00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2012
-
Upload
agus-ahmad -
Category
Documents
-
view
1.274 -
download
0
description
Transcript of 00 garis garis-besar_program_pembinaan_smk_2012
i
KATA PENGANTAR
Garis-garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun 2012 memuat Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2012, Rencana
Strategis Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010 - 2014, Bagan Organisasi Dit. Pembinaan SMK, Rekapitulasi Program 2012, dan
Deskripsi Program Bantuan SMK Tahun 2012.
Deskripsi program memberikan informasi umum tentang nama
program bantuan, tujuan program, nilai bantuan, persyaratan penerima bantuan, dan jadwal pelaksanaan program; sedangkan
uraian rinci setiap program tertuang pada Panduan Pelaksanaan
(Panlak) Program Pembinaan SMK Tahun 2012.
Apabila di dalam garis-garis besar program ini masih terdapat kesalahan atau kekurangan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang
berlaku. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya buku ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan
terima kasih.
Jakarta, Maret 2012
Direktur Pembinaan SMK
Ir. Anang Tjahjono, MT NIP.19641119 198803 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................. ii
BAB I
Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK ............................. 1
BAB II
Rancangan Renstra Pembinaan SMK 2010 – 2014 .................... 16
BAB III Bagan Organisasi Dit. Pembinaan SMK ...................................... 22
BAB IV Rekapitulasi Program Tahun 2012 ............................................ 24
BAB V
Deskripsi Program Direktorat Pembinaan SMK
Tahun 2012 ................................................................................ 29
1
BAB I
KEBIJAKAN UMUM DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
2
A. PENDAHULUAN
Tahun 2012 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra
Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014. Kebijakan umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2012 didasarkan pada hasil
evaluasi pelaksanaan program tahun 2011, Program Prioritas Presiden Republik Indonesia 2009-2014, Renstra Kementerian
Pendidikan Nasional 2010-2014, dan Renstra Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014.
Dalam pertemuan tiga pihak bidang agama dan pendidikan yang dikoordinasikan oleh Bappenas terdapat arahan Presiden
Republik Indonesia dengan tema Prioritas Presiden Bidang Pendidikan tahun 2009-2014 sebagai berikut:
“Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau,
relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter
bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung
keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan
kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga
kerja.”
Selanjutnya, tema prioritas tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) substansi inti. Substansi inti tersebut yang berhubungan
dengan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu: Akses
pendidikan dasar-menengah, metodologi, pengelolaan, kurikulum, dan Kualitas.
Pada substansi inti akses pendidikan dasar-menengah,
ditargetkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar pendidikan
setingkat SMA (SMK, SMA, MA) dari 69% tahun 2009 menjadi 85% pada tahun 2014, penurunan harga buku standar di tingkat
sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2014 dan penyediaan sambungan internet ber-
content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya tahun 2014.
3
Pada substansi inti metodologi, penerapan metodologi
pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan
ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak budi pekerti,
kecintaan terhadap budaya-bahasa indonesia melalui penyesuaian sistem ujian akhir nasional pada tahun 2012 dan
penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah yang
diterapkan di 25% sekolah pada tahun 2012 dan 100% pada tahun 2014.
Substansi inti pengelolaan diarahkan pada pemberdayaan peran
Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang
unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah
untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat
Kabupaten.
Substansi inti kurikulum diarahkan pada Penataan ulang
kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong
penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan
memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan
mengembangkan model link and match).
Substansi inti kualitas, diarahkan pada penyiapan dokumen mutu untuk sertifikasi ISO 9001:2008, pemenuhan 8 (delapan)
Standar Nasional Pendidikan, serta peningkatan kompetensi lulusan agar dapat bersaing di dunia kerja.
Sesuai dengan kerangka implementasi yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya
tentang pembagian tanggung jawab pendidikan, maka, kebijakan umum pembinaan SMK diarahkan agar sejalan dengan
semangat otonomi daerah yang sudah berproses sejak 2003,
maka inisiatif pengembangan SMK sudah seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
sedangkan bantuan-bantuan Pengembangan SMK yang sumber
4
dananya berasal dari APBN pada prinsipnya bersifat sebagai
stimulan.
Oleh karena itu, kegiatan dan pembiayaan pembangunan
Sekolah Menengah Kejuruan dialokasikan bukan saja melalui APBN yang dialokasikan baik di tingkat provinsi maupun pusat,
tetapi juga diharapkan dapat ditingkatkan melalui kontribusi
APBD untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan.
Berdasarkan pertimbangan arah kebijakan Direktorat Pembinaan
SMK tersebut, diperlukan suatu panduan pelaksanaan program
pembinaan SMK secara rinci pada setiap tahun yang dapat dijadikan acuan bagi Direktorat Pembinaan SMK, Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan pihak lain yang terkait. Selain itu, panduan bagi setiap program perlu
diringkas dalam satu kemasan buku agar memudahkan stakeholder dalam memahami program dan kegiatan Dit. PSMK
secara menyeluruh. Untuk itu Direktorat Pembinaan SMK
menyusun Garis-Garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun 2012.
B. ORIENTASI PROGRAM
Pada hakekatnya, program dan kegiatan pembangunan pendidikan kejuruan diorientasikan pada tujuan strategis
pembangunan pendidikan menengah kejuruan yang mengacu
pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu “tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah
kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota”.
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan menengah kejuruan tersebut
diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis
dari tujuan strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. APK nasional melampaui 34%;
2. Sekurang-kurangnya 66% SMK berakreditasi;
5
3. Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMK
dan SMK SBI atau RSBI;
4. 70% SMK bersertifikat ISO 9001:2008;
5. Sekurang-kurangnya 90% SMK melaksanakan e-
pembelajaran;
6. 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan;
7. 85% SMK menyediakan layanan pembinaan
pengembangan kewirausahaan;
8. Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan
rasio kesetaraan gender menjadi 95 %;
9. Seluruh SMK menerapkan pembelajaran yang membangun
karakter.
Salah satu implementasi dalam mencapai sasaran APK Sekolah
menengah secara nasional melampaui 34% pada tahun 2014, Direktorat Pembinaan SMK mengalokasikan anggaran untuk
Bantuan Pembangunan USB-SMK; Bantuan Pembangunan USB-SMK (Lanjutan), Bantuan RKB-SMK; Bantuan Beasiswa untuk
SMK Pertanian dan Pelayaran; Bantuan Beasiswa untuk Siswa Berprestasi; Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus dan
Data dan Informasi Program PSMK Tingkat Provinsi.
Sedangkan upaya untuk mencapai sasaran 66% SMK
berakreditasi diarahkan pada Bantuan Pengembangan SMK di Pondok Pesantren/Komunitas; Bantuan Pembinaan SMK yang
Memiliki Nilai Rata-Rata UN Rendah; Bantuan Peralatan SMK
(ADB Invest); Bantuan SBP; Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK; Bantuan Pengemasan Peralatan Hand Tools; Bantuan Pengadaan Komponen Peralatan Bidang Agribisnis dan Agroteknologi; Bantuan Pembelajaran Perakitan
Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan, dan Pariwisata; Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan dan Kelengkapan lainnya
untuk LKS; Penyebaran Informasi Pogram Bantuan SMK;
Bantuan Uji Kompetensi Siswa SMK serta Penggandaan dan Pengiriman Naskah Ujian Nasional Produktif.
Adapun upaya mencapai sasaran 70% SMK bersertifikat ISO
9001:2008 diarahkan pada Bantuan Pengembangan SMK
6
Bertaraf Internasional (SBI/RSBI) dan Bantuan SMK Sertifikat
ISO 9001:2008 untuk Penyusunan Dokumen Mutu;
Upaya untuk mencapai sasaran Sekurang-kurangnya 90% SMK
melaksanakan e-pembelajaran diarahkan pada Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK; dan Bantuan Perakitan
Peralatan Multimedia.
Dalam mencapai sasaran 70% Lulusan SMK Bekerja pada
Tahun Kelulusan dan Seluruh SMK menyediakan Layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan diarahkan pada
Bantuan Pembelajaran Kewirausahaan SMK/Teaching Industry;
Bantuan SMK Pemandu Kewirausahaan.
Selain berorientasi pada tujuan strategis tersebut, isu-isu strategis lain perlu mendapat perhatian dalam mendukung
strategi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pembinaan SMK. Isu-isu tersebut antara lain kemajuan
pengetahuan dan teknologi, aspek efisiensi dan efektivitas
pengelolaan, upaya mendukung pengentasan kemiskinan, dan pemberian bantuan dana untuk SMK yang efisien dan efektif.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang
pesat adalah sebuah keniscayaan yang harus pula direspon
secara tepat oleh pendidikan kejuruan, oleh karenanya Teknologi Informasi dan Komunikasi serta berbagai program
inovasi lainnya harus diprogramkan baik dalam bentuk muatan materi pembelajaran maupun penyiapan infrastrukturnya.
Pada aspek efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan
pendidikan, penyempurnaan mekanisme, tata kerja, prosedur
penyaluran bantuan, implementasi program, monitoring dan evaluasi kegiatan juga menjadi perhatian agar setiap sasaran
yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dalam pengelolaan, upaya pengentasan kemiskinan, dan
pemberian bantuan untuk SMK secara efektif dan efisien
7
diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat
tercapainya sasaran strategis secara bertahap dan
berkelanjutan.
C. STRATEGI UMUM
Keberhasilan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan sangat ditentukan oleh jejaring yang dibangun pada seluruh lini baik
pada tingkat pusat maupun daerah. Pemahaman yang tepat akan visi, misi dan program-program Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan oleh berbagai pihak terkait sangat
menentukan.
Untuk itu kiranya perlu dilakukan langkah-langkah strategis khususnya dalam perencanaan maupun implementasi oleh para
Pembina Sekolah Menengah Kejuruan baik di pusat, provinsi,
maupun kabupaten/kota, instansi terkait lainnya serta masyarakat, khususnya masyarakat industri dan dunia usaha.
Komitmen dalam rangka peningkatan mutu SMK harus dibangun antara lain melalui pemahaman dan penyamaan persepsi
terhadap kebijakan Direktorat Pembinaan SMK dan program-
program implementasi Tahun 2012 antara pengelola pendidikan yang ada di pusat sebagai perumus kebijakan, serta unsur
pengelola dan praktisi pendidikan di daerah sebagai pengembang dan pelaksana kebijakan.
Strategi umum yang digunakan untuk menjamin keberhasilan
dalam implementasi program-program pembinaan SMK Tahun
2012 adalah :
1. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa;
Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara
efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan
karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba,
radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan
8
bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini
antara lain sebagai berikut:
1) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara,
peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
2) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang
memberikan muatan soft skills yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan
bernegara; 3) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli
lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran
aktif di lapangan; 4) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang
mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter berbangsa dan bernegara.
2. Pengembangan pendidikan menengah kejuruan yang
membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif,
sportif dan wirausaha;
Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) Tahun 2010-2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi
berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat
individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk menumbuhkan hal tersebut perlu dirumuskan kebijakan pengintergrasian
aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan
wirausaha dalam metodologi pendidikan. Pengembangan metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakan-
kebijakan sebagai berikut:
1) Melakukan kajian dan revisi kurikulum SMK agar lebih
berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan pada anak didik sedini mungkin.
2) Meningkatkan kualitas SMK yang mendukung penciptaan
kreativitas dan kewirausahaan pada siswa.
9
3) Menciptakan akses pertukaran informasi dan
pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara
pendidikan. 4) Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas SMK yang
mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif.
5) Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara
lulusan SMK yang terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif.
6) Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di SMK dalam pengembangan
ekonomi kreatif.
7) Fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar
negeri.
3. Penguatan sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan menengah kejuruan;
Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan sistem evaluasi pendidikan yang terpercaya.
Salah satu indikatornya adalah belum digunakannya hasil Ujian Nasional pendidikan menengah untuk melanjutkan ke
pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan oleh adanya
penyimpangan dalam pelaksanaan ujian nasional, substansi Ujian Nasional belum mengukur pencapaian hasil belajar
peserta didik yang sebenarnya, dan belum terpadunya hasil ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi. Untuk
itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut.
(1) penyempurnaan sistem pengujian dan penilaian pendidikan termasuk penjaminan keterpaduan
pengujian dan penilaian pendidikan antar jenjang pendidikan;
(2) penguatan sistem akreditasi satuan/program pendidikan; dan
(3) penguatan sistem sertifikasi kompetensi lulusan.
10
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan sesuai
standar nasional pendidikan;
Pembangunan prasarana dan sarana secara besar-besaran adalah upaya terobosan yang dilakukan pemerintah guna
meningkatkan akses pendidikan. Prasarana yang dibangun
pemerintah adalah Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan, dan Laboratorium serta
rehabilitasi gedung sekolah. Pembangunan sarana dan prasarana fisik terutama difokuskan pada daerah-daerah
yang benar-benar membutuhkan. Sejalan dengan logika itu,
lokasi pembangunan USB cenderung dikonsentrasikan di daerah-daerah pemekaran, pedesaan, terpencil, terisolir,
dan daerah yang termasuk kantong kemiskinan. Dari beberapa penjelasan diatas maka kebijakan yang dilakukan
adalah melalui:
(1) penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak;
(2) pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan workshop; (3) pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru;
(4) pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
5. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK dibidang pendidikan menengah kejuruan;
Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan,
peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan,
serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan. Penerapan TIK untuk pendidikan menengah
kejuruan oleh Direktorat Pembinaan SMK dapat memperluas keterjangkauan pendidikan, peningkatan mutu, serta
sekaligus penguatan tata kelola. Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka
menghadapi tuntutan global, semakin meningkatnya
peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, semakin meningkatnya
kebutuhan untuk berbagi informasi dan pengetahuan
11
dengan memanfaatkan TIK, serta perkembangan internet
yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk
melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi menuntut penguatan terhadap diberlakukannya kebijakan
dalam bidang ini.
Namun demikian, masih adanya kesenjangan literasi TIK
antarwilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma
masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI di sisi lainnya
mengharuskan integrasi penggunaan TIK dalam
pembelajaran yang mendidik. Pada Tahun 2010--2014, penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, e-
manajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
1) Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan
perluasan e-pembelajaran pada SMK;
2) Pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan
layanan publik; 3) Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk
mempermudah dalam berbagi informasi dan
pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik; 4) Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK di
SMK; 5) Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung
pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.
6. Penyediaan buku teks murah berbasis TIK (e-books);
Dalam rangka meningkatkan jumlah buku teks dan
peralatan, serta mendorong kreativitas serta motivasi siswa SMK, Direktorat Pembinaan SMK akan meneruskan program
perakitan peralatan oleh SMK dan pembuatan buku sekolah
elektronik (BSE). Penyusunan BSE dan perakitan Peralatan yang dilakukan oleh SMK tersebut dimaksudkan untuk
12
mendukung program buku dan peralatan murah
pemerintah. Penyediaan buku teks dan peralatan praktek
yang bermutu, diusahakan agar mudah diperoleh siswa dengan harga yang terjangkau serta meniadakan monopoli
perakitan, pengadaan, dan pendistribusian peralatan.
Namun demikian penyusunan BSE dan perakitan peralatan
oleh SMK yang telah dilakukan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan buku teks dan peralatan bagi seluruh
siswa SMK. Pada Tahun 2010--2014, penyusunan BSE dan pengadaan peralatan murah dilakukan antara lain melalui
kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
1) Penyediaan bantuan peralatan hasil rakitan SMK dengan menunjuk SMK-SMK yang berkompeten sebagai SMK
perakit seusai dengan kompetensi keahliannya masing-masing;
2) Penyusunan Buku sekolah elektronik pada mata pelajaran produktif yang selalu disesuaikan dengan
perkembangan zaman yang langsung di-upload ke
dalam website Direktorat PSMK dan Pusat Layanan TIK SMK. Hal tersebut dimaksudkan agar Sekolah dapat
mendapatkan buku tersebut secara mudah, cepat, dan murah;
3) Bekerjasama dengan perusahaan nasional dan berusaha
untuk meningkatkan proporsi kandungan lokal dari peralatan yang dirakit;
4) Mengevaluasi sistem perakitan peralatan SMK untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan peralatan
tersebut; Mendorong satuan pendidikan lain untuk memanfaatkan
peralatan hasil rakitan SMK.
7. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
Kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan pendidikan menengah kejuruan masih
rendah. Hal ini diakibatkan karena belum adanya pola kemitraan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia
13
industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu,
pendidikan tidak dapat berdiri sendiri lepas dari
keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik proses pendidikannya, pendidiknya, dan maupun peserta
didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut.
1) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis
dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia
usaha dan industri. 2) Optimisasi pemanfaatan dana Corporate Social
Responsibility (CSR) untuk bidang pendidikan.
3) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan seperti
penyelenggaraan SMK dengan organisasi profesi seperti penyusunan program sertifikasi profesi.
4) Membangun mekanisme kemitraan antara Direktorat Pembinaan SMK dan SMK dengan pelaku usaha untuk
mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas.
5) Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan
kebutuhan SDM. 6) Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia
usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas
pendidikan.
8. Koordinasi antar kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah serta Pusat dan Daerah;
Kondisi saat ini masih terdapat kekurangsinergian
program/kegiatan dan penetapan prioritas SMK antara
Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, telah diatur pembagian urusan antara
Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian/Lembaga
lainnya, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan terutama SMK. Koordinasi ini dijalankan dengan
14
mengacu antara lain pada kebijakan-kebijakan sebagai
berikut:
1) Peningkatan koordinasi antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Institusi terkait untuk mensinergikan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan menengah kejuruan;
2) Peningkatan koordinasi antara Direktorat Pembinaan
SMK dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta SMK untuk mensinergikan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan.
9. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri dalam rangka penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia
industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter
yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan
lokasi. Kemdiknas harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standardisasi penyelenggaraan pendidikan. Program
tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai
berikut. (1) Menyelaraskan rencana pengembangan layanan
pendidikan dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;
(2) Mengembangkan sinergitas antar K/L yang terkait
dengan pasokan dan serapan tenaga kerja; (3) Membangun SMK yang memiliki bidang keahlian yang
terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai cluster industri;
(4) Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah,
lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku
usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas dalam pengembangan ekonomi;
15
(5) Meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab
tantangan dunia usaha dan dunia industri dan
menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.
16
BAB II
RANCANGAN RENSTRA PEMBINAAN SMK
2010 – 2014
17
A. VISI PEMBINAAN SMK
Diketahui bahwa visi Kementerian Pendidikan Nasional 2014 adalah yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan
Nasional2010-2014 adalah sebagai berikut:
“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk
Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”
Sejalan dengan visi tersebut, Direktorat Pembinaan SMK berhasrat pada tahun 2014 mewujudkan visi:
“Terselenggaranya layanan prima pendidikan menengah keju-ruan untuk membentuk lulusan SMK yang berjiwa wirausaha,
cerdas, siap kerja, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing
di pasar global”.
B. MISI PEMBINAAN SMK
Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan Nasional 2014
tersebut di atas, Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 mempunyai lima misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
2. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan 3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan
pendidikan 4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan
pendidikan 5. Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan
Sejalan dengan lima misi tersebut, Dit. Pembinaan SMK
merumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses SMK yang
bermutu untuk semua lapisan masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas SMK melalui penerapan sikap disiplin,
budi pekerti luhur, berwawasan lingkungan, dan
18
pembelajaraan berpusat pada peserta didik yang kontekstual
berbasis TIK;
3. Memberdayakan SMK dalam menciptakan lulusan yang berjiwa wirausaha dan memiliki kompetensi keahlian melalui
pengembangan kerjasama dengan industri dan berbagai entitas bisnis yang relevan dalam bentuk teaching industry;
4. Menciptakan lulusan SMK yang lentur terhadap berbagai
perubahan teknologi dan lingkungan bisnis pada tingkat nasional maupun internasional melalui penguatan aspek
matematika terapan, sains terapan, ICT, dan bahasa internasional;
5. Memperkuat tata kelola SMK melalui penerapan sistem
manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008; 6. Menciptakan citra baik SMK melalui berbagai media
komunikasi.
C. NILAI-NILAI (untuk mengimplementasikan visi misi)
Sejalan dengan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-
2014, visi dan misi tersebut di atas dapat terwujud apabila
didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi.
Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas.
Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan.
Tata nilai yang dimaksud adalah amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Dengan merujuk pada
fokus pembangunan pendidikan Tahun 2012--2014, dari ke enam tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada
periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto
Kementerian Pendidikan Nasional. “Melayani Semua dengan Amanah”
19
D. TUJUAN STRATEGIS
Tujuan Strategis Pembangunan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah keadaan atau hasil akhir yang akan dicapai atau
diwujudkan pada tahun 2014, yaitu: “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan
menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan
berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota”.
Tujuan Strategis tersebut mengacu pada Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 sebagaimana
tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional
2010-2014.
E. SASARAN STRATEGIS
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan menengah kejuruan tersebut
diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan
kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut di atas adalah sebagai
berikut: 1. APK nasional melampaui 34%;
2. Sekurang-kurangnya 66% SMK berakreditasi;
3. Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMK dan
SMK SBI atau RSBI;
4. 70% SMK bersertifikat ISO 9001:2008;
5. Sekurang-kurangnya 90% SMK melaksanakan e-
pembelajaran;
6. 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan;
7. 85% SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan
kewirausahaan;
8. Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan
rasio kesetaraan gender menjadi 95 %;
9. Seluruh SMK menerapkan pembelajaran yang membangun
karakter.
20
F. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
Dalam mencapai sasaran strategis pada tahun 2014, diperlukan suatu indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan cerminan
kinerja Direktorat Jenderal, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan cerminan kinerja Direktorat.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMK
adalah sebagai berikut:
No Indikator Kinerja kegiatan (IKK) Satuan Capaian
2009
Target
2014
1 APK Nasional SMK % 26,9 40
2 Peserta didik SMK mendapatkan
beasiswa
% 9 25
3 SMK yang difasilitasi memenuhi
akreditasi
% 30 66
4 SMK memiliki sarana dan prasarana
pendidikan yang memenuhi standar
sarana dan prasarana SMK
% 24 70
5 SMK menerapkan metode
pembelajaran produktif dan adaptif
yang sesuai dengan tuntutan
perkembangan industri dan
pendidikan lanjut
% 50 85
6 Jumlah peserta didik SMK penerima
rintisan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS)
Pesert
a didik
3.290.0
00
4.000.0
00
7 Kab/Kota memiliki minimal 1 SMK
SBI/RSBI
% 33 60
8 Jumlah institusi/lembaga/DUDI yang
mnjalin kemitraan dengan Direktorat
Institu
si
20 40
9 Jumlah medali dari kompetisi
internasional tingkat SMK
Medali 3 5
21
No
. Indikator Kinerja kegiatan (IKK) Satuan
Capaian
2009
Target
2014
11 SMK bersertifikat ISO 9001:2008 % 5 70
12 SMK yang melaksanakan e-
pembelajaran
% 10 90
13 Lulusan SMK bekerja pada tahun
kelulusan
% 45 70
14 SMK menyediakan layanan
pembinaan pengembangan
kewirausahaan
% 35 85
15 Peserta didik SMK berkesetaraan/
Responsif gender
% 70 95
16 SMK menerapkan pendidikan
karakter
% 5 100
17 Satker yang mendapat dukungan
manajemen dan layanan teknis SMK
Satker 5 7
22
BAB III BAGAN ORGANISASI DIT. PEMBINAAN SMK
23
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 tahun 2010)
24
BAB IV REKAPITULASI PROGRAM
TAHUN 2012
25
REKAPITULASI PROGRAM BANTUAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMK TAHUN 2012
NOMOR
PANDUAN PROGRAM
SASARAN SATUAN
BIAYA VOL SAT
01-PS-2012 Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK 489 SMK
02-PS-2012 Bantuan Pengembangan Kewirausahaan
SMK/Teaching industry 100 PKT 100.000
03-PS-2012 Bantuan Pemanduan Kewirausahaan SMK 40 PKT 60.000
04-PS-2012 Bantuan Pengembangan SMK di Pondok Berbasis Pesantren/Komunitas
90 PKT 750.000
05-PS-201 Bantuan Pengembangan SMK RSBI 300 SMK 75.000
06-PS-2012 Bantuan Pembinaan SMK yang Memiliki Nilai Rata-rata UN Rendah
132 SMK 50.000
07-PS-2012 Bantuan (Block Grant) SMK ADB Invest 90 LOK
26
NOMOR
PANDUAN PROGRAM
SASARAN SATUAN
BIAYA VOL SAT
08-PS-2012 Bantuan SBP 90 LOK
09-PS-2012 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK
(Baru) 25 SMK
10-PS-2012 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK
(Lanjutan) 10 SEK 700.000
11-PS-2012 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK 1.627 RUANG
12-PS-2012 Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)
SMK 61 RUANG
13-PS-2012 Bantuan Pengembangan Laboratorium Multimedia 80 SMK 100.000
14-PS-2012 Bantuan Pengadaan Komponen Peralatan Bidang
Agribisnis dan Agroteknologi 15 SMK 95.000
15-PS-2012 Bantuan Pengadaan Peralatan SMK Seni, Kerajinan, dan Pariwisata
15 SMK 95.000
16-PS-2012 Penyaluran Bantuan Langsung Beasiswa Pertanian
dan Pelayaran 2.225.304 Siswa 65
17-PS-2012 Bantuan Beasiswa untuk Siswa Berprestasi 15.000 Siswa 840
27
NOMOR
PANDUAN PROGRAM
SASARAN SATUAN
BIAYA VOL SAT
18-PS-2012 Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus 5.000 Siswa 840
19-PS-2012 Bantuan Block Grant Penyediaan Peralatan, bahan, dan kelengkapan lainnya untuk LKS
50 SMK 80.000
20-DK-2012 Data dan Informasi Program PSMK 33 Prov
21-DK-2012 Penyebaran Informasi Program Bantuan SMK 33 Prov
22-DK-2012 Bantuan Uji Kompetensi Siswa SMK 1.017.361 Siswa
23-DK-2012 Penggandaan/Pencetakan Naskah Ujian Produktif 1.017.361 Siswa
Rintisan BOS
BKM SM
Garis-Garis Besar Program
Compact Disk (CD) berlabel
28
KETERANGAN:
A. Nomor Panduan:
1. Dua digit pertama merupakan nomor urut program
2. Dua huruf berikutnya menyatakan asal alokasi dana bantuan
PS : Dana Pusat
DK : Dana Dekonsentrasi
3. Empat digit terakhir menyatakan tahun anggaran
B. Perubahan setiap saat dapat terjadi sesuai dengan perkembangan kebijakan
29
BAB V DESKRIPSI PROGRAM
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK TAHUN 2012
30
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 01-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan
TIK
3. TUJUAN : 1. Mengumpulkan dan mengolah data SMK pada setiap kabupaten/kota;
2. Memberdayakan dan mengembangkan
SMK Pusat Layanan TIK.
4. SASARAN : 489 SMK Layanan Pusat TIK.
5. NILAI BANTUAN : Bantuan Per SMK dikategorikan ke dalam 6 tipe bantuan berdasarkan jumlah SMK yang
ditangani, yaitu: 1. Rp 40.000.000,00 (<10 SMK)
2. Rp 50.000.000,00 (10-19 SMK) 3. Rp 60.000.000,00 (20-29 SMK)
4. Rp 70.000.000,00 (30-69 SMK)
5. Rp 90.000.000,00 (70-99 SMK) 6. Rp 120.000.000,00 (≥ 100 SMK)
6. PEMANFAATAN
DANA
: 1. Biaya pengumpulan dan pengolahan data
pokok SMK tingkat Kabupaten/Kota
setelah penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2012/2013;
2. Biaya pemberdayaan dan pengembangan SMK Pusat Layanan TIK.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
: Kewenangan penetapan penerima bantuan
dana oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN PENERIMA
BANTUAN
: 1. Diprioritaskan bagi SMK yang telah ditetapkan sebagai SMK Pusat Layanan
TIK tahun 2011 oleh Direktur Pembinaan
SMK; 2. Telah menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan Pengembangan
31
SMK Pusat Layanan TIK tahun 2011.
3. Bagi SMK “Pengganti” dan SMK pada
Kabupaten/Kota Pemekaran diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
dengan mempertimbangkan SMK yang memiliki :
a. PC dan Laptop yang memadai; b. Kemudahan akses internet;
c. Tenaga IT yang memadai.
9. JADWAL KEGIATAN
: No KEGIATAN WAKTU (2012)
1. Evaluasi laporan
pelaksanaan Layanan Pusat
TIK Tahun 2011
s.d April
2. Penetapan April
3. Bimbingan Teknis April-Mei
4. Penyaluran Dana Mei-Juni
5. Pelaksanaan Pekerjaan
5 bulan sejak diterimanya dana
oleh SMK
6. Supervisi September
7. Laporan Pelaksanaan
Satu bulan setelah selesai
pelaksanaan pekerjaan
(nomor 5)
10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan SMK – Ditjen Dikmen
Komp. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lt 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725467 Email [email protected]
Website www.ditpsmk.net
32
DESKRIPSI PROGRAM
Bantuan Pengembangan Kewirausahaan
SMK/Teaching Industry TAHUN 2012
1. NO. PANDUAN : 02-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pengembangan Kewirausahaan
SMK/Teaching Industry
3. TUJUAN : 1. Pengadaan komoditas/ barang
dagangan/ komponen untuk latihan berdagang siswa SMK;
2. Melengkapi sarana prasarana
penunjang unit bisnis untuk kelancaran pelaksanaan latihan berdagang;
3. Menstimulasi peningkatan intensitas putaran bisnis.
4. SASARAN : 100 paket untuk SMK lingkup Bidang Studi
Keahlian, antara lain : • Agribisnis dan Agroteknologi;
• Bisnis dan Manajemen;
• Teknologi dan Rekayasa;
• Teknologi Informasi Komunikasi;
• Seni, Kerajinan dan Pariwisata.
5. NILAI BANTUAN : Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) per paket.
6. PEMANFAATAN
DANA
: Dana Bantuan Pembelajaran
Kewirausahaan dimanfaatkan antara lain
untuk: 1. Pembelian komoditas/ barang
dagangan/ komponen untuk latihan berdagang;
2. Pembelian sarana prasarana penunjang
untuk kelancaran latihan berdagang; 3. Koordinasi dan promosi;
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN
BANTUAN
1. Mengajukan Business EduPlan 2. SMK calon penerima bantuan
ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK;
33
3. Pemberian bantuan ke SMK dilakukan
setelah penandatanganan Surat
Perjanjian antara Direktur Pembinaan SMK dengan Kepala SMK;
4. SMK bersedia membuat laporan pelaksanaan.
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: 1. Persyaratan Teknis
a. SMK yang membuka Kompetensi
Keahlian lingkup Bidang Studi Keahlian:
o Agribisnis dan Agroteknologi, o Bisnis dan Manajemen;
o Teknologi dan Rekayasa; o Teknologi Informasi
Komunikasi; o Seni, Kerajinan dan Pariwisata.
b. Diprioritaskan SMK yang memiliki
pengalaman mengelola unit usaha yang relevan dengan Kompetensi
Keahlian (dibuktikan dengan copy
neraca akhir tahun 2011); c. Diprioritaskan SMK yang memiliki
jumlah siswa pada tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 96 orang
atau lebih pada Kompetensi Keahlian yang relevan dengan
jenis usaha yang diusulkan.
2. Persyaratan Administrasi
a. Mengajukan Rancangan Program sesuai format (lampiran 1) yang
telah disetujui oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota ke
Direktorat Pembinaan SMK. b. Menyampaikan Business EduPlan
bagi SMK yang telah dinyatakan lulus seleksi Rancangan Program
dan verifikasi, dengan
melampirkan: a. Foto copy SK pengangkatan
Kepala SMK;
34
b. Foto copy rekening Sekolah
yang masih aktif (bukan atas nama pribadi/yayasan).
9. JADWAL KEGIATAN : No KEGIATAN WAKTU (2012)
1. Penerimaan
Rancangan Program
Maret - Mg IV
April
2. Evaluasi
Rancangan Program
Mg 1 Mei
3. Verifikasi Mg I s.d Mg III
Mei
4. Penetapan Mg IV Mei
5. Bimbingan
Teknis
Mg I Juni
6. Penyaluran
dana
Mg II s.d Mg III
Juni
7. Pelaksanaan program
3 bulan sejak diterimanya dana
oleh SMK
8. Supervisi Mg I s.d Mg II
September
9. Laporan
pelaksanaan
1 (satu) bulan
setelah selesai pelaksanaan
program (nomor 7)
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Dikmen Komp. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Gedung E Lt 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725467 Website www.ditpsmk.net
35
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMANDUAN KEWIRAUSAHAAN SMK TAHUN 2012
1 KODE PROGRAM : 03-PS-2012
2. NAMA PROGRAM
: Bantuan Pemanduan Kewirausahaan SMK
3. TUJUAN : Memandu SMK pelaksana program
pembelajaran KWU, periode bantuan tahun 2008 s.d 2011 dalam hal:
4. menetapkan jenis komoditas/barang dagangan/ komponen untuk latihan
berdagang;
5. mencarikan pemasok komoditas/barang dagangan/ komponen dengan harga yang
kompetitif; 6. menjelaskan kepada para siswa tatacara
memasarkan komoditas/barang dagangan/ komponen yang produktif;
7. meningkatkan intensitas putaran bisnis
dalam pembelajaran berdagang. 8. menyiapkan laporan keuangan sederhana
dan kegiatan terkait; 9. menyusun rencana aksi pemasaran
bersama guru dan siswa.
4. SASARAN : 40 paket
5. NILAI BANTUAN
: Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
per paket.
6. PEMANFAATAN
DANA
: Dana bantuan Pemanduan Kewirausahaan
SMK digunakan untuk kegiatan pemanduan ke SMK sasaran dengan rincian antara lain:
1. Penyiapan bahan pemanduan
kewirausahaan (antara lain ATK,
konsumsi, uang lelah); 2. Pelaksanaan pemanduan kewirausahaan
ke lokasi SMK yang dipandu (antara lain transport, uang harian, penginapan)
36
3. Penyusunan laporan pemanduan (antara
lain ATK, konsumsi, uang lelah).
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
5. Mengajukan proposal SMK Pemandu
Kewirausahaan ; 6. SMK calon penerima bantuan ditetapkan
oleh Direktorat Pembinaan SMK; 7. Pemberian bantuan ke SMK dilakukan
setelah penandatanganan Surat
Perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala SMK;
8. SMK bersedia membuat laporan pelaksanaan.
8. PERSYARATAN PENERIMA
BANTUAN
: 3. Persyaratan Teknis a. SMK penerima bantuan Pembelajaran
Kewirausahaan periode tahun 2008 – 2011;
b. Lulus seleksi laporan berdasarkan kriteria;
- memiliki intensitas putaran bisnis
yang memadai; - memiliki tim bisnis yang solid;
- memiliki tempat usaha yang representatif;
- memiliki komoditas/barang
dagangan/ komponen unggulan; - memiliki sistem pelaksanaan bisnis
yang baik. c. Diprioritaskan lokasi SMK berada pada
radius pemanduan yang terjangkau dan masih dalam satu rumpun
keahlian;
d. Lulus seleksi proposal
4. Persyaratan Administrasi c. SMK yang lulus seleksi laporan
mengajukan proposal SMK Pemandu
Kewirausahaan sesuai format (terlampir) yang disetujui oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
37
d. Melampirkan :
c. Foto copy SK pengangkatan
Kepala SMK; d. Foto copy rekening sekolah yang
masih aktif (bukan atas nama pribadi/yayasan);
e. Profil SMK yang akan dipandu.
9. JADWAL
KEGIATAN
: No KEGIATAN WAKTU
(2012)
1. Seleksi laporan Mg I Februari
2. Penerimaan proposal dan kelengkapan
administrasi
Mg IV Februari
3. Seleksi proposal Mg I Maret
4. Penetapan Mg 2 Maret
5. Bimbingan Teknis Mg IV Maret
6. Penyaluran dana Mg 1- 2 April
7. Pelaksanaan program
s.d.
Desember
8. Laporan pelaksanaan Mg 2 Desember
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Dikmen Komp. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Senayan Gedung E Lt 13
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467
Email: [email protected] Website www.ditpsmk.net
38
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK DI PONDOK BERBASIS
PESANTREN/KOMUNITAS
1. KODE PROGRAM : 04-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pengembangan SMK di Pondok Berbasis Pesantren/Komunitas
3. TUJUAN : 1. Meningkatkan mutu pembelajaran di SMK berbasis komunitas/ karakter;
2. Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) untuk mendukung
proses pembelajaran;
3. Memenuhi sarana dan prasarana sekolah sesuai standar;
4. Mendukung pelaksanaan pembelajaran yang membangun kemandirian dan jiwa
kewirausahaan.
4. SASARAN : 90 (sembilan puluh) SMK di Pondok Pasantren
5. NILAI BANTUAN : Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) per SMK
6. PEMANFAATAN
DANA
: 1. Pengadaan RKB/rehabilitasi bengkel/
pengadaan peralatan praktek 2. Pengadaan sarana ICT;
3. Peningkatan mutu pembelajaran berbasis komunitas/karakter, melalui penataan
kurikulum, bahan ajar, implementasi model-model pembelajaran berbasis
karakter, dan lain-lain;
4. Koordinasi dan Pencitraan SMK.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN
BANTUAN
1. Direktorat Pembinaan SMK melakukan sosialisasi dan koordinasi program dengan
Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/
Kota; 2. Laporan Kinerja/Proposal disusun oleh SMK
dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota
39
3. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan
SMK.
8. PERSYARATAN PENERIMA
BANTUAN
: 1. SMK yang berada di dalam Pondok Pasantren atau yang dimiliki oleh Pondok
Pesantren/komunitas; 2. SMK yang telah terdaftar di Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. SMK yang memiliki lahan sendiri; 4. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
jumlah siswa minimal 300 siswa (dalam Jawa) dan 200 siswa (luar Jawa;
5. Diprioritaskan bagi SMK yang 50%
siswanya selama pendidikan menetap dan di bawah didikan Pondok Pesantren
(santri)/komunitas; 6. Diprioritaskan bagi SMK yang pernah
meluluskan siswanya dari satuan pendidikan;
7. Dinyatakan layak berdasarkan hasil
verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK;
8. Telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK sebagai Penerima
Bantuan Pengembangan SMK Di Pondok
Pesantren/komunitas.
9. JADWAL KEGIATAN
: No KEGIATAN WAKTU (2012)
1 Inventarisasi SMK di Pondok Pasantren
Februari
2 Verifikasi dan penetapan sebagai Penerima
Bantuan Pengembangan SMK di Pondok
Pasantren
Maret
3 Penandatanganan naskah perjanjian
pemberian bantuan April
40
4 Bimbingan teknis
penyusunan program April
5 Penyaluran dana bantuan Pengembangan SMK di Pondok
Pasantren
April
6 Pelaksanaan program bantuan
Mei - Oktober
7 Supervisi dan pelaporan Program Pengembangan
SMK di Pondok Pasantren
November
10.
LAYANAN INFORMASI
:
Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Dikmen Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13
Telp. 021 – 5725477,5725474
Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]
41
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RSBI
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 05 – PS – 2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pengembangan SMK RSBI
3. TUJUAN : Mendukung SMK dalam rangka pemenuhan 8
Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan 9 Penjaminan Mutu RSBI dengan fokus:
1. Peningkatan Pembelajaran berbasis bahasa Inggris dan Teknologi Informasi &
Komunikasi (TIK); 2. Peningkatan Teaching Industry/
Kewirausahaan; 3. Peningkatan Partnership.
4. SASARAN : 300 (tiga ratus) SMK RSBI
5. NILAI BANTUAN : Bantuan diberikan dalam bentuk paket dengan
nilai per paket sebesar Rp 50.000.000,- (Paket 1)Rp. 75.000.000,- (Paket2) Rp. 100.000.000,-
(Paket 3)
6. PEMANFAATAN
DANA
: 1. Pengadaan peralatan/pendukung lain
untuk pembelajaran bahasa Inggris berbasis TIK;
2. Pengembangan materi pembelajaran produktif dalam bahasa Inggris;
3. Penajaman kemampuan kewirausahaan
siswa SMK; 4. Ekspose/Workshop dengan dunia usaha/
industri yang bertaraf Nasional/ Internasional
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN
BANTUAN
1. Laporan pelaksanaan pengembangan SMK-RSBI disampaikan oleh SMK dan diketahui
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan
Dinas Pendidikan Provinsi; 2. Kewenangan penetapan bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
42
8. PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: SMK yang telah menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan pengembangan SMK-
RSBI tahun 2011 a. Diprioritaskan yang telah memperoleh Nilai
Akreditasi A untuk 75% Program Keahlian/Kompetensi Keahlian yang dibuka
b. Diprioritaskan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2000 /9001:2008 atau
sesudahnya.
c. Diprioritaskan yang telah memiliki teaching industry /Business Center yang aktif
operasional. d. Diprioritaskan yang telah memenuhi 8 SNP.
e. Diprioritaskan bagi yang telah
melaksanakan pembelajaran yang diampu dalam bahasa Inggris dan berbasis TIK
minimal 4 mata pelajaran
9. JADWAL KEGIATAN
: No KEGIATAN WAKTU (2012)
1. Inventarisasi laporan SMK-RSBI tahun 2011
Februari -Maret
2. Analisis Hasil
Supervisi SMK-RSBI 2011
Maret
3. Bimbingan Teknis
tahap 1 ( 150 SMK)
Maret
4. Bimbingan Teknis tahap 2 ( 150 SMK)
April
5. Penyaluran Dana Mei
6. Supervisi Agustus -November
7. Laporan Pelaksanaan Desember
10.
LAYANAN INFORMASI
:
Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Dikmen
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13 Telp. 021 – 5725477,5725474
Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]
43
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBINAAN SMK YANG MEMILIKI NILAI RATA-RATA UN
RENDAH
1. KODE PROGRAM : 06 – PS – 2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pembinaan SMK yang Memiliki Nilai Rata-rata UN Rendah
3. TUJUAN : Meningkatnya nilai rata-rata SMK diatas rata-rata minimal 5,5
4. SASARAN : 132 (seratus tigapuluh dua) SMK yang
mempunyai nilai rata-rata rendah.
5. NILAI BANTUAN : Nilai bantuan rata-rata sebesar Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per SMK
6. PEMANFAATAN
DANA
: 1. Peningkatan kompetensi guru mata
pelajaran (matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia) dengan melibatkan
LPMP/P4TK/SMK berhasil (data SMK
berhasil UN dapat diperoleh melalui dinas pendidikan kabupaten/kota)
2. Pembelian buku pegangan bagi guru dan siswa dengan komposisi 1:1
3. Workshop ‘evaluasi kinerja’ hasil implementasi pembinaan SMK yang
memperoleh UN rendah.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN
BANTUAN
1. Direktorat Pembinaan SMK melakukan sosialisasi dan koordinasi program dengan
Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
2. Kewenangan penetapan bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN
PENERIMA BANTUAN
: 1. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki total
nilai UN tahun 2011 < 5,5 2. Jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional
> 20 orang 3. Dinyatakan layak berdasarkan hasil
44
rekomendasi dinas pendidikan
kabupaten/kota/porvinsi.
4. Telah ditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMK sebagai Penerima Bantuan Pembinaan
SMK yang mempunyai nilai rata-rata UN rendah.
9. JADWAL KEGIATAN
: No KEGIATAN WAKTU (2012)
1 Inventarisasi SMK yang memiliki nilai rata-rata rendah
SMK
Februari
2 Penetapan sebagai Penerima Bantuan Pembinaan SMK yang
memiliki nilai rata-rata rendah SMK
Maret
3 Penandatanganan naskah perjanjian pemberian bantuan April
4 Bimbingan teknis penyusunan program April
5 Penyaluran dana bantuan Pembinaan SMK yang memiliki
nilai rata-rata UN rendah SMK
Mei
6 Pelaksanaan program bantuan Juli - Desember
7 Supervisi dan pelaporan Program Pembinaan SMK yang memiliki nilai rata-rata
rendah SMK
November
10. LAYANAN
INFORMASI
:
Subdit Pembelajaran
Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikmen
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13 Telp. 021 – 5725477,5725474
Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]
45
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN (BLOCK GRANT) SMK ADB INVEST
1. KODE PROGRAM : 07-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan (Block Grant) SMK ADB Invest
3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan mutu
pendidikan dan pelatihan pada SMK; b. Menambah Peralatan/Permesinan untuk
Bengkel/Laboratorium;
c. Menambah peralatan tangan dan peralatan ringan untuk peningkatan
kualitas pembelajaran praktik; d. Menambah Asesoris / Kelengkapan
Peralatan yang sudah ada;
e. Meningkatkan kualitas SMK Model INVEST;
f. Memberikan dukungan kepada Pemda Kabupaten/Kota dalam upaya melakukan
pengembangan kualitas sarana SMK.
4. SASARAN : 90 SMK Model INVEST
5. NILAI BANTUAN : Nilai alokasi bantuan sebesar
Rp. 74.979.490.000,-.
6. PEMANFAATAN
DANA
: Pemanfaatan dana digunakan antara lain:
1. Pengadaan Permesinan dan Peralatan; 2. Pengadaan Peralatan Tangan:
3. Pengadaan Peralatan Ringan; 4. Pengadaan Asesoris / Kelengkapan
Peralatan yang sudah ada; 5. Biaya pengelolaan administrasi dan
keuangan.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
1. Loan Agreement ADB No. 2416-INO (SF);
2. Persetujuan (NoL) ADB, No. 12/L/W/K/2416/002, tanggal 13 Januari
2012;
3. Daftar kebutuhan peralatan SMK Model
46
Invest yang telah disetujui oleh PMU;
4. Penetapan lokasi penerima bantuan oleh
Direktur Pembinaan SMK; 5. Penetapan penerima bantuan oleh KPA.
8. PERSYARATAN
PENERIMA BANTUAN
: 1. SMK SBI-INVEST yang telah ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Menyampaikan Daftar Kebutuhan
Peralatan; 3. Menyampaikan Surat Keputusan
pengangkatan Tim Pengadaan Peralatan, Tim Penerima dan Pemeriksa Peralatan
dan Tim Tata Kelola Keuangan dalam
bentuk Surat Keputusan Bersama Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah
diketahui oleh Kepala Dinas Kab/Kota; 4. Memiliki rekening giro bank (khusus untuk
kegiatan INVEST) atas nama Komite Sekolah(bukan rekening atas nama
pribadi)yang dalam pembukaan dan
pencairannya harus ditandatangani bersama oleh Ketua Komite Sekolah dan
Kepala Sekolah.
9. JADWAL KEGIATAN
: No. KEGIATAN WAKTU 1. Penandatangan Surat
Perjanjian antara Dit.
PSMK dengan SMK Model
Pertengahan Februari 2012
2. Usulan dan Persetujuan
Daftar Kebutuhan Peralatan SMK Model
Awal – Akhir
Maret 2012
4. Penyaluran Dana ke
rekening giro bank PIU SMK Model
Maret 2012
6. Bimtek/Workshop Awal Maret 2012
7. Pelaksanaan program Maret 2012 – Maret 2013
8. Pelaporan Maret – April
2013
47
10.
LAYANAN
INFORMASI
:
Project Manajemen Unit (PMU) SBI INVEST Subdit Pembelajaran
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Senayan, Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270 Telp. 021-5725474,5734565,57852550
e-mail : [email protected] Website : www.ditpsmk.net
48
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN SBP
TAHUN 2012
1. NO. PANDUAN : 08 - PS – 2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan SBP
3. TUJUAN PROGRAM : a. Mendukung program peningkatan mutu
pendidikan dan pelatihan pada SMK; b. Menambah kebutuhan ruang untuk
peningkatan daya tampung dalam
pengembangan SMK SBI INVEST; c. Melakukan rehabilitasi bangunan SMK
SBI INVEST yang usia bangunan maupun kondisinya memerlukan
rehabilitasi; d. Meningkatkan citra SMK SBI INVEST;
e. Melakukan pemenuhan kebutuhan
perabot.
4. SASARAN : 33SMK MODEL (SMK SBI INVEST)
5. NILAI BANTUAN :
Rp. 61.550.000.000,- untuk 33 SMK Model
6. PEMANFAATAN
DANA
: Pemanfaatan dana digunakan antara lain:
1. Rehabilitasi Bangunan Gedung;
2. Pembangunan Bangunan Gedung Baru; 3. Pengadaan Perabot;
4. Perencanaan dan Pengawasan; 5. Pengelolaan Administrasi dan
Keuangan.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
: 1. Hasil evaluasi pelaksanaan program
SMK SBI Invest; 2. Penetapan penerima bantuan oleh
Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN PENERIMA
: 1. SMK SBI-INVEST yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah;
49
2. Menyampaikan Surat pernyataan
bersama Ketua Komite Sekolahdan
Kepala Sekolah tentang pelaksanaan dengan pola swakelola diketahui oleh
Kepala Dinas Kab./Kota; 3. Menyampaikan Surat Keputusan
pengangkatan Tim Pelaksana dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Ketua
Komite Sekolah dan Kepala Sekolah
diketahui oleh Kepala Dinas Kab/Kota, yang meliputi:
a. Unit Pengembangan Fasilitas Sekolah, terdiri dari:
• Tim Pembangunan dan Rehabilitasi
Bangunan
• Tim Perencana dan Pengawas
Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan
b. Unit Tata Kelola Administrasi dan Keuangan
• Tim Tata Kelola Administrasi dan
Keuangan 4. Memiliki rekening giro bank (khusus
untuk kegiatan INVEST) atas nama
Komite Sekolah(bukan rekening atas nama pribadi)yang dalam pembukaan
dan pencairannya harus ditandatangani bersama oleh Ketua Komite Sekolah dan
Kepala Sekolah.
9. JADWAL KEGIATAN
: No KEGIATAN
WAKTU
(2012) 1. Evaluasi dan seleksi
calon penerima
bantuan
Januari
2. Penetapan Maret
3. Bimtek Maret
4. Penyaluran Dana April
5. Pelaksanaan program April 2012 s.d Maret 2013
50
6 Pelaporan Maret s.d April 2013
Penyaluran dana akan dilakukan dalam1(satu) tahap.
10. LAYANAN
INFORMASI
: Project Manajemen Unit (PMU) SBI INVEST
Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komp. KemdikbudSenayan,Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270 Telp. 021-5725474,5734565,57852550
e-mail : [email protected] Website : www.ditpsmk.net
51
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK (BARU)
1. KODE PROGRAM : 09-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
SMK (Baru)
3. TUJUAN : 1. Mendukung program peningkatan akses dan pemerataan pendidikan pada SMK;
2. Mendukung pemenuhan kebutuhan prasarana
pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK.
4. SASARAN : 25 (dua puluh lima) Lokasi
5. NILAI BANTUAN : 1. Wilayah I, @ Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)
2. Wilayah II, @ Rp. 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
3. Wilayah III, @ Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
4. Wilayah IV, @ Rp. 1.650.000.000,00 (satu
milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
5. Wilayah V, @ Rp. 1.800.000.000,00 (satu
milyar delapan ratus juta rupiah)
6. Wilayah IV, @ Rp. 2.760.000.000,00 (dua
milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)
6. DANA
PEMBANGUNAN
:
Nilai dana pembangunan yang disediakan
Pemerintah Daerah minimal 100% dari nilai dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
atau dengan perbandingan 1:1
7. PEMANFAATAN DANA
: 1. Pembangunan gedung pembelajaran (ruang teori dan ruang praktik)
2. Pembangunan Kamar Mandi/WC Siswa; 3. Pembangunan selasar bangunan;
4. Pengadaan perabot ruang teori; 5. Biaya perencanaan dan pengawasan
pembangunan;
6. Biaya pengelolaan administrasi.
52
8. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
: 1. Bantuan diberikan dalam bentuk dana untuk
pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pembangunan Unit Sekolah Baru-SMK (USB-
SMK); 2. Proposal dibuat oleh Pemerintah Daerah
atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Bupati/Walikota;
3. Kewenangan penetapan penerima bantuan
dana oleh Direktorat Pembinaan SMK.
9. PERSYARATAN
PENERIMA BANTUAN
: 1. Adanya proposal yang diajukan oleh
Bupati/Walikota atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang disetujui oleh
Bupati/Walikota;
2. Memiliki lahan minimal 15.000 m2 (1,5 Ha) dan diprioritaskan bagi yang memiliki lahan
lebih dari 20.000 m2 (2 Ha) dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah dalam
bentuk Sertifikat Tanah/ Akta Tanah atas
nama Pemda/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/ SMK;
3. Memiliki DIPDA tahun 2012 (Foto Copy) yang mencantumkan dana pembangunan
USB-SMK. Apabila dana pembangunan tersebut belum tercantum dalam DIPDA
tahun 2012 dapat digantikan dengan surat
pernyataan kesanggupan menyediakan dana pendamping dari Pemerintah Daerah yang
diketahui oleh DPRD; 4. Adanya Surat pernyataan Bupati/Walikota
tentang kesanggupan pengadaan pendidik
dan tenaga kependidikan dari Pemerintah Daerah;
5. Adanya Surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kesanggupan pengadaan Sarana
dan Prasarana dan Biaya Operasional dari Pemerintah Daerah;
6. Adanya surat ukur Lokasi USB – SMK dari
BPN Setempat; 7. Melampirkan data sekolah dan siswa SMP/
MTs dan SMA/MA, SMK/MAK sebagai sumber
53
siswa;
8. Melampirkan foto copy rekening sekolah atas
nama Tim Pendiri USB-SMK (bukan rekening atas nama pribadi) yang masih aktif;
9. Diproritaskan bagi kabupaten/kota yang belum memiliki SMK Negeri.
10. Memiliki peta pengembangan wilayah (Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)) per
kecamatan di sekitar lokasi yang akan
dibangun Unit Sekolah Baru (USB)-SMK.
10. JADUAL KEGIATAN
:
No KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN
1. Penerimaan Usulan Jan – Maret 2. Evaluasi Usulan Maret 3. Penetapan calon Maret 4. Verifikasi Februari-Maret 5. Penetapan Penerima
Bantuan Maret
6.
Bimbingan Teknis
dan Penandatanganan Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan
Maret
7. Penyaluran dana tahap I
(satu)
April
8. Pelaksanaan (180 hari kalender)
April – Oktober
9. Bimbingan Teknis II dan penyerahan laporan
Pelaksanaan Fisik 30 %
Juni
10. Supervisi Juni 11. Penyaluran dana tahap 2
(dua)
Juli
12.
Laporan pelaksanaan
Tahap II (fisik 100%)
Oktober -
November
11. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana
Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komp. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman, Senayan,Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
54
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK
(LANJUTAN)
1. KODE PROGRAM : 10-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK (Lanjutan)
3. TUJUAN : 1. Mendukung program peningkatan akses dan
pemerataan pendidikan pada SMK; 2. Mendukung pemenuhan kebutuhan
prasarana pendidikan yang diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK.
4. SASARAN : 10 (sepuluh) Lokasi
5. NILAI BANTUAN : Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) per lokasi
6. PEMANFAATAN
DANA
: 1. Pembangunan gedung pembelajaran (teori
dan praktik) dan pengadaan perabot;
2. Biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Biaya pengelolaan administrasi.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN
BANTUAN
: 1. Bantuan diberikan dalam bentuk dana untuk pemenuhan kebutuhan prasarana
pendidikan yang diperlukan khususnya
pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK (Lanjutan);
2. Pemberian bantuan akan dilanjutkan apabila dari hasil evaluasi pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB)-SMK tahun pertama telah dilaksanakan sesuai dengan
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
3. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: 1. Telah menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan pembangunan SMK tahun pertama yang dapat
dipertanggungjawabkan baik dari aspek teknis, administrasi maupun keuangan;
2. Adanya Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota tentang
55
Pengangkatan Tim Pendiri USB-SMK/Kepala
SMK;
3. Adanya Gambar Site Plan yang telah ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana
dan Pengawas, Ketua Tim Pendiri/kepala SMK, Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan Direktur Pembinaan SMK;
4. Menandatangani Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan
Prasarana dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK/Kepala SMK;
5. Memiliki DIPDA tahun 2012 (Foto Copy)
yang mencantumkan dana pembangunan USB-SMK. Dalam hal dana pembangunan
tersebut belum tercantum dalam DIPDA tahun 2012 dapat digantikan dengan surat
pernyataan dari Pemerintah Daerah yang diketahui oleh DPRD;
6. Melampirkan foto copy Rekening Sekolah
atas nama Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK (bukan rekening atas nama
pribadi) yang masih aktif.
56
9. JADWAL KEGIATAN : No KEGIATAN WAKTU (2012) 1. Penerimaan Laporan Januari 2. Evaluasi Laporan Februari 3. Penetapan Penerima
Bantuan Februari
4. Bimbingan Teknis dan
Penandatanganan Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan
Februari
5. Penyaluran Dana tahap I (50%)
Maret
6. Pelaksanaan April – Oktober 7. Bimbingan Teknis II
dan penyerahan
laporan Pelaksanaan Fisik 30 %
Juli
8. Supervisi pelaksanaan Pembangunan
Juli – Agustus
9. Penyaluran Dana
tahap II (50%) Juli – Agustus
10. Penyerahan Laporan
(100%) November
10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komp. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Gedung E Lt. 12 Jl. Jend. Sudirma, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
57
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 11-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK
3. TUJUAN : 1. Mendukung program peningkatan akses/
daya tampung dan pemerataan pendidikan
pada SMK; 2. Menambah ruang kelas baru bagi SMK
yang memiliki jumlah siswa yang meningkat sehingga melebihi daya
tampung.
4. SASARAN : 1.627 Ruang Kelas Baru (RKB)
5. NILAI BANTUAN : 1. Wilayah I @ Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Wilayah II @ Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)
3. Wilayah III @ Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)
4. Wilayah IV @ Rp. 120.000.000,00 (seratus
dua puluh juta rupiah)
5. Wilayah V @ Rp. 130.000.000,00 (seratus
tiga puluh juta rupiah)
6. Wilayah VI @ Rp. 210.000.000,00 (duaratus
sepuluh juta rupiah)
6. PEMANFAATAN
DANA
: Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
58
7 PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
1. Bantuan diberikan dalam bentuk dana
untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Ruang
Kelas Baru (RKB); 2. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota; 3. Kewenangan penetapan penerima
bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan
SMK.
8
PERSYARATAN PENERIMA
BANTUAN
:
1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
2. SMK yang telah ditetapkan sebagai calon
penerima bantuan oleh Direktorat PSMK; 3. Mengajukan proposal yang disetujui oleh
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik
Yayasan) minimal 10.000 m2 (1 Ha),
dalam satu kesatuan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah;
5. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) (butuh-ada-kurang);
6. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
memiliki/ menampung peserta didik minimal 192 siswa;
7. Memiliki ijin operasional sekolah; 8. Memiliki site plan/block plan;
9. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening atas nama pribadi) yang masih
aktif;
10. Memiliki foto copy surat pengangkatan Kepala SMK;
9 JADUAL KEGIATAN : No KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN
1. Penerimaan Usulan Jan - Maret 2. Evaluasi Usulan Feb-Maret 3. Penetapan calon Maret 4. Verifikasi Maret 5. Penetapan Penerima
Bantuan April
59
6.
Bimbingan Teknis dan Penandatanganan
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
April
7. Penyaluran Dana April - Mei 8. Pelaksanaan Mei - September 9. Supervisi Juni 10. Laporan kemajuan
pekerjaan
(minimal 30%)
Juli
11.
Laporan akhir (100%)
September -Oktober
10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana
Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komp. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lt. 12 Jl. Jenderal. Sudirman,Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
60
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) SMK
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 12-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK
3. TUJUAN : 1. Mendukung program peningkatan mutu
SMK; 2. Meningkatkan Fasilitas Praktik di SMK untuk
mendukung pencapaian kompetensi peserta
didik dan pendidik; 3. Menambah Ruang Praktik Siswa SMK.
4. SASARAN : 61 Ruang
5. NILAI BANTUAN : 1. Wilayah I, @ Rp. 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah);
2. Wilayah II, @Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
3. Wilayah III, @Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Wilayah IV, @Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
5. Wilayah IV, @Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah); 6. Wilayah IV, @Rp. 320.000.000,00 (tiga
ratus dua puluh juta rupiah).
6. PEMANFAATAN
DANA
: Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN
BANTUAN
: 1. Bantuan diberikan dalam bentuk dana untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana pendidikan khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik
Siswa (RPS);
2. SMK calon penerima Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan SMK.
61
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: 1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
2. SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan oleh Direktorat PSMK;
3. Mengajukan proposal yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik
Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik
Yayasan) minimal 10.000 m2 (dalam satu kesatuan) dibuktikan dengan dokumen
kepemilikan yang sah; 5. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang
Praktik Siswa SMK (butuh-ada-kurang);
6. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki peserta didik minimal 288 peserta didik;
7. Memiliki ijin operasional sekolah. 8. Melampirkan gambar site plan;
9. Memiliki rekening sekolah yang masih aktif (bukan rekening atas nama pribadi);
10. Memiliki surat Keputusan pengangkatan
Ka. SMK.
62
9. JADWAL KEGIATAN : No KEGIATAN WAKTU (2012)
1. Penerimaan Usulan Jan – Maret
2. Evaluasi Usulan Maret
3. Penetapan calon Maret
4. Verifikasi Maret
5. Penetapan
Penerima Bantuan April
6.
Bimbingan Teknis dan
Penandatanganan Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan
April
7. Penyaluran Dana April – Mei
8. Pelaksanaan Mei –September
9. Laporan kemajuan
pekerjaan
(minimal 30%)
Juli
10 Laporan Akhir
(100%)
September-
Oktober
10. LAYANAN
INFORMASI
: Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
63
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM MULTIMEDIA
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 13-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pengembangan Laboratorium Multimedia
3. TUJUAN : 1. Membantu Sekolah dalam pemenuhan kebutuhan peralatan Praktik
(Personal Computer dan
kelengkapannya), khususnya untuk Kompetensi Keahlian Multi Media;
2. Mendukung program pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif
dan pengembangan produksi dalam negeri;
3. Meningkatkan kompetensi siswa dan
guru dalam merakit Peralatan Multi Media (Personal Computer dan
kelengkapannya).
4. SASARAN : 80 SMK
5. NILAI BANTUAN : Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar
rupiah)
6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
: 1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening
SMK Penerima Bantuan;
2. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. Pengadaan Peralatan Multi Media (Personal Conputer dan
kelengkapannya) untuk SMK dalam rangka mendukung pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pelaksanaan proses belajar mengajar; 4. Pengadaan peralatan Multi Media
(Personal Computer dan kelengkapannya) dalam bentuk
komponen yang selanjutnya akan
dirakit oleh sekolah bersama industri mitra;
5. Pembimbingan Perakitan dan Quality
64
Control peralatan Multi Media
(Personal Conputer dan
kelengkapannya) menjadi tanggungjawab industri mitra;
6. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Direktorat
Pembinaan SMK. 7. PEMANFAATAN DANA : 1. Pengadaan komponen peralatan Multi
Media (Personal Conputer dan
kelengkapannya) serta pajak-pajak; 2. Biaya pelatihan, perakitan, quality
control;
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: 1. Diprioritaskan bagi SMK yang
mengembangkan Kompetensi Keahlian Multi Media;
2. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
terakreditasi oleh BAN S/M; 3. Diprioritaskan bagi SMK yang
memiliki peserta didik pada Kompetensi Keahlian Multi Media
sebanyak 96 siswa atau lebih;
4. Tidak termasuk SMK yang telah ditetapkan menjadi SMK RSBI/ SBI;
5. Sanggup melakukan perakitan sendiri dengan bimbingan industri mitra
dalam pengadaan peralatan Multi Media;
6. Memiliki ruang laboratorium Multi
Media.
65
9. JADUAL KEGIATAN
NO KEGIATAN WAKTU (2012)
1. Penerimaan Usulan s.d Maret
2. Evaluasi usulan Maret
3. Penetapan SMK
Penerima Bantuan
April
4. Bimbingan Teknis, Penandatanganan
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan,
dan Koordinasi dengan Disdik Kabupaten/Kota
April
5. Penyaluran Bantuan April - Mei
6. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Lab.
Multi Media di SMK
Mei - Oktober
7. Supervisi (jika
diperlukan)
Juli-
Agustus
8. Pelaporan hasil Nop
10.
LAYANAN INFORMASI
:
Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komp. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
66
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGADAAN KOMPONEN PERALATAN BIDANG
AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 14-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pengadaan Komponen Peralatan Bidang Agribisnis Dan Agroteknologi
3. TUJUAN : 1. Membantu Sekolah dalam pemenuhan
kebutuhan peralatan Praktik, khususnya untuk Bidang Studi Keahlian Agribisnis dan
Agroteknologi; 2. Mendukung program pemerintah dalam
pengembangan industri kreatif dan pengembangan produksi dalam negeri;
3. Meningkatkan kompetensi siswa dan guru
dalam merakit/mengadakan Peralatan Bidang Studi Keahlian Agribisnis dan
Agroteknologi;
4. SASARAN : 15 SMK
5. NILAI BANTUAN : Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) per paket
6. PEMANFAATAN
DANA
: Pengadaan/perakitan peralatan Bidang Studi
Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi.
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
: 1. Bantuan diberikan dalam bentuk dana
untuk pemenuhan peralatan Bidang Studi Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi;
2. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota; 3. Kewenangan penetapan penerima bantuan
dana oleh Direktorat Pembinaan SMK.
67
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: 1. SMK yang telah ditetapkan sebagai
penerima bantuan oleh Direktorat PSMK;
2. Diprioritaskan bagi SMK yang mengembangkan Bidang Studi Keahlian
Agribisnis dan Agroteknologi; 3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
peserta didik Bidang Studi Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi 64 siswa atau
lebih;
4. Memiliki ruang praktik Bidang Studi Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi;
9. JADWAL KEGIATAN : NO KEGIATAN WAKTU (2012)
1. Penerimaan Usulan s.d Maret
2. Evaluasi Usulan Maret
3. Penetapan calon Maret
4. Penetapan Penerima
Bantuan April
5.
Bimbingan Teknis
dan
Penandatanganan Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan
April
6. Penyaluran Dana April
7. Pelaksanaan Mei – Agustus
8. Laporan pelaksanaan September - Oktober
10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana
Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komp. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
68
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGADAAN PERALATAN SMK SENI, KERAJINAN, DAN
PARIWISATA TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 15-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pengadaan Peralatan SMK Seni, Kerajinan, dan Pariwisata
3. TUJUAN
: 1. Membantu Sekolah dalam pemenuhan
kebutuhan peralatan Praktik, khususnya untuk Bidang Seni, Kerajinan dan
Pariwisata; 2. Mendukung program pemerintah dalam
pengembangan industri kreatif dan pengembangan produksi dalam negeri;
3. Meningkatkan kompetensi siswa dan guru
dalam merakit/mengadakan Peralatan Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;
4. SASARAN : 15 SMK
5. NILAI BANTUAN : Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) per paket.
6. PEMANFAATAN
DANA
: Pengadaan/perakitan peralatan Bidang Seni,
Kerajinan dan Pariwisata
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
: 1. Bantuan diberikan dalam bentuk dana
untuk pemenuhan peralatan Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;
2. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
3. Kewenangan penetapan penerima bantuan
dana oleh Direktorat Pembinaan SMK.
69
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: 1. SMK yang telah ditetapkan sebagai
penerima bantuan oleh Direktorat PSMK;
2. Diprioritaskan bagi SMK yang mengembangkan Bidang Seni, Kerajinan
dan Pariwisata; 3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
peserta didik Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata 50 siswa atau lebih;
4. Memiliki ruang praktik Bidang Seni,
Kerajinan dan Pariwisata.
9. JADWAL KEGIATAN : NO KEGIATAN WAKTU (2012)
1. Penerimaan Usulan s.d Maret 2. Evaluasi Usulan Maret 3. Penetapan calon Maret 5. Penetapan Penerima
Bantuan April
6. Bimbingan Teknis
dan Penandatanganan
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
April
7. Penyaluran Dana April 8. Pelaksanaan Mei – Agustus 9. Laporan pelaksanaan September -
Oktober
10. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana
Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenederal Pendidikan Menengah
Komp. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net
70
DESKRIPSI PROGRAM
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG BEASISWA PERTANIAN DAN
PELAYARAN TAHUN 2012
1. KODE
PROGRAM
: 16-PS-2012
2. NAMA
PROGRAM
: Penyaluran Bantuan Langsung Beasiswa Pertanian
dan Pelayaran
3. TUJUAN : 1. Meningkatkan jumlah siswa SMK Program Studi Keahlian Pertanian dan Program Studi Keahlian
Pelayaran; 2. Meningkatkan motivasi belajar siswa SMK
Program Studi Keahlian Pertanian dan Program
Studi Keahlian Pelayaran; 3. Mengurangi jumlah siswa putus sekolah pada
SMK Program Studi Keahlian Pertanian dan Program Studi Keahlian Pelayaran.
4. SASARAN : 185.442 siswa per tahun atau 2.225.304 orang bulan.
5. NILAI BANTUAN
: Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per bulan
per siswa.
6. PEMANFAATAN
DANA
: Membantu siswa dalam mengikuti pendidikan di
sekolah untuk pembiayaan antara lain: 1. Iuran bulanan sekolah dan atau;
2. Pembelian perlengkapan belajar siswa;
3. Transportasi siswa ke sekolah;
7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN BANTUAN
1. Daftar calon siswa penerima diusulkan oleh SMK yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kab/Kota; 2. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana
oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: 1. Mengajukan usulan daftar nama siswa calon
penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK setelah mendapat
rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab./Kota;
2. Melengkapi isian format/biodata lengkap sekolah dan siswa calon penerima;
71
3. Membuat pernyataan siswa yang mengikuti
program keahlian pertanian dan/atau
pelayaran; 4. Siswa yang diusulkan tidak sedang menerima
bantuan beasiswa dari Direktorat Pembinaan SMK dan Dana Dekonsentrasi;
5. Siswa yang diusulkan adalah siswa kelas X dan XI tahun pelajaran 2011/2012;
6. Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai
penerima bantuan oleh Direktur Pembinaan SMK.
9. JADWAL KEGIATAN
:
No Tahapan
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 2012
1 Penerimaan Rancangan
Program/proposal
I. Januari - Maret
II. Juli -
Agustus
2 Evaluasi I. Maret
II. Oktober
3 Verifikasi Maret - September
4 Bimbingan Teknis dan Penetapan
Maret - Oktober
5 Penyaluran Dana
tahap 1 dan 2
I. Maret
- April II. Juli -
September
6 Pelaporan Dana Setiap minggu setelah dana dikirim oleh bank
Penyalur
7 Supervisi Juni
8 Pelaksanaan
Program
Nopember - Desember
10. LAYANAN INFORMASI
: SUBDIT KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DITJEN DIKMEN
Komp. Kemdikbud, Senayan Gedung e. Lt. 12 Telp. 021 – 5725477, 5725474
Website : www.ditpsmk.net
72
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA BERPRESTASI
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 17-PS-2012 2. NAMA PROGRAM : Bantuan Beasiswa untuk Siswa Berprestasi
3. TUJUAN : 1. Meningkatkan mutu/kualitas siswa yang masuk ke SMK;
2. Meningkatkan minat tamatan SMP/MTs
yang berprestasi akademik masuk ke SMK; 3. Membantu biaya pendidikan bagi siswa
baru SMK yang berprestasi; 4. Mengurangi jumlah siswa berprestasi putus
sekolah.
4. SASARAN : 180.000 orang bulan atau 30.000 siswa per enam bulan.
5. NILAI BANTUAN : Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per
bulan per siswa.
6. PEMANFAATAN DANA
: Pemanfaatan dana bantuan beasiswa antara lain untuk :
4. Iuran bulanan sekolah dan atau;
5. Pembelian perlengkapan belajar siswa dan atau;
6. Transportasi siswa ke sekolah. 7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
3. Kewenangan penetapan penerima bantuan
dana oleh Direktorat Pembinaan SMK
4. Daftar siswa calon penerima bantuan beasiswa diusulkan oleh SMK yang telah
disetujui oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
8. PERSYARATAN
PENERIMA
: 1. Persyaratan Teknis.
a. Siswa SMK Kelas X Semester 2 Penerima Bantuan Beasiswa Prestasi
tahun 2011 (lanjutan);
b. Siswa SMK Kelas X Semester 2 tamatan SMP/MTs yang memilki peringkat UN
(Ujian Nasional) 1-10 yang belum menerima Bantuan Beasiswa Prestasi
tahun 2011 c. Siswa SMK kelas X semester I (siswa
73
baru) tahun 2011/2012 yang memiliki
peringkat UN 1-10 dari sekolah asalnya;
d. Siswa yang tidak sedang menerima bantuan Beasiswa dari Direktorat
Pembinaan SMK dan Dana Dekonsentrasi
2. Persyaratan Administrasi a. SMK mengajukan usulan daftar nama
siswa calon penerima bantuan kepada
Direktorat Pembinaan SMK setelah diketahui oleh Dinas Pendidikan
Kab./Kota. b. Lampiran data pendukung:
1) Siswa yang telah menerima Beasiswa
Prestasi tahun 2011: a) Copy Arsip SK Penetapan Siswa
Penerima Beasiswa Prestasi oleh Kepala SMK
2) Siswa yang belum menerima Beasiswa Prestasi tahun 2011:
a) Surat keterangan peringkat UN 1-
10 tahun pelajaran 2010/2011 di SMP/MTs dengan ditandatangani
oleh Kepala Sekolah SMP/MTs nya;
b) Daftar kolektif hasil UN SMP/MTs
tahun pelajaran 2010/2011 dari Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota. 3) Siswa yang baru diterima tahun
2011/2012 kelas X semester I: a) Surat keterangan peringkat UN 1-
10 tahun 2011 di SMP/MTs
ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP/MTs nya.
b) Hasil UN SMP/MTs tahun pelajaran 2011/2012 dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
c. SMK melengkapi rekap usulan dengan isian format/biodata siswa secara
lengkap dan alamat sekolah harus jelas (tidak boleh ada data/kolom yang
74
kosong) seperti lampiran 2
d. Diutamakan SMK yang mengirimkan
proposal dilengkapi soft copy (CD) database siswa yang diusulkan dalam
format Excel sesuai pada lampiran panlak ini, serta dikirim melalui e-mail
dengan alamat [email protected]
e. Siswa yang diusulkan ditetapkan
sebagai penerima bantuan oleh Direktur Pembinaan SMK.
9. JADWAL KEGIATAN :
No Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan
2012
1 Penerimaan Usulan
Siswa calon
peneriman bantuan beasiswa
I. Januari -
Februari
II. Juli - Agustus
2 Seleksi Usulan Siswa Calon
Penerima bantuan
beasiswa
I. Maret II. September
3 Penetapan
Penerima Beasiswa
Maret – September
4 Bimbingan Teknis
Penerima Beasiswa
Maret - September
5 Penyaluran Dana Bantuan
I. Maret - April II. September -
Oktober
6 Laporan penyaluran oleh
Bank Penyalur
Setiap minggu setelah dana
dikirim oleh bank Penyalur
7 Supervisi beasiswa Juni
Nopember
8 Laporan pelaksanaan oleh
Sekolah
Nopember – Desember
10. LAYANAN : SUBDIT KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK
75
INFORMASI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DITJEN DIKMEN
Komp. Kemdikbud, Senayan Gedung e. Lt. 12 Telp. 021 – 5725477, 5725474
Website : www.ditpsmk.net
76
DESKRIPSIPROGRAM
BANTUAN BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 18-PS-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus
3. TUJUAN : 1. Meningkatkan jumlah siswa SMK
program keahlian khusus meliputi Program Studi Keahlian Perawatan
Sosial, Seni Rupa, Desain dan Produksi Kria (kecuali Desain
Komunikasi Visual dan Desain
Produksi Interior dan Landscaping), dan Seni Pertunjukan (kecuali Seni
Musik Non Klasik); 2. Meningkatkan motivasi belajar siswa
SMK program keahlian khusus; 3. Mengurangi jumlah siswa putus
sekolah pada SMK program keahlian
khusus. 4. SASARAN : 5.000 siswa atau 60.000 orang bulan.
5. NILAI BANTUAN : Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan per siswa.
6. PEMANFAATAN
DANA
: Pemanfaatan dana bantuan beasiswa
antara lain untuk : 1. Iuran bulanan sekolah dan atau;
2. Pembelian perlengkapan belajar siswa dan atau;
3. Transportasi siswa ke sekolah. 7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
1. Kewenangan penetapan penerima
bantuan dana oleh Direktorat
Pembinaan SMK 2. Daftar siswa calon penerima bantuan
beasiswa diusulkan oleh SMK yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kab/Kota;
8. PERSYARATAN PENERIMA
: 1. Persyaratan Teknis a. Siswa yang diusulkan adalah siswa
kelas X dan XI tahun pelajaran 2011/2012 yang mengikuti
77
program studi keahlian perawatan
sosial, seni rupa (kecuali Desain
Komunikasi Visual dan Desain Produk Interior dan Landscaping),
Desain dan Produksi Kria, dan Seni Pertunjukan (kecuali Seni Musik
Non Klasik); b. Siswa yang diusulkan tidak sedang
menerima bantuan Beasiswa dari
Direktorat Pembinaan SMK dan Dana Dekonsentrasi.
2. Persyaratan Administrasi a. SMK mengajukan usulan daftar
nama siswa calon penerima
bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK setelah diketahui
oleh Dinas Pendidikan Kab./Kota; b. SMK melengkapi isian format
rekap biodata siswa secara lengkap dan alamat sekolah harus
jelas (tidak boleh ada data/kolom
yang kosong); c. SMK membuat pernyataan siswa
yang diusulkan benar-benar dari siswa yang mengikuti program
keahlian khusus;
d. Diutamakan SMK yang mengirimkan proposal dilengkapi
soft copy (CD) database siswa yang diusulkan dalam format Excel
sesuai pada lampiran panlak ini, serta dikirim melalui e-mail dengan
alamat
[email protected]; e. Siswa yang diusulkan ditetapkan
sebagai penerima bantuan oleh Direktur Pembinaan SMK.
78
9. JADWAL
KEGIATAN
: No KEGIATAN WAKTU (2012)
1. Penerimaan
Usulan Siswa calon peneriman
bantuan beasiswa
Januari – Februari
2. Seleksi Usulan
Siswa Calon
Penerima bantuan beasiswa
Maret
3. Penetapan Penerima
Beasiswa
Maret
4. Bimbingan Teknis
Penerima
Beasiswa
Maret
5. Penyaluran Dana
Bantuan
- Maret - April
- Juli
6. Laporan
penyaluran oleh
Bank Penyalur
Setiap minggu
setelah dana
dikirim oleh bank Penyalur
7. Supervisi beasiswa Juni
8. Laporan
pelaksanaan oleh Sekolah
- Nopember
- Desember
10. LAYANAN
INFORMASI
: SUBDIT KELEMBAGAAN DAN PESERTA
DIDIK DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DITJEN DIKMEN
Komp. Kemdikbud, Senayan Gedung e. Lt. 12
Telp. 021 – 5725477, 5725474 Website : www.ditpsmk.net
79
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN BLOCK GRANT PENYEDIAAN PERALATAN, BAHAN, DAN
KELENGKAPAN LAINNYA UNTUK LKS
1. KODE PROGRAM : 19-PS-2012 2. NAMA PROGRAM Bantuan Block Grant Penyediaan Peralatan,
bahan, dan kelengkapan lainnya untuk LKS 3. TUJUAN : Mendukung kebutuhan alat, bahan, dan
kelengkapan lainnya LKS XX tahun 2012 di
Bandung. 4. SASARAN : 50 bidang lomba
5. NILAI BANTUAN : Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) 6. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
: 1. Bantuan diberikan kepada SMK dengan
pertimbangan SMK lebih memahami
kebutuhan alat, bahan, kelengkapan setiap bidang lombaLKS;
2. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat PSMK;
3. Proposal disusun oleh SMK yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK
berdasarkan usulan Dinas Pendidikan
Provinsi; 4. Proposal disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Provinsi.
7. PERSYARATAN
PENERIMA
: 1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
berdasarkan kriteria sebagai berikut: • Diprioritaskan SMK rintisan SBI yang
berada di dalam Jawa (mempermudah
mobilitas peralatan, bahan, dan kelengkapan LKS);
• Memiliki guru/instruktur dan teknisi
peralatan sesuai dengan alat lomba yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Mengajukan proposal bantuan penyediaan
alat, bahan, dan kelengkapan LKS XX; 3. Menyusun biaya dan daftar kebutuhan alat,
bahan, dan kelengkapan LKS XX tahun 2012;
4. Memiliki rekening sekolah (bukan atas nama
pribadi atau yayasan); 5. Menyampaikanfotocopy surat pengangkatan
80
Kepala SMK.
9. JADWAL KEGIATAN : No KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
1. Penerimaan usulan SMK calon penerima
Maret 2012
2. Evaluasi Usulan &
Penetapan SMK Penerima bantuan
Maret 2012
3. Penerimaan proposal April 2012
4. Evaluasi Proposal April 2012
5. Bimtek Mei 2012
6. Penyaluran dana Mei 2012
7. Pelaksanaan program Juni 2012
8. Laporan pelaksanaan September
2012
10. LAYANAN
INFORMASI
: SUBDIT KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK Ditjen. Pendidikan Menengah
Komplek Kemdikbud Senayan Gedung E lt 12 Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725467
Website : www.ditpsmk.net
81
DESKRIPSI PROGRAM
DATA DAN INFORMASI PROGRAM PSMK
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 20-DK-2012
2. NAMA PROGRAM : Data dan Informasi Program PSMK
3. TUJUAN : 1. Mengkoordinasikan petugas pendataan
SMK Pusat Layanan TIK dalam memperoleh data SMK tahun 2012 tingkat
Kab/Kota; 2. Meningkatkan kemampuan petugas
pendataan SMK di Provinsi dan SMK
Pusat Layanan TIK; 3. Menghasilkan data SMK tahun pelajaran
2012/2013 tingkat provinsi.
4. SASARAN : 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia
5. ALOKASI DANA : Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun
2012 pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.
6. PEMANFAATAN DANA
: Dana digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
Program PSMK Tingkat Provinsi dengan rincian:
1. Pengadaan ATK; 2. Penggandaan bahan untuk peserta;
3. Honor Panitia dan Narasumber
4. Uang harian peserta, narasumber dan panitia;
5. Biaya transport peserta, narasumber dan panitia;
6. Biaya penginapan peserta, narasumber
dan panitia 7. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
7. PELAKSANAAN : 1. Koordinasi diikuti oleh peserta dari unsur Dinas Kabupaten/Kota dan satu anggota
Tim Pusat Layanan TIK SMK yang
ditetapkan Kepala Sekolah yang bersangkutan.
82
2. Koordinasi terdiri dari 2 tahap :
1. Koordinasi Tahap I merupakan
kegiatan persiapan meliputi: sosialisasi strategi pendataan tahun 2012,
pelatihan penggunaan aplikasi data pokok SMK, dan pengembangan pusat
TIK SMK; 2. Koordinasi Tahap II : dilaksanakan
untuk mengolah dan mengkompilasi
data dari masing-masing kabupaten/kota menjadi data tingkat
provinsi;
8. JADWAL
KEGIATAN
: No KEGIATAN
WAKTU
(2012)
1 Koordinasi Tahap I Juni
2 Koordinasi Tahap II September
3 Pelaporan Oktober
9. LAYANAN
INFORMASI
: Dinas Pendidikan Provinsi setempat
dan Subdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Pendidikan Menengah Komp. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Senayan Gedung E Lt 13
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725467 Email : [email protected]
Website : http://www.ditpsmk.net : http://datapokok.ditpsmk.net
83
DESKRIPSI PROGRAM
PENYEBARAN INFORMASI PROGRAM BANTUAN SMK
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 21-DK-2012
2. NAMA PROGRAM : Penyebaran Informasi Program Bantuan SMK
3. TUJUAN : 1. Mensosialisasikan program/ kegiatan
pembinaan SMK tahun 2012 kepada SMK di provinsi;
2. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan pemberian dana Rintisan
BOS, BKM dan Bantuan Uji Kompetensi.
4. SASARAN : Seluruh SMK di wilayah Dinas Pendidikan
Provinsi (33 provinsi).
5. NILAI DANA : Sesuai alokasi dana Dekonsentrasi pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.
6. PEMANFAATAN DANA
: Dana Penyebaran Informasi dimanfaatkan untuk:
1. Pengadaan ATK; 2. Penggandaan bahan untuk peserta;
3. Uang harian peserta, narasumber dan
panitia; 4. Biaya transport peserta, narasumber
dan panitia; 5. Biaya penginapan peserta, narasumber
dan panitia.
7. HAL-HAL YANG
PERLU DIPERHATIKAN
: 1. Kegiatan diikuti oleh seluruh SMK yang
berada di wilayah Dinas Pendidikan Provinsi yang bersangkutan;
2. Kegiatan diprioritaskan untuk sosialisasi program/kegiatan pembinaan SMK tahun
2012 dan penyelesaian administrasi
pemberian bantuan Rintisan BOS, BKM dan Bantuan Uji Kompetensi.
84
8. JADWAL
KEGIATAN
: Segera setelah kegiatan Diseminasi Program
Pendidikan Menengah Kejuruan yang
diselenggarakan Direktorat Pembinaan SMK atau paling lambat bulan April 2012;
9. LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Senayan Gedung E Lt 13
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467
Website : http://www.ditpsmk.net
85
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN UJI KOMPETENSI SISWA SMK
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 22-DK-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Uji Kompetensi Siswa SMK
3. TUJUAN : Meningkatkan kualitas pengujian melalui pengadaan bahan praktik, pengadaan
perangkat soal praktik kejuruan, pengelolaan administrasi hasil penilaian, dan atau
pencetakan sertifikat uji kompetensi.
4. SASARAN : Seluruh peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional dari SMK yang terdaftar di masing-
masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. (1.017.361 siswa)
5. NILAI BANTUAN : Rp. 61.041.660.000 (enam puluh satu milyar empat puluh satu juta enam ratus enam puluh
enam ribu rupiah) untuk 1.017.361 siswa,
dibagi secara proporsional kepada seluruh peserta didik yang mengikuti uji kompetensi
dari SMK yang terdaftar di masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
6. PEMANFAATAN DANA
: 1. Pengadaan bahan praktik dan honor penguji 2. Biaya penggandaan perangkat ujian praktik
kejuruan meliputi soal praktik, pedoman penilaian, instrumen verifikasi tempat uji,
ATK, pencetakan transkrip nilai pada Ijazah, dan sertifikat kompetensi.
3. Biaya pemindaian Lembar Jawaban Ujian
Nasional (LJUN) bila tidak dianggarkan di APBD.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN
BANTUAN
1. Bantuan Uji Kompetensi digunakan untuk mendukung ujian Kompetensi Keahlian
SMK;
2. Program Bantuan Uji Kompetensi dilaksanakan secara transparan, efisien,
efektif dan akuntabel; 3. Kewenangan penetapan penerima bantuan
oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
86
8. PERSYARATAN
PENERIMA BANTUAN
: 1. Mengajukan usulan daftar nama siswa kelas
3 dan/atau kelas 4 sesuai dengan Kompetensi Keahlian ke Dinas Pendidikan
Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
2. Menyampaikan Rencana Kegiatan/Program dan RAB;
3. Memiliki Rekening Sekolah (bukan rekening
atas nama pribadi atau yayasan); 4. Menyampaikan fotocopy surat
pengangkatan Kepala SMK yang dilegalisir oleh yang berwenang.
9. JADWAL KEGIATAN
: No KEGIATAN WAKTU (2012)
1. Penerimaan usulan Januari
2. Evaluasi usulan Januari –
Februari
3. Penyaluran dana Februari - Maret
4. Laporan pelaksanaan Juni
10.
LAYANAN
INFORMASI
:
1. Dinas Pendidikan Propinsi
2. Subdit Pembelajaran
Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikmen
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13 Telp. 021 – 5725477,5725474
Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]
87
DESKRIPSI PROGRAM
PENGGANDAAN/PENCETAKAN NASKAH UJIAN PRODUKTIF
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 23-DK-2012
2. NAMA PROGRAM : Penggandaan/Pencetakan Naskah Ujian
Produktif
3. TUJUAN : Meningkatkan kualitas pengujian melalui
penggandaan, pengiriman, dan penskoran UN Produktif.
4. SASARAN : Seluruh peserta didik yang mengikuti Ujian
Nasional Kompetensi Keahlian dari SMK yang
terdaftar di masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
5. NILAI BANTUAN : Dana sesuai dengan DIPA Dekonsentrasi
masing-masing provinsi.
6. PEMANFAATAN
DANA
: 4. Penggandaan bahan ujian Teori Kejuruan
yang meliputi Soal Paket A, Paket B, Soal Susulan, Lembar Jawaban Ujian Nasional
(LJUN), ATK, Daftar Hadir, Berita Acara, dan bahan pendukung lainnya.
5. Pendistribusian bahan ujian Teori Kejuruan.
7. PRINSIP DASAR
PELAKSANAAN KEGIATAN
4. Penggandaan dan pengiriman ujian nasional
produktif ini untuk mendukung ujian Kompetensi Keahlian SMK;
5. Penggandaan dan pengiriman ujian nasional produktif dilaksanakan secara transparan,
efisien, efektif dan akuntabel;
88
8. JADWAL KEGIATAN
: No KEGIATAN
WAKTU (2012)
1. Penerimaan usulan Januari
2. Evaluasi usulan Januari – Februari
3. Pelaksanaan Kegiatan Februari -
Maret
4. Laporan pelaksanaan Juni
9. LAYANAN
INFORMASI
:
1. Dinas Pendidikan Provinsi setempat
2. Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Dikmen
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt.13 Telp. 021 – 5725477,5725474
Website : www.ditpsmk.net E-mail : [email protected]