· radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah...

12

Transcript of  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah...

Page 1:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 2:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 3:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 4:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 5:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 6:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 7:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 8:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 9:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 10:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 11:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal
Page 12:  · radio/TV/infomasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Penjelasan Pasal

PENJELASAN ATAS UMUM - rumah pemilu – Indonesia …€¦ ·  · 2014-10-08mengenai kegentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan ... - 3 - II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

PENJELASAN ATAS UMUM - rumah pemilu – Indonesia …€¦ ·  · 2014-10-08mengenai kegentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan ... - 3 - II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan.bkpm.go.id · (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan

TEKNOLOGI INFOMASI DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI INFOMASI DAN KOMUNIKASI

jdih.kemenkeu.go.idPMK.03...Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal

jdih.kemenkeu.go.idPMK.03...Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal

Teknologi infomasi dan komunikasi (tik)

Teknologi infomasi dan komunikasi (tik)

KATA PENGANTAR - · PDF fileKATA PENGANTAR Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 ... Memberikan contoh format

KATA PENGANTAR - · PDF fileKATA PENGANTAR Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 ... Memberikan contoh format

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH · Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, dilaksanakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH · Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, dilaksanakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan

KONSTITUSIONALITAS WEWENANG NEGARA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52091...hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi yang ditegaskan dalam Pasal Sesuai

KONSTITUSIONALITAS WEWENANG NEGARA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52091...hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi yang ditegaskan dalam Pasal Sesuai

JURNAL ILMIAH PENERAPAN PASAL 378 KUHP …e-journal.uajy.ac.id/5217/1/JURNAL ILMIAH.pdf · berutang karena telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP. ...

JURNAL ILMIAH PENERAPAN PASAL 378 KUHP …e-journal.uajy.ac.id/5217/1/JURNAL ILMIAH.pdf · berutang karena telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP. ...

bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang ... · bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan

bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang ... · bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan

Modul ke: 1 Perpajakan 1Mahrani+... · wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, ... mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal

Modul ke: 1 Perpajakan 1Mahrani+... · wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, ... mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal

jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang

jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang

CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJA - sim.smpn1lamongan.sch.id · setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia. PASAL LIMA Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan

CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJA - sim.smpn1lamongan.sch.id · setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia. PASAL LIMA Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan

pih.kemlu.go.idpih.kemlu.go.id/...Nomor_2_Tahun_2017_tentang_Pedoman_Pengisian… · dibutuhkan sesuai perundang-undangan. dengan Pasal 3 ketentuan peraturan Pengisian jabatan Pimpinan

pih.kemlu.go.idpih.kemlu.go.id/...Nomor_2_Tahun_2017_tentang_Pedoman_Pengisian… · dibutuhkan sesuai perundang-undangan. dengan Pasal 3 ketentuan peraturan Pengisian jabatan Pimpinan

Sistem Infomasi Geografik (SIG)

Sistem Infomasi Geografik (SIG)

EFEKTIVITAS PASAL 303 DAN PASAL 303 bis KUHP …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14657/5/T1_312013030_Judul.pdf · pidana perjudian sesuai dengan unsur – unsur didalam Pasal

EFEKTIVITAS PASAL 303 DAN PASAL 303 bis KUHP …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14657/5/T1_312013030_Judul.pdf · pidana perjudian sesuai dengan unsur – unsur didalam Pasal

Infomasi mlm terbaru

Infomasi mlm terbaru

rsud.magelangkab.go.idrsud.magelangkab.go.id/dmdocuments/SAK RSUD MUNTILAN.pdf · pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, sesuai Pasal 116 dan Pasal 117 Peraturan

rsud.magelangkab.go.idrsud.magelangkab.go.id/dmdocuments/SAK RSUD MUNTILAN.pdf · pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, sesuai Pasal 116 dan Pasal 117 Peraturan

Sistem Infomasi Geografis

Sistem Infomasi Geografis

PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan · PDF filesebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan · PDF filesebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal