02. Final RANPERDA RETRIBUSI JASA UMUM eval gubernur ... · khusus disediakan dan/atau diberikan...
Transcript of 02. Final RANPERDA RETRIBUSI JASA UMUM eval gubernur ... · khusus disediakan dan/atau diberikan...
BUPATI BOYOLALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOYOLALI,
Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah di Kabupaten Boyolali perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3709);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);
- 3 -
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya
Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);
- 4 -
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan
Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-
Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan
Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3529);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan
dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3530);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736);
- 5 -
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 12
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1988 Nomor
1 Seri D Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 94);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan
Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 107);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 111);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 115);
- 6 -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Boyolali.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
- 7 -
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggantian biaya
cetak Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.
17. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
18. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
19. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga
yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas keluarga.
21. Akta Catatan Sipil adalah Kutipan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta
Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Ganti Nama bagi Warga
Negara Asing dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- 8 -
22. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenazah/kerangka jenazah
dan pemindahan kerangka jenazah.
23. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk
keperluan pemakaman mayat/jenazah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
24. Pengabuan/kremasi adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah
meninggal dan/atau kerangka jenazah.
25. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas penggunaan parkir di tepi jalan umum, untuk sekali
parkir.
26. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu sebagai
tempat parkir kendaraan bermotor.
27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa
saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya
yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik
berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam
operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen
serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
29. Pelayanan Parkir adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir di tepi jalan
umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
30. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran/halaman, los,
kios/toko dan bentuk lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
31. Pasar Daerah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan
kegiatan perdagangan yang terdiri dari tanah dan atau bangunan-bangunan
pasar, halaman serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah, termasuk pasar hewan.
32. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional berupa pelataran/ halaman,
los, kios/toko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus yang
disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
33. Pelataran atau halaman pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan
bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.
34. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan
memanjang.
- 9 -
35. Kios/Toko adalah bangunan tetap yang dibangun oleh Pemerintah Daerah
berbentuk petak-petak dengan dilengkapi dinding pembatas/pemisah dan pintu
dipergunakan sebagai tempat berdagang di lingkungan pasar.
36. Radius Pasar adalah wilayah tertentu di luar batas pasar dengan jarak 100
(seratus) meter yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perdagangan di atas
tanah yang dimikili dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat
kegiatan pasar.
37. Hak Penempatan adalah hak untuk menempati fasilitas pasar di los, kios/toko
dan pelataran yang bersifat tetap.
38. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.
39. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian
dan/atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan,
dan kereta tempelan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
40. Penguji adalah Pengawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas teknik tertentu
dalam bidang kendaraan bermotor.
41. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
42. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat dimaksud dan dirancang untuk
ditarik oleh kendaraan bermotor.
43. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh
kendaraan bermotor penariknya.
44. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang
memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : kendaraan bermotor
Tentara Nasional Indonesia, Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Alat Berat, Buldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift,
loader, excavator, crane, kendaraan khusus penyandang cacat.
45. Kendaran Bermotor Wajib Uji adalah kendaraan bermotor, kereta gandengan,
dan kereta tempelan yang dioperasionalkan di jalan.
46. Tanda Samping adalah tanda bukti lulus uji berkala yang ditempatkan dan
dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada samping kanan dan
kiri Badan kendaraan dan memuat sebagian data kendaraan yang tercantum
dalam buku uji.
47. Uji Berkala adalah pengujian yang dilakukan secara berkala terhadap
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan
khusus.
- 10 -
48. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan
legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan dan kendaraan khusus.
49. Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti uji berbentuk plat
berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa
berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
50. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi
untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
51. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan dan
bagasi.
52. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan dan bagasi.
53. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil
penumpang dan mobil bus.
54. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam
kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.
55. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat Pemerintah
Daerah.
56. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat
gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat
memberikan informasi yang jelas.
57. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang berupa pelayanan pengujian
alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan pengujian barang
dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
58. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat
UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
59. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera
batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah
atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil
pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan
atau ketentuan yang berlaku.
- 11 -
60. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda
tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera
atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil
pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
61. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat
Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam
bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus
merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
62. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan atas penyelengaraan tera/tera
ulang berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan
perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang
diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran
kualitas dan/atau kuantitas.
64. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran
kuantitas dan/atau penakaran.
65. Alat Timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran
massa atau penimbangan.
66. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai
perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takaran atau timbangan untuk
menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
67. Menera adalah menandai dengan tanda tera sah/tanda tera batal berlaku atau
memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah/tanda tera batal berlaku.
68. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan
agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki memenuhi persyaratan tera/tera
ulang.
69. Kalibrasi adalah peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjuk alat ukur
dan/atau bahan ukur.
70. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
71. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pengawasan terhadap
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan
aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
72. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang
jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan
dengan keperluan jaringan telekomunikasi dan dapat digunakan secara
bersama.
73. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara
- 12 -
dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik
lainnya.
74. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam
bertelekomunikasi.
75. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang
memungkinkan bertelekomunikasi.
76. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan
memancarkan gelombang radio.
77. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan
kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
78. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Boyolali.
79. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
retribusi.
80. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
81. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.
82. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
83. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.
84. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD,
adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau bukan
objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
85. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi daerah yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
86. Surat Ketetapan Retribusi Derah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.
87. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
- 13 -
pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok
retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
88. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah retribusi sama
besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak
ada kredit retribusi.
90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
91. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.
92. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang
terdapat dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Retribusi.
93. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
94. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
95. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang
untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi utang
pajaknya, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajaknya.
96. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.
- 14 -
97. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan pajak.
98. Kedaluwarsa adalah masa habis berlakunya masa kewajiban membayar
retribusi.
99. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
100. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta
menemukan tersangkanya.
101. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan.
102. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat
Penyidik Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Boyolali yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
BAB II
OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2
(1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.
(2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum.
Pasal 3
Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil;
c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e. Retribusi Pelayanan Pasar;
f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 15 -
g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
BAB III
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 4
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi
atas pelayanan persampahan/kebersihan.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persam-
pahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
a. Pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi
pembuangan akhir sampah; dan
b. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat
umum lainnya.
(4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan
persampahan/kebersihan.
(5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan volume sampah.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
- 16 -
Pasal 6
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 7
(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas palayanan Pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil.
(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
a. KTP;
b. KK;
c. Akta Catatan Sipil, yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan pencetakan KTP dan pencatatan sipil.
(4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 8
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan cetak
KTP, KK, akta catatan sipil yang diberikan.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 9
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan
Sipil ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
- 17 -
Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 10
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut
retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi:
a. pelayanan penguburan/pemakaman, pembakaran/pengabuan mayat; dan
b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki
atau dikelola Pemerintah Daerah.
(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan
pemakaman dan pengabuan mayat.
(4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 11
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan sewa yang diberikan
dalam pelaksanaan pemakaman/pengabuan mayat.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 12
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
- 18 -
Pasal 13
(1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. pengaturan;
b. penataan/penempatan;
c. penertiban; dan
d. kemudahan informasi.
(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat
parkir di tepi jalan umum.
(4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 14
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 15
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 16
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan
fasilitas pasar tradisional.
- 19 -
(2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar berupa
pelataran, los, kios, dan toko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus
disediakan untuk pedagang.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
(4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan
penyediaan fasilitas pasar.
(5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 17
(1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pemanfaatan fasilitas, lokasi,
jangka waktu pemakaian dan kelas pasar.
(2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan wajib Retribusi
Pasal 19
(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas
pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
(2) Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk
kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah kendaraan khusus.
- 20 -
(4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. Biaya Pendaftaran;
b. Biaya Uji;
c. Kartu Uji;
d. Plat Uji, Kawat dan Segel;
e. Tanda Samping;
f. Tanda lulus ambang batas Emisi kendaraan bermotor, non kendaraan
bermotor wajib uji;
g. Numpang Uji Masuk;
h. Penggantian Kartu Uji karena hilang atau rusak;
i. Plat Uji, kawat dan segel karena hilang atau rusak;
j. Penggantian tanda samping karena hilang atau rusak;
(5) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa
pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
(6) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 20
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan terhadap
pelaksanaan pengujian dan pemberian sertifikasi spesifikasi teknis kendaraan.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 21
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan
ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
- 21 -
Pasal 22
(1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut
retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam
kebakaran.
(2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan
pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan
kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-
alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat
penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
(3) Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah :
a. pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran pada gedung untuk
pelayanan umum, bangunan industri perdagangan dan gedung bertingkat
termasuk gedung parkir dengan pemasangan stiker;
b. pemeriksaan atau penelitian gambar-gambar rencana dan pengetesan pada
gedung; dan
c. pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran bagi perusahaan yang
memproduksi, mengimpor, memberdayakan atau mengedarkan segala jenis
alat pemadam kebakaran.
(4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau
dipergunakan di tempat ibadah dan Pemerintah Daerah; dan
b. permintaan untuk pendidikan dan pelatihan, keterampilan pencegahan dan
pemadaman kebakaran.
(5) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan
pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dan/atau pelayanan
lainnya.
(6) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 23
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, kapasitas, jumlah alat
pemadam kebakaran dan alat perlengkapan pemadam yang diperiksa dan/atau diuji.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
- 22 -
Pasal 24
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam ditetapkan dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 25
(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas
penyediaan peta.
(2) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang
dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan
peta.
(4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Cetak Peta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 26
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pencetakan peta, dan
pengadministrasian.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 27
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan
berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan ditetapkan dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- 23 -
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 28
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas
pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah;
a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagai pemilik, pemakai atau
pemegang kuasa atas alat UTTP dan BDKT.
(3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 29
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa
pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas
UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 30
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
- 24 -
Pasal 31
(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
(2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.
(4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 32
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang menjadi dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 33
Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 34
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- 25 -
Pasal 35
(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
(4) Bupati dalam menetapkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan DPRD.
BAB V
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 36
(1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu saat mendapatkan pelayanan-
pelayanan yang dikenai Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 atau ditetapkan lain oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 37
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 38
(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- 26 -
(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit
diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang
dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang
dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai rupiah atau
persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang
terutang.
(6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditentukan seragam atau
bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif
retribusi.
Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Pasal 39
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
(1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului
dengan surat teguran.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan
penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 40
(1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis retribusi jasa umum diutamakan untuk
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bersangkutan.
- 27 -
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dalam
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 41
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 42
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi
yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 43
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Bagian Kelima
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Pembayaran
- 28 -
Pasal 44
(1) Setiap wajib retribusi wajib membayar retribusi yang terutang berdasarkan surat
ketetapan retribusi oleh wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
(2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi
yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya
retribusi.
(3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
a. SKRD; atau
b. dokumen lain yang dipersamakan.
(4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk
mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran,
angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pemberian Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi
Pasal 45
(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi
atas permohonan wajib retribusi.
(2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administratif
Pasal 46
(1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk dapat membetulkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD,
SKRDN atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan retribusi.
- 29 -
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
a. mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan dan membatalkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD,
SKRDN atau SKRDLB yang tidak benar;
c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
d. mengurangkan ketetapan retribusi yang terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 47
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- 30 -
BAB VIII
PENAGIHAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Surat Tagihan Retribusi
Pasal 48
(1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika :
a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
(2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutangnya retribusi.
Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan
Pasal 49
(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan Surat Teguran.
(3) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan,
yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan
dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 50
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali
apabila wajib retribusi melaksanakan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditangguhkan jika :
a. Diterbitkan Surat Teguran;
- 31 -
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran
tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 51
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.
BAB X
PEMERIKSAAN
Pasal 52
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan retribusi.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi
yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaaan;
dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.
BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN
- 32 -
Pasal 53
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5%
(lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran
berkenaan.
(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 54
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah :
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan;
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.
(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuknya.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum
Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan
keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.
- 33 -
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan
nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan
antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang
diminta.
BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 55
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
di bidang retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 34 -
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 56
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar.
Pasal 57
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak
memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya
kewajiban pejabat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan
selaku Wajib Retribusi karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
Pasal 58
Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dan Pasal 57 merupakan penerimaan
negara.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, piutang retribusi yang terutang berdasarkan:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 17 Tahun 1998
tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran
- 35 -
Daerah Pemerintah Kabupaten Tingkat II Boyolali Nomor 7 Tahun 1998 Seri B
Nomor 6) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2000 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 4);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Pembuatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Pembuatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 76);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 26 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2004 Nomor 13 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 65);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007
Nomor 13); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 109),
Masih tetap berlaku sampai dengan masa kedaluwarsa diakui menjadi piutang
daerah dengan masa kedaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- 36 -
1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 17 Tahun 1998
tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran
Daerah Pemerintah Kabupaten Tingkat II Boyolali Nomor 7 Tahun 1998 Seri B
Nomor 6) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2000 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 4);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Pembuatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Pembuatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 76) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 28 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan dan Retribusi Pasar Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 26 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2004 Nomor 13 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 65);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007
Nomor 13); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 109),
serta Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali lainnya sepanjang mengatur tentang
Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sedangkan semua
Petunjuk Pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah
ini.
- 37 -
Pasal 61
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 62
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.
Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 14 September 2011
BUPATI BOYOLALI,
SENO SAMODRO Diundangkan di Boyolali pada tanggal 14 September 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, SRI ARDININGSIH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 11
- 38 -
PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan penerimaan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
Di samping untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk menggali sumber-sumber penerimaan dari retribusi sebagai upaya pelaksanaan pembangunan, maka retribusi tersebut perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9
- 39 -
Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
- 40 -
Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup Jelas
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.
Pasal 35 Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, sehingga Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38
- 41 -
Cukup jelas. Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Dalam rangka mendukung iklim investasi, Bupati dapat memberikan
keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi atas permohonan
wajib retribusi.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud Retribusi tertentu adalah jenis retribusi yang ada masa
retribusinya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- 42 -
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.
Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas. Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59 Cukup Jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61 Cukup jelas.
Pasal 62 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 121
- 43 -
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.
No. Jenis Pelayanan Tarif (rupiah)
(1) (2) (3)
1 Berdasarkan Luas Bangunan untuk rumah tangga
a. Kurang dari 100 m² 1.000,00/bulan
b. 100 m² sd 300 m² 2.000,00/bulan
c. 300 m² sd 400 m² 3.000,00/bulan
d. Di atas 400 m², setiap tambahan 100 m² Ditambah 1.000,00/bulan
1 2 Pengambilan, pengangkutan pada Toko, Warung/ Rumah Makan dan Hotel
a. Luas lantai kurang 4 m² 5.000,00/bulan
b. Luas lantai diatas 4 m² sd 10 m² 10.000,00/bulan
c. Luas lantai diatas 10 m² sd 25 m² 15.000,00/bulan
d. Luas lantai diatas 25 m² sd 100 m² 25.000,00/bulan
e. Luas lantai diatas 100 m² 35.000,00/bulan
3 Pengambilan, pengangkutan pada Pasar
a. Pedagang Los, Oprokan, Mobil Jualan 100/hari
b. Kios/Toko 200/hari
4 Pengambilan, pengangkutan pada Fasilitas Umum:
a. RSU/Puskesmas 100,00/hari/pasien
b. Pasar hewan
1) Hewan Besar 200,00/hari/ekor
2) Hewan Kecil 100,00/hari/ekor
c. Terminal Bus
1) Los 100,00/hari
2) Kios 200,00/hari
d. Badan Usaha 10.000,00/bulan
- 44 -
(1) (2) (3)
5 Pengambilan, pengangkutan pada objek wisata, gedung pertemuan dan olah raga
a. Objek wisata 200,00/orang/hari
b. Gedung Olah Raga
1) Langganan 3.000,00/bulan
2) Insindental 8.500,00/hari
c. Lapangan Olah Raga
1) Langganan 6.000,00/bulan
2) Insindental 8.500,00/hari
d. Lapangan Tennis
1) Langganan 3.000,00/bulan
2) Insindental 8.500,00/hari
e. Tempat Olah Raga untuk kepentingan selain olah raga
10.000,00/jam
f. Tempat Olah Raga/gedung pertemuan 15.000,00/hari
6 Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi/Badan
6.000,00/m³
BUPATI BOYOLALI,
SENO SAMODRO
- 45 -
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL
No Jenis Retribusi Tarif (rupiah)
(1) (2) (3)
1 Penggantian Biaya Cetak KTP
a. KTP untuk WNI 10.000,00
b. KTP untuk Orang Asing 20.000,00
2 Penggantian Biaya Cetak KK
a. KK untuk WNI 10.000,00
b. KK untuk Orang Asing 20.000,00
3 Akta Perkawinan
a. Pencatatan di dalam kantor untuk WNI 50.000,00
b. Pencatatan di dalam kantor untuk Orang Asing 100.000,00
c. Pencatatan di luar kantor untuk WNI 75.000,00
d. Pencatatan di luar kantor untuk Orang Asing 150.000,00
4 Pencatatan Perkawinan terlambat melebihi 1 (satu) bulan dan pengesahan perkawinan
a. Di kantor untuk WNI 75.000,00
b. Di kantor untuk Orang Asing 150.000,00
c. Di luar kantor untuk WNI 100.000,00
d. Di luar kantor untuk Orang Asing 200.000,00
5 Akta Perceraian
a. Akta perceraian untuk WNI 75.000,00
b. Akta perceraian untuk Orang Asing 150.000,00
6 Pencatatan Perceraian setelah 1 (satu) bulan dari Keputusan Pengadilan Negeri
a. Akta perceraian untuk WNI 100.000,00
b. Akta perceraian untuk Orang Asing 200.000,00
7 Akta Kematian
a. Akta kematian untuk WNI 10.000,00
b. Akta kematian untuk Orang Asing 20.000,00
- 46 -
BUPATI BOYOLALI,
SENO SAMODRO
(1) (2) (3)
8 Pencatatan Kematian terlambat
a. Akta kematian untuk WNI 15.000,00
b. Akta kematian untuk Orang Asing 30.000,00
9 Akta pengakuan dan pengesahan Anak
a. Pengakuan anak untuk WNI 50.000,00
b. Pengakuan anak untuk Orang Asing 100.000,00
c. Pengesahan anak untuk WNI 50.000,00
d. Pengesahan anak untuk Orang Asing 100.000,00
10 Akta Pengangkatan Anak
a. Akta pengangkatan anak untuk WNI 50.000,00
b. Akta pengangkatan anak untuk Orang Asing 75.000,00
11 Pengangkatan Anak Satu bulan dari Keputusan PN
a. Akta pengangkatan anak untuk WNI 75.000,00
b. Akta pengangkatan anak untuk Orang Asing 150.000,00
12 Akta Ganti Nama/Perubahan nama
a. Ganti nama/perubahan nama untuk WNI 50.000,00
b. Ganti nama/perubahan nama untuk WNA 75.000,00
13 Ralat Akta/Catatan Pinggir
a. Menralat akta/catatan pinggir untuk WNI 10.000,00
b. Menralat akta/catatan pinggir untuk Orang Asing 15.000,00
14
Kutipan ke-2 dan seterusnya
a. Akta perkawinan untuk WNI 25.000,00
b. Akta perkawinan untuk Orang Asing 60.000,00
c. Akta perceraian untuk WNI 75.000,00
d. Akta perceraian untuk Orang Asing 150.000,00
e. Akta kematian untuk WNI 10.000,00
f. Akta pengakuan anak untuk WNI 50.000,00
g. Akta pengakuan anak untuk Orang Asing 100.000,00
h. Akta pengesahan anak untuk WNI 50.000,00
i. Akta pengesahan anak untuk Orang Asing 100.000.00
j. Akta pengangkatan anak 25.000,00
- 47 -
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
No Jenis Pelayanan Tarif (rupiah)
1 Penguburan/Pemakaman 75.000,00
2 Penggunaan tanah untuk pemakaman dengan ukuran 2 Meter X 1 meter :
a. 3 (tiga) tahun pertama 30.000,00
b. Tahun keempat dan seterusnya 10.000,00/tahun
BUPATI BOYOLALI,
SENO SAMODRO
- 48 -
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.
No Jenis Kendaraan Tarif
(rupiah)
Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1 Sepeda 200,00
Per Sekali Parkir
2 Kendaraan bermotor roda dua 500,00
3 Kendaraan bermotor roda tiga 1.000,00
4 Kendaraan bermotor roda empat 1.500,00
5 Kendaraan bermotor roda empat/angkutan barang
2.000,00
6 Kendaraan bermotor roda enam 3.000,00
7 Kendaraan bermotor lebih dari enam roda 4.000,00
BUPATI BOYOLALI, SENO SAMODRO
- 49 -
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
No
JENIS OBJEK RETRIBUSI
KELAS PASAR
KET
I II III IV
A B C A B C A B C A B C
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 (11) (12) (13) (14) (15)
1 Retribusi Harian
a. Toko ( per Toko per hari buka ) 1500 1300 1100 1300 1200 1000 1200 1000 900 1100 1000 800
b. Kios ( per Kios per hari buka ) 1000 900 800 900 800 700 800 700 600 700 600 500
2 Sewa Tahunan
a. Sewa ( per Toko per tahun ) 270000 204000 156000 204000 156000 120000 156000 120000 84000 120000 84000 60000
b. Kios ( per Kios per tahun ) 210000 150000 126000 150000 126000 90000 126000 90000 60000 90000 60000 45000
3 Petak Los/terbuka (per petak/hari buka) 900 800 700 800 700 600 700 600 500 600 500 400
4 Los Petak/tertutup (per petak/hari buka) 1000 900 800 900 800 700 800 700 600 700 600 500
5
Pelataran/Halaman didalam Lingkup pasar
(per m2/hari buka)
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
6 Hal. Dilingkungan Pasar (per hari buka/meter) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
7 Dispensasi perluasan dasaran/Los/Kios/M/hari buka 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
8 Hewan besar (per ekor/hari buka) 3500 3000 2500 3000 2500 2000 2500 2000 1500 2000 2000 1500
9 Hewan kecil (per ekor/hari buka) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
- 50 -
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 (11) (12) (13) (14) (15)
12 Pemeriksaan Ternak Kecil 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
13 Penginapan Ternak per malam per ekor. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 -
14 Ret. Sewa Dasaran Tetap/petak/tahun 15000 12500 10000 12500 10000 7500 10000 7500 5000 7000 5000 4000
15 Dispensasi Dasaran Sementara (Meter/Tahun) 15000 12500 10000 12500 10000 7500 10000 7500 5000 7000 5000 4000
16 Biaya Balik Nama Dasaran Tetap 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Dari Nilai Harga Jual Objek
17 Perpanjangan Izin Dasaran Tetap 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
18
Biaya mengubah, menambah atau
memanfaatkan fasilitas Pasar
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Dari Nilai Konstruksi Bangunan
BUPATI BOYOLALI, SENO SAMODRO
- 51 -
LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
No Jenis Pelayanan Tarif (rupiah)
(1) (2) (3)
1 Pendaftaran Uji
a. Uji Berkala 10.000,00
b. Uji Emisi Kendaraan Bermotor Non Kendaraan Bermotor Wajib Uji
10.000,00
2 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor:
a. Kendaraan dengan JBB ≤ 2.500 Kg 30.000,00
b. Kendaraan dengan JBB 2.501-5.000 kg 35.000,00
c. Kendaraan dengan JBB 5.001-7.500 kg 40.000,00
d. Kendaraan dengan JBB 7.501-10.000 kg 45.000,00
e. Kendaraan dengan JBB ≥ 10.000 kg 50.000,00
3 Tanda Lulus Uji Kendaraan :
a. Kartu Uji/buku uji 10.000,00
b. Plat Uji, Kawat, Segel 7.000,00
c. Tanda Samping 15.000,00
4 Pengujian lengkap kendaraan tidak wajib uji Sebesar biaya uji berkala
5
Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor
a. Kendaraan roda empat atau lebih
1) Biaya Uji 15.000,00
2) Surat keterangan Ambang Batas Emisi
5.000,00
3) Tanda Lulus Uji Emisi 5.000,00
b. Sepeda Motor
1) Biaya Uji 5.000,00
2) Surat keterangan Ambang Batas Emisi
5.000,00
3) Tanda Lulus Uji Emisi 5.000,00
- 52 -
(1) (2) (3)
6 Numpang Uji Masuk Sebesar biaya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
7 Penggantian Tanda Lulus Uji Kendaraan karena Hilang
a. Kartu Uji / buku uji. 25.000,00
b. Plat Uji, Kawat, Segel 10.000,00
c. Tanda Samping 20.000,00
BUPATI BOYOLALI,
SENO SAMODRO
- 53 -
LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.
