palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbup-2-2016.pdf · Pasal 4...

11

Transcript of palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbup-2-2016.pdf · Pasal 4...

Page 1: palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbup-2-2016.pdf · Pasal 4 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan
Page 2: palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbup-2-2016.pdf · Pasal 4 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan
Page 3: palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbup-2-2016.pdf · Pasal 4 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan
Page 4: palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbup-2-2016.pdf · Pasal 4 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan
Page 5: palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbup-2-2016.pdf · Pasal 4 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan
Page 6: palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbup-2-2016.pdf · Pasal 4 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan
Page 7: palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbup-2-2016.pdf · Pasal 4 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan
Page 8: palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbup-2-2016.pdf · Pasal 4 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan
Page 9: palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbup-2-2016.pdf · Pasal 4 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan
Page 10: palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbup-2-2016.pdf · Pasal 4 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan
Page 11: palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbup-2-2016.pdf · Pasal 4 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 19 …Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Pasal 8 Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 19 …Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Pasal 8 Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan

palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/04/PERWAKO-3-2017.pdf · Pokja jasa lainnya; d. staf pendukung. Pasal 6 Kepala ULP dan sekretariat merupakan unsur pendukung

palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/04/PERWAKO-3-2017.pdf · Pokja jasa lainnya; d. staf pendukung. Pasal 6 Kepala ULP dan sekretariat merupakan unsur pendukung

TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … · Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal

TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … · Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA · Web viewBesarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA · Web viewBesarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK … menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. c. Selanjutnya dihitung

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK … menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. c. Selanjutnya dihitung

Pasal yang UU Cipta Kerja UU 13 Tahun 2003 Keterangan diubah · 2020. 11. 7. · penambahan frasa bahwa masa kerja pada percobaan yang batal demi hukum tetap dihitung Pasal 59 (1)

Pasal yang UU Cipta Kerja UU 13 Tahun 2003 Keterangan diubah · 2020. 11. 7. · penambahan frasa bahwa masa kerja pada percobaan yang batal demi hukum tetap dihitung Pasal 59 (1)

faktor keamanan (SF) dihitung dengan interaasi. Pemasukan ...

faktor keamanan (SF) dihitung dengan interaasi. Pemasukan ...

palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbub-No-34-Th-2015... · 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah

palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Perbub-No-34-Th-2015... · 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … fileayat (1) huruf c dihitung secara regresif dengan dasar pengenaan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran. Pasal 5 (1) Tarif

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … fileayat (1) huruf c dihitung secara regresif dengan dasar pengenaan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran. Pasal 5 (1) Tarif

Scanned by CamScanner - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/08/apbd-2016-Muratara.pdf · dan Jasa Modal Pasal 4 Rp 212 947 3 331 375 aan Daerah sebagavmana

Scanned by CamScanner - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/08/apbd-2016-Muratara.pdf · dan Jasa Modal Pasal 4 Rp 212 947 3 331 375 aan Daerah sebagavmana

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 … · subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Agar PPh Pasal 21 dihitung,

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 … · subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Agar PPh Pasal 21 dihitung,

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAhukum.unsrat.ac.id/men/dirjenpb_12_2007.pdf · Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah ... (PPh) Pasal 21 yang dihitung

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAhukum.unsrat.ac.id/men/dirjenpb_12_2007.pdf · Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah ... (PPh) Pasal 21 yang dihitung

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/KabupatenBatang...5 BAB IV CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 7 Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/KabupatenBatang...5 BAB IV CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 7 Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara

DAEAAH - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/files/2009/09/Perda-6-Tahun-2005-Pembentukan... · MODAL Pasal 8 (1) Modal Badan Usaha Milik Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan.

DAEAAH - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/files/2009/09/Perda-6-Tahun-2005-Pembentukan... · MODAL Pasal 8 (1) Modal Badan Usaha Milik Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan.

KABUPATEN KOLAKA UTARA · Pasal 6 (1) Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara rnengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan

KABUPATEN KOLAKA UTARA · Pasal 6 (1) Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara rnengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan

TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik ...

TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik ...

KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM - DJPK Kemenkeu...Tunjangan Umum AlokasiDasar dihitung berdasarkanjumlah gaji PNSD (Pasal 27 ayat (4) UU No 33/2004) Alokasi Dasar dihitung berdasarkan

KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM - DJPK Kemenkeu...Tunjangan Umum AlokasiDasar dihitung berdasarkanjumlah gaji PNSD (Pasal 27 ayat (4) UU No 33/2004) Alokasi Dasar dihitung berdasarkan

palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/files/2009/11/perda-no18-th04-ttg-perda-no18-th20010001.pdf.pdf · Dasar hukum mengingat angka 6 dan 14 dihapus. Pasal I angka 25 dihapus. ...

palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/files/2009/11/perda-no18-th04-ttg-perda-no18-th20010001.pdf.pdf · Dasar hukum mengingat angka 6 dan 14 dihapus. Pasal I angka 25 dihapus. ...

MENGHITUNG IKS MANUAL - kemkes.go.id...11. Bagi IKS yang sudah dihitung IKS RT nya, maka akan dihitung summary nya menjadi IKS RW sesuai dengan rumus IKS wilayah 12. Bila belum dihitung,

MENGHITUNG IKS MANUAL - kemkes.go.id...11. Bagi IKS yang sudah dihitung IKS RT nya, maka akan dihitung summary nya menjadi IKS RW sesuai dengan rumus IKS wilayah 12. Bila belum dihitung,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT ... · Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT ... · Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima