) Tersedianya lembaga pendidikan di lingkungan TNI yang dapat
membantu dalam mendidik dan melatih personel Penyidik di lingkungan
Pomad.
b. Kelemahan. Merupakan hal yang cukup mendasar yang dapat
menghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan Penyidikan dari Pomad.
-
34
1) Terbatasnya pemahaman Hukum Acara pidana dan Hukum Materil
dari personel Penyidik Pomdam II/Swj khususnya golongan kepangkatan
Bintara.
2) Terbatasnya kemampuan analisa hukum dan perundang-undangan
dari sebagian personel Penyidik Pomdam II/Swj.
3) Terbatasnya personel Penyidik di lingkungan TNI AD khususnya
Penyidik Pomdam II/Swj.
4) Tingkat pendidikan yang rendah dari personel Penyidik Pomdam
II/Swj khususnya golongan kepangkatan Bintara.
5) Kemampuan koordinasi dari personel Penyidik yang masih terbatas
sangat berpengaruh dalam proses Penyidikan.
6) Keterbatasan kemampuan interogasi dan kemampuan mengungkap
kasus yang berat sangat berpengaruh dalam proses Penyidikan.
24. Faktor Eksternal.
a. Peluang. Merupakan kredilibilitas yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kemampuan Penyidikan.
1) Adanya perhatian dari pemerintah dan DPR serta pimpinan TNI untuk
meningkatkan kesejahteraan para aparat penegak hukum sehingga dapat
memotivasi aparat penegak hukum termasuk Penyidik Pomad untuk
meningkatkan kinerjanya termasuk dalam meningkatkan kemampuan
masing-masing individu melalui belajar dan berlatih secara terus menerus.
2) Keinginan pemerintah dan DPR serta pimpinan TNI untuk merevisi
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum
di lingkungan Peradilan Militer, sehingga dengan adanya payung hukum
atau dasar hukum yang kokoh dan komprehensif maka dapat membantu
dalam mempercepat proses penyelesaian perkara.
3) Adanya perangkat hukum dan perundang-undangan yang dapat
dijadikan sebagai dasar bagi personel Penyidik dan pimpinan TNI untuk
meningkatkan kemampuan Penyidikan serta menjadi dasar dalam
percepatan penyelesaian perkara.
b. Kendala. Merupakan hambatan bagi institusi TNI AD dalam upaya
meningkatkan kemampuan Penyidikan dari Pomad khususnya Pomdam II/Swj.
-
35
1) Keterbatasan sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh institusi TNI AD sangat berpengaruh pada
upaya peningkatan kemampuan Penyidikan Pomad khususnya Pomdam
II/Swj.
2) Keterbatasan biaya operasional. Dukungan anggaran di
tingkat Penyidikan yang sangat terbatas sangat berpengaruh terhadap
proses percepatan penyelesaian perkara khususnya di tingkat Penyidikan.
3) Belum adanya kerjasama / MoU antara Pomad dengan lembaga
penegak hukum lainnya antara lain dengan PPATK, BNN, KPK, Dirjen Bea
dan cukai, Imigrasi, Telkomsel, Indonsat dan lain-lain,sehingga berpengaruh
terhadap proses percepatan penyelesaian perkara.
-
36
BAB VI
KONDISI KEMAMPUAN PENYIDIK POMDAM II/SWJ DALAM
MELAKSANAKAN PENYIDIKAN YANG DIHARAPKAN
25. Umum. Percepatan proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI
AD pada semua tahapan pemeriksaan khususnya tahap Penyidikan yang menjadi awal
dari proses hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran
disiplin harus segera dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi
pelaku pelanggaran termasuk Negara dan institusi TNI. Dengan demikian personel
Penyidik di lingkungan TNI AD yakni Polisi Militer harus ditingkatkan kemampuannya
dalam melakukan Penyidikan sehingga dengan memiliki kemampuan Penyidikan maka
diharapkan akan membantu dalam mempercepat proses percepatan penyelesaian
perkara di lingkungan peradilan militer.
26. Terpenuhinya Personel Penyidik Pomdam II/Swj sesuai DSPP. Personel
Penyidik Pomad khususnya Pomdam II/Swj yang merupakan pembantu Danpomdam
/Dandenpom dalam menyelenggarakan kegiatan staf di bidang Penyidikan sehingga
diharapkan ke depan secara kuantitas personel Penyidik Pomdam II/Swj dan jajarannya
terpenuhi sesuai dengan DSPP yaitu 87 orang. Dengan terpenuhinya personel Penyidik
sesuai DSPP tersebut maka diharapkan pula tidak ada Penyidik yang menangani perkara
lebih dari 2 (dua) perkara sehingga perkara yang dalam proses Penyidikan Polisi Militer
dapat diselesaikan sesuai dengan rencana Penyidikan.
27. Memiliki kemampuan teknis Penyidikan. Mengingat kualitas dan kuantitas
serta modus operandi kejahatan yang semakin modern dan bervariasi maka diharapkan
ke depan personel Penyidik memiliki kemampuan teknis Penyidikan sehingga dalam
pelaksanaan Penyidikan mulai dari menerima laporan atau pengaduan yang selanjutnya
dituangkan dalam laporan polisi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan , pengumpulan barang bukti, pemeriksan tersangka /saksi sampai dengan
pemberkasan dapat dilaksanakan sesuai dengaan rencana Penyidikansehingga hal
tersebut dapat mendukung proses percepatan penyelesaian perkara.
a. Membuat Laporan Polisi. Setiap orang yang mengalami, melihat dan
atau menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh
anggota TNI berhak mengajukan laporan/pengaduan kepada Penyidik atau
petugas yang ada pada tiap-tiap satuan jajaran Pomdam II/Swj guna mendapatkan
penyelesaian lebih lanjut.34 Oleh karena itu diharapkan Penyidik Pomdam II/Swj
34
Bujuknik tentang Pembuatan Laporan Polisi Nomor: 25-N-12 , 1999 hal 1
-
37
dalam menerima laporan atau pengaduan yang dituangkan dalam Laporan Polisi
mampu membuat Laporan Polisi yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang
meliputi SI A BI DI BA ME.35
b. Memiliki kemampuan dalam mengolah TKP. Tempat kejadian
perkara adalah tempat dimana suatu peristiwa pidana terjadi termasuk tempat-
tempat disekitarnya yang mempunyai hubungan dengan peristiwa itu.Tindakan
pertama di TKP adalah rangkaian kegiatan /usaha yang dilakukan oleh petugas
Polisi Militer yang mendatangi TKP karena adanya laporan/pengaduan atau
diketahui secara langsung terjadinya suatu tindak pidana.Dari uraian tersebut di
atas diharapkan Penyidik/petugas Polisi Militer mampu melakukan kegiatan secara
cepat ,tepat , cermat, dan teliti serta penuh kewaspadaan baik sebelum , saat dan
setelah mendatangi TKP karena TKP memegang peranan sangat penting dan
merupakan sember serta kunci pembukan jalan dalam mengungkapkan peristiwa
pidana yang terjadi.
c. Memiliki kemampuan dalam pengumpulan dan pengurusan Barang
Bukti. Penyidik / petugas Pomdam II/Swj diharapkan mampu untuk
mengumpulkan dan mengurus barang bukti terhadap suatu tindak pidana,dinaman
barang bukti tersebut akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan selama
Penyidikan dan harus dapat diajukan ke Pengadilan Militer sebagai bahan
pembuktian. Barang bukti tersebut dapat dicari atau diperoleh dari tempat kejadian
perkara, korban,pelaku/tersangka atau tempat persembunyian pelaku
kejahatan.Barang bukti yang telah disita yang akan dipergunakan sebagai bahan
pembuktian Penyidik harus mampu melakukan usaha untuk mencegah terjadinya
kehilangan