No Jenis Pelayanan Tarif
(rupiah) Keterangan
(1) (2) (3) (4)
Setiap 1 (satu) kali pemeriksaan
1 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
a. Jenis air dan busa
1) Isi sd 20 ltr 5.000,00
2) Isi di atas 20 ltr sd 50 ltr 7.000,00
3) Isi di atas 50 ltr 10.000,00
b. Jenis dry chemical powder
1) Isi sd 6 kg 5.000,00
2) Isi di atas 6 sd 25 kg 7.000,00
3) Isi di atas 25 kg 10.000,00
BUPATI BOYOLALI, SENO SAMODRO
- 54 -
LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.
BUPATI BOYOLALI,
SENO SAMODRO
NO JENIS PELAYANAN TARIF (rupiah) KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)
1 Biaya Pencetakan Peta
1) Luas tanah sd 500 m² 25.000,00 per lembar/per wilayah
2) Luas tanah 501 m² sd 1.000 m² 40.000,00 per lembar/per wilayah
3) Luas tanah 1.001 m² sd 5.000 m² 55.000,00 per lembar/per wilayah
4) Luas tanah 5.001 m² sd 10.000 m² 75.000,00 per lembar/per wilayah
5) Luas tanah lebih dari 10.000 m² 100.000,00 per lembar/per wilayah
2 Administrasi (Luas Tanah/500 x Rp 100.000,00) + Rp 100.000,00
3 Jumlah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 1+2
- 55 -
LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
NO JENIS SATUAN TARIF RETRIBUSI
TERA TERA ULANG
(1) (2) (3) (4) (5)
A ALAT UTTP
1 UKURAN PANJANG
a. Sampai dengan 2 meter Buah 3.000,00 4.000,00
b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter Buah 5.000,00 8.000,00
c. Lebih 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan Buah 5.000,00 10.000,00
d. ukuran panjang jenis :
1) Salib ukur Buah 10.000,00 10.000,00
2) Blok ukur Buah 10.000,00 10.000,00
3) Mikrometer Buah 10.000,00 10.000,00
4) Jangka sorong Buah 10.000,00 10.000,00
5) Alat ukur tinggi orang Buah 10.000,00 10.000,00
6) Counter meter Buah 15.000,00 15.000,00
7) Roll tester Buah 100.000,00 100.000,00
8) Komparator Buah 100.000,00 100.000,00
- 56 -
(1) (2) (3) (4) (5)
2 ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)
a. Mekanik Buah 75.000,00 150.000,00
b. Otomotif Buah 150.000,00 200.000,00
3 TAKARAN (BASAH/ KERING)
a. Sampai dengan 2 L Buah 500,00 500,00
b. Lebih dari 2 L sampai 25 L Buah 1.000,00 1.000,00
c. Lebih dari 25 L Buah 5.000,00- 5.000,00
4 TANGKI UKUR
a. Bentuk Silinder Tegak
1) Sampai dengan 500 kL Buah 150.000,00 200.000,00
2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :
a) 500 kL pertama Buah 150.000,00 200.000,00
b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 Kl Buah 2.000,00 3.000,00
c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL Buah 1.500,00 2.000,00
d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL Buah 200,00 300,00
e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL Buah 100,00 200,00
f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL Buah 50,00 1000,00
Bagian-bagian dari 10 kL dihitung satu 10 kL
- 57 -
(1) (2) (3) (4) (5)
5 Bentuk Bola Dan Speroidal
a. Sampai dengan 500 kL Buah 300.000,00 300.000,00
b. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :
1) 500 kL pertama Buah 300.000,00 300.000,00
2) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL Buah 5.000,00 5.000,00
3) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap 10 kL Buah 3.000,00 3.000,00
6 Bentuk Silinder Datar
a. Sampai dengan 10 kL Buah 300.000,00 300.000,00
b. Lebih dari 10 kL dihitung sbb :
1) 10 kL pertama Buah 300.000,00 300.000,00
2) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL Buah 3.000,00 3.000,00
3) Selebihnya dari 50 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL Buah 2.000,00 2.000,00
7 TANGKI UKUR GERAK
a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon
1. Kapasitas sampai dengan 5 kL Buah 100.000,00 100.000,00
2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb :
a) 5 kL pertama Buah 100.000,00 100.000,00
b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Buah 20.000,00 20.000,00
Bagian dari kL dihitung satu kL
- 58 -
(1) (2) (3) (4) (5)
8 ALAT UKUR DARI GELAS
a. Labu ukur, Buret dan Pipet Buah 20.000,00
b. Gelas ukur Buah 15.000,00
9 BEJANA UKUR
a. Sampai dengan 50 L Buah 50.000,00 50.000,00
b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L 75.000,00 75.000,00
c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L Buah 100.000,00 100.000,00
d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L Buah 125.000,00 125.000,00
e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Buah 15.000,00 15.000,00
Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1000 L
10 METER TAKSI Buah 50.000,00 50.000,00
11 SPEEDOMETER Buah 15.000,00 15.000,00
12 METER REM Buah 15.000,00 15.000,00
13 TACHOMETER Buah 50.000,00 25.000,00
14 THERMOMETER Buah 10.000,00 10.000,00
15 TENSIMETER Buah 10.000,00 10.000,00
16 VISKOMETER Buah 10.000,00 10.000,00
17 ALAT UKUR LUAS Buah 10.000,00 25.000,00
- 59 -
(1) (2) (3) (4) (5)
18 ALAT UKUR SUDUT Buah 25.000,00 25.000,00
19 ALAT UKUR CAIRAN MINYAK
a. Meter Bahan Bakar Minyak
a.1. Meter Induk
Untuk setiap media uji
1) Sampai dengan 25 m3/h Buah 100.000,00 100.000,00
2) Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb:
a) 25 m3/h pertama Buah 100.000,00 100.000,00
b) Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h Buah 5.000,00 5.000,00
c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h Buah 3.000,00 3.000,00
d) Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h Buah 1.000,00 1.000,00
Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h
a.2. Meter Kerja
Untuk setiap jenis media uji
1) Sampai dengan 15 m3/h Buah 50.000,00 50.000,00
2) Lebih dari 15 m3/h dihitung sbb :
a) 15 m3/h pertama Buah 50.000,00 50.000,00
b) Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h Buah 3.000,00 3.000,00
- 60 -
(1) (2) (3) (4) (5)
c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h Buah 2.000,00 2.000,00
d) Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h Buah 1.000,00 1.000,00
a.3. Pompa Ukur
Untuk setiap Badan ukur Buah 50.000,00 50.000,00
20 ALAT UKUR GAS
a. Meter Induk
1) Sampai dengan 100 m3/h Buah 100.000,00 100.000,00
2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :
a) 100 m3/h pertama Buah 100.000,00 100.000,00
b) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h Buah 5.000,00 5.000,00
c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h Buah 3.000,00 3.000,00
d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h Buah 1.000,00 1.000,00
e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h Buah 500,00 500,00
Bagian-bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h
b. Meter Kerja
1) Sampai dengan 50 m3/h Buah 50.000,00 50.000,00
2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb:
a) 50 m3/h pertama Buah 50.000,00 50.000,00
- 61 -
(1) (2) (3) (4) (5)
b) Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h Buah 2.000,00 2.000,00
c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h Buah 1.000,00 1.000,00
d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h Buah 500,00 500,00
e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h Buah 200,00 200,00
Bagian-bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h
c. Meter gas orifice dan sejenisnya ( merupakan satu system / unit alat ukur) Buah 250.000,00 250.000,00
d. Perlengkapan meter gas orifice ( jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan Buah 50.000,00 50.000,00
e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji untuk setiap Badan ukur Buah 50.000,00 50.000,00
21 METER AIR
a. Meter Induk
1. Sampai dengan 15 m3/h Buah 50.000,00 100.000,00
2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h Buah 60.000,00 150.000,00
3. Lebih dari 100 m3/h Buah 75.000,00 200.000,00
b. Meter Kerja
1. Sampai dengan 10 m3/h Buah 2.500,00 5.000,00
2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h Buah 10.000,00 10.000,00
3. Lebih dari 100 m3/h Buah 25.000,00 50.000,00
- 62 -
(1) (2) (3) (4) (5)
22 METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR
a. Meter Induk
1) Sampai dengan 15 m3/h Buah 100.000,00 100.000,00
2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h Buah 150.000,00 150.000,00
3) Lebih dari 100 m3/h Buah 200.000,00 200.000,00
b. Meter Kerja
1) Sampai dengan 15 m3/h Buah 5.000,00 5.000,00
2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h Buah 15.000,00 15.000,00
3) Lebih dari 100 m3/h Buah 50.000,00 50.000,00
23 ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA Buah 30.000,00 30.000,00
24 METER PROVER
a. Sampai dengan 2.000 L Buah 200.000,00 200.000,00
b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L Buah 300.000,00 300.000,00
c. Lebih dari 10.000 L Buah 500.000,00 500.000,00
Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur
25
METER ARUS MASSA
Untuk setiap jenis media uji :
a. Sampai dengan 10 kg/min Buah 100.000,00 100.000,00
b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb : Buah
- 63 -
(1) (2) (3) (4) (5)
1) 10 kg/min pertama Buah 100.000,00 100.000,00
2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min Buah 2.000,00 2.000,00
3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min Buah 1.500,00 1.500,00
4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min Buah 1.000,00 1.000,00
5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Buah 500,00 500,00
Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min
26 ALAT UKUR PENGISI (FILLING SHINE )
Untuk setiap jenis media :
a. Sampai dengan 4 alat pengisi Buah 50.000,00 50.000,00
b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi Buah 15.000,00 15.000,00
27 METER LISTRIK (Meter kWh )
a. Kelas 0,2 atau kurang
1) 3 (tiga) phasa Buah 60.000,00 60.000,00
2) 1(satu) phasa Buah 20.000,00 20.000,00
b. Kelas 0,5 atau kelas 1
1) 3 (tiga) phasa Buah 7.500,00 7.500,00
2) 1(satu) phasa Buah 2.500,00 2.500,00
c. Kelas 2
- 64 -
(1) (2) (3) (4) (5)
1) 3 (tiga) phasa Buah 4.500,00 4.500,00
1(satu) phasa Buah 1.500,00 1.500,00
Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau tera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tari pada angka 27 huruf a, b dan c
Buah - -
28 PEMBATAS ARUS LISTRIK Buah 2.000,00 2.000,00
29 STOP WATCH Buah 5.000,00 5.000,00
30 METER PARKIR Buah 50.000,00 50.000,00
31 ANAK TIMBANGAN
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)
1) Sampai dengan 1 kg Buah 300,00 200,00
2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Buah 500,00 300,00
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Buah 1.500,00 500,00
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)
1) Sampai dengan 1 kg Buah 1.000,00 2.000,00
2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Buah 1.500,00 2.500,00
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Buah 7.500,00 10.000,00
c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)
1) Sampai dengan 1 kg Buah 7.500,00 15.000,00
- 65 -
(1) (2) (3) (4) (5)
2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Buah 12.500,00 20.000,00
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Buah 17.500,00 35.000,00
32 TIMBANGAN
a. Sampai dengan 3.000 kg
1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)
a) Sampai dengan 25 kg Buah 1.500,00 2.500,00
b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg Buah 2.500,00 5.000,00
c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg Buah 3.000,00 7.500,00
d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg Buah 6.500,00 10.000,00
e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg Buah 15.000,00 25.000,00
2) Ketelitian halus (kelas II)
a) Sampai dengan 25 kg Buah 11.000,00 20.000,00
b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg Buah 18.000,00 25000,00
c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg Buah 21.000,00 40.000,00
d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg Buah 24.000,00 45.000,00
e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg Buah 30.000,00 50.000,00
3) Ketelitian khusus (kelas I) Buah 50.000,00 100.000,000
- 66 -
(1) (2) (3) (4) (5)
b. Lebih dari 3.000 kg
1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton Buah 6.000,00 10.000,00
2) Ketelitian (khusus) dan halus, setiap ton Buah 7.500,00 15.000,00
c. Timbangan ban berjalan
1) Sampai dengan 100 ton/h Buah 150.000,00 250.000,00
2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h Buah 300.000,00 400.000,00
3) Lebih dari 500 ton/h Buah 450.000,00 500.000,00
33 ALAT UKUR TEKANAN
a. Dead Weight Testing Machine
1) Sampai dengan 100 kg/cm2 Buah 10.000,00 10.000,00
2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 Buah 15.000,00 15.000,00
3) Lebih dari 1.000 kg/cm2 Buah 25.000,00 25.000,00
b. Alat ukur tekanan darah Buah 15.000,00 15.000,00
c. Manometer Minyak
1) Sampai dengan 100 kg/cm2 Buah 7.500,00 15.000,00
2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 Buah 10.000,00 20.000,00
3) Lebih dari 1.000 kg/cm2 Buah 15.000,00 25.000,00
d. Pressure Calibrator Buah 30.000,00 50.000,00
- 67 -
(1) (2) (3) (4) (5)
e. Pressure Recorder
1) Sampai dengan 100 kg/cm2 Buah 7.500,00 15.000,00
2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 Buah 15.000,00 25.000,00
3) Lebih dari 1.000 kg/cm2 Buah 22.000,00 50.000,00
34 PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer Recorder) Buah 15.000,00 20.000,00
35 METER KADAR AIR
a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi Buah 15.000,00 25.000,00
b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi Buah 20.000,00 40.000,00
c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi Buah 30.000,00 50.000,00
Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 34, atau benda/ barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam
Buah 5.000,00 5.000,00
Biaya penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A
Jam 10.000,00
B Biaya tambahan
a. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :
1) Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih 25 kg
Buah 5.000,00
2) Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas
Buah 10.000,00
3) Timbangan elektronik untuk semua kapasitas Buah 15.000,00
b. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, di samping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tertentu
Buah 10.000,00
- 68 -
(1) (2) (3) (4) (5)
c. UTTP yang ditanam Buah 10.000,00
d. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus Buah 10.000,00
e. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat
Buah 1.000,00
f. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus
Buah 1.000,00
C BIAYA KALIBRASI Buah 300% dari tarif tera
D BIAYA PENGUJIAN BDKT
Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal Setiap jam Jam 10.000,00
F SERTIFIKASI DAN TABEL
a. Biaya sertifikasi/ surat keterangan Lembar 10.000,00
b. Biaya pembuatan tabel TUT :
1. Sampai dengan 500 kL Buku 200.000,00
2. Lebih dari 500 Kl Buku 350.000,00
BUPATI BOYOLALI, SENO SAMODRO