· MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian...

32

Transcript of  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian...

Page 1:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 2:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 3:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 4:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 5:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 6:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 7:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 8:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 9:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 10:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 11:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 12:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 13:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 14:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 15:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 16:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 17:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 18:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 19:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 20:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 21:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 22:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 23:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 24:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 25:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 26:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 27:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 28:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 29:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 30:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 31:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...
Page 32:  · MENTERI KEUANGAN INDONESIA 16- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur ...

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · - 1 - keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 106 tahun 2018 tentang penetapan

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · - 1 - keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 106 tahun 2018 tentang penetapan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN … · keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia nomor 030 tahun 2016 tentang status kemajuan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN … · keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia nomor 030 tahun 2016 tentang status kemajuan

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA ......IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA ......IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

1 - peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan ...

1 - peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan ...

Peraturan Menteri Desa No 2 Tahun 2015

Peraturan Menteri Desa No 2 Tahun 2015

RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN …

RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN …

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI … · 2020. 4. 16. · 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI … · 2020. 4. 16. · 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH … TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH … TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH …...- 3 - Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 370); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH …...- 3 - Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 370); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN ...jdih.kemendesa.go.id/assets/...pembangunan_daerah_tertinggal_dan... · - 1 - peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN ...jdih.kemendesa.go.id/assets/...pembangunan_daerah_tertinggal_dan... · - 1 - peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, …jdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1508482120_peraturan_menteri... · PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, …jdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1508482120_peraturan_menteri... · PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ...jdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1601363754__nomor...9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ...jdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1601363754__nomor...9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ... kapasitas

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ... kapasitas

KATA PENGANTAR - Berdesa · peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

KATA PENGANTAR - Berdesa · peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · - 4 - Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · - 4 - Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN … · prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 4. Kewenangan Lokal Berskala Desa

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN … · prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 4. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Paparan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Trans

Paparan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Trans

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, …jdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1508482120_peraturan_menteri... · - 3 - 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, …jdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1508482120_peraturan_menteri... · - 3 - 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ...pejambon-bjn.desa.id/wp-content/uploads/2020/07/...- 1 - KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ...pejambon-bjn.desa.id/wp-content/uploads/2020/07/...- 1 - KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN ... NOMOR 02... · Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN ... NOMOR 02... · Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang