Kebijakan dan Strategi Operasional Program Kependudukan dan KB

Tahun 2011

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Dra. Maryana MM

A. LATAR BELAKANG

Amanat Undang-undang No.52/2009.

Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (pasal 56:BKKBN) bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

PERPRES No.62/2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

2

A. LATAR BELAKANG (lanjutan) Penduduk sebagai titik sentral pembangunan Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas

penduduk dan bukan oleh ketersediaan sumber daya alam. Keberhasilan pembangunan ditentukan dan merupakan

konsekuensi dari pembangunan kependudukan, karena penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan.

Pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (people-centered develovment), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan penduduk.

Pembangunan belum sepenuhnya berwawasan kependudukan.

Kuantitas penduduk (laju dan jumlah penduduk, struktur penduduk tidak menguntungkan, kepadatan dan persebaran tidak merata.

3

Jumlah

Struktur

Persebaran

KesehatanKesehatan

PendidikanPendidikan

AgamaAgama

PerekonomianPerekonomian

Sosial budayaSosial budaya

Kuantitas penduduk

Kelahiran

Kematian

Migrasi

Kualitas penduduk

Komponenpertumbuhan

4

1. JUMLAH PENDUDUK BESAR

1.266,80

998,1

276,2 237

1.480,401.330,40

325,6 270,8

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

China India USA Indonesia

1999

2025

Empat negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia:

2010

Tre

n T

ren

LP

PL

PP

1.27

KUANTITAS PENDUDUK INDONESIA

-Proyeksi Penduduk Bkl Sensus 2000 = 1.784.500-Jlh Penduduk Bkl (10 %) Sensus 2011 = 1.713.393

Kelahiran = 71.107-LPP Bengkulu = 1,64 % = 28.009,64

2. STRUKTUR PENDUDUK TIDAK MENGUNTUNGKAN

Population by Age and Sex,Indonesia Census 2000

75+

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

05101520

Percentage

0 5 10 15 20

Percentage

Male Female

Population by Age and Sex,Indonesia Census 2000

75+

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

05101520

Percentage

0 5 10 15 20

Percentage

Male FemaleMale Female

TRIPLE BURDEN

20102010

LANSIALANSIA

REMAJAREMAJA

BALITA DAN ANAKBALITA DAN ANAK

Dapat di tekan

kembali (2006-2010)

Dapat di tekan

kembali (2006-2010)

Ledakan Kelahiran

(2000-2005)

6

Penduduk Bengkulu % 0 – 14 Tahun = 28, 1 D/R = 4,6715 – 64 Tahun = 68,365 Tahun keatas = 8,6

2,6%

Bali dan Nusa Tenggara

5,5%

Jawa 57,49%

21,31%Sumatera

5,8%Kalimantan

7,31%Sulawesi

Persentase Kepadatan Penduduk Indonesia menurut Pulau, 2010

7

Konsentrasi penduduk tetap di Jawa, walaupun persentasenya menurun tetapi sangat lamban 8

1. MMR : 228/100.000 kelahiran hidup/Bkl 157,492. IMR : 34 per 1.000 kelahiran hidup/Bkl 463. 60% penduduk hanya tamat SD atau lebih rendah 4. HDI peringkat ke 108 dari 188 Negara (thn 2009)

dan urutan ke 6 dari 10 Negara ASEAN5. Angka Harapan Hidup Indonesia: 68/72 Tahun/Bkl

68,8/726. Angka kemiskinan: 31,02 juta jiwa (13,3% dari total

penduduk Indonesia) *BPS 2010/Bkl 18,3 %

7. Indikator kesejahteraan sosial lainnya • Indeks Pembangunan Gender: 66,38 % (thn

2008)• Indeks Pemberdayaan Gender: 62,27% (thn

2008)8. Angka pengangguran: 7,14% dari angkatan kerja

116,5 juta (BPS, Agustus 2010)

9

FERTILITAS 1

2

3

MORTALITAS

MIGRASI (internal dan eksternal)

• CBR (15,5 Per 1000 Penduduk)• TFR 2,33 anak per wanita usia subur (SDKI

2007) Bengkulu 2,3

• CDR (6 Per 1000 Penduduk)• IMR 34 per 1000 kelahiran hidup• Kematian Bayi Bengkulu 46• Kematian Balita Bengkulu 44 - 65• dan MMR 228 per 100.000 kelahiran hidup/Bkl

157,49

KOMPONEN PERTUMBUHAN PENDUDUK

10

11

Parameter 2000 2005 2010 2015 2020 2025 SP 2010

Penduduk              

Laki-laki 739,4 821,5 906,4 993,2 1.079,6 1.163,1  

Perempuan 716,1 795,9 878,1 962,2 1.046,2 1.128,5  

Total 1.455,5 1.617,4 1.784,5 1.955,4 2.125,8 2.291,61.713.39

3

Sex Ratio 103,3 103,2 103,2 103,2 103,2 103,1  

LPP (%) 2,23 1,95 2,15 1,84 1,53 0,84 1,64

Batita (< 3th) 104,7 96,2 99,6 103,5 103,8 104,3  

Balita (< 5th) 166,8 163,8 167,8 171,2 173,1 173,8  

12

Komposisi umur %              

0-14 34,0 30,6 28,2 26,0 24,4 22,9 28,1

15-64 62,9 66,0 68,2 69,9 70,6 70,5 68,3

65+ 3,1 3,4 3,6 4,1 5,0 6,6 3,6

Dependency Ratio 59,1 51,5 46,7 43,0 41,7 41,9  

Fertilitas              

TFR 2,45 2,24 2,12 2,04 2,00 2,00  

GRR 1,19 1,09 1,03 1,00 0,98 0,98  

NRR 1,11 1,03 0,99 0,96 0,95 0,95  

CBR 22,3 20,4 18,8 17,3 16,0 15,1  

Jumlah Kelahiran 32,5 33,0 33,5 33,8 34,0 34,6  

               

13

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 2010 - 2015

1. Pengendalian kuantitas penduduk. Rekayasa jumlah, struktur dan laju

pertumbuhan penduduk melalui : pengendalian kelahiran, kematian dan pengarahan.

2. Peningkatan kualitas penduduk. Rekayasa peningkatan kualitas penduduk baik

fisik maupun mental melalui pendekatan life cycle

3. Pembangunan keluarga. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui

pemberdayaan perempuan dan keluarga untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran. Penguatan keluarga sebagai basis pendidikan dan pembentukan anggota keluarga.

4. Pembangunan database kependudukan, dengan peningkatan kinerja pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

14

Kebijakan umum

MISI : – Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan

Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

1. Revitalisasi KB

2. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk

VISIDalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015 yang ditandai

dengan TFR 2,1 dan NRR = 1 maka kebijakan Pembangunan KKB tahun 2010-2015 adalah:

15

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM RPJMN 2010-2014DALAM RPJMN 2010-2014

1. Revitalisasi Program KB

a. Pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk yang responsif gender;

b. Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana;

c. Promosi dan penggerakan masyarakat;

d. Peningkatan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi;

e. Pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB; dan

f. Peningkatan kualitas manajemen program

KEBIJAKAN KEBIJAKAN

16

2. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk

a. Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk;

b. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas; dan

c. Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANABERENCANADALAM RPJMN 2010-2014DALAM RPJMN 2010-2014

KEBIJAKANKEBIJAKAN

STRATEGI 1: MENGGERAKKAN DAN MEMBERDAYAKAN SELURUH MASYARAKAT DALAM PROGRAM KKB (1)

• ADVOKASI DAN KIE

• PENGUATAN LINI LAPANGAN

• PENGUATAN KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA

• PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

• PENINGKATAN INFRASTRUKTUR TI

STRATEGI 2: PENATAAN PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN

• PENYERASIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN

• PENYIAPAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEPENDUDUKAN YANG AKURAT

• PENGUATAN ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN

• PEMANTAPAN PROGRAM PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

• PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KB JALUR PEMERINTAH

• PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KB JALUR SWASTA

• PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KB DI GALCITAS

• PENANGGULANGAN MASALAH-MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI

STRATEGI 3: PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KB-KR

STRATEGI 4 : MEMPERKUAT SDM OPERASIONAL PROGRAM KKB

• PENGELOLAAN SDM YANG PROFESIONAL

• PENGUATAN SDM LINI LAPANGAN

STRATEGI 5 : MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

MEMBINA KELUARGA BALITA

MEMBINA KELUARGA REMAJA

MEMBINA KELUARGA LANSIA

MENINGKATKAN USAHA KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

STRATEGI 6 : MENINGKATKAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PROGRAM

SARANA PELAYANAN

SARANA PENGGERAKAN

SARANA PENDUKUNG

STRATEGI 7 : MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PROGRAM KKB5)

PRIORITAS ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

TERCIPTANYA SISTEM JAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB KHUSUSNYA BAGI RAKYAT MISKIN

TERJAMINNYA KETERSEDIAAN ALAT/OBAT KONTRASEPSI

24

DUKUNGAN BKKBN DALAM PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Pengembangan kebijakan & pembinaan kesertaan ber KB

Penguatan sumberdaya penyelenggara program KBPeningkatan advokasi kepada stakeholders

Peningkatan KIE pengendalian Penduduk & KB

Pengembangan media komunikasi

Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor & pemda

Peningkatan kualitas dan

jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah

dan swasta selama 2010-2014

Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, LSM dan masyarakat

Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB

26

SASARAN STRATEGIS 2010-2014 SASARAN STRATEGIS 2010-2014

Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang ditandai TFR 2,1 & NRR = 1, PUK 21,

dengan :

RENSTRA BKKBN 2010-201426

SASARAN STRATEGIS TAHUN 2011N0.N0. INDIKATORINDIKATOR TARGETTARGET

11 Unmet Need *(data SDKI)Unmet Need *(data SDKI) 6,16,1

2.2. Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) *(data Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) *(data SDKI)SDKI)

7474

3.3. Jumlah Peserta KB BaruJumlah Peserta KB Baru 107. 385107. 385

4.4. Jumlah Peserta KB AktifJumlah Peserta KB Aktif 234.274234.274

5.5. Jumlah Peserta KB Aktif MandiriJumlah Peserta KB Aktif Mandiri 128.610128.610

6.6. Persentase Peserta KB Aktif MandiriPersentase Peserta KB Aktif Mandiri 54,9054,90

7.7. Persentase Peserta KB Baru MkjpPersentase Peserta KB Baru Mkjp 14,2014,20

8.8. Persentase Peserta KB Aktif MkjpPersentase Peserta KB Aktif Mkjp 19,0719,07

9.9. Persentase Peserta KB Baru PriaPersentase Peserta KB Baru Pria 8,318,31

10.10. Jumlah Peserta KBBaru KPS Dan KS IJumlah Peserta KBBaru KPS Dan KS I 42.29342.293

11.11. Jumlah Peserta KB Aktif KPS Dan KS IJumlah Peserta KB Aktif KPS Dan KS I 105.664105.664

12.12. Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mengetahui Informasi KKB melalui media massamengetahui Informasi KKB melalui media massa

5050

--

Menyerasikan dan mensosialisasikan kebijakan pengendalian penduduk1

2 Meningkatkan pembinaan kesertaan dan kemandirian ber KB

Menyediakan data dan informasi program KKB5

6 Memantapkan dukungan manajemen program KKB

7 Meningkatkan kualitas SDM pengelola program KKB

2 Meningkatkan pembinaan kesertaan dan kemandirian ber KB

3Meningkatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

4 Meningkatkan advokasi dan penggerakan masyarakat

8 Meningkatkan advokasi dan penggerakan masyarakat

Menyerasikan dan mensosialisasikan kebijakan pengendalian penduduk1

IV. KEBIJAKAN DI PROVINSI BENGKULU; 1. Penyerasian kebijakan pembangunan dengan

pembangunan dibidang kependudukan dalam rangka mempercepat terwujudnya penduduk tumbuh seimbang pada th 2015.

2.Peningkatan Akses ,kualitas dan kemitraan:a. Jalur Pemerintahb. Jalur Swastac. Diwilayah miskin dan Galsitas 3. Peningkatan kesertaan MKJP 4. Peningkatan kesertaan PUSMUDA 5. Peningkatan penggarapan wilayah Unmeet need tinggi

6. Peningkatan integrasi pelayanan KB dan KR (KHIBA dan PMKR)

7. Peningkatan Akses Program PKBR setiap Kecamatan minimal terbentuk satu kelompok PKBR.

8. Pengembangan peta kerja kegiatan ketahanan keluarga balita,anak, lansia dan keluarga rentan

9. Pengembangan jejaring kemitraan dalam pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga

10.Peningkatan kualitas pengelola dan mitra kerja pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

11.Peningkatan pembinaan kualitas monitoring dan evaluasi kegiatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.

V. POKOK POKOK KEGIATAN (1)A.Program Kependudukan :1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas advokasi dan KIE

kelembagaan KKB2. Mengembangkan dan melaksanakan sosialisasi penyerasian

kebijakan Pembangunan yang berwawasan kependudukan 3. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor dalam

rangka mendapatkan dukungan dari stake holder dalam penetapan penyerasian kebijakan kependudukan .

4. Kegiatan pelaporan dan statistik program kkb5. Kegiatan analisa dan evaluasi program kkb6. Pengelolaan penyebarluasan informasi dan dokumentasi

program kkb

B. Program keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi1. Meningkatkan Akses dan kualitas Pelayanan KB- di Jalur

PemerintahPelayanan jalur pemerintah di prioritas bagi keluarga keluarga yang

kurang mampu (Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) dengan anjuran untuk menggunakan alokon MKJP (MOP,MOW ,IUD dan Implant).

2. Peningkatan Pembinaan dan Kesertaan KB Jalur Swasta. 3. Meningkatkan dan memantapkan Koordinasi dalam Rangka

pelayanan dan Pembinaan KB jalur Swasta (Pemda,Dinaskesehatan ,PD IDI dan PD IBI)

4. Peningkatan Pembinaan dan Kesertaan KB Galciltas dan Sasaran Khusus.

5. Peningkatan KHIBA dan PMKR6. Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja

C. Program Keluarga Sejahtera & Pemberdayaan Keluarga.

1. Kegitan Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita Anak, lansia dan Rentan (KBLR)

2. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga3. Kegiatan Institusi dan penggerakan Peran sertaPengembanganD. Program Advokasi Penggerakan dan Informasi:

Meningkatkan dan memantapkan Promosi dan Penggerakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana pada setiap kegiatan oprasional

E. Program Latihan Penelitian dan PengembanganF. Program Pengawasan dan Akuntabilitas AparaturG. Program dukungan manajemen dan tugas lainnya

TERIMA KASIH

Dengan Semangat Kemitraan Kita Mantapkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan