08. PT PUSRI
-
Upload
restu-nur-fitriani -
Category
Documents
-
view
4.030 -
download
3
Transcript of 08. PT PUSRI
LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004 Nomor : 03.B.2/Auditama V/GA/II/2005 Tanggal : 28 Pebruari 2005 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta 10210 Telp. (021) 5700380, 5738740, 5720957, 5738727, 5704395-9 pesawat 511 Fax. (021) 5700380, 5723995
BPK RI
Halaman
Laporan Auditor Independen i
Dasar penugasan dan ruang lingkup audit iv
Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)
1. Neraca konsolidasian 1
2. Laporan laba rugi konsolidasian 2
3. Laporan perubahan ekuitas konsolidasian 3
4. Laporan arus kas konsolidasian 4
5. Catatan atas laporan keuangan konsolidasian
5.1. Umum 5
5.2. Penerimaan pinjaman dan penjaminan aktiva 7
5.3. Dampak krisis moneter 8
5.4. Rayonisasi penjualan pupuk 9
5.5. Penerapan Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 9
5.6. Program manfaat pensiun 10
5.7. Kebijakan akuntansi 11
5.8. Penjelasan pos - pos neraca dan laba rugi 25
5.9. Transaksi - transaksi dengan pihak yang mempunyai 49 hubungan istimewa
Lampiran : - Kewajiban Perpajakan PT Pupuk Sriwidjaja Konsolidasiantahun 2004
- Daftar Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan PT Pupuk Sriwidjaja Konsolidasian
- Neraca PT Pupuk Sriwidjaja (own operation)
- Laporan Laba Rugi PT Pupuk Sriwidjaja (own operation)
- Laporan Perubahan Ekuitas (own operation)
- Laporan Arus Kas (own operation)
DAFTAR ISI
BPK-RI/AUDITAMA V
BPK-RI/AUDITAMA V i
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 03.A.2/Auditama V/GA/II/2005
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan anak
perusahaanya tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, serta laporan laba rugi, laporan
perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan
terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Laporan Keuangan,
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern adalah
tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan
pendapat atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
pengendalian intern berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan
anak-anak perusahaan yaitu PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa
Industri dan PT Mega Eltra. Laporan keuangan anak-anak perusahaan tersebut
menyajikan total aktiva sebesar Rp16.634.711.021.000,00 pada tanggal 31 Desember
2004, dan total laba bersih setelah pajak sebesar Rp439.309.592.000,00 untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut.
Laporan keuangan anak-anak perusahaan tersebut diaudit oleh auditor independen lain
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada
kami, dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk anak-anak
perusahaan tersebut, semata-mata hanya didasarkan atas laporan auditor independen lain
tersebut.
BPK-RI/AUDITAMA V ii
Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan standar auditing yang ditetapkan
Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan
melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan
bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian,
bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi
signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan
keuangan secara keseluruhan. Selain itu audit mencakup pengujian atas kepatuhan
perusahaan terhadap kontrak, persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu peraturan
perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern. Kami yakin bahwa
audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.
Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain
yang kami sebut di atas, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pupuk
Sriwidjaja (Persero) dan anak-anak perusahaannya tanggal 31 Desember 2004 dan 2003,
dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Audit kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan
pokok secara keseluruhan. Laporan keuangan induk perusahaan disajikan untuk tujuan
analisa tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan pokok yang diharuskan
menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan induk
perusahaan tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit
atas laporan keuangan pokok, dan, menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan pokok secara keseluruhan.
BPK-RI/AUDITAMA V iii
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami
sampaikan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan kami nomor
03.B.2/Auditama V/GA/II/2005 tanggal 28 Pebruari 2005.
Auditor Utama Keuangan Negara V
Penanggung Jawab Audit,
Drs. Misnoto, MA, Ak. Register Negara No. D-1416
Jakarta, 28 Pebruari 2005
BPK RI/AUDITAMA V
iii
DASAR PENUGASAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT
1. Dasar Penugasan a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 23E, 23F dan pasal 23G; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku; c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara; e. Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan No. 59/ST/VII-XV.1/9/2004 tanggal 29
September 2004, perihal penugasan untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Tahun Buku 2004 di Kantor Pusat Palembang, Pabrik, Kantor Pemasaran Pusri Daerah, Unit Pengantongan Pupuk dan Kantor Perwakilan Pusri Jakarta.
2. Ruang Lingkup Audit Audit ini bersifat general audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Pupuk
Sriwidjaja (Persero) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2004. Audit dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.
Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu audit mencakup pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap kontrak dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern. Kontrak, pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang kami uji mencakup : a. Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. b. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. c. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. d. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
BPK RI/AUDITAMA V
iv
e. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 1994 dan Undang-Undang No. 16 tahun 2000.
f. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1991, Undang-undang No. 10 tahun 1994 dan Undang-Undang No. 17 tahun 2000.
g. Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1994 dan Undang-undang No. 18 tahun 2000.
h. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998.
i. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI (SK Menkeu) No.319/KMK-06/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang tata cara perhitungan dan pembayaran subsidi pupuk tahun anggaran 2004.
j. SK Menperindag No.70/MPP/KEP/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
k. SK Menperindag No. 356/MPP/KEP/5/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
l. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 107/KPTS/SR.310/2/2004 tanggal 13 Pebruari 2004 mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2004.
m. Anggaran Dasar Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). n. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). o. Surat Perjanjian No. PJB-1601/C0000/94-50 tanggal 14 Nopember 1994
015/SP/DIR/5.94 mengenai jual beli gas bumi untuk pabrik PUSRI II, III dan IV.
p. Surat Perjanjian No. PJB-0549/C0000/92/B1 tanggal 16 April 1992 097/SP/DIR/1992
mengenai jual beli gas bumi untuk pabrik PUSRI IB. q. Kebijaksanaan Akuntansi PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). r. Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Pupuk PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berdasarkan
Surat Direktur Komersil Nomor 067/800.DS/2000 tanggal 22 Desember 2000.
BPK RI/AUDITAMA V
v
s. Prosedur Operasional Baku pengadaan barang/jasa PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) No. SK/DIR/77/2001 tanggal 28 Mei 2001.
t. Kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa dalam tahun 2004.
Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Pelaksanaan audit di lapangan mulai tanggal 6 Oktober 2004 sampai dengan 28 Pebruari 2005.
2004 2003 2004 2003Disajikan Kembali Disajikan Kembali
(Rp 000) (Rp 000) (Rp 000) (Rp 000)
AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN- Kas dan bank 5.8.1. 2,079,544,467 1,907,800,447- Deposito berjangka 5.8.2. 6,200,000 356,716,490 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :- Surat berharga 5.8.3. 42,883,394 29,624,426 - Pinjaman jangka pendek 5.8.15. 264,950,146 51,800,000- Piutang usaha 5.8.4. 782,538,361 1,096,073,180 - Hutang usaha 5.8.16. 1,444,137,158 945,348,906- Piutang lain-lain 5.8.5. 750,970,713 539,585,445 - Hutang pajak 5.8.17. 133,100,206 181,804,739- Uang muka 5.8.6. 233,622,482 236,355,912 - Bagian hutang jangka panjang yang jatuh - Persediaan 5.8.7. 2,101,443,493 1,561,695,279 tempo dalam satu tahun 5.8.18. 528,144,872 1,281,684,598- Pajak dibayar dimuka 5.8.8. 30,244,118 0 - Hutang lain-lain 5.8.19. 351,289,580 326,675,569- Biaya dibayar di muka 5.8.9. 149,311,548 98,440,857 - Biaya yang masih harus dibayar 5.8.20. 637,259,285 859,414,659- Pendapatan yang masih harus diterima 5.8.10. 7,345,699 5,632,194 - Pendapatan diterima di muka 5.8.21. 184,439,577 106,297,854
Jumlah aktiva lancar 6,184,104,275 5,831,924,230 Jumlah kewajiban jangka pendek 3,543,320,824 3,753,026,325
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG : 5.8.22.- Kewajiban pajak tangguhan 182,179,434 149,699,838
AKTIVA TIDAK LANCAR - Pinjaman dalam negeri 1,452,924,447 1,959,478,364Investasi jangka panjang 5.8.11. 175,163,608 189,097,608 - Pinjaman luar negeri 5,310,189,112 2,936,442,669
- Kewajiban jangka panjang lainnya 705,884,878 30,079,014Jumlah kewajiban jangka panjang 7,651,177,871 5,075,699,885
Aktiva tetap 5.8.12.Nilai perolehan 10,469,591,947 10,232,373,894 KEWAJIBAN LAIN-LAIN : 5.8.23.Akumulasi penyusutan (4,909,184,776) (4,400,396,223) - Dana pembinaan dan biaya manajemen 4,574,948 14,021,254Nilai buku 5,560,407,171 5,831,977,671 - Pendapatan yang ditangguhkan 8,349,938 25,295,850
Jumlah kewajiban lain-lain 12,924,886 39,317,104
Aktiva dalam pelaksanaan 5.8.13. 6,426,716,359 3,610,701,360 HAK SAHAM MINORITAS 5.8.24. 75,652,164 69,207,335
E K U I T A S
Aktiva lain-lain 5.8.14. M O D A L : 5.8.25.- Beban yang ditangguhkan 232,857,186 361,644,370- Piutang jangka panjang 35,078,267 24,862,806 - Modal dasar 10,000,000,000 10,000,000,000- Aktiva tetap tidak digunakan lagi 3,387,375 4,262,848 - Modal saham dalam portepel (6,280,232,000) (6,365,232,000)- Material dan suku cadang 61,108,616 42,743,268 - Modal disetor dan ditempatkan 3,719,768,000 3,634,768,000 - Suku cadang dan bahan pembantu lama bergerak 20,667,606 20,751,338- Aktiva lainnya 131,504,533 69,825,097 SALDO LABA 5.8.26.- Kliring piutang suku cadang dan bahan pembantu 4,717 31,325 - Cadangan umum 2,794,324,313 2,503,536,101
Jumlah aktiva lain-lain 484,608,300 524,121,052 - Cadangan bertujuan 335,115,203 258,785,440Jumlah aktiva tidak lancar 12,646,895,438 10,155,897,691 - Kerugian yang belum ditetapkan statusnya (63,274,978) (63,305,626)
- Laba / (rugi) tahun berjalan 761,991,430 716,787,3573,828,155,968 3,415,803,272
JUMLAH AKTIVA 18,830,999,713 15,987,821,921 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 18,830,999,713 15,987,821,921
- Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
AKTIVA CATATANKEWAJIBAN DAN EKUITASCATATAN
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)NERACA KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
1
2004 2003
Disajikan KembaliRp 000 Rp 000
1. Penjualan 5.8.27. 13,060,138,512 11,380,540,761 2. Harga pokok penjualan 5.8.28. 9,524,553,583 8,311,365,119 3. Laba bruto 3,535,584,929 3,069,175,642 4. Beban usaha 5.8.29.
1) Beban administrasi dan umum 1,532,987,243 1,359,221,660 2) Beban penjualan 656,467,552 436,908,839
Jumlah beban usaha 2,189,454,795 1,796,130,499 5. Laba usaha 1,346,130,134 1,273,045,143 6. Beban pinjaman 5.8.30. 347,424,092 376,845,003 7. Laba sebelum pendapatan dan beban lain-lain 998,706,042 896,200,140 8. Pendapatan dan beban lain-lain 5.8.31. 154,899,178 272,463,539
Laba/(rugi) sebelum pajak 1,153,605,220 1,168,663,679 10. Pajak penghasilan 5.8.32.
1) Pajak penghasilan (348,781,864) (376,300,484) 2) Pajak tangguhan (32,580,062) (67,483,242)
Jumlah pajak penghasilan (381,361,926) (443,783,726) 11. Laba/(rugi) sebelum pemilikan minoritas
anak perusahaan 772,243,294 724,879,953 12. Pemilikan minoritas anak perusahaan 5.8.33. 10,251,864 8,092,596 13. Laba/(rugi) bersih setelah pemilikan minoritas
anak perusahaan 761,991,430 716,787,357
- Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
URAIAN Catatan
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIRTANGGAL 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
No.
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
2
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
(Rp.000)
Catatan 2 3 4 5 = 3 + 4 6 = 2 + 5Saldo per 31 Desember 2002 (Disajikan Kembali) 5.5.26 3,634,768,000 2,222,359,819 807,699,273 3,030,059,092 6,664,827,092 - Koreksi Bonus ex PT Pupuk Kaltim (51,445,460) 0 (51,445,460) (51,445,460)
3,634,768,000 2,170,914,359 807,699,273 2,978,613,632 6,613,381,632
- Penerimaan atas kelebihan setoran pajak 0 4,489,090 0 4,489,090 4,489,090 - Koreksi/pembayaran kekurangan pajak 0 (15,533,187) 0 (15,533,187) (15,533,187) - Koreksi saldo laba 0 13,969,728 0 13,969,728 13,969,728 - Pembagian laba 0 539,657,615 (807,699,273) (268,041,658) (268,041,658) - Hak minoritas 0 (14,481,691) 0 (14,481,691) (14,481,691) - Laba tahun 2003 0 - 716,787,357 716,787,357 716,787,357 Saldo per 31 Desember 2003 (Disajikan Kembali) 3,634,768,000 2,699,015,914 716,787,357 3,415,803,271 7,050,571,271 - Penambahan penyertaan Pemerintah kepada PT Pupuk Iskandar Muda melalui PT Pusri 85,000,000 (85,000,000) 0 (85,000,000) - - Koreksi saldo laba 0 15,113,866 0 15,113,866 15,113,866 - Pembagian laba 0 453,379,957 (716,787,357) (263,407,400) (263,407,400) - Hak minoritas 0 (16,345,200) 0 (16,345,200) (16,345,200) - Laba tahun 2004 0 0 761,991,430 761,991,430 761,991,430 Saldo per 31 Desember 2004 3,719,768,000 3,066,164,537 761,991,430 3,828,155,967 7,547,923,967
- Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
1
SALDO LABA LABA PERIODE
BERJALAN KETERANGAN CADANGAN MODAL JUMLAH JUMLAH
EKUITAS
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIRTANGGAL 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
3
2004 2003Disajikan Kembali
(Rp 000) (Rp 000)
1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 1.1. Laba / (rugi) bersih sebelum pajak 1,153,605,220 1,168,663,679 1.2. Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba ke kas dari aktivitas operasi.
1.2.1. Penurunan (kenaikan) surat berharga (13,258,968) (2,038,122) 1.2.2. Penurunan (kenaikan) piutang 104,882,981 146,244,035 1.2.3. Penurunan (kenaikan) persediaan (539,748,214) 250,567,902 1.2.4. Penurunan (kenaikan) pajak dibayar dimuka (30,244,118) 01.2.5. Penurunan (kenaikan) beban dibayar di muka (50,870,691) (51,483,787) 1.2.6. Penurunan (kenaikan) pendapatan masih harus diterima (1,713,505) (2,484,885) 1.2.7. Penurunan (kenaikan) aktiva lain-lain 39,512,752 (106,336,391) 1.2.8. Kenaikan (penurunan) hutang 93,335,804 (301,248,114) 1.2.9. Kenaikan (penurunan) beban yang masih harus dibayar (222,155,374) 14,990,082 1.2.10. Kenaikan (penurunan) pendapatan diterima di muka 78,141,723 (13,176,326) 1.2.11. Kenaikan (penurunan) kewajiban lain-lain (26,392,218) 68,049,261 1.2.12. Kenaikan (penurunan) hutang jangka panjang
yang akan jatuh tempo (753,539,726) (2,109,803) 1.2.13. Beban penyusutan - 500,316,971 1.2.14. Hak minoritas (2,584,992) 1,655,889
Sub jumlah penurunan (kenaikan) kas (1,324,634,546) 502,946,712
2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 2.1. Penurunan (kenaikan) investasi/penyertaan 13,934,000 (13,886,259) 2.2. Penurunan (kenaikan) aktiva dalam pelaksanaan (2,816,014,999) 838,344,018 2.3. Penurunan (kenaikan) aktiva tetap (237,218,053) (1,727,214,253)
Sub jumlah penurunan (kenaikan) kas (3,039,299,052) (902,756,494)
3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 3.1. Penarikan (pembayaran) pinjaman 213,150,146 (440,400,000) 3.2. Penarikan hutang jangka panjang 2,575,477,986 196,111,869 3.3. Pembagian laba :
- Dividen (222,646,748) (240,949,698) - Pembayaran tantiem & gratifikasi (10,803,122) (8,769,335) - Dana pembinaan (29,957,530) (18,322,625)
3.4. Koreksi cadangan (2,453,377) 13,969,729 3.5. Penerimaan atas kelebihan setoran pajak 0 4,489,090 3.6. Koreksi/pembayaran kekurangan pajak 0 (15,533,187)
Sub jumlah penurunan (kenaikan) kas 2,522,767,355 (509,404,157) 4. Total kenaikan/ (penurunan) kas bersih (687,561,023) 259,449,740 5. Kas dan setara kas awal tahun 2,264,516,937 2,005,067,197 6. Kas dan setara kas akhir tahun 1,576,955,914 2,264,516,937
Terdiri dari :- Kas dan Bank 2,079,544,467 1,907,800,447 - Deposito 6,200,000 356,716,490
- Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
U R A I A N
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
4
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
5
5) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
5.1. U m u m 5.1.1. Dasar hukum pendirian
PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan PT PUSRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan akta notaris Eliza Pondaag nomor 177 tanggal 24 Desember 1959 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 46 tanggal 7 Juni 1960. Kantor Pusat dan Pusat Produksi berkedudukan di Palembang Sumatera Selatan.
PT PUSRI, sejak berdiri telah mengalami perubahan bentuk badan usaha sebagai berikut:
♦ Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1964, sejak bulan Mei 1964, PT PUSRI berubah dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Negara (PN);
♦ Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1969 dan dengan akta notaris Soeleman Ardjasasmita, SH No. 4 tanggal 3 Januari 1970 dikembalikan lagi menjadi Perseroan Terbatas (PT).
5.1.2. Permodalan Sejalan dengan perkembangan industri pupuk di tanah air, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah nomor 17 tanggal 24 Juni 1997 dan nomor 28 tanggal 7 Agustus 1997, dengan akta notaris Imas Fatimah, SH nomor 47 tanggal 13 Agustus 1997 dan nomor 41 tanggal 14 Oktober 1997, menetapkan seluruh saham Pemerintah pada industri pupuk PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. dan PT Petrokimia Gresik sejumlah Rp1.829.290.000.000,00 dialihkan kepemilikannya kepada PT PUSRI.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tanggal 28 Pebruari 1998 menetapkan peralihan saham Pemerintah sebesar Rp6.000.000.000,00 di PT Mega Eltra kepada PT PUSRI, dan selanjutnya Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN dengan keputusan nomor Kep-26/M-PM. PBUMN/2000 tanggal 3 Juni 2000, menyetujui kapitalisasi laba ditahan PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. sebesar Rp728.768.000.000,00 menjadi tambahan modal disetor. Dengan persetujuan Meneg BUMN melalui keputusan No. 117/MBU/2004 tanggal 27 Desember 2004 pemerintah menyetujui penambahan modal negara Republik Indonesia ke PT PUSRI yang selanjutnya dijadikan sebagai penambahan penyertaan modal PT PUSRI ke PT Pupuk Iskandar Muda sebesar Rp85.000.000.000,00.
Susunan modal PT PUSRI per 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut:
♦ Modal dasar Rp 10.000.000.000.000,00 ♦ Modal dalam portepel Rp 6.280.232.000.000,00 ♦ Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp 3.719.768.000.000,00
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
6
Modal dasar sebesar Rp10.000.000.000.000,00 ditetapkan dengan akta perubahan anggaran dasar, akta notaris Imas Fatimah, SH nomor 41 tanggal 14 Oktober 1997 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan nomor C2-10.682 HT.01.04.Th.97 tanggal 14 Oktober 1997.
Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp3.719.768.000.000,00 terdiri atas:
♦ Penyertaan pemerintah pada PT PUSRI sebelumnya Rp 1.070.710.000.000,00
♦ Pelimpahan saham pemerintah pada: • PT Pupuk Kujang Rp 228.210.000.000,00 • PT Pupuk Iskandar Muda Rp 268.428.000.000,00 • PT Petrokimia Gresik Rp 396.420.000.000,00 • PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. Rp 936.232.000.000,00 • PT Mega Eltra Rp 6.000.000.000,00 Sub jumlah Rp 1.835.290.000.000,00
♦ Kapitalisasi laba ditahan PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk per 31 Desember 1999 Rp 728.768.000.000,00
♦ Penyertaan modal pemerintah ke PT Pupuk Iskandar Muda yang berasal dari cadangan PT PUSRI Rp 85.000.000.000,00
Jumlah Rp 3.719.768.000.000,00
Dengan pelimpahan tersebut, penyertaan PT PUSRI pada anak perusahaan dan afiliasi per 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut:
♦ Pelimpahan saham pemerintah pada : • PT Pupuk Kujang Rp 228.210.000.000,00 • PT Pupuk Iskandar Muda Rp 353.428.000.000,00 • PT Petrokimia Gresik Rp 396.420.000.000,00 • PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. Rp 1.665.000.000.000,00 • PT Mega Eltra Rp 6.000.000.000,00 Sub jumlah Rp 2.649.058.000.000,00
♦ Penyertaan murni PT PUSRI pada: • PT Pupuk Iskandar Muda Rp 144.198.000.000,00 • PT Rekayasa Industri Rp 47.800.000.000,00 • PT Sri Melamin Rejeki Rp 7.517.000.000,00 • PT Puspetindo Gresik Rp 12.350.000.000,00 • PT Slipi Sri Indopuri Rp 8.123.000.000,00 Sub jumlah Rp 219.988.000.000,00
Jumlah Rp 2.869.046.000.000,00
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
7
♦ Persentase kepemilikan saham (penyertaan) PT PUSRI pada anak
perusahaan dan afiliasi adalah sebagai berikut:
• PT Pupuk Kujang 100,00%, • PT Pupuk Iskandar Muda 100,00%, • PT Petrokimia Gresik 100,00%, • PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. 100,00%, • PT Mega Eltra 100,00%, • PT Rekayasa Industri 90,06%, • PT Sri Melamin Rejeki 20,00%, • PT Puspetindo Gresik 33,18%. • PT Slipi Sri Indopuri 7,95%.
5.1.3. Susunan Komisaris dan Direksi
a. Dalam tahun 2004 terjadi penggantian susunan Dewan Komisaris sesuai
dengan keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor KEP-64/MBU/2004 tanggal 8 Juli 2004, Komisaris Utama PT PUSRI adalah Drs. Mahmudin Yasin, MBA, didampingi oleh 5 orang komisaris sebagai berikut : ♦ Rifana Erni, S. Tek., MBA, ♦ Adolf Warouw, SH, LLM, ♦ DR. Ir. Kardaya Warnika, ♦ Drs. Tri Madadani, MM, ♦ Mayjen (Purn.) Cholid Ghozali.
b. Dalam tahun 2004, berdasarkan surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor KEP-76/MBU/2004 tanggal 4 Agustus 2004 dan nomor KEP-91/MBU/2004 tanggal 9 September 2004, terjadi perubahan susunan dan pembidangan tugas Direksi PT PUSRI sebagai berikut: ♦ Direktur Utama : Ir. Dadang Heru Kodri, MM, ♦ Direktur Produksi : Ir. Indra Jaya, ♦ Direktur Teknik dan
Pengembangan : Ir. Sutarto Budidarmo,
♦ Direktur Pemasaran : Ir. Bowo Kuntohadi, MBA, ♦ Direktur Keuangan : Drs. Wiyas Y. Hasbu, Ak., MM, ♦ Direktur SDM dan Umum : Drs. Djafarudin Lexy S, MM.
5.2. Penerimaan Pinjaman dan Penjaminan Aktiva
Dalam rangka memperoleh pinjaman bank berupa kredit modal kerja dan kredit investasi (baik nasional maupun asing) serta pembukaan L/C impor, beberapa aktiva perusahaan berupa deposito berjangka, piutang usaha, persediaan dan aktiva tetap, dijadikan jaminan kepada pihak bank yang bersangkutan. Penjaminan aktiva perusahaan barkaitan dengan penerimaan pinjaman tersebut yang cukup material kami sajikan dalam penjelasan masing-masing akun yang bersangkutan.
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
8
5.3. Dampak Krisis Moneter
Memburuknya perekonomian Indonesia yang dimulai sejak akhir tahun 1997 dan terus berlanjut hingga tahun 2004 dan sampai dengan saat pemeriksaan, membawa dampak yang sangat signifikan terhadap segala faktor kehidupan perekonomian di Indonesia. Kondisi perekonomian nasional yang kurang menguntungkan tersebut terutama dipengaruhi oleh terjadinya krisis bidang moneter, yang ditandai oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap kurs dolar Amerika Serikat (US$) yang demikian tajam. Hingga saat laporan ini dibuat, nilai tukar Rupiah terhadap US$ belum menunjukkan tanda-tanda kestabilan pada suatu tingkat keseimbangan baru. Kondisi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD dalam tahun 2004 berkisar antara Rp8.574,00 dan Rp9.290,00 per US$. Belum adanya tanda-tanda kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang US$ tersebut membawa dampak yang signifikan terhadap kinerja PT PUSRI, yaitu diantaranya mengakibatkan melonjaknya biaya produksi, terutama yang menyangkut harga gas bumi dan suku cadang pabrik yang dibayar dengan menggunakan mata uang US$. Hal ini juga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Dalam kondisi seperti tergambar di atas, terhadap faktor-faktor yang dapat dikendalikan perusahaan (controllable factors), pihak manajemen telah mengusahakannya dengan cukup baik, sehingga terdapat keyakinan yang cukup memadai bahwa perusahaan akan dapat tetap bertahan dan menjalankan kesinambungan usahanya dalam waktu-waktu mendatang. Kendati krisis ekonomi nasional berdampak terhadap kinerja perusahaan, seperti menurunnya tingkat perolehan laba dan melonjaknya biaya produksi, namun langkah-langkah yang telah dijalankan dan rencana-rencana yang telah disusun oleh perusahaan, memberikan gambaran yang jelas bahwa perusahaan senantiasa melakukan berbagai upaya strategis untuk mengurangi dampak krisis ekonomi nasional dan terus mengupayakan langkah-langkah penting guna mempertahankan kesinambungan usaha PT PUSRI selaku perusahaan holding. Langkah-langkah tersebut antara lain sebagai berikut : a. Program penghematan biaya dan peningkatan efisiensi. b. Optimalisasi pemanfaatan aktiva. c. Program manufacturing excellent (manufex) untuk meningkatkan utilisasi pabrik
dan mengurangi down time. d. Mengusahakan kontrak jangka panjang kepada ultimate buyer/ perusahaan multi
nasional yang mempunyai akses langsung dengan end buyer. Namun demikian, perusahaan tidak terlepas dari berbagai faktor yang berada di luar kendali manajemen (uncontrollable factors), seperti kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang ditempuh pemerintah, kondisi perekonomian internasional, sampai dengan kondisi keamanan secara nasional. Dampak faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha perusahaan, sangat tergantung pada seberapa besar dan penting pengaruhnya terhadap kegiatan usaha perusahaan.
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
9
5.4. Rayonisasi Penjualan Pupuk Dengan kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Menperindag No. SK 70/ MPP/ Kep/ 2/ 2003 t.m.t. 11 Februari 2003 yang direvisi dengan SK 356/ MPP/ Kep/ 5/ 2004 t.m.t. 27 Mei 2004, wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dibagi berdasarkan rayon untuk masing-masing produsen pupuk. Pola distribusi yang semula tunggal (hanya menjadi tanggung jawab PT PUSRI), berubah menjadi oleh masing-masing produsen pupuk lainnya berdasarkan rayon sebagai berikut:
Perusahaan Propinsi/wilayah penyaluran pupuk ♦ PT Pupuk Sriwidjaja
♦ PT Pupuk Iskandar Muda
♦ PT Pupuk Kujang
♦ PT Petrokimia Gresik
♦ PT Pupuk Kalimantan Timur
Sumatera Barat, Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan sebagian Kalimantan Barat. Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Sebagian Jawa Barat
♦ Sebagian Jawa Timur (untuk pupuk urea) ♦ Seluruh wilayah Indonesia (untuk pupuk ZA, SP-
36, NPK). Sebagian Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
Kebijakan pemerintah ini meningkatkan efektifitas penyaluran pupuk ke seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain sarana dan prasarana distribusi yang telah lama dibangun oleh PT PUSRI di luar rayon penyalurannya (wilayah Indonesia Tengah dan Timur) menjadi kurang optimal. Untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana distribusi di luar rayon milik PT PUSRI, PT PUSRI selaku induk holding melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT PUSRI dengan anak-anak perusahaan. Bentuk kerja sama meliputi jasa pengantongan di Unit Pengantongan Pupuk (UPP) milik PT PUSRI, pengapalan pupuk produksi anak perusahaan menggunakan kapal PT PUSRI dan penyewaan gudang pupuk sesuai rayon masing-masing produsen.
5.5. Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat pasal-pasal yang mengatur kewajiban hukum bagi perusahaan terhadap karyawannya, yaitu Bab XII mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PKK) pasal 156 ayat 1, 2, 3 dan 4. Ayat 1 menetapkan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon hak
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
10
yang seharusnya diterima. Ayat 2 menetapkan perhitungan besarnya uang pesangon berdasarkan lamanya masa kerja. Ayat 3 menetapkan perhitungan uang penghargaan masa kerja berdasarkan lamanya masa kerja. Ayat 4 menetapkan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Kriteria pengakuan dan pengukuran kewajiban perusahaan terhadap karyawannya sebagaimana diuraikan di atas, mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 24, yang mengatur tentang imbalan kerja. Menurut PSAK 24 paragraf 139, perusahaan harus mengakui pesangon PKK sebagai kewajiban dan beban jika, dan hanya jika, perusahaan berkomitmen untuk: a. Memberhentikan seseorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun
normal; atau b. Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri
secara sukarela. Kewajiban diestimasi menurut paragraph 15 harus diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi: a. Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat
konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu. b. Besar kemungkinan (probable) penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus
keluar sumber daya, dan c. Estimasi yang handal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Perusahaan kemungkinan akan memiliki kewajiban yang sama berupa pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terhadap karyawan tetap, apabila terjadi pemberhentian terhadap karyawan tersebut di masa yang akan datang.
Sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tersebut perusahaan telah melakukan estimasi kewajiban yang dilakukan oleh aktuaris independen. Namun demikian, perhitungan aktuaris untuk PT Pupuk Iskandar Muda belum dilakukan karena perusahaan masih dalam tahap transisi sehingga estimasi yang handal mengenai jumlah kewajiban tersebut belum dapat dibuat. Berdasarkan pengalaman selama ini, belum pernah terjadi pemutusan hubungan kerja di perusahaan, sehingga manajemen berkeyakinan kecil kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja yang akan mengakibatkan terjadinya arus keluar sumber daya.
Khusus untuk anak perusahaan, PT Mega Eltra, PT Petrokimia Gresik dan PT Rekayasa Industri, kewajiban yang timbul atas kesejahteraan pegawai di masa yang akan datang tidak menjadi tanggung jawab perusahaan karena telah dialokasikan kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
5.6. Program Manfaat Pensiun
Perusahaan menyelenggarakan program pensiun untuk karyawan tetap yang memenuhi syarat kepesertaan. Sumber dana program ini berasal dari kontribusi perusahaan dan karyawan yang dikelola pada lembaga sebagai berikut:
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
11
Perusahaan Penempatan Dana Pensiun ♦ PT Pupuk Sriwidjaja ♦ PT Pupuk Kujang ♦ PT Pupuk Iskandar Muda ♦ PT Petrokimia Gresik ♦ PT Pupuk Kalimantan Timur ♦ PT Rekayasa Industri ♦ PT Mega Eltra
♦ Dana Pensiun Pusri ♦ Yayasan Hari Tua Karyawan ♦ Dana Pensiun, THT dan Prokespen ♦ PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ♦ Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur ♦ PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ♦ PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
Sesuai dengan PSAK 24, penilaian terakhir atas biaya manfaat pensiun perusahaan dilakukan oleh aktuaris independen.
5.7. Kebijakan akuntansi
Kebijakan akuntansi yang diterapkan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta praktik-praktik akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia. Pokok-pokok kebijakan akuntansi penting yang dianut oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
5.7.1. Penyajian laporan keuangan
Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan dasar akrual (accrual basis), kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode tidak langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan (overdraft). Jumlah mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian beserta lampirannya dibulatkan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.
5.7.2. Prinsip konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan dimana induk dan anak perusahaan mempunyai penyertaan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung serta apabila induk dan anak perusahaan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara tetapi dapat dibuktikan adanya pengendalian. Porsi kepemilikan pemegang saham minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan disajikan sebagai “Hak Minoritas” di neraca konsolidasian. Penyertaan saham pada anak perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 50% adalah sebagai berikut:
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
12
Nama Perusahaan Persentase Penyertaan Anak perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)
♦ PT Pupuk Kujang 100,00 % ♦ PT Pupuk Iskandar Muda 100,00 % ♦ PT Pupuk Kalimantan Timur 100,00 % ♦ PT Petrokimia Gresik 100,00 % ♦ PT Rekayasa Industri 90,06 % ♦ PT Mega Eltra 100,00 % Anak perusahaan PT Pupuk Kujang :
♦ PT Kawasan Industri Kujang Cikampek 96,19 % Anak perusahaan PT Petrokimia Gresik : ♦ PT Petrosida Gresik 99,99 % ♦ PT Petrokimia Kayaku 60,00 % Anak perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur :
♦ PT Kaltim Industrial Estate 99,99 % ♦ PT Kaltim Daya Mandiri 81,00% ♦ PT Kaltim Jasa Security 70,00%
Nama Perusahaan Persentase Penyertaan Anak perusahaan PT Rekayasa Industri :
♦ Rekayasa Industri Malaysia Sdn. Bhd 100,00 % ♦ PT Yasa Industri Nusantara 80,00 % ♦ PT Tracon Industri 80,00 % ♦ PT Rekayasa Engineering 80,00 % Anak perusahaan PT Mega Eltra : ♦ PT Sigma Utama 100,00 %
Sisa kepemilikan saham PT Rekayasa Industri sebesar 9,94% merupakan kepemilikan dari PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing sebesar 4,97%. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan induk perusahaan dan anak digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
13
♦ saldo nilai tercatat (carrying amount) penyertaan induk perusahaan pada masing-masing anak perusahaan, dieliminasi dengan ekuitas anak perusahaan yang menjadi bagian induk perusahaan;
♦ saldo antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan dalam kelompok perusahaan tersebut, termasuk penjualan, beban dan dividen harus dieliminasi seluruhnya;
♦ keuntungan dan kerugian yang belum direalisir (unrealized profits) yang berasal dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi.
Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa, dan keadaan yang sama atau sejenis. Apabila tidak mungkin digunakan kebijakan akuntansi yang sama dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Apabila penyesuaian yang diperlukan tersebut tidak dapat dihitung, maka fakta tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, beserta proporsi unsur tersebut terhadap unsur sejenis dalam laporan keuangan konsolidasian (PSAK No.4 paragraf 11).
5.7.3. Piutang dan penyisihan piutang
♦ Piutang usaha diakui berdasarkan bukti-bukti antara lain faktur, Surat Pengeluaran Barang (SPB), berita acara serah terima barang dan laporan pengapalan.
♦ Piutang subsidi harga gas bumi untuk pupuk urea diakui sebesar selisih harga gas bumi menurut kontrak atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi dengan harga yang dibebankan kepada perusahaan menurut keputusan Menteri Keuangan. Piutang subsidi harga gas bumi diakui secara bulanan berdasarkan pupuk urea yang telah disalurkan ke Lini IV.
♦ Piutang subsidi harga jual pupuk non urea diakui sebesar selisih harga pokok penjualan ditambah margin yang diperkenankan (HPP) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Piutang subsidi harga jual pupuk diakui secara bulanan berdasarkan produk urea yang telah disalurkan ke sektor pangan.
♦ Piutang klaim dicatat setelah ada persetujuan besarnya klaim oleh perusahaan asuransi, pengangkutan atau pihak ketiga lainnya dengan mengkredit pendapatan lain-lain.
♦ Penyisihan piutang atas kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih (kecuali untuk piutang yang ada jaminannya, piutang kepada Pemerintah dan atau piutang antar produsen pupuk) diatur sebagai berikut: - Saldo piutang masing-masing debitur tidak bergerak atau tidak ada mutasi
pembayaran satu sampai dua tahun disisihkan sebesar 50%. - Saldo piutang masing-masing debitur tidak bergerak atau tidak ada mutasi
pembayaran lebih dari dua tahun disisihkan sebesar 100%. ♦ Penerimaan kembali piutang yang telah dihapus, dicatat sebagai pendapatan
lain-lain.
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
14
♦ Khusus untuk piutang kepada Pemerintah disisihkan setelah adanya kepastian bahwa piutang tersebut tidak akan terealisir.
5.7.4. Persediaan barang jadi
♦ Penilaian persediaan barang jadi di pabrik selama tahun berjalan dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang biaya produksi, dan pada akhir tahun nilai persediaan dihitung sesuai hasil perhitungan fisik (stock taking).
♦ Penilaian persediaan barang jadi di Unit Pengantongan Pupuk (UPP) dan
Pemasaran Pusri Daerah (PPD), selama tahun berjalan dihitung dengan menggunakan metode rata-rata harga penyerahan per jenis pupuk. Apabila terjadi selisih antara hasil perhitungan fisik (stock taking) dengan administrasinya, maka selisih lebih atau kurang dibukukan dengan mengkoreksi nilai persediaan akhir dan dicatat pada perkiraan pendapatan atau biaya lain-lain.
♦ Nilai persediaan pupuk hasil produksi dalam negeri dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian pupuk dari masing-masing produsen sesuai syarat-syarat penyerahan yang telah disepakati dalam kontrak jual beli.
♦ Nilai persediaan pupuk eks impor dihitung berdasarkan harga rata-rata
pembelian pupuk dari produsen luar negeri (impor sendiri) atau importir niaga ditambah biaya-biaya lokal sampai di gudang lini II pelabuhan utama (mainport).
5.7.5. Persediaan barang setengah jadi
Penilaian persediaan barang setengah jadi tahun berjalan dihitung dengan menggunakan metode rata-rata bergerak biaya produksi.
5.7.6. Persediaan bahan baku dan bahan pembantu
Persediaan bahan baku dan bahan pembantu dibukukan berdasarkan harga perolehannya (at cost) sedangkan pemakaiannya dihitung dengan metode rata-rata bergerak.
5.7.7. Persediaan suku cadang
♦ Persediaan suku cadang dibukukan berdasarkan harga perolehannya (at cost) sedangkan pemakaiannya dihitung dengan metode rata-rata bergerak.
♦ Penurunan nilai persediaan dilakukan dengan cara pembebanan langsung.
Terhadap persediaan suku cadang yang telah dinyatakan rusak atau secara teknis tidak dapat digunakan (usang) sesuai dengan hasil stock opname, sebelum mendapatkan persetujuan formal untuk menghapuskannya, dilakukan penyisihan sebesar 100% dari nilai suku cadang bersangkutan dan
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
15
disajikan dalam kelompok aktiva lain-lain dengan menyisakan nilai buku sebesar Rp1,00 untuk setiap jenis suku cadang.
♦ Suku cadang yang diperbaiki sehingga dapat berfungsi kembali, dibukukan
sebagai persediaan sebesar nilai perolehannya kembali (nilai repair dan nilai lainnya sehingga suku cadang tersebut siap untuk difungsikan).
♦ Persediaan suku cadang dan bahan pembantu yang tidak bergerak lebih dari
empat tahun, diklasifikasikan sebagai persediaan suku cadang dan bahan pembantu yang lama bergerak (slow moving) dan dikelompokkan pada laporan keuangan sebagai aktiva lain-lain.
5.7.8. Investasi jangka panjang
Penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain dinilai dengan metode sebagai berikut: ♦ Metode biaya (cost method), apabila saham yang dimiliki kurang dari 20%
dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen perusahaan yang sahamnya dimiliki, sedangkan dividen yang diperoleh dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
♦ Metode ekuitas (equity method), apabila saham yang dimiliki 20% atau lebih
dan mempunyai pengaruh signifikan atas investee kecuali dibuktikan sebaliknya. Dividen yang diperhitungkan didasarkan atas hasil RUPS dan dibukukan sebagai penambahan penyertaan dan realisasi pembayaran dividen, dibukukan sebagai pengurangan penyertaan.
♦ Yang dimaksud dengan pengaruh signifikan adalah sebagai berikut: a) Mempunyai hak suara lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian
dengan investor lainnya. b) Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan
operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. c) Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan. d) Menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.
5.7.9. Aktiva tetap dan penyusutan
Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (PSAK No. 16, paragraph 5). ♦ Pengakuan Aktiva Tetap
a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila:
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
16
- Besar kemungkinan (probable) bahwa manfaat ekonomis di masa mendatang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan.
- Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara handal. b. Batasan penetapan aktiva tetap (Capital expenditure and revenue
expenditure) disesuaikan dengan kebijakan masing-masing anggota holding yaitu sebagai berikut: ♦ PT Pupuk Sriwidjaja Rp 5.000.000,00 ♦ PT Pupuk Kujang Rp 1.000.000,00 ♦ PT Pupuk Iskandar Muda Rp 1.000.000,00 ♦ PT Pupuk Kalimantan Timur Rp 1.000.000,00 ♦ PT Rekayasa Industri Rp 1.000.000,00 ♦ PT Petrokimia Gresik :
• Bangunan Rp 14.000.000,00 • Mesin Rp 14.000.000,00 • Alat berat Rp 14.000.000,00 • Kendaraan Rp 4.000.000,00 • Inventaris Rp 5.000.000,00
♦ PT Mega Eltra Rp 1.000.000,00
♦ Penyusutan Penyusutan aktiva tetap dihitung berdasarkan persentase tetap dari nilai buku, kecuali untuk kelompok bangunan atas dasar metode garis lurus dari nilai perolehan, sesuai dengan penggolongan yang diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
♦ Aktiva tetap dalam bentuk siap pakai yang diperoleh melalui pembelian, dinilai berdasarkan harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah semua biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka menempatkan aktiva tersebut pada kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan dan dicatat berdasarkan berita acara penerimaan aktiva tetap yang bersangkutan.
♦ Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara membangun sendiri, dinilai
berdasarkan harga perolehannya yang dipindahbukukan dari aktiva dalam pelaksanaan dan dicatat berdasarkan laporan proyek selesai (close out report) dan berita acara serah terima dari penanggung jawab pembangunan atau pembuatan aktiva tetap yang bersangkutan.
♦ Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara pembangunan yang dilakukan oleh
pihak ketiga dinilai berdasarkan harga perolehannya yang dipindahbukukan dari aktiva dalam pelaksanaan dan dicatat berdasarkan berita acara serah terima dari pihak ketiga (pemborong) bersangkutan.
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
17
Sesuai dengan Kep 138/KMK.03/2002 tentang perbaikan atas keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan, mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya termasuk ke dalam kelompok 1.
5.7.10. Aktiva dalam pelaksanaan
♦ Pengeluaran atau pembebanan biaya dalam rangka pembangunan atau pembuatan aktiva yang masih dalam tahap persiapan atau penyelesaian dibukukan sebagai aktiva dalam pelaksanaan dan disajikan dalam kelompok aktiva tetap. Pada saat proyek telah selesai dan dinyatakan beroperasi secara komersial berdasarkan berita acara rampung (close out report), maka atas investasi tersebut pencatatannya dialihkan sebagai aktiva tetap dan disusutkan sesuai dengan penggolongannya, sejak proyek tersebut dinyatakan telah beroperasi secara komersial.
♦ Aktiva tetap yang dibangun oleh pihak ketiga, dinilai berdasarkan kemajuan fisik sesuai dengan berita acara dan dibukukan pada saat pembayaran kepada pihak ketiga dan disajikan dalam kelompok aktiva tetap.
♦ Sisa material dari proyek yang telah selesai dipindahkan ke persediaan rutin
dengan nilai Rp1,00.
5.7.11. Pengakuan aktiva pajak tangguhan
Aktiva pajak tangguhan (deferred tax asset) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada periode yang akan datang, kecuali aktiva pajak tangguhan yang timbul dari: a. Goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan
PSAK No. 22 tentang akuntansi penggabungan usaha. b. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban suatu transaksi yang:
1) bukan transaksi penggabungan usaha, dan 2) tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun fiskal.
5.7.12. Pengakuan kewajiban pajak tangguhan
Perbedaan temporer kena pajak (PSAK No. 46, paragraph 65) diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak : a. Dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan
fiskal,
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
18
b. Pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban suatu transaksi yang: 1) Bukan transaksi penggabungan usaha. 2) Pada saat transaksi, tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun
fiskal.
5.7.13. Biaya ditangguhkan Biaya-biaya yang berjumlah signifikan yang mempunyai manfaat di masa yang akan datang ditangguhkan pembebanannya dan diamortisir selama pelaksanaan proyek atau estimasi masa manfaatnya. Biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut: a. Biaya pra operasi, perbaikan dan sewa
Pengeluaran perusahaan atas biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dibukukan sebagai biaya yang ditangguhkan dan diamortisasikan berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan masa manfaatnya.
b. Biaya dana pensiun Perusahaan induk dan perusahaan anak menyelenggarakan program pensiun untuk seluruh karyawannya. Besarnya iuran karyawan peserta dan perusahaan setiap bulan ditetapkan sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Kewajiban perusahaan atas perubahan masal gaji pokok karyawan (terbit past service liabilities) atau sesuai penilaian aktuaris bahwa perusahaan yang menyelenggarakan program pensium manfaat pasti perlu melakukan penyetoran, diamortisasikan berdasarkan metode garis lurus selama rata-rata sisa umur karyawan.
5.7.14. Aktiva yang tidak atau belum dipakai
♦ Aktiva tetap yang tidak digunakan lagi untuk operasional perusahaan (karena
rusak atau usang), sebelum mendapatkan persetujuan formal untuk menghapuskannya, secara administratif dikeluarkan dari perkiraan aktiva tetap dan dipindahbukukan ke dalam kelompok aktiva lain-lain. Terhadap aktiva tetap tersebut dilakukan penyusutan sekaligus sebesar nilai buku dan dibebankan sebagai biaya lain-lain.
♦ Aktiva yang belum dipakai dalam operasional perusahaan dicatat dalam perkiraan aktiva tetap.
5.7.15. Aktiva penyangga
♦ Aktiva yang diklasifikasikan sebagai aktiva penyangga disajikan pada aktiva tetap. Kriteria aktiva penyangga tersebut adalah sebagai berikut: • Aktiva yang pemakaiannya tidak dapat diperkirakan sebelumnya. • Nilainya cukup material sesuai batasan Capital Expenditure and Revenue
Expenditure (CERE). • Sulit untuk mendapatkannya. • Bila tidak ada, akan mengganggu kelancaran produksi.
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
19
♦ Aktiva penyangga ini akan disusutkan sepanjang satu periode waktu yang tidak melebihi masa manfaat dari aktiva tetap yang berhubungan (disusutkan selama sisa umur ekonomis pabrik).
♦ Aktiva penyangga yang sudah diamortisir namun masih dipakai dan
mempunyai nilai buku, dibukukan dengan mendebet perkiraan akumulasi aktiva induk.
5.7.16. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Perusahaan dan anak-anak perusahaan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak tertentu seperti yang diungkapkan pada PSAK No. 7 paragraf 4 sebagai berikut :
a. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries);
b. Perusahaan asosiasi (associated company);
c. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
d. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
e. Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam c. atau d., atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.
Seluruh transaksi yang material dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.
5.7.17. Proyek-proyek yang sedang dilaksanakan oleh perusahaan
a. Proyek yang sedang dilaksanakan
1). Pendirian pabrik hidrogen peroksida Proyek di lokasi eks pabrik Intirub Palembang ini berkapasitas produksi 25.000 ton/tahun dan bertujuan untuk menunjang diversifikasi produk,
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
20
penjualan utilitas, bahan baku, sewa lahan dan lain-lain dengan membentuk perusahaan patungan antara PT Samator Sriwijaya dengan pihak swasta. Saat ini proyek sedang dalam status mereview studi kelayakan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
2). Pembangunan pabrik Nitrogen Phospor Kalium (NPK) Proyek yang dibangun di lokasi eks pabrik Intirub Palembang ini bertujuan untuk menunjang diversifikasi produk dalam bentuk berbagai jenis pupuk NPK dalam negeri melalui pembentukan perusahaan patungan PT Agri Indomas bekerjasama dengan Narsco Kuok Fertilizer dan Tuaian Budi, Malaysia dengan kapasitas produksi 120.000 ton per tahun. Produksi pertama ditargetkan pada triwulan-4 tahun 2004. Saat ini proyek sedang dalam tahap commissioning dan start up pabrik.
3). Pembangunan pabrik pupuk Bio Proyek ini dibangun di lokasi eks pabrik Intirub Palembang, bertujuan untuk menunjang diversifikasi produk melalui pembentukan perusahaan patungan antara PT PUSRI Mitra Agribisnis dengan PT Multi Usaha Wisesa & Koperasi Perintis Mitra Utama dengan kapasitas produksi 50.000 ton / tahun. Saat ini proyek sedang menunggu izin pembentukan perusahaan patungan dari Meneg BUMN.
4). Proyek Urea – Amoniak – Methanol di Senoro, Sulawesi Tengah Proyek ini merupakan pengembangan industri urea – amoniak yang hemat energi dan methanol sebagai komoditas masa depan yang berkapasitas urea - amoniak 2.000 - 3.000 MTPD dan methanol 3.000 – 4.000 MTPD. Saat ini sedang dilakukan negosiasi ke PT Medco Eng Int, PT Medco E & P Tomori, Pertamina, dan BP Migas untuk memperoleh jaminan supply dan kesepakatan harga gas bumi.
5). Debottlenecking pabrik amoniak Pusri-2, Pusri-3 dan Pusri 4 Proyek ini merupakan pengganti proyek revamp amoniak Pusri III/IV bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produksi, keandalan pabrik dan memperpanjang umur pabrik. Saat ini kegiatan proyek sedang dalam tahap perumusan awal kegiatan plant audit dan debottleneck.
6). Proyek Kaltim-4 Proyek ini merupakan pembangunan satu unit pabrik berkapasitas 570.000 ton urea dan 330.000 ton amoniak per tahun. Untuk melaksanakan proyek ini perusahaan bekerjasama dengan PT Rekayasa Industri dan Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) untuk jasa rekayasa, pengadaan & konstruksi dan jasa pasokan.
7). Proyek Kujang 1B Proyek ini merupakan pendirian satu unit pabrik urea yang telah mencapai kemajuan proyek sebesar 91,57% dan kemajuan pendanaan sebesar 87,95%. Untuk melaksanakan proyek ini perusahaan bekerjasama dengan Toyo Engineering Corporation.
8). Proyek PIM 2 Pembangunan pabrik PIM 2 yang dimulai sejak 23 Maret 1999 telah mencapai kemajuan 99,98% setelah mengalami tiga kali penundaan karena faktor keamanan.
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
21
b. Proyek yang dibatalkan
1). Pelaksanaan Revamp Amoniak Pusri III/IV Karena tidak ada vendor yang dapat memenuhi persyaratan, proyek ini dibatalkan dan diganti dengan proyek debottlenecking pabrik amoniak Pusri II, III dan IV.
2). Relokasi urea granulation unit eks Namhae Chemical Corporation (NCC) ke Palembang Proyek ini dibatalkan antara lain karena kapasitas pabrik eks NCC lebih besar dari ekses urea larutan yang tersedia di PUSRI. Kegiatan proyek dilanjutkan dengan melakukan kajian pabrik baru dengan kapasitas 600 MTPD.
3). Pembangunan pabrik pupuk organik di DKI Jakarta Proyek yang berkapasitas produksi 1.000 ton/ hari ini dibatalkan karena tidak ada kepastian dari Pemda DKI terhadap rencana pembangunan pabrik pupuk organik dengan bahan baku sampah.
4). Relokasi pabrik melamin eks NCC ke Palembang Proyek ini dibatalkan antara lain karena kapasitas pabrik eks NCC lebih besar dari ekses urea larutan yang tersedia di PUSRI. Kegiatan proyek dilanjutkan dengan melakukan kajian pabrik baru dengan kapasitas 600 MTPD.
5). Pengadaan kapal urea tambahan Proyek ini dibatalkan karena berdasarkan kajian ekonomis proyek tidak layak.
6). Pembangunan pabrik asam nitrat & ammonium nitrat di eks pabrik Intirub Palembang Proyek ini dibatalkan karena belum diperoleh pasar yang memadai.
5.7.18. Biaya selama masa pelaksanaan proyek
♦ Biaya selama masa pelaksanaan proyek terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya material dan biaya overhead.
♦ Biaya tenaga kerja dan material langsung dibukukan sebesar nilai
Construction in Progress (CIP), sedangkan biaya overhead yang dialokasikan ke nilai CIP hanya overhead yang berkaitan langsung dengan kegiatan proyek.
♦ Bunga selama masa konstruksi (interest during construction) dikapitalisir
sebagai bagian dari nilai CIP dengan perlakuan sebagai berikut : • Bunga yang dikapitalisir berasal dari pinjaman yang ditujukan khusus
untuk membiayai proyek yang bersangkutan. • Dalam hal satu pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa proyek,
maka beban bunga ke masing-masing proyek dihitung secara proporsional berdasarkan realisasi penambahan biaya proyek yang bersangkutan.
• Periode kapitalisasi bunga dimulai dengan adanya pembayaran atau pembebanan pertama atas bunga pinjaman untuk proyek yang
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
22
bersangkutan dan terus berlanjut sampai dengan selesainya proyek tersebut.
♦ Biaya-biaya commitment charges dibukukan tersendiri sebagai biaya yang
ditangguhkan. ♦ Hasil penjualan produksi selama masa produksi percobaan, pendapatan atas
klaim keterlambatan dan hasil penjualan dokumen tender, diperlakukan sebagai pengurang biaya proyek dengan urutan sebagai berikut : • Biaya start-up, • Biaya pra operasi, • Commitment charges, • Interest during construction, • Biaya overhead proyek.
♦ Nilai sisa material proyek yang terjadi merupakan nilai CIP yang dipindahkan
ke Aktiva Tetap. Sedangkan fisik dari sisa material proyek tersebut akan dipindahkan ke persediaan rutin dengan nilai tercatat.
♦ Pengeluaran untuk memperoleh patent proses yang dapat dijual
(royalty/license) yang dibayar sekaligus untuk keperluan proyek, dibukukan tersendiri sebagai Aktiva Lain-lain dan diamortisasikan selama jangka waktu tertentu. Apabila royalty/license tersebut dijual kembali sebelum habis masanya, maka hasil penjualan tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
5.7.19. Hutang pajak
♦ Jumlah pajak penghasilan (PPh) badan yang harus dilunasi oleh perusahaan atas perolehan laba kena pajak selama tahun berjalan, setelah diperhitungkan (dikompensasikan) dengan pajak penghasilan dibayar di muka, dibukukan sebagai hutang pajak.
♦ Pajak-pajak penghasilan yang lain yang telah dipungut tetapi belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal penutupan buku, dibukukan sebagai hutang pajak.
♦ PPN keluaran yang masih harus disetor sebesar hasil kompensasi antara PPN keluaran terhutang dengan PPN masukan yang dapat dikreditkan, dibukukan sebagai hutang pajak.
5.7.20. Beban pinjaman
♦ Beban yang timbul atas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang berupa bunga dan biaya lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya pinjaman tersebut, kecuali biaya pinjaman yang secara langsung dapat dikaitkan dengan perolehan, konstruksi atau produksi suatu aktiva.
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
23
♦ Terhadap beban ini dikelompokkan tersendiri pada penyajian perhitungan laba rugi.
5.7.21. Pengakuan pendapatan dan beban
♦ Pengakuan pendapatan penjualan produk berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat penyerahan terjadi dan dinyatakan dengan bukti-bukti antara lain faktur dan berita acara penyerahan barang, sedangkan pengakuan pendapatan jasa berdasarkan kemajuan fisik dan dinyatakan dengan bukti berita acara.
♦ Pengakuan beban tahun berjalan berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat
barang atau jasa dimanfaatkan dalam operasi perusahaan. Pada akhir tahun dilakukan pisah batas (cut off) atas pengeluaran yang telah dan atau belum terjadi.
5.7.22. Pinjam meminjam sparepart
♦ Pengembalian dalam bentuk barang
Nilai hutang-piutang atas transaksi pinjam-meminjam sparepart disesuaikan dengan nilai master stock ledger pihak yang meminjamkan barang dan pada saat penggantian nilai barang tersebut, disesuaikan dengan nilai pada saat barang tersebut dipinjamkan sehingga bagi yang meminjamkan tidak ada penilaian kembali terhadap barang tersebut. Bagi pihak yang meminjam barang, selisih terhadap nilai barang pada saat meminjam dengan nilai pada saat pembelian atau pengembalian, perlakuan akuntansinya disesuaikan dengan periode pengembalian atau penggantiannya, yaitu jika penggantiannya masih dalam periode yang sama dengan transaksi pinjam-meminjam, maka diakui sebagai biaya produksi, dan jika tidak pada periode yang sama maka diakui sebagai biaya atau pendapatan lain-lain.
♦ Pengembalian dalam bentuk uang
Nilai penggantian atas transaksi pinjam-meminjam sparepart ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan dituangkan dalam nota debet yang diterbitkan pihak yang meminjamkan barang. Pajak-pajak yang timbul atas transaksi ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Selisih nilai barang pada saat pengembalian barang, baik yang meminjam maupun yang meminjamkan diakui sebagai pendapatan atau biaya lain-lain.
5.7.23. Transaksi dalam mata uang asing
Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dengan mempergunakan kurs pada saat terjadinya transaksi dan pos-pos aktiva serta kewajiban moneter dalam mata uang asing selain US$ terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang US$, selanjutnya dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal neraca setiap bulan.
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
24
Keuntungan atau kerugian yang timbul akibat penjabaran valuta asing ke dalam mata uang Rupiah dibukukan pada laba atau rugi tahun buku yang bersangkutan dalam kelompok pendapatan atau beban lain-lain.
Pada akhir tahun 2004 dan 2003 kurs tengah beberapa mata uang asing adalah sebagai berikut:
Mata Uang 2004 2003 Rp Rp 1 Euro (Euro) 12.652 10.643 1 Dollar Amerika (US Dollar) 9.290 8.465 100 Yen Jepang (Japan Yen) 9.042 7.917 1 Dollar Singapura (Singapore Dollar) 5.685 4.977 1 Ringgit Malaysia (Malaysian Ringgit) 2.462 2.228
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
5.8. Penjelasan pos-pos neraca dan laba rugi (Rp 000)
Pos-pos neraca 2004 2003
5.8.1. Kas dan setara kas 2.079.544.467 1.907.800.447
a. K a s 7.838.559 2.338.662b. Bank : Rupiah 607.958.700 518.281.041
Valas 111.368.943 86.807.066c. Deposito : Rupiah 1.240.684.653 967.513.810
Valas 105.668.015 325.455.756d. Kliring kas 6.025.597 7.404.112
Jumlah 2.079.544.467 1.907.800.447
5.8.2. Deposito berjangka 6.200.000 356.716.490
a. Deposito dalam Rupiah. 6.200.000 302.830.839b. Deposito dalam valuta asing 0 53.885.651
Jumlah 6.200.000 356.716.490
- Penempatan dana dalam deposito jangka pendek s.d 3 bulan-
5.8.3. Surat berharga 42.883.394 29.624.426
- PT Pupuk Sriwidjaja 69.000 69.000- PT Pupuk Kujang 2.565.137 980.156- PT Rekayasa Industri : 40.249.257 28.575.270
42.883.394 29.624.426
Jumlah ini merupakan saldo uang di kas, saldo uang di rekeningbank, dalam bentuk rupiah dan valuta asing, termasuk penerimaanyang masih dalam perjalanan (intransit) dari seluruh perusahaanyang dikonsolidasikan per 31 Desember, dengan rincian sebagaiberikut:
Jumlah ini merupakan saldo deposito berjangka dalam rupiah danvaluta asing dari seluruh perusahaan yang dikonsolidasikan per 31Desember, dengan rincian sebagai berikut:
Penurunan jumlah deposito per 31 Desember disebabkan :
Jumlah ini merupakan saldo aktiva lancar berupa saham atau suratberharga lainnya dari seluruh perusahaan yang dikonsolidasikanper 31 Desember, dengan rincian sebagai berikut:
Peningkatan obligasi karena adanya penambahan penanamanpada PT Indofood Sukses Makmur dan Sub Debt Mandiri,Danamon, PGN, BNI Subdebt dan Philipines.
Deposito rupiah dan valas per 31 Desember merupakanpenempatan dana dalam deposito jangka pendek s.d 3 bulan
Dipindahkan ke aktiva lain-lain sebagai jaminan pelaksanaanproyek dan fasilitas letter of credit
25
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 2003
5.6.4. Piutang usaha 782.538.361 1.096.073.180
a. Piutang kepada penyalur 409.665.532 553.338.670b. Piutang kepada pihak ketiga lainnya 529.700.137 708.801.721
Jumlah piutang usaha 939.365.669 1.262.140.391c. Penyisihan piutang usaha (156.827.308) (166.067.211)
Jumlah 782.538.361 1.096.073.180
1. Piutang PT Pupuk Sriwidjaja ke : - PT Sri Melamin Rejeki 48.445.035 106.395.209- PT Slipi Sri Indopuri 66.419 66.419
2. Piutang PT Pupuk Kalimantan Timur ke :- PT DSM Kaltim Melamin 140.575.433 107.081.191- PT Kaltim Hexaminewiratama 7.612.823 7.612.823- PT Kaltim Lemindo Kimiatama 7.583.908 7.583.844- PT Kaltim Ambikawiratama 3.682.517 3.682.517- PT Kaltim Pama Industri 1.315.116 2.482.203- PT Kaltim Sahid Baritosodakimia 2.084.892 2.084.892- PT Equator Hotel 103.458 635.009- PT Daun Buah 329.941 664.014- Hotel Bintang Sintuk 210.270 270.617- Yayasan Pupuk Kaltim 1.200.000 0- Karyawan PT KIE (BSD) 1.315.000 0- PT Kaltim Pacific Ammonia 3.355.687 8.991.277- PT Methanol Industri 257.744 11.850- PT Pukati Pelangi Khatulistiwa 7.914.856 0- PT Pukati Pelangi Agromakmur 7.731.901 0- PT Pukati Pelangi Apatani Berseri 3.607.193 0- PT Pukati Pelangi Agromakmur 1.368.866 0
3. Piutang PT Petrokimia Gresik ke PT Petrocentra 10.520.448 8.197.406
4. Piutang PT Rekayasa Industri ke PT Rekadaya Elektrika 33.182 0
Jumlah ini merupakan saldo tagihan kepada pihak ketiga atasusaha pokok perusahaan atau penjualan pupuk dan non pupukdalam negeri maupun luar negeri, dari seluruh perusahaan yangdikonsolidasikan per 31 Desember dengan rincian sebagai berikut:
Piutang kepada pihak ketiga sebesar Rp529.700.137 diantaranyaterdapat Piutang hubungan istimewa sebagai berikut:
Piutang penyalur PT Petrokimia Gresik sebesar Rp187.253.536dijadikan agunan pinjaman kepada Bank pemberi fasilitas kredit.
26
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 2003
5.8.5. Piutang lain-lain 750.970.713 539.585.445
a. Piutang karyawan 5.556.129 12.222.011b. Piutang klaim 1.056.036 173.591c. Tagihan yang belum di nota-debetkan (status kliring 0 3.031.217d. PT AAF 198.964 33.951e. PT Satelindo 692.109 922.369f. Piutang kepada Pemerintah RI 573.899.688 380.839.175g. Piutang kepada perusahaan patungan 22.732.771 19.523.468h. Piutang lainnya 216.096.133 151.245.063
Sub jumlah 820.231.830 567.990.845i. Penyisihan piutang lain-lain (69.261.117) (28.405.400)
Jumlah 750.970.713 539.585.445
- PT Pusri Rp.215.389.005- PT Petrokimia Gresik Rp.191.502.250- Pupuk Kujang Rp. 40.711.167- Pupuk Kaltim Rp.117.410.937- Pupuk Iskandar Muda Rp. 8.886.329
5.8.6. Uang muka 233.622.482 236.355.912
a. Uang muka operasional dan perjalanan dinas karyawan 16.250.126 22.174.024b. Uang muka pembelian 56.123.924 128.478.682c. Uang muka kepada pihak ketiga lainnya 161.248.432 85.703.206
Jumlah 233.622.482 236.355.912
-
Jumlah ini merupakan saldo tagihan kepada pihak ketiga dariseluruh perusahaan yang dikonsolidasikan per 31 Desember,dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah ini merupakan saldo atas pembayaran uang muka danjaminan dari seluruh perusahaan yang dikonsolidasikan per 31Desember, untuk mendapatkan barang atau jasa dan pembayaranuntuk kegiatan operasional, dengan rincian sebagai berikut :
Piutang kepada Pemerintah RI per 31 Desember 2004 sebesarRp573.899.688 merupakan piutang atas selisih harga gas untukpupuk sektor pangan sesuai surat Menkeu No. 356/KMK.06/2003tanggal 19 Agustus 2003, terdiri dari :
Uang muka pihak ke tiga lainnya per 31 Desember 2004 sebesarRp161.248.432 diantaranya terdapat :
Uang muka dividen kepada Pemerintah sebesar Rp50.000.000terdiri dari :
27
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 2003
5.8.6. Uang muka (lanjutan)
PT Pupuk Sriwidjaja Rp. 15.336.000PT Pupuk Petrokimia Gresik Rp. 14.334.000PT Pupuk Kujang Rp. 2.755.950PT Pupuk Kalimantan Timur Rp. 14.334.000PT Pupuk Iskandar Muda Rp. 898.000PT Pupuk Rekayasa Industri Rp. 2.342.050
-
5.8.7. Persediaan 2.101.443.493 1.561.695.279
a. Persediaan barang jadi 1.055.119.117 670.230.688b. Persediaan barang setengah jadi 112.616.669 112.848.036c. Persediaan suku cadang 488.437.169 479.071.424d. Persediaan lainnya 447.373.821 301.100.278
Sub jumlah 2.103.546.776 1.563.250.426e. Cadangan penurunan nilai persediaan (2.103.283) (1.555.147)
Jumlah 2.101.443.493 1.561.695.279
-
-
5.8.8. Pajak dibayar dimuka 30.244.118 0
Jumlah ini merupakan saldo persediaan seluruh jenis pupuk, nonpupuk dan persediaan lainnya maupun barang dalam perjalanandari seluruh perusahaan yang dikonsolidasikan per 31 Desember,dengan rincian sebagai berikut:
Uang muka pajak sebesar Rp41.429.975 yang merupakan sisasetoran pajak, sampai dengan saat ini PT Pupuk Sriwidjaja(Persero) mengajukan keberatan/ peninjauan kembali yangsampai dengan 31 Desember masih dalam proses.
Persediaan barang jadi PT Pupuk Kaltim per 31 Desember2004 sebesar Rp375.404.715.000,00 telah diasuransikankepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dengan nilaipertanggungannya sebesar Rp490.698.500.
Jumlah ini merupakan saldo PPN masukan yang dikonsolidasikanseluruh anak perusahaan per 31 Desember. Peningkatan ini disebabkan adanya PPN masukan lebih tinggi dariPPN keluaran yang akan diperhitungkan pada periode selanjutnya.
Peningkatan persediaan barang jadi untuk mengantisipasipermintaan pupuk di musim tanam 2005.
28
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 2003
5.8.9. Biaya dibayar di muka 149.311.548 98.440.857
a. Asuransi 12.093.384 17.689.599b. Biaya sewa 3.954.744 4.360.687c. Biaya teknik dan jasa dalam pelaksanaan 856.938 596.136d. Pembayaran di muka lainnya *) 132.406.482 75.794.435
Jumlah 149.311.548 98.440.857
*)
Sesudah disajikan Sebelum disajikan
kembali kembali
Pembayaran di muka lainnya 75.794.435 65.940.498
5.8.10. Pendapatan yang masih harus diterima 7.345.699 5.632.194
5.8.11. Investasi jangka panjang 175.163.608 189.097.608
a. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)- PT Puspetindo Gresik 1 1- PT Sri Melamin Rejeki 1 1- PT Sri Slipi Indopuri 1 1
Sub jumlah 3 3
2003
Jumlah ini merupakan saldo investasi penyertaan dari seluruhperusahaan yang dikonsolidasikan kepada perusahaan lainnya per31 Desember, dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah ini merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterimaoleh seluruh perusahaan yang dikonsolidasikan per 31 Desember.
Penyajian kembali dilakukan sehubungan penyesuaian penilaiankembali jumlah selisih positif antara aktiva dan kewajibanaktuaria Dana Pensiun Pusri (Dapensri) yang dilakukan olehaktuaris yang berpengaruh terhadap biaya dibayar dimukakonsolidasian PT Pusri tahun 2003 yaitu :
Pembayaran dimuka lainnya per 31 Desember 2004diantaranya merupakan kelebihan nilai wajar aktiva danapensiun PT Petrokimia Gresik sebesar Rp2.142.030, PT PupukKaltim sebesar Rp28.586.120 dan beban manfaat karyawan diestimasi PT Pupuk Kaltim sebesar Rp10.693.632.
29
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 2003
5.8.11. Investasi jangka panjang (lanjutan)
b. PT Petrokimia Gresik - PT Petrowidada 6.552.360 6.552.360
- PT Petrocental 4.776.000 4.776.000- PT Kawasan Industri Gresik 15.530.531 15.190.219- PT Potash Mining (di Thailand) 17.273.982 17.273.981- PT Petronika 21.040.022 18.742.849- PT Petrokopindo Cipta Selaras 1.091.005 260.500- PT Aneka Jasa Grahadika 3.328.873 281.250 Sub jumlah 69.592.773 63.077.159
c. PT Pupuk Kujang - PT Sintas Kurama Perdana 10.367.456 10.093.653
- PT Kujang United Catalyst 12.729.848 13.745.844- PT Multi Nerotama Kimia 42.894.073 39.805.774- PT Peroksida Indonesia Pratama 10.354.116 9.487.930
Sub jumlah 76.345.493 73.133.201
d. PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. - PT DSM Kaltim Melamine 7.401.700 7.401.700
- PT Pukati Pani 4.375.000 4.375.000- PT Pukati Pelangi Agromakmur 237.500 237.500- PT Pukati Pelangi Petani Berseri 237.500 237.500- PT Pukati Niaga Sejahtera 1.900.000 1.900.000- PT Pukati Pelangi Katulistiwa 403.333 0- PT Pukati Pelangi Tani Mukti 237.500 0- PT Pukati Pelangi Bali Berseri 237.500 0- PT Golf Samarinda 10.000 10.000
Sub jumlah 15.040.033 14.161.700
e. PT Pupuk Iskandar Muda - PT Ima Persada 882.316 863.844
f. PT Rekayasa industri (Persero)- Comspain S.A 13.302.990 37.861.701Jumlah 175.163.608 189.097.608
a. Penyertaan dengan metode ekuitas
2004 2003PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) :- PT Sri Melamin Rejeki 20,00 % 20,00 %- PT Puspetindo 33,18 % 33,18 %
% kepemilikan
Prosentase kepemilikan atas investasi jangka panjang seluruhperusahaan yang dikonsolidasikan tersebut adalah sebagai berikut
30
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 2003
5.8.11. Investasi jangka panjang (lanjutan)
2004 2003PT Petrokimia Gresik:- PT Petronika 20,00 % 20,00 %- PT Kawasan Industri Gresik 35,00 % 35,00 %- PT Petro Kopindo Cipta
Selaras 50,00 % 50,00 %- PT Aneka Jasa Grahadika 50,00 % 50,00 %
PT Pupuk Kujang:- PT Sintas Kurama Perdana 40,70 % 40,70 %- PT Kujang United Catalyst 23,00 % 23,00 %- PT Multi Nerotama Kimia 30,00 % 30,00 %- PT Peroksida Indonesia Pratama 20,00 % 20,00 %
PT Pupuk Iskandar Muda - PT Ima Persada 40,00 % 40,00 %
PT Rekayasa Industri- Comspain S.A 49,00 % 49,00 %- PT Rekadaya Elektrika 23,10 % 00,00 %
PT Kalimantan Timur- Pukati Pani 35,00 % 35,00 %- Hotel Bintang Sintuk 20,00 % 20,00 %- Pukati Pelangi Katulistiwa 47,94 % 00,00 %
b. Penyertaan dengan metode biaya
PT Rekayasa Industri - PT Puspetindo Gresik 0,87 % 5,56 %- PT Mega Eltra 3,85 % 3,85 %
PT Pupuk Sriwidjaja- PT Slipi Sri Indopuri 7,95% 45,00%
% kepemilikan
Penyertaan saham kepada PT Puspetindo senilaiRp12.350.000, PT Sri Melamin Rejeki senilai Rp7.517.000dinilai sebesar masing-masing Rp1,00 untuk mengakuikerugian kumulatif entitas perusahaan yang bersangkutan.
Penyertaan saham PT Slipi Sri Indopuri senilai Rp8.123.000dinilai sebesar Rp1,00 untuk mengakui kerugian kumulatifentitas perusahaan yang bersangkutan.
31
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 20035.8.11. Investasi jangka panjang (lanjutan)
PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk.:- PT DSM Kaltim Melamine 19,99 % 19,99 %- PT Kaltim Sahid Barito 13,48 % 13,48 %- PT Rekayasa Industri 4,97 % 4,97 %- PT Golf Samarinda 2,00 % 2,00 %- PT Pukati Pelangi Agromakmur 19,00 % 19,00 %- PT Pukati pelangi Petani berseri 19,00 % 19,00 %- PT Pukati Niaga Sejahtera 18,90 % 18,90 %- PT Pukati Pelangi Tani Mukti 19,00 % 00,00 %- PT Pukati Pelangi Bali Berseri 19,00 % 00,00 %
2004 2003PT Petrokimia Gresik:- Proyek Potash Mining
(Thailand) 13,00 % 13,00 %- PT Petrocental 9,80 % 9,80 %- PT Petrowidada 1,47 % 4,82 %- PT.Puspetindo 5,13 % 5,13 %
5.8.12. Aktiva tetap 5.560.407.171 5.831.977.671
a. Nilai perolehan:- Tanah 152.491.810 144.061.041- Bangunan dan sarana 1.351.167.090 1.317.630.288- Pabrik dan peralatan pabrik 8.157.811.220 8.017.110.256- Mesin bengkel kerja 24.143.672 23.434.340- Kendaraan dan alat berat 177.482.933 173.077.110- Kapal, lokomotip dan gerbong 176.387.461 174.333.920- Perlengkapan kantor dan rumah 329.530.759 307.048.631- Aktiva penyangga 100.577.002 75.678.308Jumlah nilai perolehan. 10.469.591.947 10.232.373.894
b. Akumulasi penyusutan (4.909.184.776) (4.400.396.223)c. Nilai buku 5.560.407.171 5.831.977.671
-
% kepemilikan
Jumlah ini merupakan saldo nilai buku aktiva tetap dari seluruhperusahaan yang dikonsolidasikan per 31 Desember, denganrincian sebagai berikut:
Beberapa aktiva tetap PT Petrokimia Gresik berupa tanah,bangunan, mesin, dan peralatan pabrik dijadikan jaminanuntuk fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja daribank.
Sebagian aktiva tetap PT Pusri berupa :
32
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 2003
5.8.12. Aktiva tetap (lanjutan)
-
5.8.13. Aktiva dalam pelaksanaan 6.426.716.359 3.610.701.360
- PT Pupuk Sriwidjaja 11.700.402 47.595.460 - PT Petrokimia Gresik 143.332.027 80.967.619 - PT Pupuk Kujang 2.692.294.300 521.955.946 - PT Pupuk Kalimantan Timur 134.159.003 23.533.966 - PT Pupuk Iskandar Muda 3.402.038.681 2.903.032.069 - PT Rekayasa Industri 25.365.922 7.616.546- PT Mega Eltra 17.826.024 25.999.754
6.426.716.359 3.610.701.360
-
-
5.8.14. Aktiva lain-lain 484.608.300 524.121.052
Jumlah ini merupakan nilai aktiva yang masih dalam pembuatanatau pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan kontrak-kontrakdari seluruh perusahaan yang dikonsolidasikan, yang belum selesaisampai dengan per 31 Desember, dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah ini merupakan saldo aktiva lain-lain termasuk aktiva tidakberwujud yang tidak tergolong dalam aktiva lancar, aktiva tetapdan investasi dari seluruh perusahaan yang dikonsolidasikan per31 Desember, dengan rincian sebagai berikut:
Beberapa aktiva tetap PT Pupuk Kaltim Tbk. berupa haktanggungan peringkat I atas tanah HGB No. 666, 667,668, dan 670 dengan luas keseluruhan 47.893 m2di Bontang, nilai tanggungan sebesar Rp22.350.000, pabrikPOPKA, mesin dan peralatan proyek pembangunan pabrikurea dan amoniak Kaltim 4 dengan nilai US$12,500 ribudijadikan jaminan untuk fasilitas kredit bank dan bankgaransi kepada kontraktor sebesar US$17,848 ribu.
Aktiva dalam pelaksanaan PT Pupuk Iskandar Mudamerupakan pembangunan proyek PIM-2 PT Pupuk IskandarMuda dengan persentase tingkat penyelesaianper 31 Desember2004 adalah 99,98%.
Aktiva dalam pelaksanaan PT Pupuk Kujang sebesar Rp2.684.612.841 merupakan nilai proyek Kujang I B per 31 Desember 2004.
33
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 2003
5.8.14. Aktiva lain-lain (lanjutan)a. Beban yang ditangguhkan:
- Perbaikan tahunan pabrik 72.934.733 138.098.430- Perbaikan tahunan kapal 20.483.245 22.658.743- Uang muka sewa 1.287.937 2.006.215- Chemical dan katalis 73.274.922 57.796.878- Lisensi 2.226.370 2.671.644- Alas pupuk 331.100 504.601- Perbaikan dan pemeliharaan 47.789.585 54.616.868- Hak Guna Bangunan (HGB) dan Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB) 5.450.271 3.680.056- Reklamasi tanah 1.779.782 2.038.366- Replacement peralatan pabrik 5.050.363 7.923.360- Pemakaian suku cadang eks warehouse stock 0 886- Beban yang ditangguhkan lainnya 45.982.673 88.735.306
Sub jumlah 276.590.981 380.731.353- Akumulasi amortisasi (43.733.795) (19.086.983)
Sub jumlah 232.857.186 361.644.370
b. Piutang jangka panjang:- Kepada karyawan 1.936.530 2.190.023- Jaminan 156.309 156.309- Piutang pada yayasan 32.108.514 21.300.000- Lain-lain 876.914 1.216.474 Sub jumlah 35.078.267 24.862.806
c. Aktiva tetap tidak digunakan lagi:- Tanah 1.386.411 1.467.307- Bangunan 9.896.205 9.428.846- Pabrik dan peralatan 5.781.348 5.488.935- Kendaraan dan alat-alat berat 2.042.774 2.070.202- Perlengkapan kantor, rumah dan lainnya 13.168.427 13.451.041
32.275.165 31.906.331Akumulasi penyusutan (28.887.790) (27.643.483)
Sub jumlah 3.387.375 4.262.848
d. Material dan suku cadang:- Material dan sukucadang 62.435.738 43.759.869- Akumulasi penyusutan (1.327.122) (1.016.601) Sub jumlah 61.108.616 42.743.268
e. Suku cadang dan bahan pembantu lama bergerak 20.667.606 20.751.338
34
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 20035.8.14. Aktiva lain-lain (lanjutan)
f. Aktiva lainnya:- Cadangan pengembalian pinjaman Pemerintah 38.878 2.032.081 - Aktiva Tidak berwujud 9.916.680 5.652.026- Sewa tanah, jaminan dan lain-lain 22.694.227 15.888.245- Investasi penelitian dan pengembangan 175.000 175.000- Deposito yang dijaminkan 98.679.748 46.077.745
Sub jumlah 131.504.533 69.825.097
g. Kliring piutang suku cadang dan bahan pembantu - Produsen lainnya 4.717 31.325
Jumlah 484.608.300 524.121.052
5.8.15. Pinjaman jangka pendek 264.950.146 51.800.000
- Bank Mandiri 503.039 0- Bank Muamalat 8.320.000 8.800.000- Bank Central Asia 139.350.000 43.000.000- Bank Negara Indonesia 916.911 0- Bank DBS Indonesia 92.900.000 0- Bank Agro 14.300.000 0- Bank Mega 3.312.296 0- Bank Lipo 5.347.900 0
Jumlah 264.950.146 51.800.000
- BankCentral Asia dengan Fasilitas Kredit :-
-
-
Jumlah ini merupakan saldo pinjaman jangka pendek dari seluruhperusahaan yang dikonsolidasikan per 31 Desember, denganrincian sebagai berikut:
Pinjaman ke Bank Muamalat dan Bank Agro merupakan pinjamanPT. Mega Eltra.
Pinjaman PT Petrokimia Gresik kepada :
Omnibus Time Loan Revolving dan Surat KreditBerdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan PinjamanBerjangka Money Market (PBMM)dengan jumlah pokoktidak melebihi Rp200.000.000.
Kredit Lokal (rekening korann) dengan jumlah pokok tidakmelebihi US$10,000.
Omnibus Letter of Credit (Sight LC, Usance LC dan UsancePayable At Sight LC) dengan jumlah pokok tidak melebihiUS$20,000.
35
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 2003
5.8.15. Pinjaman jangka pendek (lanjutan)-
-
-
-
--
-
--
-
--
--
PT Bank DBS dengan fasilitas kredit : Kredit Revolving dengan maksimun kredit sebesar US$10,000 dengan tingkat bunga sebesar 5,16% per tahun,dengan jangka waktu kredit selama 12 bulan.
Impor dengan maksimum kredit sebesar US$10,000 denganjangka waktu pinjaman tidak melebihi 180 (seratus delapanpuluh hari)
Treasuri untuk kontrak mata uang asing Tomorrow, Spotdan Forward dengan jangka waktu 6 (enam) bulan danSwap sampai dengan 126 bulan
PT Bank Negara Indonesia dengan fasilitas kredit : KMK (Kredit Modal Kerja) dengan jumlah maksimumkredit sebesar Rp35.000.000 dengan beban bunga sebesar12,5% per tahun yang dibayar setiap akhir bulan.
Letter of Credit impor dengan jumlah maksimum sebesarUS$35,000 untuk keperluan pembelian bahan baku untukproduksi pupuk , kredit ini jatuh tempo pada tanggal 12Desember 2005.
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk Indonesia dengan fasilias krediKMK (Kredit Modal Kerja) dengan jumlah Rp11.000.000yang digunakan untuk modal kerja operasional pabrikpupuk NPK, dengan bunga sebesar 13,5% per tahun sertaprovisi kredit sebesar 1% per tahun dari limit kredit.
Letter of Credit impor degan jumlah sebesar US$3,000yang merupakan bagian dari jumlah limit kredit sebesar US$15,700 jangka waktu L/C maksimal 180 hari setelah Bill ofLading.
PT Bank Mega Tbk dengan fasilitas kredit :Kredit modal kerja PT Petrowidada (perusahaan anak)dengan plafon sebesar Rp5.000.000 dengan jangka waktu 6September 2005.
PT Bank Lippo Tbk dengan fasilitas kredit : Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Tetap On-Demand (PTX-OD) dari PT Petrokimia Kayaku (Perusahaananak) dengan jangka waktu 12 bulan.
36
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 2003
5.8.16. Hutang usaha 1.444.137.158 945.348.906
- PT Pertamina (gas bumi) 439.230.268 542.115.336- Kredit fasilitas L/C 532.136.939 63.176.333- Pihak ketiga lainnya 472.769.951 340.057.237
Jumlah 1.444.137.158 945.348.906
- PT Pusri Rp103.566.377- PT Pupuk Kaltim Rp209.796.715- PT Pupuk Kujang Rp 64.010.555- Petrokimia Gresik Rp 61.856.621
5.8.17. Hutang pajak 133.100.206 181.804.739
- PPh 132.905.955 150.679.331- PPN 0 30.166.317- Pajak lainnya 194.251 959.091
Jumlah 133.100.206 181.804.739
5.8.18. Hutang jangka panjang akan jatuh tempo 528.144.872 1.281.684.598
5.8.19. Hutang lain-lain 351.289.580 326.675.569
Jumlah ini merupakan saldo hutang usaha kepada pihak ketiga dariseluruh perusahaan yang dikonsolidasikan per 31 Desember,sehubungan dengan kegiatan usaha pokok antara lain kebutuhangas bumi, pengadaan pupuk lokal atau impor, dengan rinciansebagai berikut:
Jumlah ini merupakan saldo hutang yang timbul dari pungutanpajak pihak ke tiga dan karyawan serta pajak penghasilanbadan yang dilakukan oleh seluruh perusahaan yangdikonsolidasikan per 31 Desember, dengan rincian sebagai
Jumlah ini merupakan saldo bagian hutang jangka panjang dariseluruh perusahaan yang dikonsolidasikan per 31 Desember, yangdalam waktu satu tahun berikutnya akan jatuh tempo.
Jumlah ini merupakan saldo hutang lain-lain jangka pendek dariseluruh perusahaan yang dikonsolidasikan per 31 Desember,dengan rincian sebagai berikut:
Hutang kepada PT Pertamina merupakan hutang pembelian bahanbaku gas bumi dengan rincian :
Peningkatan hutang usaha karena adanya pembelian pupuk imporuntuk mengantisipasi musim tanam 2005.
37
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 20035.8.19. Hutang lain-lain (lanjutan)
- Dharma Wanita dan BAZIS 188.174 84.006- Potongan pensiun dan DGK 904.764 227.190- Pemerintah RI 40.872.057 106.749.077- Uang muka penjualan 71.714.747 62.971.995- Uang jaminan pihak III 23.500.337 21.716.810- Hutang kepada karyawan 26.660.232 30.378.181- Gaji dan upah yang belum diambil 0 105.500- Hutang lainnya 187.449.269 104.442.810
Jumlah 351.289.580 326.675.569
-
-
5.8.20. Biaya yang masih harus dibayar 637.259.285 859.414.659
- Bunga pinjaman 175.551.225 71.897.787- Dana pensiun dan THT 29.281.735 5.945.770- Insentif, gaji dan upah karyawan *) 156.647.277 171.631.415- Sewa 944.249 1.425.203- Beban distribusi 22.202.654 13.466.136- Beban proyek 64.711.481 337.327.692- Beban lainnya yang masih harus dibayar ** 187.920.664 257.720.656
Jumlah 637.259.285 859.414.659
*)
Jumlah ini merupakan saldo biaya yang masih harus dibayar ataukewajiban dari seluruh perusahaan yang dikonsolidasikan per 31Desember, dengan rincian sebagai berikut:
Hutang kepada Rekening Dana Investasi yaitu pinjaman modalkerja untuk pembelian pupuk impor berdasarkan persetujuanMenteri Keuangan RI sesuai SK No. S312/MK.017/99 tanggal03 Agustus 1999, yang selanjutnya dituangkan dalam suratperjanjian pinjaman antara pemerintah RI dengan PT MegaEltra No. RDI-373/DP3/1999 tanggal 11 Agustus 1999sebesar Rp26.934.711.
Hutang kepada Pemerintah RI sebesar Rp40.872.057merupakan :
Hutang kepada Bappenas yang timbul dari transaksi imporpupuk ZA dan MOP dari Jepang dengan nilai totalRp13.937.346 yang pelunasannya akan dibayar kepadaBappenas sesuai kontrak No. NP RI.100-002 tanggal 7Nopember 2001 dan NP RI.101-001-01 tanggal 5 Nopember2002.
Penyajian kembali dilakukan sehubungan penyesuaian denganStandar Akuntansi Keuangan yang berlaku (PSAK No.1paragraf 19-20) pada PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk atasperlakuan jasa operasi tahun 2003 yang semula cash basismenjadi accrual basis yang berpengaruh terhadap Insentif, gajidan upah karyawan konsolidasian PT Pusri tahun 2003 yaitu
38
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 20035.8.20. Biaya yang masih harus dibayar (lanjutan)
Sesudah disajikan Sebelum disajikan
kembali kembali
Insentif, gaji dan upah karyawan 171.631.415 89.571.258
**)
Sesudah disajikan Sebelum disajikan
kembali kembali
Beban lainnya yang masih harus 257.720.656 262.532.938 dibayar
5.8.21. Pendapatan diterima di muka 184.439.577 106.297.854
5.8.22. Kewajiban jangka panjang 7.651.177.871 5.075.699.885
a. Kewajiban pajak tangguhan 182.179.434 149.699.838b. Pinjaman dalam negeri 1.452.924.447 1.959.478.364c. Pinjaman luar negeri 5.310.189.112 2.936.442.669d. Kewajiban jangka panjang lainnya 705.884.878 30.079.014
Jumlah 7.651.177.871 5.075.699.885
-
-
2003
2003
Jumlah ini merupakan saldo pendapatan diterima di muka dariseluruh perusahaan yang dikonsolidasikan per 31 Desember.
Jumlah ini merupakan saldo kewajiban jangka panjang dariseluruh perusahaan yang dikonsolidasikan per 31 Desember, yangbersumber dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri,dengan rincian sebagai berikut:
Pinjaman dalam negeri PT Pupuk Kalimantan Timur sebesarRp260.620.000 yang berasal dari PT Bank Mandiri (Persero)dan PT Bank Niaga Tbk digunakan untuk pembangunanproyek Kaltim 4.
Pinjaman dalam negeri PT Petrokimia Gresik sebesarRp392.458.026 yang berasal dari PT Bank Rakyat Indonesia ,PT Bank Mandiri (Persero) dan PT Bank Negara IndonesiaTbk digunakan untuk pembangunan proyek pupuk phonska(NPK), pabrik Fosfat I (RFO), Pabrik pupuk K2SO4, pabrikpupuk NPK dan fasilitas kredit L/C.
Penyajian kembali dilakukan sehubungan penyesuaianpenilaian kembali jumlah selisih positif antara aktiva dankewajiban aktuaria Dana Pensiun Pusri (Dapensri) yangdilakukan oleh aktuaris yang berpengaruh terhadap biaya yangmasih harus dibayar konsolidasian PT Pusri tahun 2003 yaitu :
39
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 20035.8.22. Kewajiban jangka panjang (lanjutan)
-
-
-
-
-
-
-
-
Pinjaman luar negeri PT Pupuk Iskandar Muda sebesarRp1.625.371.178 merupakan penerusan pinjaman PemerintahRepublik Indonesia dengan The Export-Import of Japan (JBIC)untuk pembangunan proyek PIM 2
Kewajiban jangka panjang lainnya PT Pupuk Kaltim sebesarRp682.196.685 merupakan :
Pinjaman dalam negeri PT Pupuk Iskandar Muda sebesarRp791.186.553 yang berasal dari PT Bank Negara IndonesiaTbk merupakan Kredit Investasi Sindikasi dan pinjamanKredit Investasi During Construction (KIDC) untukmenampung 64,63% dari beban bunga kredit investasi pokokyang timbul selama pembangunan proyek
Pinjaman dalam negeri PT Mega Eltra sebesar Rp7.602.600merupakan pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) dalamrangka pembiayaan pembangunan pabrik dan peralatan PTSigma Utama (anak perusahaan).
Pinjaman luar negeri sebesar Rp127.053.150 untuk PTPetrokimia Gresik merupakan penerusan pinjaman PemerintahRepublik Indonesia dengan Islamic Development Bank (IDB)untuk pengadaan pupuk dan bahan baku impor dan dari IBRDuntuk Proyek Pabrik Amoniak/Urea dan proyek ModernisasiPabrik.
Pinjaman luar negeri PT Pupuk Kujang sebesarRp2.247.154.910 merupakan penerusan pinjaman PemerintahRepublik Indonesia dengan Japan Bank InternationalCoorporation (JBIC) dan Financial ParticipatingIntitution(FPI) untuk Proyek Kujang I-B
Pinjaman luar negeri PT Pupuk Kujang sebesarRp1.310.609.874 merupakan penerusan pinjaman PemerintahRepublik Indonesia dengan The Export-Import Bank Of Japan(Exim Bank) dan Participating Financial Intitutions (PFI)untuk Proyek Pupuk Kaltim-4
Kewajiban jangka panjang lainnya PT Petrokimia Gresiksebesar Rp23.456.986 merupakan pinjaman dari PT AsuransiJiwasraya PT Jamsostek (Persero) untuk membangunperumahan bagi karyawan perusahaan serta uang muka yangditerima dimuka oleh perusahaan atas penjualan utilitas untukperiode lebih dari satu tahun.
40
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 20035.8.22. Kewajiban jangka panjang (lanjutan)
-
-
-
-
5.8.23. Kewajiban lain-lain 12.924.886 39.317.104
a. Dana pembinaan dan biaya manajemen- Beban manajemen 0 5.493- Pengusaha kecil dan koperasi 498.828 498.828- Dana pembinaan wilayah 4.076.120 135.670- Kewajiban lainnya *) 0 13.381.263
Sub jumlah 4.574.948 14.021.254b. Pendapatan yang ditangguhkan 8.349.938 25.295.850
Jumlah 12.924.886 39.317.104
*)
Jumlah ini merupakan saldo kewajiban lain-lain dari seluruhperusahaan yang dikonsolidasikan per 31 Desember, yang tidaktermasuk dalam kewajiban jangka pendek atau jangka panjang,dengan rincian sebagai berikut:
Hutang obligasi sesuai surat keputusan Direktur PT BursaEfek Surabaya No.JKT-052/WST-EMITEN/BES/VI/02Tanggal 4 Juni 2002 dengan pokok obligasi sebesarRp600.000.000. Obligasi tersebut dijaminkan dengan aktivatetap pabrik Kaltim 4 berupa bangunan pabrik urea danamoniak.Hutang sewa guna usaha dengan Chengda ChemicalEngineering Corporation of China (CCECC) yang bertindakuntuk kepentingan PT Truba Jurong Engineering dan Projectacceptance dimana PT Truba Jurong Engineering telahmenyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan Urea BulkStorage 3 dan 5 unit conveyor sehingga perusahaanmempunyai kewajiban untuk membayar biaya sewa yang telahdi k iKewajiban KIE, anak perusahaan, untuk membangun saranadan prasarana atas tanah yang dijual sesuai dengan perjanjuanjual beli tanah dengan PT DSM Kaltim Melamine, PT KaltimSahid Baritosodakimia, PT Kaltim Parna Methanol Industridan PT Kaltim Parna Industri, Pembangunan sarana danprasarana ini tergantung penyelesaian pembangunan pabrikoleh pembeli tanah.
Kewajiban jangka panjang lainnya PT Rekayasa Industrisebesar Rp231.207 merupakan hutang jangka panjang darianak peusahaan (Rekayasa Malaysia Sdn Bhd dan PT TraconIndustri) atas pembelian kendaraan
Penurunan kewajiban lainnya dibanding tahun 2003 karena adanyareklasifikasi sewa guna usaha ke kewajiban jangka panjanglainnya.
41
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 2003
5.8.24. Hak saham minoritas 75.652.164 69.207.335
5.8.25. M o d a l 3.719.768.000 3.634.768.000
a. 10.000.000.000 10.000.000.000b. Modal saham dalam portepel (6.280.232.000) (6.365.232.000)c. Modal disetor dan ditempatkan 3.719.768.000 3.634.768.000Lihat Catatan 5.1.2).
5.8.26. Saldo laba 3.828.155.968 3.415.803.272
a. Cadangan umum *) 2.794.324.313 2.503.536.101b. Cadangan bertujuan 335.115.203 258.785.440c. Laba / (rugi) belum dibagikan **) (63.274.978) (63.305.626)d. Saldo laba / (rugi) tahun berjalan ***) 761.991.430 716.787.357
Jumlah 3.828.155.968 3.415.803.272
Sesudah disajikan Sebelum disajikan
kembali kembali
Cadangan umum 2.503.536.101 2.540.315.341
Modal dasar
2003
Jumlah ini merupakan saldo laba yang ditahan per 31 Desember,dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah ini merupakan saldo hak minoritas kepemilikan dariseluruh perusahaan yang dikonsolidasikan per 31 Desember.
Jumlah tersebut merupakan modal saham yang ditempatkan dan disetor dengan rincian sebagai berikut:
Merupakan saldo rugi PT Mega Eltra dan anakperusahaannya (PT Sigma Utama) sejak tahun 1990 sampaidengan tahun 2003 yang belum ditetapkan statusnya olehRUPS
Penyajian kembali dilakukan sehubungan penyesuaianpenilaian kembali jumlah selisih positif antara aktivakewajiban aktuaria Dana Pensiun Pusri (Dapensri) yangdilakukan oleh aktuaris dan penyesuaian dengan StandarAkuntansi Keuangan yang bertlaku (PSAK No.1 paragraf 19-20) pada PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk atas perlakuanjasa operasi tahun 2002 yang semula cash basis menjadiaccrual basis yang berpengaruh terhadap saldo labakonsolidasian PT Pusri tahun 2003 yaitu :
*)
**)
42
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2004 20035.8.26. Saldo laba (lanjutan)
Sesudah disajikan Sebelum disajikan
kembali kembali
Saldo laba/(rugi) tahun berjalan 716.787.357 747.402.055
2003
Penyajian kembali dilakukan sehubungan penyesuaiandengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku (PSAKNo.1 paragraf 19-20) pada PT Pupuk Kalimantan Timur Tbkatas perlakuan jasa operasi tahun 2003 yang semula cash basis menjadi accrual basis yang berpengaruh terhadap saldolaba(rugi) tahun berjalan konsolidasian PT Pusri tahun 2003yaitu :
***)
43
PT PUPUK SRIWIDJAJA ( PERSERO )
Lampiran : 1
RUPIAH
1. PPh BADAN1) Perhitungan PPh Badan tahun berjalan, terdiri atas : 348.781.864
- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) 140.765.099 - PT Petrokimia Gresik 71.615.523 - PT Pupuk Kujang 30.385.934 - PT Pupuk Kaltim Tbk 63.420.796 - PT Pupuk Iskandar Muda 8.825.103 - PT Rekayasa Industri 32.588.642 - PT Mega Eltra 1.180.767 Jumlah PPh Badan Terutang 348.781.864
2) PPh dibayar dimuka tahun 2004- Pasal 22 54.229.516 - Pasal 23 48.565.100 - Pasal 25 178.609.053 - Pajak BPHTB 215.437 - Pajak Luar Negeri 286.000 Jumlah PPh dibayar dimuka 281.905.106 Jumlah Hutang PPh Badan 66.876.758
2. Hutang PPh Lainnya- Pasal 21 48.431.404 - Pasal 23 16.311.684 - Pasal 25 - - Pasal 26 221.475 - PPh Pasal 29 (tahun 2004 dan sebelumnya) - - PPh Final 1.064.634 Jumlah Hutang PPh Lainnya 66.029.197
Total Hutang PPh 132.905.955
3. Hutang Pajak Lainnya- Pajak Pembangunan I 73.750 - Pajak Lainnya 120.501 Jumlah Hutang Pajak Lainnya 194.251
TOTAL HUTANG PAJAK 133.100.206
PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)
URAIAN
Kewajiban Perpajakan KonsolidasianTahun 2004
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Lampiran : 2
Penambahan/ Pengurangan/1 Januari Reklasifikasi Reklasifikasi 31 Desember
Harga perolehan- Tanah 144.061.041 8.489.318 58.549 152.491.810- Bangunan dan sarana 1.317.630.288 35.614.791 2.077.989 1.351.167.090- Pabrik dan peralatan pabrik 8.017.110.256 185.786.354 45.085.390 8.157.811.220- Mesin bengkel kerja 23.434.340 709.332 0 24.143.672- Kendaraan dan alat berat 173.077.110 11.859.228 7.453.405 177.482.933- Kapal, lokomotip dan gerbong 174.333.920 2.053.541 0 176.387.461- Perlengkapan kantor dan rumah 307.048.631 29.017.822 6.535.694 329.530.759- Aktiva penyangga 75.678.308 34.794.975 9.896.281 100.577.002
Jumlah 10.232.373.894 308.325.361 71.107.308 10.469.591.947
Akumulasi penyusutan- Bangunan dan sarana 542.687.484 41.429.595 1.343.366 582.773.713- Pabrik dan peralatan pabrik 3.273.734.092 436.828.376 7.601.908 3.702.960.560- Mesin bengkel kerja 18.117.023 2.061.606 0 20.178.629- Kendaraan dan alat berat 134.355.463 13.581.989 6.894.299 141.043.153- Kapal, lokomotip dan gerbong 173.238.215 494.761 0 173.732.976- Perlengkapan kantor dan rumah 215.128.649 30.801.986 4.242.996 241.687.639- Aktiva penyangga 43.135.297 8.873.950 5.201.141 46.808.106
Jumlah 4.400.396.223 534.072.263 25.283.710 4.909.184.776Nilai buku bersih 5.831.977.671 5.560.407.171
Penambahan/ Pengurangan/1 Januari Reklasifikasi Reklasifikasi 31 Desember
Harga perolehan- Tanah 143.906.239 733.086 578.284 144.061.041- Bangunan dan sarana 1.299.459.147 19.428.847 1.257.706 1.317.630.288- Pabrik dan peralatan pabrik 6.385.532.614 1.694.300.062 62.722.420 8.017.110.256- Mesin bengkel kerja 22.507.301 981.765 54.726 23.434.340- Kendaraan dan alat berat 152.259.609 23.615.510 2.798.009 173.077.110- Kapal, lokomotip dan gerbong 174.333.920 0 0 174.333.920- Perlengkapan kantor dan rumah 267.134.005 42.508.709 2.594.083 307.048.631- Aktiva penyangga 59.715.662 27.401.933 11.439.287 75.678.308
Jumlah 8.504.848.497 1.808.969.912 81.444.515 10.232.373.894
Akumulasi penyusutan- Bangunan dan sarana 502.574.833 40.589.580 476.929 542.687.484- Pabrik dan peralatan pabrik 2.855.537.245 423.950.985 5.754.138 3.273.734.092- Mesin bengkel kerja 16.039.968 2.077.350 295 18.117.023- Kendaraan dan alat berat 125.487.173 11.640.447 2.772.157 134.355.463- Kapal, lokomotip dan gerbong 173.048.362 189.853 0 173.238.215- Perlengkapan kantor dan rumah 187.763.508 29.507.136 2.141.995 215.128.649- Aktiva penyangga 39.626.483 5.328.789 1.819.975 43.135.297
Jumlah 3.900.077.572 513.284.140 12.965.489 4.400.396.223Nilai buku bersih 4.604.770.925 5.831.977.671
2003
PT PUPUK SRIWIDJAJADAFTAR AKTIVA TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN
PER 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
2004
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Lampiran : 3 PT PUPUK SRIWI DJAJA (PERSERO)
NERACA (OWN OPERATION) PER 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
2004 2003 2004 2003Disajikan Kembali Disajikan Kembali
Rp 000 Rp 000 Rp 000 Rp 000 AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN Kas dan setara kas 5.6.1 973.239.125 876.823.120 Surat berharga 5.6.2 69.000 69.000 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Piutang usaha 5.6.3 39.431.946 90.623.651 P i n j a m a n 5.6.17 0 43.000.000 Piutang hubungan istimewa 5.6.4 111.626.246 137.537.375 Hutang usaha 5.6.18 121.036.142 242.151.321 Piutang lain-lain 5.6.5 234.856.549 183.201.698 Hutang hubungan istimewa 5.6.19 41.507.313 71.458.369 Uang muka 5.6.6 80.070.920 43.776.910 Hutang pajak 5.6.20 50.053.658 76.010.247 Persediaan barang jadi 5.6.7 324.281.470 286.789.302 Hutang lain-lain 5.6.21 123.803.144 86.062.962 Persediaan barang setengah jadi 5.6.8 8.327.203 12.157.208 Biaya yang masih harus dibayar 5.6.22 62.442.529 64.131.254 Persediaan suku cadang 5.6.9 144.159.936 163.125.977 Pendapatan diterima di muka 5.6.23 3.982.588 1.123.596 Persediaan lain-lain 5.6.10 65.815.597 69.954.216 Jumlah kewajiban jangka pendek 402.825.374 583.937.749 Pajak yang dibayar di muka 5.6.11 22.398.198 18.174.889 Biaya yang dibayar di muka 5.6.12 8.052.169 28.858.498 Jumlah aktiva lancar 2.012.328.359 1.911.091.844
KEWAJIBAN LAIN-LAIN 5.6.24 INVESTASI 5.6.13 Biaya manajemen & dana pembinaan 498.828 504.032 Penyertaan pada perusahaan anak 5.382.722.067 5.094.388.971 Pendapatan yang ditangguhkan 23.674.895 23.113.525 Jumlah investasi 5.382.722.067 5.094.388.971 Jumlah kewajiban lain-lain 24.173.723 23.617.557
AKTIVA TETAP 5.6.14 Nilai perolehan 1.765.935.848 1.735.563.776 Akumulasi penyusutan (1.392.211.012) (1.342.104.015) Nilai buku 373.724.836 393.459.761 EKUITAS
AKTIVA DALAM PELAKSANAAN 5.6.15 11.700.402 47.595.460 M O D A L 5.6.25 Jumlah aktiva tetap dan aktiva dalam pelaksanaan 385.425.238 441.055.221 Modal dasar 10.000.000.000 10.000.000.000
Modal dalam portepel (6.280.232.000) (6.365.232.000) AKTIVA LAIN-LAIN 5.6.16 Modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh 3.719.768.000 3.634.768.000 Biaya yang ditangguhkan 58.959.906 87.874.042 Piutang jangka panjang 51.023.735 41.951.037 Aktiva tetap yang tidak digunakan 30.335.550 29.824.673 Akumulasi penyusutan (28.257.287) (27.065.149) SALDO LABA 5.6.26 Material dan suku cadang yang tidak digunakan 15.586 10.270 Saldo laba tahun lalu 3.075.246.165 2.713.372.645 Persediaan suku cadang dan bahan pembantu yang lama bergerak 20.667.606 20.751.338 Laba (rugi) tahun berjalan 757.554.533 710.685.820 Investasi penelitian dan pengembangan 175.000 175.000 Saldo laba 3.832.800.698 3.424.058.465 Piutang kliring suku cadang dan bahan pembantu 4.717 31.325
Sub jumlah 132.924.813 153.552.536Aktiva pajak tangguhan 66.167.318 66.293.199
Jumlah aktiva lain-lain 199.092.131 219.845.735
JUMLAH AKTIVA 7.979.567.795 7.666.381.771 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 7.979.567.795 7.666.381.771
- Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
REALISASI
A K T I V A CATATAN
REALISASI
KEWAJIBAN DAN EKUITAS CATATAN
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Lampiran : 4
2004 2003Disajikan kembali
Rp 000 Rp 000
1. Penjualan bersih 5.6.27 3.311.913.120 3.938.099.631
2. Beban pokok penjualan 5.6.28 2.479.276.591 3.118.237.251 3. Laba bruto 832.636.529 819.862.380
4. Beban usaha 1) Beban administrasi dan umum 5.6.29 515.866.390 416.837.467 2) Beban penjualan 5.6.30 31.322.459 50.073.659 3) Beban bunga 5.6.31 509.894 26.693.948
Jumlah beban usaha 547.698.743 493.605.074 5. Laba usaha 284.937.786 326.257.306
6. Pendapatan dan beban lain-lain 5.6.32 181.631.666 21.659.345 7. Bagian laba / rugi perusahaan afiliasi
mengunakan metode ekuitas 5.6.33 431.876.061 481.490.431 8. Laba sebelum pajak penghasilan 898.445.513 829.407.082
9. Beban pajak1) Pajak kini 5.6.34 (140.765.099) (136.018.528)2) Pajak tangguhan 5.6.35 (125.881) 17.297.266
10. Laba bersih 757.554.533 710.685.820
- Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
URAIAN CATATAN
REALISASI
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO) LAPORAN LABA RUGI (OWN OPERATION)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
(Rp.000)
MODAL LABA TAHUN JUMLAHBERJALAN EKUITAS
2 3 4 5 = 3 + 4 6 = 2 + 5Saldo per 31 Desember 2002 (Disajikan Kembali) 3.634.768.000 2.246.195.520 783.110.152 3.029.305.672 6.612.628.212Koreksi Bonus ex PT Pupuk Kaltim (51.445.460) (51.445.460)
3.634.768.000 2.194.750.060 783.110.152 2.977.860.212 6.612.628.212
Koreksi / Pembayaran kekurangan setoran pajak - (7.739.977) - (7.739.977) (7.739.977)Penerimaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak - 4.489.090 - 4.489.090 4.489.090Pelepasan asset Rumah Sakit ke Yayasan Pusri Medika - (3.792.042) - (3.792.042) (3.792.042)Koreksi pengakuan laba tahun 2002 - (256.069) - (256.069) (256.069)Koreksi pengakuan PSL hasil perhitungan Aktuaria 14.666.219 - 14.666.219 14.666.219Koreksi cadangan - (3.813.130) - (3.813.130) (3.813.130)Pembagian Laba : - Cadangan - 515.068.494 (515.068.494) - - - Dividen - - (240.949.698) (240.949.698) (240.949.698)- Pembayaran tantiem & gratifikasi - - (8.769.335) (8.769.335) (8.769.335)- Dana pembinaan - - (18.322.625) (18.322.625) (18.322.625)Laba tahun 2003 - - 710.685.820 710.685.820 710.685.820
3.634.768.000 2.713.372.645 710.685.820 3.424.058.465 7.058.826.465
Penambahan penyertaan Pemerintah kepada PT PupukIskandar Muda melalui PT Pusri 85.000.000 (85.000.000) - (85.000.000) - Koreksi cadangan - (404.900) - (404.900) (404.900)Pembagian Laba : - Cadangan - 447.278.420 (447.278.420) - - - Dividen - - (222.646.748) (222.646.748) (222.646.748)- Pembayaran tantiem & gratifikasi - - (10.803.122) (10.803.122) (10.803.122)- Dana pembinaan - - (29.957.530) (29.957.530) (29.957.530)Laba tahun 2004 - - 757.554.533 757.554.533 757.554.533Saldo per 31 Desember 2004 3.719.768.000 3.075.246.165 757.554.533 3.832.800.698 7.552.568.698
- Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
1
TANGGAL 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
KETERANGANSALDO LABA
CADANGAN JUMLAH
Lampiran : 5
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (OWN OPERATION)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)
Lampiran : 6
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)LAPORAN ARUS KAS (OWN OPERATION)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIRTANGGAL 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
2004 2003Disajikan Kembali
Rp 000 Rp 0001. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :
1.1 Laba / (rugi) bersih sebelum pajak 898.445.513 829.407.082 1.2 Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba ke kas dari aktivitas operasi.
1.2.1 Penurunan surat berharga 0 250.000 1.2.2 Penurunan piutang usaha 51.191.705 54.289.112 1.2.3 Penurunan piutang hubungan istimewa 25.911.129 65.845.2501.2.4 Penurunan (kenaikan) piutang lain-lain (51.654.851) 154.842.610 1.2.5 Penurunan (kenaikan) uang muka (36.294.010) 10.229.998 1.2.6 Penurunan (kenaikan) persediaan barang jadi (37.492.168) 435.689.529 1.2.7 Penurunan (kenaikan) persediaan barang setengah jadi 3.830.005 (5.456.683) 1.2.8 Penurunan persediaan suku cadang 18.966.041 28.292.709 1.2.9 Penurunan persediaan lain-lain 4.138.619 8.246.200 1.2.10 Penurunan (kenaikan) pajak dibayar dimuka (4.223.309) 26.865.688 1.2.11 Penurunan (kenaikan) biaya dibayar di muka 20.806.329 (18.737.215) 1.2.12 Penurunan (kenaikan) aktiva lain-lain 20.753.604 (19.641.367) 1.2.13 Kenaikan (penurunan) hutang usaha (121.115.179) 12.318.364 1.2.14 Penurunan hutang hubungan istimewa (29.951.056) (101.043.078)1.2.15 Penurunan hutang pajak (166.847.569) (62.496.642) 1.2.16 Kenaikan(penurunan) hutang lain-lain 37.740.182 (54.985.161) 1.2.17 Penurunan biaya yang masih harus dibayar (1.688.725) (2.534.786) 1.2.18 Kenaikan pendapatan diterima dimuka 2.858.992 389.483 1.2.19 Kenaikan (penurunan) kewajiban lain-lain 556.166 (357.207) 1.2.20 Biaya penyusutan 50.106.997 57.202.708
Jumlah kenaikan (penurunan ) kas dari aktiv (212.407.098) 589.209.512
2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 2.1 Kenaikan investasi (288.333.096) (210.452.637) 2.2 Penurunan (kenaikan) aktiva dalam pelaksanaan 35.895.058 (18.688.749) 2.3 Kenaikan aktiva tetap (30.372.072) (14.688.873)
Jumlah penurunan kas dari aktivitas investas (282.810.110) (243.830.259)
3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN3.1 Pembayaran pinjaman (43.000.000) (440.200.000) 3.2 Pembayaran hutang jangka panjang luar negeri 0 (620.700) 3.3 Pembayaran dividen (222.646.748) (240.949.698) 3.4 Pembayaran tantiem/gratifikasi (10.803.122) (8.769.335) 3.5 Biaya manajemen dan dana pembinaan (29.957.530) (18.322.625) 3.6 Pelepasan asset rumah sakit ke Yayasan Pusri Medika 0 (3.792.042) 3.7 Koreksi cadangan (404.900) (256.069) 3.8 Pembayaran kekurangan pajak 0 (7.739.977) 3.9 Koreksi pengakuan PSL hasil perhitungan aktuaria 0 14.666.219 3.10 Koreksi cadangan eks biaya manajemen & pembinaan 0 (3.813.130)
3.11 Penerimaan kelebihan setoran pajak 0 4.489.090 Jumlah penurunan kas dari aktivitas pendana (306.812.300) (705.308.267)
4. Kenaikan kas dan setara kas bersih 96.416.005 469.478.068 5. Kas dan setara kas awal tahun 876.823.120 407.345.052 6. Kas dan setara kas akhir tahun 973.239.125 876.823.120
- Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
U R A I A N
LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGENDALIAN INTERN Nomor : 03.B.2/Auditama V/GA/II/2005 Tanggal : 28 Pebruari 2005 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta 10210 Telp. (021) 5700380, 5738740, 5720957, 5738727, 5704395-9 pesawat 511 Fax. (021) 5700380, 5723995
BPK RI
DAFTAR ISI I. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Laporan Auditor Independen 1 B. Lampiran A
A. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)/(PT Pusri)
1. Terdapat ketentuan tentang HET Pupuk Urea bersubsidi pada
beberapa daerah yang sulit terjangkau di Kabupaten Garut Jawa
Barat dan Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah tidak sesuai dengan
Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian
No.107/KPTS/SR.130/2/2004
3
2. Hasil pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak
lanjut
6
Kapitalisasi Laba Ditahan PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk s.d.
tahun buku 1999 sebesar Rp728.768,00 juta belum diikuti dengan
perubahan Anggaran Dasar
6
B. PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (PT PKT)
1. Prosentase bagian laba bersih perusahaan Tahun Buku 2003 untuk
kegiatan Program Bina Lingkungan dan Penyetoran Bagian Laba PT
Pupuk Kalimantan Timur Tbk kepada Biro Usaha Kecil dan
Koperasi tidak sesuai dengan ketentuan
7
2. Biaya pembangunan dan pengelolaan rumah baca serta bantuan
kepada Pemerintah Daerah tidak mengikuti ketentuan yang berlaku
10
3. Hasil pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak
lanjut
14
a. Penutupan Asuransi Purna Jabatan Dewan Komisaris dan
Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur, Tbk melampaui batasan
premi maksimum yang diperkenankan sebesar Rp1.366,14 juta
14
b. PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk Kantor Perwakilan Jakarta
tidak memungut PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa tenaga
kerja kepada PT Kaltim Nusa Etika sebesar Rp122,95 juta
15
c. Penyetoran Bagian Laba PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk
kepada Biro Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tidak
sesuai dengan ketentuan
15
d. Tindakan manajemen untuk mendapatkan kredit investasi
dilakukan tanpa melalui persetujuan tertulis dari rapat
Komisaris
16
C. PT Pupuk Kujang (PT PK)
Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak
lanjut
16
D. PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM)
1. Legalitas penambahan penyertaan Modal oleh PT Pusri 16
2. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
17
E. PT Petrokimia Gresik (PT PG)
1. PT Petrokimia Gresik terlambat menyetorkan PPN Impor dan PPh
22 Impor kepada Negara
18
2. Keputusan RUPS tentang penggunaan laba bersih untuk Program
Bina Lingkungan tidak sesuai dengan ketentuan
20
3. Penjualan pupuk sebesar Rp5.692,44 juta tidak sesuai ketentuan
Perjanjian Fasilitas Kredit Ketahanan Pangan
22
4. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak
lanjut
25
Pembebanan jasa keahlian kepada perusahaan afiliasi belum
dipungut PPN sebesar Rp362.553.597,70
25
F. PT Rekayasa Industri (PT Rekind)
Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak
lanjut
26
G. PT Mega Eltra (PT ME)
1. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak
lanjut
26
2. Hasil Pemeriksaan tahun 2002 yang masih dalam proses tindak
lanjut
26
Kerjasama operasi untuk pengelolaan Pabrik Besi Beton merugikan
perusahaan
26
II. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
PENGENDALIAN INTERN
A. Laporan Auditor Independen 28 B. Lampiran B
A. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)/PT Pusri
1. Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Jawa Barat kehilangan hak
kepemilikan atas Gudang Mesin Tablet Urea (MTU) di Mauk
Tangerang senilai Rp322,87 juta
31
2. Pembayaran atas Jasa Perkapalan oleh Thai Phos Corporation PTE,
LTD tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati
33
3. Terdapat koreksi perhitungan klaim susut atas pengangkutan pupuk
oleh KM Berkah Lestari sebesar Rp253,78 juta
36
4. Pelaksanaan pinjam meminjam suku cadang dan bahan pembantu
antara anggota Holding tidak sesuai dengan kesepakatan bersama
40
5. Biaya Pelayanan Kesehatan melebihi dari premi yang dibayarkan
kepada Yayasan Pusri Medika (YPM)
41
6. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak
lanjut
44
a. Penggunaan dan pengelolaan gedung Rumah Sakit PT Pusri
beserta peralatannya oleh Yayasan Pusri Medika tidak didukung
dengan Surat Perjanjian
44
b. Gudang pupuk di beberapa Pemasaran Pusri Daerah senilai
Rp10.035,80 juta diragukan status kepemilikannya
45
c. Terdapat tanah di PPD Sulawesi Selatan yang dikuasai pihak
ketiga dan di PPD Jawa Timur belum didukung sertifikat atas
nama PT Pusri
46
7. Hasil Pemeriksaan tahun 2002 yang masih dalam proses tindak
lanjut
48
a. Penjualan pupuk kepada beberapa perkebunan besar tidak
sesuai dengan Juklak Penjualan yang berlaku
49
b. Terdapat piutang macet di PPD Lampung senilai Rp92.379,80
juta yang penyelesaiannya belum memberikan hasil yang
optimal
50
B. PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (PT PKT)
1. Terdapat kekurangan tagihan penjualan listrik kepada PT Kaltim
Pasifik Amoniak dan harga penjualan utilitas belum disesuaikan
dengan harga natural gas
50
2. Pengendalian persediaan pupuk di Gudang Tambak Langon
Surabaya lemah
56
3. Manajemen PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk belum melakukan
pengendalian terhadap pupuk sweeping yang terjadi pada gudang-
gudang penyangga Kantor Pemasaran Pupuk PT Pupuk Kaltim Tbk
58
4. Pengendalian atas pelaksanaan beberapa kewajiban perpajakan PT
Pupuk Kalimantan Timur Tbk lemah
60
5. Penetapan harga jual pupuk urea prill curah kepada PT Pupuk
Sriwidjaja (Persero) dan PT Petrokimia Gresik merugikan
perusahaan sebesar Rp12.055,57 juta
63
6. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak
lanjut
66
a. PT PKT tidak melakukan penagihan atas penggunaan listrik di
stasiun kompresor gas kepada PT Pertamina
66
b. Beberapa bagian atas hak kepemilikan tanah PT PKT Tbk
dikuasai oleh kelompok masyarakat
67
C. PT Pupuk Kujang (PT PK)
1. Buku pedoman organisasi dan uraian jabatan yang berlaku saat ini
belum sepenuhnya mendukung perubahan struktur organisasi PT
Pupuk Kujang sesuai dengan SK Direksi No. 014/SK/DU/X/2004
68
2. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak
lanjut
69
3. Hasil pemeriksaan tahun 2002 yang masih dalam proses tindak
lanjut
69
D. PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM)
1. Penyimpanan stock urea digudang lini 2 belum rapi 70
2. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak
lanjut
71
3. Hasil Pemeriksaan tahun 2002 yang masih dalam proses tindak
lanjut
71
E. PT Petrokimia Gresik (PT PG)
1. Penjualan jasa kepada PT Petro Oxo Nusantara berpotensi
merugikan perusahaan sebesar US$1.171,18 ribu
71
2. Hak PT Petrokimia Gresik atas klaim pada pembelian bahan baku
Rock Phosphate sebesar US$349,03 ribu belum diakui oleh Guizhou
Wengfu Chemi-Phos Imp & Exp Corp China
74
3. PT Petrokimia Gresik belum menerima pembayaran atas bagi hasil
pendapatan jasa pelabuhan periode tahun 1996 s.d 2002 dari PT
Pelindo III sebesar Rp1.765,22 juta
77
4. Terdapat sisa barang yang sudah dibeli dari tahun 2001 s.d 2004
senilai Rp21.939,22 juta namun belum diambil oleh unit peminta
barang
80
5. PT Petrokimia Gresik tidak melakukan rekonsiliasi bank secara
teratur
82
6. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak
lanjut
85
F. PT Rekayasa Industri (PT Rekind)
1. Perusahaan mengalami kesulitan dalam menyelusuri hasil
rekonsiliasi bank
86
2. Terdapat proposal dalam penyelesaian yang belum dialokasikan 87
3. Terdapat droping pajak yang belum dipertanggungjawabkan 88
4. Proses Pengadaan Jasa Pengurugan sebesar Rp8.489,25 juta tidak
sesuai dengan kebijakan perusahaan
89
5. Prosedur pembayaran kepada subkontraktor sebesar Rp16.094,39
juta tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan
91
6. Proses penggajian karyawan lokal di Site tidak sesuai dengan
kebijakan perusahaan
93
7. Pengadaan barang/material dan jasa di Site dilakukan tanpa tender 94
8. Terdapat penyerahan pekerjaan kepada bukan penawar terendah 95
9. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak
lanjut
97
G. PT Mega Eltra (PT ME)
1. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak
lanjut
97
Persediaan Hand Traktor belum laku dijual 97
2. Hasil pemeriksaan tahun 2002 yang masih dalam proses tindak
lanjut
97
Pengendalian atas Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain senilai
Rp16.116,38 juta kurang memadai
98
a. Piutang Usaha 98
b. Piutang Lain-lain 100
BPK RI/AUDITAMA V
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 03.B.2/Auditama V/GA/II/2005
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan
anak perusahaan tanggal 31 Desember 2004, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, dan telah menerbitkan laporan Nomor 03.A.2/Auditama V/GA/II/2005 tanggal 28
Pebruari 2005.
Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan dan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit
untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah
saji material.
Kepatuhan perusahaan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan bantuan yang
berlaku bagi PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan anak perusahaan merupakan tanggung
jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah
laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian terhadap
kepatuhan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan anak perusahaan terhadap pasal-pasal
tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami
atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan
BPK RI/AUDITAMA V 2
terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat
seperti itu.
Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang kami uji, PT
Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan anak perusahaan mematuhi, dalam semua hal yang
material, pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf di atas. Berkaitan dengan unsur yang
tidak kami uji, tidak ada satupun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya
bahwa PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan anak perusahaan tidak mematuhi, dalam semua
hal yang material, pasal-pasal tersebut. Namun kami mencatat masalah-masalah tertentu
yang tidak material berkaitan dengan kepatuhan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan anak
perusahaan terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan
bantuan disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada lampiran A.
Auditor Utama Keuangan Negara V
Penanggung Jawab Audit,
Drs. Misnoto, MA, Ak Register Negara No. D-1416
Jakarta, 28 Pebruari 2005
LAMPIRAN A
A. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)/PT Pusri
1. Terdapat ketentuan tentang HET Pupuk Urea bersubsidi pada beberapa
daerah yang sulit terjangkau di Kabupaten Garut Jawa Barat dan
Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah tidak sesuai dengan Surat Keputusan
(SK) Menteri Pertanian No.107/KPTS/SR.130/2/2004
Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk penjualan
pupuk Urea kepada petani sebesar Rp1.050 per kg sesuai Surat Keputusan (SK)
Menteri Pertanian No.107/KPTS/SR.130/2/2004 tanggal 13 Februari 2004 yang
berlaku surut dari 1 Januari 2004. Butir kelima dalam surat tersebut menyatakan
bahwa produsen, distributor dan pengecer dalam penjualan pupuk bersubsidi
harus menjamin ketersediaan pupuk saat dibutuhkan dan menjualnya sesuai HET.
PT Pusri melakukan kegiatan penyaluran pupuk Urea bersubsidi di
Kabupaten Garut yang merupakan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya
berdasarkan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan
No.356/MPP/Kep/5/2004 tanggal 27 Mei 2004. Dalam pemeriksaan atas kegiatan
penyaluran pupuk Urea produksi PT Pusri di Kabupaten Garut Jawa Barat
diketahui bahwa harga jual pupuk Urea eks PT Pusri dari distributor ke pengecer
sejak awal tahun selama tahun 2004 mendekati HET bahkan dibeberapa wilayah
Kecamatan melampaui HET yang telah ditetapkan Pemerintah, sehingga harga
pupuk di tingkat petani dapat dipastikan lebih dari Rp1.050,00.
Harga pupuk Urea eks PT Pusri yang melebihi HET sejak awal tahun 2004
tersebut menjadi penyebab diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Garut No.
521.33/Kep.192-Disperindag/2004 tanggal 6 Juli 2004 yang berlaku pada tanggal
ditetapkan yang memperkenankan penjualan pupuk Urea bersubsidi dengan
harga di atas HET yang telah ditetapkan Pemerintah. Surat keputusan tersebut
mengatur tentang HET pupuk Urea kemasan 50 kg di tingkat pengecer atau lini
IV di wilayah Kabupaten Garut. Harga penjualan dari distributor ke pengecer
dengan radius jarak 60 km dari Gudang Persediaan Pupuk (GPP) PT Pusri yaitu
meliputi Kecamatan Cisurupan, Sukaresmi, Cikajang, Bayongbong, Sukawening,
BPK RI/AUDITAMA V
4
Karangtengah, Kersamanah, Pangatikan, Pasirwangi, Samarang, Cilawu,
Wanaraja, Cibatu, Malangbong, Selawi dan Sucinaraja ditetapkan mendekati
HET dalam kisaran harga Rp1.040,00. Sedangkan dengan radius jarak di atas 60
km dari GPP PT Pusri yaitu meliputi wilayah-wilayah Kecamatan Singajaya,
Peundeuy, Banjarwangi, Cisompet, Cihurip, Pakenjeng, Pamulihan, Cisewu,
Bungbulang, Talegong, Mekarmukti, Caringin, Cibalong, Cikelet dan
Pameungpeuk harga penjualan dari distributor ke pengecer ditetapkan melebihi
dari HET dalam kisaran harga Rp1.070,00 sampai dengan Rp1.105,00. Sehingga
dapat dipastikan HET di tingkat petani di beberapa Kecamatan Kabupaten Garut
tersebut melebihi HET tahun 2004 yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
Hal seperti tersebut di atas juga terjadi pada Kabupaten Pekalongan yaitu
dengan dikeluarkannya SK Bupati Pekalongan No.520/134 tanggal 10 Juni 2004
sehingga HET berkisar Rp1.100/kg di tingkat pengecer.
Atas kondisi tersebut Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Jawa Barat dan PPD
Jawa Tengah sulit memastikan harga pupuk Urea bersubsidi di tingkat petani
dapat dijual sesuai HET. Hal yang dapat dilakukan PT Pusri adalah menjamin
terpenuhinya kebutuhan pupuk Urea di daerah di maksud untuk menghindari
kelangkaan pupuk dan semakin melambungnya harga pupuk Urea. Sementara itu
subsidi biaya transportasi pupuk Urea untuk daerah yang sulit terjangkau dalam
tahun 2004 tidak dianggarkan oleh Pemerintah.
Seharusnya sesuai SK Menteri Pertanian No.107/KPTS/SR.130/2/2004
tanggal 13 Februari 2004, produsen, distributor dan pengecer dalam penjualan
Pupuk Urea bersubsidi menjual pupuk urea sesuai HET yang ditetapkan yaitu
Rp1.050/ kg.
Hal tersebut mengakibatkan efektivitas pemberian subsidi pupuk Urea oleh
Pemerintah kepada petani di Kabupaten Garut Jawa Barat dan Kabupaten
Pekalongan Jawa Tengah yang menjadi wilayah tanggung jawab PT Pusri tidak
tercapai.
Hal tersebut disebabkan :
a. Wilayah-wilayah tertentu berjarak cukup jauh dari distributor dan atau GPP
PT Pusri sehingga distributor mengenakan tambahan biaya ke pengecer untuk
BPK RI/AUDITAMA V
5
pendistribusian pupuk bersubsidi yang tidak dapat dikendalikan oleh PT
Pusri.
b. Diterbitkannya SK Bupati Garut No.521.33/Kep.192-Disperindag/2004
tanggal 6 Juli 2004 dan SK Bupati Pekalongan No.520/134 tanggal 10 Juni
2004 yang dijadikan sebagai alat pembenaran pelampauan HET.
PT Pusri menjelaskan bahwa sebagian daerah di Kabupaten Garut dan
Kabupaten Pekalongan merupakan daerah yang sulit terjangkau sehingga
distributor mengenakan tambahan biaya ke pengecer pupuk tanpa sepengetahuan
PT Pusri dan terbitnya SK Bupati Kabupaten Garut dan Kabupaten Perkalongan
dilakukan tanpa koordinasi dengan PT Pusri. Saat ini telah dilakukan pengaturan
harga jual pengecer resmi agar tidak melampaui HET. Untuk itu telah ditetapkan
harga jual distributor sampai di depan gudang pengecer tidak boleh melebihi
Rp1.020/kg dan harga jual pengecer kepada petani tidak boleh lebih dari
Rp1.050/kg. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka distributor dan pengecer akan
dikenakan sanksi sesuai yang telah dituangkan dalam surat perjanjian.
Diharapkan untuk waktu yang akan datang tidak terjadi lagi harga jual pengecer
melampaui HET. Sedangkan untuk daerah yang sulit terjangkau (jauh dari
gudang lini III Pusri/Kabupaten) akan diambil kebijakan melakukan penjualan
sistem franco gudang distributor/pengecer di wilayah Kecamatan Kabupaten
tersebut.
BPK RI menyarankan agar PT Pusri:
a. Dalam rangka mematuhi SK Menteri Pertanian No.107/KPTS/SR.130/2/2004
tanggal 13 Februari 2004, PT Pusri melakukan pendekatan kepada Bupati
setempat agar SK tentang harga pupuk urea bersubsidi tersebut ditinjau
kembali.
b. Membuat kajian subsidi biaya transportasi yang dibutuhkan untuk
menyalurkan pupuk ke daerah yang sulit terjangkau dan menyampaikannya
kepada Pemerintah.
BPK RI/AUDITAMA V
6
2. Hasil pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam pemeriksaan tahun buku 2003 terdapat 3 (tiga) temuan. Dari 3 (tiga)
temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan dianggap selesai sebanyak 2 (dua)
temuan dan sisanya sebanyak 1 (satu) temuan masih dalam proses ditindaklanjuti,
yaitu:
Kapitalisasi Laba Ditahan PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk s.d. tahun
buku 1999 sebesar Rp728.768,00 juta belum diikuti dengan perubahan
Anggaran Dasar
a. PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), pada tanggal 3 Juni 2000 Menteri
Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN mengeluarkan Surat
Keputusan No.Kep-26/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 3 Juni 2000 yang
menyetujui Kapitalisasi Laba Ditahan sampai dengan tahun buku 1999
sebesar Rp728.768.000.000,00 menjadi tambahan Modal Disetor. Selanjutnya
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PKT tanggal 12 Juni
2000 antara lain disetujui Kapitalisasi Laba Ditahan Perusahaan sampai
dengan tahun buku 1999 sebesar Rp728.768.000.000,00 menjadi tambahan
Modal Disetor, sehingga jumlah Modal Disetor PT Pusri berubah dari
Rp2.906.000.000.000,00 menjadi Rp3.634.768.000.000,00. Hal tersebut
belum diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
Atas permasalahan tersebut PT Pusri telah menindaklanjutinya dengan
mengajukan surat kepada Menteri BUMN dengan No.U-1173/A.00.UM/2003
tanggal 11 Agustus 2003 tentang usulan perubahan Anggaran Dasar PT Pusri.
b. Selain hal tersebut di atas, dalam tahun 2004 ditemui masalah yang sama
yaitu penambahan penyertaan PT Pusri pada PT Pupuk Iskandar Muda (PT
PIM) sebesar Rp85.000.000.000,00 belum diikuti dengan perubahan
Anggaran Dasar. Penambahan penyertaan tersebut berdasarkan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) PT Pusri tanggal 16 Mei 2004 yang menetapkan
dari cadangan PT Pusri sebesar Rp471.427.561.000,00 diantaranya sebesar
Rp85.000.000.000,00 digunakan untuk tambahan penyertaan Pemerintah
melalui PT Pusri (Persero) kepada PT PIM sejalan dengan keputusan RUPS
tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan PT Pusri Tahun
Buku 2001. Dalam RUPS tahun buku 2001 disebutkan bahwa dalam rangka
BPK RI/AUDITAMA V
7
menjamin kelancaran pembangunan proyek PIM-2 sesuai dengan komitmen
Pemerintah, RUPS mendukung PT Pusri untuk melakukan penambahan
Penyertaan Modal Negara sebesar USD10,100,000.00 setara
Rp101.000.000.000,00 untuk tahun 2002 baik dana yang berasal dari
konversi deviden PT Pusri tahun buku 2001 maupun dari sumber dana
lainnya.
Sehubungan dengan RUPS PT Pusri tanggal 16 Mei 2004 tersebut di atas, PT
Pusri telah menyetorkan sebesar Rp85.000.000.000,00 sebagai tambahan
penyertaan kepada PT PIM yang diambil dari cadangan PT Pusri dan untuk
hal tersebut PT Pusri telah menerima Keputusan Menteri Negara BUMN No.
KEP-117/MBU/2004 tanggal 27 Desember 2004 tentang penambahan
penyertaan modal negara RI kedalam modal saham PT Pusri serta perubahan
Anggaran Dasar PT Pusri.
PT Pusri menjelaskan bahwa seluruh nilai penyertaan pada PT PIM yang
direncanakan adalah sebesar USD30,320,000.00. Sehubungan dengan hal
tersebut dan mempertimbangkan efisiensi biaya yang harus dikeluarkan maka
perubahan anggaran dasar akan dilakukan sekaligus apabila telah dipenuhi
sejumlah penambahan penyertaan secara keseluruhan termasuk penambahan
modal disetor PT PKT sebesar Rp728.768.000.000,00.
BPK RI menyarankan agar PT Pusri melakukan koordinasi dengan instansi
terkait dan melakukan penyelesaian perubahan Anggaran Dasar Perusahaan pada
saat dipenuhinya jumlah penambahan penyertaan pada PT PIM tersebut sesuai
RUPS.
B. PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. (PT PKT)
1. Prosentase bagian laba bersih perusahaan Tahun Buku 2003 untuk kegiatan
Program Bina Lingkungan dan Penyetoran Bagian Laba PT Pupuk
Kalimantan Timur Tbk kepada Biro Usaha Kecil dan Koperasi tidak sesuai
dengan ketentuan
Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan
serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja,
BPK RI/AUDITAMA V
8
kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, Menteri BUMN melalui
Keputusan Nomor: Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 menetapkan
Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.
Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut antara lain diperoleh dari
penyisihan laba perusahaan setelah pajak.
Berdasarkan RUPS Kinerja PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (PT PKT
Tbk) Tahun 2003 tanggal 31 Mei 2004 diputuskan bahwa dari laba bersih Tahun
Buku 2003 sebesar Rp223.384.927.000,00, diperuntukkan bagi Program
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) masing-masing sebesar
Rp6.345.060.000,00 dan Rp4.230.040.000,00 atau 2,84% dan 1,89% dari laba
bersih. Penyetoran penggunaan bagian laba bersih dimaksud kepada Biro PKBL
selaku penanggung jawab pengelolaan dana Program adalah satu bulan setelah
tanggal penetapan RUPS atau tanggal 1 Juli 2004.
Dari hasil pengujian atas transaksi penyaluran dana PKBL yang dilakukan
oleh PT PKT Tbk kepada Biro PKBL diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. Setoran untuk Program Kemitraan dilakukan dalam tiga tahap yaitu tanggal
22 Juli 2004 sebesar Rp3.575.100.000,00; tanggal 17 September 2004 sebesar
Rp1.287.000.000,00 dan tanggal 3 Nopember 2004 sebesar
Rp1.482.960.000,00.
b. Setoran untuk Program Bina Lingkungan dilakukan dalam satu kali
pembayaran yaitu tanggal 6 September 2004 sebesar Rp4.230.040.000,00 00
atau 1,89% dari laba bersih. Jumlah tersebut melampaui batasan maksimal
yang diperkenankan dalam Keputusan Menteri BUMN yaitu sebesar 1% dari
penyisihan laba perusahaan setelah pajak.
Penyetoran dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp4.230.040.000,00
telah digunakan untuk :
1) Pendidikan masyarakat Rp1.406.083.239,00 2) Pengemb. Sarana & Prasarana Umum Rp 804.641.239,00 3) Bantuan Sarana Ibadah Rp 831.902.950,00 4) Bantuan Kesehatan Masyarakat Rp 353.730.000,00 5) Biaya Operasional BL Rp 1.275.400,00 6) Biaya Administrasi Bank Rp 15.930.416,00 Total Rp3.413.553.625,00
BPK RI/AUDITAMA V
9
c. Penyetoran dana PKBL mengalami keterlambatan dimana keterlambatan ini
merupakan temuan berulang sebagaimana telah diungkapkan BPK RI dalam
Laporan Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun
Buku 2003.
Keterlambatan penyetoran dana PKBL tersebut menurut penjelasan Biro
Keuangan terjadi karena cash flow perusahaan yang tidak memungkinkan,
mengingat pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan
masih melakukan penarikan pinjaman modal kerja dari Bank BCA.
Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni
2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan pada Bab III mengenai penetapan dan Penggunaan Dana Program
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, pasal 8 antara lain mengatur sebagai
berikut :
a. Ayat (2.a) : Besarnya penyisihan laba setelah pajak untuk dana Program Bina
Lingkungan maksimal sebesar 1% (satu persen);
b. Ayat (5) : Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang
berasal dari penyisihan laba setelah pajak, disetorkan kepada Unit Program
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah penetapan RUPS.
Hal tersebut mengakibatkan :
a. Penetapan penggunaan laba bersih untuk Program Bina Lingkungan terlalu
besar ditetapkan sebesar Rp1.996.190.730,00 (Rp4.230.040.000,00 –{1% x
Rp223.384.927.000,00}).
b. Biro PKBL tidak dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana PKBL
Hal ini disebabkan Komisaris dan Direksi PT PKT Tbk dalam putusan
maupun langkah operasionalnya tidak sepenuhnya melaksanakan kebijakan
mengenai PKBL sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-
236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan Saran BPK RI dalam temuan Audit
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Buku 2003 tidak
dilaksanakan.
BPK RI/AUDITAMA V
10
PT PKT Tbk menjelaskan bahwa penyetoran dana PKBL jumlahnya telah
mengikuti mekanisme yang di atur dalam RUPS dan keterlambatan penyetoran
dana PKBL telah mempertimbangkan saran BPK RI dalam temuan Audit
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Buku 2003. Namun
dalam pelaksanaannya mengingat kondisi keuangan perusahaan, penyetorannya
diangsur sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Juli, September dan Nopember
2004.
BPK RI menyarankan agar keputusan RUPS dalam menetapkan besarnya
penyisihan laba bersih untuk PKBL dan penyetorannya oleh PT PKT
dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No.Kep-236/MBU/2003
tanggal 17 Juni 2003.
2. Biaya pembangunan dan pengelolaan rumah baca serta bantuan kepada
Pemerintah Daerah tidak mengikuti ketentuan yang berlaku
Dalam rangka mendukung program pembangunan dan pengelolaan Rumah
Baca serta pembinaan wilayah dan perbaikan hubungan dengan Pemda sesuai
kebijakan Kementerian BUMN dalam Acara Penggalangan Dana Pembangunan
Rumah Baca tanggal 3 September 2003 di Ruang Nusantara, Hotel
Dharmawangsa, Direktur Utama PT PKT Tbk ditugaskan oleh Menteri BUMN
untuk membangun rumah baca sebanyak sepuluh rumah dan memberikan
bantuan berupa dua unit bus kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta
satu unit ambulan kepada Pemerintah Kota Bontang. Selanjutnya khusus untuk
pembangunan dan pengelolaan rumah baca, Direksi PT PKT Tbk dengan SK
No.59/DIR/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 jo. SK No.60/DIR/VI.2004
tanggal 2 Juni 2004 membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Rumah Baca di
Wilayah Pemasaran Pupuk Urea Dalam Negeri.
Mengingat kebijakan Kementerian BUMN tersebut di atas pembiayaannya
belum termasuk dalam RKAP 2004, Direksi PT PKT Tbk dengan surat
No.50/DU-Jkt/II.04 tanggal 14 Pebruari 2004 meminta persetujuan anggaran
tambahan (Bina Lingkungan dan Bina Wilayah) kepada Dewan Komisaris untuk
pembangunan rumah baca sebanyak sepuluh buah (tiga buah sudah dibangun
pada tahun 2003) sebesar Rp1.500,00 juta dan pemberian bantuan dua unit bus
BPK RI/AUDITAMA V
11
kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta satu unit ambulan untuk
Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp2.200,00 juta.
Sampai saat dilakukan pemeriksaan (Nopember 2004) persetujuan
anggaran tambahan dimaksud belum disetujui oleh Dewan Komisaris, namun
dalam pelaksanaannya telah terealisasikan :
a. Pembangunan rumah baca :
- Lokasi Lhoktuan Kota Bontang Rp 210.510.000,00
- Lokasi Bontang Barat Kota Bontang Rp 177.208.782,00
- Lokasi Kota Samarinda Rp 158.352.000,00
- Lokasi Kota Banjarbaru Rp 130.340.000,00
- Lokasi Cibugel Kab. Sumedang Rp 255.540.719,00
- Lokasi Kota Makassar Rp 152.179.800,00
- Lokasi Kab. Sidrap Rp 182.785.100,00
Jumlah Rp1.266.916.401,00
Sedangkan pembangunan rumah baca sebanyak tiga buah untuk lokasi
Sragen, Banyuwangi dan Mataram dilakukan dengan cara memberikan
sumbangan kepada Yayasan Taman Bacaan Indonesia (YTBI) pada tahun
2003 melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza
Mandiri atas nama YTBI pada tanggal 4 Desember 2003 sebesar
Rp450.000.000,00 yang diambil dari dana Pembinaan Wilayah tahun 2003.
b. Bantuan dua unit bus kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
sebesar Rp1.848.060.000,00 dan satu unit ambulan kepada Pemerintah Kota
Bontang sebesar Rp773.532.000,00.
Selanjutnya rumah baca yang telah selesai dibangun diserahkan kepada
YTBI untuk pengelolaannya sesuai Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rumah
Baca (PKPRB) antara lain PKPRB tanggal 3 September 2004 masing-masing
No.3018/SP-BTG/2004 untuk lokasi di Kota Bontang, No. 3019/SP-BTG/2004
untuk lokasi di Kota Samarinda, dan No.3020/SP-BTG/2004 untuk lokasi di
Kota Banjar Baru.
BPK RI/AUDITAMA V
12
Dalam PKPRB diantaranya dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
a. Dirut PT PKT Tbk menyerahkan bangunan rumah baca yang dibangun
kepada Ketua YTBI sebagai bantuan. Perlu diketahui bahwa Ketua YTBI
(Rethy Alexandra) adalah istri Menteri BUMN saat itu (Laksamana Sukardi),
sedangkan Menteri BUMN merupakan inspirator kebijakan program
pembangunan dan pengelolaan rumah baca serta pembinaan wilayah dan
perbaikan hubungan dengan Pemda.
b. PT PKT Tbk selaku bapak angkat YTBI akan menanggung biaya operasional
rumah baca terdiri dari :
1) Biaya gaji (termasuk THR) pegawai rumah baca (maksimal 2 orang
pegawai)
2) Biaya penggunaan listrik
3) Biaya penggunaan air bersih
4) Biaya kebersihan dan keamanan rumah baca
5) Biaya penggunaan telpon dan internet
6) Biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah baca
c. YTBI selaku pemilik rumah baca menyediakan sarana dan prasarana yang
meliputi buku-buku bacaan dan satu perangkat komputer.
Realisasi biaya pengelolaan (operasional rumah baca) yang dikeluarkan oleh PT
PKT Tbk s.d. bulan Desember 2004 telah mencapai sebesar Rp93.831.184,00
yang terinci sebagai berikut :
No. Lokasi Biaya yg dikeluarkan Keterangan
1. Lhoktuan, Bontang Rp11.925.000,00 Pembayaran gaji pegawai bln Apr – Des 2004 2. Bontang Barat Rp 3.975.000,00 Pembayaran gaji pegawai bln Okt – Des 2004 3. Samarinda Rp49.838.912,00 Pembayaran gaji pegawai bln Okt – Des 2004 4. Banjarbaru Rp 3.342.272,00 Pembayaran gaji pegawai bln Okt – Des 2004 5. Cibugel, Sumedang Rp 6.250.000,00 Pembayaran gaji pegawai bln Agt – Des 2004 6. Makassar Rp 9.250.000,00 Pembayaran gaji pegawai bln Agt – Des 2004 7. Sidrap Rp 9.250.000,00 Pembayaran gaji pegawai bln Agt – Des 2004 Jumlah Rp93.831.184,00
Dengan demikian keseluruhan biaya pembangunan dan pengelolaan
(operasional) rumah baca serta bantuan berupa dua unit bus kepada Pemerintah
Provinsi Kaltim dan satu unit ambulan kepada Pemerintah Kota Bontang
berjumlah Rp4.432.339.585,00 = (Rp1.266.916.401,00 + Rp450.000.000,00 +
Rp1.848.060.000,00 + Rp773.532.000,00 + Rp93.831.184,00).
BPK RI/AUDITAMA V
13
Seharusnya Direksi memperhatikan Anggaran Dasar PT PKT Tbk
sebagaimana terakhir ditetapkan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 15
tanggal 12 Juni 2000 Pasal 12 butir 5.e yang menyatakan bahwa dalam hal
mengadakan kerjasama/perjanjian di luar kegiatan usaha sehari-hari perseroan
harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Komisaris.
Selanjutnya Pasal 12 Kepmen BUMN No.Kep-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni
2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN antara lain menyatakan bahwa dalam
hal Pemerintah (Kementerian BUMN) memberikan penugasan kepada BUMN
yang mengakibatkan kerugian, maka penugasan tersebut tidak dimasukkan ke
dalam RKAP sebagai kegiatan BUMN dan seluruh biaya yang dikeluarkan
sepenuhnya menjadi beban Pemerintah (Kementerian BUMN) sebagai pemberi
penugasan.
Selain itu, sesuai pasal 91 berikut penjelasan dari UU No. 19 tahun 2003
tentang BUMN menyatakan bahwa selain organ BUMN, pihak lain manapun
dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN. Termasuk dalam pengertian
campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi
pengaruh terhadap tindakan pengurusan BUMN. Departemen dan instansi
Pemerintah tidak dibenarkan membebani BUMN dengan segala bentuk
pengeluaran dan sebaliknya BUMN tidak dibenarkan membiayai keperluan
pengeluaran departemen dan instansi Pemerintah dalam pembukuan.
Hal tersebut mengakibatkan Direksi PT PKT Tbk telah merealisasikan
pembiayaan program pembangunan dan pengelolaan rumah baca serta bantuan
pengadaan kendaraan roda empat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
dan Pemerintah Kota Bontang senilai Rp4.432.339.585,00 yang tidak tersedia
anggarannya dalam RKAP tahun 2004 tanpa melalui persetujuan tertulis dari
Rapat Komisaris.
Hal ini terjadi karena Direksi lebih mendahulukan komitmen atas
kesanggupannya untuk mewujudkan kepedulian terhadap pembinaan lingkungan
dan wilayah.
PT PKT Tbk menjelaskan bahwa pada tanggal 3 September 2003 diadakan
pertemuan di Hotel Dharmawangsa Jakarta yang dihadiri oleh Presiden RI,
BPK RI/AUDITAMA V
14
Meneg BUMN dan seluruh jajaran manajemen BUMN. Pada saat itu YTBI
menyampaikan rencana pembangunan rumah baca yang akan dibangun di
seluruh Indonesia bekerjasama dengan BUMN sebagai donatur. Pada saat
pertemuan, PT PKT Tbk menyatakan kesanggupannya untuk membangun
sepuluh rumah baca dengan ditandatanganinya kontrak induk pada tanggal 3
Desember 2003.
Pada tanggal 4 Desember 2003, PT PKT Tbk mentransfer dana ke YTBI sebesar
Rp450.000.000,00 untuk pembangunan tiga rumah baca dan dibebankan sebagai
biaya tahun 2003. Pada tanggal 11 Pebruari 2004, Dirut PT PKT Tbk dengan
surat No.50/DU-Jkt/II/04 mengajukan tambahan anggaran ke Dewan Komisaris
untuk pembangunan tujuh rumah baca, namun sampai saat ini belum
memperoleh persetujuan. Untuk itu pada Pra RUPS RKAP tahun 2005 telah
dibahas dan pada akhir bulan Januari 2005 akan dilakukan RUPS RKAP agar
tambahan anggaran pembangunan rumah baca dimaksud dapat dianggarkan.
BPK RI menyarankan agar Komisaris PT PKT Tbk memberikan teguran
dan memintakan pertanggungjawaban Direksi PT PKT Tbk terhadap pengeluaran
anggaran di luar RKAP tahun 2004.
3. Hasil pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam tahun buku 2003 terdapat 4 (empat) temuan atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. Dari 4 (empat) temuan tersebut telah
ditindaklanjuti seluruhnya dan dianggap selesai, yaitu :
a. Penutupan Asuransi Purna Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi PT
Pupuk Kalimantan Timur, Tbk melampaui batasan premi maksimum
yang diperkenankan sebesar Rp1.366,14 juta
Dalam tanggapan tindak lanjut, PT PKT Tbk menjelaskan bahwa tanggal 13
Agustus 2004, Direksi PT PKT Tbk mengirim surat ke Pihak Asuransi
dengan surat nomor 115/DK-Jkt/VIII.2004 untuk membayar nilai tunai purna
tugas ke rekening PT PKT Tbk dan PT PKT Tbk tidak melakukan
pembayaran premi lagi.
BPK RI/AUDITAMA V
15
b. PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk Kantor Perwakilan Jakarta tidak
memungut PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa tenaga kerja kepada PT
Kaltim Nusa Etika sebesar Rp122,95 juta
Dalam tanggapan tindak lanjut, PT PKT Tbk menjelaskan PPh 23 masa pajak
2003 atas overhead jasa tenaga kerja telah disetor ke Kas Negara oleh PT
PKT Perwakilan Jakarta sebesar Rp26.159.171,00 yang dihitung dari 6% atas
overhead. Besarnya overhead yang diperhitungkan adalah 20% dari biaya
jasa KNE Rp2.049.135.070,00 atau sebesar Rp409.827.014,00.
Perlu diinformaskan bahwa KNE membayar PPh pasal 21 untuk tenaga
perbantuan ke PKT sebesar Rp65.158.080,00 (setelah memperhitungkan
biaya jabatan dan Pendapatan Tidak Kena Pajak).
Biaya Jasa KNE 2.049.135.070,00
Overhead 409.827.014,00
Perhitungan PPh 23 adalah sbb. :
PPh 23 yang disetor PKT 26.159.171,00
PPh 21 Dibayar KNE 65.158.080,00
Jumlah PPh 21 & 23 91.317.251,00
PPh 23 perhitungan audit 122.948.104,00
Selisih 31.630.853,00
Selisih antara Jumlah PPh 21 & 23 dengan PPh 23 perhitungan audit senilai
Rp31.630.853,00 karena pengurang biaya jabatan dan Pendapatan Tidak
Kena Pajak dan pihak KPP bisa menerima setoran PPh 23 seperti yang
dilakukan oleh PT PKT Perwakilan Jakarta.
c. Penyetoran Bagian Laba PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk kepada Biro
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tidak sesuai dengan
ketentuan
Dalam tanggapan tindak lanjut, PT PKT Tbk menjelaskan Keterlambatan
penyetoran dana PKBL dilakukan karena menunggu risalah RUPS yang baru
diterima dari notaris tanggal 12 September 2003, namun hal tersebut tidak
BPK RI/AUDITAMA V
16
mengganggu program kerja Biro PKBL dalam memanfaatkan dana program
Pembinaan Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
Untuk tahun 2004 dalam melakukan penyetoran dana PKBL telah
mempertimbangkan saran BPK RI .
d. Tindakan manajemen untuk mendapatkan kredit investasi dilakukan
tanpa melalui persetujuan tertulis dari rapat Komisaris
Dalam tanggapan tindak lanjut, PT PKT Tbk menjelaskan bahwa surat dari
BCA No. 227 BMK/03 tanggal 24 Agustus 2003 merupakan penawaran dari
BCA kepada PKT untuk fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi dan
Omnibus L/C. Berdasarkan kajian refinancing lebih lanjut dan hasil negosiasi
dengan Bank Mandiri untuk menurunkan bunga (untuk kredit investasi yang
sudah ada), maka penawaran BCA yang ditindaklanjuti adalah hanya kredit
modal kerja.
C. PT Pupuk Kujang (PT PK)
Dalam pemeriksaan tahun buku 2004 tidak ada temuan yang perlu
diungkapkan.
Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam pemeriksaan tahun buku 2003 tidak terdapat temuan atas kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.
D. PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM)
1. Legalitas penambahan penyertaan Modal oleh PT Pusri
Berdasarkan keputusan RUPS PT. PIM tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004
tentang pembagian laba tahun 2003 yang telah disetujui melalui SK Menteri
Negara BUMN Nomor: Kep.117/MBU/2004 tanggal 27 Desember 2004,
disebutkan bahwa adanya penambahan modal disetor oleh PT Pusri sebesar
USD10,100,000.00 (Rp85.000.000.000,00) sebagai tambahan penyertaan modal
pada PT PIM. Sampai dengan bulan September 2004 jumlah tersebut sudah
disetorkan penuh oleh PT Pusri. Atas penambahan tersebut Anggaran Dasar dan
BPK RI/AUDITAMA V
17
Anggaran Rumah Tangga PT PIM belum dilakukan perubahan yang dibuat
dengan akta notaris.
Mengacu kepada Undang-undang Perseroan Nomor : 1 tahun 1995 pasal
14, 15 dan 16 bahwa perubahan modal dasar hakekatnya akan merubah Anggaran
Dasar, bahwa segala perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga termasuk perubahan modal, ditetapkan oleh RUPS dan Persetujuan
Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan serta dibuat dengan akta notaris.
Hal ini mengakibatkan bahwa secara legalitas penambahan modal oleh PT
Pusri yang tercantum dalam Laporan Keuangan PT PIM tahun 2004 menjadi
berbeda dengan jumlah modal yang tercatat dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.
Hal tersebut disebabkan belum dilakukannya RUPS Luar Biasa sesuai
dengan ketentuan pasal 34 Undang-undang Perseroan Nomor: 1 tahun 1995 dan
pasal 22 Anggaran Dasar.
PT PIM menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perseroan
Nomor 1 tahun 1995 pasal 34 dan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 22
menyebutkan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perusahaan harus melalui RUPS
Luar Biasa. Draft perubahan anggaran dasar PT PIM sedang disiapkan untuk
segera diselesaikan setelah dilaksanakan RUPS Luar Biasa.
Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan menyarankan agar
manajemen melakukan koordinasi dengan PT Pusri untuk melakukan perubahan
struktur permodalan yang ada dan menunjuk notaris untuk mensahkan perubahan
struktur permodalan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT
PIM.
2. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam pemeriksaan tahun buku 2003 tidak terdapat temuan atas kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.
BPK RI/AUDITAMA V
18
E. PT Petrokimia Gresik (PT PG)
1. PT Petrokimia Gresik terlambat menyetorkan PPN Impor dan PPh 22
Impor kepada Negara
PT Petrokimia Gresik (PT PG) memenuhi kebutuhan bahan baku untuk
memproduksi pupuk dengan cara pembelian lokal dan impor. Bahan baku yang
diimpor antara lain amoniak, asam fosfat, superfosfat, ammonium sulfat, kalium
klorida dan belerang.
Prosedur Pengadaan Bahan Baku menyebutkan bahwa pada setiap rencana
kedatangan kapal yang akan mengirim bahan baku ke PT PG, Biro Pengadaan
membuat pemberitahuan kepada Departemen Distribusi Sarana dan Pemasaran
(Disransar) disertai lampiran spesifikasi bahan baku yang akan diserahkan ke PT
PG sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak antara PT PG dengan
suplier bahan baku tersebut. Pada setiap impor bahan baku, Disransar PT PG
akan menyiapkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang kemudian diserahkan
kepada Bagian Pajak dan Asuransi (Paransi). Selanjutnya Bagian Paransi
menyiapkan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) dan diserahkan ke
Bagian Perbendaharaan untuk dilakukan pembayaran.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik diketahui
terdapat beberapa Order Pembelian (Purchasing Order/PO) yang belum
diselesaikan prosedur pabeannya (belum dibebaskan dari wewenang Bea dan
Cukai). Sesuai Memo Departemen Distribusi Wilayah I Nomor
817/06/LG.02.01/21/MI/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang PO-PO yang belum
diselesaikan prosedur pabeannya, yang ditujukan kepada Biro Keuangan
dinyatakan bahwa PT PG mempunyai kewajiban pajak impor sebesar
Rp71.470.645.535,96. Jumlah kewajiban tersebut terus terakumulasi sejak bulan
Oktober 2003. Selanjutnya dengan Memo No.037/11/LG.02.01/21/MI/2004
tanggal 22 Nopember 2004 kepada Biro Keuangan dinyatakan bahwa jumlah
kewajiban pajak impor per 22 Nopember 2004 adalah sebesar
Rp127.616.957.017,52. Sedangkan sesuai Memo
No.022/01/LG.02.01/21/MI/2005 tanggal 10 Januari 2005 dinyatakan bahwa
posisi kewajiban pajak impor per 10 Januari 2005 adalah sebesar
Rp48.589.309.236,98.
BPK RI/AUDITAMA V
19
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Departemen Distribusi Wilayah
I dan Memo dari Departemen Distribusi Wilayah I yang ditujukan kepada Biro
Perencanaan dan Gudang Material cq. Bagian Gudang diketahui bahwa atas
bahan baku tersebut sudah dilakukan pembongkaran.
Dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas General Ledger (GL) PT PG
Tahun Buku 2004 diketahui bahwa pelunasan pembayaran PPN Impor dan PPh
22 Impor pada umumnya terlambat dan baru dilunasi pada bulan Nopember dan
Desember 2004.
UU No.18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Barang Mewah Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 33 Peraturan
Pemerintah No.50 tahun 1994 menyebutkan bahwa saat terutang untuk impor
Barang Kena Pajak terjadi pada saat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam
Daerah Pabean Indonesia. Selain itu UU No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat (2a) menyatakan bahwa apabila
pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau
ayat (2) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran
pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran, dan bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Hal tersebut mengakibatkan :
a. Negara terlambat menerima pembayaran PPN Impor dan PPh 22 Impor dari
PT PG sebesar Rp48.589.309.236,98.
b. PT PG berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan atas
keterlambatan penyetoran pajak.
Hal tersebut disebabkan PT PG lalai dalam memenuhi kewajiban penyetoran
pajak impor kepada Negara.
PT PG menjelaskan bahwa pembayaran sisa kewajiban sebesar
Rp48.589.309.236,98 telah dilakukan pada bulan Januari 2005. Untuk
selanjutnya kewajiban perpajakan atas impor yang terdiri dari PPh pasal 22 dan
PPN impor akan ditingkatkan monitoringnya sehingga tidak akan terjadi lagi
keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak.
BPK RI/AUDITAMA V
20
BPK-RI menyarankan agar PT PG mematuhi ketentuan perundang-
undangan tentang perpajakan dan melakukan penyetoran secara tertib dan tepat
waktu.
2. Keputusan RUPS tentang penggunaan laba bersih untuk Program Bina
Lingkungan tidak sesuai dengan ketentuan
Berdasarkan Laporan Keuangan PT PG per 31 Desember 2004 diketahui
saldo akun Hutang Lain-lain sebesar Rp43.590.819.363,00. Dari saldo tersebut
terdapat saldo sub akun Dana Pra Sejahtera dan Sosial, Pendidikan dan
Pembinaan Wilayah sebesar Rp3.714.335.500,00. Dana tersebut merupakan dana
pemegang saham/Pemerintah yang disisihkan dari pembagian laba dengan
perolehan dana dan penggunaan dana terinci sebagai berikut:
PEROLEHAN DANA 1. Laba th 1973 sd 1988 Rp 5.020.678.950 2. Pemindahan cad dasar SK Menkeu 702/M/D/82 Rp 350.000.000 3. Pemindahan sisa dana pendidikan sd th 1988 Rp 22.272.871 4. Laba th 95-99/Pemb kel pra sejahtera &sejahtera I Rp 8.495.738.000 5. Laba th 2000 utk Pembinaan Wilayah Rp 3.730.000.000 6. Laba th 2001 utk Pembinaan Wilayah Rp 821.990.000 7. Laba th 2002 utk Pembinaan Wilayah Rp 932.353.000 8. Laba th 2003 utk Pembinaan Wilayah Rp 2.175.180.000 Jumlah Rp21.548.212.821 PENGGUNAAN DANA 1. Partisipasi sd th 1999 Rp 6.214.127.767 2. Proyek LIK Gresik Rp 655.514.094 3. Penyaluran th 2000 Rp 4.000.000.000 4. Dipindah ke cadangan Rp 1.519.015.460 5. Penyaluran th 2002 Rp 821.990.000 6. Penyaluran th 2003 Rp 1.072.512.900 7. Penyaluran th 2004 Rp 2.175.180.000 8. Bantuan bencana alam Rp 1.375.537.100 Jumlah Rp17.833.877.321 SISA DANA Rp 3.714.335.500
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Dana Pra Sejahtera dan Sosial,
Pendidikan dan Pembinaan Wilayah atas penyisihan laba dari Tahun Buku 1973
s.d. 2003 adalah sebesar Rp21.548.212.821,00 sedangkan jumlah yang sudah
disalurkan sebesar Rp17.833.877.321,00 sehingga masih terdapat saldo per 31
Desember 2004 sebesar Rp3.714.335.500,00. Dalam jumlah perolehan dana
BPK RI/AUDITAMA V
21
tersebut diantaranya merupakan perolehan dari laba Tahun Buku 2003 sebesar
Rp2.175.180.000,00 atau 2% dari laba bersih konsolidasian.
Dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PG tentang
Persetujuan Laporan Tahunan Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan
Laba Bersih Tahun Buku 2003 yang dilaksanakan tanggal 1 Juni 2004 diketahui
bahwa laba bersih konsolidasian PT PG Tahun Buku 2003 sebesar
Rp108.759.000.000,00. RUPS antara lain menetapkan penggunaan dana untuk
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan masing-masing sebesar
Rp1.087.590.000,00 dan Rp2.175.180.000,00 atau sekitar 1% dan 2% dari
seluruh total laba bersih konsolidasian.
Ketentuan tentang penetapan dan penggunaan dana untuk Program
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan diatur dalam Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara No.KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003
tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan. Bab III pasal 8 Keputusan Menteri BUMN tersebut
menyatakan :
Ayat (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak
sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen); hasil bunga
pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program
Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; dan pelimpahan dana
Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
Ayat (2) Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari penyisihan laba setelah
pajak maksimal sebesar 1% (satu persen), hasil bunga deposito dan atau
jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan.
Ayat (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang
berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO dan
Menteri untuk PERUM.
Ayat (4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Bina Lingkungan yang
berasal dari penyisihan laba setelah pajak ditetapkan lain dengan
persetujuan Menteri/RUPS
BPK RI/AUDITAMA V
22
Dengan pertimbangan perusahaan masih mempunyai saldo Dana Pra
Sejahtera dan Sosial, Pendidikan dan Pembinaan Wilayah per 31 Desember 2003
sebesar Rp5.089.872.600,00, RUPS seharusnya tidak perlu lagi mengalokasikan
dana untuk Program Bina Lingkungan. Di sisi lain, selaras dengan pelaksanaan
Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003,
saldo Dana Prasejahtera & Sosial, Pendidikan & Pembinaan Wilayah tersebut
seharusnya disetorkan ke rekening Program Bina Lingkungan dan dikelola oleh
unit PKBL.
Hal tersebut mengakibatkan pengalokasian laba bersih tahun buku 2003
untuk Program Bina Lingkungan sebesar Rp2.175.180.000,00 tidak tepat sasaran
dan dapat digunakan untuk kepentingan lain.
Hal tersebut terjadi karena RUPS dalam menetapkan alokasi laba bersih
tidak mempertimbangkan adanya saldo Dana Prasejahtera & Sosial, Pendidikan
& Pembinaan Wilayah sebesar Rp5.089.872.600,00 yang belum disalurkan.
PT PG menjelaskan bahwa sisa dana sebesar Rp3.714.335.500,00 akan
disampaikan/dilaporkan dalam RUPS kinerja tahun 2004.
BPK-RI menyarankan agar dalam RUPS kinerja tahun 2004, penetapan
alokasi laba bersih untuk Program Bina Lingkungan memperhatikan saldo yang
belum tersalurkan.
3. Penjualan pupuk sebesar Rp5.692,44 juta tidak sesuai ketentuan Perjanjian
Fasilitas Kredit Ketahanan Pangan
PT PG melakukan penjualan pupuk Urea, ZA dan Phonska yang disebut dengan
paket pupuk Phonska kepada Kelompok Tani dengan dukungan fasilitas kredit
untuk produksi pertanian atau Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dari PT Bank
Bukopin. Fasilitas KKP ini mendapat penjaminan dari Perum Sarana
Pengembangan Usaha (Perum SPU) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT
Askrindo).
KKP merupakan peminjaman uang berdasarkan persetujuan pinjam meminjam
antara PT Bank Bukopin dengan Kelompok Tani yang membeli paket pupuk
Phonska dari PT PG yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit. Dalam perjanjian
BPK RI/AUDITAMA V
23
tersebut dinyatakan bahwa Kelompok Tani wajib melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu ditambah bunga dan atau denda tunggakan.
Penjualan pupuk PT PG dengan fasilitas KKP dilaksanakan dalam tahun 2001
dan 2002 yang dituangkan dalam dua perjanjian, yaitu : (1) Perjanjian
No.113/02/TU.04.06/ SP/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dengan penjamin Perum
SPU, dan (2) Perjanjian No. 382/07/TU.04.06/54/SP/2002 tanggal 16 Juli 2002
dengan penjamin PT Askrindo.
Kelompok Tani yang telah mendapat persetujuan dari PT PG dan memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan dapat mengajukan permohonan fasilitas KKP
kepada PT Bank Bukopin. Permohonan kredit tersebut harus dilengkapi dengan
antara lain rencana kebutuhan kredit berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK) yang dibuat oleh Kelompok Tani dan telah disetujui baik
oleh Dinas teknis terkait maupun PT PG yang akan menentukan jumlah pagu
pokok pinjaman. Selanjutnya PT Bank Bukopin melakukan penelitian dan
memberikan keputusan kredit. Selanjutnya akan dibuat Perjanjian Kredit dengan
Kelompok Tani yang telah disetujui PT Bank Bukopin untuk mendapat KKP.
Setelah adanya Perjanjian Kredit, PT PG dapat melakukan pendistribusian pupuk
yang dimulai dengan membuat perjanjian penjualan paket pupuk Phonska antara
PT PG dengan Kelompok Tani, dan pada akhirnya dibuat Berita Acara Serah
Terima Barang (BASTB) antara PT PG dengan Kelompok Tani. BASTB
merupakan dasar PT PG untuk membuat faktur penjualan yang dipakai untuk
mengakui adanya piutang. Sedangkan untuk PT Bank Bukopin, BASTB
digunakan untuk mencairkan KKP kepada Kelompok Tani dan langsung
dipindahbukukan ke rekening PT PG. Dengan adanya pembayaran dari PT Bank
Bukopin dan bukti transfer, PT PG mengakui adanya pelunasan piutang.
Dari hasil pemeriksaan atas penjualan pupuk dengan fasilitas KKP dapat
dikemukakan hal-hal berikut :
a. PT PG sudah menyalurkan pupuk kepada Kelompok Tani sebelum fasilitas
KKP disetujui oleh PT Bank Bukopin dan Perjanjian Kredit dibuat.
Berdasarkan laporan per 31 Mei 2002 sesuai Memo
No.108.1/06/KU.02.02/54/MI/2002 tanggal 24 Juni 2002 diketahui bahwa PT
PG diperkirakan sudah menyalurkan pupuk sebesar Rp22.612.466.984,00,
BPK RI/AUDITAMA V
24
tetapi fasilitas KKP yang sudah disetujui PT Bank Bukopin dan dibuat
Perjanjian Kreditnya baru sebesar Rp15.992.099.814,00 sehingga terdapat
penjualan paket pupuk Phonska yang telah dilakukan PT PG dalam kerangka
fasilitas KKP diperkirakan sebesar Rp6.620.367.170,00 yang belum
mendapat persetujuan dari PT Bank Bukopin.
b. Terhadap penjualan paket pupuk Phonska dalam kerangka fasilitas KKP yang
tidak memperoleh persetujuan kredit dari PT Bank Bukopin, PT PG
mengalihkannya sebagai penjualan kredit PT PG. Berdasarkan data
perkembangan pinjaman Kelompok Tani peserta KKP per akhir Nopember
2004 diketahui bahwa jumlah pengalihan yang menjadi penjualan kredit PT
PG adalah sebesar Rp5.692.441.547,50. Hal ini menunjukkan terdapat
penjualan paket pupuk Phonska dalam kerangka fasilitas KKP yang tidak
mendapat persetujuan KKP dari PT Bank Bukopin sebesar
Rp5.692.441.547,50. Rincian penjualan pupuk tersebut adalah sebagai
berikut :
No. Propinsi Nilai Penyaluran Pupuk (Rp)
1. Jawa Timur 2.417.442.227,50 2. Jawa Tengah 3.225.709.320,00 3. Jawa Barat 49.290.000,00
Jumlah 5.692.441.547,50
c. Berdasarkan data perkembangan pinjaman Kelompok Tani peserta KKP
diketahui bahwa jumlah penjualan pupuk kepada Kelompok Tani sebesar
Rp5.692.441.547,50 belum seluruhnya dilunasi. Sampai dengan akhir
Desember 2003, PT PG telah menerima pembayaran dari Kelompok Tani
sebesar Rp4.581.251.402,50 dan dalam tahun 2004 (s.d akhir Nopember)
menerima pembayaran sebesar Rp25.246.675,00. Dengan demikian jumlah
pembayaran yang telah diterima PT PG seluruhnya sebesar
Rp4.606.498.077,50 dan yang belum dilunasi (piutang) sebesar
Rp1.085.943.470,00.
