Beban Ganda Masalah Gizi Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional
01_bappenas_rencana Dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2016
-
Upload
reza-fachrezy-machtoeb -
Category
Documents
-
view
65 -
download
0
description
Transcript of 01_bappenas_rencana Dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2016
30/04/2015
slide - 1
RENCANA DAN KEBIJAKANPEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2016
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Disampaikan dalam acara Musrenbangnas Tahun 2015Jakarta, 29 April 2015
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
POKOK BAHASAN
• Landasan Hukum• Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKP 2016• Trisakti dan Nawa Cita• Rancangan Tema RKP 2016• Penjabaran Per Dimensi
– Sasaran dan Arah Kebijakan– Highlight Kegiatan Prioritas Tahun 2015 dan 2016
2
30/04/2015
slide - 2
• PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana PembangunanNasional Pasal 19 :– Rancangan Awal RKP memuat :
• Rancangan kebijakan umum• Prioritas pembangunan nasional• Rancangan kerangka ekonomi makro• Rencana kerja dan pendanaannya
– Rancangan pagu indikatif disusun oleh Menteri PerencanaanPembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Keuangan.– Rancangan Awal RKP dan rancangan pagu indikatif dibahas dalamSidang Kabinet.– Hasil pembahasan Sidang Kabinet selanjutnya dituangkan kedalam Surat Edaran Bersama antara Menteri MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, dansebagai pedoman dalam penyusunan Renja-KL.
LANDASAN HUKUM
3
TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNANRANCANGAN AWAL RKP 2016
Rapat KoordinasiPembangunan(Rakorbang) Pusat
MusrenbangProvinsi
Sidang Kabinet
DOKUMENRKP
yang ditetapkandengan Perpres
Tema RKP Prioritas Nasional
Musrenbang Nasional Pra Musrenbangnas Musrenbangnas Pasca Musrenbangnas
Disampaikanoleh Pemerintah
kepada DPR
4
30/04/2015
slide - 3
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN, yaitu:1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopangkemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negarahukum.3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negaramaritim.4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, danberbasiskan kepentingan nasional.7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019
5
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa danmemberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis danterpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerahdan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektorstrategis ekonomi domestik.8. Melakukan revolusi karakter bangsa.9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA
6
30/04/2015
slide - 4
• BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesiadalam isu-isu global.2. Menguatkan sistem pertahanan negara.3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda.8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
TRISAKTI
7
• BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM.2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untukmasyarakat lokal/sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat)dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.5. Membangun pemberdayaan buruh.6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.7. Penguatan investasi domestik.8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.9. Membangun infrastruktur.10. Membangun ekonomi maritim.11. Penguatan sektor kehutanan.12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.14. Membangun karakter dan potensi wisata.15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.16. Pengembangan industri manufaktur.
LANJUTAN...
8
30/04/2015
slide - 5
• BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga.
LANJUTAN...
9
TRISAKTI DAN NAWACITAVISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
7 MISI
Keamanan nasional yg mampu menjagakedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dg mengamankan SDmaritim, dan mencerminkan kepribadian
Indonesia sebagai negara kepulauan.
Masyarakat maju,berkeseimbangan dan
demokratisberlandaskan negara
hukum.
Politik LN bebas aktifdan memperkuat jati
diri sebagai negaramaritim
Kualitas hidup manusianIndonesia yg tinggi, maju
dan sejahtera
Bangsa berdayasaing
Indonesia menjadi negaramaritim yg mandiri, maju, kuatdan berbasiskan kepentingan
nasional
Masyarakat ygberkepribadian
dalam kebudayaan.
NAWACITA – 9 agenda prioritas
Akan menghadirkankembali negara untukmelindungi segenapbangsa dan memberi
rasa aman padaseluruh WN
Akan membuatPemerintah
tidak absen dgmembangun
tata kelola Pem.yg bersih,
efektif, demo-kratis danterpercaya
Akan membangunIndonesia daripinggiran dg
memperkuat daerah-daerah dan desa dlm
kerangka NegaraKesatuan
Akan menolak Negaralemah dengan
melalukan reformasisistem penegakanhukum yang bebas
korupsi, bermartabatdan terpercaya.
Akan meningkatkankualitas hidup manusia
Indonesia melalui:Indonesia Pintar,Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Akan meningkatkanproduktivitas rakyat
dan daya saing dipasar internasional
Akanmewujudkankemandirianekonomi dgmenggerak-kan sektor-
sektor strategisekonomidomestik
Akanmelakukan
revolusikarakter bangsa
Akan memper-teguh Kebhi-nekaan dan
memperkuatrestorasi sosial.
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK(12 program aksi)
BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI(16 program aksi)
BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3program aksi)
1. Membangunwibawa politikLN danmereposisiperan Indonesiadalam isu-isuglobal (4)
2. Menguatkansistempertahanannegara (4)
3. Membangunpolitik keamanandan ketertibanmasyarakat (8)
4. Mewujudkanprofesionalitasintelijen negara(7)
5. Membangunketerbukaaninformasi dankomunikasipublik (7)
6. Mereformasisistem dankelembagaandemokrasi (6)
7. Memperkuatpolitikdesentralisasidan otda (11)
8. Mendedikasikandiri untukmemberdayakandesa (8)
9. Melindungi danmemajukan hak-hak masyarakatadat (6)
10. PemberdayaanPerempuan dalampolitik danpembangunan (7)
11. Mewujudkansistem danpenegakan hukumyang berkeadilan(42)
12. Menjalankanreformasi birokrasidan pelayananpublik (5)
1. Dedikasikanpembangunan kualitasSDM
2. Membangun kedaulatanpangan berbasisagribisnis kerakyatan
3. Mendedikasikan programuntuk membangundaulat energi berbasiskepentingan nasional
4. Untuk penguasaan SDAmelalui 7 langkah &membangun regulasimewajibkan CSR &/atausaham u/ masyarakatlokal/ sekitar tambang,penguatan kapasitaspengusaha nasional(termsuk penambangrakyat) dlm pengelolaantambang berkelanjutan.
5. Membangunpemberdayaanburuh
6. Membangunsektor keuanganberbasis nasional
7. Penguataninvestasi domestik
8. Membangunpenguatankapasitas fiskalnegara
9. Membanguninfrastruktur
10. Membangunekonomi maritim
11. Penguatansektor kehutanan
12. Membangun tataruang danlingkunganberkelanjutan
13.Membangunperimbanganpembangunankawasan
14.Membangunkarakter danpotensi wisata
15.Mengembangkankapasitasperdagangannasional
16.Pengembanganindustrimanufaktur
1.Berkomitmenmewujudkan
pendidikan sbgpembentuk
karakterbangsa
2. Akanmemperteguhkebhinekaan
Indonesia danmemperkuat
restorasi sosial
3. Akanmembangunjiwa bangsa
melaluipemberdayaan
pemuda danolahraga
10
30/04/2015
slide - 6
RANCANGAN TEMA RKP 2016
RKP 2015*)RKP 2015*)
MELANJUTKANREFORMASI BAGI
PERCEPATANPEMBANGUNANEKONOMI YANGBERKEADILAN
RKP 2016RKP 2016
MEMPERCEPATPEMBANGUNAN
INFRASTRUKTURUNTUK MELETAKKAN
FONDASIPEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS
MEMPERCEPATPEMBANGUNAN
INFRASTRUKTURUNTUK MELETAKKAN
FONDASIPEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS
RKP 2017RKP 2017
Ditentukandalam prosespenyusunan
RKP 2017
RKP 2018RKP 2018
Ditentukandalam prosespenyusunan
RKP 2018
RKP 2019RKP 2019
Ditentukandalam prosespenyusunan
RKP 2019
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015 11
Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah adanyaketerbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.
Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yangharus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas. Pembangunan berkualitas : Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, danmengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungandan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yangberkelanjutan.
Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatanpangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasarankelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan.
LANJUTAN...
“Mempercepat Pembangunan Infrastrukturuntuk Meletakkan Fondasi Pembangunan
yang Berkualitas”
“Mempercepat Pembangunan Infrastrukturuntuk Meletakkan Fondasi Pembangunan
yang Berkualitas”
12
30/04/2015
slide - 7
SASARAN EKONOMI
Indikator 2014*(Baseline) 2015 2016 2019
EKONOMI MAKRO
Pertumbuhan ekonomi 5,1% 5,7 6,6 8 % Inflasi 7,3% 5,0 4,0 3,5% Tingkat Kemiskinan 11,25% ** 9,5-10,5 9,0-10,0 7-8% Rasio Pajak (Tax Ratio) tahundasar 2010 11,4% 12,6% 13,3% 16% Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 5,5-5,8 5,2-5,5 4-5%
13
FAKTOR PENDORONGPERTUMBUHAN EKONOMI
14
30/04/2015
slide - 8
TARGET PERTUMBUHAN EKSPOR
• Pertumbuhan ekspor produk non-migas sebesar 9,9 persenatau menjadi sebesar USD 173,25 miliar.• Rasio ekspor jasa terhadap PDB sebesar 2,8 persen.
Sebaran Target Ekspor Berdasarkan Wilayah Tahun 2016
15
TARGET REALISASI INVESTASI NASIONALDAN BERDASARKAN WILAYAH
16
30/04/2015
slide - 9
DIMENSI PEMBANGUNANMANUSIA DAN MASYARAKAT
17
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIADAN MASYARAKAT
Indikator2014
(Baseline) 2016 2019
Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8,1(tahun) 8,5 (tahun) 8,8 (tahun) Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94,1% 95,1% 96,1 % Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B 50,4%(2013) 58,8% 68,4 % Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% 76,5% 84,2 % Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B 62,5% 71,8% 81,0 % Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% 79,1% 84,6% Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B 48,2% 56,6% 65,0 % Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% pendudukterkaya 0,84(2013) 0,87 0,90 Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20%penduduk terkaya 0,57(2013) 0,58 0,60
Pendidikan Anak Usia DiniAngka Partisipasi PAUD 66,81 70,85 77,23Pendidikan DasarAngka Partisipasi Murni SD/MI 91,28 91,79 94,78Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ SDLB/ Paket A 111,04 111,14 114,09Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 79,42 80,87 82,02Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B 101,57 104,47 106,94Pendidikan MenengahAngka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK 55,26 60,84 67,48Angka Partisipasi Kasar SMA/ MA/ SMK/ Paket C 79,22 85,51 91,63Pendidikan TinggiAngka Partisipasi Kasar PT 28,51 31,31 36,73
Arah Kebijakan1. Melanjutkan upaya untukmemenuhi hak seluruhpenduduk mendapatkan layananpendidikan dasar berkualitas.2. Memperluas dan meningkatkanpemerataan pendidikanmenengah yang berkualitas.3. Meningkatkan akses dan kualitaspendidikan anak usia dini(PAUD).4. Meningkatkan kualitaspembelajaran.5. Meningkatkan relevansipendidikan kejuruan dengankebutuhan dunia kerja.6. Meningkatkan kualitas,pengelolaan dan penempatanguru, serta jaminan hidup danfasilitas pengembangankeilmuan dan karir bagi guru didaerah khusus.7. Meningkatkan pemerataanakses, kualitas, relevansi, dandaya saing pendidikan tinggi.
Pendidikan
18
30/04/2015
slide - 10
Pembangunan Kesehatan Arah Kebijakan1. Akselerasi Pemenuhan AksesPelayanan Kesehatan Ibu, Anak,Remaja, dan Lanjut Usia yangBerkualitas2. Mempercepat Perbaikan GiziMasyarakat3. Meningkatkan PengendalianPenyakit dan PenyehatanLingkungan4. Memantapkan Pelaksanaan SistemJaminan Sosial Nasional (SJSN)Bidang Kesehatan5. Meningkatan Akses PelayananKesehatan Dasar yang Berkualitas6. Meningkatan Akses PelayananKesehatan Rujukan yangBerkualitas7. Meningkatkan Ketersediaan,Penyebaran, dan Mutu Sumber DayaManusia Kesehatan8. Meningkatkan Ketersediaan,Keterjangkauan, Pemerataan, danKualitas Farmasi dan AlatKesehatan9. Meningkatkan Pengawasan Obatdan Makanan
No Indikator StatusAwal 2016 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anaka. Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Pf) 70,4 77 85b. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatalke empat (K4) 70,4 74 80c. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 71,3 70 90
2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakata. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) 70,4 77 85b. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yangmendapatkan PMT - 50 953 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menulara. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 271 245b. Prevalensi HIV (persen) 0,46(2013) <0,5 <0,54 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatana. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmasterakreditasi 0 700 5.600
b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persenimunisasi dasar lengkap pada bayi - 80 95c. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenagakesehatan 1.015 2000 5.600
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIADAN MASYARAKAT
19
INDIKATOR 2014(BASELINE) 2016 2019Akses AirMinum Layak 70% 70% akses 4 K7% AksesDasar 100%
Akses SanitasiLayak 60,9% 66,3% akseslayak11% aksesdasar100%
KawasanPermukimanKumuhPerkotaan38.431 Ha 38.431 Ha 0 Ha
Arah Kebijakan1. Meningkatkan akses masyarakatberpendapatan rendah terhadap hunianyang layak, aman, dan terjangkau sertadidukung oleh penyediaan prasarana,sarana, dan utilitas yang memadai2. Menjamin ketahanan air melaluipeningkatan pengetahuan perubahan sikapdan perilaku dalam pemanfaatan airminumdan pengelolaan sanitasi3. Penyediaan infrastruktur produktif danmanajemen layanan melalui penerapanmanajemen asset4. Penyelenggaraan sinergi air minum dansanitasi yang dilakukan di tingkat nasional,provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat5. Peningkatan efektifitas dan efisiensipendanaan infrastruktur air minum dansanitasi
Pembangunan Perumahan,Air Minum dan SanitasiHIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN MASYARAKAT
20
30/04/2015
slide - 11
PENGUATAN RUMAH SAKIT RUJUKANTAHUN 2015
21
NO KEGIATAN SASARAN a.l: K/L1 Peningkatan Pelayanan KesehatanMasyarakat khususnya KIS KIS 99,6 Juta orang KementerianKesehatanBantuan Operasional Kesehatan (BOK) UntukPuskesmas - 9.865 PuskesmasPenyediaan obat dan vaksin di puskesmassebesar 78 % ketersediaan obat dan vaksin dipuskesmasPeningkatan akses dan kualitas pelayanankesehatan ibu dan reproduksi sebesar 73 % ibuhamil yang mendapatkan pelayanan antenatal keempat (K4) dan 77% persalinan di fasilitaspelayanan kesehatan (PF)2 Pembangunan Kependudukan dan KB Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yangmendapatkan informasi program KKBPK melaluimedia massa (cetak dan elektronik) dan medialuar ruang, terutama media lini bawah (poster,leaflet, lembar balik, banner, media tradisional)dari 76% menjadi 78%
BKKBN
3 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakatmelalui Kesempatan Kerja Pengembangan dan Peningkatan PerluasanKesempatan Kerja sebanyak 74.000 org
HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KESEHATANTAHUN 2015
22
30/04/2015
slide - 12
NO KEGIATAN SASARAN a.l: K/L1. Program IndonesiaPintar Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin (KIP)- 10.685.614 Siswa SD- 4.694.968 Siswa SMP- 1.692.559 Siswa SMA- 2.154.167 Siswa SMKKemendikbud
- 826.467 Siswa MI- 773.491 Siswa MTs- 356.429 Siswa MA/MAK KemenagPenyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yangKompeten Untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah- 1.572.250 Guru jenjang pendidikan dasar yang berkualifikasi akademikminimal S1/D4,- 107.328 PTK Dikdas (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Profesi,- 92.464 PTK Dikdas (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Khusus,- 243.725 PTK Dikdas (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional,- 375.463 PTK Dikdas yang terfasilitasi peningkatan karirnya,- 9.067 Guru SM yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4,- 86.223 PTK Dikmen (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Profesi,- 7.116 PTK Dikmen (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Khusus,- 19.394 PTK Dikmen (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional.
Kemendikbud
HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PENDIDIKANTAHUN 2015
23
HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PERUMAHANTAHUN 2015
24
30/04/2015
slide - 13
NO PROGRAM SASARAN a.l: K/L1 Peningkatan kualitaspermukiman di daerahperkotaan 5.765 Ha kawasan kumuhperkotaan KemenPU & Pera2 Pembangunan Rumah SusunSederhana Sewa 9.350 unit sarusun yangdilengkapi dengan PSUpendukungnya terbangun KemenPU & Pera3 Pendayagunaan sumberpembiayaan perumahan 7,5% pinjaman likuiditas; 15 %sekuritisasi aset KPR KemenPU & Pera
HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PERUMAHANTAHUN 2015
25
HIGHLIGHT PEMBANGUNAN MENTAL DANKARAKTER BANGSA TAHUN 2016
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPendidikan karakter melalui pembelajaran di kelas danpengembangan kegiatan ekstrakurikuler Semua jenjang pendidikan Kemdikbud, KemenagPengembangan kurikulum yang memuat pendidikan karakter Seluruh peserta didik Kemdikbud, KemenagPeningkatan kualitas guru sebagai figur teladan Seluruh guru Kemdikbud, KemenagPeningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat 300 desa Kementerian Hukum danHAMPenguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara Aparatur negara dan masyarakat yangmemperoleh pendidikan pelatihan (ToT) HAM Komisi Nasional HAMPembentukan sistem politik berintegritas pada penyelenggaraPemilu, peserta atau kandidat, dan pemilih 20 lembaga KPKInovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik 400 inovasi Kementerian PAN dan RBPembinaan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Usaha HilirMinyak dan Gas Bumi 39 juta KL Produksi BBM24,41 juta ton Produksi kilang LPG25,5 Produksi LNG (MMTPA) Kementerian ESDMPenghargaan Tokoh Inspiratif Bidang Kebudayaan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Budaya KemdikbudPeningkatan Sensor Film 46.200 produk film KemdikbudPemanfaatan Modal Sosial dan Modal Budaya Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat KemsosPeningkatan pengawasan persaingan usaha Menguatnya internalisasi nilai-nilaipersaingan usaha yang sehat di kalanganpelaku ekonomi, pemerintah, dan masyarakat KPPUPeningkatan penggunaan produk dalam negeri danperlindungan konsumen Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadapproduk dalam negeri dan tingginya tingkatkeberdayaan konsumen Kemendag
26
30/04/2015
slide - 14
DIMENSI PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULAN
27
INDIKATOR 2014(baseline) 2016 2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan- Produksi padi (juta ton) 70,6 75,3 82,0- Produksi jagung (juta ton) 19,13 21,0 24,1- Produksi kedelai (juta ton) 0,92 1,4 2,6- Produksi gula (juta ton) 2,6 2,8 3,8- Produksi daging sapi (ribu ton) 452,7 506,2 755,1- Produksi ikan (juta ton) 12,4 14,8 18,8Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:- Pembangunan dan PeningkatanJaringan irigasi air permukaan , airtanah dan rawa (juta ha) 8,9 9,89 9,89- Rehabililtasi jariangan irigasipermukaan, air tanah dan rawa (juta ha) 2,71 5,71 3,01- Pembangunan dan Peningkatan irigasitambak (ribu ha) 189,75 304,75 304,75- Pembangunan waduk)* 21 8 waduk barudan rehabilitasi3 Waduk 49
ARAH KEBIJAKAN1. peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai untukmencapai swasembada dan peningkatan produksiprotein hewani daging dan Gula : (i) pencetakan sawahbaru 200 ribu ha; (ii) perluasan areal tanam danpenerapan pengelolaan tanaman terpadu kedelai 800ribu ha; (iii) penyaluran bantuan budidaya padi danjagung 500 ribu ha; (iv) pengadaan alat dan mesinpertanian 7.308 unit; (v) pengembangan 10agroscience park dan 20 agrotechno park; (vi)penyaluran bantuan/subsidi pupuk; pengembangan 20kawasan sentra perikanan; pengembangan pelabuhanperikanan; (vii) pengembangan jaringan irigasi ditingkat usaha tani 500 ribu ha, pembangunan layananirigasi dan rehabilitasi irigasi 635 ribu ha,pembangunan 29 waduk.2. Stabilisasi harga dan pasokan pangan : (i) penyediaancadangan beras pemerintah; (ii) pemantauan danpengendalian harga pangan; (iii) pengendalian imporpangan melalui penegakan regulasi; (iv) peningkatanakses masyarakat terhadap pangan (Raskin).3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizimasyarakat : (i) percepatan penganekaragamankonsumsi pangan di 4.600 desa; (ii) penguatanpengawasan keamanan pangan; (iii) pengembangankawasan mandiri pangan; (iv) promosi, advokasi dankampanye untuk konsumsi ikan.4. Penanganan Gangguan Ketahanan Pangan : (i)pengembangan asuransi pertanian; (ii) pengembanganbenih yang adaptif terhadap perubahan iklim; (iii)pengendalian organisme penggangu tanaman danpenyakit hewan; (iv) penyaluran bantuan pangan padasaat terjadi bencana alam.
Kedaulatan Pangan
* Kumulatif 5 tahun
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULAN
28
30/04/2015
slide - 15
INDIKATOR 2014(baseline) 2016 2019*Rasio Elektrifikasi 81,5% 91,09% 96,6%Konsumsi Listrik Perkapita 843 KWh 1.058 KWh 1.200KWhPeningkatan Produksi SD Energi:- Minyak Bumi (ribu BM/hari) 818 880 700- Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.224 1.150 1.295- Batubara (juta Ton) 421 419 400Penggunaan DN (DMO):- Gas Bumi DN 53% 61% 64%- Batubara DN 24% 26% 60%FSRU/Regasifikasi/ReceivingTerminal (unit) 2 2 7Jaringan Pipa Gas (km) 11.960 15.330 18.322Pembangunan SPBG (unit) 40 30 118Jaringan Gas Kota (sambunganrumah) 188 ribu 121 ribu 1,1 jtPembangunan Kilang Baru(unit) - PMC/EPC** 1
ARAH KEBIJAKAN1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas,dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR,pengembangan gas non konvensional (shale gas danCBM).2. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasionalenergi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii)pengadaan kontrak jangka menengah dan panjanguntuk SD energi.3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukandalam bauran energi: (i) insentif dan harga yangtepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati.4. Meningkatkan aksesibilitas: (i) mendorongpenggunaan SD energi untuk penggunaan setempat;(ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i)pengembangan insentif dan mekanisme pendanaanuntuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) auditenergi; (iii) peningkatan peran perusahaan layananenergi (ESCO).6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebihtransparan dan tepat sasaran.7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA(kelistrikan).* Dengan badan usaha** Project Management Consultant/Engineering Procurement Contractor
Kedaulatan EnergiHIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
29
INDIKATOR 2014(BASELINE) 2016 2019
Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim
Penyelesaian pencatatan/depositpulau-pulau kecil ke PBB 13.466 500 (tahapvalidasipembakuan namapulau kecil) 17.466(Selesai th 2017) Penyelesaian batas maritim antarnegara 1 negara 35 kaliperundingan 9 negaraPemberantasan Tindakan Perikanan Liar• Meningkatnya ketaatan pelakuperikanan 52% 71% 87%Membangun Konektivitas Nasional:
Pengembangan pelabuhan untukmenunjang tol laut -- -- 24 Pengembangan pelabuhanpenyeberangan 210 48(pembangunan/penyelesaianpelabuhan baru 270 Pembangunan kapal perintis 50 unit 69 unit 104 unitPengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 29,51 juta ton 40-50 Pengembangan pelabuhanperikanan 21 unit 22 unit 24 unit Peningkatan luas kawasankonservasi laut/perairan 15,7 juta ha 17,1 juta ha 20 juta ha
Maritim dan KelautanARAH KEBIJAKAN1. Penyelesaian tata batas dan batas landaskontinen di luar 200 mil laut, sertapenamaan pulau2 dan pendaftarannya;2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;3. Penguatan lembaga pengawasan laut;4. Peningkatan Koordinasi DalamPenanganan Pelanggaran Tindak Pidana;5. Meningkatkan pembangunan sistemtransportasi multimoda;6. Melakukan upaya keseimbangan antaratransportasi yang berorientasi nasionaldengan transportasi yang berorientasilokal dan kewilayahan;7. Percepatan pengembangan ekonomikelautan;8. Meningkatkan dan mempertahankankualitas, daya dukung dan kelestarianfungsi lingkungan laut;9. Meningkatkan wawasan dan budayabahari serta penguatan SDM dan IPTEKkelautan;10. Meningkatkan harkat dan taraf hidupnelayan serta masyarakat pesisir
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULAN
30
30/04/2015
slide - 16
INDIKATOR 2014(Baseline) 2016 2019
Pariwisata Wisatawan
Mancanegara (Orang)9 juta 13 juta 20 juta
Wisatawan Nusantara(Kunjungan)
250 juta 263 juta 275 juta
Devisa (triliun rupiah) 120 169 260
IndustriSasaran Pertumbuhan: Industri (%) 4,6 6,9 8.6
Kontribusi dalam PDB 21,0% 21,3% 21,6%
Penambahan jumlahIndustri skala menengahdan besar
- -9.000unit*
ARAH KEBIJAKAN1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkansebanyak mungkin wisatawan manca negara danmendorong peningkatan wisatawan nusantara2. Pembangunan Destinasi Pariwisata:meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisatasehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luarnegeri3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkanpartisipasi usaha lokal dalam industri pariwisatanasional serta meningkatkan keragaman dan dayasaing produk / jasa pariwisata nasional di setiapdestinasi periwisata yang menjdai fokuspemasaran4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata:membangun sumber daya manusia pariwisataserta organisasi kepariwisataan nasional5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luarPulau Jawa6. Penumbuhan Populasi Industri denganmenambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (NilaiEkspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)
Pariwisata dan Industri
* Kumulatif 5 tahun
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULAN
31
HIGHLIGHT KEDAULATAN PANGANTAHUN 2015
32
30/04/2015
slide - 17
KEGIATAN SASARAN a.l: K/LPeningkatan Produksi padi, jagung,kedelai, daging sapi, gula, cabai danbawang merah • Perluasan areal tanam dan penerapan pengelolaan tanaman terpadi kedelai 800 ribu ha• Penyaluran bantuan budidaya padi dan jagung 500 ribu ha• Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian 7.308 unit• Penyaluran subsidi pupuk• Pengembangan areal tanaman tebu 40 ribu ha• Pengembangan bibit ternak potong 500 ribu ekor• Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah 4.600 ha
Kementan
Peningkatan Produksi Ikan dan Garam • Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan 22 unit• Pembangunan kapal ikan > 30 GT 35 unit dan 10-30 GT 237 unit• Pengembangan perbenihan 540 unit dan benih induk unggul• Pembangunan sarana dan prasarana budidaya air tawar, air payau, mina politan dantambak• Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha garam
KKP
Perluasan sawah baru • Pencetakan areal sawah baru 200 ribu ha KementanPembangunan infrastruktur pertanian • Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air di tingkat usaha tani, termasukdidalamnya perbaikan irigasi 500 ribu ha• Pengembangan dan reahabiliatsi jaringan irigasi, air tanah, rawa dan tambak 236 ribuha• Pembangunan waduk 29 buah• Rehabilitasi layanan jaringan irigasi permukaan 322 ribu ha• Pembangunan gudang dan fasilitas pengolahan hasil pertanian 392 unit
KementanKemen PU & PRKemen PU & PRKemen PU & PRKementanPembangunan Desa Mandiri benih • Pemantapan pembangunan 1.000 desa mandiri benih (sudah dimulai tahun 2015)• Pengawasan dan sertifikasi benih Kementan
Perluasan pertanian lahan kering di luarJawa dan Bali • Perluasan tanaman hortikultura, perkebunan dan tanaman hijau makanan ternak dilahan kering 250 ribu ha KementanPengembangan Pertanian Organik • Pengembangan pertanian organik berbasis tanaman buah, sayur, dan perkebunan 75dea
• Pengembangan System Rice of Intensification (SRI) 250 ribu ha KementanKementanPembangunan pasar tradisional • Pembangunan pasar tradisional tipe A & B 220 unit Kemendag
HIGHLIGHT KEDAULATAN PANGANTAHUN 2015
33
HIGHLIGHT KEDAULATAN PANGANTAHUN 2015
34
30/04/2015
slide - 18
HIGHLIGHT KETAHANAN ENERGI DANKETENAGALISTRIKAN 2016
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPengembangan EnergiBaru dan Terbarukan - Peningkatan kapasitas pembangkit EBT yang bersumber dari panas bumi: 1.713MW, bioenergi: 2.069 MW, air: 9.250 MW, surya: 92,20 MW, dan angin: 11,17 MW- Peningkatan bauran energi primer dari energi baru dan terbarukan menjadi 11%- Peningkatan kapasitas produksi biofuel sebesar 6,48 juta KLKESDM
Peningkatan aksesenergi dan tenaga listrik Penyediaan kapasitas terpasang infrastruktur pengolahan migas- Kilang minyak: 1,2 ribu bcd- Kilang LPG: 4,6 MTPA- Kilang LNG: 44 MTPA- Kilang hasil olahan: 27,4 (ribu bcpd)Jaringan gas bumi- Jargas kota 121 ribu sambungan rumah- Fasilitasi pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas menjadi 15.330 kmKetenagalistrikan- Rasio elektrifikasi: 91,09%- Konsumsi listrik perkapita: 1.058 KWh
KESDM
Pengalihan transportasiberbasis BBM ke gas Migrasi BBM ke BBG untuk angkutan umum penumpang dan truk- Pembangunan SPBG 2 unit (APBN) dan 28 unit (non APBN)- PMC/EPC 1 kilang mini LNG dan 8 LCNG station KESDM‐ Realokasi subsidi solar ke gas untuk nelayan: 150.000 KESDM‐ Terwujudnya konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan: 2.750 KKP
35
HIGHLIGHT KEMARITIMAN DAN KELAUTANTAHUN 2015
36
30/04/2015
slide - 19
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPerkuatan konektivitasarmada dan jaringanpelayaran nasional ‐ Jumlah trayek perintis dan PSO 102 (trayek)‐ pelabuhan yang dilayani angkutan laut peti kemas dalam negeri 79(pelabuhan)‐ Pengadaan kapal barang perintis 69 (kapal)‐ Armada angkatan laut nasional 15.372 (armada)‐ Subsidi angkutan laut perintis 113 (trayek)KementerianPerhubungan
Pembangunan 100 sentraperikanan sebagai tempatpelelangan ikan terpadu danpembangunan 24 pelabuhanstrategis‐ Pembangunan dan pengoperasian 22 cold storage di sentra perikanan‐ pengembangan 20 pelabuhan perikanan di lokasi sentra perikananterpadu‐ Pembangunan sentra perikanan mutu terpadu 18 (lokasi)‐ pengembangan sarana informasi mendukung Sistem InformasiNelayan di 20 lokasi
KKP
Pemberantasan Illegal,Unregulated and Unreportedfishing (IUU) ‐ Operasi kapal pengawas kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yangmerusak SDKP di WPP – NRI wilayah barat 280 hari (16 kapal) dantimur 280 hari (16 Kapal)‐ Pengadaan kapal pengawas perikanan‐ Operasi keamanan laut secara terintegrasi‐ Pengelolaan 20 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) berpenduduk dan 20PPKT tidak berpenduduk
KKP, BakamlaMengurangi intensitaspenangkapan di kawasanoverfishing sesuai bataskelestarianPenguatan keamanan laut,daerah perbatasan danpengamanan SDA dan ZEEKawasan konservasi perairanberkelanjutanRehabilitasi kerusakanlingkungan pesisir
‐ Penambahan 600.000 ha kawasan konservasi perairan (sehinggamenjadi 17,1 juta ha)‐ Rehabilitasi kawasan pesisir (3 juta batang bakau) KKP
HIGHLIGHT KEMARITIMAN DAN KELAUTANTAHUN 2015
37
HIGHLIGHT PARIWISATA TAHUN 2015
38
30/04/2015
slide - 20
HIGHLIGHT PARIWISATA DAN INDUSTRITAHUN 2016
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPercepatan Pembangunan AksesTransportasi ‐ Jumlah trayek perintis dan PSO 102 (trayek)‐ pelabuhan yang dilayani angkutan laut peti kemas dalamnegeri 79 (pelabuhan)‐ Pengadaan kapal barang perintis 69 (kapal)‐ Armada angkatan laut nasional 15.372 (armada)‐ Subsidi angkutan laut perintis 113 (trayek)KementerianPerhubungan
Peningkatan InfrastrukturPengembangan Budaya Lokal 10 destinasi wisata budaya yang dikembangkan KementerianPariwisataPengembangan Ekonomi KreatifBerbasis Eco Tourism 10 destinasi wisata alam dan buatan yang dikembangkan KementerianPariwisataPercepatan Pengembangan danPengelolaan Kawasan Pariwisata Pembinaan karakter pelaku usaha dan pekerja jasapariwisata di 5 lokasi KementerianPariwisataPeningkatan Tata Kelola Destinasi danPemberdayaan Masyarakat 5000 masyarakat yang menjadi sadar wisata KementerianPariwisataPeningkatan Kualitas SDMLokal/Sekitar Obyek Pariwisata 25000 tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi KementerianPariwisataPercepatan Pembangunan AksesInformasi dan Komunikasi • 43 Publikasi di Media Elektronik• 68 Publikasi di Media Cetak• 30 Publikasi di Media Digital KementerianPariwisata• 20 Publikasi di Media Elektronik• 15 Publikasi di Media Cetak• 11 Publikasi di Media Digital KementerianPariwisata/Kominfo
39
LANJUTAN…
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPengembangan Fasilitasi IndustriWilayah I • Pengembangan 2 WPPI di Sumatera dan Kalimantan• Pengembangan 10 KPI di Sumatera dan Kalimantan KementerianPerindustrianPengembangan Fasilitasi IndustriWilayah II • Pengembangan 2 WPPI di Jawa dan Bali• Pengembangan 10 KPI di Jawa dan Bali KementerianPerindustrianRevitalisasi & Penumbuhan IndustriTekstil dan Aneka 120 Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka yang Direvitalisasi KementerianPerindustrianRevitalisasi & Penumbuhan IndustriKimia Hilir • 18 Standar Produk (RSNI/SNI Wajib)• Pengembangan 3 komoditi Industri Kimia Hilir KementerianPerindustrianRevitalisasi & Penumbuhan IndustriKimia Dasar • 1 pabrik pupuk NPK di Aceh kapasitas 100.000 ton/tahun• 3 klaster industri petrokimia KementerianPerindustrian
Revitalisasi & Penumbuhan IndustriMaterial Dasar Logam Pembangunan 1 Industri Pengolah Hasil Tambang Mineralmenjadi Produk dan Jasa Industri KementerianPerindustrianRevitalisasi & Penumbuhan IndustriHasil Hutan dan Perkebunan • 3 komoditas industri Hasil Hutan dan Perkebunan• 2 komoditas industri oleokimia dan kemurgi KementerianPerindustrian
Penumbuhan Industri AlatTransportasi Darat 6 Standarisasi Bidang Industri Alat Transportasi Darat KementerianPerindustrianPenumbuhan Industri Elektronika danTelematika Pembangunan 5 ICT Center KementerianPerindustrianPengembangan Industri Hijau 125 industri yang mengikuti expo produk-produk industrihijau di dalam dan luar negeri KementerianPerindustrian40
30/04/2015
slide - 21
DIMENSI PEMERATAAN DANKEWILAYAHAN
41
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNANDIMENSI PEMERATAAN
INDIKATOR 2014(Baseline) 2016 2019
Perlindungan sosial bagi Penduduk Kurang Mampu (40% penduduk termiskin)
Kepemilikan Jaminan Kesehatan 86% 96,2% 100% Akses Pangan Bernutrisi 60% 60% 100% Akses thd Pelayanan Keuangan 4,2% 11,88% 25%Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga yang ditandai dengan meningkatnya keterampilankerja/usaha, tersedianya alternatif usaha/kerja sebagai sumber penghidupan, tersedianyasarana prasarana pendukung ekonomi, meningkatnya akses pasar bagi pengembangan usahamikro/kecilPeningkatan daya saing tenaga kerja
Penyediaan lapangan kerja (2015-2019) > 2 juta 10 juta(rata-rata 2juta/thn) Persentase tenaga kerja formal 40,5% 44,2% 51,0%Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan (akumulatif)
Pekerja formal 29,5 juta 42,6 juta 62,4 juta Pekerja Informal -- 3,2 juta 12,3 jutaMeningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja
Jumlah pelatihan Jumlah sertifikasi 1.921.283*576.887* 807.257122.338 3.552.950**2.280.764** Jumlah tenaga kerja keahlianmenengah yang kompeten 30,0% 35% 42,0% Kinerja lembaga pelatihan milik negaramenjadi berbasis kompetensi 5,0% 15% 25,0%
*2011-2014 **2015-2019
SASARANMenurunnya tingkat kemiskinan menjadi 9,0%-10,0 persen danpengangguran terbuka menjadi 5,2%-5,5% di tahun 2016.ARAH KEBIJAKAN1. Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuhmenghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas
• Memperluas industri manufaktur untuk memperluaslapangan kerja baru berkualitas• Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi• Memperkuat daya saing tenaga kerja dan menciptakanhubungan industrial yang harmonis2. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif• Penataan asistensi sosial, melalui perluasan cakupan,manfaat, dan perbaikan desain Program KeluargaHarapan (PKH), termasuk inovasi penyaluranmenggunakan uang elektronik (UNIK).• Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan danpekerja informal.• Pelaksanaan RAN hak asasi manusia untuk penyandangdisabilitas dan lanjut usia.• Penguatan kelembagaan sosial, termasuk pengembangansistem layanan dan rujukan terpadu.3. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar• Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan saranapelayanan dasar• Peningkatan jangkauan layanan dasar• Pengembangan dan penguatan sistem monev terkaitpenyediaan layanan dasar4. Pengembangan penghidupan berkelanjutan• Meningkatkan akses permodalan dan layanan keuanganmelalui penguatan sistem layanan keuangan mikro• Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauanpemasaran• Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, danperlindungan usaha• Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan danpelatihan keterampilan
42
30/04/2015
slide - 22
Indikator 2014(Baseline) 2016 2019
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaana. Penurunan desatertinggal -- 1000 s.d. 5,000desatertinggalb. Peningkatan desamandiri -- 400 palingsedikit2,000 desaPengembangan Kawasan Perbatasan
a. PengembanganPusat EkonomiPerbatasan (PusatKegiatan StrategisNasional/PKSN)3 (111lokasiprioritas) 10 PKSN(100 lokasiprioritas)* 10 PKSN(187 lokasiprioritas)
b. Peningkatankeamanan dankesejahteraanmasyarakatperbatasan12 pulau-pulau kecilterluarberpenduduk
10 pulaukecilterluar/terdepan92 pulaukecilterluar/terdepan
ARAH KEBIJAKANPembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desatermasuk permukiman transmigrasi sesuai dengankondisi geografis Desa.2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usahaekonomi masyarakat Desa termasuk di permukimantransmigrasi.3. Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan.4. Pengembangan komunitas teknologi perdesaan.5. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatankeber-dayaan, dan pembentukan modal sosial budayamasyarakat Desa termasuk di permukimantransmigrasi6. Penguatan Pemerintahan Desa7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidupberkelanjutan, serta penataan ruang kawasanperdesaan termasuk di kawasan transmigrasi.8. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasukkawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitandesa-kota.Pengembangan Kawasan Perbatasan1. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagaihalaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing,dan aman.2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayahperbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhanfasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur.
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNANKEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH
* 50 Lokpri penanganan tahun 2016, 50 Lokpri lanjutan dari tahun 2015
43
Indikator 2014(Baseline) 2016 2019
Pembangunan Daerah Tertinggalc. Rata-rata pertumbuhan ekonomidi daerah tertinggal 7,1% *) 7,02 % 7,24%d. Persentase penduduk miskin didaerah tertinggal 16,64% 15,42% 14,0%e. Indeks Pembangunan Manusia(IPM) di daerah tertinggal 68,46**) 68,49**) 69,59**)
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawaa. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)di Luar Jawa 7 7 14***)b. Kawasan Industri n.a. 12 14c. Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas (KPBPB) 4 4 4
ARAH KEBIJAKAN
Pengembangan Daerah Tertinggal1. Promosi potensi daerah tertinggal untukmempercepat pembangunan2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasarpublik.3. Pengembangan perekonomian masyarakatyang didukung SDM yang berkualitas.4. Pembangunan infrastruktur./konektivitas.Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomidi Luar Jawa1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah,melalui percepatan Industrialisasi/hilirisasipengolahan SDA (a) menciptakan nilaitambah; (b) menciptakan kesempatan kerjabaru, terutama industri manufaktur, industripangan, industri maritim, dan pariwisa.2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur3. Pengembangan SDM dan IPTEK4. Pengembangan regulasi dan kebijakan5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usdahaa.l: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);danpemberian insentif fiskal dan non fiskal .*) rata-rata 2010-2014**) Dengan perhitungan Metode Baru***) di Pulau Jawa ada 1 KEK (KEK Tanjung Lesung)
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNANKEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH
44
30/04/2015
slide - 23
Indikator 2014(Baseline) 2016 2019
Pembangunan Kawasan Perkotaana. PembangunanMetropolitan di Luar Jawasebagai PKN dan PusatInvestasi 2 2 2+5(usulanbaru)b. Optimalisasi 20 kotaotonomi berukuransedang di Luar Jawasebagai PKN/PKW danpenyangga urbanisasi diLuar Jawa43 kotabelumoptimalperannya 5 20dioptimalkanperannya
c. Penguatan 39 pusatpertumbuhan sebagaiPusat Kegiatan Lokal(PKL) atau Pusat KegiatanWilayah (PKW) -- 7 pusatpertumbuhanbaru39pusatpertumbuhan yangdiperkuatd. Pembangunan 10 KotaBaru Publik -- 2 Kotabaru 10Kota Baru
ARAH KEBIJAKAN1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional.2. Percepatan pemenuhan Standar PelayananPerkotaan (SPP) untuk mewujudkan kotaaman, nyaman, dan layak huni.3. Pembangunan kota hijau yangberketahanan iklim dan bencana.4. Pengembangan kota cerdas yang berdayasaing dan berbasis teknologi dan budayalokal.5. Peningkatan kapasitas tata kelolapembangunan perkotaan.
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNANKEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH
45
HIGHLIGHT PENGURANGAN KESENJANGANANTAR WILAYAH
Sasaran Pokok Baseline2014 2016 2019Pemerataan Pembangunan AntarWilayah
Peran Wilayah dalamPembentukan PDB Nasional 2013 Proyeksi 2016 Proyeksi 2019o Sumatera 23,8 24,0 24,6o Jawa 58,0 57,4 55,1o Bali – Nusa Tenggara 2,5 2,5 2,6o Kalimantan 8,7 8,9 9,6o Sulawesi 4,8 4,9 5,2o Maluku - Papua 2,2 2,3 2,9
Keterangan : Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019 Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.
46
30/04/2015
slide - 24
HIGHLIGHT PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN TAHUN 2016
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPengembangan Standardisasi KompetensiKerja dan Program Pelatihan • 50 SKK yang ditetapkan• 79.772 tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi• 13.750 jumlah lulusan pelatihan yang mendapat sertiikatkompetensi• 15.000 masyarakat kurang mampu mengikuti pelatihankewirausahaan, keterampilan dan keahlian
KEMENTERIANKETENAGAKERJAANPeningkatan Kapasitas Kelembagaan • 100 lembaga pelatihan yang terakreditasi KEMENTERIANKETENAGAKERJAANPembinaan Penempatan danPerlindungan TKI Luar Negeri • 7 Propinsi dan 50 Kabupaten/ Kota memberi pelayanan pekerjamigran KEMENTERIANKETENAGAKERJAANJaminan Kesejahteraan Sosial (BantuanTunai Bersyarat) • 3.500.000 Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapatkanbantuan tunai PKH KEMENTERIAN SOSIALPenanggulangan Kemiskinan Perdesaandan Perkotaan • 247.251 keluarga fakir miskin mendapatkan stimulan usahaekonomi produktif melaui KUBE KEMENTERIAN SOSIALPeningkatan keterampilan dan akses padapembiayaan • Diklat bagi 25.000 usaha mikro
• Pendampingan 27.520 usaha mikro mengakses KUR• 3.400 wirausaha baru mengakses start-up capital
KEMENTERIAN KOPERASIDAN UKMPenguatan kapasitas usaha, kualitasproduk, dan akses pasar • Penguatan sistem bisnis 160 koperasi/ sentra usaha mikro
• Fasilitasi standardisasi mutu dan sertifikasi produk bagi 1.000UMKM dan koperasi• Penataan 1.000 PKL• Fasilitasi kemitraan bagi 1.200 UMKM dan koperasi
KEMENTERIAN KOPERASIDAN UKM
Penyediaan dan Pengembangan StatistikKetahanan Sosial • 2 publikasi/laporan statistik ketahanan sosial;• Metode Pengukuran Data Kemiskinan yang disempurnakan BADAN PUSAT STATISTIK
47
HIGHLIGHT PEMERATAANANTAR WILAYAH TAHUN 2016
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPengurangan Overhead Cost untukdialokasikan ke pelayanan publik BRT 50 unitBus Pemadu Moda 20 unitBus Angkutan Umum 60 unitATCS 15 paketFasilitas Integrasi Moda 10 paketPenyelenggaraan Transportasi RamahLingkungan 5 paketKegiatan Smart Driving 5 kotaTerselenggaranya subsidi angkutankereta api termasuk subsidi angkutanKA untuk mengangkut motor padamasa mudik lebaran
KEMENTERIANPERHUBUNGAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanBandar Udara di Kawasan Perbatasan 39 Bandar Udara KEMENTERIANPERHUBUNGANPenyelenggaraan Pembangunan danPeningkatan Kapasitas Jalan Strategis diKawasan Perbatasan ± 1.000 KM KEMEN PU DAN PERAPembangunan Kawasan Perbatasan Negara 7 Pos Lintas Batas Negara KEMEN PU DAN PERAPengembangan Customs, Immigration,Quarantine, Security (CIQS) Terpadu diKawasan Perbatasan 7 Pos Lintas Batas Negara SETTAP BNPP
48
30/04/2015
slide - 25
• Setiap tahunnya ditargetkan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak 1000 per tahununtuk mencapai 5000 unit dalam 5 tahun• Rencana pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat 2016:a. Kementerian Perdagangan: 220 unitb. Kementerian Koperasi dan UKM: 243 unitc. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan: 537 unit
Rencana Sebaran PasarRakyat 2016
(Anggaran Kemendag)
TARGET PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT TAHUN 2016
49
LANJUTAN...
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPengembangan Pulau Kecil dan Terluar,termasuk Kawasan Perbatasan 55 Kabupaten KEMENTERIAN DESA, PDT DANTRANSMIGRASIPengembangan Industri Kecil dan Menengahdi Daerah Perbatasan 10 PKSN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPenumbuhan dan Pengembangan IndustriKecil dan Menengah di Daerah Tertinggal danPerbatasan 2.187 orang KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPemberdayaan Masyarakat Pesisir danPengembangan Usaha 945 kelompok masyarakat KEMENTERIAN KELAUTAN DANPERIKANANPembangunan Sarana Prasana di DaerahTertinggal 119 Kabupaten Tertinggal KEMENTERIAN DESA, PDT DANTRANSMIGRASIPeningkatan Kapasitas SDM di DaerahTertinggal 87 Kabupaten Tertinggal KEMENTERIAN DESA, PDT DANTRANSMIGRASIPengelolaan SDALH di Daerah tertinggal 57 Kabupaten Tertinggal KEMENTERIAN DESA, PDT DANTRANSMIGRASIPengembangan Ekonomi Lokal di Daerahteringgal 94 Kabupaten Tertinggal KEMENTERIAN DESA, PDT DANTRANSMIGRASIPeningkatan Kompentensi Tenaga Kerja danProfuktivitas di Daerah Tertinggal 4.786 orang KEMENTERIAN TENAGA KERJAPeningkatan Usaha Mikro danPengembangan Usaha di Daerah Tertinggal 7.500 orang KEMENTERIAN KOPERASI DANUKM
50
30/04/2015
slide - 26
No Jenis K/La Rencana 2016(Unit) Keterangan1 STP Nasional 42 Sains Park Kem RistekDikti 4 Jumlah = 14dariTarget RPJMN 33Kem Pertanian 10
3 Tekno Park Kem RistekDikti 6 Jumlah = 53dariTarget RPJMN = 100BPPT 8LIPI 7BATAN 3Kem Perindustrain 5Kem Pertanian 20Kem KKP 451
SAINS DAN TEKNO PARK (STP)
KONDISI PERLU
52
30/04/2015
slide - 27
HIGHLIGHT KONDISI PERLUTAHUN 2016
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPengembangan modelpenyimpanan asset sitaan hasilkejahatan tindak pidana korupsi Pembangunan Rupbasan (rumahpenyimpanan barang sitaan negara)Percontohan di Jakarta Barat Kementerian Hukum dan HAMPemberian bantuan hukumuntuk orang miskin yang sedangberhadapan dengan hukum • 6365 orang masyarakat miskinyang memperoleh bantuan hukumlitigasi,
• 7245 kegiatan bantuan hukum nonlitigasi kepada orang ataukelompok masyarakat miskinKementerian Hukum dan HAM
Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan KetertibanKEGIATAN SASARAN a.l K/LPenurunan potensi gangguankeamanan dan ketertiban didaerah 29 Polda yang dapat menurunkanpotensi gangguan keamanan danketertiban di kewilayahan POLRI
Pembinaan potensi keamananmelalui kerjasama POLRI denganmasyarakat 55% dari total desa mendapatkan1 (satu) babinkantibmas secarabertahap POLRI53
LANJUTAN...
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPenyediaan Data, Informasi,Sarana dan Prasarana TeknologiInformasi Pemilu 100% pemutakhiran data pemilih ditingkat kelurahan di seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU)Peningkatan Daya TangkalMasyarakat dari PengaruhRadikal Terorisme 30% peningkatan daya tangkalmasyarakat dari pengaruh radikalterorisme Badan NasionalPenanggulangan Terorisme(BNPT)Perundingan bataswilayah (Palau, Malaysia,Singapura, Filipina, Vietnam,India, Thailand, PNG, Australia,dan Timor Leste)
75% perundingan yang berhasildiselenggarakan dalam rangka upayapenyelesaian penetapan batas wilayahdi laut serta penegasan batas wilayah didarat.Kementerian Luar Negeri
Kemitraan Strategis denganChina, Jepang, dan Korsel 90% kemitraan yang memberikanmanfaat ekonomi bagi Indonesia Kementerian Luar Negeri
Politik dan Demokrasi
54
30/04/2015
slide - 28
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPenyempurnaan kualitas reformasibirokrasi dan perluasan pelaksanaannyapada instansi pusat dan daerah - Penguatan payung hukum reformasi birokrasi: Revisi Grand Design danRoad Map RB- Terlaksananya fasilitasi, asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan RB- Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi : KL:58% ; Prov: 30%, danKab/Kota: 30%Kementerian PANdan RB
Pemantapan implementasi sistemakuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik(Nilai B): KL:70% ; Prov: 48%, dan Kab/Kota: 21% Kementerian PANdan RBPengawasan intern akuntabilitas kinerjaprogram prioritas nasional - 9 sektor prioritas pengawasan (infrastruktur, perhubungan, pendidikan,perlindungan sosial, pariwisata, kesehatan, ketahanan pangan,kemaritiman dan ketahanan energi) BPKPIntegrasi sistem pengadaan dengan e-government - 460 LPSE yang terstandarisasi- 24 cloud data center LPSE LKPPPengembangan dan perluasan e-cataloq - 25.000 produk yang masuk e-cataloq LKPPImplementasi UU Aparatur Sipil Negara - 200 intansi pemerintah yang telah menerapkan promosi terbuka untuk JPT Kementerian PANdan RB/ KASNPeningkatan kompetensi danprofesionalisme ASN -50 peserta diklat Reform Leaders Academy-100 peserta TOT Diklat Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik-120 Peserta Diklatpim I LANPenilaian kompetensi Jabatan PimpinanTinggi (Profil Kompetensi) - 1.600 ASN yang memangku JPT yang terpetakan kompetensinya BKNPeningkatan kualitas pengawasanpelayanan publik - meningkatnya kepatuhan terhadap implementasi UU Pelayanan Publik:KL:80%; Lembaga:35%; Prov: 70% ; Kab/Kota: 20% Ombudsman RIPenyelarasan pembangunan nasional dandaerah 1 dokumen konsep Pembangunan Wilayah berbasis pengembangan kawasanstrategis di 35 Kabupaten di 9 Provinsi KementerianPPN/BAPPENASPengembangan eGov di Kemenkominfosecara komprehsif, integral 20% instansi yang memanfaatkan infrastruktur dan teknologi eGovernmentyang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentinganpenyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK nasional KementerianKomunikasi danInformatika
Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
55
LANJUTAN...
LAPORANPELAKSANAAN PRA-MUSRENBANGNAS RKP 2016
16-24 April 2015
30/04/2015
slide - 29
57
• Pra-Musrenbangnas RKP 2016 diselenggarakan untuk membahassinergi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daerah terhadap PencapaianSasaran Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) sebagai dasarpenyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
• Adapun e-Musrenbang merupakan portal aplikasi perencanaan berbasiswebsite yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaanantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunanRencana Kerja Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.
• Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).
PELAKSANAAN PRA-MUSRENBANGNAS RKP 2016
• Proses pembahasan dan sinkronisasi kebijakan K/L dan Pemerintah Daerahdalam pencapaian Sasaran Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) di Tahun2016 tertuang dalam Aplikasi e-Musrenbang Usulan Prioritas PembangunanNasional (UPPN), yang dibagi dalam kelompok agenda pembahasan: (1)Revolusi Mental; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Kedaulatan Pangan; (5)Kedaulatan Energi; (6) Maritim; (7) Kawasan Industri dan Pariwisata; (8)Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal.
• Setiap kelompok agenda pembahasan terdiri dari beberapa K/L dan wakil darisetiap Provinsi terkait untuk membahas masing-masing program/kegiatan K/Lyang akan disinkronkan/diselaraskan dengan usulan daerah. Setiap sesimembahas materi persandingan usulan daerah dan Rencana Kegiatan K/Lyang telah dikelompokan dalam Pencapaian Sasaran Agenda PrioritasNasional (Nawa Cita).
• Pembahasan selama Pra-Musrenbangnas yang diselenggarakan mulai tanggal16 – 24 April 2015, melibatkan 37 K/L dan 34 Provinsi. PerkembanganRekapitulasi Data dan Laporan Hasil Pelaksanaan Pra-Musrenbangnas RKP2016 adalah sebagai berikut:
3
30/04/2015
slide - 30
1. Total usulan Kegiatan Strategis yang disampaikan oleh seluruh 34 Provinsiyang masuk dalam Kelompok Pembahasan adalah sebanyak 19.964 usulanKegiatan dengan total usulan dana sebesar Rp. 2.334,83 Triliun.
2. Kelompok pembahasan yang mendominasi jumlah usulan terbesar danterbanyak adalah Kelompok Pembahasan Pengembangan KawasanIndustri dan pariwisata dengan jumlah usulan sebanyak 4.550 usulankegiatan senilai Rp. 477,63 Trilyun, disusul Kelompok Kedaulatan Pangandengan jumlah usulan sebanyak 3.939 usulan kegiatan senilai Rp. 426,49Trilyun.
3. Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan usulan Kegiatan Strategisterbanyak dari seluruh Provinsi tersebut adalah Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat dengan total jumlah usulan sebanyak 3.943usulan Kegiatan. Sedangkan Kementerian dan Lembaga yang mendapatkanusulan dana terbanyak dari seluruh Provinsi tersebut adalah KementerianPerhubungan dengan total usulan dana sebesar Rp. 590,78 Trilyun.
REKAPITULASI DATA UPPN
4
Grafik 1. Jumlah Usulan dan Dana Kegiatan StrategisPer Kelompok Pembahasan
5
Usulan pendanaan kegiatan strategis oleh Pemerintah Daerah secara berurutan menurut jumlahsebagai berikut:1. Pengembangan kawasan indistri dan pariwisata2. Penguatan kedaulatan pangan3. Kemaritiman
30/04/2015
slide - 31
Grafik 2. Jumlah Usulan dan Dana Kegiatan StrategisPer Kementerian/Lembaga
6
REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN PRAMUSRENBANGNAS
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Kesepakatan Usulan dan DanaPer Kelompok Pembahasan
(Dana dalam Rp. Trilyun)
Ket
Usulan Dana Usulan Dana Usulan Dana Usulan Dana
Kedaulatan Pangan 3.939 Rp. 426,5 263 Rp. 6,5 0 Rp. - 1 Rp. 0,3Pelayanan Pendidikan 2.940 Rp. 157,5 2.634 Rp. - 0 Rp. - 0 Rp. -
Kedaulatan Energi 587 Rp. 294,3 19 Rp. 0,6 215 Rp. 56,9 216 Rp. 5,0Kemaritiman 3.068 Rp. 527,8 284 Rp. - 0 Rp. - 19 Rp. -
Pengb. Kawasan Industri 4.550 Rp. 477,6 755 Rp. - 2 Rp. - 161 Rp. -Pariwisata 493 Rp. 6,4 113 Rp. - 0 Rp. - 11 Rp. -
Revolusi Mental 35 Rp. 1,0 12 Rp. - 0 Rp. - 0 Rp. -Daerah Perbatasan 1.004 Rp. 108,0 140 Rp. 0,4 0 Rp. - 30 Rp. 0,2Daerah Tertinggal 1.212 Rp. 222,0 114 Rp. 0,8 4 Rp. 0,1 52 Rp. 0,8
Pelayanan Kesehatan 2.136 Rp. 113,7 1.272 Rp. - 0 Rp. - 37 Rp. -Total 19.964 Rp. 2.334,8 5.606 Rp. 8,3 221 Rp. 57,0 527 Rp. 6,3
Kelompok PembahasanJumlah Usulan Daerah
dan DanaDiakomodasi KL Diakomodasi BUMN Inisiatif Baru
7
30/04/2015
slide - 32
Grafik 3. Rekapitulasi Jumlah Kesepakatan Usulan KegiatanPer Provinsi
8
Usulan kegiatan strategis oleh Pemerintah Provinsi yang dapat ditindaklanjuti olehKementerian/Lembaga secara berurutan menurut jumlah sebagai berikut:1. Provinsi Kalimantan Barat2. Provinsi Papua3. Provinsi Sumatera Selatan
Grafik 4. Rekapitulasi Jumlah Kesepakatan Usulan KegiatanPer Kementerian/Lembaga
9
Jumlah kegiatan yangdibahas olehpemerintah provinsibersama dengan K/Lsecara berurutanmenurut jumlahsebagai berikut:1. Kegiatan di
bidangpendidikan dankebudayaan
2. Kegiatan dibidangkesehatan
3. Kegiatan dibidang pekerjaanumum danperumahan
30/04/2015
slide - 33
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pembahasan dan Persentase Kesepakatan UsulanKegiatan Per Kelompok Pembahasan
Usulan % Usulan % Usulan % Usulan % Usulan %
Kedaulatan Pangan 3.939 265 6,73% 263 99,25% 0 0,00% 1 0,38% 1 0,38% 0 0,00%Pelayanan Pendidikan 2.940 2.854 97,07% 2.634 92,29% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,67% 201 7,04%
Kedaulatan Energi 587 586 99,83% 19 3,24% 215 36,69% 216 36,86% 24 4,10% 112 19,11%Kemaritiman 3.068 613 19,98% 284 46,33% 0 0,00% 19 3,10% 143 23,33% 167 27,24%
Pengb. Kawasan Industri 4.550 1.510 33,19% 755 50,00% 2 0,13% 161 10,66% 384 25,43% 208 13,77%Pariwisata 493 291 59,03% 113 38,83% 0 0,00% 11 3,78% 148 50,86% 19 6,53%
Revolusi Mental 35 25 71,43% 12 48,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 28,00% 6 24,00%Daerah Perbatasan 1.004 305 30,38% 140 45,90% 0 0,00% 30 9,84% 104 34,10% 31 10,16%Daerah Tertinggal 1.212 396 32,67% 114 28,79% 4 1,01% 52 13,13% 143 36,11% 83 20,96%
Pelayanan Kesehatan 2.136 1.529 71,58% 1.272 83,19% 0 0,00% 37 2,42% 72 4,71% 148 9,68%
Belum AdaKesepakatan DitolakKelompok
Kesepakatan Pramusrenbang
Disepakati melaluiAnggaran Baseline
K/L
Disepakati MelaluiPendanaan BUMN
JumlahUsulanDaerah
%Disepakati Sebagai
Inisiatif Baru
JumlahUsulan
Dibahas
10
TERIMA KASIH
66
30/04/2015
slide - 34
LAMPIRAN
67
PETA PERMASALAHANPEMBANGUNAN NASIONAL, MODAL POTENSIAL,
DAN AGENDA-AGENDA STRATEGISKABINET KERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
68
30/04/2015
slide - 35
69
PDB BEBERAPA NEGARA ASIA
PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTAMBAHAN KESEMPATAN KERJADAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
70
Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan. Dalam periode 2011-2013, terjadi penurunan penciptaan lapangan kerja dibandingkanperiode 2007-2010. Pada tahun 2014, lapangan pekerjaan kembali meningkat.
30/04/2015
slide - 36
71
LAJU PERTUMBUHAN PDRBPROVINSI TAHUN 2014
8.73
7.57 7.296.31 6.26
4.854.68 4.68
3.252.62
2.021.65
Indonesia5,02
0123456789
10Su
law
esi B
arat
Jam
bi
Sula
wes
i Sel
atan
Kep.
Ria
u
Goro
ntal
o
Bali
MAL
UKU
Sula
wes
i Uta
ra
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Kalim
anta
n Te
ngah
DKI J
akar
ta
Jaw
a Ti
mur
Sum
bar
Beng
kulu
Mal
uku
Utar
a
Bant
en
Jaw
a Te
ngah
Papu
a Ba
rat
Sum
ater
a Ut
ara
DIY
Sula
wes
i Ten
gah
Lam
pung
Jaw
a Ba
rat
Nusa
Ten
ggar
a Ba
rat
Nusa
Ten
ggar
a Ti
mur
Kalim
anta
n Ba
rat
Kalim
anta
n Se
lata
n
Sum
ater
a Se
lata
n
Kep.
Ban
gka
Belit
ung
Papu
a
Riau
Kalim
anta
n Ti
mur
Aceh
%
• Tahun 2014, provinsi yang kaya SDA termasuk mineral, batu bara dan migas (Provinsi Papua, Riau,Kalimantan Timur, dan Aceh) mengalami laju pertumbuhan ekonomi paling rendah dikarenakanmenurunnya/tidak stabilnya harga komoditas tersebut di pasar inernasional.• Sedangkan beberapa provinsi yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, justruprovinsi-provinsi yang berada di Luar Jawa/KTI (antara lain provinsi-provinsi di Sulawesi) yangperkonomiannya tidak bergantung pada kekayaan mineral, batu bara, migas.
Sumber: BPS, 2015
KETIMPANGAN ANTARWILAYAH
72
30/04/2015
slide - 37
73
PEREKONOMIAN NASIONAL MAKIN BERTUMPUDI PULAU JAWA
74
PETA PERSEBARAN DANPERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL
122 kab20142009199 kab*70 kabKeluar
DOB 34 183 kabtargetkeluar
2004199-50+ 34
201975 kabDOB 9keluar 50 kab
183-70+ 9 DOB 47kab122-75*Berdasarkan Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014
30/04/2015
slide - 38
KETIMPANGAN ANTARPENDAPATAN
75
76
PETA MASALAH KEPENDUDUKAN
30/04/2015
slide - 39
77
KETIMPANGAN PERSEBARAN PENDUDUK
78
RENDAHNYA KUALITAS PEKERJA MENYEBABKANPRODUKTIVITAS RENDAH
Hanya 5 persen dari pekerja yangmemperoleh pelatihan, menyebabkansebagian besar tenaga kerja memilikikeahlian rendah (Sakernas 2014) Pelambatan keterampilan pekerja,menyebabkan produktivitas tenaga kerjasecara keseluruhan rendah, termasukdibandingkan negara-negara di ASEAN.
110,8 JutaPekerja(2012)
Lowskilled(%)
Semi-Skilled(%)
Skilled(%)
Total(%)
PertanianIndustriJasa ++
96,386,555,9
3,69,7
30,6
0,13,8
13,5
100,0100,0100,0
pernahmempero
lehpelatihan
4,06%
tidak pernahmemperoleh
pelatihan96%
Pengangguran Terbuka Menurut PelatihanYang Pernah Diterima Tahun 2014
NEGARA
Pengangguran Terbuka BerdasarkanPendidikan
(% dari jumlah penganggur)Primary
(SD, SMP)Secondary(SMA, SMK)
Tertiary(D1, D3, S1)
Indonesia 39 40 10
Malaysia 10 61 25
Philippines 12 45 42
Singapore 27 23 50
Thailand 39 18 34
30/04/2015
slide - 40
PRESENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI(September 2014)
Slide - 79
9.5412.05 12.77Indonesia
10,96
0
5
10
15
20
25
30DK
I Jak
arta Bali
Kalim
anta
n Se
lata
n
Kep
Bang
ka B
elitu
ng
Bant
en
Kalim
anta
n Te
ngah
Kalim
anta
n Ti
mur
Kep
Riau
Sum
ater
a Ba
rat
Mal
uku
Utar
a
Riau
Kalim
anta
n Ba
rat
Sula
wes
i Uta
ra
Jam
bi
Jaw
a Ba
rat
Sula
wes
i Sel
atan
Sum
ater
a Ut
ara
Sula
wes
i Bar
at
Jaw
a Ti
mur
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Jaw
a Te
ngah
Sula
wes
i Ten
gah
Sum
ater
a Se
lata
n
Lam
pung
DI Y
ogya
kart
a
Aceh
Nusa
Ten
ggar
a Ba
rat
Beng
kulu
Goro
ntal
o
Mal
uku
Nusa
Ten
ggar
a Ti
mur
Papu
a Ba
rat
Papu
a
Persentase Penduduk Miskin Provinsi (%) Persentase Penduduk Miskin Nasional (%)
79
80
TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKINTAHUN 2014
30/04/2015
slide - 41
81
GINI INDEX
40 percentLowExpenditure
40 percentMediumExpenditure
20 percentHighExpenditure
Gini Index2005 20.22 37.69 42.09 0.332006 21.42 37.65 41.26 0.362007 18.74 36.51 44.75 0.382008 18.72 36.43 44.86 0.372009 21.22 37.54 41.24 0.372010 18.05 36.48 45.47 0.382011 16.86 34.73 48.41 0.41
RATIO GINI PROVINSI 2008 2009 2010 2011 2012 2013
< 0,35Kep. Bangka Belitung 0,26 0,29 0,30 0,30 0,29 0,31
Maluku Utara 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,32Aceh 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34
0,35 - 0,40
Sumatera Utara 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35Jambi 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35
Nusa Tenggara Timur 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35
Kalimantan Tengah 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35
Sulawesi Barat 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35Sumatera Barat 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36Kepulauan Riau 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36Lampung 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36Jawa Timur 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36
Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36
Kalimantan Selatan 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36
Riau 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37Kalimantan Timur 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37Maluku 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37Sumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38Bengkulu 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39Jawa Tengah 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39Banten 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40Bali 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40
> 0,40
Jawa Barat 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41Sulawesi Tengah 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41Sulawesi Utara 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42DKI Jakarta 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43Sulawesi Selatan 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43Sulawesi Tenggara 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43Papua Barat 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43DI Yogyakarta 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44Gorontalo 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44Papua 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44
PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSIMENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008-2013
82
30/04/2015
slide - 42
PRESENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)MENURUT PROVINSI
(Agustus 2014)
2.08
4.435.08
Indonesia5,94
0
2
4
6
8
10
12Ba
li
Sula
wes
i Bar
at
Kalim
anta
n Te
ngah
Nusa
Ten
ggga
ra T
imur
DI Y
ogya
kart
a
Papu
a
Beng
kulu
Sula
wes
i Ten
gah
Kalim
anta
n Se
lata
n
Kalim
anta
n Ba
rat
Goro
ntal
o
Jaw
a Ti
mur
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Lam
pung
Sum
ater
a Se
lata
n
Papu
a Ba
rat
Jam
bi
Sula
wes
i Sel
atan
Kep.
Ban
gka
Belit
ung
Mal
uku
Utar
a
Jaw
a Te
ngah
Nusa
Ten
ggar
a Ba
rat
Sum
ater
a Ut
ara
Sum
ater
a Ba
rat
Riau
Kepu
laua
n Ri
au
Kalim
anta
n Ti
mur
Sula
wes
i Uta
ra
Jaw
a Ba
rat
DKI J
akar
ta
Aceh
Bant
en
Mal
uku
% TPT Provinsi % TPT Indonesia
Slide - 8383
KEDAULATAN PANGAN
84
30/04/2015
slide - 43
85
PORSI EKSPOR-IMPOR PANGAN DUNIA
IMPORTIR BERASUTAMA DUNIA
IMPORTIR BERASUTAMA DUNIA
Negara Juta ton %Cina 3,20 8,28Nigeria 2,60 6,73Iran 2,15 5,56Irak 1,30 3,36Pantai Gading 1,30 3,36Uni Eropa 1,30 3,36Saudi Arabia 1,23 3,18Senegal 1,25 3,23Filipina 1,10 2,85Afrika Selatan 0,95 2,46Malaysia 0,90 2,33Indonesia 0,65 1,68Brasil 0,75 1,94Jepang 0,69 1,78Meksiko 0,73 1,89Lainnya 17,91 46,33TOTAL 38,36 100,0 Sumber: Grain: World Market and Trade, USDA, March,2014
Negara Juta ton %India 10,50 27,16Vietnam 6,80 17,59Thailand 6,70 17,33Pakistan 3,50 9,05AS 3,27 8,46Myanmar 1,16 3,01Kamboja 0,98 2,53Cina 0,45 1,16Brasil 0,83 2,15Uruguay 0,90 2,33Argentina 0,53 1,37Mesir 0,85 2,20Australia 0,46 1,19Guyana 0,35 0,91Lainnya 1,38 3,56TOTAL 38,66 100,0
EKSPORTIR BERASUTAMA DUNIA
EKSPORTIR BERASUTAMA DUNIA
PENYUSUTAN LAHAN SAWAHANCAM PRODUKSI PANGAN
Sumber: litbang Kompas diolah dari BPS, Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan 2012, Kementerian PertanianLaju Percetakan dan Konversi Lahan Tahun 2006 –2013 Percetakan lahan sawah baru per tahun : 47.000 hektar Laju konversi lahan sawah menjadi permukiman dan kegiatan industri per tahun : 100.000 hektar
8.08
0.92
1.03
0.46
3.44
2.22
11.50
1.23
1.07
0.62
5.61
2.97
Total
Sulawesi
Kalimantan
Bali dan Nusa Tenggara
Jawa
Sumatera
2002 2012
Berkurangnya Lahan Pertanian(dalam Juta Hektar)
86
30/04/2015
slide - 44
KEDAULATAN ENERGI
87
• Konsumsi energi listrik Indonesia per kapita barumencapai 741 kilowatt hour (KWh) per kapita.• Di ASEAN, konsumsi listrik tertinggi dipegang olehBrunei Darussalam dengan angka 8.308 KWh perkapita, disusul Singapura 8.185 KWh per kapita,kemudian Malaysia 3.490 KWh per kapita, laluThailand 2.079 per Kwh, dan Vietnam 799 KWhper kapita.• Konsumsi listrik India per kapita 778 KWh.
88
LISTRIK PER KAPITA
30/04/2015
slide - 45
89
NAD89,72
%Sumut87,62%
Sumbar80,22%
Riau77,56%
Sumsel70,90%
Bengkulu78,53%
Babel97,13%
Lampung77,55%
Jakarta99,99%
Banten86,27%
Jabar80,15%
Jateng86,13%
Jambi75,14%
DIY80,57%
Jatim79,26%
Bali78,08%
NTT54,77%
Kalbar95,55%
Kalsel81,61%
Kaltim80,45%
Sulut81,82%
Sulteng71,02%
Sulsel81,14%
Malut87,67%
Maluku78,36%
Papua36,41%
Category :
> 70 %
50 - 70 %
< 50 %
Sulbar67,60%
Kepri69,66%
Sultra62,51%
Papua Barat75,53%
Kalteng66,21%
Gorontalo67,81%
NTB64,43%
RasioElektrifikasi
(%)
REALISASI TARGET
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
63,00 64,30 65,10 65,80 67,20 72,95 76,56 80,16 81,51 * 85,18 88,19 91,09 93,90 96,6 97,8 98,4 99,9
KETIMPANGAN RASIO ELEKTRIFIKASI PER WILAYAHTAHUN 2013 SERTA TARGET 2015-2019
*)= Angka Sementara90
30/04/2015
slide - 46
KEMARITIMAN
91
92
POTENSI PERIKANAN PER WILAYAH PENANGKAPANDI INDONESIA
(satuan dalam 1.000 ton/tahun)
WPP Selat Malakadan Laut Andaman
276,1
WPPSamudera Hindia A
(Barat Sumateradan Selat Sunda)
565,1
WPPSamudera Hindia B
(Selatan Jawa -Laut Timor Barat)
491,7
WPPSelat Karimata,
Laut Natuna, danLaut Cina Selatan
1.059
WPP Laut Jawa
836,6WPP
Selat Makassar, TelukBone, Laut Flores, dan
Laut Bali
929,7
WPPTeluk Tolo
dan Laut Banda
278,0
WPPLaut Aru, Laut Arafuradan Timur Laut Timor
855,6
WPPTeluk Cenderawasih
dan Samudera Pasifik
299,2
WPPLaut Sulawesi dan Utara
Pulau Halmahera
333,7
WPP Teluk Tomini, LautMaluku, Laut Halmahera,
Laut Seram,dan Teluk Berau;
595,5
30/04/2015
slide - 47
SISTEM LOGISTIK YANG BERBIAYA TINGGISISTEM LOGISTIK YANG BERBIAYA TINGGI
Slide 93
Padang
2.7
Singapore
1.0
Balikpapan1.3
Makassar1.7 Jayapura
1.4
Jarak EkonomiBerdasarkan Trans Laut, biayarelatif kontainer 20-kaki dariJakarta ke tujuan domestikterhadap biaya ke Singapura(unit cost = 1.0)
Sumber: World Bank, Logistic Performance Index (LPI) ranking and scores, 2012
Tantangan
‣ Belum adanya sistem logistik yang efisiendan terpadu pada masing-masing kawasanperhatian investasi;‣ Ketimpangan antara kondisi jalan nasionaldan jalan daerah berkontribusi padatingginya waktu perjalanan dan biayalogistik.
93
PERINDUSTRIAN DANPARIWISATA
94
30/04/2015
slide - 48
95
PERAN INDUSTRI MAKIN MEROSOT :TANDA KUALITAS EKONOMI NASIONAL MUNDUR
LAPANGAN USAHATAHUN
2006 2010 2014 **)PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 13,0 14,7 14,3PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 11,0 11,8 10,5INDUSTRI PENGOLAHAN 27,5 24,3 23,7LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH 0,9 0,8 0,8B A N G U N A N 7,5 10,2 10,1PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 15,0 13,8 14,6PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 6,9 6,6 7,4KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH. 8,1 7,2 7,6JASA - JASA 10,1 10,6 11,0
TOTAL 100,0 100,0 100,0
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar HargaBerlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)
Sumber : BPS**) angka sangat sementara
96
LONJAKAN PRODUKSI SDA, TETAPITIDAK UNTUK KEMANDIRIAN BANGSA
30/04/2015
slide - 49
CADANGAN KEKAYAAN ALAM YANG TERSEDIA MASIH BISAUNTUK MEMBANGUN KEDAULATAN ENERGI
DAN MEMULIHKAN SEKTOR INDUSTRI
SUMATERA
Batubara 52.483,20 JTon
Minyak Bumi 5.299,47 MMSTB
Gas Bumi 133,55 TSCF
JAWA
Batubara 14,21 JTon
Minyak Bumi 1.631,34 MMSTB
Gas Bumi 9,97 TSCF
SULAWESI
Batubara 233,10 JTon
Minyak Bumi 49,11 MMSTB
Gas Bumi 3,88 TSCF
MALUKU
Batubara 2,13 JTon
Minyak Bumi 37,92 MMSTB
Gas Bumi 15,22 TSCF
PAPUA
Batubara 128,57 JTon
Minyak Bumi 65,73 MMSTB
Gas Bumi 23,91 TSCF
KALIMANTAN
Batubara 52.326,23 JTon
Minyak Bumi 669,24 MMSTB
Gas Bumi 17,36 TSCF
Dengan tingkat produksi batubara 400 juta ton pertahun maka umur cadangan sekitar 50 tahun. Cadangan Proven minyak bumi 4 milyar barel, dengan produksi kurang lebih 300 juta barel/tahun,dikhawatirkan cadangan habis dalam waktu 10-13 tahun Cadangan gas bumi sekitar 150 TSCF, produksi nasional sekitar 5 TSCF, maka cadangan dapat bertahansekitar 30 tahun. 97
KEDATANGAN WISATAWANKE EMPAT NEGARA
• Keempat negara di Asia Tenggarapada kurun waktu 2010-2013mengalami tren peningkatankedatangan wisatawanmancanegara (wisman).• Pada tahun 2014, seiring denganadanya demonstrasi, ketidak-stabilan politik dan banjir diThailand, jumlah wismanmengalami penurunan.• Dalam 5 tahun terakhir Indonesiatumbuh rata-rata 7,6 persen.Sementara itu, Malaysia tumbuh 2,6persen, Thailand 12,8 persen, danSingapura 7,1 persen.• Dengan kondisi ini, Indonesiamemiliki peluang untukmeningkatkan jumlah wismannya.2010 2011 2012 2013 2014Thailand 15,936,400 19,230,470 22,353,903 26,546,725 24,779,768Singapore 11,638,663 13,171,303 14,496,091 15,567,923 15,095,152Malaysia 24,577,196 24,714,324 25,032,708 25,715,460 27,437,315Indonesia 7,002,944 7,649,731 8,044,462 8,802,129 9,435,411
05,000,000
10,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,000
oran
g
Jumlah Wisatawan Mancanegaradi Indonesia dan di Negara-negara Tetangga
98
30/04/2015
slide - 50
KEBUTUHAN DASAR :PERUMAHAN, PENDIDIKAN,
KESEHATAN
99
100
ANGKA KEKURANGAN RUMAH MENCEMASKAN
• Angka kekurangan rumah (housing backlog) di Indonesia pada tahun2014 diperkirakan mencapai sekitar 17,2 juta unit. Angka inidiproyeksikan dari angka 13,6 juta unit pada tahun 2010 dan 4,3 jutaunit pada tahun 2000 (berdasarkan Sensus BPS yang diadakan setiap10 tahun sekali).• Ini berarti ada rata-rata pertambahan 930 ribu unit kekurangan rumahsetiap tahun.• Luas permukiman kumuh juga diperkirakan mencapai 63.000 ha padatahun 2014. Proyeksi ini diperoleh dari luas kumuh yang bertambahdari 47.393 ha pada tahun 2000 menjadi sekitar 59.000 ha pada tahun2010 (Sensus BPS).• Ini berarti kawasan kumuh bertambah rata-rata lebih dari 1000 hasetiap tahunnya.
30/04/2015
slide - 51
-10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00
100.00Pa
pua
Sula
wes
i Bar
atGo
ront
alo
Kepu
laua
n Ba
ngka
Sula
wes
i Ten
gah
Kalim
anta
n Ba
rat
Kalim
anta
n Se
lat
Kalim
anta
n Te
nga
Riau
Sula
wes
i Sel
atan
Sula
wes
i Ten
ggar
Jaw
a Ba
rat
Sula
wes
i Uta
raSu
mat
era
Sela
tan
Nusa
Ten
ggar
a Ti
Jaw
a Te
ngah
Lam
pung
Sum
ater
a Ba
rat
Jam
biSu
mat
era
Utar
aM
aluk
u Ut
ara
Bant
enNu
sa T
engg
ara
BaPa
pua
Bara
tJa
wa
Tim
urBe
ngku
luDK
I Jak
arta
Aceh
Mal
uku
Kepu
laua
n Ri
au Bali
Kalim
anta
n Ti
mur
DI Y
ogya
kart
a
Angka terendah tk kab/kota Rata-rata tk provinsi Angka tertinggi tk kab/kota
Disparitas akses pendidikan dasar sudah semakin kecilbaik antar daerah maupun antar kelompok sosial-ekonomi.Namun masih perlu upaya besar untuk menjamin semuaanak usia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan yangberkualitas.
62.5
77.7
93.3
Papua BaratPapua
NTTKalteng
KalbarKalsel
GorontaloSulteng
SulbarSumselBanten
JabarLampung
Kep. BabelMalutKaltimSulsel
INDONESIAJateng
BengkuluJambiSulut
MalukuSultra
NTBSumut
RiauJatimAceh
Kep. RiauSumbar
BaliDIY
DKI Jakarta
APM SMP/MTs per Provinsi, 2011
APS penduduk usia 7-15tahunmenurut kelompok pengeluaran keluarga, 2012.
APS 13-15 tahun antar provinsi dan kab/kota
KESENJANGAN PARTISIPASI PENDIDIKAN
101
Kualifikasi Guru per Provinsi, 2012 Tren Sertifikasi Guru
KUALITAS GURU
21,1525,6426,3926,9229,0331,4831,6334,4036,7638,9539,7239,8342,5943,2543,6043,7343,9344,0346,4147,0947,9949,8950,1650,8950,8951,2451,6352,5154,6954,79
58,4665,05
68,71
0% 20% 40% 60% 80% 100%
DKIBALI
JATIMYOGYAJABAR
BANTENSULSEL
JATENGBENGKULU
N T BSUMBAR
KALTIMSUMUT
RIAUKEPRI
SULBARKALTENG
KALSELSUMSEL
GORONTALOLAMPUNG
N A DIRJABAR
SULUTSULTRA
SULTENGBABELJAMBI
PAPUAKALBARMALUT
MALUKUN T T
<S1 ≥ S1Sumber: NUPTK 2012
Sumber: Kemdikbud
• Masih banyak guru yang belum memenuhipersyaratan kualifikasi akademik minimalsebagaimana diamanatkan UU Guru dan Dosen• 1,5 juta guru yang tersertifikasi (55% dariseluruh jumlah guru)
102
30/04/2015
slide - 52
INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT
Sumber: dihitung menggunakan data Susenas Modul Sosial Budaya 2012
Indeks Pembangunan Masyarakat, 2012 Dimensi Indeks Pembangunan Masyarakat, 2012
Indeks Pembangunan Masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur:1. Indeks gotong-royong (mengukur modal sosial kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif
masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial)2. Indeks toleransi (mengukur kohesi sosial toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)3. Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)
Dimensi Indeks Gotong Royong, 2012
Indeks Toleransi, 2012
103
Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Untuk Mendukung PercepatanPenurunan AKI dan AKB serta Pemenuhan Supply Side JKN, 2015-2019
RS RujukanRegional: 51RSUD: 119
RS RujukanRegional: 21
RSUD: 46
RS RujukanRegional: 29
RSUD: 68 RS RujukanRegional: 22
RSUD: 53
RS RujukanRegional: 14
RSUD: 33RS RujukanRegional: 47RSUD: 111
RS Pratama: 13RS Pratama: 13
RS Pratama: 55RS Pratama: 55
Strategi 2015-2019:1. Penguatan sistem rumah sakit rujukan nasional (14 RS)2. Penguatan sistem rumah sakit rujukan regional (184 RS)3. Penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (430 RS)4. Pembangunan RS Pratama di DTPK (68 RS)
RS Rujukan Nasional
104
30/04/2015
slide - 53
Sumber: Riskesdas 2013>4030-3920-29<20
BALITA STUNTING (PENDEK): Terjadi pada hampir seluruh wilayahBALITA STUNTING (PENDEK): Terjadi pada hampir seluruh wilayah
STATUS GIZI DI INDONESIA
105
RANCANGAN AWAL RKP 2016
106
30/04/2015
slide - 54
RANCANGAN TEMA RKP 2016
RKP 2015*)RKP 2015*)
MELANJUTKANREFORMASI BAGI
PERCEPATANPEMBANGUNANEKONOMI YANGBERKEADILAN
RKP 2016RKP 2016
MEMPERCEPATPEMBANGUNAN
INFRASTRUKTURUNTUK MELETAKKAN
FONDASIPEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS
MEMPERCEPATPEMBANGUNAN
INFRASTRUKTURUNTUK MELETAKKAN
FONDASIPEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS
RKP 2017RKP 2017
Ditentukandalam prosespenyusunan
RKP 2017
RKP 2018RKP 2018
Ditentukandalam prosespenyusunan
RKP 2018
RKP 2019RKP 2019
Ditentukandalam prosespenyusunan
RKP 2019
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015 107
Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah adanyaketerbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.
Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yangharus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas. Pembangunan berkualitas : Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, danmengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungandan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yangberkelanjutan.
Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatanpangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasarankelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan.
LANJUTAN...
“Mempercepat Pembangunan Infrastrukturuntuk Meletakkan Fondasi Pembangunan
yang Berkualitas”
“Mempercepat Pembangunan Infrastrukturuntuk Meletakkan Fondasi Pembangunan
yang Berkualitas”
108
30/04/2015
slide - 55
SASARAN EKONOMI
Indikator 2014*(Baseline) 2015 2016 2019
EKONOMI MAKRO
Pertumbuhan ekonomi 5,1% 5,7 6,6 8 % Inflasi 7,3% 5,0 4,0 3,5% Tingkat Kemiskinan 11,25% ** 9,5-10,5 9,0-10,0 7-8% Rasio Pajak (Tax Ratio) tahundasar 2010 11,4% 12,6% 13,3% 16% Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 5,5-5,8 5,2-5,5 4-5%
109
TARGET PERTUMBUHAN EKSPOR
• Pertumbuhan ekspor produk non-migas sebesar 9,9 persenatau menjadi sebesar USD 173,25 miliar.• Rasio ekspor jasa terhadap PDB sebesar 2,8 persen.
Sebaran Target Ekspor Berdasarkan Wilayah Tahun 2016
110
30/04/2015
slide - 56
TARGET REALISASI INVESTASI NASIONALDAN BERDASARKAN WILAYAH
111
DIMENSI PEMBANGUNANMANUSIA DAN MASYARAKAT
112
30/04/2015
slide - 57
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIADAN MASYARAKAT
Indikator 2014(Baseline) 2016 2019
Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8,1(tahun) 8,5 (tahun) 8,8 (tahun) Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94,1% 95,1% 96,1 % Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B 50,4%(2013) 58,8% 68,4 % Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% 76,5% 84,2 % Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B 62,5% 71,8% 81,0 % Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% 79,1% 84,6% Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B 48,2% 56,6% 65,0 % Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20%penduduk terkaya 0,84(2013) 0,87 0,90 Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan20% penduduk terkaya 0,57(2013) 0,58 0,60
Pendidikan Anak Usia DiniAngka Partisipasi PAUD 66,81 70,85 77,23Pendidikan DasarAngka Partisipasi Murni SD/MI 91,28 91,79 94,78Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ SDLB/ Paket A 111,04 111,14 114,09Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 79,42 80,87 82,02Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B 101,57 104,47 106,94Pendidikan MenengahAngka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK 55,26 60,84 67,48Angka Partisipasi Kasar SMA/ MA/ SMK/ Paket C 79,22 85,51 91,63Pendidikan TinggiAngka Partisipasi Kasar PT 28,51 31,31 36,73
Arah Kebijakan1. Melanjutkan upaya untukmemenuhi hak seluruhpenduduk mendapatkan layananpendidikan dasar berkualitas.2. Memperluas dan meningkatkanpemerataan pendidikanmenengah yang berkualitas.3. Meningkatkan akses dan kualitaspendidikan anak usia dini(PAUD).4. Meningkatkan kualitaspembelajaran.5. Meningkatkan relevansipendidikan kejuruan dengankebutuhan dunia kerja.6. Meningkatkan kualitas,pengelolaan dan penempatanguru, serta jaminan hidup danfasilitas pengembangankeilmuan dan karir bagi guru didaerah khusus.7. Meningkatkan pemerataanakses, kualitas, relevansi, dandaya saing pendidikan tinggi.
Pendidikan
113
Pembangunan Kesehatan Arah Kebijakan1. Akselerasi Pemenuhan AksesPelayanan Kesehatan Ibu, Anak,Remaja, dan Lanjut Usia yangBerkualitas2. Mempercepat Perbaikan GiziMasyarakat3. Meningkatkan PengendalianPenyakit dan PenyehatanLingkungan4. Memantapkan Pelaksanaan SistemJaminan Sosial Nasional (SJSN)Bidang Kesehatan5. Meningkatan Akses PelayananKesehatan Dasar yang Berkualitas6. Meningkatan Akses PelayananKesehatan Rujukan yangBerkualitas7. Meningkatkan Ketersediaan,Penyebaran, dan Mutu Sumber DayaManusia Kesehatan8. Meningkatkan Ketersediaan,Keterjangkauan, Pemerataan, danKualitas Farmasi dan AlatKesehatan9. Meningkatkan Pengawasan Obatdan Makanan
No Indikator StatusAwal 2016 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anaka. Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Pf) 70,4 77 85b. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatalke empat (K4) 70,4 74 80c. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 71,3 70 90
2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakata. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) 70,4 77 85b. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yangmendapatkan PMT - 50 953 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menulara. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 271 245b. Prevalensi HIV (persen) 0,46(2013) <0,5 <0,54 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatana. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmasterakreditasi 0 700 5.600
b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persenimunisasi dasar lengkap pada bayi - 80 95c. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenagakesehatan 1.015 2000 5.600
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIADAN MASYARAKAT
114
30/04/2015
slide - 58
INDIKATOR 2014(BASELINE) 2016 2019Akses AirMinum Layak 70% 70% akses 4 K7% AksesDasar 100%
Akses SanitasiLayak 60,9% 66,3% akseslayak11% aksesdasar100%
KawasanPermukimanKumuhPerkotaan38.431 Ha 38.431 Ha 0 Ha
Arah Kebijakan1. Meningkatkan akses masyarakatberpendapatan rendah terhadap hunianyang layak, aman, dan terjangkau sertadidukung oleh penyediaan prasarana,sarana, dan utilitas yang memadai2. Menjamin ketahanan air melaluipeningkatan pengetahuan perubahan sikapdan perilaku dalam pemanfaatan airminumdan pengelolaan sanitasi3. Penyediaan infrastruktur produktif danmanajemen layanan melalui penerapanmanajemen asset4. Penyelenggaraan sinergi air minum dansanitasi yang dilakukan di tingkat nasional,provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat5. Peningkatan efektifitas dan efisiensipendanaan infrastruktur air minum dansanitasi
Pembangunan Perumahan,Air Minum dan SanitasiHIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN MASYARAKAT
115
PENGUATAN RUMAH SAKIT RUJUKANTAHUN 2015
116
30/04/2015
slide - 59
NO KEGIATAN SASARAN a.l: K/L1 Peningkatan Pelayanan KesehatanMasyarakat khususnya Kartu IndonesiaSehat (KIS) KIS 99,6 Juta orang KementerianKesehatanBantuan Operasional Kesehatan (BOK) UntukPuskesmas - 9.865 PuskesmasPenyediaan obat dan vaksin di puskesmassebesar 78 % ketersediaan obat dan vaksin dipuskesmasPeningkatan akses dan kualitas pelayanankesehatan ibu dan reproduksi sebesar 73 % ibuhamil yang mendapatkan pelayanan antenatal keempat (K4) dan 77% persalinan di fasilitaspelayanan kesehatan (PF)2 Pembangunan Kependudukan dan KB Persentase Pasangan Usia Subur (PUS), WanitaUsia Subut (WUS), remaja dan keluarga yangmendapatkan informasi program KKBPK melaluimedia massa (cetak dan elektronik) dan medialuar ruang, terutama media lini bawah (poster,leaflet, lembar balik, banner, media tradisional)dari 76% menjadi 78%
BKKBN
3 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakatmelalui Kesempatan Kerja Pengembangan dan Peningkatan PerluasanKesempatan Kerja sebanyak 74.000 org Kemenaker
HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KESEHATANTAHUN 2015
117
NO KEGIATAN SASARAN a.l: K/L1. Program IndonesiaPintar Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin (KIP)- 10.685.614 Siswa SD- 4.694.968 Siswa SMP- 1.692.559 Siswa SMA- 2.154.167 Siswa SMKKemendikbud
- 826.467 Siswa MI- 773.491 Siswa MTs- 356.429 Siswa MA/MAK KemenagPenyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yangKompeten Untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah- 1.572.250 Guru jenjang pendidikan dasar yang berkualifikasi akademikminimal S1/D4,- 107.328 PTK Dikdas (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Profesi,- 92.464 PTK Dikdas (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Khusus,- 243.725 PTK Dikdas (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional,- 375.463 PTK Dikdas yang terfasilitasi peningkatan karirnya,- 9.067 Guru SM yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4,- 86.223 PTK Dikmen (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Profesi,- 7.116 PTK Dikmen (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Khusus,- 19.394 PTK Dikmen (non-PNS) yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional.
Kemendikbud
HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PENDIDIKANTAHUN 2015
118
30/04/2015
slide - 60
HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PERUMAHANTAHUN 2015
119
NO PROGRAM SASARAN a.l: K/L1 Peningkatan kualitaspermukiman di daerahperkotaan 5.765 Ha kawasan kumuhperkotaan KemenPU & Pera2 Pembangunan Rumah SusunSederhana Sewa 9.350 unit sarusun yangdilengkapi dengan PSUpendukungnya terbangun KemenPU & Pera3 Pendayagunaan sumberpembiayaan perumahan 7,5% pinjaman likuiditas; 15 %sekuritisasi aset KPR KemenPU & Pera
HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PERUMAHANTAHUN 2015
120
30/04/2015
slide - 61
HIGHLIGHT PEMBANGUNAN MENTAL DANKARAKTER BANGSA TAHUN 2016
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPendidikan karakter melalui pembelajaran di kelas danpengembangan kegiatan ekstrakurikuler Semua jenjang pendidikan Kemdikbud, KemenagPengembangan kurikulum yang memuat pendidikan karakter Seluruh peserta didik Kemdikbud, KemenagPeningkatan kualitas guru sebagai figur teladan Seluruh guru Kemdikbud, KemenagPeningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat 300 desa Kementerian Hukum danHAMPenguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara Aparatur negara dan masyarakat yangmemperoleh pendidikan pelatihan (ToT) HAM Komisi Nasional HAMPembentukan sistem politik berintegritas pada penyelenggaraPemilu, peserta atau kandidat, dan pemilih 20 lembaga KPKInovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik 400 inovasi Kementerian PAN dan RBPembinaan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Usaha HilirMinyak dan Gas Bumi 39 juta KL Produksi BBM24,41 juta ton Produksi kilang LPG25,5 Produksi LNG (MMTPA) Kementerian ESDMPenghargaan Tokoh Inspiratif Bidang Kebudayaan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Budaya KemdikbudPeningkatan Sensor Film 46.200 produk film KemdikbudPemanfaatan Modal Sosial dan Modal Budaya Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat KemsosPeningkatan pengawasan persaingan usaha Menguatnya internalisasi nilai-nilaipersaingan usaha yang sehat di kalanganpelaku ekonomi, pemerintah, dan masyarakat KPPUPeningkatan penggunaan produk dalam negeri danperlindungan konsumen Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadapproduk dalam negeri dan tingginya tingkatkeberdayaan konsumen Kemendag
121
DIMENSI PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULAN
122
30/04/2015
slide - 62
INDIKATOR 2014(baseline) 2016 2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan- Produksi padi (juta ton) 70,6 75,3 82,0- Produksi jagung (juta ton) 19,13 21,0 24,1- Produksi kedelai (juta ton) 0,92 1,4 2,6- Produksi gula (juta ton) 2,6 2,8 3,8- Produksi daging sapi (ribu ton) 452,7 506,2 755,1- Produksi ikan (juta ton) 12,4 14,8 18,8Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:- Pembangunan dan PeningkatanJaringan irigasi air permukaan , airtanah dan rawa (juta ha) 8,9 9,89 9,89- Rehabililtasi jariangan irigasipermukaan, air tanah dan rawa (juta ha) 2,71 5,71 3,01- Pembangunan dan Peningkatan irigasitambak (ribu ha) 189,75 304,75 304,75- Pembangunan waduk)* 21 8 waduk barudan rehabilitasi3 Waduk 49
ARAH KEBIJAKAN1. peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai untukmencapai swasembada dan peningkatan produksiprotein hewani daging dan Gula : (i) pencetakan sawahbaru 200 ribu ha; (ii) perluasan areal tanam danpenerapan pengelolaan tanaman terpadu kedelai 800ribu ha; (iii) penyaluran bantuan budidaya padi danjagung 500 ribu ha; (iv) pengadaan alat dan mesinpertanian 7.308 unit; (v) pengembangan 10agroscience park dan 20 agrotechno park; (vi)penyaluran bantuan/subsidi pupuk; pengembangan 20kawasan sentra perikanan; pengembangan pelabuhanperikanan; (vii) pengembangan jaringan irigasi ditingkat usaha tani 500 ribu ha, pembangunan layananirigasi dan rehabilitasi irigasi 635 ribu ha,pembangunan 29 waduk.2. Stabilisasi harga dan pasokan pangan : (i) penyediaancadangan beras pemerintah; (ii) pemantauan danpengendalian harga pangan; (iii) pengendalian imporpangan melalui penegakan regulasi; (iv) peningkatanakses masyarakat terhadap pangan (Raskin).3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizimasyarakat : (i) percepatan penganekaragamankonsumsi pangan di 4.600 desa; (ii) penguatanpengawasan keamanan pangan; (iii) pengembangankawasan mandiri pangan; (iv) promosi, advokasi dankampanye untuk konsumsi ikan.4. Penanganan Gangguan Ketahanan Pangan : (i)pengembangan asuransi pertanian; (ii) pengembanganbenih yang adaptif terhadap perubahan iklim; (iii)pengendalian organisme penggangu tanaman danpenyakit hewan; (iv) penyaluran bantuan pangan padasaat terjadi bencana alam.
Kedaulatan Pangan
* Kumulatif 5 tahun
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULAN
123
INDIKATOR 2014(baseline) 2016 2019*Rasio Elektrifikasi 81,5% 91,09% 96,6%Konsumsi Listrik Perkapita 843 KWh 1.058 KWh 1.200KWhPeningkatan Produksi SD Energi:- Minyak Bumi (ribu BM/hari) 818 880 700- Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.224 1.150 1.295- Batubara (juta Ton) 421 419 400Penggunaan DN (DMO):- Gas Bumi DN 53% 61% 64%- Batubara DN 24% 26% 60%FSRU/Regasifikasi/ReceivingTerminal (unit) 2 2 7Jaringan Pipa Gas (km) 11.960 15.330 18.322Pembangunan SPBG (unit) 40 30 118Jaringan Gas Kota (sambunganrumah) 188 ribu 121 ribu 1,1 jtPembangunan Kilang Baru(unit) - PMC/EPC** 1
ARAH KEBIJAKAN1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas,dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR,pengembangan gas non konvensional (shale gas danCBM).2. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasionalenergi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii)pengadaan kontrak jangka menengah dan panjanguntuk SD energi.3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukandalam bauran energi: (i) insentif dan harga yangtepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati.4. Meningkatkan aksesibilitas: (i) mendorongpenggunaan SD energi untuk penggunaan setempat;(ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i)pengembangan insentif dan mekanisme pendanaanuntuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) auditenergi; (iii) peningkatan peran perusahaan layananenergi (ESCO).6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebihtransparan dan tepat sasaran.7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA(kelistrikan).* Dengan badan usaha** Project Management Consultant/Engineering Procurement Contractor
Kedaulatan EnergiHIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
124
30/04/2015
slide - 63
INDIKATOR 2014(BASELINE) 2016 2019
Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim
Penyelesaian pencatatan/depositpulau-pulau kecil ke PBB 13.466 500 (tahapvalidasipembakuan namapulau kecil) 17.466(Selesai th 2017) Penyelesaian batas maritim antarnegara 1 negara 35 kaliperundingan 9 negaraPemberantasan Tindakan Perikanan Liar• Meningkatnya ketaatan pelakuperikanan 52% 71% 87%Membangun Konektivitas Nasional:
Pengembangan pelabuhan untukmenunjang tol laut -- -- 24 Pengembangan pelabuhanpenyeberangan 210 48(pembangunan/penyelesaianpelabuhan baru 270 Pembangunan kapal perintis 50 unit 69 unit 104 unitPengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 29,51 juta ton 40-50 Pengembangan pelabuhanperikanan 21 unit 22 unit 24 unit Peningkatan luas kawasankonservasi laut/perairan 15,7 juta ha 17,1 juta ha 20 juta ha
Maritim dan KelautanARAH KEBIJAKAN1. Penyelesaian tata batas dan batas landaskontinen di luar 200 mil laut, sertapenamaan pulau2 dan pendaftarannya;2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;3. Penguatan lembaga pengawasan laut;4. Peningkatan Koordinasi DalamPenanganan Pelanggaran Tindak Pidana;5. Meningkatkan pembangunan sistemtransportasi multimoda;6. Melakukan upaya keseimbangan antaratransportasi yang berorientasi nasionaldengan transportasi yang berorientasilokal dan kewilayahan;7. Percepatan pengembangan ekonomikelautan;8. Meningkatkan dan mempertahankankualitas, daya dukung dan kelestarianfungsi lingkungan laut;9. Meningkatkan wawasan dan budayabahari serta penguatan SDM dan IPTEKkelautan;10. Meningkatkan harkat dan taraf hidupnelayan serta masyarakat pesisir
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULAN
125
INDIKATOR 2014(Baseline) 2016 2019
Pariwisata Wisatawan
Mancanegara (Orang)9 juta 13 juta 20 juta
Wisatawan Nusantara(Kunjungan)
250 juta 263 juta 275 juta
Devisa (triliun rupiah) 120 169 260
IndustriSasaran Pertumbuhan: Industri (%) 4,6 6,9 8.6
Kontribusi dalam PDB 21,0% 21,3% 21,6%
Penambahan jumlahIndustri skala menengahdan besar
- -9.000unit*
ARAH KEBIJAKAN1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkansebanyak mungkin wisatawan manca negara danmendorong peningkatan wisatawan nusantara2. Pembangunan Destinasi Pariwisata:meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisatasehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luarnegeri3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkanpartisipasi usaha lokal dalam industri pariwisatanasional serta meningkatkan keragaman dan dayasaing produk / jasa pariwisata nasional di setiapdestinasi periwisata yang menjdai fokuspemasaran4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata:membangun sumber daya manusia pariwisataserta organisasi kepariwisataan nasional5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luarPulau Jawa6. Penumbuhan Populasi Industri denganmenambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (NilaiEkspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)
Pariwisata dan Industri
* Kumulatif 5 tahun
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULAN
126
30/04/2015
slide - 64
HIGHLIGHT KEDAULATAN PANGANTAHUN 2015
127
KEGIATAN SASARAN a.l: K/LPeningkatan Produksi padi, jagung,kedelai, daging sapi, gula, cabai danbawang merah • Perluasan areal tanam dan penerapan pengelolaan tanaman terpadu kedelai 800 ribuha• Penyaluran bantuan budidaya padi dan jagung 500 ribu ha• Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian 7.308 unit• Penyaluran subsidi pupuk• Pengembangan areal tanaman tebu 40 ribu ha• Pengembangan bibit ternak potong 500 ribu ekor• Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah 4.600 ha
Kementan
Peningkatan Produksi Ikan dan Garam • Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan 22 unit• Pembangunan kapal ikan > 30 GT 35 unit dan 10-30 GT 237 unit• Pengembangan perbenihan 540 unit dan benih induk unggul• Pembangunan sarana dan prasarana budidaya air tawar, air payau, mina politan dantambak• Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha garam
KKP
Perluasan sawah baru • Pencetakan areal sawah baru 200 ribu ha KementanPembangunan infrastruktur pertanian • Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air di tingkat usaha tani, termasukdidalamnya perbaikan irigasi 500 ribu ha• Pengembangan dan reahabiliatsi jaringan irigasi, air tanah, rawa dan tambak 236 ribuha• Pembangunan waduk 29 buah• Rehabilitasi layanan jaringan irigasi permukaan 322 ribu ha• Pembangunan gudang dan fasilitas pengolahan hasil pertanian 392 unit
KementanKemen PU & PRKemen PU & PRKemen PU & PRKementanPembangunan Desa Mandiri benih • Pemantapan pembangunan 1.000 desa mandiri benih (sudah dimulai tahun 2015)• Pengawasan dan sertifikasi benih Kementan
Perluasan pertanian lahan kering di luarJawa dan Bali • Perluasan tanaman hortikultura, perkebunan dan tanaman hijau makanan ternak dilahan kering 250 ribu ha KementanPengembangan Pertanian Organik • Pengembangan pertanian organik berbasis tanaman buah, sayur, dan perkebunan 75dea
• Pengembangan System Rice of Intensification (SRI) 250 ribu ha KementanKementanPembangunan pasar tradisional • Pembangunan pasar tradisional tipe A & B 220 unit Kemendag
HIGHLIGHT KEDAULATAN PANGANTAHUN 2016
128
30/04/2015
slide - 65
HIGHLIGHT KEDAULATAN PANGANTAHUN 2016
129
HIGHLIGHT KETAHANAN ENERGI DANKETENAGALISTRIKAN 2016
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPengembangan EnergiBaru dan Terbarukan - Peningkatan kapasitas pembangkit EBT yang bersumber dari panas bumi: 1.713MW, bioenergi: 2.069 MW, air: 9.250 MW, surya: 92,20 MW, dan angin: 11,17 MW- Peningkatan bauran energi primer dari energi baru dan terbarukan menjadi 11%- Peningkatan kapasitas produksi biofuel sebesar 6,48 juta KLKESDM
Peningkatan aksesenergi dan tenaga listrik Penyediaan kapasitas terpasang infrastruktur pengolahan migas- Kilang minyak: 1,2 ribu bcd- Kilang LPG: 4,6 MTPA- Kilang LNG: 44 MTPA- Kilang hasil olahan: 27,4 (ribu bcpd)Jaringan gas bumi- Jargas kota 121 ribu sambungan rumah- Fasilitasi pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas menjadi 15.330 kmKetenagalistrikan- Rasio elektrifikasi: 91,09%- Konsumsi listrik perkapita: 1.058 KWh
KESDM
Pengalihan transportasiberbasis BBM ke gas Migrasi BBM ke BBG untuk angkutan umum penumpang dan truk- Pembangunan SPBG 2 unit (APBN) dan 28 unit (non APBN)- PMC/EPC 1 kilang mini LNG dan 8 LCNG station KESDM‐ Realokasi subsidi solar ke gas untuk nelayan: 150.000 KESDM‐ Terwujudnya konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan: 2.750 KKP
130
30/04/2015
slide - 66
HIGHLIGHT KEMARITIMAN DAN KELAUTANTAHUN 2015
131
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPerkuatan konektivitasarmada dan jaringanpelayaran nasional ‐ Jumlah trayek perintis dan PSO 102 (trayek)‐ pelabuhan yang dilayani angkutan laut peti kemas dalam negeri 79(pelabuhan)‐ Pengadaan kapal barang perintis 69 (kapal)‐ Armada angkatan laut nasional 15.372 (armada)‐ Subsidi angkutan laut perintis 113 (trayek)KementerianPerhubungan
Pembangunan 100 sentraperikanan sebagai tempatpelelangan ikan terpadu danpembangunan 24 pelabuhanstrategis‐ Pembangunan dan pengoperasian 22 cold storage di sentra perikanan‐ pengembangan 20 pelabuhan perikanan di lokasi sentra perikananterpadu‐ Pembangunan sentra perikanan mutu terpadu 18 (lokasi)‐ pengembangan sarana informasi mendukung Sistem InformasiNelayan di 20 lokasi
KKP
Pemberantasan Illegal,Unregulated and Unreportedfishing (IUU) ‐ Operasi kapal pengawas kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yangmerusak SDKP di WPP – NRI wilayah barat 280 hari (16 kapal) dantimur 280 hari (16 Kapal)‐ Pengadaan kapal pengawas perikanan‐ Operasi keamanan laut secara terintegrasi‐ Pengelolaan 20 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) berpenduduk dan 20PPKT tidak berpenduduk
KKP, BakamlaMengurangi intensitaspenangkapan di kawasanoverfishing sesuai bataskelestarianPenguatan keamanan laut,daerah perbatasan danpengamanan SDA dan ZEEKawasan konservasi perairanberkelanjutanRehabilitasi kerusakanlingkungan pesisir
‐ Penambahan 600.000 ha kawasan konservasi perairan (sehinggamenjadi 17,1 juta ha)‐ Rehabilitasi kawasan pesisir (3 juta batang bakau) KKP
HIGHLIGHT KEMARITIMAN DAN KELAUTANTAHUN 2016
132
30/04/2015
slide - 67
HIGHLIGHT PARIWISATA TAHUN 2015
133
HIGHLIGHT PARIWISATA DAN INDUSTRITAHUN 2016
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPercepatan Pembangunan AksesTransportasi ‐ Jumlah trayek perintis dan PSO 102 (trayek)‐ pelabuhan yang dilayani angkutan laut peti kemas dalamnegeri 79 (pelabuhan)‐ Pengadaan kapal barang perintis 69 (kapal)‐ Armada angkatan laut nasional 15.372 (armada)‐ Subsidi angkutan laut perintis 113 (trayek)KementerianPerhubungan
Peningkatan InfrastrukturPengembangan Budaya Lokal 10 destinasi wisata budaya yang dikembangkan KementerianPariwisataPengembangan Ekonomi KreatifBerbasis Eco Tourism 10 destinasi wisata alam dan buatan yang dikembangkan KementerianPariwisataPercepatan Pengembangan danPengelolaan Kawasan Pariwisata Pembinaan karakter pelaku usaha dan pekerja jasapariwisata di 5 lokasi KementerianPariwisataPeningkatan Tata Kelola Destinasi danPemberdayaan Masyarakat 5000 masyarakat yang menjadi sadar wisata KementerianPariwisataPeningkatan Kualitas SDMLokal/Sekitar Obyek Pariwisata 25000 tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi KementerianPariwisataPercepatan Pembangunan AksesInformasi dan Komunikasi • 43 Publikasi di Media Elektronik• 68 Publikasi di Media Cetak• 30 Publikasi di Media Digital KementerianPariwisata• 20 Publikasi di Media Elektronik• 15 Publikasi di Media Cetak• 11 Publikasi di Media Digital KementerianPariwisata/Kominfo
134
30/04/2015
slide - 68
LANJUTAN…
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPengembangan Fasilitasi IndustriWilayah I • Pengembangan 2 WPPI di Sumatera dan Kalimantan• Pengembangan 10 KPI di Sumatera dan Kalimantan KementerianPerindustrianPengembangan Fasilitasi IndustriWilayah II • Pengembangan 2 WPPI di Jawa dan Bali• Pengembangan 10 KPI di Jawa dan Bali KementerianPerindustrianRevitalisasi & Penumbuhan IndustriTekstil dan Aneka 120 Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka yang Direvitalisasi KementerianPerindustrianRevitalisasi & Penumbuhan IndustriKimia Hilir • 18 Standar Produk (RSNI/SNI Wajib)• Pengembangan 3 komoditi Industri Kimia Hilir KementerianPerindustrianRevitalisasi & Penumbuhan IndustriKimia Dasar • 1 pabrik pupuk NPK di Aceh kapasitas 100.000 ton/tahun• 3 klaster industri petrokimia KementerianPerindustrian
Revitalisasi & Penumbuhan IndustriMaterial Dasar Logam Pembangunan 1 Industri Pengolah Hasil Tambang Mineralmenjadi Produk dan Jasa Industri KementerianPerindustrianRevitalisasi & Penumbuhan IndustriHasil Hutan dan Perkebunan • 3 komoditas industri Hasil Hutan dan Perkebunan• 2 komoditas industri oleokimia dan kemurgi KementerianPerindustrian
Penumbuhan Industri AlatTransportasi Darat 6 Standarisasi Bidang Industri Alat Transportasi Darat KementerianPerindustrianPenumbuhan Industri Elektronika danTelematika Pembangunan 5 ICT Center KementerianPerindustrianPengembangan Industri Hijau 125 industri yang mengikuti expo produk-produk industrihijau di dalam dan luar negeri KementerianPerindustrian135
DIMENSI PEMERATAAN DANKEWILAYAHAN
136
30/04/2015
slide - 69
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNANDIMENSI PEMERATAAN
INDIKATOR 2014(Baseline) 2016 2019
Perlindungan sosial bagi Penduduk Kurang Mampu (40% penduduk termiskin)
Kepemilikan Jaminan Kesehatan 86% 96,2% 100% Akses Pangan Bernutrisi 60% 60% 100% Akses thd Pelayanan Keuangan 4,2% 11,88% 25%Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga yang ditandai dengan meningkatnya keterampilankerja/usaha, tersedianya alternatif usaha/kerja sebagai sumber penghidupan, tersedianyasarana prasarana pendukung ekonomi, meningkatnya akses pasar bagi pengembangan usahamikro/kecilPeningkatan daya saing tenaga kerja
Penyediaan lapangan kerja (2015-2019) > 2 juta 10 juta(rata-rata 2juta/thn) Persentase tenaga kerja formal 40,5% 44,2% 51,0%Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan (akumulatif)
Pekerja formal 29,5 juta 42,6 juta 62,4 juta Pekerja Informal -- 3,2 juta 12,3 jutaMeningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja
Jumlah pelatihan Jumlah sertifikasi 1.921.283*576.887* 807.257122.338 3.552.950**2.280.764** Jumlah tenaga kerja keahlianmenengah yang kompeten 30,0% 35% 42,0% Kinerja lembaga pelatihan milik negaramenjadi berbasis kompetensi 5,0% 15% 25,0%
*2011-2014 **2015-2019
SASARANMenurunnya tingkat kemiskinan menjadi 9,0%-10,0 persen danpengangguran terbuka menjadi 5,2%-5,5% di tahun 2016.ARAH KEBIJAKAN1. Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuhmenghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas
• Memperluas industri manufaktur untuk memperluaslapangan kerja baru berkualitas• Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi• Memperkuat daya saing tenaga kerja dan menciptakanhubungan industrial yang harmonis2. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif• Penataan asistensi sosial, melalui perluasan cakupan,manfaat, dan perbaikan desain Program KeluargaHarapan (PKH), termasuk inovasi penyaluranmenggunakan uang elektronik (UNIK).• Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan danpekerja informal.• Pelaksanaan RAN hak asasi manusia untuk penyandangdisabilitas dan lanjut usia.• Penguatan kelembagaan sosial, termasuk pengembangansistem layanan dan rujukan terpadu.3. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar• Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan saranapelayanan dasar• Peningkatan jangkauan layanan dasar• Pengembangan dan penguatan sistem monev terkaitpenyediaan layanan dasar4. Pengembangan penghidupan berkelanjutan• Meningkatkan akses permodalan dan layanan keuanganmelalui penguatan sistem layanan keuangan mikro• Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauanpemasaran• Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, danperlindungan usaha• Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan danpelatihan keterampilan
137
Indikator 2014(Baseline) 2016 2019
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaana. Penurunan desatertinggal -- 1000 s.d. 5,000desatertinggalb. Peningkatan desamandiri -- 400 palingsedikit2,000 desaPengembangan Kawasan Perbatasan
a. PengembanganPusat EkonomiPerbatasan (PusatKegiatan StrategisNasional/PKSN)3 (111lokasiprioritas) 10 PKSN(100 lokasiprioritas)* 10 PKSN(187 lokasiprioritas)
b. Peningkatankeamanan dankesejahteraanmasyarakatperbatasan12 pulau-pulau kecilterluarberpenduduk
10 pulaukecilterluar/terdepan92 pulaukecilterluar/terdepan
ARAH KEBIJAKANPembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desatermasuk permukiman transmigrasi sesuai dengankondisi geografis Desa.2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usahaekonomi masyarakat Desa termasuk di permukimantransmigrasi.3. Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan.4. Pengembangan komunitas teknologi perdesaan.5. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatankeber-dayaan, dan pembentukan modal sosial budayamasyarakat Desa termasuk di permukimantransmigrasi6. Penguatan Pemerintahan Desa7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidupberkelanjutan, serta penataan ruang kawasanperdesaan termasuk di kawasan transmigrasi.8. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasukkawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitandesa-kota.Pengembangan Kawasan Perbatasan1. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagaihalaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing,dan aman.2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayahperbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhanfasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur.
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNANKEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH
* 50 Lokpri penanganan tahun 2016, 50 Lokpri lanjutan dari tahun 2015
138
30/04/2015
slide - 70
Indikator 2014(Baseline) 2016 2019
Pembangunan Daerah Tertinggalc. Rata-rata pertumbuhan ekonomidi daerah tertinggal 7,1% *) 7,02 % 7,24%d. Persentase penduduk miskin didaerah tertinggal 16,64% 15,42% 14,0%e. Indeks Pembangunan Manusia(IPM) di daerah tertinggal 68,46**) 68,49**) 69,59**)
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawaa. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)di Luar Jawa 7 7 14***)b. Kawasan Industri n.a. 12 14c. Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas (KPBPB) 4 4 4
ARAH KEBIJAKAN
Pengembangan Daerah Tertinggal1. Promosi potensi daerah tertinggal untukmempercepat pembangunan2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasarpublik.3. Pengembangan perekonomian masyarakatyang didukung SDM yang berkualitas.4. Pembangunan infrastruktur./konektivitas.Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomidi Luar Jawa1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah,melalui percepatan Industrialisasi/hilirisasipengolahan SDA (a) menciptakan nilaitambah; (b) menciptakan kesempatan kerjabaru, terutama industri manufaktur, industripangan, industri maritim, dan pariwisa.2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur3. Pengembangan SDM dan IPTEK4. Pengembangan regulasi dan kebijakan5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usdahaa.l: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);danpemberian insentif fiskal dan non fiskal .*) rata-rata 2010-2014**) Dengan perhitungan Metode Baru***) di Pulau Jawa ada 1 KEK (KEK Tanjung Lesung)
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNANKEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH
139
Indikator 2014(Baseline) 2016 2019
Pembangunan Kawasan Perkotaana. PembangunanMetropolitan di Luar Jawasebagai PKN dan PusatInvestasi 2 2 2+5(usulanbaru)b. Optimalisasi 20 kotaotonomi berukuransedang di Luar Jawasebagai PKN/PKW danpenyangga urbanisasi diLuar Jawa43 kotabelumoptimalperannya 5 20dioptimalkanperannya
c. Penguatan 39 pusatpertumbuhan sebagaiPusat Kegiatan Lokal(PKL) atau Pusat KegiatanWilayah (PKW) -- 7 pusatpertumbuhanbaru39pusatpertumbuhan yangdiperkuatd. Pembangunan 10 KotaBaru Publik -- 2 Kotabaru 10Kota Baru
ARAH KEBIJAKAN1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional.2. Percepatan pemenuhan Standar PelayananPerkotaan (SPP) untuk mewujudkan kotaaman, nyaman, dan layak huni.3. Pembangunan kota hijau yangberketahanan iklim dan bencana.4. Pengembangan kota cerdas yang berdayasaing dan berbasis teknologi dan budayalokal.5. Peningkatan kapasitas tata kelolapembangunan perkotaan.
HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNANKEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH
140
30/04/2015
slide - 71
HIGHLIGHT PENGURANGAN KESENJANGANANTAR WILAYAH
Sasaran Pokok Baseline2014 2016 2019Pemerataan Pembangunan AntarWilayah
Peran Wilayah dalamPembentukan PDB Nasional 2013 Proyeksi 2016 Proyeksi 2019o Sumatera 23,8 24,0 24,6o Jawa 58,0 57,4 55,1o Bali – Nusa Tenggara 2,5 2,5 2,6o Kalimantan 8,7 8,9 9,6o Sulawesi 4,8 4,9 5,2o Maluku - Papua 2,2 2,3 2,9
Keterangan : Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019 Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.
141
HIGHLIGHT PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN TAHUN 2016
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPengembangan Standardisasi KompetensiKerja dan Program Pelatihan • 50 SKK yang ditetapkan• 79.772 tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi• 13.750 jumlah lulusan pelatihan yang mendapat sertiikatkompetensi• 15.000 masyarakat kurang mampu mengikuti pelatihankewirausahaan, keterampilan dan keahlian
KEMENTERIANKETENAGAKERJAANPeningkatan Kapasitas Kelembagaan • 100 lembaga pelatihan yang terakreditasi KEMENTERIANKETENAGAKERJAANPembinaan Penempatan danPerlindungan TKI Luar Negeri • 7 Propinsi dan 50 Kabupaten/ Kota memberi pelayanan pekerjamigran KEMENTERIANKETENAGAKERJAANJaminan Kesejahteraan Sosial (BantuanTunai Bersyarat) • 3.500.000 Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapatkanbantuan tunai PKH KEMENTERIAN SOSIALPenanggulangan Kemiskinan Perdesaandan Perkotaan • 247.251 keluarga fakir miskin mendapatkan stimulan usahaekonomi produktif melaui KUBE KEMENTERIAN SOSIALPeningkatan keterampilan dan akses padapembiayaan • Diklat bagi 25.000 usaha mikro
• Pendampingan 27.520 usaha mikro mengakses KUR• 3.400 wirausaha baru mengakses start-up capital
KEMENTERIAN KOPERASIDAN UKMPenguatan kapasitas usaha, kualitasproduk, dan akses pasar • Penguatan sistem bisnis 160 koperasi/ sentra usaha mikro
• Fasilitasi standardisasi mutu dan sertifikasi produk bagi 1.000UMKM dan koperasi• Penataan 1.000 PKL• Fasilitasi kemitraan bagi 1.200 UMKM dan koperasi
KEMENTERIAN KOPERASIDAN UKM
Penyediaan dan Pengembangan StatistikKetahanan Sosial • 2 publikasi/laporan statistik ketahanan sosial;• Metode Pengukuran Data Kemiskinan yang disempurnakan BADAN PUSAT STATISTIK
142
30/04/2015
slide - 72
HIGHLIGHT PEMERATAANANTAR WILAYAH TAHUN 2016
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPengurangan Overhead Cost untukdialokasikan ke pelayanan publik BRT 50 unitBus Pemadu Moda 20 unitBus Angkutan Umum 60 unitATCS 15 paketFasilitas Integrasi Moda 10 paketPenyelenggaraan Transportasi RamahLingkungan 5 paketKegiatan Smart Driving 5 kotaTerselenggaranya subsidi angkutankereta api termasuk subsidi angkutanKA untuk mengangkut motor padamasa mudik lebaran
KEMENTERIANPERHUBUNGAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanBandar Udara di Kawasan Perbatasan 39 Bandar Udara KEMENTERIANPERHUBUNGANPenyelenggaraan Pembangunan danPeningkatan Kapasitas Jalan Strategis diKawasan Perbatasan ± 1.000 KM KEMEN PU DAN PERAPembangunan Kawasan Perbatasan Negara 7 Pos Lintas Batas Negara KEMEN PU DAN PERAPengembangan Customs, Immigration,Quarantine, Security (CIQS) Terpadu diKawasan Perbatasan 7 Pos Lintas Batas Negara SETTAP BNPP
143
LANJUTAN...
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPengembangan Pulau Kecil dan Terluar,termasuk Kawasan Perbatasan 55 Kabupaten KEMENTERIAN DESA, PDT DANTRANSMIGRASIPengembangan Industri Kecil dan Menengahdi Daerah Perbatasan 10 PKSN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPenumbuhan dan Pengembangan IndustriKecil dan Menengah di Daerah Tertinggal danPerbatasan 2.187 orang KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPemberdayaan Masyarakat Pesisir danPengembangan Usaha 945 kelompok masyarakat KEMENTERIAN KELAUTAN DANPERIKANANPembangunan Sarana Prasana di DaerahTertinggal 119 Kabupaten Tertinggal KEMENTERIAN DESA, PDT DANTRANSMIGRASIPeningkatan Kapasitas SDM di DaerahTertinggal 87 Kabupaten Tertinggal KEMENTERIAN DESA, PDT DANTRANSMIGRASIPengelolaan SDALH di Daerah tertinggal 57 Kabupaten Tertinggal KEMENTERIAN DESA, PDT DANTRANSMIGRASIPengembangan Ekonomi Lokal di Daerahteringgal 94 Kabupaten Tertinggal KEMENTERIAN DESA, PDT DANTRANSMIGRASIPeningkatan Kompentensi Tenaga Kerja danProfuktivitas di Daerah Tertinggal 4.786 orang KEMENTERIAN TENAGA KERJAPeningkatan Usaha Mikro danPengembangan Usaha di Daerah Tertinggal 7.500 orang KEMENTERIAN KOPERASI DANUKM
144
30/04/2015
slide - 73
• Setiap tahunnya ditargetkan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak 1000 per tahununtuk mencapai 5000 unit dalam 5 tahun• Rencana pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat 2016:a. Kementerian Perdagangan: 220 unitb. Kementerian Koperasi dan UKM: 243 unitc. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan: 537 unit
Rencana Sebaran PasarRakyat 2016
(Anggaran Kemendag)
TARGET PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT TAHUN 2016
145
No Jenis K/La Rencana 2016(Unit) Keterangan1 STP Nasional 42 Sains Park Kem RistekDikti 4 Jumlah = 14dariTarget RPJMN 33Kem Pertanian 10
3 Tekno Park Kem RistekDikti 6 Jumlah = 53dariTarget RPJMN = 100BPPT 8LIPI 7BATAN 3Kem Perindustrain 5Kem Pertanian 20Kem KKP 4146
SAINS DAN TEKNO PARK (STP)
30/04/2015
slide - 74
KONDISI PERLU
147
HIGHLIGHT KONDISI PERLUTAHUN 2016
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPengembangan modelpenyimpanan asset sitaan hasilkejahatan tindak pidana korupsi Pembangunan Rupbasan (rumahpenyimpanan barang sitaan negara)Percontohan di Jakarta Barat Kementerian Hukum dan HAMPemberian bantuan hukumuntuk orang miskin yang sedangberhadapan dengan hukum • 6365 orang masyarakat miskinyang memperoleh bantuan hukumlitigasi,
• 7245 kegiatan bantuan hukum nonlitigasi kepada orang ataukelompok masyarakat miskinKementerian Hukum dan HAM
Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan KetertibanKEGIATAN SASARAN a.l K/LPenurunan potensi gangguankeamanan dan ketertiban didaerah 29 Polda yang dapat menurunkanpotensi gangguan keamanan danketertiban di kewilayahan POLRI
Pembinaan potensi keamananmelalui kerjasama POLRI denganmasyarakat 55% dari total desa mendapatkan1 (satu) babinkantibmas secarabertahap POLRI148
30/04/2015
slide - 75
LANJUTAN...
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPenyediaan Data, Informasi,Sarana dan Prasarana TeknologiInformasi Pemilu 100% pemutakhiran data pemilih ditingkat kelurahan di seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU)Peningkatan Daya TangkalMasyarakat dari PengaruhRadikal Terorisme 30% peningkatan daya tangkalmasyarakat dari pengaruh radikalterorisme Badan NasionalPenanggulangan Terorisme(BNPT)Perundingan bataswilayah (Palau, Malaysia,Singapura, Filipina, Vietnam,India, Thailand, PNG, Australia,dan Timor Leste)
75% perundingan yang berhasildiselenggarakan dalam rangka upayapenyelesaian penetapan batas wilayahdi laut serta penegasan batas wilayah didarat.Kementerian Luar Negeri
Kemitraan Strategis denganChina, Jepang, dan Korsel 90% kemitraan yang memberikanmanfaat ekonomi bagi Indonesia Kementerian Luar Negeri
Politik dan Demokrasi
149
KEGIATAN SASARAN a.l K/LPenyempurnaan kualitas reformasibirokrasi dan perluasan pelaksanaannyapada instansi pusat dan daerah - Penguatan payung hukum reformasi birokrasi: Revisi Grand Design danRoad Map RB- Terlaksananya fasilitasi, asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan RB- Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi : KL:58% ; Prov: 30%, danKab/Kota: 30%Kementerian PANdan RB
Pemantapan implementasi sistemakuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik(Nilai B): KL:70% ; Prov: 48%, dan Kab/Kota: 21% Kementerian PANdan RBPengawasan intern akuntabilitas kinerjaprogram prioritas nasional - 9 sektor prioritas pengawasan (infrastruktur, perhubungan, pendidikan,perlindungan sosial, pariwisata, kesehatan, ketahanan pangan,kemaritiman dan ketahanan energi) BPKPIntegrasi sistem pengadaan dengan e-government - 460 LPSE yang terstandarisasi- 24 cloud data center LPSE LKPPPengembangan dan perluasan e-cataloq - 25.000 produk yang masuk e-cataloq LKPPImplementasi UU Aparatur Sipil Negara - 200 intansi pemerintah yang telah menerapkan promosi terbuka untuk JPT Kementerian PANdan RB/ KASNPeningkatan kompetensi danprofesionalisme ASN -50 peserta diklat Reform Leaders Academy-100 peserta TOT Diklat Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik-120 Peserta Diklatpim I LANPenilaian kompetensi Jabatan PimpinanTinggi (Profil Kompetensi) - 1.600 ASN yang memangku JPT yang terpetakan kompetensinya BKNPeningkatan kualitas pengawasanpelayanan publik - meningkatnya kepatuhan terhadap implementasi UU Pelayanan Publik:KL:80%; Lembaga:35%; Prov: 70% ; Kab/Kota: 20% Ombudsman RIPenyelarasan pembangunan nasional dandaerah 1 dokumen konsep Pembangunan Wilayah berbasis pengembangan kawasanstrategis di 35 Kabupaten di 9 Provinsi KementerianPPN/BAPPENASPengembangan eGov di Kemenkominfosecara komprehsif, integral 20% instansi yang memanfaatkan infrastruktur dan teknologi eGovernmentyang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentinganpenyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK nasional KementerianKomunikasi danInformatika
Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
150
LANJUTAN...
30/04/2015
slide - 76
PENUTUP DAN TINDAKLANJUT
151
152
Tema RKP &PrioritasNasionalTema RKP &PrioritasNasional MusrenbangProvinsiMusrenbangProvinsi RakorbangpusIRakorbangpusI RakorbangpusII
RakorbangpusII
TrilateralMeetingTrilateralMeeting RangkaianMusrenbangnas•Pra Musrenbang•MusrenbangnasRangkaianMusrenbangnas•Pra Musrenbang•Musrenbangnas SidangKabinetSidangKabinet PerpresRKPPerpresRKP
Disampaikanoleh Pemerintah
kepada DPR
Disampaikanoleh Pemerintah
kepada DPR
PENUTUPTAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2016
30/04/2015
slide - 77
• Mendahulukan pencapaian sasaran prioritasnasional yang diwujudkan dalam DimensiPembangunan dan Kondisi Perlu• Memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatanprioritas disetiap lokus:
– Bukan daftar kebutuhan yang panjang, namundaftar kegiatan prioritas yang fokus dan sudahsiap untuk dilaksanakan– Setelah Musrenbangnas tidak akan lagimenerima “daftar tambahan”
153
TINDAK LANJUT