04 Pendekatan&Metodologi AdvisoryRIS WPU&PKP(JO)

DOKUMEN USULAN TEKNIS (Technical Proposal Document) Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS

B ‐ 1

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

B.1 TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KAK

B.1.1 PEMAHAMAN TERHADAP KAK

1. LATAR BELAKANG

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi

masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun

Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan

kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas

masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh

karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam

pengembangan ekonomi wilayah.

Menilik dari permasalahan tumpang tindihnya program pengembangan sarana dan prasarana air

minum yang terjadi di masa lampau, member suatu pemikiran untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut secara sistemik. Di sisi lain, kondisi geografis, topografis dan geologis

dan juga aspek sumber daya manusia yang berbeda di setiap wilayah di Indonesia,

menyebabkan ketersediaan air baku dan kondisi pelayanan air minum yang berbeda dapat

memberikan implikasi penyelenggaraan SPAM yang berbeda untuk masing‐masing wilayah.

Untuk itu dibutuhkan suatu konsep dasar yang kuat guna menjamin ketersediaan air minum

bagi masyarakat sesuai dengan tipologi dan kondisi di daerah tersebut.

Rencana Induk dan Rencana Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan

jawaban bagi dasar pengembangan air minum suatu wilayah. Diharapkan, dengan adanya

Rencana Induk Air Minum, dapat menjadi dasar tersusunnya suatu program pengembangan

B BAB


B ‐ 2

Sistem Penyediaan Air Minum wilayah yang berkelanjutan (sustainable) dan terarah. Selain itu

dengan adanya rencana teknis pengembangan SPAM (DED) yang memenuhi syarat peraturan

berlaku (Permen PU No. 18/2007), maka pengembangan SPAM di suatu lokasi/kawasan akan

mendukung keberfungsian dan keberlanjutan yang sistematis.

2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Secara TuPokSi pelaksanaan, penyusunan Master Plan/Rencana Induk dan Rencana Teknis (DED)

Pengembangan SPAM (PP No.16 Thn 2005) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah

(pemerintah kab/kota). Namun mengingat keterbatasan SDM di daerah, maka diperlukan

bantuan teknis dari Pemerintah Pusat dalam menyusun RIS mengenai SPAM di wilayah

administratifnya dan advisory teknis dalam penyusunan rencana teknis pada rencana daerah

pelayanan SPAM di wilayah administratif kabupaten/kota.

Berkenaan dengan paparan yang dikemukakan di atas dan memfasilitasi pengembangan SPAM

di beberapa kabupaten/kota, maka pada tahun anggaran 2012 melalui pendanaan rupiah murni

dilakukan kegiatan Konsultan Advisori Perencanaan Teknis dan RIS di Propinsi Bali. Secara

umum, konsultan advisori ini akan melakukan pendampingan penyusunan rencana induk

pengembangan SPAM kabupaten/kota terpilih dan melakukan review terhadap kesiapan

rencana teknis pengembangan SPAM yang akan dilaksanakan dan di biayai APBN pada TA 2013.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pekerjaan ini antara lain;

1. Membantu Pihak Pemerintah Kab/Kota di daerah studi dalam menyusun rencana induk

pengembangan SPAM;

2. Membantu Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali dalam melakukan

evaluasi kriteria kesiapan program pengembangan SPAM TA. 2013 dan mereview kesiapan

dan kesesuaian DED lokasi pengembangan SPAM yang dibiayai APBN TA 2013.

3. Memberikan masukan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya

mengembangkan prasarana dan sarana air minum di kabupaten / kota melalui program

yang terpadu dan berkelanjutan.

Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah;


B ‐ 3

1. Menghasilkan draft dokumen rencana induk pengembangan SPAM, yang dapat menjadi

pedoman pengembangan SPAM di kabupaten/kota lokasi studi hingga tahun 2030.

2. Menghasilkan rencana lokasi (short list) pengembangan SPAM yang akan dibiayai APBN

Satker PKPAM Bali TA 2013.

3. Menghasilkan rencana teknis (DED) pengembangan SPAM lokasi APBN TA 2013 yang telah

terfasiliasi dan siap diimplementasikan.

Sasaran dari pekerjaan ini adalah disusunnya suatu masterplan pengembangan pemenuhan

SPAM di Kab/Kota sehingga pemerintah pusat dengan mudah memantau perkembangan

pemenuhan air bersih.

B.1.2 TANGGAPAN TERHADAP KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

1. TANGGAPAN UMUM

Setelah memahami dokumen KAK dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, konsultan secara garis

besar telah mampu memahami lingkup pekerjaan dan tujuan pelaksanaan kegiatan. Pihak

Konsultan akan mengikuti semua ketentuan yang tercantum dalam KAK dan syarat – syarat

tersebut mulai dari tahapan mengikuti seleksi umum ini sampai dengan tahapan pelaksanaan

pekerjaan.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal diperlukan kejelasan / kesepahaman dari setiap aspek

yang tertuang dalam KAK tersebut diantara kedua belah pihak dalam hal ini pihak Satuan Kerja

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali, Direktorat Pengembangan Air minum,

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga diharapkan tidak ada

lagi pertanyaan – pertanyaan yang menyebabkan hambatan pada pelaksanaan pekerjaan.

Disamping itu dengan maksud untuk dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi pihak

direksi sehingga akan lebih menyempurnakan Kerangka Acuan Kerja (KAK)yang ada, diperlukan

beberapa tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja.

2. TANGGAPAN KHUSUS

TANGGAPAN TERHADAP LATAR BELAKANG

Setelah konsultan mempelajari dengan seksama bagian pendahuluan dan latar belakang yang

terdapat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), pada prinsipnya kerangka acuan untuk


B ‐ 4

pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sudah jelas dan dapat memberikan gambaran

mengenai bentuk pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

TANGGAPAN TERHADAP LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup kegiatan seperti yang termuat di dalam Kerangka Acuan Kerja yang harus

dilaksanakan oleh konsultan mencakup beberapa bagian pekerjaan yang sudah dirinci

tahapan pelaksanaannya, dan setelah dipelajari dan diamati dengan sebaik ‐ baiknya maka

konsultan berpendapat bahwa lingkup pekerjaan sudah cukup jelas dan mudah dipahami

oleh Konsultan.

3. TANGGAPAN TERHADAP PRODUK

Secara jelas laporan yang harus diserahkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini sudah dapat

mengadopsi semua kebutuhan dalam kegiatan evaluasi kinerja. Selain laporan yang telah

dijelaskan dalam KAK, untuk memberikan informasi lebih detail mengenai proses desain

konsultan merekomendasikan beberapa hal seperti;

Penyusunan 1(satu) album dokumentasi proses kegiatan. Album ini akan menjelaskan

rangkuman kegiatan fisik yang terkait pemenuhan penyediaan SPAM yang dilakukan dan

konsep pengembangan yang akan diupayakan untuk dicapai oleh kab/kota hingga 2030.

Penyusunan 1(satu) CD video pelaksanaan pekerjaan. Video berdurasi sekitar 90 menit

merupakan rangkuman kegiatan fisik yang terkait pelaksanaan desain dan potensi‐

potensi yang dapat dikembangkan.

Laporan Bulanan. Konsultan merekomendasikan penambahan penyusunan laporan

bulanan sebagai wahana informasi progress pekerjaan dan penyerapan keuangan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat dimonitor perkembangan pekerjaan konsultan

sehingga dapat diketahui setiap tahapan dan permasalahan yang terjadi.

4. TANGGAPAN TERHADAP PERSONIL

Konsultan berpendapat bahwa rincian tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan

pekerjaan ini telah sesuai dengan lingkup pekerjaan yang diberikan. Masa penugasan tenaga ahli

sepanjang durasi pekerjaan memudahkan dalam koordinasi internal dan eksternal. Namun

untuk kesempurnaan kinerja tim konsultan, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Team Leader:

Sarjana dengan latar belakang pendidikan S‐1 Teknik Lingkungan / Penyehatan 1 (satu) orang

dengan pengalaman profesional pada bidang pekerjaan perencanaan air minum 3 tahun


B ‐ 5

dengan masa penugasan selama 6 (enam) bulan, dengan melampirkan SKA Ahli Madya

Teknik Lingkungan dan Ijasah.

2. Ahli Air Minum:

Sarjana dengan latar belakang pendidikan S‐1 Teknik Lingkungan / Penyehatan 1 (satu) orang

dengan pengalaman profesional pada bidang pekerjaan perencanaan air minum 2 tahun

dengan masa penugasan selama 6 bulan, dengan melampirkan SKA Ahli MudaTeknik

Lingkungan dan Ijasah.

3. Ahli Sipil (Hidrologi dan Geohidrologi)

Sarjana dengan latar belakang pendidikan S‐1 Teknik Sipil (Hidrologi) 1 (satu) orang dengan

pengalaman 2 tahun pada studi‐studi Hidrologi dan geohidrologi dengan masa penugasan

selama 5 bulan, dengan melampirkan SKA Ahli Muda Teknik Sipil/Perencana Sumber Daya Air

dan Ijasah.

4. Ahli Keuangan

Sarjana dengan latar belakang pendidikan (S‐1) Ekonomi 1 (satu) orang dengan pengalaman 2

tahun di bidang investasi infrastruktur, diutamakan dengan pengalaman profesional analisis

keuangan di bidang air minum dengan masa penugasan selama 3 bulan, dengan melampirkan

Ijasah.

5. Ahli Sosial‐Ekonomi

Sarjana dengan latar belakang pendidikan (S‐1) Sosial‐Ekonomi 1 (satu) orang dengan

pengalaman profesional 2 tahun atau lebih pada studi penyusunan masterplan/rencana

induk kota/kawasan, terutama pada proyek‐proyek penyusunan program pembangunan

prasarana dan sarana infrastruktur permukiman dengan masa penugasan selama 4 bulan,

dengan melampirkan Ijasah.

5. TANGGAPAN TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN

Konsultan berpendapat bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang disediakan selama 180

(seratus delapan puluh) hari kalender atau selama 6 (enam) bulan, mencukupi untuk

menyelesaikan pekerjaan ini dengan sebaik ‐ baiknya. Konsultan sanggup menyelesaikan

pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tersebut dengan bantuan dari

Direksi Pekerjaan dan Instansi terkait lainnya.


B ‐ 6

B.1.3 SARAN / GAGASAN BARU TERHADAP KAK

A. Pembentukan Satgas / Working Group SPAM

Dalam mendukung seluruh aktivitas pengembangan SPAM di kawasan regional Provinsi Bali,

perlu dibentuk suatu Satuan Tugas (Working Group). Melalui kegiatan working group ini dapat

dianalisa potensi demand, rencana konsep pengembangan dan kontrol perkembangan

keberhasilan target. Dari pihak direktorat tentunya akan melibatkan seluruh staff terkait dan

Bappenas, sedangkan di provinsi Bali akan melibatkan Ketua Bappeda dan Kepala Dinas PU

Provinsi Bali.

Sebagai support teknis tentunya tetap melibatkan konsultan dalam suatu mekanisme yang tepat

sehingga semua program kerja dan target dapat diimplementasikan lebih cepat dan terukur.

Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah secara langsung akan

mempercepat kinerja dari pencapaian target.

B. Evaluasi Sumber Pendanaan

Suatu pengembangan infrastruktur pasti memerlukan anggaran biaya yang cukup besar.

Namun kondisi ini terkait oleh potensi yang dimiliki dan momentum yang ada. Apabila

2(dua) unsur ini dimiliki oleh suatu peluang pekerjaan, direktorat jendral cipta karya harus

berani untuk melakukan investasi dan menata kelembagaan yang sesuai.

Mengingat kemampuan pemerintah dalam mewujudkan hal ini sangat terbats, maka di

dalam melakukan analisa demand and supplu perlu melihat kemungkinan kemitraan dengan

Badan Usaha, Swasta maupun peran serta masyarakat atau pihak lain yang memiliki potensi.

Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, biasanya diperlukan suatu investasi yang

terprogram secara effektif dan efisien. Tepat sasaran, tepat cara, tepat lokasi, tepat waktu

dan tepat fungsi.


B ‐ 7

Program investasi yang diusulkan pada prinsipnya harus justified dan rekomendasinya dapat

memuat beberapa alternative dan jelas, antara lain: Lokasi, Besaran, volume dan harga

satuan, sumber dana, skala prioritas dan rencana sinkronisasi program secara fungsional.

B.2 URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA

B.2.1. PENDEKATAN OPERASIONAL

1. UMUM

Sesuai uraian tugas yang tercantum dalam "Kerangka Acuan Kerja (KAK)",

Konsultan berkewajiban untuk dapat menganalisa semua data yang ada dan selanjutnya

dilakukan tahapan analisa dan perencanaan untuk memperoleh produk berupa pelaporan.

Dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab konsultan, diperlukan

metode pelaksanaan pekerjaan yang tepat agar dapat dicapai suatu hasil optimal.

Sehubungan dengan kondisi di atas, maka perlu beberapa tahapan pemetikan

data/laporan untuk dianalisa dengan metode yang telah baku sehingga hasil perencanaan

dapat selesai sesuai spesifikasi yang diharapkan.

Untuk dapat mendukung pekerjaan perencanaan desain agar didapatkan suatu hasil studi

yang optimal, diperlukan suatu prosedur pelaksanaan yang baik.Untuk merealisasikan hal

tersebut perlu disusun organisasi, tata cara pelaksanaan pekerjaan antara konsultan

sebagai pelaksana dan Pemberi kerja.

2. ORGANISASI

Tim Konsultan yang akan melaksanakan pekerjaan ini terdiri dari para tenaga ahli PT.

WAHANA PRAKARSA UTAMA KSO PT.PARAMA KRIDA PRATAMA yang telah

berpengalaman dalam bidangnya masing‐masing. Kualifikasi tenaga ahli merupakan

perpaduan dari 2(dua) konsultan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai KAK.


B ‐ 8

3. PELAKSANAAN

Dengan mempertimbangkan sifat dan jenis studi yang akan dilaksanakan, Tim Konsultan

akan menerapkan pelaksanaan pekerjaan secara koordinatif. Dalam hal

ini setiap tenaga ahli akan melakukan koordinasi baik dengan intern maupun ekstern.

Disamping itu, secara khusus Ketua Tim / Team Leader berkewajiban melakukan

koordinasi dalam hal kesimpulan hasil akhir studi dari beberapa tenaga ahli agar tujuan

dan sasaran studi dapat tercapai dengan baik.

B.2.2. PENDEKATAN TEKNIS

1. STANDAR DAN PERATURAN TEKNIS

Standar dan peraturan teknis yang dipergunakan tim Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan

studi ini pada dasarnya menggunakan standar yang sudah umum berlaku di Indonesia dan

disesuaikan dengan karakteristik daerah studi.

Adapun standar‐standar yang dimaksud tersebut antara lain adalah :

a) American Society for Testing and Materials ; ASTM

b) Standard Nasional Indonesia ; SNI

c) Kepmenkes No.907 Tahun 2002 tentang Kualitas Air Minum

d) Undang‐Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air


B ‐ 9

e) Undang‐Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

f) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum

g) Peraturan Menteri PU No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum

2. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.1 UMUM

Secara umum penyelesaian pekerjaan ini dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai

berikut;

a. Pemahaman permasalahan dan keterkaitannya ditinjau dari berbagai aspek secara terpadu

menyangkut teknis operasional, institusi kelembagaan, pengaturan, pembiayaan, sosial

kemasyarakatan. Pemahaman ini dapat dilakukan dengan analisa sebab akibat yang

mencoba mengadopsi dari metode analisa kausal untuk dapat diidentifikasi akar

permasalahan.

b. Mereview berbagai dokumen /laporan program dan project pengembangan SPAM, best

practice dan menerapkan ’pembelajaran dari pengalaman’ untuk mengambil manfaat dan

contoh yang dapat dikembangkan sebagai alternatif solusi.

c. Analisis penilaian secara kualitatif atas berbagai alternatif solusi atau pola‐pola pengelolaan

yang dapat dikembangkan yang diperoleh dari hasil diskusi di daerah dan hasil review

berbagai dokumen dengan beberapa prinsip yang mendukung penyusunan Rencana Induk

SPAM ini,

d. Mengacu dan menerapkan pola‐pola yang telah dikembangkan pemerintah baik teknis

operasional maupun pola pendanaan dan kelembagaan.

Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Induk SPAM ini, maka kegiatan akan

mengacu kepada studi‐studi yang telah dilakukan sebelumnya, dengan mengikuti hierarki

tingkat kewilayahan yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih (overlap) dan

ketidaksinkronan antara perencanaan yang telah dilakukan pada tingkat nasional, propinsi, dan

regional dalam bidang pelayanan prasarana dan sarana air bersih.

2.2 PENDEKATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan Advisory penyusunan Rencana Teknis dam Rencana Induk SPAM

di Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih) dilakukan pendekatan yang mengacu pada


B ‐ 10

pencapaian sasaran dari kegiatan ini. Pendekatan pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat

dideskripsikan sebagai berikut.

2.1.1 “ WHERE ARE WE NOW? ” (“DIMANAKAH POSISI KITA SAAT INI?”)

a. Kegiatan Persiapan

1. Membuat Program Kerja ( Konsep Berpikir ) kegiatan secara keseluruhan;

2. Menentukan Sasaran/Target pelaksanaan pekerjaan;

3. Menggali Narasumber terkait;

4. Melakukan Analisa data sekunder dan evaluasi;

5. Melakukan penyusunan format pendataan;

6. Melakukan Penyusunan Jadwal Kerja (Time Schedule)

b. Pengumpulan Data

1. Melakukan inventarisasi terkait; Norma/Aturan, Standar, Pedoman dan Manual

Bidang Air Minum;

2. Petunjuk Teknis (Juknis) yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan;

3. Pengumpulan data, berupa data sekunder (melakukan survey ke instansi

terkait serta kelembagaan formal maupun non‐formal untuk mengumpulkan

data‐data yang terkait dengan kegiatan SPAM dari segi teknis, kelembagaan,

dan manajemen. dan studi literatur (norma, standar, pedoman, manual bidang

sanitasi, petunjuk teknis, PP No. 16/2005, dll).

4. Pengumpulan data primer melalui pengukuran langsung di lapangan;

5. Data‐data lain dari berbagai sumber: Kimpraswil (PU), Departemen Kesehatan,

BPS, Bappenas, WHO, World Bank, dll

2.1.2 “ WHERE ARE WE GOING TO GO? ” (“TUJUAN APA YANG INGIN DICAPAI?”)

a. Kompilasi dan Pemprosesan Data

Mengelompokan data kuantitatif dan kualitatif sebagai bahan analisis

b. Analisis

a. Melakukan kajian terhadap tingkat pencapaian layanan air minum, termasuk

kelemahan atau kendala, peluang, IPTEK dan skenario yang telah dijalankan;

b. Melakukan analisis terhadap aspek – aspek teknis lingkungan, ekonomi,

finansial, dan kelembagaan yang berhubungan/berpengaruh terhadap

perencanaan program, pelaksanaan program dan pengendalian program di

daerah maupun pusat


B ‐ 11

c. Melakukan kajian evaluasi pemanfaatan prasarana dan sarana SPAM dan

merumuskan serta melakukan perhitungan / estimasi kebutuhan prasarana dan

sarana SPAM.

2.1.3 “ HOW DO WE GET THERE ?” (“BAGAIMANA CARA MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT?”)

a. Penyusunan Rencana Induk SPAM Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih)

1. Evaluasi SPAM eksisting Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih)(pada

Kabupaten/Kota yang terpilih);

2. Pembahasan kebutuhan pengembangan SPAM Propinsi Bali (pada

Kabupaten/Kota terpilih) dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang

Wilayah, rencana pencapaian target jangka menengah (RPJM) dan jangka

panjang (RPJP). Selain itu, dapat pula mengacu kepada komitmen

pencapaian sasaran MDGs (Millenium Development Goals) 2015 untuk

sektor pengembangan air minum;

3. Penyusunan konsep dan alternatif SPAM;

4. Penyusunan Rencana Induk SPAM yang mencakup aspek peraturan

perundangan, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek sosial budaya /

peran serta masyarakat, dan aspek teknis operasional.

b. Pembahasan / Diskusi

1. Mengadakan diskusi dengan mengundang para pemangku kepentingan

untuk menampung dan membicarakan konsep rencana induk persampahan

ini;

2. Melakukan pembahasan pada setiap kegiatan dengan pemberi tugas (Satker

dan Direksi Pekerjaan) dan tim teknis yang akan ditunjuk oleh Satker dan

Direksi Pekerjaan, serta aparat terkait.

Gambaran jelas mengenai pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang digunakan pada

kegiatan ini, dapat dilihat pada Gambar 3.1.

2.3 METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.3.1 UMUM

Metode pendekatan yang dilakukan pertama adalah dengan mereview dan mengkaji data‐data

sekunder yang sudah ada, seperti Peraturan Daerah, data demografi, Rencana Umum Tata


B ‐ 12

Ruang, kebijakan SPAM, dan lain‐lain, data‐data tersebut diperlukan untuk melihat

kemungkinan pengembangan dan proyeksi kebutuhan di masa depan.

Review Rencana Umum Tata Ruang/RIS Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih), untuk

mengkaji parameter‐parameter seperti evaluasi perkembangan kota, perkembangan

demografi, geografis, klimatologi, serta sosial ekonomi di Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota

terpilih).

Review Peraturan/Perundangan/Perda/Jakstra Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih)

dengan fokus pada sasaran pengembangan SPAM. Serta review kebijakan PDAM Propinsi Bali

(pada Kabupaten/Kota terpilih) untuk melihat tata cara kelembagaan, alternatif investasi, pola

pembiayaan, tata cara mengenai air baku dan lain‐lain.

Gambar 3.1 Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan

Langkah berikutnya adalah melalui pelaksanaan survey data‐data primer lapangan secara

langsung, baik dengan pengukuran lapangan seperti pengukuran debit, pengukuran jarak, dan

pengukuran kualitas sumber air potensial; pengamatan lapangan kesesuaian tata ruang;

Kerangka Kerja Logis (logical framew

ork) Pen

yusunan

Ren

cana Induk

SPAM Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih)

LINGKUP KER

JA DAN M

ETODOLO

GI KER

JA KONSU

LTAN

Where are we now?

Where are we going to go?

How do we get there?

1. Tahap persiapan

2. Tahap pengumpulan data

sekunder dari berbagai sumber

dan instansi

1. Tahap pengumpulan data primer

dan kompilasi serta pemrosesan

data

2. Tahap analisis data

3. Penyusunan konsep Rencana

Induk SPAM

Penyusunan Rencana Induk

SPAM (meliputi aspek peraturan,

kelembagaan, pembiayaan, sosial

budaya, dan teknis operasional

DOKUMEN AKHIR MASTERPLAN SPAM PROPINSI BALI (PADA KABUPATEN/KOTA TERPILIH)


B ‐ 13

kuisioner sosial ekonomi, kuesioner cara pemakaian air; survey keadaan eksisting SPAM; survey

pencatatan demografi, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, pendapatan,

pendidikan; dan lain‐lain.

Data‐data ini kemudian dikaji kesesuaiannya dengan kemungkinan pengembangan dan proyeksi

kebutuhan di masa depan, untuk membuat rencana jangka pendek, menengah dan panjang.

Rencana ini merupakan bagian dari rencana induk yang terdiri dari rencana umum, rencana

jaringan pipa utama, rencana alokasi air baku, indikasi pembiayaan dan pola investasi, serta

recana kelembagaan. Metode pelaksanaan kegiatan ini disajikan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan


B - 14

2.3.2 TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM

Tata cara penyusunan Rencana Induk SPAM Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih)

ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18/PRT/M/2007

A. RENCANA UMUM

1. Kumpulkan data sekunder sebagai dasar perencanaan dalam penyusunan

evaluasi kondisi kota/kawasan, yang antara lain meliputi:

Fungsi strategis kota/kawasan (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW).

a.) Peta topografi, foto udara citra satelit skala 1:50.000, 1:5.000,

tergantung luas daerah studi/perencanaan.

b.) Data dan peta gambaran umum hidrologi sumber air, topografi,

klimatografi, fisiografi dan geologi.

c.) Data curah hujan dan tangkapan air.

d.) Penggunaan lahan dan rencana tata guna lahan.

e.) Data demografi saat ini dan 10 tahun terakhir, penyebaran penduduk

dan kepadatan.

f.) Data sosial ekonomi–karakteristik wilayah dan kependudukan ditinjau

dari aspek sosial, ekonomi dan budaya:

i. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);

ii. Mata pencaharian dan pendapatan;

iii. Adat istiadat, tradisi dan budaya;

iv. Perpindahan penduduk dan pengaruhnya terhadap urbanisasi dan

kondisi ekonomi masyarakat.

g.) Data kesehatan–kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan

i. Statistik kesehatan/kasus penyakit;

ii. Angka kelahiran, kematian dan migrasi;

iii. Data penyakit akibat yang buruk (water borne disease);

iv. Sarana pelayanan kesehatan.

h.) Sarana dan prasarana kota yang ada (infrastruktur):

i. air minum;

ii. drainase;

iii. pembuangan limbah dan sampah;

iv. listrik;

v. telepon;

vi. jalan dan sarana transportasi;

vii. kawasan strategis (pariwisata dan industri).


B - 15

2. Evaluasi sistem eksisting menyangkut aspek‐aspek sebagai berikut:

a. Teknis

b. Kinerja pelayanan;

c. Tingkat pelayanan;

d. Periode pelayanan ;

e. Jangkauan pelayanan;

f. Kinerja instalasi;

g. Jumlah dan kinerja peralatan/perlengkapan;

h. Prosedur dan kondisi operasi dan perawatan;

i. Tingkat kebocoran;

j. Non teknis;

k. Kondisi dan kinerja keuangan;

l. Kondisi dan kinerja karyawan.

3. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan SPAM. Hal yang

perlu diidentifikasi antara lain:

a. Tingkat dan cakupan pelayanan yang ada

b. Kinerja pelayanan

c. Tingkat kebocoran

d. Jumlah langganan tunggu atau potensial

e. Terdapat kapasitas belum dimanfaatkan (idle capacity)

f. Kebutuhan penyambung jaringan distribusi dan/atau kapasitas

pengolahan

g. Kinerja kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan.

4. Perkirakan kebutuhan air

Perkiraan kebutuhan air hanya didasarkan pada data sekunder sosial ekonomi

dan kebutuhan air diklasifikasikan berdasarkan aktifitas perkotaan atau

masyarakat, yaitu:

a. Domestik: rumah tangga dan sosial

b. Nondomestik: komersial, perkotaan, fasilitas umum, industri, pelabuhan,

dan lain‐lain (15% dari kebutuhan domestik)

5. Identifikasi air baku, Identifikasi air baku terutama dimaksudkan untuk

mendapatkan informasi mengenai:

a. Jarak dan beda tinggi sumber‐sumber air

b. Debit optimum (safe yield) sumber air

c. Kualitas air dan pemakaian sumber air saat ini (bila ada)


B - 16

6. Kembangkan alternatif

Setiap alternatif harus dikaji aspek teknis dan ekonomis. Alternatif terpilih

adalah yang terbaik ditinjau dari berbagai aspek tersebut. Pradesain dan

alternatif terpilih merupakan dasar dalam prakiraan biaya investasi dan

prakelayakan teknis.

7. Kembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia

Dalam operasi dan pemeliharaan suatu sistem air minum diperlukan tenaga‐

tenaga ahli profesional yang berpengalaman, maka diperlukan penilaian

terhadap kemampuan karyawan yang ada untuk menyusun suatu program

pengembangan karyawan yang tercapai melalui pendidikan dan pelatihan.

8. Pilih alternatif sistem, Setiap alternatif harus dikaji kelayakan:

a. Teknis

b. Ekonomis

c. Lingkungan

d. Angka prevalensi penyakit

9. Rencana pengembangan, Setelah alternatif terbaik ditentukan, maka dapat

disimpulkan:

a. Rencana kegiatan utama pentahapan

b. Rencana pengembangan sumber daya manusia

c. Dimensi‐dimensi Pokok dari Sistem

d. Rekomendasi langkah‐langkah penguasaan dan pengamanan sumber air

baku

e. Rencana pentahapan 5 tahun

f. Rencana tingkat lanjut

B. RENCANA JARINGAN

Direncanakan sesuai dengan:

a. Rencana pengembangan tata kota maupun tata wilayah

b. Jaringan distribusi utama

Rencana jaringan dibuat untuk perluasan pelayanan dan cakupan dari SPAM

dengan jaringan perpipaan yang telah ada saat ini, maupun untuk meningkatkan

pelayanan dari SPAM bukan jaringan perpipaan menjadi SPAM dengan jaringan

perpipaan.

Untuk SPAM dengan jaringan perpipaan, langkah‐langkah pengerjaan perencanaan

jaringan distribusi air minum dilaksanakan sebagai berikut:


B - 17

1. Tentukan daerah pelayanan

2. Kumpulkan data untuk daerah pelayanan

Metoda analisis penentuan daerah pelayanan dengan administrative

kebijaksanaan pemerintah daerah, dan rencana penerapan jaringan distribusi

utama pelayanan air minum:

a. jumlah penduduk

b. peta topografi, situasi lokasi, peta jaringan yang sudah ada di daerah

pelayanan

c. asumsi konsumsi pemakaian air domestik

d. asumsi konsumsi pemakaian air non‐domestik

e. daya dukung tanah

f. hasil pengukuran lapangan

3. Gambarkan sistem jaringan distribusi utama dalam bentuk melingkar atau

bercabang yang disesuaikan dengan data pendukung

4. Tentukan kebutuhan air di setiap titik sampul jaringan distribusi utama

lingkaran

5. Tentukan diameter pipa dan perhitungan hidrolis sebagai berikut:

a. Tentukan kecepatan aliran dalam, pipa sesuai dengan criteria

perencanaan antara dua titik simpul

b. Hitung diameter pipa berdasarkan rumus: Q = AV

6. Gambarkan sistem jaringan distribusi utama yang memuat data sebagai

berikut:

a. nomor simpul

b. konsumsi setiap simpul

c. elevasi setiap simpul

C. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN

Identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan dilakukan berdasarkan

hasil analisis. Pengembangan sistem penyediaan air minum dalam hal ini dapat

berupa:

a. Pengembangan cakupan atau pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan

eksisting

b. Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi menjadi SPAM

dengan jaringan perpipaan


B - 18

c. Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi

terlindungi

Hal‐hal yang perlu diidentifikasi antara lain adalah:

a. Kinerja pelayanan;

b. Tingkat kebocoran;

c. Jumlah langganan tunggu/potensial;

d. Kapasitas belum dimanfaatkan (idle capacity);

e. Kebutuhan pengembangan jaringan distribusi dan/atau kapasitas pengolahan;

f. Kinerja kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan.

Perkiraan kebutuhan air merupakan dasar penentuan biaya investasi. Perkiraan

kebutuhan air didasarkan pada informasi data sekunder. Kebutuhan air

diklasifikasikan berdasarkan aktifitas masyarakat yaitu:

a. Perkiraan air harus didasarkan pada informasi data sekunder kondisi sosial

ekonomi.

b. Kebutuhan air diklasifikasikan berdasarkan aktifitas masyarakat yaitu:

Domestik (rumah tangga, sosial).

Nondomestik (komersil, perkotaaan, fasilitas umum, industri, pelabuhan,

dan sebagainya).

c. Konsumsi atau standar pemakaian air pada umumnya dinyatakan dalam

volume pemakaian air rata‐rata per orang per hari yang ditentukan

berdasarkan data sekunder kebutuhan rata‐rata.

d. Konsumsi air untuk keperluan komersial dan industri sangat dipengaruhi oleh

harga dan kualitas air, jenis dan ketersediaan sumber air alternatif.

e. Kebutuhan air suatu wilayah pelayanan juga dipengaruhi oleh besarnya air tak

berekening (ATR). Gambaran pengertian komponen utama air tak berekening

dapat dilihat pada rekomendasi berikut ini:


B - 19

Gambar B.3 Rekomendasi International Water Association Untuk Istilah Kehilangan Air

(Sumber: PerMen PU No.18/PRT/M/2007 Lampiran 1)

KAIDAH TEKNIS PENYUSUNAN RISPAM

I. KONDISI UMUM DAERAH

1. Kondisi Fisik Daerah

2. Sarana dan Prasarana

3. Sosial, Ekonomi, dan Budaya

4. Sarana Kesehatan Lingkungan

5. Ruang dan Lahan

6. Kependudukan

II. KONDISI SPAM EKSISTING

2.1 Sistem Teknis

2.1.1 Ibukota Kabupaten

Jaringan Perpipaan (JP)

Bukan Jaringan Pipa (BJP)

2.1.2 IKK (Ibu Kota Kecamatan)

JP

2.1.3 Perdesaan

JP


B - 20

BJP (Terlindungi & Tak Terlindungi

2.2 Sistem Non Teknis

2.2.1 Kelembagaan

2.2.2 Pengaturan

2.2.3 Pembiayaan

III. STANDAR / KRITERIA PERENCANAAN

3.1 Standar Kebutuhan Air

3.1.1 Kebutuhan Domestik

3.1.2 Kebutuhan Nondomestik

3.2 Kriteria Perencanaan

3.2.1 Unit Air Baku

3.2.2 Unit Transmisi

3.2.3 Unit Produksi

3.2.4 Unit Distribusi

3.2.5 Unit Pelayanan

3.3 Periode Perencanaan

3.4 Kriteria Daerah Layanan

IV. PROYEKSI KEBUTUHAN AIR

4.1 Rencana Pemanfaatan Ruang

4.2 Rencana Daerah Pelayanan

4.3 Proyeksi Jumlah Penduduk

4.4 Kebutuhan Air Minum

V. POTENSI AIR BAKU

5.1 Potensi Air Permukaan

5.2 Potensi Air Tanah

5.3 Neraca Air

5.4 Alternatif Sumber Air Baku

5.5 Perizinan

VI. RENCANA PENGEMBANGAN SPAM

6.1 Rencana Sistem Pelayanan

6.2 Rencana Pengembangan SPAM


B - 21

6.3 Kapasitas Sistem

6.4 Rencana Penurunan Kebocoran

VII. RENCANA PENDANAAN / INVESTASI

7.1. Kebutuhan Investasi, Sumber, Pendanaan.

7.2. Dasar Penentuan Asumsi Keuangan.

7.3. Analisa Kelayakan Keuangan

VIII. RENCANA PERATURAN KELEMBAGAAN

8.1 Bentuk Kelembagaan

8.2 Struktur Organisasi

8.3 Kebutuhan SDM

CARA PERHITUNGAN‐ ANALISIS

Jelaskan keadaan daerah: geografis (dataran rendah, pegunungan), geologis, hidrologis,

topografis, klimatologis. Manfaatkan data sekunder. Harus ada peta‐peta kab/kota,

kecamatan, berisi batas administrasi, kawasan perumahan, industri, pendidikan, fasum,

fasos, jalan, dll.

Sebutkan sarana dan prasarana yang ada, meliputi: pengelolaan air limbah, persampahan,

drainase, listrik, telefon, jalan, daerah wisata.

Jelaskan kondisi social, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, buatkan tabel‐

tabelnya: PDRB, pekerjaan, adat‐tradisi‐budaya, migrasi (urbanisasi), industri, dll.

Uraikan sarana kesehatan dan sanitasi lingkungan, statistik kesehatan, insidensi sakit,

angka kelahiran, kematian, data penyakit menular lewat air (pemula atauwaterborne

deseases), dan penyakit yg diakibatkan oleh kekurangan air seperti penyakit gangguan kulit

(water ralated deseases).

Uraikan dan tabelkan semua penataan ruang dan lahan, rencana pengembangan kota,

perubahan tataguna lahan.

Uraikan data kependudukan, yang meliputi jumlah penduduk, kepadatan, dan

penyebarannya, dirinci perkecamatan / kelurahan / desa

Kelembagaan PDAM yang sudah ada yang meliputi struktur organisasi, tugas/wewenang

masing‐masing personil yang sudah di‐SK‐kan oleh Bupati/Walikota (sebagai Pembina

PDAM).

Badan usaha atau lembaga yang mengurus JP non PDAM yang ditetapkan oleh Bupati.


B - 22

Lembaga pengelola SPAM swasta/Badan Usaha Swasta atau KSM (Kelompok Swadaya

Masyarakat).

Pengurus distribusi air minum TA (terminal air), HU (hidran umum) yang ditetapkan oleh

Direktur PDAM

Peraturan tentang pembentukan PDAM, BUS, Koperasi, kelompok masyarakat dan

peraturan pelayanan

Identifikasi pola pembiayaan pembangunan prasarana SPAM (APBN, APBD, Pamsimas,

PDAM, Swadaya Masyarakat)

Indentifikasi pembiayaan operasional SPAM

Kinerja pengelola SPAM (manajemen, teknis dan keuangan)

Berisi standar dan kriteria yang akan digunakan dalam pengembangan SPAM Parameter

yang perlu diperhatikan :

a. kondisi eksisting arah pengembangan kota

b. Cara menentukan Standar kebutuhan Domestik

c. JP (Jaringan Perpipaan) Domestik

d. Air yang terdistribusikan oleh pengelola SPAM dikurangi tingkat kebocoran, dibagi

dengan jumlah jiwa terlayani (asumsi 1 SR= …. orang, sesuaikan data BPS setempat;

asumsi 1 HU= ±100 Orang atau sesuaikan data eksisting pemanfaatan HU).

x Jika tidak ada sistem

Kebutuhan air dilakukan perbandingan dengan wilayah tingkat karakteristik yang sama.

BJP Domestik

Disamakan dengan perhitungan kebutuhan JP Domestik Cara menentukan Standar

kebutuhan non‐domestik

JP Non Domestik

Standar kebutuhan JP Non Domestik , yaitu tambahan 15% dari kebutuhan air

domestik sesuai dengan Permen PU No. 18/2007 atau sesuai dengan kebutuhan non‐

domestik yang direncanakan.

Domestik perdesaan: minimal 60 l/o/h sesuai denganPermen PU No. 18/2007

Non‐domestik: Tambahan 15% x kebutuhan domestik sesuai dengan Permen PU No.

18/2007 disesuaikan kebutuhan spesifik lokasi/daerah.


B - 23

a. Pilih sumber air baku yang memenuhi syarat kualitas (Permenkes No 492 tahun

2010), kuantitas (jika debit minimum pada akhir musim kemarau melebihi

kebutuhan air pada periode perencanaan) dan kontinyuitas (cek debit akhir musim

kemarau). Pilih debit yang memenuhi kebutuhan proyeksi 15‐20 tahun.

b. Transmisi air baku dan transmisi air olahan (menggunakan saluran tertutup dengan

pipa kecuali air baku boleh dengan saluran terbuka yang terlindungi).

c. Sistem pengolahan air: (1) Pengolahan Lengkap, (2) Pengolahan Parsial.

d. Pola sistem distribusi: (1) Pola Cabang, (2) Pola Cincin.

e. Periode perencanaan antara 15 – 20 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun.

f. Daerah yang diprioritaskan daerah rawan air, tinggi kepadatan penduduknya,

daerah strategis (wisata, industri, perkantoran). Upayakan daerah yang BJP tak

terlindungi dijadikan BJP terlindungi atau diubah menjadi JP dengan parameter

sosial ekonominya.

Uraian mengacu pada data RTRW, disertai petapemanfaatan ruang.

Pembuatan blok pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi topografi, sebaran

penduduk, dan peruntukan daerah (wisata, industri, perkantoran) kemudian

dipetakan.

Data demografi 10 tahun terakhir. Sebaran dan kepadatan penduduk. Proyeksi‐

à Menggunakan dataproyeksi penduduk dari data sekunder (misal RTRW)

Kebutuhan air minum menggunakan parameter: (1) tingkat pelayanan, (2) tingkat

konsumsi air, (3) penurunan kehilangan air

Sebutkan semua air permukaan yang ada: sungai, danau, waduk, embung, muara

baik tulisan maupun berupa peta. Debit rerata musim hujan & kemarau dan debit

minimumnya. Kualitas air musim hujan & kemarau.

Idem untuk air tanah. Catat juga elevasi sumber air (broncaptering), intake dan

jaraknya dari daerah pelayanan tulisan dan Peta.

Neraca air: Debit yang sudah dimanfaatkan, debit sisa, potensi yang masih bisa

dimanfaatkan, data curah hujan 5 tahun terakhir.

Pilihan sumber air yang digunakan. Kaji secara teknis pemanfatannya, secara

eknomis, dan aman bagi lingkungan, kualitas air menjadi pertimbangan dalam

pemilihan sumber air yang digunakan


B - 24

Usulan izin pemanfaatan air baku (SIPA) dan debit yang dimanfaatkan, bagi lokasi

pengambilan yang belum ada SIPA‐nya, uraikan tata‐cara proses pembuatan SIPA

Jelaskan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah pengembangan pelayanan

(zonasi) serta tingkat pelayanannya

Jelaskan rencana pengembangan SPAM meliputi pentahapan 5 tahunan SPAM

Perkotaan dan Perdesaan termasuk unit‐unit pelayanannya (unit produksi,

distribusi dan pelayanan)

Jelaskan kapasitas pelayanan pengembangan perkotaan (ibukota kabupaten dan

masing‐masing IKK, baik IKK pengembangan maupun IKK baru, termasuk prioritas

dan urgensinya dalam pentahapan pengembangan SPAM) termasuk BJP, juga

dijelaskan pengembangan perdesaan termasuk prioritas dan urgensinya dalam

pentahapan pengembangan SPAM baik JP maupun BJP

Jelaskan kiat‐kiat penurunan kebocoran berdasarkan informasi dari data eksisting

SPAM. Buatlah peta pengembangan SPAM dengan peta dasar dari peta RTRW

Besaran rencana biaya / investasi yang dibutuhkan yang dituangkan dalam rencana

anggaran biaya pengembangan SPAM. Pola Investasi disesuaikan dan dilakukan

dengan rencana pentahapannya termasuk sumber pendanaan disesuaikan dengan

peraturan dan ketentuan yang ada seperti pendanaan sumber dari APBN SDA,

produksi dari APBN DJCK, dan distribusi jaringan dari APBN/APBD I, atau distribusi

jaringan pelanggan bisa didapat dari APBD II/PDAM

Asumsi‐asumsi yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan

perhitungan proyeksi keuangan /finansial seperti: Indeks / tingkat inflasi, tahun

dasar proyeksi, jangka waktu proyeksi, tingkat suku bunga/diskon faktor/BI rate,

tingkat inflasi, kebijakan kenaikan tarif (yang diharapkan), masa tenggang

pembayaran bunga dan cicilan, loan disbursement, dan kebijakan lainnya.

Analisis kelayakan keuangan dinilai dengan melihat kelayakan keuangan/finansial

untuk investasi pengembangan RI SPAM yaitu besaran IRR, NPV,PayBack

Periode, sensitivity analysis, BCR. Investasi disebut layak untuk diimplementasikan

apabila : IRR > diskon faktor/BI Rate dan NPV positif


B - 25

Bentuk altermatif kelembagaan pengelolaan SPAM: BUMD (Badan Usaha Milik

Daerah /PDAM), BUS (Badan Usaha Milik Swasta), Koperasi, BLU (Badan Layanan

Umum), KSM (kelompok Swadaya Masyarakat)

Struktur organisasi kelembagaan yang diperlukan, uraikan tugas dan tanggung

jawabnya.

Struktur organiasi pengelolaan SPAM (BUMD) yaitu:

Regulator: Kepala Daerah

Operator penyelenggara: Direksi /Pengawas

SDM yang dibutuhkan untuk operasi/rawat SPAM: sarjana teknik lingkungan, teknik

mesin/elektro, teknik sipil, ekonomi, hukum, dll (sesuai dengan kebutuhan).

Sesuaikan latar belakang pendidikan dengan job deskripsi dari struktur organisasi.

SUMBER DATA

a. Kabupaten/ Kota Dalam Angka (BPS), b. RTRW (Bapeda Kota/Kabupaten), c. PDAM, d. BAPPEDA Kota/Kabupaten, e. Dinas PU Kabupaten, f. Dinas Kesehatan Kabupaten, g. Dinas Koperasi & UKM, h. Dispenda, i. Bangda, j. Permen PU 18/2007, k. Permen PU 01/2010, l. Analisis, m. RAB (konsep teknis pengembangan SPAM), n. Permendagri 23/2006, o. PP 16/2005, p. Permendagri No. 61/2007, q. Permendagri No. 2/2007, r. Kepmendagri No. 130/2003, s. Kebijakann tartif daerah setempat, t. Bank Indonesia, u. SDA.

Untuk mengidentifikasi ketersediaan air baku di suatu wilayah bagi kebutuhan air

minum diperlukan studi hidrologi dan studi hidrogeologi untuk memperoleh

informasi mengenai:

a. Jarak dan beda tinggi sumber air;

b. Debit optimum (safe yield) sumber air;


B - 26

c. Kualitas air dan pemakaian sumber air saat ini (bila ada).

Alternatif sumber air terpilih harus dipertimbangkan terhadap aspek ekonomi dan

kehandalan sumber. Pemilihan alternatif sumber air didasarkan pada

pertimbangan sebagai berikut:

a. Air sungai, umumnya memerlukan pengolahan untuk menghasilkan air

minum, sehingga sumber air sungai baru dapat diperbandingkan dengan mata

air, hanya apabila lokasi bangunan penyadap (intake) terletak dekat dengan

daerah pelayanan;

b. Danau atau rawa, pengisiannya (inflow) umumnya berasal dari satu atau

beberapa sungai. Alternatif sumber danau dapat diperbandingkan dengan air

permukaan sungai apabila volume air danau jauh lebih besar dari aliran

sungai‐sungai yang bermuara kedalamnya, sehingga waktu tinggal yang lama

(long detention time) dari aliran sungai ke danau menghasilkan suatu proses

penjernihan alami (self purification);

c. Mata air, sering dijumpai mengandung CO2 agresif yang tinggi yang walaupun

tidak banyak berpengaruh pada kesehatan tetapi cukup berpengaruh pada

bahan pipa (bersifat korosif);

d. Air tanah dalam, dapat diajukan sebagai alternatif sumber air dalam hal air

permukaan (sungai) telah terkontaminasi berat, mengingat kualitas air tanah

secara bakteriologis lebih aman daripada air permukaan;

e. Pertimbangan lain, berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah

kabupaten/kota mengenai peruntukan sumber.

Studi hidrologi dimaksudkan untuk menilai kehandalan sumber‐sumber air di suatu

wilayah ditinjau dari siklus hidrologi: curah hujan, evaporasi, aliran permukaan (run

off), infiltrasi dan perkolasi dengan mengikuti langkah‐langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data hidrologi;

b. Kaji ulang catatan data;

c. Menghitung rata‐rata curah hujan;

d. Menghitung evaporasi potensial;

e. Analisis dan perhitungan debit optimal.

Prosedur pemilihan sumber dalam penyusunan rencana induk SPAM adalah

memberikan identifikasi sumber‐sumber yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi

kebutuhan sesuai waktu perencanaan, dengan penekanan pada:

a. Pengaruh yang ditimbulkan akibat pengambilan sumber air;


B - 27

b. Investasi untuk biaya eksploitasi serta biaya pengoperasian dan pemeliharaan

dibuat yang terendah;

c. Dampak lingkungan yang mungkin timbul diusahakan sekecil mungkin.

Prosedur pemilihan sumber air baku yang direkomendasikan mengikuti urutan

sebagai berikut:

a. Identifikasi, termasuk aspek perizinan;

b. Evaluasi sumber dengan tujuan terhadap sektor‐sektor lain yang

menggunakan/memakai sumber;

c. Evaluasi finansial.

D. KRITERIA DAN STANDAR PELAYANAN

Kriteria dan standar pelayanan diperlukan dalam perencanaan dan pembangunan

SPAM untuk dapat memenuhi tujuan tersedianya air dalam jumlah yang cukup

dengan kualitas yang memenuhi persyaratan air minum, tersedianya air setiap

waktu atau kesinambungan, tersedianya air dengan harga yang terjangkau oleh

masyarakat atau pemakai.

Sasaran pelayanan pada tahap awal prioritas harus ditujukan pada daerah

berkepadatan tinggi dan kawasan strategis. Setelah itu prioritas pelayanan

diarahkan pada daerah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan

induk kota. Untuk mendapat suatu perencanaan yang optimum maka strategi

pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan air minum adalah sebagai

berikut:

a. Pemanfaatan kapasitas belum terpakai atau “idle capacity”

b. Pengurangan air tak berekening (ATR)

c. Pembangunan baru (peningkatan produksi dan perluasan sistem)

E. RENCANA SUMBER DAN ALOKASI SPAM

1. Tentukan kebutuhan air berdasarkan:

a. Proyeksi penduduk, harus dilakukan untuk interval 5 tahun selama periode

perencanaan untuk perhitungan kebutuhan domestik

b. Identifikasi jenis penggunaan nondomestik sesuai RSNI T‐01‐2003 butir 5.2

tentang Tata Cara Perencanaan Plambing

c. Pemakaian air untuk setiap jenis penggunaan sesuai RSNI T‐01‐ 2003 butir

5.2 tentang Tata Cara Perencanaan Plambing


B - 28

d. Perhitungan kebutuhan air domestik dan nondomestic berdasarkan

perhitungan butir a, b, dan c.

e. Kehilangan air fisik/teknis maksimal 15%, dengan komponen utama

penyebab kehilangan atau kebocoran air sesuai gambar 6.3, adalah sebagai

berikut:

kebocoran pada pipa transmisi dan pipa induk

kebocoran dan luapan pada tangki reservoir

kebocoran pada pipa dinas hingga meter pelanggan

Sedangkan kehilangan non‐teknis dan konsumsi resmi tak berekening

sebagaimana diperlihatkan pada gambar B.3 harus diminimalkan hingga

mendekati nol. Kebutuhan air baku rata‐rata dihitung berdasarkan jumlah

perhitungan kebutuhan air domestik, nondomestik, dan air takberekening.

Rencana alokasi air baku dihitung 130% dari kebutuhan air baku ratarata.

2. Tentukan sumber air baku yang akan dipilih sesuai hasil investigasi atau

identifikasi awal

F. RENCANA KETERPADUAN DENGAN PRASARANA DAN SARANA (PS) SANITASI

Pertimbangan untuk melakukan keterpaduan antara air minum dan sanitasi:

Penggunaan Air Minum diperkirakan menghasilkan sekitar 80% Air Limbah

yang berpotensi untuk mencemari Air Baku (Air Permukaan dan Air Tanah).

Pengelolaan Persampahan, menghasilkan lindi (leacheate) dan limbah padat

yang berpotensi mencemari air baku air minum.

Penurunan kualitas air baku untuk air minum, meningkatkan biaya

pengolahan air minum yang menjadi beban masyarakat (Peningkatan 1

mg/liter BOD meningkatan biaya pengolahan sebesar Rp 970/m3).

Pengolahan air limbah diperlukan untuk mengatasi kelangkaan air baku bagi

air minum.

Keterpaduan selayaknya dilakukan sejak pada tahap Perencanaan, Pembiayaan

Pelaksanaan, Pengelolaan, Peran Serta Masyarakat, dan Pengaturan Bidang Air

Minum dan Sanitasi, untuk menghindari Pencemaran Air Baku oleh Air Limbah

Permukiman dan Sampah (Integrated Concept). Keterpaduan pengembangan

SPAM dengan PS sanitasi terkait dengan perlindungan air baku terhadap

pencemaran.


B - 29

a. identifikasi potensi pencemar air baku dilakukan terhadap limbah cair dan

padat yang dihasilkan dari kegiatan domestik dan industri

b. identifikasi pencemaran di sekitar air baku dilakukan dengan pengamatan

visual dan uji laboratorium

c. identifikasi potensi pencemar daerah sekitar air baku paling sedikit memiliki

jarak sejauh radius 10 meter dari sumber air baku

d. identifikasi karakteristik buangan dari IPA

e. lakukan upaya penanganan terhadap seluruh potensi pencemar air baku

G. RENCANA PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI

Indikasi biaya dan pola investasi dihitung dalam bentuk nilai sekarang (present

value) dan harus dikonversikan menjadi nilai masa datang (future value)

berdasarkan metode analisis finansial, serta sudah menghitung kebutuhan biaya

untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Hal yang perlu

diperhatikan dalam rencana keuangan atau pendanaan:

Sumber dana

Kemampuan dan kemauan masyarakat

Kemampuan keuangan daerah

H. RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Rencana pengembangan kelembagaan sistem penyediaan air minum dilakukan

melalui:

a. Pengkajian kembali terhadap perundang‐undangan terkait terhadap

kelembagaan.

b. Lakukan kajian terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan, tugas dan

kewenangan instansi tertentu, mekanisme pendanaan, kebiasaan atau adat

masyarakat.

c. Lakukan kajian terhadap struktur organisasi yang ada.

d. Buat rencana pengembangan kelembagaan yang mampu untuk mengelola

SPAM yang direncanakan.

Dalam pengolahan sistem penyediaan air minum yang perlu diperhatikan adalah:

Sumber daya manusia (SDM)

Struktur organisasi penyelenggara


B - 30

2.4 CARA PENGERJAAN

Urutan cara pengerjaan rencana induk sistem penyediaan air minum meliputi:

a. Siapkan data yang dibutuhkan untuk memenuhi muatan rencana induk yang akan disusun

sesuai dengan data yang tercantum dalam tata cara penyusunan RI‐SPAM dan ketentuan

teknis di atas.

b. Lakukan studi literatur yang terdiri dari:

Data dan gambar pelaksanaan (as built drawing) sistem penyediaan air minum yang

sudah ada;

Laporan rencana induk (bila akan dilakukan kaji ulang rencana induk yang sudah

ditetapkan sebelumnya).

c. Lakukan langkah‐langkah sesuai dengan langkah‐langkah pada tata cara penyusunan RI‐

SPAM di atas;

d. Buat kesimpulan berdasarkan langkah‐langkah tata cara penyusunan RI‐SPAM di atas

dengan membandingkan data lama dan data sekarang khusus untuk kegiatan pengkajian

ulang rencana induk;

e. Buat rekomendasi berdasarkan pengkajian dan kesimpulan, khusus untuk kegiatan

pengkajian ulang rencana induk, yang dapat berupa:

Hasil studi yang lama dapat langsung digunakan tanpa ada perubahan;

Hasil studi yang harus diubah pada bagian tertentu disesuaikan dengan kondisi

sekarang;

Harus dilakukan studi ulang secara keseluruhan.

f. Tetapkan rencana induk yang telah tersusun oleh yang berwenang.

2.5 TATA CARA KONSULTASI PUBLIK

Rencana Induk SPAM ini wajib disosialisasikan oleh penyelenggara bersama dengan

pemerintah terkait melalui konsultasi publik untuk menjaring masukan dan tanggapan

masyarakat sebelum ditetapkan oleh kepala daerah bersangkutan.

a. Konsultasi publik harus dilakukan sekurang‐kurangnya dua kali dalam kurun.

b. Dihadiri oleh masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat di wilayah yang diperkirakan

terkena dampak.

c. Mengundang tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi.


B - 31

2.6 SURVEY PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM

Kegiatan survey untuk penyusunan Rencana Induk SPAM Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota

terpilih) akan mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

18/PRT/M/2007, yang mana meliputi beberapa kegiatan survey sebagai berikut:

1. Survey dan pengkajian wilayah studi dan wilayah perencanaan

Survei dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan harus memenuhi ketentuan‐

ketentuan sebagai berikut:

Dilaksanakan oleh tenaga ahli bersertifikat dengan pemimpin tim (team leader)

berpengalaman dalam bidang air minum minimal 5 tahun atau menurut peraturan

yang berlaku;

Mempelajari laporan studi terdahulu tentang sistem penyediaan air minum dan

tata ruang kota.

Dilakukan pembahasan dengan pihak terkait guna mendapatkan kesepakatan dan

rekomendasi terhadap lingkup wilayah studi dan wilayah pelayanan.

Wilayah studi dan wilayah pelayanan harus memperhatikan acuan umum dan

kriteria‐kriteria yang sudah ditetapkan.

Laporan hasil survei dan pergkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan

mencakup:

a. Batas wilayah studi, wilayah proyek dan wilayah pelayanan;

b. Foto‐foto lokasi alternatif sumber air, jalur pipa transmisi air baku dan air minum,

instalasi pengolahan air dan reservoir distribusi;

c. Data teknis wilayah studi dan wilayah pelayanan;

d. Pertimbangan teknis wilayah studi dan wilayah pelayanan.

Ketentuan teknis survei dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan sebagai

berikut:

a. Data teknis yang harus dikumpulkan meliputi:

iklim;

geografi;

geologi dan hidrologi yang dilengkapi peta‐peta;

Rencana Tata Ruang Wilayah;

peta wilayah;

gambar‐gambar teknis yang ada;

laporan teknis sistem penyediaan air minum yang ada;

data sosial ekonomi;

data kependudukan.


B - 32

b. Peta‐peta wilayah dengan ukuran skala sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Survei antara lain sumber air baku, sosial, dan ekonomi harus dilakukan sesuai

ketentuan yang berlaku;

d. Pemilihan alternatif jalur transmisi air baku ditentukan berdasarkan hasil kunjungan

lapangan. Panjang pipa dan kondisi topografi diketahui berdasarkan pembacaan

peta;

e. Pengkajian bertujuan untuk mendapatkan batasan wilayah studi, wilayah proyek dan

wilayah pelayanan, sumber air baku dan jalur transmisi air baku, serta menjelaskan

komponen‐komponen yang terdapat di dalam wilayah studi dan wilayah pelayanan

secara terinci baik kondisi pada saat ini maupun kondisi pada masa mendatang.

Apabila terdapat sistem penyediaan air minum, maka harus dilakukan penanganan

sebagai berikut:

pemanfaatan kapasitas yang belum terpakai;

pengurangan air tak berekening (ATR);

peluasan sistem dengan penambahan sumber air baku dan peningkatan produksi.

2. Survey dan pengkajian sumber daya air baku (untuk berbagai sumber seperti: mata air,

air tanah dalam, air tanah dangkal, air sungai, danau/embung, dan air waduk, disesuaikan

dengan kondisi eksisting di wilayah perencanaan)

Dalam pelaksanaan survei lapangan bidang air baku harus dipenuhi ketentuan‐ketentuan

teknis sebagai berikut:

a. Gambar‐gambar sketsa lokasi, peta‐peta dengan ukuran gambar sesuai ketentuan

yang berlaku;

b. Sumber air baku harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

debit minimum dari sumber air baku;

kuantitas sumber air baku harus terjamin kontinuitasnya;

kualitas air baku harus memenuhi ketentuan baku mutu air yang berlaku;

jarak sumber air baku ke daerah pelayanan maksimum sesuai dengan

ketentuan untuk masing‐masing sumber air baku.

3. Survey dan pengkajian Geoklimatografi dan Topografi

Survei dan pengkajian geoklimatologi dan topografi harus memenuhi ketentuan teknis

sebagai berikut:

a. Tersedia peta topografi dengan skala 1:50.000 atau 1:25.000 tergantung luas

cakupan lokasi survei;


B - 33

b. Mendapatkan data sekunder dari instansi terkait seperti Badan Meteorologi dan

Geofisika (BMG) dan Dinas Pengairan seperti:

Data curah hujan;

Data temperatur maksimum dan temperatur minimum pada daerah survei;

Data kelembaban udara;

Kecepatan angin dan arah angin.

4. Survey dan pengkajian Demografi dan Ketatakotaan

Ketentuan teknis untuk tata cara survei dan pengkajian demografiadalah:

a. Wilayah sasaran survei harus dikelompokan ke dalam kategori wilayah berdasarkan

jumlah penduduk.

b. Cari data jumlah penduduk awal perencanaan.

c. Tentukan nilai persentase pertambahan penduduk per tahun (r).

d. Hitung pertambahan nilai penduduk sampai akhir tahun perencanaan dengan

menggunakan salah satu metode arithmatik, geometrik, dan least squre;

Pn Po + Ka (Tn – To)

Namun, metode yang biasa digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah

Metode Geometrik.

Ketentuan teknis untuk survei dan pengkajian ketatakotaan adalah:

a. Ada sumber daya baik alam maupun bukan alam yang dapat mendukung

penghidupan dan kehidupan di kota yang akan disurvei;

b. Ada prasarana perkotaan yang merupakan titik tolak arah pengembangan

penataan ruang kota.

5. Survey dan pengkajian Biaya, Sumber Pendanaan, dan Keuangan

Survei dan pengkajian biaya, sumber pendanaan dan keuangan dalam pelaksanaannya

merupakan perolehan data lapangan yang akan digunakan dalam analisis keuangan

sistem penyediaan air minum. Data lapangan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Perolehan Data Eksisting PDAM dan Data Statistik;

b. Perolehan Data Jumlah Sambungan;

c. Perolehan Data Penagihan Rekening;

d. Perolehan Data Produksi Air;

e. Perolehan Data Personil;

f. Perolehan Data Laporan Keuangan;

g. Perolehan Data Kemampuan Sumber Pendanaan Daerah;

h. Perolehan Data Kemampuan Masyarakat;


B - 34

i. Perolehan Data Peluang Adanya KPS;

j. Perolehan Data Alternatif Sumber Pembiayaan.

6. Pengkajian Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Ketentuan teknis pengkajian kelembagaan dalam penyusunan rencana induk SPAM

dalam pelaksanaannya meliputi hal‐hal sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Teknis;

b. Tugas dan tanggung jawab.

Kegiatan survey akan dilakukan dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber daya lokal

agar mengefisienkan pekerjaan. Misalnya: memobilisasi surveyor lokal, memanfaatkan jasa

penyewaan peralatan survey lokal, menggunakan jasa pelayanan laboratorium lokal, dll.

3. TAHAPAN RENCANA KERJA

3.1 UMUM

Rencana kerja di susun oleh konsultan setelah memahami inti dari pekerjaan yang akan

dilaksanakan dan lingkup yang diberikan. Rencana kerja ini sangat diperlukan untuk dijadikan

pedoman bagi tim pelaksana pekerjaan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pekerjaan dan

untuk mengkoordinasi setiap kegiatan, sehingga akan dihasilkan pekerjaan yang efektif dan

efisien. Rencana kerja akan kami sajikan dalam bentuk Bagan Alir Pelaksanaan dan Jadwal

Pelaksanaan Pekerjaan. Tahapan rencana kerja Konsultan dalam melaksanakan kegiatan

perencanaan ini disajikan seperti bagan alir berikut :

Pada bagian ini akan dijelaskan rencana kerja yang akan dilakukan oleh konsultan dalam upaya

mencapai sasaran yang diinginkan dalam penyusunan Rencana Induk SPAM Propinsi Bali (pada

Kabupaten/Kota terpilih) ini. Tentunya, konsisten dengan pendekatan yang telah dipaparkan

pada Bab sebelumnya, maka rencana kerja yang disusun akan mengacu pada pendekatan

tersebut. Tahapan rencana kerja yang akan dilakukan dipaparkan dengan mengikuti diagram alir

sebagai berikut:


B - 35

3.2 PEKERJAAN PERSIAPAN (GENERAL PREPARATORY WORKS)

Tahap persiapan merupakan tahap yang amat penting dan krusial dalam menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan, mengingat interaksi antara konsultan dan pemberi

pekerjaan akan sangat intensif pada tahap ini. Dengan demikian, perlu dijalin suatu mekanisme

komunikasi yang baik agar kesamaan persepsi pencapaian kegiatan antara pihak pemberi

pekerjaan dengan pihak konsultan dapat tercapai dengan baik. Pada tahap persiapan ini akan

dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membuat Program Kerja (Pola Pikir) kegiatan secara keseluruhan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini mencakup penyusunan pola pikir alur pencapaian

sasaran kegiatan yang kemudian mesti dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh jajaran

tenaga ahli dan tenaga pendukung kegiatan.

2. Menentukan Sasaran

Pada tahap ini, dilakukan definisi penentuan sasaran secara rinci dan spesifik mengenai

apa‐apa saja hal yang diharapkan untuk dicapai dalam penyusunan dokumen Rencana

Induk SPAM Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih) ini. Perlu dicatat, bahwa meski

memang produk akhir dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Rencana Induk SPAM

PERSIAPAN

PENGUMPULAN DATA

KOMPILASI DAN PEMROSESAN DATA

ANALISIS DATA

PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM PROPINSI BALI (PADA

KABUPATEN/KOTA TERPILIH)

PEMBAHASAN/DISKUSI


B - 36

Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih), diperlukan suatu pendekatan yang

komprehensif dalam rangka mencapai sasaran besar dari kegiatan ini yakni untuk

meningkatkan kinerja dan pelayanan SPAM di Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih)

melalui upaya yang komprehensif untuk melibatkan berbagai pihak (stakeholders) dalam

SPAM di Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih)

3. Menggali Sumber Terkait

Mengingat kegiatan penyusunan Rencana Induk SPAM akan melibatkan berbagai aktivitas

survey dan kajian, maka diperlukan suatu perencanaan survey yang mantap dan tepat

sasaran. Untuk itu, diperlukan berbagai informasi yang tepat mengenai berbagai sumber

informasi terkait SPAM di Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih). Beberapa contoh

informasi penting tersebut antara lain: institusi‐institusi terkait SPAM di Propinsi Bali (pada

Kabupaten/Kota terpilih), contact person terkait, sumber‐sumber data sekunder,

laboratorium air terakreditasi, dll.

4. Melakukan Studi Literatur

Dengan semakin berkembangnya bidang SPAM dan semakin banyaknya berbagai teori dan

contoh kasus yang telah ada, maka dperlukan upaya untuk mempelajari dari berbagai

sumber literature dan studi kasus untuk pengembangan SPAM di berbagai kota di

Indonesia yang memiliki kondisi yang mirip dengan Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota

terpilih). Selain itu, perkembangan keberadaan peraturan‐peraturan dan pedoman baru

yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pengembangan SPAM juga perlu terus

diikuti dan dirujuk dalam pengembangan Rencana Induk SPAM Propinsi Bali (pada

Kabupaten/Kota terpilih) ini.

5. Menyusun Format Pendataan

Agar data yang didapat tepat sasaran dan upaya pengumpulan data juga dapat dilakukan

secara efektif dan efisien, maka perlu disusun suatu format pengumpulan data yang akan

diambil, baik data sekunder, maupun data primer (misalnya, form informasi pelayanan

eksisting SPAM, kuesioner sosial/pelayanan kepada masyarakat, dll).

6. Menyusun Jadwal Kerja

Dengan terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan selama 6 bulan, maka dalam rangka

pencapaian sasaran kegiatan secara periodic sesuai dengan tahapan pelaporan (laporan

pendahuluan, antara, draft akhir, dan laporan akhir), dan juga dalam rangka memudahkan

pendefinisian tanggung jawab pihak terkait, terutama tim konsultan dan tim teknis dari


B - 37

pihak pemberi pekerjaan, maka diperlukan jadwal kerja yang rinci, yang akan disajikan

pada Bab berikutnya

3.3 PENGUMPULAN DATA

1. Norma, Standar, Pedoman dan Manual Bidang Air Minum

Data‐data awal yang mesti dikumpulkan adalah data‐data terkait norma, standar, pedoman,

dan manual bidang pengembangan air minum yang ada di Indonesia. Sebisa mungkin NSPM

yang dikumpulkan tersebut adalah terbitan terbaru sehingga dapat mengikuti dengan

kondisi terkini.

2. Petunjuk Teknis

Selain NSPM, berbagai data mengenai petunjuk teknis pengembangan SPAM juga penting

untuk dikumpulkan, sebagai acuan dalam perumusan rencana‐rencana yang dimuat dalam

lingkup Rencana Induk SPAM ini.

Petunjuk teknis ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan berbagai rencana

yang terkait langsung dengan Rencana Induk SPAM ini (misalkan: rencana pengembangan

sistem air baku, rencana transmisi, rencana distribusi, dll), maupun sebagai acuan untuk

pengembangan berbagai turunan kegiatan sebagai produk dari dokumen Rencana Induk ini,

yakni identifikasi berbagai aktivitas Studi kelayakan (Feasibility Study) dan Rencana Detil

(Detailed Engineering Design).

3. Pengumpulan data, berupa data sekunder (melakukan survey ke instansi terkait serta

kelembagaan formal maupun non‐formal untuk mengumpulkan data‐data yang terkait

dengan kegiatan pengembangan SPAM dari segi teknis, kelembagaan, dan manajemen. dan

studi literatur (norma, standar, pedoman, manual bidang sanitasi, petunjuk teknis, PP No.

16/2005, dll).

4. Pengumpulan data primer melalui pengukuran langsung di lapangan, misalkan data debit air

baku, data kualitas air baku, pengambilan kuesioner langsung kepada masyarakat.

5. Data‐data lain dari berbagai sumber: Kimpraswil (PU), Kementerian Kesehatan, BPS,

Bappenas, WHO, World Bank, dll, yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan pelengkap

sesuai dengan data yang diperlukan. Misalkan: data angka penyakit yang perlu didapatkan

dari Departemen Kesehatan, dll.


B - 38

3.4 RENCANA JARINGAN

Direncanakan sesuai dengan:

- Rencana pengembangan tata kota (RUTR) dan RTRW

- Jaringan distribusi utama

Langkah‐langkah pengerjaan perencanaan jaringan distribusi air minum dilaksanakan sebagai

berikut:

- Tentukan daerah pelayanan

- Kumpulkan data untuk daerah pelayanan

Metoda analisis penentuan daerah pelayanan dengan administrasif kebijaksanaan pemerintah

daerah, dan kelayakan penerapan jaringan distribusi pelayanan air minum:

- Jumlah penduduk

- Peta topografi, situasi lokasi, peta jaringan yang sudah ada di daerah pelayanan

- Konsumsi pemakaian air domestik

- Konsumsi pemakaian air nondomestik

- Daya dukung tanah

- Hasil pengukuran lapangan

- Gambarkan sistem jaringan distribusi dalam bentuk melingkar yang disesuaikan dengan

data pendukung

- Tentukan kebutuhan air di setiap titik sampul jaringan distribusi lingkaran

- Tentukan diameter pipa dan perhitungan hidrolis sebagai berikut:

Tentukan kecepatan aliran dalam, pipa sesuai dengan kriteria perencanaan antara dua titik

simpul. Hitung diameter pipa berdasarkan rumus: q = av

Gambarkan sistem jaringan distribusi yang memuat data sebagai berikut:

3.5 SURVEY KEBUTUHAN NYATA

Ada 3 (tiga) tujuan utama survey kebutuhan nyata yaitu:

- Penentuan keinginan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan air minum;

- Penentuan standar pemakaian air;

- Penelitian tingkat kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membeli air;

- Survey dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang berstruktur atau

kuesioner dan tata cara penyusunannya.


B - 39

3.6 KOMPILASI DAN PEMROSESAN DATA

Tahap ini teramat penting karena berupaya untuk mengelompokan data kuantitatif dan

kualitatif sebagai bahan analisis. Pengelompokan data‐data tersebut mesti sesuai dengan bahan

analisis yang akan dilakukan, oleh karenanya upaya kompilasi data pun perlu dilakukan dengan

menggunakan format yang spesifik sesuai dengan kebutuhan analisis untuk tiap aspek yang

dicakup dalam Rencana Induk SPAM ini. Misalkan: perlunya dibuat format khusus untuk

kompilasi data kualitas air, adanya format khusus untuk kompilasi data‐data kuesioner, dll.

3.6.1 Analisis

1. Melakukan kajian terhadap tingkat pencapaian layanan air minum, termasuk

kelemahan atau kendala, peluang, IPTEK dan skenario yang telah dijalankan.

Dari berbagai aspek yang dikaji dalam Rencana Induk SPAM ini (aspek teknis,

pembiayaan, kelembagaan, peraturan/perundangan, dan aspek sosial budaya),

maka upaya analisis pembandingan (bench marking) kondisi eksisting SPAM di

Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih) terhadap target yang ingin dicapai

diarahkan pada upaya identifikasi penyebab utama (root cause) dari masih belum

optimalnya kinerja pelayanan SPAM di Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih).

Berbagai kelemahan atau kendala akan diidentifikasi untuk kemudian dicoba untuk

dijadikan peluang (opportunities) dalam pengembangan SPAM ke depan.

2. Melakukan analisis terhadap aspek – aspek teknis lingkungan, ekonomi, finansial,

dan kelembagaan yang berhubungan / berpengaruh terhadap perencanaan

program, pelaksanaan program dan pengendalian program di daerah maupun

pusat.

Dalam hal ini, penting pula untuk dianalisis aspek kesinambungan dan keterkaitan

dari berbagai program pengembangan SPAM di Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota

terpilih) yang dilakukan oleh berbagai pihak (instansi/stakeholders). Diharapkan

setelah dokumen Rencana Induk ini diterbitkan, seluruh kegiatan pengembangan

SPAM dapat dilaksanakan secara terintegrasi.

3. Melakukan kajian evaluasi pemanfaatan prasarana dan sarana SPAM dan

merumuskan serta melakukan perhitungan / estimasi kebutuhan prasarana dan

sarana SPAM. Hal ini penting mengingat dokumen Rencana Induk ini harus mampu

mendefinisikan kebutuhan sarana untuk peningkatan coverage pelayanan beserta


B - 40

analisis implikasi pembiayaannya. Selain itu, jika pengembangan sarana dan

prasarana tersebut memerlukan kajian dengan justifikasi yang lebih rinci, maka

dokumen Rencana Induk ini harus mampu mendefinisikan kebutuhan

dilaksanakannya Studi kelayakan dan Rencana detil desain.

3.6.2 Identifikasi Permasalahan Dan Kebutuhan Pengembangan

Berdasarkan analisa hasil ketiga aktivitas terdahulu, maka diidentifikasi baik

permasalahan, tantangan dan kebutuhan pengembangan sistem. Hal‐hal yang perlu

diidentifikasikan antara lain adalah:

Tingkat dan cakupan pelayanan yang ada

Performa pelayanan;

Tingkat kebocoran;

Jumlah langganan tunggu/potensial;

Terdapat kapasitas belum dimanfaatkan (idle Capacity);

Kebutuhan pengembangan jaringan didistribusi dan/atau kapasitas pengolahan;

Performa kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan.

3.6.3 Perkiraan Kebutuhan Air

Proyeksi kebutuhan air dalam suatu proyek penyediaan air minum merupakan hal yang

penting, karena merupakan dasar penentuan biaya investasi. Prakiraan air harus

didasarkan pada kondisi sosial ekonomi dan survey kebutuhan nyata. Kebutuhan air

diklasifikasikan berdasarkan aktifitas perkotaan masyarakat, yaitu:

- Domestik

Rumah tangga;

Sosial.

- Non Domestik

Komersil;

Perkotaan;

Fasilitas umum;

(1) Industri;

(2) Pelabuhan, dan sebagainya.


B - 41

Pada umumnya konsumsi atau standar pemakaian dinyatakan dalam volume pemakaian

air rata‐rata per orang perhari yang ditentukan berdasarkan survey kebutuhan nyata.

Sedangkan konsumsi air untuk keperluan komersial dan industri sangat dipengaruhi oleh

harga dan kualitas air, jenis dan ketersediaan sumber air alteranatif. Biasanya kebutuhan

air disuatu kota juga dipengaruhi oleh besarnya kehilangan air. Dalam hal ini kehilangan

air didefinisikan secara sederhana sebagai produksi air yang tidak terjual. Besarnya

kehilangan air sangat tergantung dari kondisi dan umur pipa, tekanan dan sistem

penyediaan air.

3.6.4 Identifikasi Air Baku

Umum

Untuk mengindentifikasi ketersediaan air baku di suatu wilayah bagi kebutuhan air

minum diperlukan studi hidrogeologi. Studi tersebut terutama dimaksudkan untuk

memperoleh informasi mengenai:

- Jarak dan beda tinggi sumber‐sumber air;

1. Debit optimum (safe yield) sunliber;

2. Kualitas air dan pemakaian sumber saat ini (bila ada).

Pada umunya terdapat sejumlah alternatif sumber yang berbeda. Alternatif sumber

terpilih harus dipertimbangkan terhadap aspek ekonomi dan kehandalan sumber.

Tingkat kehandalan sumber merupakan suatu faktor yang sulit dinilai secara mata uang,

dan penilaian bobotnya tergantung pada besar kecilnya kota atau kawasan yang dilayani.

Untuk kota‐kota yang lebih kecil bobot penilaiannya lebih besar dari kota besar.

Analisis pemilihan alternatif sumber dilakukan terhadap sumber‐sumber yang telah

diidentifikasi menurut jenis sumber air:

- Mata air;

1. Sungai, saluran;

2. Danau;

3. Air tanah.

Dalam melakukan analsisis pemilihan alternatif sumber sejumlah faktor perlu

dipertimbangkan seperti:


B - 42

- Air sungai umumnya memerlukan pengolahan untuk menghasilkan air minum,

sehingga sumber air sungai baru dapat diperbandingkan dengan mata air, hanya

apabila lokasi penyadapan (intake) terletak dekat dengan daerah pelayanan.

- Danau atau rawa, pengisiannya (in‐flow) umumnya berasal dari satu atau

beberapa sungai. Alternatif sumber danau diperbandingkan dengan air

permukaan sungai apabila volume air danau jauh lebih besar dari aliran sungai‐

sungai bermuara kedalamnya, sehingga waktu tempuh yang lama (long

detention time) dari aliran sungai ke danau menghasilkan suatu proses

penjernihan alami atau self purification.

- Mata air sering dijumpai mengandung CO2 agresif yang tinggi, yang mana

walaupun tidak banyak berpengaruh pada kesehatan tetapi cukup berpengaruh

pada bahan pipa (korosi). Proses untuk menghilangkannya harus dilakukan

sedekat mungkin ke lokasi sumber.

- Dalam hal air permukaan (sungai) telah terkontaminasi berat, pemilihan

alternatif sumber air tanah dalam dapat diajukan, mengingat kualitas tanah

secara bakteriologi lebih aman daripada air permukaan.

- Pertimbangan lain yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah

mengenai peruntukan sumber.

3.6.5 Pengembangan Kelembagaan Non SDM

Dalam operasi dan pemeliharaan suatu sistem air minum diperlukan tenaga‐tenaga

profesional yang berpengalaman. Tenaga‐tenaga tersebut tidak diperoleh begitu saja,

tetapi harus dilatih dan dibina secara terus menurus.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diperlukan suatu, penilaian terhadap kemampuan

karyawan yang ada untuk menyusun suatu program pengembangan karyawan yang

dicapai melalui pendidikan dan pelatihan.

Pemilihan Alternatif Sistem

Dengan memadukan kebutuhan air dan ketersediaan sumber air baku, maka dapat

direncanakan dan dikembangkan pada umumnya lebih dari satu alternatif pemenuhan

kebutuhan.

Suatu studi preliminary harus dilakukukan untuk mengidentifikasi semua alternatif yang

"layak" mulai dari :

- Sumber air baku;


B - 43

Lokasi dan jenis intake;

Penampungan yang diperlukan (jika ada);

Jalur transmisi;

Lokasi reservoir;

Jaringan Distribusi

Studi preliminary dilakukan berdasarkan peta topografi, peta tata guna tanah, dan

laporan‐laporan eksisting lainnya.

3.6.6 Pengembangan Alternatif

Dengan memadukan prakiraan kebutuhan air dan ketersediaan sumber air baku, maka

dapat diidentitikasikan dan dikembangkan yang kemudian dipilih berbagai alternatif

pemecahan permasalahan pemenuhan kebutuhan.

Setiap alternatif harus dikaji aspek teknis, ekonomi sehingga para ahli teknik dapat

menganalisa dengan cepat dan cermat. Alternatif terpilih adalah yang terbaik ditinjau

dari berbagai aspek tersebut diatas. Pradesain dari alternatif terpilih merupakan dasar

dalam prakiraan biaya investasi dan praklayakan proyek. Setelah jelas sumber air baku

yang akan digunakan, maka harus dilakukan pengurusan perijinan. Setelah perijinan

dilakukan pengamanan dan pengurusan sumber air baku tersebut.

3.7 PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM PROPINSI BALI (PADA KABUPATEN/KOTA TERPILIH)

1. Evaluasi SPAM eksisting Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih)

Setelah dilakukannya analisis yang komprehensif terhadap kondisi SPAM eksisting Propinsi

Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih), maka dilakukan evaluasi secara menyeluruh beserta

kebutuhan pengembangan SPAM di Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota terpilih), melalui

upaya pentahapan: Jangka Pendek (5 tahun), Jangka Menengah (10 tahun), dan Jangka

Panjang (20 tahun).

2. Pembahasan kebutuhan pengembangan SPAM di Propinsi Bali (pada Kabupaten/Kota

terpilih) dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana pencapaian target

jangka menengah (RPJM) dan jangka panjang (RPJP). Selain itu, dapat pula mengacu kepada

komitmen pencapaian sasaran MDGs (Millenium Development Goals) 2015 untuk sektor

pengembangan air minum.

3. Penyusunan konsep dan alternatif SPAM


B - 44

Dengan telah teridentifikasi dan teranalisisnya kondisi SPAM eksisting Propinsi Bali (pada

Kabupaten/Kota terpilih), dan telah didefinisikannya tujuan yang ingin dicapai dalam

berbagai tahapan perencanaan, maka berbagai konsep dan alternatif pengembangan

pelayanan SPAM dapat disusun dan dianalisis untuk ditentukan mana yang paling layak

untuk dikembangkan.

4. Penyusunan Rencana Induk SPAM yang mencakup aspek peraturan perundangan, aspek

kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek sosial budaya / peran serta masyarakat, dan aspek

teknis operasional, dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, kelayakan ekonomis,

kelayakan lingkungan, dan kelayakan sosial.

3.8 Pembahasan / Diskusi

1. Mengadakan diskusi dengan mengundang para pemangku kepentingan untuk

menampung dan membicarakan konsep rencana induk permasalahan ini. Dengan telah

disusunnya konsep Rencana Induk tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum No.18/PRT/M/2007 Pasal 10, disebutkan bahwa:

(1) Rencana induk pengembangan SPAM sebelum ditetapkan wajib disosialisasikan oleh

penyelenggara bersama dengan pemerintah terkait melalui konsultasi publik.

(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaring

masukan dan tanggapan masyarakat.

(3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sekurang‐

kurangnya tiga kali dalam kurun waktu 12 bulan dan dihadiri oleh masyarakat di

wilayah layanan dan masyarakat di wilayah yang diperkirakan terkena dampak

dengan mengundang tokoh masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi.

2. Melakukan pembahasan pada setiap kegiatan dengan pemberi tugas dan tim teknis yang

akan ditunjuk, serta aparat terkait. Dalam hal ini, setelah disusunnya Draft laporan final,

maka akan ditajamkan menjadi laporan final setelah melalui proses focus group

discussions secara terbatas antara tim konsultan dengan tim teknis terkait.

4. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Uraian

Dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini, konsultan akan memperhatikan ruang lingkup kegiatan

serta jangka waktu pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar produk/ hasil rencana nantinya tidak


B - 45

bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah

ditetapkan oleh pemberi pekerjaan serta dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.

Pelaksanaan pekerjaan secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pekerjaan

lapangan dan pekerjaan kantor. Waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan

dalam Kerangka Acuan Kerja adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Dalam

melaksanakan pekerjaan ini konsultan terlebih dahulu menyusun suatu Program Kerja yang

berisi tentang sistematika penyelesaian pekerjaan. Semua kerangka berpikir dalam program

kerja ini dituangkan dalam bentuk Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Bagan Alir Pelaksanaan

Pekerjaan.

Secara teknis administrasi, jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun berdasarkan pertimbangan

sebagai berikut :

Pekerjaan dimulai setelah proses administrasi kontrak kerja antara konsultan dengan pihak

pemberi tugas diselesaikan.

Penyelesaian keseluruhan pekerjaan diselesaikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh)

hari kalender sesuai dengan berita acara rapat penjelasan umum terhitung sejak

dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

Rencana kerja yang diusulkan oleh Konsultan sesuai dengan KAK berkaitan dengan tugas‐tugas

konsultan, maka untuk lebih jelasnya secara umum jadwal terinci dari pekerjaan ini dapat

dilihat dalam Tabel B.5 yang terdapat pada halaman berikut.


B - 46


B - 47

2. Uraian Detail Pelaksanaan Pekerjaan

A. Pekerjaan Persiapan (Preparation Works)

Kegiatan awal yang dilakukan oleh konsultan setelah menerima SPMK (Surat Perintah Mulai

Kerja) antara lain;

Mobilisasi dan Demobilisasi Personil

Tahapan awal adalah perusahaan akan memobilisasi dan demobilisasi personil dan

peralatan yang diperlukan untuk kegiatan Konsultan Evaluasi Kinerja ini. Mengingat

waktu penugasan personil dilaksanakan selama 6 (lima) bulan dan ada tenaga ahli

dengan masa penugasan 4 (empat) bulan, maka mobilisasi dan demobilisasi

dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan.

Penyusunan Program Kerja Secara Komprehensif

Dengan pemahaman yang baik oleh konsultan mengenai lingkup pekerjaan ini, akan

disusun suatu program kerja yang menyeluruh terhadap seluruh item pekerjaan. Hal ini

dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan sesuai keperluan.

Inventarisasi Data Sekunder

Untuk memberikan hasil yang baik, konsultan akan melakukan inventarisasi seluruh data

sekunder yang terkait pelaksanaan pekerjaan. Data‐data mengenai norma, pedoman,

Manual, Petunjuk Teknis yang terkait oleh pelaksanaan pekerjaan dikumpulkan agar

hasil studi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Penyusunan Format Pendataan

Konsultan akan menyusun seluruh data dalam format penyajian yang rapi sehingga

memudahkan bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan kajian maupun evaluasi

tahap lanjutan.

Penyusunan Jadwal Kerja

Rencana kerja yang telah disusun pada tahap usulan teknis akan disempurnakan oleh

tim untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

Rekapitulasi Penyusunan Rencana Survey

Tahap selanjutnya adalah diperolehnya rekapitulasi rencana survey, metode survey,

tahapan survey, target pelaksanaan survey dan semua yang terkait.


B - 48

B. PERENCANAAN JARINGAN

Dalam bagian ini akan dilakukan kajian perencanaan jaringan yang terkait dalam advisory

perencanaan teknis dan rencana induk sistem. Berikut ini tahapan yang akan dilakukan;

Analisa Kajian RUTR dan RTRW terkait pengembangan SPAM

Analisa Data Jaringan Distribusi Air Minum

Analisa Penentuan Daerah Pelayanan

Semua pelaksanaan poin A dan B direncanakan selesai 1 (satu) bulan dari SPMK diterima oleh

konsultan perencana.

C. KOMPILASI & PEMPROSESAN DATA

Tahap selanjutnya dari rekapitulasi data dan survey yang diperoleh, akan dilakukan kompilasi

dan pemprosesan data diantaranya;

Kajian Tingkat Pencapaian Layanan Air Minum

Kajian Evaluasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana SPAM

Identifikasi Permasalahan dan Rencana Pengembangan SPAM

Identifikasi Perkiraan Kebutuhan Air Bersih

Identifikasi Potensi Sumber Air

D. KONSEPSI POLA PENGEMBANGAN

Tahap selanjutnya dari setelah dilakukan kompilasi dan pemprosesan data, konsultan akan

mencoba merumuskan Konsepsi Pola Pengembangan, antara lain;

Pola Pengembangan Kelembagaan Non SDA

Pemilihan Alternatif System

Pengembangan Jaringan Distribusi

Pengembangan Jaringan System

Seluruh tahapan ini memerlukan waktu 1 (satu) bulan.

E. PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM PROVINSI BALI

Tahap selanjutnya dari setelah dilakukan penyusunan konsepsi pola pengembangan, konsultan

akan mencoba merumuskan Rencana Induk SPAM Provinsi Bali, antara lain;

Evaluasi SPAM Eksisting Provinsi Bali ( Pada Kab/ Kota terpilih)


B - 49

Pembahasan kebutuhan Pengembangan SPAM pada Kab/Kota terpilih

Penyusunan Konsep dan Alternatif Pengembangan Rencana Induk SPAM

Penyusunan Rencana Induk Spam terkait semua aspek

Penetapan Rencana Induk SPAM provinsi Bali (pada Kab/Kota terpilih)

Seluruh tahapan ini memerlukan waktu 2.5 (dua setengah) bulan.

F. PELAPORAN

Berikut ini laporan yang disajikan konsultan sehubungan dengan proses pekerjaan:

Laporan Pendahuluan (Inception Report)

Laporan Antara (Interim Report)

Konsep Laporan Akhir (Draft Final Report)

Laporan Akhir(Final Report)

Buku Konsep Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota

CD Pelaporan.

B.2.3. ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Untuk memberikan hasil yang optimal dari suatu kegiatan, maka disusun team work dalam

suatu organisasi pelaksanaan pekerjaan. Dalam organisasi ini akan disusun hierarki

kewenangan, kerjasama, tanggung jawab dan instruksi sehingga semua yang berkaitan dengan

pelaksanaan pekerjaan dapat terakomodir.

Team Leader, akan berkoordinasi dengan direksi pekerjaan dan Satker Pengembangan

Kinerja Pengelolan Sumber Air Bali untuk pelaksanaan pekerjaan ini. Team Leader akan

mengelola seluruh anggota team untuk mengikuti setiap alur pelaksanaan pekerjaan.

Proffesional Staff, akan dilakukan oleh seluruh anggota tim sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing‐masing. Koordinasi terus dilakukan antar anggota dan direksi

pekerjaan.

Supporting Staff, seluruh sub professional membantu kinerja dan tanggung jawab tenaga

ahli sesuai dengan tanggung jawab yang ada.


B - 50


B - 51

B.2.4. KOMPOSISI TEAM DAN PENUGASAN

Konsultan akan menyajikan komposisi tim yang ditugaskan berikut dan tugas masing‐masing,

pekerjaan ini akan dilakukan oleh 6 (enam) orang tenaga ahli, didukung oleh 4 (empat) orang

sub proffesional staff dan 3 (tiga) orang supporting staff.


B - 52

B.2.5. JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

Berikut ini kami sajikan jadwal penugasan tenaga ahli sesuai dengan KAK dan Lingkup pekerjaan

yang diberikan oleh pemberi pekerjaan. Jadwal penugasan ini memperhitungan semua aspek

yang melingkupi seperti waktu, kondisi jadwal pekerjaan fisik lapangan dan pengalaman

konsultan dalam pekerjaan sejenis.

Untuk mempermudah dalam identifikasi tugas dan wewenang masing‐masing tenaga ahli maka

disajikan tabel berikut ini.


B - 53

PEKERJAAN : Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS

SATKER : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali

DIREKTORAT : Pengembangan Air Minum, Dirjen Cipta Karya

T.A :

A

1 Penyusunan Program Kerja secara komprehensif

2 Inventarisasi Studi Literature ( Data Sekunder ); Norma, Pedoman, Manual, Juknis

3 Penyusunan Format Pendataan

4 Penyusunan Jadwal Kerja

5 Rekapitulasi penyusunan rencana survey (peralatan & metode)

B

1 Analisa Kajian RUTR dan RTRW terkait Pengembangan SPAM

2 Analisa data Jaringan Distribusi Air Minum

3 Analisa Penentuan Daerah Pelayanan

C

1 Kajian Tingkat Pencapaian Layanan Air Minum

2 Kajian Evaluasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana SPAM

3 Identifikasi Permasalahan dan Rencana Pengembangan SPAM

4 Identifikasi Perkiraan Kebutuhan Air Bersih

5 Identifiksi Potensi Sumber Air

D

1 Pola Pengembangan Kelembagaan Non SDA

2 Pemilihan Alternatif Sistem

3 Pengembangan Jaringan Distribusi

4 Pengembangan Alternatif Sistem

E

1 Evaluasi SPAM Eksisting Provinsi Bali (pada Kab/Kota terpilih)

2 Pembahasan Kebutuhan Pengembangan SPAM pada Kab/Kota terpilih

3 Penyusunan Konsep dan Alternatif Pengembangan Rencana Induk SPAM

4 Penyusunan Rencana Induk SPAM terkait Semua Aspek

5 Penetapan Rencana Induk SPAM Provinsi Bali (pd Kab/Kota terpilih)

D

1 Diskusi Laporan Pendahuluan

2 Diskusi Laporan Interim (Antara)

3 Diskusi Laporan Akhir

G

1 Laporan Pendahuluan (Inception Report)

2 Laporan Antara (Interim Report)

3 Konsep Laporan Akhir (Draft Final Report)

4 Laporan Akhir ( Final Report)

5 Buku Konsep Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten / Kota

6 CD Pelaporan

PEKERJAAN PERSIAPAN

PERENCANAAN JARINGAN

KOMPILASI DAN PEMPROSESAN DATA

KONSEPSI POLA PENGEMBANGAN

2013

NO ITEM PEKERJAAN

MATRIKS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA AHLI

PROFFESIONAL STAFF

Team Leader

Ahli Air Minum

Ahli Sipil (Hidrologi dan Geo Hidrologi)

Ahli Akutansi / Keuangan

Ahli Sosial Ekonomi

PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM PROVINSI BALI ( pd Kab/Kota terpilih)

PEMBAHASAN / DISKUSI

PELAPORAN

B.2.6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA AHLI (DLM MATRIK)

Dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan telah diuraikan item pekerjaan yang akan dilakukan

sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Untuk memberikan pemahaman yang cukup

mengenai tugas dan tanggung jawab tenaga ahli, konsultan menyajikannya dalam tabel matrik

berikut ini.


B - 54

PEKERJAAN : Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS

SATKER : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali


T.A : 2013

A PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Penyusunan Program Kerja secara komprehensif

2 Inventarisasi Studi Literature ( Data Sekunder ); Norma, Pedoman, Manual, Juknis

3 Penyusunan Format Pendataan

4 Penyusunan Jadwal Kerja

5 Rekapitulasi penyusunan rencana survey (peralatan & metode)

B PERENCANAAN JARINGAN

1 Analisa Kajian RUTR dan RTRW terkait Pengembangan SPAM

2 Analisa data Jaringan Distribusi Air Minum

3 Analisa Penentuan Daerah Pelayanan

C KOMPILASI DAN PEMPROSESAN DATA

1 Kajian Tingkat Pencapaian Layanan Air Minum

2 Kajian Evaluasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana SPAM

3 Identifikasi Permasalahan dan Rencana Pengembangan SPAM

4 Identifikasi Perkiraan Kebutuhan Air Bersih

5 Identifiksi Potensi Sumber Air

D KONSEPSI POLA PENGEMBANGAN

1 Pola Pengembangan Kelembagaan Non SDA

2 Pemilihan Alternatif Sistem

3 Pengembangan Jaringan Distribusi

4 Pengembangan Alternatif Sistem

E PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPAM PROVINSI BALI ( pd Kab/Kota terpilih)

1 Evaluasi SPAM Eksisting Provinsi Bali (pada Kab/Kota terpilih)

2 Pembahasan Kebutuhan Pengembangan SPAM pada Kab/Kota terpilih

3 Penyusunan Konsep dan Alternatif Pengembangan Rencana Induk SPAM

4 Penyusunan Rencana Induk SPAM terkait Semua Aspek

5 Penetapan Rencana Induk SPAM Provinsi Bali (pd Kab/Kota terpilih)

F PELAPORAN

1 Laporan Pendahuluan (Inception Report)

2 Laporan Antara (Interim Report)

3 Konsep Laporan Akhir (Draft Final Report)

4 Laporan Akhir ( Final Report)

5 Buku Konsep Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten / Kota

6 CD Pelaporan

NO ITEM PEKERJAAN

MATRIKS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA PENDUKUNG

SUPPORTING STAFF

Assisten TA. Air Minum

Operator CAD

Sekretaris

Operator Computer

= Pelaksana Kegiatan


B - 55

PEKERJAAN : Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS:SATKER : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali


T.A : 2013

I

1 Assisten TA. Air Minum

2 Operator CAD

3 Sekretaris

4 Operator Computer

= Koordinasi dan perintah langsung

SUPPORTING STAFF

NO

HUBUNGAN TENAGA PENDUKUNG DAN TENAGA AHLI

Proffesional Staff

Team

Leader

Ahli Air M

inum

Ahli Sipil (Hidrologi dan

Geo

Hidrologi)

Ahli Akutansi / Keu

angan

Ahli Sosial Ekonomi


B - 56

B.2.7. PELAPORAN

Seluruh produk/hasil pekerjaan konsultan diserahkan kepada Pemilik pekerjaan, dalam hal ini Satker

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali, Direktorat Pengembangan Air Minum, Dirjen Cipta

Karya, Kementrian Pekerjaan Umum. Adapun produk pekerjaan berupa buku laporan yang harus

diserahkan antara lain :

A. Laporan Pendahuluan (Inception Report)

Laporan pendahuluan berisi garis besar kondisi daerah proyek, rencana kegiatan dan jadwal

pelaksanaan pekerjaan, nama dan jadwal penugasan tenaga ahli yang dilibatkan, daftar data yang sudah

/ belum dikumpulkan, serta rencana metode kerja yang akan dilaksanakan. Laporan ini dibuat rangkap 5

(lima) dan disetor pada akhir bulan pertama / minggu pertama bulan kedua.

Secara lebih rinci, penjelasan untuk Laporan Pendahuluan adalah sebagai berikut :

1. Materi/Isi Draft Laporan Pendahuluan

Pendahuluan, berupa uraian garis besar tentang pekerjaan ini.

Hasil pengumpulan data sekunder dan survey pendahuluan.

Program kerja konsultan, meliputi struktur organisasi dan personalia pelaksana, uraian tugas

tenaga ahli, jadwal kegiatan selanjutnya, metode pelaksanaan pekerjaan (termasuk metode

analisis), peralatan yang akan digunakan, serta penyerahan laporan selanjutnya.

2. Waktu Penyerahan/Assistensi dan Jumlah Draft Laporan

Kegiatan asistensi laporan dilaksanakan dalam bentuk konsultasi dengan Pihak Direksi

Pekerjaan sepanjang kegiatan berlangsung.

Draft Laporan Pendahuluan dijilid secara sederhana (Soft Cover)

Laporan harus diserahkan selambat‐lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan presentasi

Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) eksemplar laporan untuk dibahas dan didiskusikan.

3. Pelaksanaan Presentasi

Waktu dan tempat dikonfirmasikan dengan Pihak Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum Bali.

Dilaksanakan oleh Team Leader beserta seluruh Tenaga Ahli Konsultan.

4. Perbaikan Draft Laporan

Berdasarkan hasil masukan dan koreksi pada pelaksanaan Inception Report, maka Konsultan

menyempurnakan Draft Laporan Pendahuluan untuk dijadikan Laporan Pendahuluan (final).

Buku Laporan dijilid dalam bentuk hard cover kualitas baik sebanyak 5 (lima) eksemplar dan

dimasukkan selambat‐lambatnya 2 hari sesudah pelaksanaan presentasi inception report.


B - 57

5. Yang dimaksud dengan Laporan Pendahuluan adalah laporan yang dibuat dan diserahkan oleh

konsultan segera atau dalam waktu yang tidak lebih dan 30 hari setelah Konsultan menerima Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau setelah Konsultan menandatangani Surat Perjanjian (kontrak).

6. Secara garis besar laporan pendahuluan tersebut harus memuat antara lain hal‐hal sebagai berikut:

Hasil Peninjauan atas setiap kegiatan yang harus dilakukan oleh konsultan dan yang telah

ditetapkan dalam KAK. Hal ini karena kemungkinan uraian dalam KAK dianggap belum jelas

atau kemungkinan terjadi kegiatan yang berlebihan atau justru sebaliknya ada beberapa

kegiatan yang terlupakan.

Saran, pendapat atau gagasan konsultan yang mungkin diperlukan untuk memperbaiki

kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini perlu diuraikan dengan jelas bilamana perlu dapat

menggunakan skema, gambar, grafik atau sarana lainnya.

Harus menjelaskan rencana kegiatan tenaga ahli atau assisten tenaga ahli, pengaturan

pembagian waktu kerja, uraian kegiatan yang akan dikerjakan, peralatan yang mungkin akan

membantu kegiatan, metode kerja atau standar prosedur yang akan diterapkan.

Bilamana akan menggunakan bantuan jasa atau kerja sama dengan unit kerja lainnya

(misalnya: instansi tertentu) harus dijelaskan mana yang akan dikerjakan kepada pihak lain

serta harus menunjukkan kemampuan unit kerja tersebut.

Program kegiatan konsultan selama periode pelayanan jasanya yang menunjukkan urutan dan

jenis kegiatan‐kegiatan yang akan dikerjakan termasuk penyerahan laporan atau waktu yang

diperlukan untuk diskusi program kerja ini sebaiknya dilengkapi dengan bagan alir atau skema.

Perlu diinformasikan skema organisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan yang akan

menangani kegiatan di lapangan, pengaturan tugas masing‐masing petugas atau tenaga

ahlinya, serta mekanisme hubungan kerjanya.

7. Laporan Pendahuluan ini harus dibahas pada pertemuan koordinasi pengendalian dengan pihak

direksi pekerjaan. Dalam pembahasan seyogyanya dicapai kesepakatan dan hasilnya dituangkan

dalam bentuk Berita Acara Pertemuan. Kesepakatan ini merupakan bagian dan dokumen kontrak,

sehingga pengikat kedua belah pihak.

8. Semua proses pembahasan dalam pertemuan ini harus dicatat dan didokumentasikan secara baik

dan teratur dalam notulen pertemuan, sedangkan hasil pertemuan ini harus didistribusikan kepada

unit‐unit kerja yang terkait untuk diketahui dan ditindaklanjuti.

9. Penyerahan Laporan Pendahuluan ini harus dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan dalam

kesepakatan. Penyerahan harus dilakukan secara tertulis bilamana ternyata mengalami

keterlambatan dalam penyerahan, pihak direksi pekerjaan harus memberikan peringatan atau

teguran kepada konsultan untuk mempercepat penyerahannya. Konsultan harus menyampaikan

hal‐hal yang menyebabkan keterlambatan.


B - 58

10. Outline Laporan Pendahuluan :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kondisi Umum Penyediaan SPAM

BAB III : Pendekatan Teknis

BAB IV : Metode dan Rencana Kerja

BAB V : Bagan Organisasi dan Personil

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Lampiran

B. Laporan Antara (Interim Report)

Laporan Antara (Interim Report) merupakan laporan setelah konsultan melaksanakan pekerjaan 3

(tiga) bulan dari SPMK. Laporan ini akan berisikan hasil kajian sementara yang dimiliki oleh konsultan

terkait kondisi pekerjaan. Laporan ini harus dibuat dan disampaikan kepada Direksi Pekerjaan 3

(tiga) bulan sejak SPMK untuk dibahas bersama dalam forum diskusi. Secara lebih rinci, penjelasan

untuk Laporan Antara adalah sebagai berikut :

1. Laporan ini berisikan tentang konsep rangkuman dari seluruh kegiatan survey dan studi yang

telah dilakukan sampai dengan akhir jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, desain pekerjaan

diusulkan berdasarkan metode dan hasil‐hasil survey, perhitungan dan analisa serta kesimpulan

awal terhadap hasil kajian saat ini. Konsep laporan ini didiskusikan dahulu dengan pihak direksi

sebelum tahapan studi dilanjutkan.

2. Outline Laporan Antara:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I : Latar Belakang

BAB II : Maksud dan Tujuan

BAB III : Identifikasi Kondisi Pelayanan SPAM

BAB IV : Ruang Lingkup Pekerjaan

BAB V : Analisa Data dan Evaluasi


B - 59

BAB VI : Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SPAM

BAB VII : Konsep Pengembangan dan Tindak Lanjut

Lampiran

C. Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report)

Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report) berisi ringkasan dari keseluruhan kegiatan yang

dilaksanakan, baik mencakup monitoring dan analisis, hasil rencana tindak detail, estimasi biaya dan

rencana pelaksanaan. Konsep laporan ini harus dibuat dan disampaikan kepada Direksi Pekerjaan 1

(satu) bulan sebelum masa kontrak habis untuk dibahas bersama dalam forum diskusi. Draft final

untuk bahan diskusi dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap. Secara lebih rinci, penjelasan untuk Laporan

Akhir Sementara adalah sebagai berikut :

3. Laporan ini berisikan tentang konsep rangkuman dari seluruh kegiatan survey dan studi yang

telah dilakukan sampai dengan akhir jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, desain pekerjaan

diusulkan berdasarkan metode dan hasil‐hasil survey, perhitungan dan analisa ekonomi serta

kesimpulan dan saran‐saran yang diusulkan. Konsep laporan ini didiskusikan dahulu dengan

pihak Direksi sebelum dicetak menjadi Laporan Akhir.

4. Outline Laporan Akhir Sementara :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar








Lampiran

D. Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan hasil perbaikan dari Draft Laporan Akhir dari hasil Diskusi dan

pembahasan, setelah menerima masukan‐masukan dan saransaran serta kesimpulan yang diambil

dan disetujui bersama. Laporan Akhir terdiri dari ;


B - 60

a. Materi/Isi draft laporan

Rekapitulasi/kumulatif dan semua laporan sebelumnya, yang berisi : rekomendasi dan

presentasi sebelumnya baik dari tim dari Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Bali, hasil kajian dari survey dan analisa‐analisa data.

b. Waktu Penyerahan/Assistensi dan Jumlah Draft Laporan Kegiatan asistensi laporan dilaksanakan

dalam bentuk konsultasi dengan Pihak Direksi Pekerjaan sepanjang kegiatan berlangsung.

‐ Draft Laporan dijilid secara sederhana (soft cover)

‐ Laporan Utama diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar laporan untuk dibahas dan

didiskusikan

c. Pelaksanaan Presentasi :

‐ Waktu dan tempat dikonfirmasikan dengan pihak pemberi pekerjaan

‐ Dilaksanakan oleh Team Leader beserta seluruh Tenaga Ahli Konsultan.

d. Perbaikan Draft Laporan Akhir

‐ Berdasarkan hasil masukan dan koreksi pada presentasi draft Final Report, maka Konsultan

menyempurnakan Draft Laporan untuk dijadikan Laporan Akhir.

‐ Buku Laporan dijilid dalam bentuk hard cover kualitas baik sebanyak 8 eksemplar dan

dimasukkan selambat‐lambatnya 5 hari sesudah pelaksanaan presentasi final report.

e. Yang dimaksud dengan Laporan Utama atau Final Report adalah laporan yang dibuat dan

diserahkan oleh konsultan pada saat mengakhiri pelayanan jasanya. Laporan Akhir ini

merupakan rekapitulasi dari laporan‐laporan sebelumnya dan dilengkapi dengan Laporan

Pelengkap.

f. Laporan Akhir yang dibuat konsultan sebelum mengakhiri jasa pelayanan ini masih merupakan

Draft Laporan Akhir, akan tetapi semua kegiatan tenaga ahli telah selesai dikerjakan dan

membuahkan produk desain bangunan yang telah lengkap termasuk dalam Laporan Akhir ini

adalah produk pekerjaan pelengkap.

g. Draft Laporan Akhir ini harus memuat antara lain :

o Rekapitulasi laporan‐laporan yang telah terdahulu termasuk tanggapan serta perbaikan

yang disarankan pihak direksi pekerjaan.

o Progres akhir yang telah dicapai harus dijelaskan, kegiatan mana yang telah dicapai dan

kegiatan mana yang belum atau yang tidak dilaksanakan. Bilamana diperlukan harus

dijelaskan untuk setiap kegiatan tenaga ahli serta kegiatan penyelesaian pekerjaan

pelengkapnya.

o Penjelasan secara garis besar draft desain akhir yang telah diselesaikan dan pekerjaan

pelengkap yang juga telah diselesaikan, bilamana ada yang belum selesai perlu penjelasan.


B - 61

o Penjelasan kesulitan‐kesulitan atau kendala yang dihadapi dalam pembuatan desain, adanya

perubahan atau penyimpangan atau gangguan dan adanya teknologi yang lebih canggih

yang harus diterapkan, yang telah disepakati pihak direksi pekerjaan hingga membuahkan

produk akhir yang disajikan.

o Rekomendasi atau saran‐saran dari konsultan tentang produk pembuatan desain

diselesaikan serta usaha tindak lanjut untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pekerjaannya.

h. Bilamana bentuk format laporan kegiatan konsultan telah tersedia dalam bentuk pedoman dan

telah disepakati pihak direksi pekerjaan, maka semua laporan yang disiapkan konsultan harus

mengikuti ketentuan‐ketentuan yang terdapat dalam pedoman pembuatan laporan tersebut

baik dalam bentuk, format serta susunannya. Setiap laporan harus diberi judul laporan, bulan

dan tahun pembuatan laporan, serta nama konsultan dan satuan kerja yang memberikan tugas

kegiatan.

i. Bilamana tidak disebutkan dalam dokumen kontrak, maka konsultan wajib membuat dan

menyerahkan laporan berkala kepada pihak direksi pekerjaan, sedangkan maksud laporan

berkala ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak direksi pekerjaan, perihal sebagai

berikut :

1. Jenis‐jenis kegiatan apa yang dilakukan selama periode laporan, di mana kegiatan dilakukan,

oleh siapa dan hasil yang dilakukan telah sesuai dengan metode atau prosedur yang telah

disepakati serta mengikuti jadwal yang disepakati pula.

2. Progres yang dicapai hingga akhir periode ini telah sesuai dengan program kerja atau di

bawah program kerja apa yang menjadi alasannya dan apa usaha untuk mengejar progress

yang tertinggal ini.

3. Kendala‐kendala apa yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.

Mungkin ada masalah yang belum diatasi atau bukan kewenangan konsultan, harus

dilaporkan dalam laporan ini.

4. Apa program kerja untuk periode laporan yang akan datang baik untuk kegiatan tenaga ahli

maupun kegiatan pekerjaan pelengkap lainnya. Apa saran‐saran yang perlu diperhatikan

pihak direksi pekerjaan agar supaya kegiatan tim tidak terganggu pelaksanaannya.

Outline Laporan Akhir :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar


B - 62








Lampiran

E. Rekapitulasi Semua Pelaporan Dalam Bentuk Soft Copy (CD) sebanyak 2 set.

Semua laporan tersebut diatas diserahkan kepada Satker Pengembangan Kinerja Air Minum Bali,

Direktorat Pengembangan Air Minum, Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.


B - 63

B.2.8. JADWAL FASILITAS PENDUKUNG

Untuk memberikan hasil yang optimal, konsultan akan selalu berkoordinasi aktif dalam

penyelesaian pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, fasilitas yang diperlukan penyedia

jasa dari PPK adalah;

Data‐data sekunder mengenai pekerjaan terkait.

Pejabat / staff yang terlibat dalam pekerjaan sebelumnya.

Selain kedua hal tersebut diatas, konsultan akan memenuhi peryaratan yang diperlukan selain

yang disyaratkan dalam RAB yaitu penyediaan kantor dan pelayan kantor. Dan sesuai dengan

jadwal pelaksanaan pekerjaan, konsultan menyusun jadwal penggunaan peralatan yang

diperlukan untuk kesempurnaan hasil kegiatan. Alokasi waktu dan jenis peralatan mengacu

pada rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan yang diberikan.

B.2.9. FORMULIR RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (RK3) KONTRAK

Formulir RK3 disusun berdasarkan Permen PU No. 09/PER/M/2008 mengenai Pedoman Sistem

Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) konstruksi bidang pekerjaan umum. Melalui

Rencana K3 pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang

berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja, proses produksi

dan lingkungan sekitar tempat kerja dapat dikelola dengan baik.


B - 64

Penyelenggaraan RK3 di bidang Pekerjaan Umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori,

yaitu : a. Risiko Tinggi; b. Risiko Sedang; c. Risiko Kecil. Sedangkan hasil pelaksanaan

penyelenggaraan RK3 bidang Pekerjaan Umum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Baik, bila mencapai hasil penilaian > 85%;

b. Sedang, bila mencapai hasil penilaian 60 % ‐ 85%;

c. Kurang, bila mencapai hasil penilaian < 60 %

Dalam rangka Penyelenggaraan RK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum harus dibuat

Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) oleh Penyedia Jasa dan

disetujui oleh Pengguna Jasa. Sesuai Permen yang ada, dalam mengikuti pelelangan,

konsultan wajib membuat “pra RK3K” sebagai salah satu kelengkapan penawaran lelang

dalam proses pengadaan barang / jasa yang diikuti sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan yang berlaku.

Dalam keadaan memaksa yang berbahaya/darurat dapat menghentikan kegiatan konstruksi,

JIKA berpendapat bahwa telah timbul keadaan darurat yang akan mengancam keselamatan

hidup manusia, kelangsungan pekerjaan, harta milik di sekitar tempat pekerjaan, maka

Konsultan Pengawas dapat memerintahkan Kontraktor untuk melaksanakan segala tindakan

atau usaha menurut pendapatnya dianggap perlu guna meringankan atau mengurangi Risiko

K3 tersebut, dimana Kontraktor dengan segera tanpa kecuali harus patuh atas segala

pengarahan konsultan.

Berikut ini kami sajikan rencana dokumen K3 yang akan disajikan oleh konsultan terkait

pelaksanaan Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS.


B - 65

Sampul Depan RK3

RENCANA K3 KONTRAK

Konsultan Advisory Perencanaan

Teknis & Rencana Induk Sistem

Nomor : ……………………….

LOKASI KEGIATAN

Provinsi Bali


B - 66

DAFTAR ISI RENCANA K3 KONTRAK

LEMBAR PENGESAHAN 1. KEBIJAKAN K3 PERUSAHAAN PENYEDIA JASA 2 . PERENCANAAN

2.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendaliannya 2.2 Pemenuhan Perundang‐undangan dan Persyaratan Lainnya 2.3 Sasaran dan Program

3. PENERAPAN DAN OPERASI 3.1 Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Pertanggung jawaban 3.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian 3.3 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi 3.4 Dokumentasi 3.5 Pengendalian Dokumen 3.6 Pengendalian Operasional 3.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat

4. PEMERIKSAAN 4.1 Pengukuran dan Pemantauan 4.2 Evaluasi Kepatuhan 4.3 Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 4.4 Pengendlian Rekaman 4.5 Audit Internal

5. TINJAUAN MANAJEMEN 5.1 Tinjauan Manajemen


B - 67

LEMBAR PENGESAHAN

PENYEDIA JASA PENGGUNA JASA

Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS

di Provinsi Bali

disusun oleh,

( Ir. A. Tutut Subadyo,MSIL)Team Leader

diketahui oleh,

( Ir. T. Soewadji)Kepala Cabang

disetujui oleh,

(Ida Bagus Lanang Suardana, ST, MT)Kasatker Peningkatan Kinerja PAM


B - 68

A. BENTUK PRA RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK

(PRA‐RK3K)

1. Kebijakan K3

2. Perencanaan

No

1

Denpasar, 21 Februari 2013a/n KSO PT. WAHANA PRAKARSA UTAMAPT PARAMA KRIDA PRATAMA CAB. BALI

Ir. T. Soewandji(Kepala Cabang)

PRA-RENCANA KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA KONTRAK

(PRA-RK3K)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PU No. PU No. 09/PER/M/2008 mengenai Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan

& Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi bidang pekerjaan umum, maka dengan ini saya atas nama perusahaan akan

melaksanakan seluruh tahapan kegiatan pekerjaan mengacu kepada tugas dan tanggung jawab yang diberikan terkait

penyelesaian proses pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka saya akan :

a. Menyusun RK3K (Mencantumkan kategori risiko pekerjaan,Mempresentasikan RK3K kepada PPK, Tinjauan ulang

terhadap RK3K)

b. Melibatkan Petugas K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 sedang dan kecil .

c. Melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Jamsostek setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Membuat Laporan Rutin Kegiatan P2K3 ke Dinas Tenaga Kerja setempat dan tembusannya disampaikan kepada PPK.

e. Seluruh kegiatan telah terintegrasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Desa Adat, Desa Dinas, dan seluruh

instansi terkait dengan kegiatan pekerjaan. Terutama kepada pihak keamanan masyarakat (seperti polisi)

Jenis Pekerjaan Identifikasi Jenis Bahaya & Resiko K3 Pengendalian Resiko K3

Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS

di Provinsi Bali

1 Transportasi a. Mobil tergelincir di lokasi pekerjaan a. Menggunakan pengemudi yang handalb. Menggunakan mobil 4 wheel drive

b. Menggunakan GPSc. Melibatkan tenaga bantu setempat

2 3 4

c. Memahami jalur surveyb. Tersesat di lokasi pekerjaan a. Menggunakan alat komunikasi HT

2 Keselamatan kerja Aktivitas tenaga kerja di lapangan a. Koordinasi intensif dengan instansi daerahb. semua tenaga telah ditanggung jamsostekc. melibatkan tenaga lokal

c. Keselamatan mengemudi a. Menggunakan driver berpengalamanb. Asuransi kecelakaan All Riskc. Asuransi Jiwa bagi seluruh tim


B - 69

B. PEMENUHAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA

Peraturan perundangan dan persyaratan K3 yang wajib dipunyai dan dipenuhi dalam melaksanakan

paket pekerjaan ini antara lain;

1. Undang‐Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ;

2. Undang‐Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

3. Undang‐Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa

Konstruksi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa

Konstruksi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;

10. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:

174/MEN/1986 & 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat

Kegiatan Konstruksi;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukkan,

Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen

Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

13. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 384/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Teknis

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman

Pengadaan Jasa Konstruksi;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Departemen Pekerjaan Umum.


B - 70

C. Sasaran K3 dan Program K3

1. Sasaran

2. Program K3 dalam mencapai sasaran

Denpasar, 21 Februari 2013a/n KSO PT. WAHANA PRAKARSA UTAMAPT PARAMA KRIDA PRATAMA CAB. BALI

Ir. T. Soewandji(Kepala Cabang)

c. Melengkapi seluruh tenaga kerja dengan perlengkapan safety

SASARAN & PROGRAM (PRA-RK3K)

Menciptakan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) konstruksi bidang pekerjaan

umum, sehingga seluruh tahapan kegiatan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan

keselamatan tenaga kerja dapat dijaga hingga selesai. Dengan disusunnya acuan yang jelas, akan

memudahkan koordinasi dan evaluasi yang dilakukan dilapangan.

a. Memasukkan seluruh tenaga kerja dan karyawan yang terlibat dalam Jamsostek.b. Berkoordinasi aktif kepada aparat keamanan setempat (hansip, polisi dan pecalang)

Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RISdi Provinsi Bali

d. Melengkapi seluruh tenaga yang terlibat dengan alat komunikasi memadai.e. Menjelaskan jalur evakuasi dan jalur pertolongan pertama P3Kf. Mengadakan rapat rutin dengan pemberi pekerjaan.


B - 71

Nama Kegiatan : Konsultan Advisory Perencanaan Teknis dan RIS

Satker : Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Bali

TA : 2013

Keterangan :

Garis Koordinasi

Garis Instruksi

STUKTUR ORGANISASI RENCANA K3

Kecelakaan Kerja(Rumah Sakit, Kepolisian)

Bahaya Kebakaran(Pemadam Kebakaran, Polisi &

Gangguang Kantibmas(Kepolisian)

DIREKTUR SATKER / PEMILIK PEKERJAAN

SAFETY MANAGER

D. Organisasi K3

04 Pendekatan&Metodologi AdvisoryRIS WPU&PKP(JO)

Documents

Transcript of 04 Pendekatan&Metodologi AdvisoryRIS WPU&PKP(JO)