1. Kebijakan Nasional K3
-
Upload
mfhakim845268 -
Category
Documents
-
view
273 -
download
4
Transcript of 1. Kebijakan Nasional K3
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
1/34
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
KEBIJAKAN PENGAWASAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
2/34
I. Pendahuluan
A. Latar belakang
Fakta lapangan tentang Keberadaan Pesawat/Bejana
/Peralatan Teknik, maupun bahan kimia
Diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia :
. Industri
. Sarana sosial/rumah tangga.
Berpotensi dapat menimbulkan kecelakaan kerja,
kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan
kerusakan lingkungan.
Pengelola/pengguna/pemakai produk menuntut adanya
jaminan K3 melalui bukti (sertifikat) sesuai Per-UU dibidang K3.
Pihak terkait perlu memahami proses sertifikat dibidang
K3,khususnya di era Otonomi Daerah.
Pelaksanaan K3 pada dasarnya menuntut keterlibatan
dan tanggung jawab semua pihak.
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
3/34
I. Pendahuluan
A. Latar belakang
Penanganan K3 tidak harus dilakukan oleh pemerintah
sendiri.
Privatisasi K3 memberikan peluang kesempatan kerja.
Produk barang dan jasa kompetetif.Peningkatan profesionalisme SDM di bidang K3
Peran pihak ketiga semakin strategis.
Operasionalisasi pembinaan dan pengawasan K3 serta
sesuai dengan regulasi.
Lanjutan
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
4/34
UU No. 1 Tahun 1970 Undang-Undang Uap 1930 UU. No. 32 Tahun 2004 UU. No. 13 Tahun 2003 UU. No. 21 Tahun 2003 Peraturan Uap 1930 Peraturan Pemerintah No. 25
Tahun 2000
Peraturan Menteri Tenaga Kerjasebagai peraturan pelaksana UU.No.1 Tahun 1970.
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
5/34
1. Peralatan
a. Pesawat Tenaga dan Produksi
Penggerak mula perlengkapan transmisi tenaga
mekanik)
Mesin produksi
Mesin pekakas kerja
Dapur
b. Pesawat Angkat dan Angkut
Peralatan Angkat
Pita transport
Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas
permukaan
Alat angkutan jalan ril
A. Obyek Pengawasan
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
6/34
c. Pesawat Uap dan Bejana Tekan
1. Pesawat uap
Ketel Uap
Pesawat Uap Selain Ketel Uap Pemanas Air Penguap Bejana Uap Pengering Uap Mesin/Turbin Uap
2. Pesawat Cairan Panas
3. Bejana Tekan
Botol Baja Bejana Transport Bejana Penyimpanan
Pesawat Pendingin4. Bejana Penimbun
5. Instalasi pipa
Pipa Uap Pipa air pengisi/buang
Pipa gas, dll
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
7/34
d. Listrik
- Instalasi Listrik
- Lift
- Instalasi Penyalur Petir
e. Sarana Penanggulangan Kebakaran
Alat pemadan api ringan
Springkler
Hydrant
Smoke detector.
2. Pekerjaan Konstruksi Bangunan
Tahap pelaksanaan proyek Tahap penggunaan bangunan Tahap pembongkaran bangunan
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
8/34
3. Lingkungan Kerja
Ergonomi
Faktor fisik (kebisingan, pencahayaan, getaran,
radiasi, dll)
Faktor biologi
Psikologi kerja
B3
Sanitasi dan hygine
Fasilitas kerja
APD
4. Kesehatan Kerja
Pelayanan kesehatan kerja
Pemeriksaan kesehatan
Gizi kerja
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
9/34
Jasa Konsultan
Jasa Fabrikan, Pemeliharaan,Reparasi& Instalasi Teknik K3
Jasa Pemeriksaan & Pengujian dan
atau Pelayanan Kesehatan Kerja
Jasa Audit K3Jasa Pembinaan K3
B. Obyek Pembinaan
1. Lembaga K3Perusahaan Jasa K3 (PJK3)
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
10/34
Pes. Uap dan Bejana Tekan Listrik
Penyalur petir & PeralatanElektronit
Lift
Instalasi Proteksi Kebakaran Konstruksi Bangunan
Pesawat Angkat & Angkut
Pesawat Tenaga & Produksi
DT & NDTJasa Riksa Uji dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja
Kesehatan Tenaga Kerja
Lingkungan
Jasa Riksa Uji Teknik
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
11/34
2. Personil K3 Operator
Juru Las
Petugas peran kebakaran
Petugas Kimia
Paramedis
Anggota regu penanggulangan kebakaran
Koordinator unit penanggulangan kebakaran
Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja
Ahli K3 umum ( ahli keselamatan kerja
ahli kesehatan kerja) dan spesialis.
Petugas P3K
Petugas Katering
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
12/34
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
13/34
PemerintahPerumusan kebijakan, standar,
pedoman dan kriteria teknis dibidang K3
Ditunjuk / diakreditasi
Jasa / Lembaga
Riksa Uji K3
Provinsi
Kab / Kota
Lapor /
koordinasi
Obyek Pengawasan K3 :
Tempat Kerja
Tenaga Kerja
Peralatan
Operasional pengawasan K3 oleh
pegawai pengawas
Riksa Uji obyek pengawasan K3 oleh
pengawas spesialis sesuai bidangnya
1. Saat iniSKEMA PENGAWASAN K3
Pembinaan supervisi dan
monitoring pelaksanaan otoda
Riksa uji obyek
pengawasan K3 oleh Ahli
K3 spesialis sesuai
bidangnya
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
14/34
2. Kedepan
Skema pengawasan K3 tetap namun pengawashanya bertugas mengawasi peraturan K3
Pemberdayaan lembaga lembaga K3 dan Ahli K3baik umum maupun spesialis
Untuk riksa uji obyek pengawasan K3 hanyadilakukan oleh ahli K3 spesialis sesuai bidangnya.
Pengawas spesialis hanya mengawasi kegiatanriksa uji yang dilakukan oleh ahli K3 (sesuai
prosedur / tidak ). Lembaga K3 sebelum melakukan kegiatan lapor
terlebih dahulu ke Provinsi / Kab /Kota
Ahli K3 melaporkan hasil riksa uji keProvinsi/Kab/Kota untuk tindak lanjut.
Untuk membantu pengawasan atas ditaatinya UU
No. 1 Tahun 1970, Ahli K3 umum ditempat kerjadapat melakukan pengawasan dan melaporkan keDinas yg berwenang di bidang ketenagakerjaansetempat.
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
15/34
Dituntut profesional dan memiliki kompetensi : memahami peraturan dan standar teknik K3 yang luas, ahli mengidentifikasi sumber bahaya dan ahli membuat rekomendasi syarat K3 sesuai standar
UNDANG UNDANG
NO 1 TH 1970
KESELAMATAN KERJA
PASAL 5 (1)
PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLIKESELAMATAN KERJA DITUGASKAN
MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNGTERHADAP DITAATINYA UNDANG UNDANGINI DANMEMBANTU PELAKSANAANYA
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
16/34
4. PETA STAKEHOLDER PENGAWASAN K3UU No. 1 TAHUN 1970
MENAKER
DIREKTUR
PEG.PENGAWAS
AHLIK3 DOKTERPRSHP2K3
Kab/Kota LUAR DEPNAKER
- POLI PRSH- JASA KESEH
P2K3
PEMERINTAH SWASTA- INDUSTRI- JASA ----PJIT
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
17/34
Di Tempat Kerja
Aman
Sehat
Ramah lingkungan
Nihil Kecelakaan
Peningkatanproduktifitas
TERSELENGGARANYA
B. ARAH KEBIJAKAN K3
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
18/34
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
19/34
1.Peningkatan pengawasan dalam menjamin
perlindungan K3;
2.Peningkatan penerapan norma K3 danpelaksanaan K3 secara mandiri;
3.Pengembangan kebijakan K3 sesuai
kemajuan Iptek
1. Pemantapan peraturan perundang-undangan,
standar, pedoman keselamatan dan kesehatan kerja
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di
bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Peningkatan pembangunan SMK3 di tempat kerja;
4. Pelaksanaan kerjasama antar negara, antar daerah
dan dengan pihak-pihak terkait;
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
20/34
Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan
keselamatan dan kesehatan kerja
Peningkatan pelaksanaan K3 meliputi kualitas dan
kuantitas penerapan SMK3.
Peningkatan fungsi pembinaan manajemen, dukungan
administratif, sumberdaya, perwujudan kepemerintahan
yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas
KKN,
Pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan norma K3;
Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan K3;
Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-
undangan, standar, pedoman keselamatan dankesehatan kerja;
Pengembangan dan penyempurnaan sistem, mekanisme
dan prosedur pengawasan K3;
Penegakan norma K3;
Pelaksanaan analisa informasi K3;
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
21/34
Commissioning
Pengesahangambar rencana
Test &Commissioning
PengesahanPemakaian
Gambarrencana
Pasang Pemakaian
TestBerkala
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
22/34
A. Pesawat / Peralatan Teknik
Gambar Rencana
a. Calon Pelaksana Pembuatan/Perakitan/Reparasi
mengajukan berkas permohonan reparasi
kepada Dir.PKK melalui Dinas Tenaga Kerja
setempat
Surat permohonan pengesahan
Gambar rencana lengkap/memenuhi syarat
Lembar perhitungan konstruksi
Dokumen teknik lainnya
b. Dit.PKK memeriksa berkas permohonan dan
menindaklanjuti
Membuat surat pemberitahuan bila perlu)
Menerbitkan pengesahan pembuatan
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
23/34
Kelayakan Pembuatan
a. Pabrikasi membuat surat pemberitahuan tentang akandimulainya kegiatan pembuatan kepada Disnaker
setempat
b. Pegawai pengawas dari Dinas TK/Ahli K3 melakukan
pemeriksaan /pengujian pelaksanaan pembuatan dan
membuat laporan pengawasanc. Pabrik pembuat membuat laporan pembuatan (lengkap)
dan mengirimkannya ke Dir. PKK (dilengkapi dengan surat
permohonan)
d. Dit. PKK memeriksa laporan pembuatan dan
menindaklanjuti :- Surat pemberitahuan (bila perlu)
- Menerbitkan sertifikat kelayakan pembuatan dan
menyampikan kepada yang bersangkutan.
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
24/34
Pemakaian baru/mutasi)
a. Calon pemakai berkewajiban mengajukan berkas
permohonan pemakaian kepada disnaker/ Dit.PKK,
berkas terdiri dari ;
Surat permohonan pemakaian Dokumen teknik
- laporan pembuatan + berkas pengesahan
gambar pesawat bejana peralatan baru )
- Akte Ijin /pengesahan pemakaian + Dokumen
Teknik peralatan yang pernah dipakai
/mutasi)
Menyiapkan pesawat /bejana/peralatan tehnik
dan peralatan lain yang diperlukan untuk
riksa/uji
b. Pegawai pengawas dari dinas TK/Ahli K3
melalukan pemeriksaan /pengujian sesuai
ketentuan dan membuat laporan.
c. Disnaker/Dit. PKK membuat laporan pegawai
pengawas/ Ahli K3 dan menindaklanjuti :
Membuat surat pemberitahuan bila perlu)
Menerbitkan ijin /pengesahan pemakaian atau
keputusan mutasi dan menyampaikannya
kepada yang bersangkutan.
1 PROSEDUR PENGESAHAN GAMBAR RENCANA DAN PENGAWASANNYA
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
25/34
Perusahaanpembuat
Kandep / DinasTenaga Kerja
Pemerintah(Dit. PNKK)
BERKAS PERMOHONAN
Surat permohonan Gambar konstruksi Lembar perhitungan
kekuatan Dokumen pendukung
PENGAWASAN
Evaluasi berkas
Surat Pengantar
Evaluasi berkas/ BA
Pengesahan
1. PROSEDUR PENGESAHAN GAMBAR RENCANA DAN PENGAWASANNYA
3
13
1
3
1 2
1
2
3
1
1 2
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
26/34
Perusahaanpembuat
Kandep / DinasTenaga Kerja
Pemerintah(Dit. PNKK)
Pengesahan gambarrencana
PENGAWASAN
Verifikasidok. teknik
Laporanpengawasan
EvaluasiDok teknik
SERTIFIKATKelayakan pembuatan
2. PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGAWASANNYA
5
44
1
1
4
5
13 4
3
2
Dokumen teknikbahan baku
2
Bahan baku
Proses pembuatanbarang produk
Dokumen teknik
pembuatan
2
3
Riksa/ uji1. Visual, NDT, dll2. Hydrotest
Barang produk1 2 3 4 5
Pemesan /
pemakai
3 PROSEDUR PEMBERIAN IJIN / PENGESAHAN PEMAKAIAN DAN
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
27/34
Perusahaan /Calon Pemakai
Kandep / DinasTenaga Kerja
Pemerintah(Dit. PNKK)
PENGAWASAN
Verifikasiberkas
3. PROSEDUR PEMBERIAN IJIN / PENGESAHAN PEMAKAIAN DANPENGAWASANNYA
3
13
1
1
Pesawat / peralatanmekanik / instalasi pipa
Tenaga kerja +peralatan bantu
Riksa/ uji1. Visual2. NDT (bila perlu)
3. Pengujian Hydrosatatis Steam test
3
2
BERKAS PERMOHONAN
Bentuk 6 Pengesahan gambar
rencana + lampiran Dok. Teknik pembuatan Dok. Teknik lainnya
1
Pemeriks. & pengujian
Ijin pemakaian
2
3
******
**
****
**
*
* Perakitan
** lintas propinsi/laut nasional
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
28/34
Peg. Pengawas K3Spesialis
4. Pengawasan / Riksa Uji K3
Dinas yang berwenangdi Kab/ Kota
Obyek PengawasanK3
PJK3
AK3 SpesialisPeg. Pengawas K3
Spesialis
Dinas yang berwenangdi Propinsi
Peg. Pengawas K3Spesialis
Pusat(DPKK)
Obyek PengawasanK3 Lintas Propinsi
Obyek PengawasanK3 Lintas Kab/ Kota
Koordinasi
Koordinasi
Pemberdayaan lembaga2 K3
Pengawasan langsung
Pengawasan langsung lintas kab/kota
Pengawasan langsung lintas propinsi
B Kelembagaan Dan Personil
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
29/34
PERMOHONANMENAKER cq
Dirjen Binwasnaker
Keputusan( 3 bulan )
ditolak - alasannya diterima
SK PENUNJUKAN 2 tahun :
- dapat diperpanjang- dapat dicabut
TIM PENILAI
Akte perushaan SIUP
Keterangan domisili
NPWP
Daftar alat
Struktur organisasi
Wajib Lapor Ketenagakerjaan
SK Ahli K3 / Dokter Pemeriksa /
Tenaga Tehnis
Daftar riwayat hidup
Pas foto (berwarna)
B. Kelembagaan Dan Personil
1. Mekanisme Penunjukan PJK3
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
30/34
2. MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3
PERMOHONANMENAKER
cq. Dirjen Binwasnaker
TIM PENILAI
SK
PENUNJUKAN
3 tahun
dapat diperpanjang
dapat dicabut
3 MEKANISME SERTIFIKASI KOMPENTENSI K3 DALAM FORMAT OTODA
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
31/34
3. MEKANISME SERTIFIKASI KOMPENTENSI K3 DALAM FORMAT OTODA
Dinas TK
Kab/ Kota
Dinas TK Propinsi
Perusahaan / Tempat Kerja
DataPeserta &Kelulusan
Pembinaan &pengujian lisensi
K3
OPERATOR, JURU LAS,PETUGASPERAN,KOORDINATOR DAN ANGGOTA REGU
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PJK3Diklat
Perpanjangan
Pemerintah
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
32/34
A. Mekanisme Laporan
Pemerintah
Pengawasan Ketenagakerjaan Spesialis
Provinsi
Pengawas Ketenagakerjaan spesialis
KAB / KOTA
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis
Obyek pengawasan K3
Laporan
LaporanBulanan
La
poranTriwulan
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
33/34
B. Bentuk Laporan
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis.
Bentuk Laporan sesuai dengan obyek yang
diawasi misalnya:
Bentuk 9 untuk Ketel uap
Bentuk 38 L dan 39 L untuk Lift
Bentuk 51 untuk pesawat angkat dan
angkut
dll
Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan
baik yang berada di Kabupaten /Kota
Provinsi menggunakan bentuk laporan
bulanan dan triwulan , isinya merupakan
laporan lengkap dari hasil pengawasan
seluruh pegawai pengawas spesialis.
-
7/25/2019 1. Kebijakan Nasional K3
34/34
Demikian hal-hal yang perlu saya
sampaikan
Apabila peserta ingin mengetahui
lebih rinci/mendalam, dapat
mempelajari sendiri, baik peraturan
perundangan K3, Standar maupun
pedoman teknis K3