Sesuai Pasal 2 Perjanjian Kredit untuk produksi pertanian atau KKP yang
menggunakan paket pupuk Phonska, seharusnya PT PG tidak menyalurkan
pupuk kepada Kelompok Tani sebelum adanya persetujuan dari PT Bank
BPK RI/AUDITAMA V
25
Bukopin. Dalam pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa PT PG
melaksanakan penyediaan paket pupuk Phonska sesuai jenis, jumlah, mutu,
harga, waktu dan tempat yang tertuang dalam Perjanjian Penjualan antara PT PG
dengan Kelompok Tani yang memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Bukopin.
Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi kerugian yaitu resiko tidak
tertagihnya piutang diperkirakan sebesar Rp1.085.943.470,00.
Hal ini terjadi karena PT PG melakukan penyaluran pupuk berdasarkan
RDKK yang dibuat Kelompok Tani tanpa adanya persetujuan dari PT Bank
Bukopin.
PT PG menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena petani membutuhkan
pupuk dengan segera sedangkan proses administrasi di bank lama. Atas sisa
piutang tersebut, akan diupayakan penagihannya dan dilakukan survey untuk
mendapatkan data kemampuan petani dalam melunasi piutang.
BPK-RI menyarankan agar PT PG tetap mengupayakan penagihannya
dengan lebih intensif.
4. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam pemeriksaan tahun buku 2003 terdapat 1 (satu) temuan atas
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Terhadap temuan tersebut
masih dalam proses tindak lanjut, yaitu :
Pembebanan jasa keahlian kepada perusahaan afiliasi belum dipungut PPN
sebesar Rp362.553.597,70
PT PG telah melaksanakan tindak lanjut temuan tersebut yaitu dengan
mencadangkan hutang PPN terhadap karyawan yang diperbantukan kepada
perusahaan afiliasi. Sedangkan mulai tahun 2004, PT PG telah menerbitkan
faktur PPN atas transaksi pembebanan jasa keahlian kepada perusahaan afiliasi.
F. PT Rekayasa Industri (PT Rekind)
Dalam pemeriksaan tahun buku 2004 tidak ada temuan yang perlu
diungkapkan.
BPK RI/AUDITAMA V
26
Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam tahun buku 2003 terdapat 3 (tiga) temuan atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. Dari 3 (tiga) temuan tersebut telah ditindaklanjuti
seluruhnya dan dianggap selesai.
G. PT Mega Eltra (PT ME)
Dalam pemeriksaan tahun buku 2004 tidak ada temuan yang perlu
diungkapkan.
1. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam pemeriksaan tahun buku 2003 tidak terdapat temuan atas kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Hasil Pemeriksaan tahun 2002 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam pemeriksaan tahun buku 2002 terdapat 1 (satu) temuan atas
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Terhadap temuan tersebut
masih dalam proses tindak lanjut, yaitu:
Kerjasama operasi untuk pengelolaan Pabrik Besi Beton merugikan
perusahaan
Kerjasama operasi sebesar Rp249.205.000,00 merupakan bagian (hak) PT
ME pada PT SUSSI yang merupakan harta kekayaan Suhardi Ali Martadinata
alias A Kong yang dirampas berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri
Palembang Nomor: 94/Pts.Pid.B/1990 PN Plg tanggal 4 Agustus 1990 untuk
diserahkan kepada PT Dharma Niaga, PT Pantja Niaga dan PT ME sebagai
penyelesaian hutang Suhardi Ali Martadinata selaku pemilik PT Cahaya Terang
dan CV Cahaya Baru.
Berdasarkan kesepakatan bersama antara PT Dharma Niaga, PT Pantja
Niaga dan PT ME tanggal 15 Agustus 1989, PT Dharma Niaga ditunjuk sebagai
pengelola pabrik besi beton eks PT Sussi (milik Suhardi AM). Saldo kerjasama
operasi per 31 Desember 2003 sebesar Rp249.205.000,00.
Dari hasil pemeriksaan tahun 2004 diketahui bahwa secara internal PT
Mega Eltra telah mengkompensasikan hak PT Mega Eltra di PT SUSSI sebesar
Rp249.205.000,00 dengan hutang PT Mega Eltra kepada PT Dharma Niaga
BPK RI/AUDITAMA V
27
sebesar Rp178.273.000,00 dan hal ini telah mendapat persetujuan dalam RUPS
PT SUSSI tahun 2001.
Atas permasalahan tersebut di atas kami sarankan agar Manajemen PT ME
meminta Laporan Keuangan PT SUSSI untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2002 dan 2001 (yang sudah diaudit) dan jika tahun 2002 dan tahun
2001 PT SUSSI masih menderita kerugian maka PT ME harus
mempertimbangkan kelanjutan dari kerjasama operasi tersebut.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BPK RI/AUDITAMA V
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 03.B.2/Auditama V/GA/II/2005
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan
anak perusahaan tanggal 31 Desember 2004, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, dan telah menerbitkan laporan nomor 03.A.2/Auditama V/GA/II/2005 tanggal 28
Pebruari 2005.
Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan dan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan
audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari
salah saji material.
Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan usaha sendiri PT
Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2004, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk
menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas
laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian
intern tersebut.
Manajemen PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan anak perusahaan bertanggung jawab untuk
menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung
BPK RI/AUDITAMA V 29
jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang
taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu
pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan
absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai
akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan
dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan
laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau
ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi
atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu
prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektifitas
desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.
Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam
kelompok berikut ini:
• Produksi
• Teknik dan Perekayasaan
• Pemasaran/Komersil
• Keuangan
• Penelitian dan Pengembangan
Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman
tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut
dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.
Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah
dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut Standar
Audit Pemerintahan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Suatu kelemahan
material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang di dalamnya desain dan operasi satu
atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif
BPK RI/AUDITAMA V 30
rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang akan material
dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu
semestinya oleh karyawan dalam melaksanakan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.
Kami mencatat bahwa tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan
operasinya yang kami pandang memiliki kelemahan material sebagaimana kami definisikan
di atas.
Namun, kami mencatat masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan
operasinya disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada Lampiran B.
Auditor Utama Keuangan Negara V
Penanggung Jawab Audit,
Drs. Misnoto, MA, Ak Register Negara No. D-1416
Jakarta, 28 Pebruari 2005
BPK RI/AUDITAMA V 31
LAMPIRAN B
A. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)/PT Pusri
1. Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Jawa Barat kehilangan hak kepemilikan atas
Gudang Mesin Tablet Urea (MTU) di Mauk Tangerang senilai Rp322,87 juta
Berdasarkan Laporan Keuangan PT Pusri PPD Jawa Barat per 31 Desember
2004, diketahui bahwa saldo akun gudang pupuk senilai Rp6.854.990.423,00. Dari
pemeriksaan secara uji petik atas asset yang dikuasai beserta kontrak perjanjian
yang mendasarinya, diketahui terdapat gudang PPD Jawa Barat di Mauk
Tangerang yang dibangun PT Pusri PPD Jawa Barat di atas tanah yang disewa dari
pihak III. Sesuai dengan Kontrak Sewa Menyewa No.285 tanggal 18 Juli 1996
antara PT Pusri dengan Moe Irwan Rahardja (pedagang) sebagai pemilik tanah, PT
Pusri sepakat untuk menyewa tanah di Mauk, Jalan Raya Tangerang seluas 4.000
m2, milik Moe Irwan Rahardja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli
1996 sampai dengan 1 Juli 2001. Kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut
sepakat dengan harga sewa sebesar Rp4.750,00/m2 per tahun atau total kontrak
sebesar Rp19.000.000,00 per tahun.
Di dalam pasal 2 butir 2.a kontrak sewa menyewa di atas disebutkan bahwa
paling lambat 6 bulan sebelum masa kontrak berakhir, PT Pusri harus
memberitahukan kepada pemilik untuk memperpanjang kontrak. Jika kontrak tidak
diperpanjang atau terlambat dalam memperpanjang kontrak maka gudang tersebut
menjadi milik Moe Irwan Rahardja sebagai pemilik tanah. Usaha pertama untuk
memperpanjang kontrak dilakukan oleh PT Pusri dengan adanya surat intern
No.805/801.DS/2001 tanggal 16 Mei 2001 dari Kepala Kompartemen Niaga
kepada Kepala PPD Jawa Barat untuk diminta saran dan pertimbangannya dalam
rangka perpanjangan kontrak sewa gudang-gudang PT Pusri. Berdasarkan surat
tersebut, Kepala PPD Jawa Barat memberitahukan kepada Kadiv Sarwil I melalui
surat No.540/925.LA.2001 tanggal 20 Juni 2001 untuk memperpanjang gudang di
Mauk Tangerang. Hal tersebut diulangi kembali melalui surat
No.617/925.LA/2001 tanggal 16 Juli 2001 dari Kepala PPD Jawa Barat kepada
Kadiv Sarwil I. Surat-menyurat dengan pemilik tanah untuk memperpanjang
kontrak sewa-menyewa baru dilakukan pada tanggal 16 Juli 2001, yaitu melalui
BPK RI/AUDITAMA V 32
surat No.U-0644/925.LA/2001 tanggal 16 Juli 2001 dari Kepala PPD Jawa Barat
kepada Moe Irwan Rahardja, sementara kontrak sewa menyewa telah berakhir
tanggal 1 Juli 2001. Sehubungan dengan keterlambatan permintaan perpanjangan
kontrak sewa menyewa kepada pemilik tanah yang seharusnya dilakukan paling
lambat 1 Januari 2001 atau 6 (enam) bulan sebelum kontrak berakhir, maka sesuai
Surat Perjanjian yang telah disepakati bersama hak kepemilikan gudang berpindah
kepada pemilik tanah. Selanjutnya pemilik tanah dan gudang dengan surat tanggal
27 Juli 2004 memberitahukan kepada Kepala Departemen (Kadep) Sarwil I bahwa
apabila PPD Jawa Barat ingin mengontrak kembali maka harga sewa yang
ditawarkan adalah sebesar Rp55.000.000,00 per tahun. Sehubungan dengan hal
tersebut di atas Kadep Sarwil I melalui surat No.175/31100000.DS/2004 tanggal 5
Agustus 2004, meminta persetujuan kepada Direktur Komersil (Dirkom) PT Pusri
tentang harga sewa berdasarkan hasil negosiasi dengan pemilik tanah yaitu sebesar
Rp47.500.000,00 per tahun. Berdasarkan persetujuan dari Dirkom atas permintaan
perpanjangan tersebut, Kadep Sarwil I melalui surat No.181/J10.DS/2004 tanggal
16 Agustus 2004 memberitahukan kepada PPD Jawa Barat sekaligus untuk
menyiapkan kontrak sewa-menyewa berkaitan dengan hal tersebut. Perkembangan
selanjutnya PT Pusri menyewa tanah dan gudang tersebut karena gudang yang
semula milik PT Pusri telah beralih menjadi milik Moe Irwan Raharja sesuai
dengan klausul kontrak sebelumnya.
Seharusnya pemantauan atas penguasaan gudang milik sendiri maupun yang
disewa harus dilakukan dengan cermat, termasuk pemantauan keberadaan pemilik
tanah berkaitan dengan pasal 2 butir 2a surat perjanjian sewa-menyewa No.285
tanggal 18 Juli 1996 menyatakan bahwa pemberitahuan perpanjangan kontrak
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum kontrak berakhir. Selain itu
pencatatan atas asset yang dikuasai harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Hal tersebut mengakibatkan PT Pusri mengalami kerugian atas kehilangan
hak kepemilikan gudang MTU Mauk dengan nilai buku sebesar Rp322.870.647,00.
Hal tersebut disebabkan Kepala PPD dan Kabag AUK PPD Jawa Barat pada
saat itu lalai dalam memantau masa berakhirnya dan dalam usaha memperpanjang
kontrak sewa-menyewa tanah.
BPK RI/AUDITAMA V 33
PPD Jawa Barat mengakui kondisi tersebut dan telah mencatat kerugian atas
kehilangan kepemilikan gudang MTU Mauk tersebut.
BPK RI menyarankan agar dalam rangka pembinaan kepada seluruh
karyawan, PT Pusri memberikan peringatan/sanksi kepada karyawan yang telah
melakukan kelalaian sehingga hal yang menimbulkan kerugian perusahaan tidak
terjadi lagi di masa yang akan datang.
2. Pembayaran atas Jasa Perkapalan oleh Thai Phos Corporation PTE, LTD
tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati
Laporan Keuangan PT Pusri per 31 Desember 2004 (unaudited) mencatat
saldo perkiraan Pendapatan Angkutan Kapal Milik (700203) sebesar
Rp75.096.381.509,00.
Dari pemeriksaan secara uji petik atas perkiraan tersebut diketahui bahwa
pada tahun 2004 PT Pusri melakukan perjanjian charter kapal Sultan Mahmud
Badaruddin II (SMB II) dengan Thai Phos Corporation PTE, LTD untuk
melakukan pengapalan amoniak ke Maptaphut Thailand. Ongkos angkut sesuai
perjanjian (Tanker Voyage Charter Party) bulan April 2004 adalah sebagai berikut:
a. Cargo 4.000 MT ± 10% freight rate US$37.00 per MT
b. Cargo 5.000 MT ± 10% freight rate US$31.50 per MT
Thai Phos Corporation PTE, LTD juga mengajukan permintaan sesuai
facsimile No.TPC /Fax/013/03-04 tanggal 31 Maret 2004 yang isinya antara lain
PT Pusri harus menjamin agar temperatur amoniak dalam kapal yang disepakati
adalah pada atau dibawah minus 33 derajat celsius.
Pengapalan amoniak sebanyak 4.396.939 MT dilakukan berdasarkan Bill of
Lading No. PLG.01/063/04 tanggal 24 April 2004 namun tanggal 25 April 2004
amoniak tersebut dialihkan tujuannya ke PT Petrokimia Gresik dan tiba pada
tanggal 27 April 2004. Pengalihan pengapalan tersebut dikarenakan PT Pusri tidak
dapat memenuhi pengapalan amoniak pada temperatur sesuai permintaan Thai
Phos Corporation PTE, LTD.
Berdasarkan surat Kepala Departemen (Kadep) Pengadaan dan Ekspor
No.139/301000.PS/2004 tanggal 27 April 2004 kepada Kadep Pengapalan dan
Pengantongan (Paltong), pengapalan amoniak tersebut dialihkan kembali untuk
BPK RI/AUDITAMA V 34
diekspor ke Thailand. Pengalihan tersebut sesuai dengan permintaan Departemen
Pengadaan dan Ekspor dengan alasan tidak ada kesepakatan harga amoniak dengan
PT Petrokimia Gresik dan tiba di Maptaphut pada tanggal 5 Mei 2004.
Melalui surat No.4056/40.15.0000/2004 tanggal 7 April 2004, Kepala Dinas
(Kadis) Administrasi dan Keuangan Paltong meminta penerbitan nota debet freight
MT SMB II dengan penjelasan bahwa tagihan dialamatkan ke PT Kurnia Sumber
Makmur (KSM) yang dalam hal ini bertindak sebagai trader agent. Berdasarkan
Nota Debet No.ND12004000021 tanggal 10 Mei 2004, PT Pusri melakukan
penagihan ke Thai Phos Corporation PTE, LTD dengan rincian sebagai berikut :
No Keterangan Harga Satuan (US$)
Kuantitas Jumlah (US$)
1. Freight KM SMB-II 37.00 4.396.939 162,686.742. Advance port disbursemen
to agen -6,275.00 1,00 -6,275.00
Total 156,411.74
Pada tanggal 11 Mei 2004, melalui suratnya No.TPC/005/05-04, pihak Thai
Phos Corporation PTE, LTD meminta kebijaksanaan PT Pusri untuk menggunakan
freight rate US$31.50 per MT dengan alasan kargo yang diminta adalah 5.000MT.
Dengan surat No.U-2554/4011/2004 tanggal 13 Mei 2004, PT Pusri dalam
hal ini Departemen Paltong menyatakan tidak dapat memenuhi permohonan
tersebut dengan alasan:
a. Bahwa sesuai komitmen yang sudah disepakati bahwa basis muatan 4.000MT ±
10% ditetapkan freight rate US$37.00 per MT.
b. Hal yang lainnya yaitu kapal SMB II sudah dideviasi ke Petrokimia Gresik
sehingga jarak yang ditempuh semakin jauh sehingga seharusnya freight rate
yang ditetapkan adalah US$45.00 per MT.
Pada tanggal 18 Mei 2004, melalui suratnya No.TPC/010/05-04 yang
ditujukan kepada Direktur Teknik, Thai Phos Corporation PTE, LTD menyanggupi
untuk membayar freight sebesar US$31.50 per MT x 4.500MT meskipun kargo
yang terisi sebesar 4.396MT. PT KSM melalui suratnya No.145/CD-KSM/V/2004
tanggal 25 Mei 2004 yang ditujukan kepada Thai Phos Corporation PTE, LTD
menyatakan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Direktur
Teknik, Direktur Keuangan dan Kadep Paltong dimana diputuskan untuk
BPK RI/AUDITAMA V 35
menyetujui pembayaran biaya pengapalan kapal SMB II sejumlah US$141,750
(US$31.50 x 4.500). Pada tanggal 26 Mei 2004, Thai Phos Corporation PTE, LTD
melakukan pembayaran atas nota debet PT Pusri melalui bank HSBC sebesar
US$141,750 dipotong biaya komisi sebesar US$160 menjadi US$141,590 sesuai
dengan surat PT KSM kepada Thai Phos Corporation PTE, LTD. Atas pembayaran
tersebut PT Pusri melakukan revisi atas perjanjian charter party menjadi 4.500 MT
± 10% dengan freight rate US$32.238 per MT.
Hal tersebut menunjukkan bahwa Direktur Teknik Perekayasaan dan Direktur
Keuangan PT Pusri serta Kadep Paltong PT Pusri memberikan kebijakan
penurunan freight yang tidak sesuai dengan kesepakatan semula sehingga Thai
Phos Corporation PTE, LTD melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan
yang telah disepakati dalam perjanjian charter party.
Seharusnya pembayaran oleh Thai Phos Corporation PTE, LTD adalah
sebesar freight rate yang telah disepakati sesuai perjanjian charter party.
Akibatnya PT Pusri kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan sebesar
US$14,821.74 (US$156,411.74 – US$141,590.00) atau setara dengan
Rp128.356.268,00 (US$14,821.74 x Rp8.660,00).
Kondisi tersebut disebabkan kapal pengangkutan amoniak PT Pusri secara
teknis tidak mampu untuk mengangkut tonase dan suhu amoniak sesuai
kesepakatan kontrak.
PT Pusri menjelaskan bahwa kondisi yang diungkapkan oleh BPK RI
memang demikian, dimana kapal yang digunakan untuk mengangkut amoniak
secara teknis tidak mampu memenuhi tonase dan suhu amoniak sesuai dengan
perjanjian semula sehingga diambil kebijakan penurunan tarif ongkos angkut.
Namun di pihak lain PT Pusri memperoleh keuntungan yang relatif besar dari
harga jual amoniak yang mencapai US$216 per MT dibandingkan dengan harga
yang berlaku umum berkisar US$170 per MT.
BPK RI menyarankan agar dimasa yang akan datang dalam membuat
kesepakatan jasa perkapalan memperhatikan kemampuan teknis kapal yang
BPK RI/AUDITAMA V 36
dimiliki dan dilakukan koordinasi antara Dinas Operasi Kapal dengan Dinas
Rendal Produksi.
3. Terdapat koreksi perhitungan klaim susut atas pengangkutan pupuk oleh
KM Berkah Lestari sebesar Rp253,78 juta
PT Pusri melakukan kontrak sewa angkutan pupuk ke berbagai daerah
melalui laut dengan PT Swadaya Lestari Lines (PT SLL) yang diikat dengan surat
perjanjian No.007/SP/DIR/2004 tanggal 1 Februari 2004. Biaya sewa kapal charter
ke perusahaan pelayaran tersebut ditetapkan sebesar Rp27.500.000,00 per hari
dengan KM Berkah Lestari. Besarnya angkutan charter tersebut bersifat all in
sudah termasuk bunker, biaya pelabuhan dan lain sebagainya yang berhubungan
dengan biaya operasi kapal.
Salah satu pelayaran yang dilakukan maskapai pelayaran tersebut adalah
pengangkutan pupuk curah dari pelabuhan muat/asal PT Pusri Palembang ke
pelabuhan tujuan Teluk Bayur – PPD Sumbar. Kegiatan bongkar muat pupuk
tersebut memakai jasa survei dari PT Proteknika Jasapratama (PT PJ). Pada saat
kapal melakukan kegiatan muat pupuk curah di pelabuhan PT Pusri Palembang
tercantum dalam Bill of Lading (B/L) yang ditandatangani oleh surveyor PT PJ
bersama dengan pihak PT Pusri dan KM Berkah Lestari. Tonase pupuk yang
dimuat berdasarkan hasil draught survey yang dilakukan secara bersama-sama
antara surveyor dengan Dinas Rendal Produksi adalah sebesar 4.673.252 kg. Pada
saat kapal tersebut melakukan kegiatan bongkar di Pelabuhan Teluk Bayur tonase
pupuk yang diangkut setelah dilakukan draught survey dengan tanggal initial
survey 28 Maret 2004 dan final survey tanggal 5 April 2004 oleh PT PJ sebesar
4.545.107 kg (4.545,107 M/T) sehingga terjadi selisih/susut angkutan sebesar
128.145 kg. Draught survey tersebut hanya ditandatangani oleh surveyor PT PJ.
Hasil survey tersebut tidak disetujui oleh pihak kapal (PT SLL). Namun demikian
pada akhirnya PT SLL bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Bongkar
dengan Berita Acara No.BAP-003/BSM-PDG/IV/2004. Toleransi susut yang
diperkenankan sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian angkutan
pupuk adalah sebesar 0,2% dari berat pupuk yang diangkut, dalam hal ini sebesar
9.346,504 kg, sehingga susut yang berada di atas toleransi sebesar 118.798,496 kg
BPK RI/AUDITAMA V 37
(128.145 kg - 9.346,504 kg). PT Pusri telah menghitung besarnya klaim susut
tersebut sebesar Rp132.103.928,00 (118.798,496 kg x Rp1.112,00). PT Pusri tidak
segera melakukan pembayaran tagihan ke PT SLL sehubungan dengan kegiatan
pengangkutan pupuk via kapal karena adanya perbedaan mengenai pengenaan
klaim susut pengangkutan pupuk.
Atas hal tersebut maka dilakukan pengujian ulang sebanyak 2 (dua) kasus
oleh PT PJ sehubungan dengan terjadinya susut pupuk dalam beberapa kali
pengapalan. Hasil pengujian sebagaimana terdapat dalam surat Surveyor PT PJ
No.0945/PJ-PLG/2004 tanggal 17 Juni 2004 yang ditujukan ke Kadep Pengadaan
dan Ekspor dan Kadis Angkutan Laut PT Pusri memberikan kesimpulan bahwa
terjadinya perbedaan berat pupuk di pelabuhan muat dengan berat pupuk di
pelabuhan bongkar terutama karena adanya perbedaan berat jenis air tawar pada
pelabuhan muat di sungai Musi dengan berat jenis air laut pada pelabuhan tujuan di
Teluk Bayur Sumatera Barat. Selain itu terjadinya perbedaan karena adanya
perubahan bentuk kapal, dalam arti berat benda-benda yang berada di atas kapal
(constant kapal) berubah. Perbedaan berat pupuk di pelabuhan muat dengan berat
pupuk dari 2 kasus yang diuji tersebut adalah selisih positif masing-masing 3.519
MT dan 0.109 MT. Berdasarkan hasil uji tersebut jika terjadi selisih negatif (susut)
maka jumlah tonase dalam B/L dikoreksi sehingga susut yang terjadi masih dalam
batas toleransi. Hal tersebut diterapkan untuk pengangkutan pupuk curah dari
pelabuhan muat PT Pusri Palembang ke pelabuhan tujuan Teluk Bayur – PPD
Sumatera Barat (Sumbar) di atas sehingga hasilnya sebagai berikut :
B/L Sebelum B/L sesudah Selisih Initial Net.Displ 2,462.782 MT 2,581.682 MT 118.9 MT Light Ship 2,349.600 MT 2,349.600 MT 0 Constant 113.182 MT 232.082 MT 118.9 MT Final 7,136.034 MT 7,136.034 MT 0 B/L 4,673.252 MT 4,554.352 MT 118.9 MT
Notes : Party B/L yang direvisi : 4,554.352 MT Hasil bongkar : 4,545.107 MT Selisih : 9.245 MT (susut 0.20%)
Penerapan hal tersebut dapat diterima oleh PT Pusri sebagaimana terlihat
dalam surat Kepala Dinas (Kadis) Angkutan Laut kepada Kadis AUK Niaga
BPK RI/AUDITAMA V 38
No.605/K12.D6/2004 tanggal 15 Juli 2004. Dengan demikian pengenaan klaim
susut pengangkutan pupuk sebesar Rp132.103.928,00 tersebut dibatalkan.
Hal serupa juga terjadi pada :
a. Pengangkutan KM Berkah Lestari atas pupuk milik PT Pusri tanggal 11 Maret
2004 tujuan pelabuhan Panjang (hasil bongkar 5,137.650 MT)
B/L Sebelum B/L sesudah Selisih Initial Net.Displ 2,463.201 MT 2,506.149 MT 42.948 MTLight Ship 2,349.600 MT 2,349.600 MT 0Constant 113.601 MT 156.549 MT 42.948 MTFinal 7,653.784 MT 7,653.784 MT 0B/L 5,190.583 MT 5,147.635 MT 42.948 MT
Notes : Party B/L yang direvisi : 5,147.635 MT Hasil bongkar : 5,137.650 MT Selisih : 9.985 MT (susut 0.19%)
Susut yang seharusnya apabila tidak terjadi perubahan B/L adalah :
- Original B/L : 5,190.583 MT
- Hasil bongkar : 5,137.650 MT
Selisih : 52.933 MT
Toleransi susut : 10.381 MT
Susut di atas toleransi : 42.552 kg x Rp1.112 = Rp47.317.824,00
b. Pengangkutan KM Berkah Lestari atas pupuk milik PT Pusri tanggal 9 April
2004 tujuan Pelabuhan Panjang (hasil bongkar 6,267.412 MT)
B/L Sebelum B/L sesudah Selisih Initial Net.Displ 2,430.831 MT 2,501.649 MT 70.818 MTLight Ship 2,349.600 MT 2,349.600 MT 0Constant 81.231 MT 152.049 MT 70.818 MTFinal 8,777.805 MT 8,777.805 MT 0B/L 6,346.974 MT 6,276.156 MT 70.818 MT
Notes : Party B/L yang direvisi : 6,276.156 MT Hasil bongkar : 6,267.412 MT Selisih : 8.744 MT (susut 0,14 %)
Susut yang seharusnya apabila tidak terjadi perubahan B/L adalah :
- Original B/L : 6,346.974 MT
- Hasil bongkar : 6,267.412 MT
Selisih : 79.562 MT
Toleransi susut : 12.694 MT
Susut di atas toleransi : 66.868 kg x Rp1.112 = Rp74.357.216,00
BPK RI/AUDITAMA V 39
Berdasarkan penjelasan dari Dinas Operasi Kapal milik PT Pusri yang tugas
kesehariannya adalah melaksanakan pengangkutan pupuk dengan kapal milik
sendiri, perbedaan berat jenis air tawar dan air laut memiliki pengaruh yang besar
terhadap hasil draught survey. Sementara itu constant kapal tidak mungkin berubah
pada saat kapal melakukan kegiatan baik kegiatan muat maupun bongkar, kalaupun
ada perubahan tidak dalam jumlah yang besar, sehingga penjelasan dari PT PJ atas
perubahan constant kapal diragukan. Seharusnya PT Pusri lebih mengkritisi hasil
pengujian yang dilakukan jika melihat kecenderungan yang terjadi pada saat
pengujian adalah selisih positif yang sangat tipis, sedangkan kenyataan yang terjadi
adalah selisih negatif yang cukup besar (susut di atas toleransi). Apabila
diperhatikan maka perubahan tersebut mendekatkan kesusutan yang terjadi dengan
toleransi yang ditetapkan dalam perjanjian sewa angkutan kapal PT Pusri dengan
PT SLL.
Seharusnya jumlah tonase dalam B/L awal menjadi dasar dalam perhitungan
susut.
Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pembatalan klaim susut angkutan
pupuk sebesar Rp253.778.968,00.
Hal tersebut disebabkan kurang cermatnya surveyor yang ditunjuk, Dinas
Rendal Produksi dan pihak-pihak terkait yang melakukan pekerjaannya baik di
pelabuhan muat maupun di pelabuhan tujuan.
PT Pusri menjelaskan bahwa untuk menghindari terjadinya dispute hasil
bongkar/perhitungan draught survey, maka sejak Oktober 2004 diberlakukan
sistem FOG (Full Outtern Guarantee) perlindungan terhadap muatan pupuk curah
yang diangkut kapal sehingga bila terjadi susut di pelabuhan bongkar, pihak
Surveyor pelaksana draught survey yang bertanggungjawab dan dikenakan beban
klaim tanpa toleransi.
BPK RI menyarankan agar PT Pusri melakukan penelitian lebih lanjut atas
hal tersebut di atas termasuk sistem FOG yang diterapkan dan sebelum
permasalahannya jelas untuk sementara tidak memakai pihak PT PJ sebagai
pelaksana draught survey. Apabila dari hasil penelitian terdapat pihak-pihak yang
BPK RI/AUDITAMA V 40
terbukti dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya maupun
orang lain dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, kepada yang bersangkutan
agar dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan pinjam meminjam suku cadang dan bahan pembantu antara
anggota Holding tidak sesuai dengan kesepakatan bersama
Didasari keinginan untuk mengoperasikan pabriknya secara lebih efisien dan
produktif serta adanya peralatan suku cadang yang sama, maka PT Pusri, PT
Petrokimia Gresik (PG), PT Pupuk Kujang (PK), PT Pupuk Kalimantan Timur
(PKT), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) yang
tergabung dalam Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) mengadakan
kesepakatan bersama pinjam meminjam suku cadang dan bahan pembantu.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding
(MOU) pada tanggal 19 Maret 1991 dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak
ditandatangani oleh semua pihak. MOU tersebut diperbaharui dengan Kesepakatan
No.022/SP/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 dan berlaku untuk jangka waktu 5
tahun.
Selain itu, pinjam meminjam suku cadang juga diatur sesuai Memo Direktur
Utama No.0002/MD/100.00/1995 perihal Pinjam Meminjam Suku Cadang antar
Produsen.
Dari Laporan Keuangan PT Pusri per 31 Desember 2004 (unaudited)
diketahui bahwa saldo piutang dan hutang suku cadang dan bahan pembantu
masing-masing adalah sebesar Rp1.481.317.523,00 dan Rp521.181.621,00.
Posisi tersebut termasuk saldo piutang dan hutang suku cadang dan bahan
pembantu yang telah berumur lama yaitu piutang dan hutang yang timbul sejak
tahun 1998 dan 2002. Saldo piutang lain-lain suku cadang dan bahan pembantu
serta hutang lain-lain suku cadang dan bahan pembantu yang telah berumur di atas
2 tahun masing-masing sebesar Rp810.263.652,00 dan sebesar Rp359.996.752,00
sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1 dan 2.
Data tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian hutang dan piutang suku
cadang dan bahan pembantu terlalu lama. Selain itu, data hasil rekonsiliasi atas
BPK RI/AUDITAMA V 41
pinjaman PT Pusri ke PT PK belum akurat ditunjukkan dengan beberapa item suku
cadang yang dipinjam bernilai 0.
Seharusnya hal tersebut mempedomani MOU Pasal 3 yang menyatakan
bahwa terhadap pinjaman suku cadang/material pabrik tidak dikenakan imbalan,
namun untuk menjaga agar pinjaman tersebut dapat segera dikembalikan, maka
pihak peminjam harus segera melakukan usaha pengadaannya. Selain itu hasil
rekonsiliasi seharusnya bisa menampilkan nilai yang tepat atas suku cadang yang
dipinjam.
Kondisi tersebut mengakibatkan penyelesaian piutang dan hutang suku
cadang dan bahan pembantu menjadi lama dan cenderung macet .
Hal tersebut disebabkan pihak-pihak yang ikut dalam kesepakatan tidak
menaati klausul dalam kesepakatan tersebut dan tindak lanjut hasil rekonsiliasi
hutang piutang suku cadang tidak optimal.
PT Pusri menjelaskan bahwa atas permasalahan di atas akan dibicarakan
lebih lanjut dengan anggota holding.
BPK RI menyarankan agar PT Pusri segera melakukan koordinasi dengan
anggota holding dan segera melakukan penyelesaian atas pinjam meminjam suku
cadang tersebut.
5. Biaya Pelayanan Kesehatan melebihi dari premi yang dibayarkan kepada
Yayasan Pusri Medika (YPM)
PT Pusri memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan PT Pusri aktif,
pensiunan karyawan PT Pusri dan pensiunan Pejabat PT Pusri yang bukan berasal
dari karyawan PT Pusri masing-masing beserta keluarganya. Pensiunan Pejabat PT
Pusri yang bukan berasal dari karyawan PT Pusri, berasal dari instansi lain yang
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Purnawirawan ABRI dan mantan
Direksi/karyawan BUMN lain.
Sejak tahun 2001 pelayanan kesehatan tersebut diserahkan pengelolaannya
kepada YPM Rumah Sakit PT Pusri, yang diikat dengan surat perjanjian antara:
BPK RI/AUDITAMA V 42
a. PT Pusri dengan YPM No.298/SP/DIR/2001 dan No.227/YPM.XII/2001
tanggal 30 Nopember 2001 untuk pelayanan kesehatan karyawan PT Pusri dan
keluarganya yang masih aktif.
b. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri (YKKP) dengan YPM
No.487A/SPKKP/2001 tanggal 30 Nopember 2001 untuk pelayanan kesehatan
karyawan PT Pusri yang sudah pensiun dan keluarganya.
Pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh PT Pusri dan YKKP kepada
YPM dilaksanakan dengan sistem premi (tetap) sesuai jumlah dan klasifikasi
peserta yang terdiri dari karyawan PT Pusri yang masih aktif maupun karyawan
yang sudah pensiun beserta keluarganya. Biaya pelayanan kesehatan yang
dikeluarkan oleh YPM dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut selalu lebih besar dari
jumlah premi yang diterima atau dengan kata lain YPM selalu mengalami defisit.
Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
Tahun Premi (Rp)
Biaya Pelayanan Kesehatan
(Rp)
Defisit (Rp)
2002 2003 2004
19.301.256.900,0034.787.495.936,0038.369.070.820,00
21.008.306.755,0037.667.469.076,0041.147.886.801,00
1.707.049.855,002.879.973.140,002.778.815.981,00
Defisit tersebut antara lain disebabkan oleh :
a. Adanya program pensiun dini tahun 2001 dan 2002 sebanyak 1.721 karyawan,
sehingga jumlah karyawan pensiun meningkat, sedangkan premi bagi
pensiunan nilainya lebih rendah dibandingkan dengan premi karyawan aktif,
tetapi fasilitas pelayanan kesehatannya sama.
b. Adanya pelayanan kesehatan bagi pensiunan Pejabat PT Pusri beserta
keluarganya yang bukan berasal dari karyawan PT Pusri.
c. Program Kesehatan yang dilaksanakan tidak terbatas (unlimited).
Berdasarkan addendum perjanjian No.298/SP/DIR/2001 dan
No.227/YPM.XII/2001 tanggal 30 November 2001 yaitu addendum I No.47/AD-
SP/DIR/2003 tanggal 22 Mei 2003, butir III diantaranya mengatur bahwa biaya
pelayanan kesehatan pejabat yang masih aktif maupun yang telah pensiun dan
bukan peserta DAPENSRI (bukan yang berasal dari karyawan PT Pusri)
seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Pusri.
BPK RI/AUDITAMA V 43
Seperti diketahui bahwa pensiunan Pejabat PT Pusri yang bukan berasal dari
karyawan PT Pusri pada saat yang bersangkutan berakhir jabatannya dan tidak
ditunjuk lagi telah diberikan fasilitas berupa asuransi purna jabatan. Khusus
pensiunan Pejabat PT Pusri yang berasal dari instansi lain tentunya sudah diikutkan
dalam program pelayanan kesehatan di instansi tempat mereka bekerja
sebelumnya. Dengan demikian kebijakan pemberian pelayanan kesehatan kepada
pensiunan Pejabat PT Pusri yang bukan berasal dari karyawan PT Pusri adalah
tidak tepat, karena seharusnya mereka dapat mengajukan pelayanan kesehatan
kepada instansi asal yang bersangkutan sebelum menjadi pejabat di PT Pusri.
Biaya pelayanan kesehatan pensiunan Pejabat PT Pusri dan keluarganya
yang bukan berasal dari karyawan PT Pusri dan menjadi tanggung jawab atau
beban PT Pusri untuk tahun 2004 sebesar Rp 1.157.660.960,00 dengan rincian
tagihan YPM, sebagai berikut :
SURAT YPM NO
NOMOR TANGGAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7
092/YPM.III/2004 171/YPMV/2004 248/YPM.VII/2004 365/YPM.IX/2004 461/YPM.IX/2004 569/YPM.XII/2004 021/YPM.I/2005
29-03-2004 13-05-2004 13-07-2004 15-09-2004 20-10-2004 17-12-2004 18-01-2005
50.598.702 366.489.757 231.295.643 251.794.008 76.642.074
147.142.551 33.698.225
Jumlah 1.157.660.960
Seharusnya perusahaan tidak memberikan fasilitas biaya pemeliharaan
kesehatan kepada pensiunan Pejabat PT Pusri serta keluarganya yang bukan berasal
dari karyawan PT Pusri.
Hal tersebut mengakibatkan PT Pusri dibebani biaya yang seharusnya tidak
menjadi tanggungjawabnya dalam tahun 2004 sebesar Rp1.157.660.960,00.
Hal tersebut disebabkan Direksi memberikan peluang kepada pensiunan
Pejabat PT Pusri yang bukan berasal dari karyawan PT Pusri untuk memperoleh
pelayanan kesehatan yaitu dengan adanya Addendum I No.47/AD-SP/DIR/2003.
PT Pusri menjelaskan bahwa ketentuan untuk mengatur fasilitas
pemeliharaan kesehatan bagi pensiunan Pejabat PT Pusri dan keluarganya yang
BPK RI/AUDITAMA V 44
bukan berasal dari karyawan PT Pusri saat ini sedang dipersiapkan, tetapi usaha-
usaha untuk menekan biaya sudah dilakukan seperti memutuskan hubungan kerja
dengan rumah sakit provider di Jakarta yang taripnya cukup tinggi antara lain:
Rumah Sakit (RS) Metropolitan Medical Centre, RS Pondok Indah dan RS PT
Siloam Healthcare .
Dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance (tata kelola
perusahaan yang baik) BPK RI menyarankan agar PT Pusri menghentikan
pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi pensiunan Pejabat PT Pusri yang
bukan berasal dari karyawan PT Pusri karena biaya tersebut bukan merupakan
kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan.
6. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam pemeriksaan tahun buku 2003 terdapat 12 (dua belas) temuan atas
kepatuhan terhadap pengendalian intern. Dari 12 (dua belas) temuan tersebut telah
ditindaklanjuti dan dianggap selesai sebanyak 9 (sembilan) temuan dan sisanya
sebanyak 3 (tiga) temuan masih dalam proses ditindaklanjuti, yaitu:
a. Penggunaan dan pengelolaan gedung Rumah Sakit PT Pusri beserta
peralatannya oleh Yayasan Pusri Medika tidak didukung dengan Surat
Perjanjian
Harga perolehan dan akumulasi penyusutan Gedung Rumah Sakit PT
Pusri Palembang per 31 Desember 2003 masing-masing sebesar
Rp2.724.024.100,00 dan Rp2.500.399.443,00. Penggunaan dan pengelolaan
gedung Rumah Sakit beserta peralatannya oleh Yayasan Pusri Medika tidak
didukung dengan Surat Perjanjian.
Dari hasil pemeriksaan tindak lanjut s.d 31 Desember 2004 draft surat
perjanjian tersebut masih dalam proses penyelesaian.
BPK RI menyarankan agar PT Pusri segera menyelesaian draft tersebut
dan menuangkannya dalam surat perjanjian tentang pengelolaan Rumah Sakit
tersebut.
BPK RI/AUDITAMA V 45
b. Gudang pupuk di beberapa Pemasaran Pusri Daerah senilai Rp10.035,80
juta diragukan status kepemilikannya
Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumentasi kepemilikan gudang
pada beberapa Pemasaran Pusri Daerah (PPD) diketahui bahwa beberapa
gudang pupuk tersebut dibangun di atas tanah yang disewa dari pihak ketiga.
Bentuk perjanjian kerjasama tersebut berupa penyerahan bidang-bidang tanah
dari pihak ketiga untuk dipergunakan khusus sebagai lokasi gudang
penyimpanan pupuk PT Pusri berikut prasarana lainnya.
Salah satu perjanjian kerjasama persewaan tanah adalah dengan PT
Kereta Api Indonesia (KAI), berupa bidang-bidang tanah yang terletak di
emplasemen stasiun dan jalur-jalur kereta api. Kerjasama tersebut dituangkan
dalam surat perjanjian dengan Perumka No.269/HK/UM/1998 dan PT Pusri
No.295/SP/DIR/1998 tanggal 31 Desember 1998 sebagai kelanjutan perjanjian
kerjasama sebelumnya yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai
tanggal 1 Januari 1998 sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 dengan luas
tanah keseluruhan 210.671,95 m2.
Berdasarkan keterangan dari pihak PT Pusri diketahui bahwa sejak
berakhirnya kontrak sewa tanah pada tanggal 31 Desember 2002, belum
dilaksanakan perpanjangan kontrak sewa tanah dan PT Pusri masih menunggu
penawaran dari PT KAI. Disamping itu di dalam perjanjian tersebut tidak diatur
secara jelas mengenai status kepemilikan atas gudang jika kontrak sewa tanah
berakhir.
PT Pusri menjelaskan bahwa secara lisan telah menghubungi PT KAI
tentang proses perpanjangan sewa tanah tersebut dan terakhir dengan surat
No.U-001/31000000.PS/2004 tanggal 12 Januari 2004, tetapi belum
memperoleh tanggapan.
Dari hasil pemeriksaan tahun buku 2004 diketahui bahwa PT KAI telah
menanggapi surat tersebut dan berkeinginan untuk melanjutkan kerjasama di
atas dan karenanya pada tanggal 6 Mei 2004 PT Pusri telah membentuk Tim
untuk membahas kerjasama dan menyiapkan perpanjangan kontrak sewa tanah
tersebut.
BPK RI/AUDITAMA V 46
BPK RI menyarankan agar PT Pusri melakukan percepatan kerja dari Tim
dimaksud dan segera melakukan perpanjangan kontrak sewa tanah tersebut
serta dalam perjanjian mengatur tentang status kepemilikan atas gudang setelah
kontrak sewa tanah berakhir.
c. Terdapat tanah di PPD Sulawesi Selatan yang dikuasai pihak ketiga dan
di PPD Jawa Timur belum didukung sertifikat atas nama PT Pusri
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kepemilikan tanah pada kedua PPD
tersebut diketahui sebagai berikut:
a. Tanah di PPD Sulawesi Selatan (Sulsel)
Tanah perumahan yang terletak di Jalan AP Pettarani Kelurahan Masale
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar telah dimiliki oleh PPD Sulsel
sejak tahun 1981 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna
Bangunan (SHGB) No.20, 21, 22 dan 23 tanggal 3 Nopember 1981 yang
berlaku selama 20 tahun. SHGB tersebut terdaftar di Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan luas tanah
sebesar 6.169 m2. Sejak tahun 1986 di atas tanah tersebut telah didirikan
bangunan berupa rumah dinas sebanyak empat buah yang dihuni oleh
karyawan PPD Sulsel.
Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan surat No.570-892-53-01 tanggal
11 Juni 2002, menyatakan bahwa setelah dilakukan pengukuran sesuai
batas penguasaan yang ditunjuk diperoleh luas 5.628 m2 atau terjadi
kekurangan seluas 541 m2 dari ukuran semula sehingga Kantor Pertanahan
Kota Makassar hanya dapat menerbitkan surat ukur sesuai keadaan dan luas
yang dikuasai.
Pada tanggal 25 Nopember 2002 dilakukan perbandingan sket tanah hasil
pengukuran petugas ukur Kantor Pertanahan Makassar dengan sket tanah
pada SHGB PPD Sulsel dengan hasil sebagai berikut :
1) Kekurangan luas tanah tersebut terjadi pada SHGB No. 99 (eks No.20
tahun 1981), GS No.2869/1981.
BPK RI/AUDITAMA V 47
2) Hasil pengecekan fisik di lapangan diketahui bahwa kekurangan luas
tanah disebabkan tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak PT
Asindoindah Griyatama (PT AG) berupa jalan dan bangunan rumah.
Menindaklanjuti hal tersebut, telah diadakan beberapa kali pertemuan
antara PPD Sulsel dan PT AG. Berdasarkan data terakhir yang
diperoleh pada tanggal 12 Desember 2003 diadakan pertemuan antara
PT AG dengan PPD Sulsel yang ditindaklanjuti dengan melakukan
peninjauan lokasi oleh PT AG dan PPD Sulsel secara bersama-sama.
Dari peninjauan tersebut diperoleh data dan fakta bahwa lokasi tanah
dimaksud dalam penguasaan PT AG. Penyelesaian akan dilakukan
secara kekeluargaan dengan beberapa alternatif sebagai berikut :
a) Tanah yang dikuasai dikembalikan kepada PT Pusri.
b) Tanah yang dikuasai ditukar dengan tanah milik PT AG yang
terletak di sebelah/berbatasan dengan pagar kawat tanah PT Pusri.
c) Tanah yang dikuasai dibeli oleh PT AG sesuai dengan NJOP tahun
berjalan.
Ketiga alternatif penyelesaian tersebut baru dapat dilaksanakan
apabila telah disetujui oleh manajemen masing-masing baik PT AG
maupun PT Pusri. Sampai dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT
Pusri tahun buku 2003 berakhir persetujuan manajemen PT AG dan PT
Pusri belum diberikan.
Perkembangan selanjutnya diketahui bahwa berdasarkan surat dari PT
AG No.002/AIG/WR/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 menyatakan tanah
tersebut adalah milik PT AG yang dibeli dari Sdr. M Dahlan Mustofa
berdasarkan Akta Pelepasan Hak Legalitas Camat Panakkukang
No.08/III/8/KP/IV/1991.
Atas permasalahan yang belum dapat diselesaikan tersebut maka pada
tanggal 7 September 2004 telah diadakan pertemuan antara PT Pusri, PT
AG dan BPN Kota Makassar yang menyimpulkan bahwa masing-masing
PT Pusri dan PT AG mempunyai bukti hak yang kuat dan kedua belah
pihak sepakat akan melakukan pertemuan dimana hasilnya akan diserahkan
kepada BPN Kota Makassar.
BPK RI/AUDITAMA V 48
b. Tanah PPD Jawa Timur
Tanah GPP Jember berlokasi di Jl. Stasiun Rambipuji, Desa Rambigundam
seluas 7.980 m2 dan 3.000 m2 senilai Rp45.926.500,00 dengan bukti
kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) No. 39 dan Petok No. 1714 masih
terdaftar atas nama M.N. Thoyib dengan Akta Jual Beli masing-masing No.
168/1976 dan 169/1976. Menurut keterangan dari Bagian Administrasi
Umum dan Keuangan PPD Jawa Timur, pengajuan balik nama belum
dilakukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Permasalahan atas tanah PPD Jawa Timur belum sepenuhnya dapat
ditindaklanjuti yaitu adanya hambatan dalam pengurusan balik nama karena
tidak adanya surat Sertifikat Tanah yang Asli maupun surat Jual Beli Tanah
yang Asli, dan sebagai langkah awal sedang diupayakan penggantian
sertifikat asli melalui BPN setempat dengan menunjuk Notaris Elly
Herawati Sutedjo SH yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan
pengurusan balik nama sertifikat atas nama PT Pusri.
PT Pusri menjelaskan sebagai berikut:
1) Atas tanah di PPD Sulawesi Selatan, PT Pusri telah mengajukan somasi I dan II
kepada PT AG dan masih mempertimbangkan langkah penyelesaian terbaik
atas tanah tersebut
2) Atas tanah PPD Jawa Timur proses balik nama sertifikat tanah tersebut masih
berlangsung
BPK RI menyarankan agar PT Pusri segera meneliti lebih lanjut dan
melakukan tindakan hukum yang diperlukan atas tanah di PPD Sulawesi Selatan
dan lebih aktif dalam penyelesaian pengurusan balik nama sertifikat kepemilikan
tanah GPP Jember.
7. Hasil Pemeriksaan tahun 2002 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam pemeriksaan tahun buku 2002 terdapat 8 (delapan) temuan atas
kepatuhan terhadap pengendalian intern. Dari 8 (delapan) temuan tersebut telah
ditindaklanjuti dan dianggap selesai sebanyak 6 (enam) temuan dan sisanya
sebanyak 2 (dua) temuan masih dalam proses ditindaklanjuti, yaitu:
BPK RI/AUDITAMA V 49
a. Penjualan pupuk kepada beberapa perkebunan besar tidak sesuai dengan
Juklak Penjualan yang berlaku
Dalam tahun 2003, antara lain terdapat penjualan kepada tiga perkebunan
besar yaitu PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (PT SMART),
PT Astra Agro Lestari Tbk. (PT AAL), dan PT Minamas Gemilang (PT MMG)
dengan total nilai sebesar Rp110.363.334.352,00 dan US$147,607.91.
Penjualan tersebut dilakukan melalui proses tender.
Hasil pemeriksaan pada tahun 2003 menunjukkan bahwa hasil
pemeriksaan pada tahun 2002 tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh
manajemen PT Pusri dan masih terjadi hal-hal sebagai berikut:
1) Realisasi pengiriman pupuk dilaksanakan mendahului Surat Perjanjian Jual
Beli (SPJB).
2) Penjualan dilaksanakan secara kredit selama 30 hari tanpa didukung
jaminan berupa deposito atau bank garansi seperti yang disyaratkan.
Belum dapat dilaksanakannya tindaklanjut atas permasalahan tersebut
berdasarkan penjelasan PT Pusri disebabkan penjualan pupuk kepada beberapa
perkebunan besar dilakukan melalui proses tender, dimana PT Pusri harus
mengikuti ketentuan tender tersebut seperti cara pembayaran, penyerahan
pupuk dan sebagainya, yang ketentuan-ketentuannya berbeda dengan SPJB dan
POB Penjualan kepada distributor.
Selanjutnya pada tahun 2004 PT Pusri telah menyempurnakan materi
kontrak/perjanjian penjualan pupuk untuk semester I tahun 2004 sesuai Surat
Perjanjian Jual Beli Pupuk antara PT Pusri dengan PT SMART
No.24/SP/DIR/2004 tanggal 24 Januari 2004, pelaksanaannya antara lain
adalah :
a. PPN dibayar dulu oleh pembeli sebelum PO dibuat dan pupuk diserahkan
ke pembeli.
b. PO diterbitkan oleh pembeli dan dikirim langsung ke PPD/Pwk. di daerah,
copy PO diteruskan ke Kantor Pusat PT Pusri untuk pemantauan dan tertib
administrasi pelaksanaannya.
BPK RI/AUDITAMA V 50
c. Pola penagihan desentralisasi (satu pintu) melalui Dinas AUK Niaga untuk
verifikasi kelengkapan dan validasi data tagihan sebelum disampaikan ke
pembeli (PT.AAL)
d. Copy kontrak yang memuat hak dan kewajiban disampaikan ke PPD/Pwk.
yang bersangkutan
e. Keterlambatan pengiriman pupuk oleh penjual dikenakan denda, sebaliknya
keterlambatan pembayaran oleh pembeli dikenakan denda.
Sedangkan penyusunan POB Penjualan untuk mengakomodir setiap jenis
penjualan sedang dalam proses penyempurnaan.
BPK RI menyarankan agar PT Pusri segera menyelesaikan POB
Penjualan dimaksud yang dapat digunakan sebagai acuan untuk tiap jenis
penjualan.
b. Terdapat piutang macet di PPD Lampung senilai Rp92.379,80 juta yang
penyelesaiannya belum memberikan hasil yang optimal
Pada tahun 2004 PT Pusri tetap melakukan koordinasi dengan pihak
Kejati Lampung dengan mengadakan pertemuan secara periodik dalam upaya
mengefektifkan penagihan piutang dari jumlah piutang senilai Rp92.379,80 juta
telah diangsur s.d 31 Desember 2004 sehingga menjadi senilai
Rp88.641.707.000,00.
BPK RI menyarankan agar PT Pusri terus melakukan koordinasi dengan
instansi terkait, melakukan monitoring atas penyelesaian piutang macet tersebut
dan terhadap debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya agar diproses
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B. PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. (PT PKT)
1. Terdapat kekurangan tagihan penjualan listrik kepada PT Kaltim Pasifik
Amoniak dan harga penjualan utilitas belum disesuaikan dengan harga
natural gas
Dari hasil pemeriksaan atas perjanjian kerjasama PT PKT Tbk dengan PT
Kaltim Pasifik Amoniak (PT KPA) diketahui hal-hal sebagai berikut :
BPK RI/AUDITAMA V 51
a. Terdapat kekurangan tagihan penjualan listrik kepada PT KPA
Berdasarkan Utility Agreement antara PT PKT Tbk dan PT KPA tanggal 31 Juli
1997 diketahui bahwa PT PKT Tbk akan menyediakan utilitas yang antara lain
berupa listrik. Tarif listrik sesuai schedule B (Price Calculation for Utilities
and Steam and CO2) dalam perjanjian tersebut ditetapkan dengan
memperhitungkan beban listrik yaitu: Beban Tarif listrik(US$/KWH)
25%-40% Capacity US$(0.045 + 0.02NGP)/KWH 40%-70% Capacity US$(0.0375 + 0.02NGP)/KWH >70% Capacity US$(0.045 + 0.02NGP)/KWH
Keterangan : NGP = Natural Gas Price
Selain itu ditambah dengan 10% untuk commitment fee, biaya administrasi dan
operasi dan tambahan biaya investasi untuk memasok listrik ke PT KPA.
Mekanisme penjualan listrik oleh PT PKT Tbk kepada PT KPA adalah sebagai
berikut:
1) PT KDM memasok listrik ke PT PKT Tbk, PT KPA dan PT Kaltim Parna
Industri. PT PKT Tbk menyediakan bahan baku berupa gas bumi untuk
listrik yang khusus dipakai oleh PT PKT Tbk dan PT KPA.
2) PT KDM menagih biaya pengolahan listrik yang disalurkan ke PT PKT
Tbk dan PT KPA melalui sistem kompensasi kepada PT PKT Tbk.
3) Selain dari PT KDM, PT KPA juga mendapat pasokan listrik dari Kaltim-
3 (PT PKT Tbk).
4) Setiap bulan PT PKT Tbk mengirimkan tagihan atas pemakaian listrik oleh
PT KPA yang dikirim dari Kaltim-3 maupun yang dipasok dari PT
KDM.
Penjualan listrik kepada PT KPA meliputi listrik untuk unit clorin yang
dipakai untuk memompa air laut dari POPKA ke PT KPA, listrik untuk unit-
unit operasional PT KPA dan listrik untuk gudang.
Dari hasil pemeriksaan terhadap faktur-faktur penjualan berikut lampiran
pendukungnya seperti Berita Acara (BA) pemakaian utilitas PT KPA, BA
pemakaian steam dan/atau listrik dari PT Kaltim Daya Mandiri (PT KDM)
menunjukkan bahwa Perhitungan harga penjualan listrik kepada PT KPA
BPK RI/AUDITAMA V 52
adalah sebesar US$0.06/KWH sehingga terdapat kekurangan penagihan sebesar
Rp3.212.435.605,00 dengan rincian sebagai berikut:
Periode Nilai Commitment Fee Total
Jan-Okt 04 US$ Rp US$ Rp US$ Rp Penjualan 1.947.997 17.537.698.574 194.800 1.753.769.857 2.142.796 19.291.468.431
Seharusnya 2.262.356 20.346.944.929 226.236 2.034.694.493 2.488.592 22.381.639.422
Kekurangan 314.359 2.920.396.913 31.436 292.039.691 345.795 3.212.436.605
Nilai rupiah berdasarkan kurs bulan Desember 2004 USD1/Rp9.290,00
(Perhitungan rinci kekurangan penagihan penjualan listrik ke KPA terlampir).
b. Harga penjualan utilitas kepada PT Kaltim Pasifik Amoniak belum disesuaikan
dengan harga natural gas
Dari hasil penelitian terhadap kontrak-kontrak penyediaan utilitas dan tagihan
antara PT PKT Tbk dengan perusahaan-perusahaan joint venture ditemukan
hal-hal sebagai berikut:
1) Penjualan Steam kepada PT KPA
Berdasarkan perjanjian penyediaan utilitas tanggal 31 Juli 1997, PT PKT
Tbk menjual utilitas antara lain berupa steam kepada PT KPA dengan harga
US$4.5/ton + 10% commitment fee. Harga ini ditetapkan berdasarkan harga
natural gas yang berlaku pada saat perjanjian dibuat yaitu
US$1.7/MMBTU dan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan
biaya produksi yang dikeluarkan oleh PT PKT Tbk.
Pada tahun 2004 harga natural gas yang dibeli oleh PT PKT Tbk adalah
berkisar antara US$2.17 s.d. US$2.85 per MMBTU.
Berdasarkan penjelasan dari Production Engineering PT PKT Tbk, steam
super heater yang akan disediakan oleh PT PKT Tbk dapat berasal dari
Pabrik Kaltim 1, 2, 3, dan Kaltim 4 maupun dari steam super heater yang
dibeli dari PT KDM.
Dari hasil penelitian atas Berita Acara (BA) Pemakaian Listrik dan Steam
serta tagihan-tagihan pemakaian utilitas steam super heater dari PT KDM
diketahui hal-hal sebagai berikut:
a) Menurut BA pemakaian listrik dan steam super heater dari PT KDM,
penyediaan steam super heater bulan Januari dan Februari tahun 2004
kepada PT KPA berasal dari steam super heater yang dikirim oleh PT
BPK RI/AUDITAMA V 53
KDM sebesar 7.762,96 ton. Harga yang dibayarkan oleh PT PKT Tbk
kepada PT KDM adalah US$5.604/ton atau US$43,503.63
b) Dari faktur penjualan utilitas bulan Januari dan Februari 2004 diketahui
PT PKT Tbk menjual 7.762,96 ton steam super heater tersebut kepada
PT KPA dengan harga US$4.5/ton + 10% commitment fee atau
US$38,421.90.
Dengan demikian harga penjualan utilitas PT PKT Tbk kepada PT KPA
yang ditetapkan berdasarkan harga natural gas sebesar US$1.7/MMBTU
belum disesuaikan dengan harga natural gas yang berlaku pada saat ini
yaitu berkisar antara US$2.17 s.d. US$2.85 per MMBTU
Selain itu diketahui harga steam/ton yang ditagihkan oleh PT PKT Tbk
kepada PT KPA ini lebih rendah jika dibandingkan dengan harga steam/ton
berdasarkan perjanjian penyediaan utilitas dengan perusahaan-perusahaan
joint venture lainnya. Perbandingan harga steam/ton menurut perjanjian
penyediaan utilitas kepada perusahaan-perusahaan joint venture adalah
sebagai berikut:
Perjanjian Penyediaan Utilitas Harga/ton Keterangan antara PT PKT Tbk
dengan PT KMI (PT Kaltim Methanol Indonesia)
US$5, jika NGP=US$1/MMBTU + Overhead 10%
Harga akan direview setiap dua tahun sekali terhitung sejak
No. 793/SP-BTG/1996 Atau penetapan harga terakhir Tgl 10/10/96 US$2.5 + (US$2.5xNGP) Harga akan bervariasi sesuai + Overhead 10% Dengan biaya produksi dan kesepakatan PKT dan KMI
PT KPI (PT Kaltim Parna Industri) US$4.0 + (US$2.0 xNGP), Harga akan direview setiap No.895/SP-Btg/97 Jika NGP>US$1.75/MMBTU dua tahun sekali Tgl 29 Sept 1997 + 10% commitment fee PT KPA US$4.5, jika NGP = US$1.7MMBTU Harga akan bervariasi sesuai
tgl 31 Juli 1997 +10 % commitment fee biaya produksi
NGP = Natural Gas Price
2) Penjualan hidrogen kepada PT KPA
Dari hasil uji petik terhadap faktur-faktur penjualan diketahui bahwa PT
PKT Tbk menjual hidrogen kepada PT KPA dengan harga
US$12/MMBTU. Harga jual hidrogen tidak diatur dalam perjanjian
penyediaan utilitas tanggal 31 Juli 1997.
BPK RI/AUDITAMA V 54
Berdasarkan review terhadap kontrak penyediaan utilitas antara PT PKT
Tbk dengan perusahaan joint venture lainnya yaitu PT KMI diketahui harga
hidrogen sebesar US$12.00/MMBTU merupakan harga yang dihitung
berdasarkan harga natural gas sebesar US$1/MMBTU.
Perbandingan harga hidrogen/MMBTU menurut perjanjian penyediaan
utilitas kepada perusahaan-perusahaan joint venture adalah sebagai berikut: Perjanjian Penyediaan
Utilitas antara PT PKT Tbk dengan
Harga/MMBTU Keterangan
PT KMI US$12, jika NGP=US$1/MMBTU Harga akan direview setiap 2 tahun sekali No. 793/SP-BTG/1996 +10% overhead terhitung sejak penetapan harga terakhir Tgl 10/10/96 Atau Harga akan bervariasi sesuai dengan US$7.5 + (US$4.5 xNGP) produksi dan kesepakatan PKT dan KMI + 10% overhead
PT KPA tidak diatur dalam perjanjian
Dengan mengacu pada rumusan harga penjualan hidrogen kepada PT KMI
maka harga penjualan hidrogen kepada PT KPA sebesar
US$12.00/MMBTU belum mengacu pada harga natural gas tahun 2004
dimana harga natural gas bulan Januari-Juli sudah melebihi
US$1.7/MMBTU.
Permasalahan tersebut di atas seharusnya :
a. Sesuai dengan utility agreement tanggal 31 Juli 1997, tarif penjualan listrik
kepada PT KPA ditetapkan dengan memperhitungkan beban listrik.
Perhitungan beban listrik yang digunakan adalah sebagai berikut:
1) Beban listrik yang dipasok dari PT KDM ke PT KPA dihitung berdasarkan
prosentase perbandingan antara pemakaian daya listrik PT PKT Tbk dan
PT KPA dan kapasitas terpasang pembangkit listrik PT KDM dalam satu
bulan.
2) Beban listrik yang dipasok dari Kaltim 3 dihitung berdasarkan prosentase
perbandingan antara total produksi listrik Kaltim-3 dan kapasitas normal
pembangkit listrik Pabrik Kaltim-3 dalam satu bulan.
Tarif listrik yang dibebankan kepada PT KPA sesuai dengan perjanjian adalah : Beban Tarif listrik(US$/KWH)
25%-40% Capacity US$(0.045 + 0.02NGP)/KWH 40%-70% Capacity US$(0.0375 + 0.02NGP)/KWH >70% Capacity US$(0.045 + 0.02NGP)/KWH
BPK RI/AUDITAMA V 55
Sesuai perhitungan dalam Lampiran harga penjualan listrik untuk periode
Januari s.d Oktober 2004 berdasarkan faktur-faktur penjualan seharusnya
sebesar US$2,488,591.60 (US$2,262,356.00 + commitment fee
US$226,235.60).
b. Kontrak penyediaan utilitas antara PT PKT Tbk dengan PT KPA mengatur:
1) Harga steam dan hidrogen disesuaikan dengan harga natural gas yang
dibayarkan oleh PT PKT Tbk kepada Pertamina.
2) Harga penjualan steam sebesar US$4.5/ton + 10% commitment fee dihitung
berdasarkan harga natural gas US$1.7/MMBTU.
c. Harga natural gas untuk menghitung harga penjualan hidrogen seharusnya
sebesar US$1.7/MMBTU. Sesuai hasil review tagihan natural gas dari
Pertamina dari bulan Januari-Juli 2004 diketahui harga gas sudah melebihi
US$1.7/MMBTU.
Keadaan tersebut di atas mengakibatkan :
a. PT PKT Tbk kekurangan menagih kepada PT KPA sebesar US$345,795.10
setara Rp3.212.436.605,00.
b. PT PKT Tbk menderita kerugian minimal sebesar US$5,081.73 setara
Rp45.827.022,00 dari penjualan steam super bulan Januari dan Pebruari 2004.
Hal ini terjadi karena kelalaian Biro Keuangan dan Biro Akuntansi dalam
melakukan perhitungan/rekonsiliasi piutang serta kelalaian pihak manajemen PT
PKT Tbk tidak melakukan pengkajian ulang terhadap harga utilitas berupa steam
dan hidrogen.
PT PKT Tbk menjelaskan bahwa kekurangan tagihan penjualan listrik kepada
PT KPA sebesar Rp3.212.436.605,00 dan harga penjualan steam serta harga
penjualan hidrogen kepada PT KPA akan dimintakan legal opinion dari Lawyer
Perusahaan atas Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya dilakukan peninjauan ulang
harga penjualan tersebut.
BPK RI menyarankan agar Direksi PT PKT Tbk segera melakukan tindakan
setelah legal opinion dari Lawyer Perusahaan diperoleh dan selanjutnya
BPK RI/AUDITAMA V 56
memberikan teguran dan memintakan pertanggungjawaban kepada Biro Keuangan
dan Biro Akuntansi dalam melakukan perhitungan/rekonsiliasi piutang.
2. Pengendalian persediaan pupuk di Gudang Tambak Langon Surabaya lemah
Persediaan barang jadi merupakan aset perusahaan yang perlu mendapat
perhatian yang cukup oleh perusahaan karena persediaan barang jadi merupakan
aset yang siap untuk diubah menjadi kas/setara kas untuk menghasilkan
pendapatan/melunasi kewajiban atas operasi suatu perusahaan. Oleh karena itu
keberadaannya secara fisik akan berpengaruh terhadap nilai persediaan yang harus
disajikan secara wajar dalam laporan keuangan perusahaan.
Dari hasil pemeriksaan atas persediaan pupuk di gudang Tambak Langon
ditemukan hal-hal sebagai berikut:
a. Susunan pupuk di gudang kurang rapi dan tidak ada jarak antar stafel sehingga
meyulitkan pelaksanaan stock opname pupuk dan kurang memberikan
keyakinan atas kebenaran hasil perhitungan cek fisik. Hal ini terbukti saat
dilakukan perhitungan di empat gudang sebanyak empat kali perhitungan
terdapat selisih yang sulit diketahui penyebabnya.
b. Kondisi gudang kurang bersih sehingga bila terjadi kantong pupuk pecah maka
pupuk menjadi kotor dan tidak layak untuk direbagging.
c. Alas pupuk di gudang hanya berupa hamparan anyaman bambu yang tipis,
sedangkan lantai gudang relatif lebih rendah dari permukaan tanah luar gudang.
Selain itu keluar masuknya truk kedalam gudang juga membawa kotoran dan
air yang membuat lembab lantai gudang dan dikhawatirkan jika terjadi banjir
maka pupuk akan rusak.
d. Kartu stafel tidak dipasang pada masing-masing stafel persediaan, hal tersebut
akan mempersulit pemantauan mutasi persediaan pupuk.
e. Stok pupuk sweeping pada masing-masing gudang tidak tersusun dengan rapi,
karena pupuk sweeping dihitung berdasarkan tonase dan tidak berdasarkan
jumlah kantong sehingga kontrol terhadap pupuk tersebut menjadi lebih sulit.
f. Mutasi persediaan di gudang yang cukup tinggi tidak didukung oleh jumlah
pengawas gudang yang cukup, yaitu satu petugas mengawasi lebih dari satu
gudang.
BPK RI/AUDITAMA V 57
Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan gudang di Tambak
Langon masih belum mencerminkan pengelolaan persediaan yang baik yaitu
menjaga persediaan dari kerusakan dan memberikan dukungan yang cukup handal
untuk perhitungan nilai persediaan secara akurat sebagai dasar nilai persediaan
dalam laporan keuangan.
Sesuai dengan praktek pengendalian intern yang baik, pengelolaan aset
(persediaan barang jadi pupuk urea) seharusnya dilakukan untuk menjamin bahwa
aset aman dari kerusakan dan pencurian dan pengelolaannya dapat memberikan
dukungan yang handal pada laporan keuangan.
Hal tersebut mengakibatkan jumlah persediaan pupuk di gudang Tambak
Langon sulit diyakini kebenaran kuantitasnya dan data yang ada kurang handal
dalam mendukung laporan keuangan.
Hal ini terjadi karena KPP Surabaya kurang baik dalam mengelola persediaan
pupuk di Gudang Tambak Langon.
PT PKT Tbk menjelaskan sebagai berikut :
a. Pada bulan Desember 2004 stok pupuk di KPP Surabaya cukup tinggi karena
kebijakan perusahaan untuk menyiapkan double stock dimana total pengadaan
pupuk urea sebanyak 206.821 ton sedangkan kapasitas gudang yang disewa
hanya 122.400 ton (gudang di Lini III sebanyak 99.900 ton dan gudang
Tambak Langon sebanyak 22.500 ton) sehingga KPP Surabaya memanfaatkan
setiap space gudang termasuk lorong-lorongnya untuk dapat menampung
seluruh pengadaan pupuk urea.
b. KPP Surabaya telah mengirimkan surat teguran kepada pihak pengelola gudang
agar selalu menjaga gudang tetap bersih dan memasang kartu stafel.
c. Alas pupuk berupa anyaman bambu karena terkait dengan kontrak sewa gudang
dan apabila akan diganti dengan pallet maka biaya yang dibutuhkan sekitar
Rp280.000.000,00
d. Pengelola gudang sudah mengumpulkan pupuk urea sweeping di satu lokasi per
gudang.
BPK RI/AUDITAMA V 58
e. Jumlah pengelola gudang sebanyak dua belas orang yang terdiri dari satu orang
kepala gudang, satu orang tenaga pengaman dan sepuluh orang tenaga
pengawas dianggap cukup memadai karena tidak semua gudang dibuka pada
saat bersamaan dan tenaga pengawas dapat diperbantukan ke gudang lainnya
atau membantu administrasi gudang. Namun demikian, saat ini masih dikaji
ulang mengenai jumlah tenaga pengawas gudang sesuai dengan kebutuhan.
BPK RI menyarankan agar Manajemen PT PKT Tbk melakukan pengawasan
yang intensif kepada pengelola gudang agar pengelolaan pupuk di Gudang Tambak
Langon Surabaya menjadi lebih baik.
3. Manajemen PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk belum melakukan
pengendalian terhadap pupuk sweeping yang terjadi pada gudang-gudang
penyangga Kantor Pemasaran Pupuk PT Pupuk Kaltim Tbk
Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
356/MPP/Kep/5/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang perubahan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor: 70/MPP/Kep/2/2003 tentang
pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor
306/MPP/Kep/4/2003, PT PKT Tbk mendapatkan tugas dan tanggung jawab
dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung. Berdasarkan
keputusan tersebut PT PKT Tbk bertanggung jawab terhadap pengadaan dan
penyaluran pupuk bersubsidi untuk wilayah Jawa Timur (25
Kabupaten/Kotamadya), Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan
Papua.
Dengan adanya perubahan pola tanggung jawab dalam pengadaan dan
penyaluran pupuk bersubsidi maka PT PKT Tbk melakukan antisipasi dalam
menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah daerah pemasarannya, antara
lain dengan menyiapkan gudang-gudang penyangga penyimpanan pupuk
bersubsidi.
BPK RI/AUDITAMA V 59
Dalam aktivitas pengangkutan/bongkar-muat pupuk maupun persediaan
pupuk yang tersimpan pada gudang-gudang penyangga PT PKT Tbk dapat terjadi
adanya kemasan pupuk cacat atau pupuk menjadi caking/membatu karena lama
tersimpan di gudang atau karena hal lain, sehingga pupuk tidak layak dijual sebagai
pupuk bersubsidi.
Dari hasil pemeriksaan secara uji petik pada KPP Surabaya dan KPP
Makassar serta data yang diperoleh dari Pemasaran Wilayah (Sarwil) PT PKT Tbk
diketahui ada sejumlah pupuk urea bersubsidi yang tidak layak untuk dijual sebagai
pupuk urea bersubsidi, dan dinyatakan oleh KPP/Sarwil sebagai pupuk sweeping.
Mutasi pupuk sweeping tahun 2004 pada KPP Surabaya dan KPP Makassar
adalah sebagai berikut : (Satuan Kg)
KPP Jml Pupuk Sweeping Penjualan Persd. Pupuk
Sweeping Jawa Timur 245.127 121.343 123.784 Makassar 152.050 152.050 -
Data di atas menunjukkan bahwa KPP dan Sarwil telah melakukan penjualan
pupuk sweeping. Pupuk sweeping pada KPP Surabaya dijual dengan harga hanya
berkisar Rp500,00/kg kepada PT Alva Cahaya Raya, UD Panen Raya, PT Astri
dan CV Hidayat selaku distributor PT PKT Tbk, sedangkan pupuk sweeping pada
KPP Makassar seluruhnya dijual kepada CV Astri selaku distributor PT PKT Tbk
dengan harga Rp500,00/kg.
Dari penelitian lebih lanjut terhadap proses penjualan pupuk sweeping,
ternyata sampai saat ini PT PKT Tbk belum memiliki prosedur penanganan pupuk
sweeping dan prosedur penjualan pupuk sweeping pada gudang-gudang penyangga.
Kewenangan untuk menyatakan pupuk sebagai pupuk sweeping, menjual dan
menetapkan harganya menjadi wewenang Kepala KPP/Sarwil.
Dengan kondisi demikian manajemen PT PKT Tbk belum mempunyai alat
kendali terhadap pupuk urea bersubsidi yang oleh KPP/Sarwil dinyatakan sebagai
pupuk sweeping, spesifikasi maupun nilai dari harga jualnya.
Seharusnya PT PKT Tbk memiliki prosedur penanganan pupuk sweeping dan
prosedur penjualan pupuk sweeping sebagai alat pengendalian bagi manajemen dan
BPK RI/AUDITAMA V 60
melindungi perusahaan dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan pupuk
sweeping oleh pihak-pihak diluar perusahaan.
Hal tersebut mengakibatkan dalam penentuan kuantitas pupuk sweeping
bukan didasarkan pada spesifikasi oleh pihak yang berkompeten dan harga jual
pupuk sweeping hanya berdasarkan pada penawaran harga tertinggi.
Hal ini terjadi karena pihak manajemen PT PKT Tbk lambat dalam
mengantisipasi dan membuat kerangka pengendalian terhadap terjadinya pupuk
bersubsidi yang tidak layak untuk dijual.
PT PKT Tbk menjelaskan bahwa draft prosedur penanganan pupuk sweeping
telah disiapkan yang sampai saat ini masih diteliti oleh Manajemen PT PKT Tbk
untuk dibakukan.
BPK RI menyarankan agar Manajemen PT PKT Tbk segera menetapkan
Standar Operasi dan Prosedur Pengakuan serta Penjualan pupuk sweeping.
4. Pengendalian atas pelaksanaan beberapa kewajiban perpajakan PT Pupuk
Kalimantan Timur Tbk lemah
Berdasarkan hasil pengujian atas administrasi perpajakan PT PKT Tbk dalam
memenuhi kewajiban perpajakan dapat diketahui beberapa hal, yaitu:
a. Administrasi NPWP untuk semua KPP PT PKT Tbk belum seluruhnya
dilakukan
Sebagai sarana administrasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, maka
PT PKT Tbk telah memililiki beberapa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
selama tahun 2004, yaitu :
No. Lokasi NPWP 1. Bontang 01.000.072.7-724.001 2. Jakarta 01.000.072.7-724.051 3. Banjarmasin 01.000.072.7-731.001 4. Banyuwangi 01.000.072.7-627.001 5. Surabaya 01.000.072.7-611.001 6. Nusa Tenggara Barat 01.000.072.7-913.001 7 Makassar 01.000.072.7-805.001
BPK RI/AUDITAMA V 61
Selain lokasi pada tabel di atas, masih terdapat lokasi operasional pemasaran
PT PKT Tbk yang belum memiliki NPWP, yaitu KPP di Nusa Tenggara Timur,
Papua, Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon, Samarinda dan operasi
Balikpapan.
b. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban PPh pasal 21 dan pasal 23 belum
dilakukan oleh masing-masing domisili usaha
Berdasarkan uji petik atas kewajiban pajak penghasilan Pasal 21 PT PKT Tbk
tahun 2004 atas bonus jasa produksi, insentif kinerja dan gaji dapat diketahui
bahwa perhitungan bonus jasa produksi, insentif kinerja, gaji dan pajaknya
dibagi atas lokasi operasi usaha PT PKT Tbk sebagai berikut: (dalam rupiah)
No Lokasi Jumlah Kotor PPh Pasal 211. Pembayaran Bonus Jasa Produksi: Bontang 20.638.402.185 1.032.235.583 Kalimantan dan Makassar 384.471.822 19.223.596 Bayuwangi dan Mataram 40.407.070 2.020.354 Jakarta 456.281.239 22.814.067
2. Pembayaran Insentif Kinerja Triwulan III : Bontang 17.404.765.000 1.915.383.445 Kalimantan, Sulawesi dan Bali 481.663.000 52.982.930 Nusa Tenggara Barat dan Timur 75.488.000 8.303.680 Maluku, Papua dan Jatim 274.592.000 30.205.120 Jakarta 505.234.000 55.600.365
3. Pembayaran Gaji : Bontang 20.391.717.596 1.779.279.909 Kalimantan, Sulawesi dan Bali 439.002.119 37.552.058 Nusa Tenggara Barat dan Timur 56.099.835 4.646.495 Maluku, Papua dan Jawa 224.957.415 19.109.987 Jakarta 152.330.128 12.665.932
Namun dari hasil pengujian atas dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) dan
Surat Setoran Pajak (SSP) atas kewajiban pembayaran PPh Pasal 21 atas bonus,
insentif kinerja dan gaji tersebut di atas menunjukkan bahwa semua
pembayaran masih dipusatkan di Jakarta dan Bontang atau belum berdasarkan
domisili lokasi usaha PT PKT TbkHal tersebut dapat dilihat dari penggunaan
NPWP yang ada dalam SPT yaitu pembayaran pajak penghasilan untuk lokasi
Banjarmasin, Banyuwangi, Nusa Tenggara Barat dan bahkan Balikpapan,
Samarinda, Ambon, Papua, Bali, Kendari, Makassar, Manado & Gorontalo,
BPK RI/AUDITAMA V 62
Mataram, Nusa Tenggara Timur dan Palu semuanya menggunakan NPWP :
01.000.072.7-724.001 yang merupakan NPWP Kantor Pusat PKT Tbk di
Bontang.
Selain PPh Pasal 21, berdasarkan pengujian secara uji petik atas pembayaran
PPh Pasal 23 bulan Desember 2004 diketahui bahwa dokumen SSP atas PPh
Pasal 23 untuk lokasi Samarinda, Bali, Makassar, Banyuwangi, Balikpapan
dengan total sebesar Rp119.490.657,00 semuanya masih dipusatkan di Bontang
atau memakai NPWP Kantor Pusat Bontang yaitu 01.000.072.7-724.001.
c. Informasi dalam dokumen bukti pemotongan PPh Pasal 21 menunjukkan pihak
pemotong PPh Pasal 21 dan pihak yang dipotong penghasilannya adalah sama
Berdasarkan pengujian atas bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk pembayaran
honorarium menunjukkan pihak pemotong PPh Pasal 21 dan pihak yang
dipotong penghasilannya adalah sama yaitu sama-sama menggunakan NPWP
atas PT PKT Tbk Kantor Pusat Bontang yaitu nomor 01.000.072.7-724.001.
Adanya penggunaan NPWP yang sama antara pemotong pajak dan subjek
pajak yang dipotong penghasilannya menunjukkan adanya informasi dalam
dokumen bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak diisi dengan benar.
Sesuai dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tatacara
perpajakan menyebutkan bahwa :
a. Tempat pendaftaran untuk memperoleh NPWP adalah ke Kantor Pelayanan
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak. Jadi,
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, maka yang
bersangkutan juga wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak tersebut;
b. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan
dilakukan berdasarkan asas domisili;
c. Bukti pemotongan pajak penghasilan dianggap sah apabila diisi dengan
lengkap dan benar
Belum optimalnya pengendalian atas pelaksanaan beberapa kewajiban
perpajakan tersebut dapat mengakibatkan menurunnya peringkat PT PKT Tbk
sebagai BUMN yang taat akan pajak
BPK RI/AUDITAMA V 63
Hal ini terjadi karena jumlah pegawai KPP PT PKT Tbk masih kurang
sehubungan dengan pembentukan KPP masih baru dan kekurangtelitian pegawai
dalam pengisian dokumen bukti pemotongan pajak.
PT PKT Tbk menjelaskan bahwa :
a. Pembentukan KPP Kupang, Papua, Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon,
Samarinda dan Balikpapan pada saat ini masih bersifat sementara. Untuk itu,
selanjutnya akan dibuatkan NPWP masing-masing lokasi operasional
pemasarannya.
b. Pembayaran PPh Pasal 21 sudah dilakukan per domisili, sedangkan PPh Pasal
23 akan diterapkan mulai tahun 2005
c. Kesalahan penulisan NPWP subyek pajak yang penghasilannya dipotong
segera akan dilakukan koreksi pembetulannya. Selanjutnya ketelitian dalam
melakukan pengisian bukti pemotongan PPh Pasal 21 akan ditingkatkan.
Demikian pula perbaikan terhadap program aplikasi komputer yang dipakai
akan disesuaikan.
BPK RI menyarankan agar Manajemen PT PKT Tbk meningkatkan
kemampuan personilnya untuk memperbaiki administrasi perpajakan sesuai
ketentuan yang berlaku, antara lain membuat NPWP di setiap lokasi operasional
pemasaran, pembayaran pajak di setiap domisili usaha.
5. Penetapan harga jual pupuk urea prill curah kepada PT Pupuk Sriwidjaja
(Persero) dan PT Petrokimia Gresik merugikan perusahaan sebesar
Rp12.055,57 juta
Dalam rangka pengamanan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi
untuk sektor pertanian, maka Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil
Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Ditjen IKAH) menugaskan PT
PKT Tbk untuk menambah pasokan pupuk urea kepada PT Pupuk Sriwidjaja (PT
Pusri), PT Petrokimia Gresik (PT PG) dan PT Pupuk Kujang (PT PK) untuk
beberapa wilayah di Jawa. Realisasi pelaksanaan Surat Ditjen IKAH tersebut yaitu
sebagai berikut:
BPK RI/AUDITAMA V 64
Pembeli Ijin Ditjen IKAH Penyerahan Tujuan Realisasi Harga/Ton Nilai Jual Kantong/
No. Ton (Ton) Sblm PPN Sblm PPN Curah PT PUSRI 347/IKAH/V/2004 10.000 FOB Bontang Jatim 10.352,499 710.000,00 7.350.274.290,00 CURAH 578/IKAH/VII/2004 8.274 FOB Bontang Jateng 8.273,697 710.000,00 5.874.324.870,00 CURAH
18.274 18.626,196 13.224.599.160,00
PT PG 1142/Dirjen-IKAH/XII/2003
83.000 FOB Bontang Jatim 133.605,996 710.000,00 94.860.257.160,00 CURAH
413/IKAH/VI/2004 30.000 347/IKAH/V/2004 13.000
126.000 PT PK 347/IKAH/V/2004 17.000 Cirebon Jabar 3.143,20 1.063.363,50 3.342.364.153,20 KANTONG Indramayu Jabar 1.000,00 1.162.426,00 1.162.426.000,00 KANTONG Cirebon Jabar 2.783,90 1.147.939,50 3.195.748.774,05 KANTONG Cirebon Jabar 4.439,95 1.065.988,50 4.732.935.640,57 KANTONG FOB Bontang Jabar 4.186,82 918.366,00 3.845.034.973,00 CURAH
15.553,87 16.503.032.540,80
161.274 167.786,06 124.587.888.860,80
Dari data di atas diketahui bahwa realisasi penjualan pupuk urea kepada tiga
produsen pupuk mencapai 167.786,06 ton atau 104% dari ijin realokasi yang
disetujui dengan nilai penjualan sebesar Rp124.587.888.860,80. Kelebihan ini
terutama terjadi pada penjualan kepada PT PG.
Realisasi penjualan pupuk urea dalam bentuk kantong kepada PT PK
dilaksanakan dari bulan Mei s.d. Juni 2004 sebanyak 11.367,05 ton dengan harga
berkisar antara Rp1.063.363,50 s.d. Rp1.162.426,00 per ton dengan syarat
penyerahan di gudang pembeli, dan dalam bentuk curah pada bulan Nopember
2004 sebanyak 4.186,82 ton dengan harga jual sebesar Rp918.366,00 per ton
dengan syarat penyerahan FOB Bontang. Kalkulasi harga jual untuk penyerahan
dalam bentuk kantong dihitung dengan cara Harga Pokok Penjualan (HPP) curah
ditambah biaya pengiriman, biaya kantong dan margin 9% dari total harga sesuai
Berita Acara Penetapan Harga Final Penjualan Urea tanggal 27 Desember 2004.
HPP pupuk curah tahun 2004 yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah
sebesar Rp789.192,00 dengan asumsi harga gas sebesar US$1,00.
Dengan demikian, penjualan pupuk urea dalam bentuk curah dengan syarat
penyerahan FOB Bontang, harga jualnya minimal sebesar Rp789.192,00 untuk
pengiriman sekitar bulan Mei s.d. Juni 2004.
BPK RI/AUDITAMA V 65
Sementara itu, realisasi penjualan kepada PT Pusri dari bulan April s.d. Juli
2004 sebanyak 18.626,196 ton dan realisasi kepada PT PG dari bulan Januari s.d.
Juli 2004 sebanyak 133.605,996 ton, masing-masing dengan harga jual sebesar
Rp710.000,00 per ton dengan syarat penyerahan Free On Board (FOB) Bontang.
Hal ini menunjukkan bahwa harga jual urea curah yang diberikan PT PKT Tbk
kepada PT Pusri dan PT PG lebih rendah dibandingkan dengan HPP sebagaimana
yang diterapkan untuk penjualan pupuk urea kepada PT PK seperti terlihat pada
tabel di bawah ini:
Pembeli Syarat Periode Realisasi Harga/Ton HPP Penyerahan Penyerahan (Ton) Sblm PPN
PT PUSRI FOB Bontang April 2004 10.352,499 710.000,00 789.192 FOB Bontang Juni 2004 8.273,697 710.000,00 789.192 18.626,196 PT PG FOB Bontang Januari s/d Juli 2004 133.605,996 710.000,00 789.192
PT PK Cirebon Mei 2004 3.143,20 1.063.363,50 789.192 Indramayu Mei 2004 1.000,00 1.162.426,00 789.192 Cirebon Juni 2004 2.783,90 1.147.939,50 789.192 Cirebon Juni 2004 4.439,95 1.065.988,50 789.192 FOB Bontang Nopember 2004 4.186,82 918.366,00 789.192
15.553,87 167.786,06
Dengan adanya perbedaan dalam penerapan kalkulasi perhitungan harga jual
urea prill FOB Bontang yang diterapkan PT PKT Tbk kepada PT PK dengan harga
jual kepada PT Pusri dan PT PG, maka PT PKT Tbk mengalami kerugian dari
penjualan kepada PT Pusri dan PT PG sebesar Rp79.192,00 per tonnya
(Rp789.192,00 - Rp710.000,00).
Seharusnya manajemen PT PKT Tbk dalam menetapkan harga jual
mendasarkan pada proses hasil kalkulasi yang menguntungkan perusahaan.
Hal ini mengakibatkan penjualan pupuk urea bersubsidi merugikan
perusahaan sebesar Rp12.055.571.748,86 yaitu dari penjualan kepada PT Pusri
sebesar Rp1.475.045.713,63 (Rp79.192,00 x 18.626,196) dan PT PG sebesar
Rp10.580.526.035,23 (Rp79.192,00 x 133.605,996 ton).
BPK RI/AUDITAMA V 66
Hal ini disebabkan sebagai berikut :
a. Tidak konsistennya manajemen PT PKT Tbk dalam menerapkan kalkulasi
harga jual pupuk urea eks realokasi Ditjen IKAH untuk sesama anggota
Holding.
b. Manajemen PT PKT Tbk lemah dalam melakukan negosiasi harga jual dengan
PT Pusri dan PT PG.
PT PKT Tbk menjelaskan bahwa penjualan pupuk urea prill curah ke PT
Pusri dan PT PG dilakukan dengan FOB dan harga jual dari PT PKT Tbk masih
memberikan keuntungan sebagaimana perhitungan berikut :
HPP per ton periode Januari-Juli 2004 Rp. 985.487,00
Subsidi gas per ton Rp. 313.468,00
HPP setelah subsidi gas per ton Rp. 672.019,00
Dengan demikian harga Rp710.000,00 per ton masih memberikan keuntungan ke
Perusahaan sebesar Rp37.981,00 per ton.
BPK RI menyarankan agar dalam menetapkan harga jual pupuk bersubsidi
antara sesama anggota holding, PT PKT Tbk harus mempertimbangkan harga yang
menguntungkan perusahaan.
6. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam pemeriksaan tahun buku 2003 terdapat 8 (delapan) temuan atas
kepatuhan terhadap pengendalian intern. Dari 8 (delapan) temuan tersebut telah
ditindaklanjuti dan dianggap selesai sebanyak 6 (enam) temuan dan sisanya
sebanyak dan 2 (dua) temuan masih dalam proses ditindaklanjuti, yaitu:
a. PT PKT tidak melakukan penagihan atas penggunaan listrik di stasiun
kompresor gas kepada PT Pertamina
Berdasarkan perjanjian penjualan gas untuk pabrik Kaltim-2 No.SPB-
3748/C.000/87-B1 pasal 9.1 butir III tahun 1987, dinyatakan bahwa PKT setuju
menyalurkan tenaga listrik untuk instrument SKG dan biaya akan ditanggung
PT Pertamina dengan harga satuan dan tarif yang disetujui bersama. Selama ini
PT PKT Tbk belum menagihkan pemakaian listrik SKG. Akibatnya PKT tidak
BPK RI/AUDITAMA V 67
memperoleh pendapatan usaha dari produk utilitas berupa listrik untuk 5 (lima)
tahun terakhir sebesar Rp1.377.048.000,00.
Dalam tanggapan tindak lanjut, PT PKT Tbk menjelaskan bahwa PT PKT Tbk
telah melakukan penagihan ke PT Pertamina pada tanggal 23 Januari 2005.
BPK RI menyarankan agar PT PKT Tbk tetap melaksanakan kesepakatan
perjanjian penjualan gas untuk pabrik Kaltim-2 No.SPB-3748/C.000/87-B1
tahun 1987, yaitu melakukan penagihan kepada PT Pertamina untuk masa
sampai dengan peninjauan kembali perjanjian tersebut.
b. Beberapa bagian atas hak kepemilikan tanah PT PKT Tbk dikuasai oleh
kelompok masyarakat
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan atas aset PT PKT Tbk berupa
tanah bersertifikat, terdapat sertifikat hak pakai No.01 ternyata tidak seluruhnya
dalam penguasaan PT PKT Tbk, karena terdapat beberapa pihak yang
menguasai tanah tersebut dengan mendirikan bangunan rumah tinggal dan
berkebun. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.673 masih berdiri satu bangunan
rumah atas nama Daeng Ngalle, dan bangunan tersebut berdekatan dengan
rumah Direksi. Pengadilan Negeri Tenggarong melalui putusan
No.24/Pid.C/2003/PN.Tgr tanggal 12 Juni 2003 telah menetapkan untuk
membongkar, namun sampai dengan saat pemeriksaan bangunan tersebut
masih tetap berdiri dan dikuasasi oleh yang bersangkutan. HGB No.65
mendapat tuntutan dari Kelompok Tani Padaidi dan Djamalewa serta
Kelompok Tani Gunung Kempeng. Selain itu Kelompok Tani Gunung
Kempeng juga menuntut HGB No.10. HGB No.673 berdiri bangunan atas
nama Simon Takdu Cs.
Dalam tanggapan tindak lanjut PT PKT Tbk menjelaskan bahwa telah
disiapkan program antisipasi berupa “Proyek Hutan Kemasyarakatan” di
seluruh tanah yang dikuasai PT PKT Tbk baik dikawasan darat maupun pantai
dan organisasinya telah ditetapkan melalui SK Direksi No.49/DIR/VII.2004
tentang Pembentuan Organisasi Kerja Badan Pelaksana Hutan Kota Wana Tirta
PT PKT Tbk Bontang.
BPK RI/AUDITAMA V 68
Selain itu, setiap penyerobotan/penggunaan tanah tanpa ijin dari PT PKT Tbk,
akan dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan masuk pada
perkara tindak pidana ringan (Tipiring). Sampai dengan tahan 2004, terdapat 15
putusan Tipiring atas penyerobotan/penggunaan tanah tanpa ijin dari PT PKT
Tbk.
BPK RI menyarankan agar PT PKT Tbk segera mengupayakan secara optimal
pengamanan aset perusahaan dari perambahan penduduk dan meyelesaikan
melalui instansi terkait.
C. PT Pupuk Kujang (PT PK)
1. Buku pedoman organisasi dan uraian jabatan yang berlaku saat ini belum
sepenuhnya mendukung perubahan struktur organisasi PT Pupuk Kujang
sesuai dengan SK Direksi No. 014/SK/DU/X/2004
Dengan telah dikeluarkannya SK Direksi Nomor:014/SK/DU/X/2004 perihal
perubahan struktur organisasi PT Pupuk Kujang maka terjadi perubahan struktur
organisasi setingkat Biro yaitu tambahan Biro Keselamatan & Lingkungan Hidup
dan Biro Komunikasi. Untuk mengatur kewenangannya telah dikeluarkan Memo
Direksi tanggal 20 Oktober 2004 perihal rincian tugas untuk kedua Biro tersebut,
yaitu Nomor: 148A/MO/DU/X/2004 dan 148B/MO/DU/X/2004. Meskipun
perubahan struktur organisasi tersebut telah dilengkapi dengan rincian tugas yang
tertuang dalam Memo Direksi tersebut, namun PT Pupuk Kujang masih perlu
menyempurnakan rincian tugas (job description) yang ada untuk lebih
mempertegas kewenangan dan koordinasi antara unit kerja baru tersebut dengan
unit kerja yang telah ada
Untuk mendukung jalannya organisasi perusahaan, diperlukan pedoman
organisasi dan uraian jabatan. Dengan pedoman tersebut, tujuan perusahaan dapat
tercapai dengan optimal.
Akibatnya karyawan belum mengetahui secara jelas batas – batas wewenang
dan tanggung jawabnya sesuai dengan struktur organisasi yang baru.
BPK RI/AUDITAMA V 69
Hal tersebut disebabkan Biro Ketenagakerjaan PT Pupuk Kujang belum
menyusun pedoman dan uraian tugas berdasarkan SK Direksi Nomor:
014/SK/DU/X/2004 mengenai perubahan struktur organisasi PT Pupuk Kujang.
PT Pupuk Kujang menjelaskan bahwa Struktur organisasi yang ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 014/SK/DU/X/2004 tanggal 18
Oktober 2004 baru terbentuk sampai dengan tingkat Divisi/Biro sedangkan tingkat
dibawahnya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SK diatas, baru
diselesaikan pada tanggal 15 Desember 2004. Dengan demikian penyusunan uraian
jabatan sesuai dengan standar pada buku pedoman organisasi yang berlaku saat ini
belum dapat diselesaikan pada akhir tahun 2004, namun pejabat yang menduduki
unit kerja yang baru seperti Kepala Biro Keselamatan & Lingkungan Hidup dan
Kepala Biro Komunikasi telah diterbitkan Memo Direksi yang mengatur tugas dan
wewenang yang bersangkutan, hal ini untuk menjaga kesinambungan jalannya
organisasi.
KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan menyarankan agar Perusahaan segera
menyusun Buku pedoman organisasi dan uraian jabatan berdasarkan SK Direksi
Nomor: 014/SK/DU/X/2004. Pedoman Organisasi dan Uraian Jabatan sesuai
dengan Struktur Organisasi yang baru saat ini sedang disusun dan diharapkan pada
akhir bulan Maret 2005 dapat diselesaikan.
2. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam tahun buku 2003 terdapat 1 (satu) temuan atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. Dari 1 (satu) temuan tersebut telah ditindaklanjuti
seluruhnya dan dianggap selesai.
3. Hasil pemeriksaan tahun 2002 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam tahun buku 2002 terdapat 4 (empat) temuan atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. Dari 4 (empat) temuan tersebut telah
ditindaklanjuti seluruhnya dan dianggap selesai.
BPK RI/AUDITAMA V 70
D. PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM)
1. Penyimpanan stock urea digudang lini 2 belum rapi
Kondisi penyimpanan stock opname pupuk urea pangan dan sweeping di
gudang Mabar Medan belum rapi, posisi pupuk bagian atas bergelombang dan
masih terdapat letak pupuk yang tidak dalam posisi yang sebenarnya, posisi baris
tidak lurus dan tidak terdapat jalan yang digunakan untuk melakukan perhitungan
fisik.
Penyimpanan pupuk tersebut belum disusun dalam beberapa blok sehingga
sirkulasi pupuk yang tersedia disusun dalam 1 (satu) blok sehingga sirkulasi pupuk
yang masuk dan keluar belum optimal terutama pupuk yang posisinya ditengah.
Kantong pupuk yang pecah serta sisa tumpahan pupuk dipengantongan berupa
pupuk sweeping ditempatkan dibeberapa tempat serta penyusunannya belum tertata
rapi.
Seharusnya sistem pengendalian/pengawasan fisik persediaan yang baik yaitu
penyusunan persediaan pupuk yang ada digudang sebaiknya disusun dalam
beberapa blok atau stapel, antara blok satu dengan yang lain dibuat jalur/lorong,
serta pupuk disusun secara rapi sehingga mudah dilakukan perhitungan.
Akibatnya dapat menyulitkan dalam perhitungan stock opname jumlah pupuk
yang tersedia dalam gudang.
Hal ini disebabkan dalam Surat Perjanjian Pengelolaan dan Penyimpanan
(Stock Holder) Nomor: 033/SP/Dir/PIM/LSM/I/2004 tanggal 2 Januari 2004 pada
pasal 3 tentang Tanggung Jawab atas Pekerjaan dan Kehilangan, belum ada
ayat/alinea yang mengatur kerjasama dalam mengelola stock pupuk yang ada
digudang termasuk tatacara/prosedur penyimpanan pupuk sehingga pihak
pengelola mengabaikan tata tertib penyimpanannya.
PT PIM menjelaskan akan memperbaharui Surat Perjanjian Pengelolaan dan
Penyimpanan (Stock Holder) dengan menambahkan ayat/klausul mengenai
pelaksanaan penyusunan pupuk di gudang sesuai dengan prosedur yang diterapkan
oleh PT PIM.
BPK RI/AUDITAMA V 71
KAP Soetjatna, Mulyana & Rekan menyarankan agar manajemen :
a. Persediaan pupuk yang ada disusun per blok atau stapel, tiap blok atau stapel
diberi kartu stok untuk memonitor posisi sisa yang tersedia pada tiap blok atau
stapel dan dibatasi oleh jalan atau lorong agar memudahkan dalam
penghitungan stok persediaan
b. Melakukan stock opname secara periodik minimal 2 kali setahun agar posisi
stok pupuk digudang dapat selalu dimonitor jumlahnya dan melakukan
rekonsiliasi secara bulanan catatan administrasi dengan catatan pengelola
gudang serta catatan persediaan menurut akuntansi
c. Meninjau kembali Surat Perjanjian Pengelolaan dan Penyimpanan (Stock
Holder) Nomor 033/SP/Dir/PIM/LSM/I/2004 tanggal 2 Januari 2004 pada
pasal 3 tentang Tanggung Jawab atas Pekerjaan dan Kehilangan, untuk
menambahkan klausul agar dalam pengelolaan dan penyimpanan petugas
gudang karyawan PT PIM bekerjasama dengan pengelola gudang PT Dermaga
Ujung Baru dan menetapkan tata cara penyimpanan yang sebaik-baiknya.
2. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam tahun buku 2003 terdapat 4 (empat) temuan atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. Dari 4 (empat) temuan tersebut telah
ditindaklanjuti seluruhnya dan dianggap selesai.
3. Hasil pemeriksaan tahun 2002 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam tahun buku 2002 terdapat 3 (tiga) temuan atas kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. Dari 3 (tiga) temuan tersebut telah ditindaklanjuti
seluruhnya dan dianggap selesai.
E. PT Petrokimia Gresik (PT PG)
1. Penjualan jasa kepada PT Petro Oxo Nusantara berpotensi merugikan
perusahaan sebesar US$1.171,18 ribu
Selain menjual produk pupuk, PT PG juga menjual produk non pupuk yang
antara lain berupa penjualan produk utilitas, jasa pelabuhan, dan persewaan. Pada
periode tahun 1996 s.d April 2001, PT PG telah melakukan penjualan jasa
pelabuhan dan persewaan kepada PT Petro Oxo Nusantara (PT PON) dengan tarif
BPK RI/AUDITAMA V 72
khusus atau di bawah tarif yang berlaku umum. Pemberian tarif khusus tersebut
dimaksudkan sebagai bentuk persiapan penyertaan saham PT PG pada PT PON.
Dengan adanya fasilitas pelabuhan dan sewa rute pipa, PT PON yang didirikan di
Jakarta pada tahun 1996 dapat menggunakan pelabuhan PT PG untuk membongkar
bahan baku dan memuat produknya dari Pabrik Octanol di Gresik. Pabrik Octanol
tersebut menghasilkan tiga produk yaitu 2-Ethyl Hexanol (2EH atau Octanol),
Normal-Butyl Alcohol (NBA), dan Iso-Butyl Alcohol (IBA). Octanol adalah bahan
kimia dasar berbentuk alkohol cair yang dipergunakan sebagai bahan dalam proses
pembuatan plastik. Sedangkan NBA dan IBA dipergunakan sebagai bahan baku
pembuatan cat.
Persiapan penyertaan saham PT PG pada PT PON telah dilakukan dengan
ditandatanganinya dokumen berikut :
a. Surat Perjanjian Penyertaan Saham PT PG Dalam PT PON
No.456/11/01.02/45/SP/ 1996 tanggal 14 Nopember 1996 yang ditandatangani
tiga pihak, yaitu PT Eterindo Anugerah Prakarsa, PT Tirtamas Majutama dan
PT PG yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama.
Nilai penyertaan saham PT PG yang akan ditempatkan adalah sebesar
US$2.350.000,00 atau sebesar 5% dari modal sendiri PT PON sebesar
US$47.000.000,00. Penyertaan tersebut dilakukan PT PG dalam bentuk antara
lain : pemberian harga khusus selama 8 tahun untuk jasa bongkar/muat
pelabuhan dan sewa rute pipa. Tarif umum jasa pelabuhan dan sewa rute pipa
masing-masing sebesar US$3,00 dan untuk maksud penyertaan diberikan tarif
khusus (50%), yaitu untuk jasa pelabuhan sebesar US$1,50 per ton dan untuk
sewa rute pipa sebesar US$1,50 per inci meter per tahun.
b. Surat Perjanjian antara PT PG dengan PT PON tentang Sewa Menyewa
Fasilitas No.454/11/01.02/45/SP/1996 tanggal 14 Nopember 1996. PT PG
diwakili oleh Direktur Utama.
Perjanjian ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian penyertaan saham di atas
yang mengatur masalah penjualan jasa PT PG kepada PT PON atas jasa
pelabuhan dan sewa rute pipa. Dalam perjanjian dinyatakan bahwa tarif khusus
untuk jasa pelabuhan sebesar US$1,50 per ton dan untuk sewa rute pipa sebesar
US$1,50 per inci meter per tahun.
BPK RI/AUDITAMA V 73
Tarif khusus tersebut diberikan pada periode tahun 1996 s.d April 2001,
sedangkan mulai bulan Mei 2001 PT PG tidak lagi memberikan tarif khusus yaitu
untuk jasa pelabuhan sebesar US$3,00 per ton dan untuk sewa rute pipa sebesar
US$3,00 per inci meter per tahun. Hal tersebut dilakukan setelah PT PG melakukan
analisis dan penelitian mendalam atas rencana penyertaan saham PT PG pada PT
PON. Melalui surat No.1454/05/KU.01.04/04/DR/2001 tanggal 15 Mei 2001 yang
ditujukan kepada PT PON, PT PG menyatakan tidak ikut dalam penyertaan saham
pada PT PON karena kinerja perusahaan tersebut kurang baik. Sedangkan
pemberitahuan tentang perubahan tarif masing-masing menjadi sebesar US$3,00
dilakukan melalui surat Kepala Kompartemen Komersial
No.1604/05/SA.04.05/23/DR/2001 tanggal 28 Mei 2001.
Dengan ketidakikut-sertaan PT PG dalam penyertaan saham, maka PT PG
merencanakan akan melakukan addendum atas Surat Perjanjian yang sedang
berjalan. Sementara terhadap kekurangan pembayaran yang merupakan nilai
persiapan penyertaan yang telah terhimpun s.d April 2001 sebesar
US$1.171.178,48, PT PG telah melakukan penagihan kepada PT PON melalui dua
faktur dengan rincian sebagai berikut:
No. FAKTUR TANGGAL URAIAN JUMLAH (US$)
0554/FK.JL-FU/2001 28 Mei 2001 Jasa pelabuhan 1998 s.d April 2001 581.678,48 0560/FK.JL-FU/2001 30 Mei 2001 Sewa rute pipa Nov 1996 s.d Nov 2001 589.500,00
Total 1.171.178,48
Menanggapi kedua surat tersebut di atas dan adanya tagihan tersebut, PT
PON melalui surat No.F-PJAR/PKG-035/VII/2001 tanggal 6 Juli 2001 meminta
penjelasan kepada PT PG atas kekurangan tagihan biaya sewa tahun 1996 s.d 2001
karena dalam surat PT PG No.1604/05/SA.04.05/23/DR/2001 tanggal 28 Mei 2001
hanya menyebutkan tentang penggunaan tarif baru sebesar US$3,00 mulai bulan
Mei 2001. Hal ini menunjukkan PT PON merasa keberatan atas tagihan yang
dilakukan oleh PT PG, sehingga sampai dengan akhir bulan Desember 2004 PT
PON belum melunasi tagihan tersebut, sementara itu addendum Surat Perjanjian
masih dalam proses. Pembuatan addendum tersebut sesuai dengan kesepakatan
para pihak yang dituangkan dalam Side Letter No.457/11/01.02/45/SP/1996
tanggal 14 Nopember 1996 yang menyatakan bahwa apabila PT PG tidak jadi ikut
BPK RI/AUDITAMA V 74
dalam penyertaan saham pada PT PON, maka semua Surat Perjanjian yang telah
dibuat akan dilakukan perubahan seperlunya sesuai peraturan yang berlaku.
Seharusnya addendum atas Surat Perjanjian yang berkaitan dengan persiapan
penyertaan saham PT PG pada PT PON telah dibuat dengan merubah tarip khusus
yang telah diberikan menjadi tarip umum dalam penggunaan fasilitas PT PG oleh
PT PON untuk periode tahun 1996 s.d April 2001.
Hal tersebut mengakibatkan PT PG tidak dapat menggunakan dana dari hasil
penjualan jasa pelabuhan dan persewaan pada periode tahun 1996 s.d Nopember
2001 sebesar US$1.171.178,48.
Masalah tersebut disebabkan PT PG tidak segera mengajukan pembuatan
addendum Surat Perjanjian atas ketidakikut-sertaannya dalam penyertaan saham
pada PT PON.
PT PG menjelaskan bahwa Manajemen PT PG menyadari adanya
permasalahan piutang kepada PT PON sebesar US$1.171.178,48. Atas
permasalahan tersebut PT PG akan menawarkan penyelesaian kepada PT PON
dengan cara melakukan reschedule piutang sebesar US$1.171.178,48. Adanya
Surat Perjanjian Penyertaan Saham No.456/11/01.02/45/SP/1996 tanggal 14
Nopember 1996 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Fasilitas
No.454/11/01.02/45/SP/1996 tanggal 14 Nopember 1996 merupakan persiapan
apabila PT PG dapat ikut dalam kepemilikan saham PT PON.
BPK-RI menyarankan agar PT PG melakukan penagihan secara intensif atas
nilai persiapan penyertaan yang sudah terhimpun s.d April 2001 sebesar
US$1.171.178,48 dan mempercepat penyelesaian pembuatan addendum Surat
Perjanjian.
2. Hak PT Petrokimia Gresik atas klaim pada pembelian bahan baku Rock
Phosphate sebesar US$349,03 ribu belum diakui oleh Guizhou Wengfu
Chemi-Phos Imp & Exp Corp China
PT PG pada tahun 2003 menandatangani kontrak pengadaan bahan baku Rock
Phosphate (RP) dengan Guizhou Wengfu Chemi-Phos Imp & Exp Corp
(GWCPIEC) China No. WFPGPR0304 tanggal 15 Juli 2003. RP tersebut akan
BPK RI/AUDITAMA V 75
digunakan sebagai bahan baku pupuk SP-36. Jumlah RP yang dibeli sesuai
perjanjian adalah 300.000,00 MT dengan jenis low grade, yang akan dikirim dalam
7 kali pengapalan (shipment) mulai Agustus 2003 s.d Juni 2004 berdasarkan Order
Pembelian/Purchasing Order (PO) yang diterbitkan oleh PT PG. Kesepakatan yang
disetujui kedua belah pihak antara lain adalah pembayaran dilakukan dengan cara
menggunakan usance L/C, dan PT PG berhak mengajukan klaim atas kualitas RP
yang dikirimkan oleh GWCPIEC jika terdapat perbedaan antara sertifikat kualitas
(certificate of analysis) yang dikeluarkan pada saat pemuatan ke kapal dan
sertifikat kualitas pada saat tiba di pelabuhan bongkar (discharging) yang
dilakukan oleh Sucofindo, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Setiap 0,10% penyimpangan kandungan P2O5, PT PG berhak atas klaim sebesar
US$0,145/MT.
b. Setiap 0,10% penyimpangan kandungan MgO, PT PG berhak atas klaim
sebesar US$0,046/MT.
c. Setiap 0,10% penyimpangan kandungan H2O, PT PG berhak atas klaim sebesar
kelebihan kuantitas H2O dikalikan harga RP.
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan RP dari GWCPIEC adalah
sebagai berikut:
a. Selama tahun 2004 dilakukan 5 kali pengiriman melalui kapal sebanyak
187.836,00 MT. Setelah tiba di gudang Gresik dilakukan uji kualitas yang
dilakukan oleh Sucofindo.
Dari hasil uji kualitas diketahui bahwa PO No.352/LN/2004 sebanyak
37.102,00 MT memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam perjanjian.
Sedangkan terhadap 4 PO lainnya yaitu No.865/LN/2003, No.062/LN/2004,
No.149/LN/2004 dan No.440/LN/2004 sebanyak 150.734,00 MT, kualitasnya
berada di bawah standar yang ditetapkan dalam perjanjian sehingga PT PG
berhak atas klaim.
b. Terhadap RP yang kualitasnya di bawah standar, PT PG telah mengirimkan
surat pemberitahuan kepada GWCPIEC sebanyak 5 kali, terakhir dengan
faximili No.86-851-6831558/65-62221422 tanggal 6 September 2004. Dalam
surat pemberitahuan tersebut dijelaskan bahwa atas PO No.440/LN/2004, PT
PG berhak atas klaim sebesar US$81.618,50 setara Rp758.235.865,00 (kurs
BPK RI/AUDITAMA V 76
US$1,00 = Rp9.290,00). Sedangkan untuk 3 PO lainnya jumlah klaim yang
diperhitungkan adalah sebesar US$140.987,15 setara Rp1.309.770.623,50
sehingga total perhitungan klaim atas keempat PO tersebut adalah sebesar
US$222.605,65 setara Rp2.068.006.488,50. Atas semua klaim tersebut,
GWCPIEC belum memberikan tanggapan kepada PT PG sehingga PT PG
belum melakukan penagihan.
c. Dari hasil perhitungan kembali (rekalkulasi) atas klaim yang sudah
diberitahukan kepada GWCPIEC diketahui bahwa dalam perhitungan klaim
yang dilakukan oleh PT PG terdapat kekeliruan dan diperhitungkan terlalu kecil
dari yang seharusnya. Jumlah perhitungan klaim yang sudah diberitahukan
kepada GWCPIEC atas 4 PO tersebut di atas sebesar US$222.605,65 setara
Rp2.068.006.488,50 sedangkan hasil perhitungan kembali sebesar
US$288.984,60 setara Rp2.684.666.934,00, sehingga terjadi kekurangan
perhitungan sebesar US$66.378,95 (US$288.984,60 – US$222.605,65) setara
Rp616.660.445,50.
d. Pada tahun 2004 PT PG mengikat kontrak baru dengan GWCPIEC dengan
kontrak No.WFPGPR0405 tanggal 13 Juli 2004. Masa berlaku kontrak adalah
sejak ditandatangani kontrak s.d September 2005. Isi dari kontrak baru tersebut
sama dengan kontrak sebelumnya. Selama tahun 2004 GWCPIEC telah
melakukan dua kali pengiriman dengan PO No.619/LN/2004 dan
No.663/LN/2004 masing-masing sebanyak 36.693,00 MT dan 41.829,00 MT.
Hasil uji kualitas yang dilakukan Sucofindo menunjukkan bahwa RP atas PO
No.619/LN/2004 kualitasnya di bawah standar yang ditetapkan. Hasil
perhitungan atas penyimpangan kualitas yang menjadi hak atas klaim PT PG
adalah sebesar US$60.040,76 setara Rp557.778.660,40.
Dengan demikian secara keseluruhan PT PG berhak atas klaim sebesar
US$349.025,36 (US$288.984,60 + US$60.040,76) setara Rp3.242.445.594,40.
PT PG seharusnya menghitung klaim secara cermat atas kualitas RP yang
tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kontrak dan melakukan
penagihan segera.
BPK RI/AUDITAMA V 77
Hal tersebut mengakibatkan PT PG tidak dapat memanfaatkan dana dengan
segera sebesar US$349.025,36 setara Rp3.242.445.594,40.
Hal tersebut disebabkan PT PG kurang tegas dalam menerapkan isi kontrak
No.WFPGPR0304 tanggal 15 Juli 2003 dan WFPGPR0405 tanggal 13 Juli 2004
atas pengiriman RP yang dilakukan oleh GWCPIEC yang kualitasnya di bawah
standar.
PT PG menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan surat klaim kepada
Guizhou Wengfu Chemi-Phos Imp & Exp Corp China dan penagihan klaim secara
financial sebesar US$349.025,36 akan dilakukan setelah GWCPIEC sepakat
dengan surat klaim Biro Pengadaan.
BPK-RI menyarankan agar PT PG melakukan penagihan klaim kepada
GWCPIEC atas pengiriman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang
ditetapkan dalam kontrak.
3. PT Petrokimia Gresik belum menerima pembayaran atas bagi hasil
pendapatan jasa pelabuhan periode tahun 1996 s.d 2002 dari PT Pelindo III
sebesar Rp1.765,22 juta
Laporan Keuangan PT PG per 31 Desember 2004 antara lain menunjukkan
saldo akun Piutang lain-lain sebesar Rp49.508.444.583,00 yang terdiri dari piutang
kepada pihak ketiga sebesar Rp23.017.210.284,00 dan piutang kepada pihak yang
mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp26.491.234.299,00. Dari jumlah
tersebut diantaranya terdapat piutang kepada PT Pelindo III sebesar
Rp1.765.223.758,42 yang merupakan pendapatan di luar usaha yaitu tagihan atas
bagi hasil pendapatan pengelolaan jasa pelabuhan periode tahun 1996 s.d 2002.
Dalam pengelolaan jasa pelabuhan tersebut, PT PG telah mengikat perjanjian
dengan PT Pelindo III dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor
82/301/1980 ---- 513/IX/SPK/J/DIR/1980 tanggal 23 September 1980 tentang
Pengelolaan Dermaga Khusus Petrokimia, yang berlaku surut terhitung mulai
tanggal 7 Agustus 1979. Dalam SPK tersebut PT Pelindo III diwakili oleh
Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dalam SPK antara lain
dinyatakan bahwa Dermaga Khusus PT PG digunakan untuk tambat/sandar,
BPK RI/AUDITAMA V 78
bongkar, muat dan bunker baik untuk kapal-kapal milik, charter, hirepurchase dan
kapal-kapal lain yang digunakan untuk mengangkut barang-barang guna keperluan
pihak kedua dan atau barang pihak ketiga. Penyerahan hasil pendapatan jasa-jasa
pelabuhan oleh masing-masing pihak dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya.
Tarif jasa pelabuhan ditetapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan tarif
yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sedangkan untuk tarif sewa
permukaan air diperlakukan tarif Pelabuhan Gresik. Cara pelaksanaan pungutan
jasa pelabuhan diatur dan ditetapkan oleh Pihak Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya.
Adapun pembagian hasil pendapatan jasa-jasa pelabuhan yang dipungut dari
pihak ketiga ditetapkan sebagai berikut:
No Keterangan PT PG PT Pelindo III 1. Uang tambat 50% 50% 2. Wharfage/Uang Dermaga 50% 50% 3. Pas Pelabuhan 50% 50% 4. Penjualan Air 80% 20%
Dalam pengelolaan dermaga tersebut, PT Pelindo III menyediakan semua blanko
pemakaian-pemakaian jasa pelabuhan oleh pihak ketiga sekaligus melakukan
penagihannya, sedangkan PT PG hanya mengadministrasikan dan menagih
penjualan air kepada pihak ketiga. Salinan perhitungan nota tagihan kepada pihak
ketiga atas pemakaian jasa pelabuhan dikirim kepada PT PG. Berdasarkan nota
tagihan tersebut, PT PG membuat faktur tagihan kepada PT Pelindo untuk
mendapatkan bagi hasil jasa pelabuhan. Untuk tagihan periode tahun 1996 s.d 2002
sebesar Rp1.765.223.758,42, PT PG telah mengeluarkan faktur tagihan dari bulan
April 1996 s.d Maret 2002, namun PT Pelindo III belum melakukan pembayaran.
Sejak tagihan terakhir bulan Maret 2002, PT PG tidak pernah lagi melakukan
penagihan atau mengupayakan rekonsiliasi sehingga sd tanggal 31 Desember 2004
saldo piutang PT PG kepada PT Pelindo III tidak ada mutasi sama sekali.
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pada tanggal 20 Nopember
2001 Pemerintah Daerah Gresik mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No.19
tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Gresik. Pasal 11 ayat (3) Perda
tersebut menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan wilayah perairan dalam batas
BPK RI/AUDITAMA V 79
4 mil dari daratan sepanjang teritorial wilayah daratan kabupaten Gresik berada
ditangan Pemerintah Kabupaten Gresik. Menindaklanjuti Perda tersebut, pada
tanggal 11 Juli 2002 Bupati/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik
mengeluarkan Keputusan No. 63 tahun 2002 tentang Tarif Jasa Pelayanan
Kepelabuhanan oleh Penyelenggara Pelabuhan di Kabupaten Gresik. Dengan
dikeluarkannya keputusan ini maka pengelolaan jasa Kepelabuhanan Dermaga
Khusus PT PG tidak lagi dilakukan oleh PT Pelindo III melainkan diambil alih
oleh Pemda Kabupaten Gresik.
Saldo piutang PT PG kepada PT Pelindo III per 31 Desember 2004 sebesar
Rp1.765.223.758,42 yang merupakan bagi hasil jasa pelabuhan dari tahun 1996 sd
2002 dapat dirinci sebagai berikut:
No. Asal piutang Nilai 1. Faktur th 1996 1.219.735,002. Faktur th 1997 2.146.689,503. Faktur th 1998 24.968.710,364. Faktur th 1999 2.556.840,005. Faktur th 2000 1.800.105,726. Faktur th 2001 274.194.895,507. Faktur th 2002 1.458.336.782,34 Jumlah 1.765.223.758,42
Atas jumlah piutang tersebut oleh Bagian Akuntansi PT PG telah dilakukan
penyisihan sebesar 100% karena tidak ada mutasi pembayaran lebih dari dua tahun.
Seharusnya bagi hasil pendapatan jasa pelabuhan dapat diterima PT PG
paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
Hal tersebut mengakibatkan timbulnya piutang macet PT PG kepada PT
Pelindo III per 31 Desember 2004 sebesar Rp1.765.223.758,42.
Hal tersebut disebabkan PT PG tidak aktif melakukan penagihan atau
rekonsiliasi dengan PT Pelindo III.
PT PG menjelaskan bahwa atas piutang sebesar Rp1.765.223.758,42 tersebut
telah dilakukan penagihan kepada PT Pelindo III pada tanggal 13 Januari 2005 dan
telah dilakukan rekonsiliasi pada tanggal 14 Januari 2005, namun masih
memerlukan rekonsiliasi lebih lanjut.
BPK RI/AUDITAMA V 80
BPK-RI menyarankan agar PT PG segera melakukan rekonsiliasi lebih lanjut
untuk menetapkan jumlah yang pasti dan selanjutnya melakukan penagihan secara
intensif.
4. Terdapat sisa barang yang sudah dibeli dari tahun 2001 s.d 2004 senilai
Rp21.939,22 juta namun belum diambil oleh unit peminta barang
Selama tahun 2004, Biro Pengadaan PT PG melakukan pembelian barang
yang diminta oleh unit peminta barang/user (dhi. 5 Departemen) baik pembelian
dalam negeri maupun pembelian impor. Status barang tersebut adalah stock item
(SI), dengan kategori intransit (I) atau suku cadang penyangga (Z), dimana apabila
barang tersebut sudah datang maka harus langsung diambil dan dipakai oleh unit
peminta barang.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Biro Pengadaan (Candal Ro Daan) diketahui bahwa s.d bulan Nopember 2004
masih terdapat barang yang telah dibeli dan diterima namun belum diambil oleh
unit peminta barang senilai Rp13.074.833.956,20 dengan rincian sebagai berikut:
No. Unit Peminta Barang (User) Nilai (Rp) 1. Dep. Pemeliharaan I (Har I) 7.285.818.963,01 2. Dep. Pemeliharaan II (Har II) 3.120.483.900,27 3. Dep. Pemeliharaan III (Har III) 1.774.997.150,16 4. Dep. Prasarana Pabrik & Kawasan (PPK) 467.106.027,00 5. Dep. Peralatan & Permesinan (Latsin) 426.427.915,76 Jumlah 13.074.833.956,20
Jumlah tersebut merupakan barang yang datang dari bulan Januari s.d Nopember
2004 dengan rincian waktu, unit peminta barang dan nilai sebagai berikut: Bulan Departemen Jumlah
Har I *) Har II Har III PPK Latsin Total Januari 185.343.503,40 35.043.498,25 12.896.270,00 160.828.126,76 Pebruari 254.351.754,32 44.224.772,00 5.926.170,00 0,00 Maret 36.133.750,00 284.225.463,91 3.001.840,00 0,00 April 280.936.677,96 325.113.931,00 8.750.825,00 0,00 Mei 169.167.459,85 35.886.408,00 21.772.080,00 10.831.000,00 Juni 214.015.118,83 64.909.320,00 9.579.920,00 0,00 Juli 180.239.673,10 158.699.477,00 14.085.100,00 0,00 Agustus 82.184.558,00 128.838.744,00 17.219.912,00 0,00 September 56.117.063,54 88.054.470,00 78.714.000,00 31.652.637,00 Oktober 444.758.581,58 448.509.655,00 82.578.560,00 106.822.656,00 Nopember 120.047.980,00 161.491.411,00 212.581.350,00 116.293.496,00
7.285.818.963,01 3.120.483.900,27 1.774.997.150,16 467.106.027,00 426.427.915,76 13.074.833.956,20
*) yang dicatat saat kedatangan barang adalah nomor terima barang (TB)
BPK RI/AUDITAMA V 81
Berdasarkan penjelasan dari PT PG diketahui bahwa belum diambilnya barang
tersebut antara lain dikarenakan barang yang akan diganti ternyata masih bisa
diperbaiki dan dipakai lagi serta ketika diperlukan barang tersebut belum datang.
Hal yang sama terjadi juga pada tahun 2003, yaitu jumlah barang yang sudah dibeli
namun belum diambil oleh unit peminta barang sebesar Rp24.557.259.729,22.
Rincian barang yang belum diambil per 31 Desember 2003 terjadi pada
Departemen berikut:
No. Departemen Nilai (Rp) 1. Pemeliharaan I 17.206.023.829,81 2. Pemeliharaan II 1.483.800.946,68 3. Pemeliharaan III 3.249.896.354,95 4. Prasarana Pabrik & Kawasan 1.681.000.489,00 5. Peralatan & Permesinan 936.538.108,78 Jumlah 24.557.259.729,22
Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas administrasi dan fisik
barang yang belum diambil diketahui bahwa dari jumlah barang yang belum
diambil per 31 Desember 2003 ternyata diantaranya terdapat barang yang berasal
dari pengadaan tahun 2001 dan 2002 dengan rincian sebagai berikut:
Pengadaan tahun No. User
2001 2002 2003 Jumlah
1. Pemeliharaan I 3.000.000,00 1.096.145.639,07 16.106.878.190,74 17.206.023.829,81
2. Pemeliharaan II 0,00 28.161.232,00 1.455.639.714,68 1.483.800.946,68
3. Pemeliharaan III 0,00 433.107.255,59 2.816.789.099,36 3.249.896.354,95
4. Prasarana Pabrik & Kawasan 88.708.907,00 231.921.120,00 1.360.370.462,00 1.681.000.489,00
5. Peralatan & Permesinan 0,00 36.362.253,80 900.175.854,98 936.538.108,78
Jumlah 91.708.907,00 1.825.697.500,46 22.639.853.321,76 24.557.259.729,22
Dari jumlah tersebut diketahui bahwa pada tahun 2004 terjadi mutasi di
Departemen Pemeliharaan I sebesar Rp10.163.945.289,67, di Departemen
Pemeliharaan II sebesar Rp1.009.181.861,71, di Departemen Pemeliharaan III
sebesar Rp2.322.417.840,45, di Departemen Prasarana Pabrik & Kawasan sebesar
Rp1.300.221.196,00 dan di Departemen Peralatan & Permesinan sebesar
Rp897.109.654,98, atau seluruhnya sebesar Rp15.692.875.842,81 sehingga sisa
barang yang belum diambil per 29 Desember 2004 seluruhnya sebesar
Rp8.864.383.886,41.
BPK RI/AUDITAMA V 82
Seharusnya barang yang sudah dibeli oleh Ro Daan atas permintaan user
dengan kategori intransit atau suku cadang penyangga segera diambil dari gudang
logistik Ro Daan dan langsung dipakai.
Hal tersebut mengakibatkan terjadi pengendapan dana yang tidak efektif
sebesar Rp21.939.217.842,61 (Rp13.074.833.956,20 + Rp8.864.383.886,41).
Hal tersebut disebabkan:
a. Terjadi pembelian barang yang tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran.
b. Perencanaan dan pengendalian pada kelima unit peminta barang tersebut di atas
tidak berjalan dengan baik.
PT PG menjelaskan bahwa sisa barang yang belum diambil oleh unit pemakai
dari Januari s.d Nopember 2004 sebesar Rp13,074 milyar, diantaranya sebesar Rp
1,485 milyar merupakan barang insurance (suku cadang penyangga) dan sisanya
sebesar Rp11,589 milyar akan dipasang oleh Dep Har I, Dep Har II, Dep Har III,
Dep PPK dan Dep Latsin pada tahun 2005 pada saat Perbaikan Tahunan dan untuk
kebutuhan/pemeliharaan rutin. Sedangkan sisa barang yang belum diambil oleh
unit pemakai periode 2001, 2002 dan 2003 sebesar Rp8,864 milyar, diantaranya
sebesar Rp2,477 milyar merupakan barang insurance dan sisanya sebesar Rp6,387
milyar akan dipasang oleh Dep Har I, Dep Har II, Dep Har III, Dep PPK dan Dep
Latsin pada tahun 2005 pada saat Perbaikan Tahunan dan untuk
kebutuhan/pemeliharaan rutin.
BPK-RI menyarankan agar Bagian Candal pada kelima unit peminta barang
tersebut dalam mengajukan permintaan pembelian barang disesuaikan dengan
kebutuhan senyatanya. Selain itu agar Bagian Candal pada Biro Pengadaan lebih
cermat lagi memproses setiap permintaan pembelian dari unit peminta barang.
5. PT Petrokimia Gresik tidak melakukan rekonsiliasi bank secara teratur
Dalam rangka membentuk pengendalian internal yang baik terhadap
pengelolaan dana, maka perusahaan akan menerapkan prosedur kerja agar tercipta
suatu pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran uang. Beberapa ciri
pengendalian internal yang baik atas transaksi penerimaan dan pengeluaran uang
adalah adanya pemisahan fungsi tugas dan tanggungjawab antara yang menerima
BPK RI/AUDITAMA V 83
dan mengeluarkan uang dengan yang melakukan pencatatan, yang memberikan
otorisasi atas penerimaan dan pengeluaran uang. Selain itu petugas Keuangan harus
melakukan rekonsiliasi bank setiap akhir bulan secara teratur sehingga diharapkan
saldo bank menurut pembukuan selalu sesuai dengan saldo fisik yang ada di
banknya.
PT PG menyimpan dana operasional perusahaan pada 10 bank dalam 37
rekening yang terdiri dari rekening giro aktif sebanyak 29 rekening untuk
operasional perusahaan dan 8 rekening untuk penyaluran Kredit Modal Kerja dan
Kredit Investasi. Kesepuluh bank yang mengelola dana perusahaan tersebut adalah
BCA, BNI, BRI, Standard Chartered Bank, Citybank, Bank Mandiri, Bank Syariah
Mandiri, Bukopin, Bank DBS Indonesia dan Bank Hongkong Shanghai Bank
Corporation (HSBC).
Berdasarkan struktur organisasi PT PG, Biro Keuangan terdiri dari dua
bagian, yaitu Perbendaharaan dan Pajak & Asuransi (Paransi). Bagian
Perbendaharaan membawahi Seksi Penagihan, Seksi Pembayaran dan Seksi
Pengelolaan dana. Rekonsiliasi bank di PT PG merupakan tugas dari Seksi
Pengelolaan Dana dan dijelaskan bahwa selama tahun 2004 rekonsiliasi bank tidak
dilakukan secara teratur setiap bulan. Rekonsiliasi bank hanya dilakukan pada
akhir tahun yaitu bulan Desember bersamaan dengan penyusunan laporan
keuangan akhir tahun perusahaan.
Seksi Penagihan mempunyai tugas mencatat hasil penagihan atau pelunasan
atas penjualan setiap bulan yang antara lain dari distributor dengan mengecek
transaksi penerimaan masuk dari rekening koran bank dan mencocokkan dengan
catatan dari Bagian Pemasaran. Namun Seksi Penagihan kadang-kadang
mengalami kesulitan terhadap pelunasan yang dilakukan distributor dengan cara
transfer bank atau melalui ATM karena tidak ada keterangan yang jelas. Untuk
pelunasan yang belum dapat ditelusuri tersebut dananya tetap tersimpan dalam
rekening bank. Oleh karena tidak pernah dilakukan rekonsiliasi bank secara teratur,
maka setiap bulan akan selalu terdapat selisih atas penerimaan uang antara
pembukuan Akuntansi dengan saldo rekening bank secara fisik sehingga jumlah
penerimaan dana akan terus terakumulasi dan menjadi dana outstanding. Dana
outstanding ini berdampak pada saldo piutang usaha setiap akhir bulan.
BPK RI/AUDITAMA V 84
Menurut penjelasan Biro Keuangan, timbulnya dana outstanding tersebut
karena belum dilakukan pembukuan atas sejumlah uang masuk di bank atas
pembayaran distributor yang belum dapat diidentifikasikan dan juga karena terjadi
penumpukan (overload) pekerjaan di Seksi Penagihan sehingga terlambat dalam
membukukan uang yang telah diterima.
Bagian Keuangan selama ini memperlakukan dana yang outstanding tersebut
tetap tersimpan dalam rekening bank sebagai rekening yang belum diketahui.
Sedangkan yang menjadi dasar jumlah saldo bank di laporan keuangan interim
adalah saldo bank menurut pembukuan Akuntansi. Pada akhir tahun, dana
outstanding yang belum diketahui sumbernya akan dibukukan sebagai Uang Muka
Penjualan.
Bagian Keuangan mengalami kendala untuk melakukan rekonsiliasi bank
karena yang menangani rekonsiliasi bank hanya dilakukan oleh satu orang petugas
sedangkan jumlah rekening bank yang digunakan ada 29 rekening giro dan
dilakukan setiap bulan.
Dari hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang
signifikan antara saldo bank menurut rekening koran dengan saldo menurut
pembukuan Akuntansi, yaitu saldo rekening bank lebih tinggi dari saldo menurut
buku pada bulan Januari, Juni, Oktober dan Nopember tahun 2004. Rincian
perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pada bulan Januari 2004, saldo rekening koran lebih besar Rp42 milyar
b. Pada bulan Juni 2004, saldo rekening koran lebih besar Rp60 milyar
c. Pada bulan Oktober 2004, saldo rekening koran lebih besar Rp69 milyar
d. Pada bulan Nopember 2004, saldo rekening koran lebih besar Rp87 milyar
PT PG seharusnya melakukan rekonsiliasi bank secara teratur setiap bulan
dan bila terdapat selisih segera menyesuaikannya sehingga saldo bank di
pembukuan selalu sesuai dengan saldo fisik yang ada di bank.
Hal tersebut mengakibatkan:
a. Informasi saldo bank yang terdapat dalam Laporan Keuangan Bulanan tidak
mencerminkan posisi yang sesungguhnya sehingga dapat mempengaruhi
keputusan yang diambil oleh Manajemen sebagai pengguna laporan keuangan
BPK RI/AUDITAMA V 85
b. Timbulnya dana outstanding yang mempengaruhi nilai saldo piutang usaha
setiap akhir bulan.
c. Tujuan sistem akuntansi sebagai salah satu sarana pengaman asset perusahaan
tidak tercapai.
Hal tersebut disebabkan:
a. Belum ada kebijakan mengenai kapan dan bagaimana rekonsiliasi bank harus
dilakukan.
b. Terbatasnya sumber daya manusia yang melakukan rekonsiliasi bank.
PT PG menjelaskan pada bulan Desember 2004, rekonsiliasi bank telah
dilakukan dan untuk periode selanjutnya akan melakukan rekonsiliasi bank secara
periodik (bulanan).
BPK-RI menyarankan agar PT PG:
a. Melakukan rekonsiliasi bank secara teratur setiap bulan sehingga dapat
diperoleh informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu.
b. Menyusun kebijakan dan prosedur mengenai pelaksanaan rekonsilasi bank dan
kapan rekonsiliasi tersebut harus dilakukan.
6. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam pemeriksaan tahun buku 2003 terdapat 2 (dua) temuan. Temuan
tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti pada tahun 2004 dan dianggap selesai.
Kedua temuan tersebut dan tindak lanjutnya adalah:
a. Pelaksanaan pembinaan industri kecil kapur dan fosfat alam yang diserahkan
pelaksanaannya kepada PT Graha Cipta Sarana (PT GCS) tidak sesuai dengan
Surat Direktur Produksi No.1400/05/HU.03.03/13/DR/2000 tanggal 19 Mei
2000. Tindak lanjut terhadap temuan tersebut adalah PT PG telah memutus
kontrak dengan PT GCS, karena PT GCS tidak melakukan kewajiban berupa
pembinaan kepada industri kecil. Mulai tahun 2004 pelaksanaan pembinaan
industri kecil kapur dan fosfat alam dilakukan oleh Biro Pengadaan PT PG
b. Perjanjian Kerjasama Sewa Gudang dengan PT Bhanda Ghara Reksa (PT
BGR) belum sepenuhnya selaras dengan SPJB antara PT PG dengan
Distributor Pupuk, terutama mengenai pembagian beban biaya gudang. Tindak
BPK RI/AUDITAMA V 86
lanjut mengenai pembagian beban biaya gudang, PT PG telah memberlakukan
pemberian sanksi denda terhadap keterlambatan penebusan DO. Hal tersebut
dilakukan agar PT PG tidak menanggung beban sewa gudang atas sisa pupuk
milik Distributor yang masih tersimpan di gudang penyangga.
F. PT Rekayasa Industri (PT Rekind)
1. Perusahaan mengalami kesulitan dalam menyelusuri hasil rekonsiliasi bank
Berdasarkan uji petik yang kami lakukan terhadap saldo bank pada bulan
September dan November 2004 terdapat selisih saldo antara pembukuan (General
Ledger) dengan rekening koran bank yang belum dapat ditelusuri sampai dengan
akhir periode tersebut karena perusahaan mengalami kesulitan dalam
penyelusurannya. Selisih tersebut baru dapat ditelusuri pada saat perusahaan
membuat rekonsiliasi untuk bulan Desember 2004 yang dilakukan pada bulan
Januari 2005.
Sesuai dengan kebijakan perusahaan, rekonsiliasi bank harus dilakukan setiap
akhir bulan, dan jurnal penyesuaian harus dibuat atas perbedaan yang terjadi
sesegera mungkin.
Hal tersebut mengakibatkan pengendalian atas saldo bank kurang memadai
dan sering terjadi kesalahan dalam menentukan kode perkiraan saat proses
penjurnalan (posting) yang menimbulkan selisih antara saldo menurut rekening
koran dengan saldo akuntansi dan keuangan.
Hal ini disebabkan perusahaan menggunakan terlalu banyak rekening bank
untuk mencatat transaksi, yaitu lebih kurang 20 (dua puluh) rekening bank (tidak
termasuk rekening site) serta tidak didukung dengan SDM yang cukup.
Pihak manajemen menjelaskan akan mengevaluasi kembali rekening koran
yang benar-benar tidak aktif dan menutupnya pada tahun 2005, serta akan
meningkatkan pengelolaan rekening secara lebih intensif.
Untuk menghindari supaya masalah-masalah tersebut diatas tidak berulang di
masa yang akan datang dan supaya pengendalian atas saldo bank lebih memadai
Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Joewono menyarankan hal-hal sebagai
berikut:
BPK RI/AUDITAMA V 87
a. Mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah rekening bank yang dimiliki
dengan cara hanya membuka satu Rekening Utama (Main Account) untuk
transaksi penerimaan dan Operasional account untuk transaksi pengeluaran
atau.
b. Menugaskan personal yang secara khusus menangani/bertanggung jawab dalam
pengelolaan rekening bank.
c. Meningkatkan koordinasi antar bagian/divisi/departemen untuk memperlancar
arus dokumen/informasi.
2. Terdapat proposal dalam penyelesaian yang belum dialokasikan
Perusahaan belum melakukan pembebanan atas biaya proposal (proposal
dalam penyelesaian) ke beban pemasaran atau beban jasa atas biaya proposal
sebesar Rp6.826.348.893,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp3.773.529.592,00
(55,28%) merupakan beban proposal yang dikeluarkan sejak tahun 2000 sampai
dengan 2003.
Sesuai dengan kebijakan perusahaan biaya-biaya yang dikeluarkan selama
pembuatan proposal dicatat sebagai Proposal Dalam Penyelesaian dan akan
dibebankan sebagai beban pemasaran untuk proposal yang gagal serta akan
dibebankan ke dalam harga pokok proyek untuk proposal yang berhasil.
Hal tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan perusahaan tidak
menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dimana laba dan aset perusahaan
dilaporkan lebih saji (overstated) karena kurangnya pembebanan biaya atas
proposal dalam penyelesaian tersebut.
Hal ini disebabkan Bagian Marketing terlambat menginformasikan kepada
Bagian Akuntansi mengenai status proposal, apakah proposal tersebut gagal,
berhasil atau dalam proses, sehingga bagian akuntansi dan keuangan tidak bisa
melakukan penyesuaian saldo proposal dalam penyelesaian tersebut.
Pihak manajemen menjelaskan bahwa perusahaan telah membuat laporan
status proposal dan telah dilakukan koreksi atas proposal dalam penyelesaian
tersebut.
BPK RI/AUDITAMA V 88
Supaya kondisi tersebut di atas tidak terulang terus-menerus dikemudian hari
dan laporan keuangan yang disajikan menggambarkan nilai yang wajar, Kantor
Akuntan Publik Gatot Permadi Joewono merekomendasikan agar perusahaan
(Bagian Marketing) secara periodik sebaiknya membuat laporan status proposal
dan melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
3. Terdapat droping pajak yang belum dipertanggungjawabkan
Terdapat droping khusus pajak ke site pada tahun 2003 sebesar
Rp404.211.406,00 yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31
Desember 2004, dengan rincian sebagai berikut : Proyek Jumlah
Tangki Amonia Petro NH3 Tank Rp. 282.878.079
Proyek PMS Rimba Belian Rp. 64.036.393 Proyek Langit Biru Balongan Rp. 24.904.125 PIM II Project Rp. 28.486.375 Kaltim-4 Project Rp. 3.906.434 Jumlah Rp. 404.211.406
Seharusnya sesuai dengan kebijakan perusahaan No.330-PL-01 tentang Uang
Muka Project (Droping Dana Project) yaitu uang muka project harus
dipertanggungjawabkan secara bulanan untuk dialokasikan menjadi harga pokok
proyek (proyek dalam penyelesaian).
Hal tersebut mengakibatkan Laporan keuangan perusahaan tidak
menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dimana laba dan aset dilaporkan lebih
saji (overstated), uang muka pajak (PPh Pasal 22 impor) kurang saji, sehingga
pajak yang dapat dikreditkan kurang saji (understated).
Hal ini disebabkan perusahaan tidak melakukan pengawasan atas droping-
droping dana proyek yang telah dikeluarkan, sehingga masih terdapat beberapa
transaksi droping dana pajak yang belum dipertanggungjawabkan.
Pihak manajemen menjelaskan perusahaan akan melakukan klarifikasi atas
uang muka tersebut kepada masing-masing proyek pada tahun 2005 dan melakukan
penyesuaian sebagaimana mestinya.
BPK RI/AUDITAMA V 89
Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Joewono merekomendasikan agar
droping dana tersebut segera dipertanggungjawabkan dan dilakukan penyesuaian
sebagaimana mestinya.
4. Proses Pengadaan Jasa Pengurugan sebesar Rp8.489,25 juta tidak sesuai
dengan kebijakan perusahaan
Proses pengadaan jasa pengurugan (backfill) untuk proyek Balongan Blue
Sky kepada PT Wira Agung dengan nilai kontrak (Addendum II) sebesar
Rp8.489.248.000,00 dilakukan dengan penunjukan langsung sehingga tidak sesuai
dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.
Sesuai Kebijakan No.430-PL-006 tanggal 10 Juni 1998 tentang Proses
Tender Pengadaan Proyek antara lain menyebutkan :
a. Pelaksanaan pengadaan peralatan/material dan jasa dilakukan dengan cara
pelelangan dan pengadaan langsung (poin 6.a)
b. Pengadaan langsung hanya dapat dilakukan untuk nilai pengadaan tidak lebih
dari Rp50.000.000,00 dan mendapat persetujuan dari direksi (poin 6.a.2)
c. Perusahaan menetapkan kebijakan untuk hal-hal khusus diluar item 6.a tersebut
(poin 6.b).
- Jumlah rekanan kurang dari ketentuan (3 rekanan) sehubungan dengan
kondisi pasar
- Peralatan/material/keahlian hanya tersedia pada sumber yang tunggal
- Rekanan/pemasok sudah ditunjuk sebelum proyek dimulai
- Rekanan/pemasok sudah ditentukan oleh pemberi tugas (owner)
- Kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Direksi memerlukannya.
Kebijakan No.430-PL-002d tanggal 22 Agustus 2001 tentang Pembagian Tanggung Jawab dan Wewenang Dalam Bidang Pengadaan.
LOI/PO/Kontrak No. Nilai Kontrak
Perset. Bidder
List
Klarifikasi dan
Evaluasi Negosiasi Disiap. Tinjau
Ulang Persetuju
an
1 Maks. Rp150 jt atau US$15,000
Kadiv Proc.
Team Proyek
Buyer,Const Eng, PPM, PCM Buyer Kadep
Proc.
Kadiv Procur/PM, CM
2 Rp150 jt s.d. Rp500 jt atau US$15,000 s.d. US$50,000
Kadiv Proc.
Team Proyek Idem + PM, PD
Buyer, Kadep
Proc/SC
Idem + MP PD
3 Rp500 jt s.d. Rp1 Myr Kadiv Proc.
Team Proyek Idem + Direksi Idem Idem Direksi
4 Di atas Rp1 Myr Kadiv Proc.
Team Proyek Idem Idem Idem Dirut
BPK RI/AUDITAMA V 90
Hal tersebut mengakibatkan tidak dapat diyakini apakah harga yang
dibayarkan kepada subkontraktor tersebut merupakan harga yang wajar dan
bersaing.
Hal ini disebabkan :
a. Subkontraktor sebelumnya (PT Sumber Mulia Utama Mandiri) mempunyai
performance kurang baik yang mengakibatkan pekerjaan mengalami
keterlambatan, sehingga perlu dilakukan reinforcement.
b. Harga per meter kubik (m3) yang ditawarkan oleh PT Wira Agung lebih rendah
dan subkontraktor tersebut memiliki jumlah armada angkutan yang lebih
memadai dan siap pakai setiap saat.
c. Pekerjaan Backfill tersebut merupakan pekerjaan awal, sehingga skedulnya
tidak boleh mengalami keterlambatan, karena dikhawatirkan akan berdampak
pada skedul pekerjaan-pekerjaan selanjutnya.
Pihak manajemen menjelaskan bahwa :
a. Proses tender pada awalnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, yaitu dengan mengundang lebih dari 2 (dua) subkontraktor.
Setelah dilakukan evaluasi teknis dan komersial serta survey kesiapan
armada/peralatan kepada seluruh peserta tender, ditetapkan PT Sumber Mulia
Utama Mandiri sebagai pemenang tender tersebut.
b. Berdasarkan hasil evaluasi atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Sumber
Mulia Utama Mandiri yang dinyatakan kurang bagus dan mengalami
keterlambatan serta dengan mempertimbangkan usulan dari tokoh-tokoh
masyarakat Indramayu untuk memberikan kesempatan kepada subkontraktor
lokal, maka ditunjuk PT Wira Agung.
Atas permasalahan tersebut di atas Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi
Joewono menyarankan kepada perusahaan untuk melakukan hal-hal berikut ini:
a. Melaksanakan proses pengadaan peralatan/material dan jasa dimasa yang akan
datang sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan perusahaan.
b. Manajemen sebaiknya melakukan kajian yang lebih mendalam saat
memberikan ijin penyimpangan atas kebijakan yang telah ditetapkan serta
mengeluarkan kebijakan khusus jika penyimpangan tersebut tidak bisa
BPK RI/AUDITAMA V 91
dihindari, sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan No.430-PL-006 butir 6.b
untuk menghindari adanya permintaan yang sama dari proyek-proyek lainnya.
c. Jika pekerjaan suatu subkontraktor dinilai kurang bagus dan tidak sesuai
dengan skedul yang telah disepakati, sebaiknya kepada subkontraktor tersebut
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Prosedur pembayaran kepada subkontraktor sebesar Rp16.094,39 juta tidak
sesuai dengan kebijakan perusahaan
Terdapat pembayaran kepada Subkontraktor (PT Sumber Mulia Utama
Mandiri dan PT Wira Agung) melalui dropping khusus dengan total pembayaran
masing-masing sebesar Rp7.634.891.483,00 dan Rp8.459.497.998,00 dilakukan di
kantor site (proyek), sehingga tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Sesuai Kebijakan No.330-pl-03-a tanggal 8 Januari 2002 tentang Kebijakan
Pembayaran, antara lain menyebutkan :
a. Kepala Departemen Akuntansi (cq. Bagian Verifikasi) bertanggung jawab
untuk memonitor tagihan yang jatuh tempo
b. Kepala Departemen Keuangan (cq. Bagian Treasury) bertanggung jawab untuk
memonitor proses pembayaran
c. Pembayaran diatas Rp150 juta dilakukan di Kantor Pusat (poin 2.7)
d. Batasan Wewenang dan Otorisasi (poin 3)
Verifikasi (3.1)
Nominal Dokumen Tagihan Checked Review & Persetujuan
s.d. Rp. 100 Juta s.d. US$ 10 Ribu
Bagian Verifikasi
Kadep Akuntansi + Kadep Keuangan
diatas Rp.100 Juta diatas US$ 10 Ribu
Bagian Verifikasi
Kadep Akuntansi + Kadep Keuangan + Kadiv Keu & Akt.
Pembayaran (3.2)
Nominal Dokumen Pembayaran Persetujuan
s.d. Rp. 250 Juta s.d. US$ 20 Ribu
Kadep Keuangan atau Kadep Akuntansi + Kadiv Keu & Akt
diatas Rp.100 Juta s.d. Rp.1 Milyar diatas US$ 20 Ribu s.d. US$ 100 Ribu
Kadiv Keu & Akt. + Direktur PUK atau Direksi Lainnya
Diatas Rp.1 Milyar Diatas US$.100 Ribu
Direktur PUK atau Direktur Lainnya + Direktur Utama.
BPK RI/AUDITAMA V 92
Hal tersebut mengakibatkan proses pembayaran dan pencatatan hutang
kepada kedua sub kontraktor tersebut tidak termonitor pada departemen keuangan
(cq. treasury) dan departemen akuntansi (cq. bagian verifikasi).
Hal ini disebabkan adanya Memo Persetujuan Direksi No.BBSP-ME-RJ/Int-
078 tanggal 27 Mei 2003 perihal Persetujuan Penyimpangan Kebijakan Perusahaan
No. 330-PL-03 tanggal 8 Januari 2002 mengenai “Verifikasi, Batasan Wewenang
dan Otorisasi Pembayaran”.
Pihak manajemen menjelaskan bahwa :
a. Tidak dilakukannya pembayaran dari Kantor Pusat Jakarta langsung kepada
masing-masing subkontraktor semata-mata karena adanya kekhawatiran dari
tim proyek mengenai proses pembayaran di kantor pusat yang umumnya
memakan waktu cukup lama.
b. Pengajuan progres dan pembayaran pada awalnya akan dilaksanakan setiap 2
(dua) minggu, tetapi dengan memperhatikan persyaratan tersebut serta kondisi
sosial masyarakat Indramayu, tim proyek menganggap keterlambatan
pembayaran dapat menimbulkan masalah yang serius untuk kelancaran
pekerjaan proyek pada tahap selanjutnya, seperti aksi pemogokan dan
keributan lainnya.
c. Pekerjaan pengurugan merupakan pekerjaan tahap awal yang sangat
menentukan untuk tahapan pekerjaan selanjutnya, sehingga penyelesaian
pekerjaan ini merupakan prioritas utama dari tim proyek.
d. Adanya biaya operasional harian yang sangat besar yang harus dikeluarkan
antara lain kepada pemilik truk berikut bahan bakar serta pengemudinya yang
harus ditanggung terlebih dahulu oleh kedua subkontraktor tersebut.
Atas permasalahan tersebut di atas Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi
Joewono menyarankan kepada perusahaan hal-hal berikut ini:
a. Sebaiknya tidak mengijinkan dengan mudah adanya penyimpangan atas
Verifikasi, Batasan Wewenang dan Otorisasi Pembayaran tersebut, karena akan
berdampak tidak memadainya pengendalian atas hutang tersebut.
BPK RI/AUDITAMA V 93
b. Sebaiknya monitor pembayaran dan pencatatan atas hutang tersebut tetap
dilakukan oleh Departemen Akuntansi dan Departemen Keuangan Kantor
Pusat.
6. Proses penggajian karyawan lokal di Site tidak sesuai dengan kebijakan
perusahaan
Bagian Personalia dan Chief Administration & Finance (Proyek Kujang 1B),
tidak membuat skala penggajian untuk karyawan lokal, yang berarti tidak ada
standar gaji yang dapat dijadikan patokan dalam perekrutan karyawan.
Berdasarkan data gaji karyawan lokal bulan September 2004, jumlah karyawan
yang direkrut di site adalah sebanyak 88 orang dengan gaji (THP) rata-rata sebesar
Rp3.110.908,00 per orang. Dari jumlah tersebut terdapat 6 (enam) orang pegawai
yang memperoleh gaji diatas rata-rata gaji pegawai lainnya yaitu berkisar antara
Rp5.000.000,00 s.d. Rp14.000.000,00.
Sesuai Kebijakan No.230-pl-15-a tanggal 14 Juni 1999 tentang Personalia
dan Umum di Site Project, antara lainn menyebutkan :
a. Sistem Penggajian yang disusun dan dibuat Project Site harus mengikuti dan
berpedoman kepada ketentuan yang ditentukan dari Home Office, dengan
mempertimbangkan budget, demand & Supply, kompleksitas serta lokasi
proyek.
b. Seluruh sistem penggajian karyawan lokal dituangkan dalam skala penggajian
yang disusun oleh Bagian Personalia dan/atau Chief Administration & Finance
dan diketahui oleh Site Manager dan atas persetujuan Project Manager.
c. Untuk selanjutnya dalam pelaksanaan sehari-hari Bagian Personalia dan Bagian
yang membutuhkan tenaga kerja yang merekrut karyawan baru menjadikan
skala gaji tersebut sebagai pedoman penetapan besarnya gaji yang
bersangkutan.
Hal tersebut mengakibatkan terdapat beberapa karyawan lokal yang jumlah
penghasilannya diatas rata-rata penghasilan karyawan lokal lainnya.
BPK RI/AUDITAMA V 94
Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman bagian
personalia site atau Chief Administration & Finance atas kebijakan yang telah
digariskan oleh kantor pusat (home office).
Pihak manajemen menjelaskan bahwa terhadap 6 (enam) orang pegawai yang
gajinya diatas rata-rata atau tidak sesuai dengan Skala Gaji tersebut dikarenakan
skill yang dimiliki oleh karyawan yang bersangkutan dan besarnya gaji berdasarkan
atas negosiasi antara karyawan dengan manajemen Proyek Kujang 1B.
Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Joewono menyarankan kepada
perusahaan untuk meningkatkan pengendalian intern atas pelaksanaan pekerjaan
proyek, manajemen proyek seharusnya melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Mempelajari dan mengaplikasikan seluruh kebijakan yang telah digariskan oleh
kantor pusat yang berkaitan dengan proyek.
b. Perekrutan pegawai baru sebaiknya didasarkan pada standar gaji yang telah
digariskan, bukan atas dasar negosiasi.
c. Meninjau kembali penggajian karyawan yang penghasilannya diatas rata-rata
karyawan lainnya tersebut.
7. Pengadaan barang/material dan jasa di Site dilakukan tanpa tender
Proses pengadaan barang dan jasa di proyek Kujang 1B dengan total
pembayaran tahun 2004 sebesar Rp.920.448.693,00 (11 subkontraktor) dilakukan
tanpa tender dan belum mendapat persetujuan dari Direktur Operasi. Hal ini
bertentangan dengan kebijakan yang telah digariskan oleh kantor pusat.
Sesuai Kebijakan No.430-pl-015-d tanggal 22 Agustus 2001 tentang
Pembagian Tanggung Jawab dan Wewenang dalam Bidang Pengadaan, antara lain
menyebutkan bahwa pengadaan tanpa tender hanya dapat dilakukan dengan
persetujuan Manajer Konstruksi (CM) dan Direktur Operasi jika keadaan khusus
terjadi.
Hal tersebut mengakibatkan memungkinkan proyek mendapatkan rekanan
yang tidak optimal baik dari segi kualitas maupun biaya, sehingga dapat merugikan
dan mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek.
BPK RI/AUDITAMA V 95
Hal ini disebabkan adanya tuntutan dari masyarakat setempat yang tergabung
dalam Tim Swadaya Masyarakat Dawuan (TSMD) untuk membagi paket-paket
pekerjaan kepada rekanan lokal.
Pihak manajemen menjelaskan bahwa sesuai dengan rencana awal,
pengadaan barang dan jasa tersebut (pekerjaan paving) akan dibagi menjadi paket-
paket kecil yang akan dikerjakan oleh subkontraktor lokal secara bertahap sesuai
dengan kesiapan lapangan danmisi yang diutamakan adalah pemerataan pekerjaan
kepada rekanan lokal dengan klasifikasi K3 dan K2. Saat dimulainya pekerjaan ini,
Site Project mengadakan tender untuk pekerjaan paving pertama yang melibatkan 8
(delapan) rekanan lokal dan setelah melalui proses yang cukup rumit dihasilkan
pemenang CV Bina Tirta Sarana. Berhubung kondisi rekanan lokal yang kurang
kondusif, maka untuk paket pekerjaan berikutnya (sekitar 20 paket) akan
dikerjakan langsung oleh rekanan lokal yang tergabung dalam TSMD selaku
penanggungjawab keamanan dan distribusi kepada rekanan lokal dengan ketentuan
dan persyaratan (teknis dan komersial) yang sama dengan hasil tender sebelumnya.
Construction Manager Proyek Kujang 1B telah menindaklanjuti dengan membuat
surat kepada Direktur Operasi untuk melaporkan dan sekaligus meminta
persetujuan mengenai hal tersebut di atas sesuai dengan surat No. K1B-M-RS/RI-
0014 tanggal 10 Januari 2005
Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Joewono menyarankan untuk
meningkatkan pengendalian intern atas pelaksanaan proyek dimasa yang akan
datang, seharusnya manajemen proyek terlebih dahulu meminta persetujuan kantor
pusat jika terdapat hal-hal yang dilaksanakan diluar ketentuan yang telah
digariskan.
8. Terdapat penyerahan pekerjaan kepada bukan penawar terendah
Penyerahan Pekerjaan kepada bukan penawar terendah untuk pengadaan jasa
Man Power Supply (MPS) untuk Proyek Kujang 1B belum mendapat ijin khusus
dari Direksi atau owner. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan No.430-pl-007-b
tanggal 15 Mei 1997 tentang Kebijakan Evaluasi dan Penentuan Pemenang Tender
Pengadaan Proyek.
BPK RI/AUDITAMA V 96
Sesuai Kebijakan No.430-pl-007-b tanggal 15 Mei 1997 tentang Kebijakan
Evaluasi dan Penentuan Pemenang Tender Pengadaan Proyek antara lain
menyebutkan penyerahan pekerjaan kepada bukan penawar terendah dan
bertanggung jawab tidak diijinkan kecuali dengan ijin khusus dari Direksi atau
owner (bila diperlukan).
Hal tersebut diatas dapat merugikan pihak lain (pemenang pertama) yang
pada gilirannya dapat menimbulkan potensi masalah (tuntutan) dari pemenang
pertama.
Hal ini disebabkan Project memilih peringkat ke 3 (tiga) sebagai pemenang
dengan alasan pemerataan, dimana pemenang pertama diketahui telah banyak
terlibat langsung dengan PT Pupuk Kujang.
Pihak manajemen menjelaskan bahwa tender pada paket ini hanya melibatkan
rekanan lokal yang telah punya pengalaman sebagai labor supply. Pada analisa dan
evaluasi tender tersebut sama sekali tidak menampilkan harga karena harga sudah
ditentukan berdasarkan skala gaji dan UMR. Dari hasil tender dihasilkan
rekomendasi bahwa PT Hurip Utama dan Dwi Putra memenuhi syarat untuk
menjadi rekanan. Walaupun PT Hurip Utama memiliki skor yang lebih tinggi
(pengalaman lebih lama), tetapi Project memutuskan untuk menunjuk CV Dwi
Putra sebagai subkontaktor untuk labor supply tersebut dengan pertimbangan
pemerataan mengingat bahwa PT Hurip Utama telah banyak terlibat langsung
dengan PT Pupuk Kujang dengan ruang lingkup pekerjaan yang lebih besar.
Construction Manager Proyek Kujang 1B telah menindaklanjuti dengan membuat
surat kepada Direktur Operasi untuk melaporkan dan sekaligus meminta
persetujuan mengenai hal tersebut di atas sesuai dengan surat No.K1B-M-RS/RI-
0014 tanggal 10 Januari 2005
Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Joewono menyarankan Untuk masa
yang akan datang, manajemen proyek seharusnya memberitahukan dan meminta
persetujuan terlebih dahulu ke kantor pusat jika ada hal-hal yang pelaksanaannya
menyimpang dari kebijakan yang telah digariskan kantor pusat.
BPK RI/AUDITAMA V 97
9. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam pemeriksaan tahun buku 2003 terdapat 3 (tiga) temuan atas kepatuhan
terhadap pengendalian intern. Dari 3 (tiga) temuan tersebut telah ditindaklanjuti
seluruhnya dan dianggap selesai.
G. PT Mega Eltra (PT ME)
Dalam pemeriksaan tahun buku 2004 tidak ada temuan yang perlu diungkapkan.
1. Hasil Pemeriksaan tahun 2003 yang masih dalam proses tindak lanjut
Persediaan Hand Traktor belum laku dijual
Persediaan barang dagangan berupa Hand traktor di cabang-cabang sebanyak
14 unit dengan harga pokok Rp126.000.000,00 masih belum laku dijual.
Hasil pemeriksaan tahun 2004 menunjukkan bahwa Persedian Hand Tractor
tersisa sebanyak 7 unit.
PT ME menjelaskan di tahun 2005 diharapkan akan melakukan penjualan
sedikit dibawah harga pokok dengan perhitungan kerugian tersebut akan ditutupi
oleh retensi yang masih di tahan sebesar Rp11.800.000,00. Kegiatan ini secara
teknis sudah tidak dikembangkan lagi, perusahaan hanya akan menyelesaikan
penjualan hand tractor yang masih tersisa.
KAP Riza, Wahono & Rekan menyarankan agar Manajemen PT ME
meninjau kembali kerjasama penjualan hand traktor tersebut.
2. Hasil pemeriksaan tahun 2002 yang masih dalam proses tindak lanjut
Dalam pemeriksaan tahun buku 2002 terdapat 2 (dua) temuan atas kepatuhan
terhadap pengendalian intern. Dari 2 (dua) temuan tersebut telah ditindaklanjuti
dan dianggap selesai sebanyak 1 (satu) temuan, sedangkan sisanya sebanyak 1
(satu) temuan yang masih dalam proses tindak lanjut, yaitu:
BPK RI/AUDITAMA V 98
Pengendalian atas Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain senilai Rp16.116,38
juta kurang memadai
a. Piutang Usaha
Sampai dengan pemeriksaan 31 Desember 2004, terdapat piutang usaha
macet dan piutang usaha berpotensi macet yaitu :
Piutang Usaha Macet- Kantor Pusat Rp 1,905,786,017.00- Kantor Cabang Surabaya Rp 1,237,480,762.00- Kantor Cabang Bandung Rp 417,034,061.00- Kantor Cabang Medan Rp 414,322,842.00- Kantor Cabang Palembang Rp 167,879,123.00- Kantor Cabang Padang Rp 25,907,380.00
4,168,410,185.00Penyisihan s.d 31 Desember 2004 Rp (4,168,410,185.00) Piutang Usaha Berpotensi Macet- Kantor Cabang Lampung Rp 3,166,599,795.00
Kantor Cabang Surabaya Rp 2,045,533,728.00Kantor Cabang Medan Rp 729,937,136.00Kantor Cabang Pekanbaru Rp 526,992,000.00Kantor Cabang Palembang Rp 429,055,500.00Kantor Cabang Semarang Rp 239,163,720.00Kantor Cabang Bandung Rp 228,315,011.00Kantor Cabang Padang Rp 172,950,212.00
7,538,547,102.00Penyisihan s.d 31 Desember 2004 Rp (2,531,237,436.00)Saldo Piutang Berpotensi Macet Rp 5,007,309,666.00
Piutang tersebut diatas pada umumnya terjadi sebelum tahun 2003
Pada tahun 2004 piutang usaha berpotensi macet mengalami kenaikan
sebesar Rp1.186.991.184,00 atau 19% dari tahun sebelumnya. Piutang usaha
tersebut berpotensi macet karena tidak sesuai dengan jadwal pembayaran dan
sama sekali tidak membayar lagi dan jaminan yang diterima cabang sebagian
besar belum dapat dijual karena masih harus diproses secara hukum.
Kondisi piutang tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berkut:
1) Piutang usaha macet
Piutang usaha macet di Kantor Pusat, sebesar Rp1.905.786.017,00
merupakan transaksi penjualan tahun 1986, piutang usaha macet Cabang
Surabaya, Cabang Medan, Cabang Palembang, Cabang Padang dan Cabang
BPK RI/AUDITAMA V 99
Bandung sebesar Rp2.262.624.168,00 merupakan transaksi penjualan
tahun 1997 dan sebelumnya yang diakibatkan pada saat tersebut sistem
pengendalian intern perusahaan sangat lemah.
2) Piutang usaha berpotensi macet
Piutang usaha berpotensi macet di cabang-cabang tersebut diatas sebesar
Rp7.538.547.102,00 merupakan transaksi penjualan tahun 1999 sampai
dengan tahun 2001 yang disebabkan lemahnya analisa kredit kepala cabang
pada saat melakukan penjualan kredit. Piutang usaha tersebut berpotensi
macet karena tidak sesuai dengan jadwal pembayaran dan sama sekali tidak
membayar lagi dan jaminan yang diterima cabang sebagian besar tidak
dapat dijual karena pemilik jaminan bukan kreditur yang bersangkutan.
Dalam upaya mengeliminir dan mencegah terulang lagi adanya piutang
macet dan memperbaiki sistem penjualan, perusahaan telah berupaya untuk
membuat aturan dan Prosedur Operasional Baku (POB) Penjualan Dalam
Negeri No.240-550-010-001 sesuai surat Direksi PT Mega Eltra
No.041/Intern/2004 tanggal 12 April 2004.
KAP Riza, Wahono & Rekan menyarankan agar:
- Mengidentifikasikan dan meneliti saldo piutang-piutang tersebut diatas.
- Manajemen harus berusaha lebih meningkatkan upaya penagihan melalui
jalur hukum dengan melengkapi data-data yang diperlukan untuk
memudahkan proses jalur hukum tesebut.
- Manajemen harus melakukan evaluasi terhadap kepala cabang dan pelaku
bisnis lainnya di PT ME.
- Manajemen harus tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang
bertanggung jawab melakukan kesalahan yang mengakibatkan perusahaan
mengalami kerugian.
- Khusus untuk piutang berpotensi macet agar dapat ditetapkan cara
penyelesaiannya, dengan memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan
dengan hasil yang diterima.
BPK RI/AUDITAMA V 100
b. Piutang Lain-lain
Sampai dengan pemeriksaan 31 Desember 2004, terdapat piutang lain-
lain macet yaitu :
1. PT Wawasan Sakti Rp 615.338.632,002. PT Ayudya Kusuma Dharma Rp 7.771.577.141,003. PT Metro Corporation Indonusa Rp 165.535.338,00
PT ME menjelaskan sebagai berikut :
- PT Wawasan Sakti.
Pada tanggal 23 Agustus 1996 piutang ini telah diserahkan ke BUPLN
(Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) tetapi sampai pemeriksaan
berakhir belum ada keputusan dari BUPLN. Terhadap piutang tersebut telah
dilakukan penyisihan kerugian piutang 100%.
- PT Ayudya Kusuma Dharma.
Berdasarkan audit BPKP atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2000,
penyelesaian saldo piutang PT Ayudya Kusuma Dharma atas kerjasama
pengadaan dan penjualan sapi impor sebesar Rp8.480.841.141,00 dilakukan
dengan cara penyerahan asset berupa tanah karena kesulitan penyelesaian
melalui pembayaran tunai. Realisasi yang telah dapat diselesaikan dalam
tahun 2004 adalah tanah dan bangunan yang telah mendapat kepastian
hukum dengan NJOP sebesar + Rp710 juta. Disamping itu manajemen
sedang melakukan penelitian atas keabsahan surat-surat/kepemilikan atas
penyerahan asset-asset berupa tanah didaerah Cariu, Jonggol dan Cijayanti
seluas + 12,4 HA, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2004 menjadi
sebesar Rp7.771.577.141,00 Terhadap piutang tersebut telah dilakukan
penyisihan kerugian piutang 100%.
- PT Metro Corporation Indonusa.
Merupakan transaksi dari tahun 1993 atas kerjasama impor bahan baku
garmen dengan pola bagi hasil dengan nilai transaksi sebesar
Rp2.248.526.898,00. Sampai dengan tahun 2001 telah diselesaikan sebesar
Rp1.824.508.040,00 dan tahun 2002 sebesar Rp75.203.520,00. Saldo per 31
Desember 2002 sebesar Rp348.815.338,00, pada tahun 2003 dibayar
sebesar Rp183.280.000,00. Saldo per 31 Desember 2003 sebesar
BPK RI/AUDITAMA V 101
Rp165.535.338,00. Terhadap piutang tersebut telah dilakukan penyisihan
kerugian piutang 100%.
KAP Riza, Wahono & Rekan menyarankan agar:
- Manajemen harus berusaha lebih meningkatkan upaya penagihan.
- Manajemen sebaiknya melakukan penagihan melalui jalur hukum dengan
melengkapi data-data yang diperlukan untuk memudahkan proses jalur
hukum tesebut.
- Manajemen harus melakukan evaluasi terhadap kepala cabang dan pelaku
bisnis lainnya di PT ME.
- Manajemen harus tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang
bertanggung jawab melakukan kesalahan yang mengakibatkan perusahaan
mengalami kerugian.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA