1. Manajemen Mutu Pelayanan Medis-rev2
-
Upload
coolzygote -
Category
Documents
-
view
75 -
download
9
description
Transcript of 1. Manajemen Mutu Pelayanan Medis-rev2
MANAJEMEN MUTU PELAYANAN MEDIS
DALAM STANDAR AKREDITASI 2012
dr. Luwiharsih,MScKomisi Akreditasi Rumah Sakit
risk manj 10-11 juni 2014 2
Curiculum vitae dr Luwiharsih, MSc
Tempat & tgl Lahir : Pati, 28 April Jabatan sekarang :• Ka Bidang Diklat KARS
2011 – 2014• Ka Divisi Mutu PERSI
2012 – 2015Pendidikan• SI FK Unair • SII Pasca Sarjana UI
Pengalaman Kerjao Surveior & Pembimbing
Akreditasi RS mulai tahun 1995 sd sekarang
o Direktur RSK Sitanala Tangerang 2007 – 2010
o Ka Sub Dit RS Pendidikan 2005 – 2007
o Ka Sub Dit RS Swasta 2001 – 2005
o Ka Sub Dit Akreditasi RS 1995 - 2001
SISTEMATIKA
1. Pengertian mutu
2. Peraturan dan perundangan
3. Standar akreditasi Versi 2012
4. Konsep manajemen mutu pelayanan medik
5. Implementasi peningkatan mutu pelayanan
medik
6. Penutup
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
PENGERTIAN MUTU
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
luwi 1 sept 2014 5
Apa itu Mutu?
Mutu bersifat persepsi dan
dipahami berbeda oleh orang
yang berbeda namun berimplikasi
pada superioritas sesuatu hal.
Penilaian indikator dapat
digunakan untuk menilai mutu
berbagai kondisi.
luwi 1 sept 2014 6
Apa itu Peningkatan Mutu?
Dalam kamus manual Standard JCI:
Pendekatan pendidikan (edukasi)
berkelanjutan dan perbaikan proses-
proses pemberian pelayanan kesehatan
sesuai kebutuhan pasien dan pihak2
yang berkepentingan lainnya.
MUTU PELAYANAN
Tingkat dimana pelayanan kesehatan
untuk individu dan masyarakat
meningkatkan kemungkinan
tercapainya hasil akhir kesehatan yang
diharapkan dan konsisten dng
pengetahuan profesional saat ini .
Standar JCI edisi 4Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Dimensi kinerja mutu pelayanan meliputi sbb :
• Masalah perspektif pasien
• Keselamatan lingkungan pelayanan
• Aksesbilitas pelayanan
• Kesesuaian pelayanan
• Kontinuitas pelayanan
• Efektivitas pelayanan
• Keberhasilan pelayanan
• Ketepatan waktu pelayanan
Standar JCI edisi 4
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
MANAJEMEN MUTU PELAYANAN MEDIK
Adalah suatu upaya peningkatan mutu
pelayanan medik yang meliputi perencanaan
upaya peningkatan mutu pelayanan medik,
pengorganisasian, pelaksanaan , evaluasi dan
monitoring mutu pelayanan medikKomisi Akreditasi Rumah Sakit
Pelayanan medik di Rumah Sakit : adalah salah
satu jenis pelayanan Rumah Sakit yang diberikan
oleh tenaga medik
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
PENINGKATAN MUTU ASUHAN PASIEN YG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIK
MANAJEMEN MUTU PELAYANAN MEDIK
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
PERATURAN DAN PERUNDANGAN
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
No.HK.02.04/I/2790/11STANDAR AKREDITASI RS NASIONAL
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
PENJELASAN PASAL 36 Tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi
manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip
tranparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas,
kesetaraan dan kewajaran.
Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen
klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis,
risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan
keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan
profesional, dan akreditasi rumah sakit.Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Bagian Ketiga, Pemberian Pelayanan , Paragraf 1, Standar
Pelayanan Pasal 44
(1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik
kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran
atau kedokteran gigi.
(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan
kesehatan.
(3) Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Menteri. Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Paragraf 5Kendali Mutu dan Kendali Biaya
Pasal 49
(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik
kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali
mutu dan kendali biaya.
(2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diselenggarakan audit medis.
(3) Pembinaan dan pengawasan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi profesi.
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Penjelasan Pasal 49Ayat (1) • Yang dimaksud dengan “kendali mutu” adalah suatu sistem pemberian
pelayanan yang efisien, efektif, dan berkualitas yang memenuhi kebutuhan pasien.
• Yang dimaksud dengan “kendali biaya” adalah pembiayaan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien didasarkan pola tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2) • Yang dimaksud dengan “audit medis” adalah upaya evaluasi secara
profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
Ayat (3) • Cukup jelas
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Paragraf 6 Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi
Pasal 50Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional; c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dand. menerima imbalan jasa.
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Pasal 51Dokter atau dokter gigi dlm melaksanakan praktik kedokteran memp. kewajiban :
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar
prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau
kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu
pemeriksaan atau pengobatan;
c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga
setelah pasien itu meninggal dunia;
d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia
yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran
atau kedokteran gigi.Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 755/MENKES/PER/IV/2011
TENTANG PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT
Pasal 2
Peraturan Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk mengatur tata kelola klinis
(clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan
pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi serta mengatur
penyelenggaraan komite medik di setiap rumah sakit dalam rangka
peningkatan profesionalisme staf medis.
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 755/MENKES/PER/IV/2011
TENTANG PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT
Pasal 3
(1) Untuk mewujudkan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, semua pelayanan medis yang
dilakukan oleh setiap staf medis di rumah sakit dilakukan atas penugasan
klinis kepala/direktur rumah sakit.
(2) Penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian
kewenangan klinis (clinical privilege) oleh kepala/direktur rumah sakit
melalui penerbitan surat penugasan klinis (clinical appointment) kepada
staf medis yang bersangkutan.
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 755/MENKES/PER/IV/2011
TENTANG PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT
Pasal 3
(3) Surat penugasan klinis (clinical appointment) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterbitkan oleh kepala/direktur rumah sakit setelah mendapat
rekomendasi dari komite medik.
(4) Dalam keadaan darurat kepala/direktur rumah sakit dapat memberikan
surat penugasan klinis (clinical appointment) tanpa rekomendasi komite
medik.
(5) Rekomendasi komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan setelah dilakukan kredensial.
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Pasal 2Penyelenggaraan Komite Keperawatan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit lebih terjamin dan terlindungi.
Pasal 3Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi perawat dan bidan.
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Pasal 4(1) Untuk mewujudkan tata kelola klinis yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
semua asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh setiap tenaga keperawatan di Rumah Sakit dilakukan atas Penugasan Klinis dari kepala/direktur Rumah Sakit.
(2) Penugasan Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian Kewenangan Klinis tenaga keperawatan oleh kepala/direktur Rumah Sakit melalui penerbitan surat Penugasan Klinis kepada tenaga keperawatan yang bersangkutan.
(3) Surat Penugasan Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh kepala/direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan.
(4) Dalam keadaan darurat kepala/direktur Rumah Sakit dapat memberikan surat Penugasan Klinis secara langsung tidak berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan.
(5) Rekomendasi Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah dilakukan Kredensial dengan ketentuan bahwa Rumah Sakit merupakan tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga.
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
TENAGA MEDIS
STANDAR PELAYANAN
KEDOKTERAN
TATA KELOLA KLINIS
MUTU PELAYANAN MEDIK
MENINGKAT
KOMITE MEDIK
KREDENSIAL
penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi
kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis
berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan,
mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan
profesional, dan akreditasi rumah sakit.
PPK – CP
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN MEDIK
DALAM STANDAR AKREDITASI VERSI 2012
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Skrining
Lab, RoAsesmen
awal
3.Rencana asuhan
Rencana pulang
Hak pasien MKI PPI
PROSES ASUHAN PASIEN
SKP
RegistrasiTransfer Rujuk Terminal
Asesmenulang
Ringkasan pulang
Risiko tinggi \
RestraintRisikomalnutrisi
Asesmen nyeri
Risikojatuh
2.Analisis data -> Dx
1.Pengumpulan data klinis
Implementasi
Rencanaasuhan
Pelayanan fokus pasien: MULTI PROFESI - ASUHAN – EDUKASI
Implementasi
Rencanaasuhan
Dokter
Perawat
ApotekerFisio
terapis
AhliGizi
Lainnya
Radiografer Pasien
Dokter merupakan PUSAT / UNIT SENTRAL dalam Model Tradisional asuhan pasien, tetapi…..
Patient safety tidak terjamin !!
“Dokter = Captain of the ship” : otoriter
Model Tradisional Asuhan Pasien
AnalisBarrier
“Diseasecentered
care”
KARS, Nico A. Lumenta
(“Medical paternalism”)
31
Pasien,Keluarga
Fisioterapis
Perawat Apoteker
AhliGizi
AnalisRadiografer
DPJP
Model Patient Centered Care(Interdisciplinary Team Model – Interprofessional Collaboration)
• Clinical/Team Leader
• Review Asuhan• Secara kolaboratif
melakukan sintesa & integrasi asuhan pasien
Lainnya
KARS, Nico A. Lumenta
1. Patient Centered Care (PCC) Pasien adalah pusat pelayanan, Pasien adalah bagian dari tim
2. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) diposisikan di sekitar pasien, dgn kompetensi yg memadai, sama pentingnya pada kontribusi profesinya, tugas mandiri, delegatif, kolaboratif, merupakan model Tim Interdisiplin
3. Peran & fungsi DPJP : sebagai Clinical Leader, melakukan Review, Sintesa , Integrasi asuhan pasien, Koordinasi (dapat oleh PPA lain)
4. PCC merupakan pendekatan modern, inovatif, sudah menjadi trend global dalam pelayanan RS
32
Pro
fesin
al P
em
beri
A
su
han
(PPA
)
Asesmen Pasien (Skrining, “Periksa Pasien”)
1. Pengumpulan Informasi : Anamnesa, pemeriksaan, pemeriksaan lain / penunjang, dsb
2. Analisis informasi : dihasilkan Diagnosis / PRoblem / Kondisi, identifikasi Kebutuhan Yan Pasien
3. Susun Rencana Pelayanan/Care Plan : untuk memenuhi Kebutuhan Yan Pasien
Proses Asuhan PasienPatient Care
SO
A
P
*Implementasi Rencana*Monitoring
1
2
Asesm
en
Ula
ng
(IAP)
2 “blok”kegiatan
KARS, Nico A. Lumenta 33
34
Proses Asuhan Pasien2 blok proses, oleh masing2 PPA
1. Asesmen Pasien IAP
1. PENGUMPULAN INFORMASI : anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lain / penunjang, dsb
Std AP 1
2. ANALISIS INFORMASI : menghasilkan kesimpulan a.l. Masalah, Kondisi, Diagnosis, untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pasien
Std APK 1, 1.1.1, 1.1.2, 3, 4, AP 1.3, 1.3.1, 1.2. EP 4, 1.9, 1.11, 4.1, PP 7.
3. MEMBUAT RENCANA PELAYANAN / Care Plan, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien
Std PP 2 EP 1, PP 2.1, 5, Std AP 2, PAB 5, 7, 7.4.
2. ImplementasiMonitoring
Std PP 2, EP 2, PP 5 EP 2 & 3, PAB 3 EP 5, 5.3, 6, 7.3,
SO
A
P
I
P
A
KARS, Nico A. Lumenta
luwi 1 sept 2014 35
KEPEMIMPINAN DAN PERENCANAAN
Standar PMKP.1.2 Pimpinan menetapkan proses yang dijadikan prioritas untuk
dilakukan evaluasi dan kegiatan PMKP yang harus dilaksanakan.
Elemen Penilaian PMKP.1.2.1. Pimpinan menetapkan prioritas rumah sakit dalam kegiatan
evaluasi 2. Pimpinan menetapkan prioritas rumah sakit dalam
kegiatan peningkatan dan keselamatan pasien3. Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien di tetapkan sebagai
salah satu prioritas
luwi 1 sept 2014 36
RANCANGAN PROSES KLINIS DAN MANAJERIALStandar PMKP.2.1.
Pedoman praktek klinis dan clinical pathway dan atau protokol klinis digunakan sebagai pedoman dalam memberikan asuhan klinis
Elemen Penilaian PMKP.2.1.1. Setiap tahun pimpinan menentukan paling sedikit lima area prioritas
dengan fokus penggunaan pedoman klinis, clinical pathways dan/atau protokol klinis 5 PPK dan 5 CP
2. RS dlm melaksanakan pedoman praktek klinis, clinical pathways dan/atau protokol klinis melaksanakan proses a) sp h) dalam Maksud dan Tujuan
3. RS melaksanakan pedoman klinis dan clinical pathways atau protokol klinis di setiap area prioritas yang ditetapkan Implementasi di Rekam Medis
4. Pimpinan klinis dapat menunjukkan bagaimana penggunaan pedoman klinis, clinical pathways dan atau protokol klinis telah mengurangi adanya variasi dari proses dan hasil (outcomes) AUDIT CLINICAL PATHWAY
luwi 1 sept 2014 37
PEMILIHAN INDIKATOR DAN PENGUMPULAN DATA
Standar PMKP.3.1 Pimpinan rumah sakit menetapkan indikator kunci untuk masing-masing struktur, proses dan hasil (outcome) setiap upaya klinis.
Elemen Penilaian PMKP.3.1. 1. Pimpinan klinis menetapkan indikator kunci untuk setiap di area klinis
(pelayanan) yang disebut di 1) sampai 11) di Maksud dan Tujuan. 2. Paling sedikit 5 dari 11 indikator klinis harus dipilih (Sesuai dng internatioanl
library)3. Pimpinan rumah sakit memperhatikan muatan ”ilmu” (science) dan ‘bukti’
(evidence) untuk mendukung setiap indikator yang dipilih.4. Penilaian mencakup struktur, proses dan hasil (outcome)5. Cakupan, metodologi dan frekuensi ditetapkan untuk setiap indikator 6. Data penilaian klinis dikumpulkan dan digunakan untuk melakukan evaluasi
terhadap efektivitas dari peningkatan
luwi-tkp-14 jan
KEPEMIMPINAN RUMAH SAKIT
Standar TKP.3.4.
• Pimpinan medis, keperawatan dan pimpinan lainnya
sudah mendapat pendidikan dalam konsep peningkatan
mutu
Elemen Penilaian TKP.3.4.
1. Pimpinan medis, keperawatan dan pimpinan lainnya
sudah mendapat pendidikan atau sudah terbiasa dengan
konsep dan metode peningkatan mutu
2. Pimpinan medis, keperawatan dan pimpinan lainnya
berpartisipasi dalam proses yang terkait dengan
peningkatan mutu dan keselamatan pasien (lihat juga
PMKP.1.1, EP 1 &PMKP.4, EP 4)
3. Kinerja para profesional diukur sebagai bagian dari
peningkatan kinerja klinis. (lihat juga KPS.11, KPS.14,
dan KPS.17)
Maksud dan Tujuan TKP. 3.4.
Tujuan utama RS adalah untuk memberikan asuhan pasien &
bekerja utk meningkatkan hasil/outcome asuhan pasien dari
waktu ke waktu dgn cara menerapkan prinsip peningkatan
mutu. Dengan demikian, pimpinan medis, keperawatan dan
pimpinan lainnya dari sebuah RS perlu :
• mendapat pendidikan dalam atau terbiasa dengan (familiar)
konsep dan metode peningkatan mutu;
• secara pribadi berpartisipasi dalam proses peningkatan mutu
dan keselamatan pasien;
• memastikan bahwa peningkatan mutu klinis termasuk
kesempatan untuk pengukuran kinerja profesional (lihat juga
PMKP.4) Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Mutu tenaga medik
Mutu proses asuhan pasien
Meningkatnya mutu yanmed
• Verifikasi ijazah• Kredensial – Re
kredensial• Penilaian kinerja (IKI)• Diklat
• PPK -- CP, Protokol, prosedur, algoritma
• SPO manj yan • Audit medis • Pelaporan IKP
• Sarana prasarana• Peralatan medik
(pemeliharaan & kalibrasi)
MONITORING Indikator Area Klinik
Indikator SKP Kendali mutu & biaya
Evaluasi kepuasan pasien
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Mutu tenaga medis Mutu proses asuhan klinis
Mutu pelayanan medik meningkat
PERAN KOMITE MEDIK• Kredensial – rekredensial• Penilaian kinerja• Audit medik• Monitoring etik• Penyusunan PPK – CP
PERAN MANAJEMEN RS1. Verifikasi ijazah2. Dilkat 3. Penyediaan sarana, prasarana, alkes dan obat4. Monitoring capaian indikator area klinis5. Risk manj klinis –pelaporan IKP6. Evaluasi kepuasan pasien
MANAJEMEN MUTU PELAYANAN MEDIK
1. Peningkatan mutu tenaga medik
• Verifikasi ijazah
• Kredensial
• Penilaian kinerja
• Rekredensial
• Diklat
• Monitoring etika dan disiplin profesi Komisi Akreditasi Rumah Sakit
MANAJEMEN MUTU PELAYANAN MEDIK
2. Peningkatan mutu proses asuhan
klinik
• Standarisasi proses asuhan PPK – CP
• Audit medis
• Manajemen risiko klinis
• Pengukuran mutu klinis/Indikator klinik
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
MANAJEMEN MUTU PELAYANAN MEDik
3. Peningkatan mutu pelayanan medik
- Pengukuran mutu/indikator mutu
- Evaluasi kepuasan pasien
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Manajam
en mutu pelayanan medi
k
Cakupa
n dan kegiatan luas
PRIORITASI kegiatan Evaluasi
PRIORITASI KEGIATAN EVALUASI
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
1. Penetapan prioritas pelayanan medik yang akan di evaluasi
1. Prioritas kegiatan pada proses-proses utama yang
kritikal, risiko tinggi, cenderung bermasalah yang
langsung terkait dengan mutu asuhan dan keamanan
lingkungan
2. Penentuan prioritas dapat dilakukan secara kualitatif dan
kuantitatif
3. Penentuan prioritas adalah suatu proses yang dilakukan
oleh sekelompok orang dengan menggunakan metode
tertentu untuk menentukan urutan prioritas dari yang
paling penting sampai yang kurang penting brain
storming Komisi Akreditasi Rumah Sakit
4. Dalam menetapkan prioritas ada beberapa
pertimbangan yang harus diperhatikan,
yakni:
1. Besarnya masalah yang terjadi
2. Pertimbangan biaya
3. Persepsi PPA
4. Bisa tidaknya masalah tersebut
diselesaikan
1. Penetapan prioritas pelayanan medik yang akan di evaluasi
5. Cara pemilihan prioritas masalah banyak
macamnya. Secara sederhana dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu
– Scoring Technique (Metode
Penskoran)
– Non Scoring Technique
1. Penetapan prioritas pelayanan medik yang akan di evaluasi
Bila tidak tersedia data, maka cara menetapkan
prioritas masalah yang lazim digunakan adalah
dengan teknik non-skoring
1. Metode Delbeq
2. Metode Delphi
Teknik Non-Skoring
• Menetapkan prioritas masalah menggunakan teknik ini adalah
melalui diskusi kelompok namun peserta diskusi terdiri dari
para peserta yang tidak sama keahliannya, maka sebelumnya
dijelaskan dahulu sehingga mereka mempunyai persepsi yang
sama terhadap masalah-masalah yang akan dibahas.
• Hasil diskusi ini adalah prioritas masalah yang disepakati
bersama.
Metode Delbeq
1. Peringkat masalah ditentukan oleh sekelompok ahli yang berjumlah antara
6 sampai 8 orang
2. Mula-mula dituliskan pada white board masalah apa yang akan ditentukan
peringkat prioritasnya
3. Kemudian masing-masing orang tersebut menuliskan peringkat urutan
prioritas untuk setiap masalah yang akan ditentukan prioritasnya
4. Penulisan tersebut dilakukan secara tertutup
5. Kemudian kertas dari masing-masing orang dikumpulkan dan hasilnya
dituliskan di belakang setiap masalah
6. Nilai peringat untuk setiap masalah dijumlahkan, jumlah paling kecil
berarti mendapat peringkat tinggi (prioritas tinggi).
Caranya
• Delbeque menyarankan dilakukan satu kali lagi
pemberian peringkat tersebut, dengan harapan
masing-masing orang akan mempertimbangkan
kembali peringkat yang diberikan setelah
mengetahui nilai rata-rata
• Tidak ada diskusi dalam teknik ini, yaitu
untuk menghindari orang yang dominan
mempengaruhi orang lain
1. Menentukan siapa yang seharusnya ikut
dalam menentukan peringkat prioritas
tersebut
2. Penentuan peringkat bisa sangat subyektif
3. Cara ini lebih bertujuan mencapai konsensus
dari interest yang berbeda dan tidak untuk
menentukan prioritas atas dasar fakta
Kelemahan
• Masalah-masalah didiskusikan oleh sekelompok orang yang
mempunyai keahlian yang sama. Melalui diskusi tersebut akan
menghasilkan prioritas masalah yang disepakati bersama.
Pemilihan prioritas masalah dilakukan melalui pertemuan
khusus. Setiap peserta yang sama keahliannya dimintakan untuk
mengemukakan beberapa masalah pokok, masalah yang paling
banyak dikemukakan adalah prioritas masalah yang dicari
Metode Delphi
1. Identifikasi masalah yang hendak/ perlu diselesaikan
2. Membuat kuesioner dan menetapkan peserta/para ahli yang dianggap
mengetahui dan menguasai permasalahan
3. Kuesioner dikirim kepada para ahli, kemudian menerima kembali
jawaban kuesioner yang berisikan ide dan alternatif solusi penyelesaian
masalah
4. Pembentukan tim khusus untuk merangkum seluruh respon yang muncul
dan mengirim kembali hasil rangkuman kepada partisipan
5. Partisipan menelaah ulang hasil rangkuman, menetapkan skala prioritas/
memeringkat alternatif solusi yang dianggap terbaik dan mengembalikan
kepada pemimpin kelompok/pembuatan keputusan
Caranya
Pada cara ini pemilihan prioritas dilakukan dengan memberikan score (nilai)
untuk berbagai parameter tertentu yang telah ditetapkan. Parameter yang
dimaksud adalah:
1. Prevalensi penyakit (prevalence) atau besarnya masalah
2. Kenaikan atau meningkatnya prevalensi (rate of increase)
3. Keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut (degree of unmeet need)
4. Keuntungan sosial yang diperoleh bila masalah tersebut diatasi (social benefit)
5. Teknologi yang tersedia dalam mengatasi masalah (technical feasibility)
6. Sumber daya yang tersedia yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah (resources availibility)
Teknik Skoring
Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi
1. Prevalence : Besarnya masalah yang dihadapi
2. Seriousness : Pengaruh buruk yang diakibatkan oleh
suatu masalah dalam masyarakat dan
dilihat dari besarnya angka kesakitan
dan angka kematian akibat masalah
kesehatan tersebut
3. Manageability : Kemampuan untuk mengelola dan
berkaitan dengan sumber daya
4. Community concern : Sikap dan perasaan
masyarakat terhadap masalah
kesehatan tersebut
Metode Bryant
• Parameter diletakkan pada baris dan masalah-masalah yang
ingin dicari prioritasnya diletakkan pada kolom. Kisaran skor
yang diberikan adalah satu sampai lima yang ditulis dari arah
kiri ke kanan untuk tiap masalah. Kemudian dengan
penjumlahan dari arah atas ke bawah untuk masing-masing
masalah dihitung nilai skor akhirnya. Masalah dengan nilai
tertinggi dapat dijadikan sebagai prioritas masalah. Tetapi
metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu hasil yang didapat
dari setiap masalah terlalu berdekatan sehingga sulit untuk
menentukan prioritas masalah yang akan diambil.
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
KRITERIA SKORING (1-5)
Masalah A Masalah B Masalah C Masalah D
Prevalence
Seriousness
Manageability
Community concern
TOTAL SKOR
Metode Bryant
PENETAPAN AREA PRIORITASDilakukan pembobotan terhadap beberapa area perbaikan
Area Prioritas Perbaikan IBS
61Akreditasi Versi 2012
Penentuan Area Prioritas
High Risk High Volume Problem Prone
Jumlah
(nilai x bobot = skor) (nilai x bobot = skor) (nilai x bobot = skor)
Rentang Nilai = 1 - 5 Rentang Nilai = 1 - 5 Rentang Nilai = 1 - 5
Bobot = 50 Bobot = 30 Bobot = 20
N B S N B S N B S
ICU 4 50 200 3 30 90 4 20 80 370
IGD 3 50 150 3 30 90 3 20 60 300
IBS 5 50 250 3 30 90 3 20 60 400
Rawat Inap 3 50 150 5 30 150 3 20 60 360
FARMASI 4 50 200 5 30 150 3 20 60 310
CONTOH
PENETAPAN AREA PRIORITASDilakukan pembobotan terhadap beberapa area perbaikan
Pelayanan Prioritas Perbaikan AMI
62Akreditasi Versi 2012
Penentuan yan Prioritas
High Risk High Volume Problem Prone
Jumlah
(nilai x bobot = skor) (nilai x bobot = skor) (nilai x bobot = skor)
Rentang Nilai = 1 - 5 Rentang Nilai = 1 - 5 Rentang Nilai = 1 - 5
Bobot = 50 Bobot = 30 Bobot = 20
N B S N B S N B S
AMI 4 50 200 3 30 90 5 20 100 390
STROKE 4 50 200 3 30 90 4 20 80 370
DBD 3 50 150 5 30 150 3 20 60 360
THYPOID 3 50 150 5 30 150 3 20 60 360
APPENDICITIS 3 50 150 5 30 150 3 20 60 360
CONTOH
2. PENETAPAN KEGIATAN PMKP DI AREA PRIORITAS
• Standarisasi proses asuhan klinis penetapan 5 area
prioritas untuk Panduan Praktik Klinik dan Clinical
Pathway (PPK-CP)
• Kegiatan PMKP
- Proses asuhan pasien sesuai dengan standar APK, AP,
PP & PAB
- Implementasi 5 PPK – CP di area prioritas PMKP 2.1
- Audit PPK dan CP (pra & paska implementasi)
PMKP 2.1
- Monitoring capaian indikator area klinik PMKP 3.1
- Monitoring kepatuhan penerapan SKP (ISKP) PMKP
3.3
- Pemeliharaan/pemeriksaan dan Kalibrasi alat medik
sesuai ketentuan (MFK 8)
- Evaluasi kepuasan pasien dan kendali biaya
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
3. PENERAPAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN
• Penyusunan indikator mutu SKP
• Pengumpulan, analisa data
• Tindak lanjut
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
CONTOH : PELAKSANAAN MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN MEDIK
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
PENETAPAN AREA PRIORITASDilakukan pembobotan terhadap beberapa area perbaikan
Pelayanan Prioritas Perbaikan AMI
66Akreditasi Versi 2012
Penentuan yan Prioritas
High Risk High Volume Problem Prone
Jumlah
(nilai x bobot = skor) (nilai x bobot = skor) (nilai x bobot = skor)
Rentang Nilai = 1 - 5 Rentang Nilai = 1 - 5 Rentang Nilai = 1 - 5
Bobot = 50 Bobot = 30 Bobot = 20
N B S N B S N B S
AMI 4 50 200 3 30 90 5 20 100 390
STROKE 4 50 200 3 30 90 4 20 80 370
DBD 3 50 150 5 30 150 3 20 60 360
THYPOID 3 50 150 5 30 150 3 20 60 360
APPENDICITIS 3 50 150 5 30 150 3 20 60 360
CONTOH
DESIGN PENINGKATAN MUTU
• Peningkatan mutu tenaga medis
• Peningkatan mutu asuhan medis
• Evaluasi kepuasan pasien
• Cost efeftivness kendali biaya
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
PENINGKATAN MUTU TENAGA MEDIS
• Penerimaan dokter dan dokter gigi baru STR, SIP,
Verifikasi ijazah, Kredensial, penilaian kinerja, Re
kredensial, diikutsertakan kegiatan diklat
• Dokter lama verifikasi ijazah, Kredensial – Re
kredensial, Penilaian kinerja (IKI), Diklat
REGULASI DAN BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
• Prioritas I yang akan diperbaiki AMI,
• Susun PPK dan CP untuk lima area tsb
• Edukasikan PPK dan CP ke staf terkait
• Lakukan audit pra dan paska implementasi PPK-CP
• Pilih IAK dan ISKP utk AMI
• Lakukan monitoring capaian IAK dan ISKP
• Lakukan evaluasi kepuasan pasien RJ, RI, IGD
• Lakukan kendali biaya untuk 5 area prioritas tsb
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
CONTOH IMPLEMENTASI
Komisi Akreditasi Rumah Sakit
PENETAPAN AREA PRIORITASDilakukan pembobotan terhadap beberapa area perbaikan
Area Prioritas Perbaikan IBS
71Akreditasi Versi 2012
Penentuan Area Prioritas
High Risk High Volume Problem Prone
Jumlah
(nilai x bobot = skor) (nilai x bobot = skor) (nilai x bobot = skor)
Rentang Nilai = 1 - 5 Rentang Nilai = 1 - 5 Rentang Nilai = 1 - 5
Bobot = 50 Bobot = 30 Bobot = 20
N B S N B S N B S
ICU 4 50 200 3 30 60 4 20 80 340
IGD 3 50 150 3 30 90 3 20 60 300
IBS 5 50 250 3 30 90 3 20 60 400
Rawat Inap 3 50 150 5 30 150 3 20 60 360
FARMASI 4 50 200 5 30 150 3 20 60 310
CONTOH
TERIMA KASIH
Komisi Akreditasi Rumah Sakit