filed. tupoksi organisasi profesi guru sesuai dengan ketentuan UU Guru dan Dosen Pasal 41 dan Pasal...

2

Transcript of filed. tupoksi organisasi profesi guru sesuai dengan ketentuan UU Guru dan Dosen Pasal 41 dan Pasal...

Page 1: filed. tupoksi organisasi profesi guru sesuai dengan ketentuan UU Guru dan Dosen Pasal 41 dan Pasal 42; dan e. pelatihan guru yang berkualitas.
Page 2: filed. tupoksi organisasi profesi guru sesuai dengan ketentuan UU Guru dan Dosen Pasal 41 dan Pasal 42; dan e. pelatihan guru yang berkualitas.

16 - jdih.menpan.go.id · INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal 9 lnstansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan Nasional. Pasal 10 lnstansi pembina

16 - jdih.menpan.go.id · INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal 9 lnstansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan Nasional. Pasal 10 lnstansi pembina

 · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah

 · Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah

KATA PENGANTAR - pori.or.id · dan mengamalkan KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) ... Pasal 3 Terhadap teman sejawat dan guru ... Adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen

KATA PENGANTAR - pori.or.id · dan mengamalkan KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) ... Pasal 3 Terhadap teman sejawat dan guru ... Adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN … file52 ayat (3), Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN … file52 ayat (3), Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51

Bagian Kesatu NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 · -----Pasal 24----- (1) Setiap anggota ... Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi; ... dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, ...

Bagian Kesatu NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 · -----Pasal 24----- (1) Setiap anggota ... Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi; ... dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, ...

STUDI TENTANG KESESUAIAN KOMPETENSI GURU · PDF fileData penelitian ini berupa dokumen Peratuan Pemerintah Pasal 28 No. 19 Tahun 2005, profil dan tingkat kesesuaian keahlian guru diperoleh

STUDI TENTANG KESESUAIAN KOMPETENSI GURU · PDF fileData penelitian ini berupa dokumen Peratuan Pemerintah Pasal 28 No. 19 Tahun 2005, profil dan tingkat kesesuaian keahlian guru diperoleh

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · 2016. 12. 19. · kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. BAB IV GURU Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Pasal 8 Guru wajib

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · 2016. 12. 19. · kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. BAB IV GURU Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Pasal 8 Guru wajib

PPH pasal 21, pasal 23, pasal 4(2), dan PPN

PPH pasal 21, pasal 23, pasal 4(2), dan PPN

nandalega.files.wordpress.com · Web viewINDONESIA TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN. KOMPETENSI GURU. Pasal 1 (1) Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan

nandalega.files.wordpress.com · Web viewINDONESIA TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN. KOMPETENSI GURU. Pasal 1 (1) Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SERTIFIKASI Pasal 2 Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SERTIFIKASI Pasal 2 Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

adipamungkasblog.files.wordpress.com · pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesual dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Seksi Guru dan

adipamungkasblog.files.wordpress.com · pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesual dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Seksi Guru dan

PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KITAB …

PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KITAB …

Modul SNI Kayu Pasal 8 dan Pasal 9

Modul SNI Kayu Pasal 8 dan Pasal 9

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011...Guru Pasal 65 huruf b dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, sertifikasi

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011...Guru Pasal 65 huruf b dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, sertifikasi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan

HUBUNGAN PENGALAMAN MENGAJAR DENGAN KOMPETENSI …/Hubungan... · Undang –Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyatakan bahwa : Guru wajib memiliki kualifikasi

HUBUNGAN PENGALAMAN MENGAJAR DENGAN KOMPETENSI …/Hubungan... · Undang –Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyatakan bahwa : Guru wajib memiliki kualifikasi

Kewajiban guru - · PDF fileKewajiban guru UU 14 2005 tentang Guru dan Dosen: Pasal 35 (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan

Kewajiban guru - · PDF fileKewajiban guru UU 14 2005 tentang Guru dan Dosen: Pasal 35 (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2019. 7. 25. · 7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2019. 7. 25. · 7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan