· memperlihatkan bagaimana Kejaksaan sangat ... terinci dengan fokus utama pencegahan korupsi...
-
Upload
nguyenminh -
Category
Documents
-
view
228 -
download
0
Transcript of · memperlihatkan bagaimana Kejaksaan sangat ... terinci dengan fokus utama pencegahan korupsi...
Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan Kejaksaan Republik
Indonesia 2012 ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan kepada seluruh masyarakat
Indonesia sebagai salah satu upaya mendorong transparasi dan keterbukaan lembaga negara
yang berorientasi pada penegakan hukum.
Perwujudan transparansi dan keterbukaan dari Kejaksaan R.I. melalui pengumuman informasi
publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik merupakan penjabaran konstitusi khususnya Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.
Dengan adanya Laporan Tahunan 2012 ini menunjukan bahwa Kejaksaan memahami betul
hak untuk memperoleh Informasi penting karena berkaitan dengan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara. Pengawasan itu pada gilirannya akan mendorong lembaga negara agar
senantiasa berada dalam koridor perundang-undangan ketika harus mempertanggungjawabkan
penggunaan keuangan negara.
Dalam laporan tahunan ini dipaparkan berbagai target dan pencapaian yang dilaksanakan oleh
Kejaksaan R.I. sepanjang Tahun 2012 yang tentunya sejalan dengan kebijakan pemerintah sebagaimana
termuat dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Analisis mengenai target dan pencapaian
tersebut merupakan bagian dari upaya dalam mensinergikan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan sampai dengan evaluasi dari keseluruhan sisi meliputi man, material and money yang
berujung pada pemetaan problematika dan pemecahannya guna perbaikan dan pembenahan
Kejaksaan di tahun berikutnya.
Terima kasih kami ucapkan pada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu
penyusunan Laporan Tahunan ini. Diharapkan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia ini dapat
menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca dan pemerhati penegakan hukum di Indonesia.
Semoga Laporan ini memberikan harapan dan pemahaman kepada publik tentang organisasi
Kejaksaan R.I. yang sedang bergerak ke depan menjawab tantangan maupun ekspektasi publik.
JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Kata Pengantar
iiiLAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Dalam rangka mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang baik
(good governance) demi peningkatan
kualitas pelayanan publik dan optimalisai
kinerja lembaga penegak hukum khususnya
dalam rangka pemberantasan korupsi yang
merupakan prioritas nasional pemerintah
sebagaimana tercantum dalam keseluruhan
dokumen sistem Perencanaan Pembanguna
Nasional baik Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2010-2025,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
BAB 1
PENDAHULUAN
(RPJMN) Tahun 2010-2014, maka dengan
mangacu pada Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) tiap tahunnya, dari tahun ke tahun
Kejaksaan telah berupaya secara optimal
untuk memenuhi target pencapaian kinerja
sebagaimana yang telah diamanatkan oleh
pemerintah.
Upaya pencapaian target tersebut
memiliki fungsi ganda : pertama, menunjukan
komitmen Kejaksaan untuk memberikan
konstribusi positif demi tercapainya visi
pembangunan jangka panjang nasional
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 20122
yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Mandiri,
Maju, Adil dan Makmur”, juga kedua,
memperlihatkan bagaimana Kejaksaan sangat
bersemangat untuk memenuhi tuntutan
masyarakat dalam rangka reformasi Kejaksaan
sehingga tercapai lembaga Kejaksaan yang
dipercaya oleh masyarakat.
Begitu besarnya peran Kejaksaan dalam
mewujudkan “Indonesia yang Adil”, pada
bulan Juli 2012 Presiden R.I., Bapak DR. H.
Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan
sidang kabinet terbatas di Kejaksaan dengan
topik “Pemberantasan Korupsi, Sinkronisasi
Penegakan Hukum dan Masalah Pertanahan”.
Khususnya terhadap penanganan perkara
tindak pidana korupsi pada tahun 2012 lebih
difokuskan pada 10 (sepuluh) area rawan
korupsi yang meliputi sektor : Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Keuangan dan
Perbankan, Perpajakan, Minyak dan Gas,
BUMN/BUMD, Kepabeanan dan Cukai,
Penggunaan APBN/APBD dan APBNP/
APBDP, Aset Negara/Daerah, Pertambangan
serta Pelayanan Umum. Pemilihan lokasi
Kejaksaan sebagai tempat dilaksanakannya
sidang kabinet terbatas ini tentunya harus
bisa dibaca oleh segenap insan korps
adhyaksa sebagai bentuk perwujudan bahwa
pemerintah mempunyai harapan besar
kepada Kejaksaan dalam rangka penegakan
hukum khususnya terhadap pemberantasan
korupsi.
Pemberantasan korupsi telah menjadi
salah satu fokus utama pemerintah Indonesia
paska reformasi. Berbagai upaya telah
ditempuh, baik untuk mencegah maupun
memberantas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
secara serentak oleh pemegang kekuasaan
eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Presiden memaklumatkan Inpres No. 9
Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Tahun 2011 diteruskan
dengan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2012. Presiden menginstruksikan
Pelaksanaan berbagai rencana aksi yang
terinci dengan fokus utama pencegahan
korupsi pada lembaga penegak hukum.
Aksinya berupa peningkatan akuntabilitas,
keterbukaan informasi, kapasitas dan
pembinaan sumber daya manusia, serta
koordinasi antar lembaga.
Dalam rangka mereformasi diri tersebut,
Kejaksaan telah melakukan serangkaian
pembenahan secara berkesinambungan
baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari
sisi internal Kejaksaan telah melaksanakan
program Reformasi Birokrasi ditubuh
Kejaksaan manyangkut aspek kelembagaan
(organisasi), tata laksana dan sumber daya
manusia yang berujung pada peningkatan
kualitas pelayanan publik khususnya
menyangkut peningkatan kinerja core
business Kejaksaan yaitu meliputi bidang
Pidum, Pidsus, Datun dan membina
ketertiban dan ketentraman umum. Dari
sisi pembenahan eksternal, Kejaksaan
selain menjalin hubungan koordinatif dan
komunikatif dengan sesama instansi lainnya
khususnya kepada instansi penegak hukum,
Kejaksaan juga senantiasa mengupayakan
kerjasama internasional penandatanganan
MoU atau MLA dengan negara-negara yang
berpotensi menjadi tempat persembunyian
pelaku kejahatan dan negara tempat tujuan
penyembunyian aset hasil kejahatan,
dalam rangka upaya optimal Kejaksaan
untuk menangkap pelaku kejahatan dan
mengembalikan aset negara dan kerugian
negara yang ada di luar negeri.
Sebagai bentuk komitmen pembenahan
Kejaksaan dari sisi internal, pada tahun
2012 Reformasi Birokrasi di Kejaksaan
dititikberatkan pada peningkatan strategi
kinerja lembaga dengan cara peningkatan
3LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
KEJAKSAAN R.I. ADALAH SEBAGAI
LEMBAGA PEMERINTAH yANG
MELAKSANAKAN KEKUASAAN
NEGARA, KHUSUSNyA DI BIDANG
PENUNTUTAN. SEBAGAI BADAN yANG
BERWENANG DALAM PENEGAKAN
HUKUM DAN KEADILAN, KEJAKSAAN
DIPIMPIN OLEH JAKSA AGUNG yANG
DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH
DAN BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG
KEPADA PRESIDEN. KEJAKSAAN AGUNG,
KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI
DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI
MERUPAKAN KEKUASAAN NEGARA
KHUSUSNyA DIBIDANG PENUNTUTAN,
DIMANA SEMUANyA MERUPAKAN SATU
KESATUAN yANG UTUH yANG TIDAK
DAPAT DIPISAHKAN.
BAB 2
Sekilas Tentang Kejaksaan
2.1. PROFIL KEJAKSAAN
Ketentuan dalam Undang-Undang
Dasar 1945 mengharuskan bahwa
penegak hukum menuntut persamaan
kedudukan dalam hukum dan
pemerintah. Berarti dalam era globalisasi
nuansa hukum benar-benar melandasi
setiap tindakan dan penyelenggaraan
kenegaraan untuk mewujudkan rasa
keadilan dan kepastian hukum bagi
seluruh warganya. Untuk menciptakan
kondisi yang demikian, para aparat
negara penegak hukum sebagai pilar
terdepan, harus memiliki independensi
dalam melaksanakan tugasnya,
meskipun dalam masyarakat masih
dijumpai beranekaragam kelas dan
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 20126
struktur sosial yang terkonigurasi dalam tataran politik masyarakat sehingga
mempengaruhi pengabdiannya. Hal
ini menuntut rasionalitas yuridis dalam
bentuk tegaknya hukum untuk menjamin
kejelasan hak dan kewajiban serta batas-
batas sosial bagi kebebasan individu
dalam menjalankan aktivitasnya.
Mengacu pada Undang-Undang No.
16 Tahun 2004 yang menggantikan UU
No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I.,
Kejaksaan sebagai salah satu lembaga
penegak hukum dituntut untuk lebih
berperan dalam menegakkan supremasi
hukum, perlindungan kepentingan
umum, penegakan hak asasi manusia,
serta pemberantasan Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU
Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan
R.I. sebagai lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di
bidang penuntutan harus melaksanakan
fungsi, tugas, dan wewenangnya
secara merdeka, terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah dan pengaruh
kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).
Dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh
Jaksa Agung yang dibantu oleh seorang
Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang
Jaksa Agung Muda serta Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan. UU No. 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia juga mengisyaratkan bahwa
lembaga Kejaksaan berada pada posisi
sentral dengan peran strategis dalam
pemantapan ketahanan bangsa. Karena
Kejaksaan melakukan penuntutan dan
penyidikan terhadap tindak pidana
tertentu serta berada di poros dan
menjadi ilter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan
serta juga sebagai pelaksana penetapan
hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
7LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai
pengendali proses perkara (Dominus
Litis), karena hanya institusi Kejaksaan
yang dapat menentukan apakah suatu
kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau
tidak berdasarkan alat bukti yang sah
menurut Hukum Acara Pidana.
Perlu ditambahkan, Kejaksaan
juga merupakan satu-satunya instansi
pelaksana putusan pidana (executive
ambtenaar). Selain berperan dalam
perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki
peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata
Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara
Negara untuk mewakili pemerintah
meliputi penegakan hukum, bantuan
hukum, pertimbangan hukum dan
tindakan hukum lain kepada negara atau
pemerintah, meliputi Lembaga/Badan
Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah
Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik
Negara/Daerah untuk menyelamatkan,
memulihkan kekayaan negara, dan
memberikan pelayanan hukum kepada
masyarakat. Jaksa sebagai pelaksana
kewenangan tersebut diberi wewenang
sebagai Penuntut Umum serta
melaksanakan putusan pengadilan, dan
wewenang lain berdasarkan Undang-
Undang, sebagaimana diatur dalam pasal
30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang No.
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
Pembaharuan organisasi maupun
personil merupakan tuntutan zaman.
Institusi dengan besaran personil
maupun cakupan organisasi yang mapan
sekalipun akan tergilas oleh angkuhnya
peradaban bila mengabaikan upaya
penyesuaian dengan waktu dan zaman.
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 20128
Demikian pula dengan Kejaksaan
yang senantiasa melakukan pembaharuan
secara komprehensif di bidang
penuntutan sebagaimana digariskan oleh
Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16
tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.
Sebagai implementasi atau
tindak lanjut atas pelaksanaan kinerja
Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan telah
melaksanakan pembaharuan dengan
diterbitkannya 6 (enam) Peraturan Jaksa
Agung R.I. tanggal 12 Juli 2007. Sebagai
arahan Jaksa Agung RI adalah (1) Perja
Rekruitmen CPNS dan Calon Jaksa, (2)
Pembinaan Karir (3) Pendidikan dan
Pelatihan, (4) Standar Minimum Profesi
Jaksa, (5) Kode Perilaku Jaksa dan (6)
Mekanisme Pengawasan.
Kejaksaan dalam menjalankan
fungsi dan tugasnya tidak hanya terfokus
pada penanganan perkara tindak pidana
umum semata tetapi juga penanganan
perkara korupsi, tata usaha negara serta
pengaduan masyarakat. Tugas pokok dan
fungsi tersebut senantiasa didasarkan
pada asas persamaan di depan hukum.
Implementasi pelaksanaan tugas tersebut
dilakukan dengan tidak membedakan
orang baik dari status sosial, suku, agama
ataupun ras.
Berdasarkan arahan Jaksa Agung
Republik Indonesia di atas, Kejaksaan
menyadari bahwa keberhasilan
pelaksanaan tugas tidak terlepas dari
kerjasama dan kordinasi yang baik
dengan Lembaga Penegak Hukum
lainnya.
Agenda pembangunan kinerja
Kejaksaan tahun 2012 berfokus
pada Reformasi Birokrasi dengan
melaksanakan tugas berdasarkan SOP
(Standar Operating Procedure) yang
tepat, cermat, terarah, efektif dan efesien
dengan mengoptimalkan pelayanan
publik. Melaksanakan penataan struktur
organisasi dan membentuk aparat
Kejaksaan yang profesional, handal dan
bertanggung jawab demi kelancaraan
tugas dalam upaya penegakan hukum
yang berkeadilan.
Kejaksaan mempunyai kewenangan
sesuai dengan amanat yang tersirat
dalam undang-undang untuk
dapat melaksanakan tugas dengan
melakukan monitoring dan evaluasi
atas sistem pengelolaan administrasi
dan penanganan perkara yang cepat,
tepat dan murah. Sistem pengelolaan
adminsitrasi yang bersih dan berwibawa
akan dapat berpotensi kinerja yang
good goverment dan penanganan
perkara terutama korupsi yang sangat
merugikan masyarakat, sehingga bukan
hanya dapat menjerat pelaku korupsi
namun dapat mengem-balikan keuangan
negara secara signiikan.
Untuk meningkatkan sistem
akuntabiltas kinerja yang terpola good
governance serta efesiensi dan efektivitas
dalam mencegah terjadinya makelar
kasus, Kejaksaan telah melakukan
pengawasan melekat dan bekerjasama
dengan masyarakat dalam laporan
pengaduan yang dapat ditindak lanjuti.
Sehingga penanganan dan penyelesaian
perkara dapat tercapai secara optimal
dan dapat mencegah penyalahgunaan
wewenang dan jabatan.
2.2. STRUKTUR ORGANISASI
Bahwa dengan ditetapkannya
Peraturan Presiden R.I. Nomor 38
Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata
9LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Kerja Kejaksaan R.I. maka, Kejaksaan
Republik Indonesia melaksanakan tugas
berdasarkan struktur organisasi yang
telah diperbaharui dengan Peraturan
Jaksa Agung R.I. Nomor : 009/A/
JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Jaksa Agung adalah Pimpinan dan
penanggung jawab tertinggi Kejaksaan
yang memimpin, mengen-dalikan
pelaksanaan tugas dan wewe-nang
Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya Jaksa Agung dibantu
oleh seorang wakil Jaksa Agung dan
beberapa orang Jaksa Agung Muda
serta seorang Kepala Badan yaitu (1)
Jaksa Agung Muda Pembinaan, (2) Jaksa
Agung Muda Intelijen, (3) Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum, (4) Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus, (5)
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata
Usaha Negara, (6) Jaksa Agung Muda
Pengawasan dan (7) Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan.
Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas
dan wewenang membantu Jaksa Agung
dalam melaksanakan tugas dan mewakili
Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung
berhalangan, serta tugas lain yang
diberikan Jaksa Agung.
Jaksa Agung Muda Pembinaan
melaksanakan tugas dan wewenang
meliputi pembinaan atas perencanaan,
pelaksanaan pembangunan sarana dan
prasarana, organisasi dan ketatalak-
sanaan, kepegawaian, keuangan,
pengelolaan kekayaan milik negara,
pertimbangan hukum, penyusunan
peraturan perundang-undangan, kerja-
sama luar negeri, pelayanan dan dukungan
teknis lainnya.
Jaksa Agung Muda Intelijen
melaksanakan tugas dan wewenang
meliputi kegiatan penyelidikan,
penga-manan dan penggalangan
untuk melakukan pencegahan tindak
pidana untuk mendukung penegakan
hukum baik preventif maupun represif
di bidang idelogi, politik, ekonomi,
keuangan, sosial budaya, pertahanan
dan keamanan, melaksanakan cegah
tangkal terhadap orang-orang tertentu
dan turut menyelenggarakan ketertiban
dan ketentraman umum.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
melaksanakan tugas dan wewenang
dalam pengendalian perkara tindak
pidana umum meliputi prapenuntutan,
pemeriksaan tambahan, penuntutan,
upaya hukum, pelaksanaan penetapan
hakim dan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
eksaminasi serta pengawasan terhadap
pelaksanaan pidana bersyarat, pidana
pengawasan, pengawasan terhadap
pelaksanaan keputusan lepas bersyarat
dan tindakan hukum lainnya.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
melaksanakan tugas dan wewenang
dalam pengendaliaan perkara tindak
pidana tertentu dengan hukum acara
khusus, meliputi penyelidikan, penyidikan,
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan,
penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan
penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah mempunyai hukum tetap,
eksaminasi serta pengawasan terhadap
pelaksanaan pidana bersyarat dan
keputusan lepas bersyarat serta tindakan
hukum lainnya.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata
Usaha Negara melaksanakan tugas dan
wewenang dalam pengendaliaan perkara
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201210
keperdataan, Tata Usaha Negara dan
Tata Negara meliputi penegakan hukum,
pengacara negara, pertimbangan hukum
dan tindakan hukum lain kepada negara
atau pemerintah, lembaga/badan
negara, lembaga/instansi pemerintah
pusat dan daerah, Badan Usaha Milik
Negara/Daerah untuk menyelamatkan,
memulihkan kekayaan negara,
menegakkan kewibawaan pemerintah
dan negara serta memberikan pelayanan
hukum kepada masyarakat.
Jaksa Agung Muda Pengawasan
melaksanakan tugas dan wewenang
dalam pengendalian pengawasan internal
secara efektif, meliputi perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian
pelaksanaan penga-wasan atas kinerja
dan keuangan intern Kejaksaan, serta
pelaksanaan penga-wasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan Jaksa Agung
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Badan Pendidikan dan Pelatihan
melaksanakan tugas dan wewenang
menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan, dalam rangka penguatan
dan pengembangan kemampuan dan
profesionalisme aparatur Kejaksaan.
STRUKTUR ORGANISASI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
11LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Data Pribadi
Nama : BASRIEF ARIEF SH, MH
Tempat/tgl.Lahir : Tanjung Enim / 23 Januari 1947.
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan Formal
1. Hukum Perdata Universitas Andalas Padang
2. Magister Hukum Universitas Padjajaran Bandung
Kedinasan
1. SUSDAS WIRA INTEL (1987)
2. TRAMPIL JAKSA TINDAK PIDANA UMUM (1988)
3. SPADYA (1990)
4. PENYELUNDUPAN (1992)
5. SESPANAS (1995)
6. LEMHANAS (1999)
Riwayat Prestasi
SATYALENCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI
tahun 1998
H. BASRIEF ARIEF, SH.MH
Jaksa Agung Republik Indonesia
Sejumlah prestasi juga pernah
ditorehkan pria kelahiran Tanjung
Enim, Sumsel, 1947 lalu ini kala
merintis karier di Kejaksaan. Sebelum masuk
ke lingkungan Gedung Bundar, Basrief
sebelumnya menjadi Kepala Kejaksaan
Negeri Belawan, Sumut, Kabit Humas
Kejaksaan Agung R.I., Kepala Kejaksaan
Negeri Cibinong, Jabar lalu Kepala Kejaksaan
Negeri Jakarta Pusat setelah itu dirinya
menjadi Asisten Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Basrief Arief adalah salah satu tokoh seorang
panutan di Kejaksaan, dengan berbagai
pengalaman teknis dan penugasan, baik di
daerah maupun di Kejagung. Pribadi yang
dikenal religius dan bersih selama menjadi
pejabat di korps yang membesarkan
namanya itu, juga sempat menjabat sebagai
Wakil Jaksa Agung di era Jaksa Agung Abdul
Rahman Saleh. Alumni FH Pasca Sarjana
Unpad dan FH Universitas Andalas ini
juga pernah menjadi Ketua Tim Pemburu
Koruptor yang dibentuk oleh Kementerian
Politik Hukum dan Keamanan.
Terpilih dan dilantik menjadi Jaksa Agung
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada hari Jumat, 26 November 2010.
2.3. PROFIL PIMPINAN
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201212
Data Pribadi :
Nama Lengkap : Dr. Darmono, SH. MM.
Nip : 19530605 197803 1 001
Nrp : 6785330
Pangkat/Gol : Jaksa Utama (IV/E).
Tempat/tgl lahir : Klaten, 5 Juni 1953.
Agama : Islam.
Riwayat Pendidikan Formal
1. Sarjana Hukum, UII Yogyakarta tahun 1977
2. Magister Manajemen, STIE IPWI Jakarta Tahun 2001
3. Doktor, Unpad Bandung tahun 2010
Kedinasan
1. PEMBENTUKAN JAKSA (1981)
2. PENYELUNDUPAN (1988)
3. SEPADYA (1992)
4. KEPEMIMPINAN II (1995)
5. SPAMEN (1997)
6. WIRA INTELIJEN (1998)
Riwayat Prestasi :
1. SATYALANCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden
RI Tahun 2010
2. Menjadi Pembicara dalam berbagai seminar
tentang penanganan berbagai Kasus Pidana
DR. DARMONO, SH.MH
Wakil Jaksa Agung R.I
Nama Darmono sudah lama dikenal
sebagai salah satu Jaksa yang
konsisten dalam melakukan
tindakan hukum untuk memberantas
korupsi. Saat menjabat sebagai Kepala
Kejaksaan Tinggi Kalbar periode September
2005 hingga September 2006, alumnus
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta tahun 1977 ini, pernah mencatat
rekor penanganan korupsi hingga 280
persen dari target.
Di Jakarta, pria yang mengawali karir dengan
menjadi Kepala Seksi Operasi Kejaksaan
Negeri Raba di Bima, Nusa Tenggara
Barat, tahun 1981-1989 ini juga sukses
mengkonsolidasikan aparatur Kejaksaan
Tinggi (Kejaksaan Tinggi) DKI Jakarta untuk
melakukan perbaikan internal.
Selain menjadi Wakil Jaksa Agung, Darmono
diangkat menjadi Pelaksana Tugas Jaksa
Agung RI dengan Keputusan Presiden
RI Nomor: 104/P Tahun 2010 Tanggal
24 September 2010 sampai dengan
pengangkatan H. BASRIEF ARIEF SH, MH
sebagai Jaksa Agung pada tanggal 26
November 2010.
13LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Mengawali karir pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali
pada 15 Oktober 1987. Dalam perjalanan karirnya Iskamto pernah bertugas di
Kejaksaan Negeri Denpasar serta Kejaksaan Negeri Jember, Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Pada Tahun 2009, ia diangkat menjadi Jaksa Agung Muda Intelijen sebelum akhirnya menjabat
sebagai Jaksa Agung Muda Pembinaan pada tahun 2010.
Data Pribadi :
Nama Lengkap : Iskamto, S.H.
Tempat /tgl lahir : Jember, 8 Oktober 1953
Pangkat/golongan : Jaksa Utama Madya (IV/e)
NIP : 195308101980031023
NRP : 680534
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan:
Sarjana Hukum, Universtas Jember tahun 1979
Kedinasan
1. PEMBENTUKAN JAKSA (1985)
2. PENYELUNDUPAN (1990)
3. JAKSA BIDANG PERDATA (1992)
4. SPAMA (1995)
5. KEPEMIMPINAN II (2001)
6. KEPEMIMPINAN I (2009)
Riwayat Prestasi :
1. SATYALANCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden
RI tahun 2010
2. Sidhakarya Adhyaksa Harapan 1 Tahun 1999,
Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Jawa Tengah
3. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun 1999.
4. “ADHYKARYA BHAKTI NUSA 2006 sebagai FIGUR
PEMIMPIN TERBAIK untuk PEMBANGUNAN
DAERAH” tanggal 15 April 2006
ISKAMTO
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201214
Dalam perjalanan karirnya Adjat Sudradjat pernah bertugas pada bidang Pengawasan,
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2009, Sekretaris Jaksa Agung
Tindak Pidana Umum,dan Staf Ahli Bidang Intelijen. Adjat Sudradjat menjabat sebagai
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sejak 08 Agustus 2012. Sebelumnya beliau menjabat
sebagai Staf Ahli Bidang Intelijen.
Data Pribadi
Nama Lengkap : ADJAT SUDRADJAT, SH.MM
Tempat/Tgl lahir : Bandung, 19 Mei 1955
Pangkat/Golongan : Jaksa Utama (IV/e)
NIP : 19550519 198203 1 001
NRP : 6825534
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan Formal
1. Sarjana Hukum pada Universitas Padjajaran
Tahun 1981.
2. Magister Manajemen pada STIE Jakarta Tahun
2000.
Kedinasan
1. PEMBENTUKAN JAKSA (1986)
2. TAR INTELIJEN (1993)
3. SPAMA (1996)
4. WIRA INTELIJEN (1997)
5. SPAMEN (2001)
6. LEMHANNAS (2011)
Riwayat Prestasi
1. SATYALANCANA KARYA SATYA XX dari Presiden
RI tahun 2007
ADJAT SUDRADJAT, SH.MM
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
15LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
MAHFUD MANNAN, SH.MH
Jaksa Agung Muda Bidang
Tindak Pidana Umum
Dalam perjalanan karirnya Mahfud
Mannan pernah bertugas sebagai
Kajari Rantau Kalimantan Selatan,
Asdatun Kejati Irian Jaya, Kajari Samarinda,
Aspidum Kejati Kalimantan Timur, Aswas
Kejati Sulsel, Asintel Kejati Sulsel, Irban
Kepbang III JAMWAS Kejagung, Wakajati
Sulawesi Tengah, Wakajati Sumatera
Selatan, Kejati Papua, Kajati Sulawesi
Selatan, Kapusdiklat Kejaksaan RI dan
Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI.
Mahfud Mannan, menjabat sebagai
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun
2012.
Bagi Mahfud Mannan, penguatan
profesionalisme jaksa dalam pelaksanaan
penanganan perkara merupakan prioritas
perhatiannya, agar pelaksanaan tugas dapat
berlangsung secara efektif guna memenuhi
tuntutan keadilan dalam masyarakat secara
terus-menerus.
Data Pribadi
Nama Lengkap : MAHFUD MANNAN, SH. MH
Tempat/Tgl lahir : Barru, 15 Oktober 1954
Pangkat/Golongan : Jaksa Utama Madya (IV/d)
NIP : 19541015197903 1 001
NRP : 6795444
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan Formal
1. Sarjana Hukum pada Universitas Hasanuddin
Tahun 1978.
2. Magister Hukum pada Universitas Hasanuddin
Tahun 2005.
Kedinasan
1. PEMBENTUKAN JAKSA (1983).
2. KORUPSI ( 1989)
3. SEPADYA (1992).
4. WIRA INTELIJEN (1998).
5. SPAMEN (2000).
Riwayat Prestasi
1. SATYALANCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden
RI tahun 2009
2. Amanna Gappa Award dari PERSAHI Sulawesi
Selatan Tahun 2009
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201216
D. Andhi Nirwanto mengawali karirnya
sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri
Wonogiri. Dalam perjalanan karirnya
D. Andhi Nirwanto pernah bertugas pada
Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Kejaksaan
Negeri Demak, Asisten Pengawasan
pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Wakil
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,
dan Kalimantan Selatan. Ia juga pernah
menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi
DKI Jakarta.
Selain itu, Andhi Nirwanto juga pernah
menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Khusus.Kini, Jaksa yang
mempunyai hobi berolahraga ini menjabat
sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus pada Kejaksaan Agung RI sejak 11
April 2011.
Bagi Andhi Nirwanto, penegakan hukum
dalam bidang tindak pidana korupsi adalah
suatu tugas mulia yang harus dilaksanakan
tanpa pandang bulu. Untuk itu, Kejaksaan
harus tampil ke depan melaksanakan
pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi guna merebut kembali
kepercayaan masyarakat pada institusi
Kejaksaan.
Data Pribadi
Nama : D. ANDHI NIRWANTO, SH, MM
Tempat/tgl.lahir : Kudus, 8Januari 1956
Pangkat : Jaksa Utama (IV/e)
NIP : 195601081981031004
NRP : 6815612
Agama : Islam
Pendidikan Formal
1. Sarjana Hukum UNTAG Jakarta tahun 1980
2. Magister Manajemen IBLAM Jakarta tahun 2000
Kedinasan
1. PEMBENTUKAN JAKSA (1988)
2. SUSDA WIRA INTEL (1990)
3. PENYELUNDUPAN (1991)
4. KORUPSI (1992)
5. SEPADYA (1992)
6. SUBVERSI (1993)
7. SPAMEN (1999)
8. KEPEMIMPINAN I (2007)
Riwayat Prestasi
1. Ketua I Persatuan Jaksa Indonesia
2. SATYALANCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden
RI tahun 2011
DJAMAN ANDHI NIRWANTO
Jaksa Agung Muda Bidang
Tindak Pidana Khusus
17LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Burhannudin mengawali kariernya dengan mengikuti Pendidikan Pembentukan Jaksa
pada tahun1991. Dalam perjalanan karirnya D. Andhi Nirwanto pernah bertugas sebagai
Direktur Eksekusi dan Eksaminasi pada Jam Pidsus, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
Utara,, Inspektur V pada Jam Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan.
Burhannudin menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sejak
11 April 2011.
Data Pribadi
Nama : DR.ST.BURHANUDDIN, SH, MM
Tempat/tgl lahir : Cirebon, 17 Juli 1954
Pangkat : IV/d
Nip : 195407171987031001
Nrp : 687545
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan Formal
1. Sarjana Hukum Pidana UNDIP Semarang tahun
1983
2. Magister Manajemen, UI Jakarta tahun 2001
3. Doktor, Satyagama Jakarta tahun 2006
Kedinasan
1. PEMBENTUKAN JAKSA (1991)
2. KORUPSI (1992)
3. WIRA INTELIJEN (1993)
4. PENYELUNDUPAN (1994)
5. PERADILAN TUN (1995)
6. HAK INTELEKTUAL (1996)
7. SPAMA (1996)
8. SPAMEN (2003)
9. KEPEMIMPINAN II (2003)
10. KEPEMIMPINAN I (2008)
Riwayat Prestasi
SATYALANCANA KARYA SATYA XX dari Presiden RI
tahun 2007
DR. ST. BURHANNUDDIN
Jaksa Agung Muda Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201218
Marwan Efendy mengawali kariernya dengan mengikuti
Pendidikan Pembentukan Jaksa
pada tahun 1985. Dalam perjalanan karirnya
Marwan Efendy pernah bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Liwa (1996), Asisten
Tindak Pidana Khusus Kejaksaaan Tinggi
Lampung (1999), Kepala Kejaksaan Negeri
Bandung (2000), Asisten Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2002), Asisten
Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI
Jakarta (2002), Asisten Umum Jaksa Agung
RI (2004), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
Jawa Timur, Direktur Penuntutan JAM Pidsus
Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi
Jawa Timur dan Kepala Pusdiklat Kejagung.
Marwan Efendi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) pada Kamis
27 Mei 2010, setelah sebelumnya menjabat
sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus (JAMPIDSUS).
Data PribadiNama : Prof. DR.MARWAN EFFENDY, SH, MMTempat/tgl lahir : LUBUK LINGGAU, 13 Agustus 1953Pangkat : Jaksa Utama (IV/e)Nip : 195308131980031003Nrp : 6805364Agama : Islam
Riwayat Pendidikan Formal1. Sarjana Muda Hukum UNISSULA tahun 19772. Sarjana Lengkap Hukum Ujian Negara pada
UNDIP Semarang 19803. Magister Manajemen UNILAM Bandar Lampung
tahun 20004. Doktor UNPAD Bandung tahun 2004
Kedinasan1. SUSDA WIRA INTEL (1981)2. WIRA INTOGRASI (1983)3. TAR LUHKUM (1983)4. PEMBENTUKAN JAKSA (1985)5. TIPIDUS (1989)6. TAR HUKLING (1992)7. SPAMA (1995)8. WIRA INTELIJEN (1997)9. SPAMEN (1999)
Riwayat Prestasi SATYALANCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI tahun 2010
Prof. Dr. MARWAN EFFENDY
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
19LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Bambang Waluyo mengawali
kariernya dengan mengikuti
Pendidikan Pembentukan Jaksa
pada tahun1989. Dalam perjalanan karirnya
Bambang Waluyo pernah bertugas sebagai
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
(2004), Kepala Biro Kepegawaian (2005),
Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo (2009),
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
(2010), Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
(2011), sebelum menjabat sebagai Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan
RI pada tahun 2012.
Data Pribadi
Nama Lengkap : BAMBANG WALUYO, SH.,MH
Tempat/Tgl lahir : MAGETAN,12 Juli 1958
Pangkat/Golongan : Jaksa Utama Madya (IV/d)
NIP : 19580712 198303 1 001
NRP : 6835810
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan Formal
1. Sarjana Hukum UII Yogya Tahun 1982
2. Magister Hukum IBLAM Jakarta Tahun 2002
Kedinasan
1. PENELITIAN HUKUM (1983)
2. PEMBENTUKAN JAKSA (1989)
3. ANALISIS JABATAN (1990)
4. PENYELUNDUPAN (1991)
5. SPADA (1994)
6. SPAMEN (1997)
7. KEPEMIMPINAN TK. II (2011)
Riwayat Prestasi
SATYALANCANA KARYA SATYA XX dari Presiden RI
TAHUN 2003
BAMBANG WALUYO
Kepala Badan Pendidikan dan Latihan
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201220
Kejaksaan R.I. mulai melaksanakan
Program Nasional Reformasi
Birokrasi sejak tahun 2008. Pada
tahun 2009 Kejaksaan menyerahkan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan
Tahap I kepada Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan dan RB). Pada tahap laporan ini,
Kemenpan dan RB telah menugaskan Tim
Independen untuk melakukan evaluasi. Pada
akhir tahun 2009, Tim Independen menilai
bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kejaksaan berjalan baik. Oleh karena itu
Kemenpan dan RB melanjutkan proses
persetujuan pemberian Tunjangan Kinerja
bagi pegawai Kejaksaan. Proses persetujuan
dan pemberian Tunjangan Kinerja
berlangsung cukup lama (sekitar 2 tahun).
Tanpa menunggu waktu selesainya proses
persetujuan dan pemberian remunerasi,
Kejaksaan terus melanjutkan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Kejaksaan.
Pada tahun 2010, KEMENPAN menerbitkan
pedoman baru pelaksanaan Reformasi Birokrasi
bagi seluruh K/L. Kejaksaan menyesuaikan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan
pedoman baru tersebut. Berdasarkan Grand
Design dan Road Map Reformasi Birokrasi
2010 - 2014 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan
Peraturan MENPAN No. 20 Tahun 2010, semua
K/L harus melaksanakan perubahan/reformasi
pada 8 area, yaitu :
BAB 3
Reformasi Birokrasi
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201222
1 Area Perubahan I : Manajemen Perubahan
2 Area Perubahan II : Penataan Regulasi (internal)
3 Area Perubahan III : Penataan Organisasi
4 Area perubahan IV : Tata Laksana
5 Area Perubahan V : Manajemen SDM
6 Area Perubahan VI : Penguatan Pengawasan
7 Area Perubahan VII : Manajemen Kinerja
8 Area Perubahan VIII : Pelayanan Publik
9 Area Perubahan VIII : Monitoring dan Evaluasi
Apabila dirinci lebih lanjut, dari 8 Area
Perubahan ini setiap K/L perlu menjalankan
hampir 40 program guna memenuhi 23
indikator keberhasilan.
Adapun pelaksanaan Program RB di
Kejaksaan R.I. sampai tahun 2012 ini, antara
lain sbb:
AREA PERUBAHAN I (Manajemen
Perubahan) :
Program-program yang sudah/sedang
dijalankan :
a) Dalam rangka peningkatan komitmen
melaksanakan perubahan/reformasi
serta mengubah perilaku: telah diadakan
Envisioning Workshop bagi Pimpinan
Kejaksaan, seluruh Pejabat Eselon I (13
orang), seluruh Pejabat Eselon II (Pejabat
Eselon II Kejagung dan seluruh Kajati dan
Wakajati sejumlah 21.722 orang)
b) Dalam rangka peningkatan partisipasi
dalam melakukan perubahan Kejaksaan
telah membentuk Tim Reformasi
Birokrasi Kejaksaan R.I. yang dipimpin
oleh Wakil Jaksa Agung, dengan anggota
seluruh Pimpinan Unit (Jaksa Agung
Muda dan Kepala Badan). Adapun di
tingkat tehnis pelaksanaan Program
Reformasi Birokrasi Kejaksaan, terdapat
beberapa Tim Tehnis yang menjadi
23LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
pelaksanaan program-program tertentu,
sesuai dengan Perencanaan Pelaksanaan
Program RB Kejaksaan, dengan dibantu
oleh Tim Asistensi RB Kejaksaan beserta
berapa konsultan/ahli yang memiliki
kompetensi sesuai dengan program
yang dijalankan. Pelaksanaan seluruh
program RB Kejaksaan selama ini berada
di bawah koordinasi Tim RB Kejaksaan
dengan melibatkan berbagai komponen
di Kejaksaan serta dari luar Kejaksaan.
c) Dalam rangka menyusun strategi
Manajemen Perubahan, khususnya
yang terkait dengan Kode Perilaku
Personel, Kejaksaan telah memiliki Kode
Perilaku Jaksa sejak tahun 2007, dan
pada tahun 2012 ini direvisi agar sesuai
dengan standar internasional. Selain
itu, Kejaksaan telah memiliki Pedoman
Tehnis Disiplin Pegawai Negri.
Masih terdapat beberapa program
lagi di dalam Area Perubahan I yang perlu
dilaksanakan, antara lain: formulasi strategi
manajemen perubahan dan strategi
komunikasi untuk manajemen perubahan,
penyusunan dokumen perencanaan
manajemen perubahan, penyusunan analisa
resiko untuk mengurangi resistensi terhadap
pelaksanaan perubahan/reformasi serta
meningkatkan kepuasan personel Kejaksaan
atas hasil Program RB, dsb.
AREA PERUBAHAN II (Penataan Regulasi-
Deregulasi)
Program-program yang sudah/sedang
dijalankan:
a) Kejaksaan sedang membangun Database
Peraturan Kejaksaan berdasarkan Sistem
Online, sehingga memungkinkan bagi
personel Kejaksaan untuk mengakses
peraturan-peraturan yang tersedia
melalui komputer di mana saja
b) Kejaksaan sedang melakukan kajian
harmonisasi peraturan perundan-
undangan, khususnya peraturan internal
Kejaksaan (seperti Perja, Seja, SE Jaksa
Agung Muda, dsb), untuk melihat potensi
terjadinya tumpang tindih pengaturan
dan disharmoni antara peraturan-
peraturan yang ada.
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201224
Program yang masih harus dijalankan
adalah pengaturan tentang proses
penyusunan peraturan internal Kejaksaan,
agar terdapat hubungan yang harmoni
antara satker yang berinisiatif menerbitkan
peraturan internal baru dengan Biro Hukum.
AREA PERUBAHAN III (Penataan Organisasi)
1. Dalam rangka memiliki kejelasan
mengenai pembagian tugas dan fungsi
masing-masing satker, Kejaksaan
telah memiliki peraturan baru tentang
organisasi Kejaksaan pada tahun 2011
(Perja No. 09/2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan). Selain itu,
Kejaksaan telah melakukan Analisis
Beban Kerja, sehingga dapat diketahui
berapa jumlah Jaksa yang dibutuhkan
pada masing-masing kantor atau satker
Kejaksaan di seluruh Indonesia.
2. Dalam rangka melakukan perampingan
organisasi (right sizing), Kejaksaan telah
memiliki Kajian tentang right sizing,
yang kemudian diatur pelaksanaannya
berdasarkan Perja baru tentang Ortaker
Kejaksaan sehingga memungkinkan
penghapusan sejumlah 3000 jabatan.
3. Dalam rangka membangun efektivitas
unit SDM , Kejaksaan telah mengadakan
pelatihan bagi personel di lingkungan
Biro Kepegawaian serta di lingkungan
JAMBIN serta dilakuan pendampingan
(coaching) oleh para Ahli SDM kepada
personel Kejaksaan.
Program di bidang Penataan Organisasi
yang belum dilaksanakan adalah membangun
efektivitas unit di bidang SDM, diklat dan
hubungan publik/penkum.
AREA PERUBAHAN IV (Proses Kerja)
Program-program yang sudah/sedang
dijalankan, antara lain sbb:
a) Dalam rangka peningkatan manajemen
pelaksanaan tugas Kejaksaan berbasis
sistem TI: Kejaksaan sedikit demi sedikit
telah membangun sistem database
penanganan perkara, baik perkara pidum,
pidsus, datun serta database penangan
tugas-tugas lainnya seperti penanganan
25LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
lapdu, dsb. Sampai bulan November
2012 ini, entry data penanganan perkara
sudan mencapai, sbb:
a. Data perkara Pidum : 111.876
b. Data perkara Pidsus : 3.459
c. Data perkara Datun : 7.603
d. Data Penanganan Lapdu : 3.808
e. Data Kepegawaian : 21.000 (dengan
terus meningkatkan kualitas data).
b) Dalam rangka penyusunan SOP, Kejaksaan
telah memiliki SOP beberapa Bidang, yaitu
:Pidum, Pidsus, Datun dan Pengawasan.
Selain itu, saat ini sedang dilakukan
revisi format SOP agar sesuai dengan
pedoman baru penyusunan SOP yang
dikeluarkan oleh KEMENPAN pada tahun
2012 lalu (PerMENPAN & RB No. 21 tahun
2008 tentang Pedoman Penyusunan
SOP Administrasi Pemerintahan
sebagaimana telah dirubah terakhir
dengan PERMENPAN-RB No. 35 tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Adminitsrasi Pemerintahan )
c) Dalam penyusunan KPI bagi Satker,
Kejaksaan sedang membangun KPI
Satker berbasis sistem TI.
Adapun program-program yang belum
dilaksanakan, antara lain: menyusun KPI bagi
Jaksa, Bagi Jaksa yang menduduki jabatan
bukan fungsi Jaksa dan bagi Pegawai lainnya,
melanjutkan penyesuaian SOP agar sesuai
dengan ketentuan dalam PERMENPAN-
RB No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Adminitsrasi Pemerintahan
AREA PERUBAHAN V (Manajemen SDM)
Program-program yang sudah/sedang
dilakukan, sbb:
a) Dalam rangka menyesuaikan Manajemen
SDM Kejaksaan dengan ketentuan
Kepegawaian yang ada, Kejaksaan
telah melakukan Analisis Jabatan
serta menetapkan Peringkat Jabatan
(grading) untuk 7800 jabatan yang ada di
Kejaksaan. Analisis inilah yang menjadi
dasar penetapan kenaikan remunerasi
bagi seluruh Pegawai Kejaksaan pada
tahun 2011 lalu.
b) Dalam rangka promosi dan mutasi
Pegawai secara transparan dan objektif,
Kejaksaan telah melakukan Asesmen
Kompetensi bagi seluruh Pejabat
Eselon II (120 orang), Pejabat Eselon III
(700 orang) dan sebagian dari Pejabat
Eselon IV (600 orang). Untuk menjamin
objektivitas, asesmen ini seluruhnya
dilakukan oleh pihak ketiga independen.
Hasil dari Asesmen Kompetensi ini telah
digunakan sebagai salah satu dasar bagi
Pimpinan Kejaksaan untuk menentukan
promosi dan mutasi para Jaksa.
Adapun program di bidang Manajemen
SDM yang belum dilaksanakan, antara lain:
rekrutmen pegawai yang sesuai transparan
dan objektif (karena adanya penerapan
moratorium rekrutmen pegawai baru dari
KEMENPAN).
AREA PERUBAHAN VI (Peningkatan
Pengawasan)
Program-program di bidang Pengawasan
yang sudah/sedang dilakukan adalah:
a) Penerapan SPIP (Sistem Pengawasan
Internal Pemerintah), yang pada dasarnya
merupakan revisi dari Sistem Waskat.
Pada saat ini Kejaksaan, khususnya di
lingkungan Bidang Pengawasan, telah
membentuk Satgas SPIP dan melatih
para anggota SPIP berdasarkan modul
standar yang dikeluarkan oleh BPKP.
Selanjutnya Satgas SPIP akan melakukan
Diagnostic Assessment untuk mengetahui
mana sistem pengawasan di Kejaksaan
yang sudah berjalan dengan baik dan
mana yang harus ditingkatkan. Kemudian
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201226
Satgas akan menyusun banyak pedoman
tehnis sebagai basis untuk melakukan
SPIP serta menerapkan SPIP tersebut.
b) Dalam rangka implementasi program-
program Anti Korupsi, Kejaksaan telah
melaksanakan program-program
berdasarkan Instruksi Presiden No. 09/2011
dan No. 17/2012. Selain itu Kejaksaan
telah menjadi motor penggerak dalam
perumusan SKB antara Kapolri, Jaksa
Agung, tentang “Whistle Blower”.
c) Dalam rangka implementasi
E-Procurement, Kejaksaan telah
membentuk ULP di masing-masing
Kejati. Dalam waktu dekat akan diadakan
pelatihan bagi wakil pegawai Kejaksaan,
guna memahami pelaksanaan LPSE yang
akan diwajibkan di seluruh Kejaksaan
sejak Januari 2013 yang akan datang.
AREA PERUBAHAN VII (Manajemen Kinerja)
Program-program yang telah dilaksanakan,
sbb:
d) Dalam rangka meningkatkan manajemen
kinerja, Kejaksaan telah membangun
database penanganan perkara berbasiskan
sistem TI serta pembentukan kanal
dakwaan di dalam Website Kejaksaan
e) Dalam rangka memperluas akses
publik untuk mengetahui kerja/karya,
Kejaksaan telah memperbaiki Website-
nya sehingga publik dapat mengetahui
informasi tentang penanganan
perkara di Kejaksaan serta telah
menyediakan kanal untuk menerima
lapdu yang memungkinkan siapa saja
mengajukannyamelalui sistem TI
AREA PERUBAHAN VIII (Peningkatan
Pelayanan Publik)
Program yang sudah/sedang dilakukan:
Kejaksaan sedang menyusun SPP (Standar
Pelayanan Publik) yang baku.
Adapun program yang belum dilaksanakan
adalah: sosialisasi SPP (Standar Pelayanan
Publik), Implementasi SPP di semua satker
serta kolaborasi dengan insitusi lain.
27LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
AREA PERUBAHAN VIII (Monitoring dan
Evaluasi )
Kejaksaan sedang merancang model
dan mekanisme pelaksanaan kegiatan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
Reformasi Birokrasi sesuai dengan pedoman
Kep MenPAN-RB tentang Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN
No. 31 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM
REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN
Sejak awal Kejaksan menjalan program-
program RB dengan memanfaatkan struktur
Tim RB Kejaksaan. Untuk itu mulai dari tahap
perencanaan program, pembentukan tim
Tehnis yang menjalankan program tertentu
serta pelaksanaan program dilakukan
bersama-sama. Dengan tingkat partisipasi
yang memadai Kejaksaan telah melaksanakan
hampir semua program yang diwajibkan
menurut peraturan KEMENPAN.
Dalam rangka percepatan Reformasi
Birokrasi Kejaksaan R.I. akan dilaksanakan
berbagai prioritas program kegiatan strategis
sebagai bagian dari strategi penguatan
kelembagaan, sebagaimana digambarkan
dalam peta strategi Institusional dibawah ini :
PETA STRATEGI INSTITUSIONAL
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201228
4.1 PEMBINAAN
Dalam rangka mengoptimalkan
peranan bidang pembinaan guna
mendukung pelaksanaan tugas
bidang-bidang lainnya, utamanya terkait
dengan upaya penegakan hukum, bidang
pembinaan, Kejaksaan R.I. pada tahun 2012
telah menetapkan fokus pembenahan di
bidang pembinaan yaitu meliputi peningkatan
profesionalisme Sumber Daya Manusia
(SDM), mewujudkan pengelolaan keuangan
yang baik, penataan struktur organisasi
dan tata kerja Kejaksaan R.I. sesuai dengan
analisis jabatan dan beban kerja secara
efektif dan eisien, optimalisasi kerja sama di bidang hukum khususnya kerjasama bantuan
hukum timbal balik (MLA), serta pemenuhan
kebutuhan akan sarana dan prasarana yang
memadai.
Dalam tataran empirik, di tahun 2012
Kejaksaan telah menjalankan serangkaian
kegiatan meliputi :
1. Pengembangan dan Pembinaan Hukum
a. DPR R.I. saat ini menjadi inisiator
perubahan Undang-Undang R.I. No.
16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
Dalam rangka membantu DPR R.I.
untuk memperkuat struktur kedudukan
serta tugas pokok dan fungsi Kejaksaan
dibidang penegakan hukum, Kejaksaan
telah menyusun RUU sandingan tentang
perubahan atas UU Nomor 16 tahun
2004 tentang Kejaksaan R.I. di DPR.
BAB 4
Pencapaian Kinerja
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201230
b. Telah dilaksanakan serangkaian
kegiatan Focus Group Discussion guna
membahas RUU Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan membahas
UU tentang pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang dilaksanakan di Bengkulu, NTB,
Kalimantan Barat, Yogyakarta dan
Kalimantan Timur.
c. Telah dilaksanakan FGD membahas
RUU tentang Perubahan atas UU No. 16
tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. yang
dilaksanakan di Serang (Banten) dan
Puncak (Bogor).
d. Kejaksaan R.I. telah menandatangani
perjanjian kerjasama hukum dengan
pemerintah Malaysia merupakan
perjanjian kedua yang ditandatangani
oleh Jaksa Agung R.I. atas nama
Pemerintah R.I.
e. Kejaksaan R.I. telah menandatangani
perjanjian timbal balik dalam masalah-
masalah pidana antara Pemerintah
R.I. dan Pemerintah Hongkong yang
diratiikasi melalui UU Nomor Tahun 2012.
f. Telah dibentuk tim penyusunan
Peraturan Pemerintah perihal
Pemanfaatan Hasil PNBP Kejaksaan
R.I. untuk menyusun draft Rancangan
Peraturan Pemerintah yang berkaitan
dengan jenis dan tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak di lingkungan
Kejaksaan R.I. Penyusunan ini
dilaksanakan berdasarkan surat
Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor :
B-102/C/Cu.2/04/2012 tanggal 6 Februari
2012 tentang Tim Penyusunan Peraturan
Pemerintah Mengenai Jenis dan Tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Kejaksaan R.I.
2. Pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM)
a. Rekruitmen Sumber Daya Manusia (SDM)
Berhasil atau tidaknya pelaksanaan
31LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
tugas Kejaksaan dalam pelaksanaan
tugas menyangkut core business nya
sebagaimana telah diamanatkan oleh
UU Nomor 16 tahun 2004, tentunya
mendapatkan pengaruh besar dari
struktur, komposisi dan kualitas SDM
Kejaksaan R.I. Mengingat begitu besarnya
pengaruh SDM, Kejaksaan memasukan
pembenahan SDM sebagai skala prioritas
dalam program reformasi birokrasi. Salah
satu upaya pembenahan SDM yaitu
dengan rekruitmen SDM secara terbuka/
transparan yang melibatkan pihak ketiga.
Namun demikian, mengingat kebijakan
moratorium rekruitmen CPNS di
Kejaksaan R.I, maka sampai dengan
tahun 2012 Kejaksaan tidak melaksanakan
pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
Pada tahun 2012, sub bagian jenjang
karir telah melaksanakan berbagai seleksi
pengembangan sumber daya manusia :
1. Seleksi calon peserta Diklat Pembentukan
Jaksa Tahun 2012 dan berhasil meluluskan
peserta sebanyak 450 (seratus empat
puluh) orang dalam program Pendidikan,
Pelatihan dan Pembentukan Jaksa.
2. Seleksi Calon Peserta Diklat PIM TK. II, III
dan IV
Diklat PIM II Tahun 2012 diikuti oleh 60
(enam puluh) peserta, Diklat PIM III
sebanyak 30 (tiga puluh) peserta dan
Diklat PIM IV sebanyak 120 pesera
b. Proile Assesment
Proile Assesment dilaksanakan bagi pejabat Eselon IV berjumlah 980 orang,
masing-masing dilaksanakan :
1. Sentra Jawa Timur (Surabaya)
tanggal 8 s/d 16 Oktober 2012
berjumlah 172 (seratus tujuh puluh
dua) orang
2. Sentra Sumatera Selatan
(Palembang) tanggal 22 s/d 25
Oktober 2012 berjumlah 94 (sembilan
puluh empat) orang
3. Sentra Sulawesi Selatan (Makassar)
tanggal 29 Oktober s/d 1 Nopember
berjumlah 95 (sembilan puluh lima)
orang
4. Sentra Sumatera Utara (Medan)
tanggal 5 s/d /12 Nopember 2012
berjumlah 135 seratus tiga puluh
lima) orang
5. Sentra DKI Jakarta (Jakarta) tanggal
12 s/d 30 Nopember 2012 berjumlah
484 (empat ratus delapan puluh
empat) orang.
3. Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pada tahun 2012, Kejaksaan telah
mengusulkan kepada sekretaris kabinet
mengenai pembentukan 6 (enam) Kejaksaan
Negeri yaitu : Kejaksaan Negeri Bungku
yang merupakan daerah hukum Kejaksaan
Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Negeri
Pengururan yang merupakan daerah
hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,
Kejaksaan Negeri Daratan Hunipopu yang
merupakan daerah hukum Kejaksaan Tinggi
Maluku, Kejaksaan Negeri Kwandang yang
merupakan daerah hukum Kejaksaan Tinggi
Gorontalo, Kejaksaan Negeri Gunung Tua
yang merupakan daerah hukum Kejakasaan
Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri
Morotai Selatan yang merupakan daerah
hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
4. Peningkatan Pengelolaan Keuangan yang
baik
a. Penyerapan Anggaran
Alokasi DIPA Kejaksaan R.I. Tahun 2012
sebesar Rp 3.791.086.509.000,- (tiga
trilyun tujuh ratus sembilan puluh satu
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201232
milyar delapan puluh enam juta lima ratus
sembilan ribu rupiah), dengan realisasi
pelaksanaan anggaran Tahun 2012 oleh
seluruh satuan kerja yang ada di Kejaksaan,
sampai dengan 17 Desember 2012 sebesar
Rp.3.526.055.872.629,- (tiga trilyun lima
ratus dua puluh enam milyar lima puluh
lima juta delapan ratus tujuh puluh dua
ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)
sebesar 93,01%.
b. Kejaksaan telah berhasil meningkatkan
opini BPK terhadap hasil pemeriksaan
keuangan Kejaksaan R.I. yaitu dari opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
menjadi Wajar Tanpa Pengecualian
Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP).
c. PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)
Target realisasi PNBP Tahun 2012 yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
kepada Kejaksaan RI sebesar
Rp.120.873.000.000.,- (seratus dua puluh
milyar delapan ratus tujuh puluh tiga
juta rupiah) dan realisasi PNBP sampai
dengan bulan Desember 2012 sebesar
Rp.667.134.217.140,- (enam ratus enam
puluh tujuh milyar seratus tiga puluh
empat juta dua ratus tujuh belas ribu
seratus empat puluh rupiah) atau 551,93%
dari target yang ditetapkan.
Komposisi kepegawaian di Kejaksaan
R.I. menunjukan adanya persebaran yang
merata, baik berdasarkan golongan/pangkat
maupun sebaran wilayah. Jumlah Jaksa
dengan golongan III mencapai 6.455 orang,
sedangkan untuk golongan IV ada 2.230
orang. Pada bagian Tata Usaha, porsi terbesar
ada pada golongan III jumlah 7.048 orang dan
golongan II sebanyak 5.898 orang.
Tabel 1 Daftar Pegawai Jaksa dan Tata Usaha Kejaksaan R.I seluruh Indonesia
33LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
4.2 INTELIJEN
Berdasarkan UU No. 16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan R.I. dan peraturan pelaksanaan
lainnya berupa Peraturan Presiden dan
Peraturan Jaksa Agung R.I. terkait Organisasi
dan Tata Laksana Kejaksaan R.I, Intelijen
memiliki peran penting baik dalam menjaga
ketertiban dan ketentraman umum serta
dalam rangka supporting pelaksanaan tugas
dan fungsi Kejaksaan dalam penanganan
perkara khususnya perkara Pidum, Pidsus
dan Datun. Kelembagaan Intelijen diperkuat
pula dengan diundangkannya UU No. 17
tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dimana
didalam UU tersebut diakui eksistensi dari
Intelijen Kejaksaan R.I. yang diposisikan
sebagai bagian dari Penyelenggara Intelijen
Negara yang menyelenggarakan fungsi
intelijen Penegakan Hukum.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Intelijen
Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda
Bidang Intelijen yang membawahi 1 (satu)
Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
dan 3 (tiga) Direktorat yang menangani
permasalahan teknis, Koordinator, Kelompok
Jabatan Fungsional (Satgas) dan para kepala
satuan kerja Intelijen di Daerah (Kajati, Kajari
dan Cabjari). Adapun permasalahan teknis
yang ditangani oleh Intelijen Kejaksaan dalam
rangka penegakan hukum meliputi :
1. Penyelamatan, Pemulihan Keuangan
Negara dan Perekonomian Negara
serta Suporting Kinerja Tindak Pidana
Umum.
2. Cegah tangkal, pengawasan media
massa, barang cetakan, orang asing,
pengawasan aliran kepercayaan
masyarakat dan keagamaan meliputi
aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-
kepercayaan budaya, mistik-mistik
keagamaan, mistik-mistik budaya,
perdukunan, pengobatan pertabiban
secara kebatinan, peramalan
paranormal, akupuntur, shin-she,
metaisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan
negara, pencegahan penyalahgunaan
dan/atau penodaan agama, ideologi,
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201234
politik, sosial, budaya, pertahanan dan
keamanan, persatuan dan kesatuan
bangsa, pelanggaran HAM, pencarian
dan penangkapan buron Kejaksaan,
pemberian dukungan kinerja
pelaksanaan tugas bidang pembinaan
dan bidang pengawasan serta
pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk
Jaksa Agung Muda Intelijen
3. Persandian, administrasi dan produksi
Inteljen.
Bidang intelijen membuat laporan kepada
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan
dan Pengendalian, Pembangunan sebagai
pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17
Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
Capaian kinerja bidang Intelijen pada
Tahun 2012 :
a. Membentuk 31 tim untuk melaksanakan
Supervisi / Evaluasi Kinerja dan
Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung R.I.
Nomor : PER-037/A/JA/09/2011 tanggal
23 September 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Intelijen
Kejaksaan R.I. dan melaporkan hasil
pelaksanaan kegiatannya
b. Telah dilaksanakannya kegiatan intelijen
di bidang ekonomi, keuangan dan
pembangunan oleh jajaran Direktorat
Penyelamatan Keuangan Negara
dan Penanggulangan Tindak Pidana
(Direktorat I) pada Jaksa Agung Muda
Intelijen, dengan capaian kinerja Tahun
2012 sebanyak 79 LHK (sisa 21 LHK)
dengan perincian : (a) Penyelesaian Surat
Perintah Tugas periode 2012 sebanyak
43 kasus (19 kasus ditingkatkan ke LID,
23 kasus dihentikan, dan 1 kasus dikirim
ke instansi lain), sisa 1 kasus; dan (b)
penyelesaian Operasi Intelijen Yustisial
periode 2012 sebanyak 18 kasus (7 kasus
ditingkatkan ke DIK, 11 kasus dihentikan
dan 0 kasus dikirim ke instansi lain), sisa
7 kasus.
c. Melakukan kinerja pelacakan asset
terhadap 57 tersangka perkara tindak
pidana korupsi yang penyidikannya
dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Agung R.I.
d. Melakukan kinerja pengamanan
persidangan perkara Tindak Pidana
Korupsi dan perkara Tindak Pidana
Umum, Persidangan Pra-Peradilan dan
Persidangan di Mahkamah Konstitusi
sebanyak 37 perkara yang disidangkan.
e. Melakukan kinerja penggalangan
terhadap 3 pokok permasalahan
dengan perincian sebagai berikut :
• Pengalangan terhadap rencana
kebijakan Pemerintah dibidang
energi dalam pembatasan
pengunaan bahan bakar minyak
jenis premium.
• Penggalangan dan pengumpulan
informasi untuk mendukung
kebijakan pemerintah dalam rangka
penegakan hukum. (Uji Materi UU
NO. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen
Negara);
• Penggalangan terhadap proses
pemilihan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
f. Selama kurun waktu Tahun 2012 melalui
kegiatan Operasi Intelijen Yustisial
dalam rangka penyelidikan dugaan
terjadinya Tindak Pidana Korupsi,
Bidang Intelijen berhasil menemukan
441 kasus indikasi terjadinya Tindak
Pidana Korupsi yang diserahkan
kepada Bidang Tindak Pidana Khusus
dipusat dan didaerah untuk dilakukan
penyidikan.
35LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
g. Telah dilaksanakannya kegiatan intelijen
di bidang ideologi, sosial, politik,
pertahanan, keamanan dan ketertiban
umum oleh jajaran Direktorat Politik,
Sosial Budaya dan Sumber Daya
Organisasi (Direktorat II) pada Jaksa
Agung Muda Intelijen, dengan capaian
kinerja Tahun 2012 sebanyak 53 LHK
(sisa 47 LHK).
h. Koordinasi dengan Dirjen Imigrasi dalam
masalah Cegah terkait keberadaan
terpidana yang sulit dilakukan eksekusi
hukuman badan, masalah pelaksanaan
Cegah apakah orang yang terkena
Cegah masih di Indonesia atau sudah
berada di luar Indonesia.
i. Telah dilaksanakannya kegiatan sandi dan
produksi intelijen yang dilaksanakan oleh
jajaran Direktorat Sandi dan Produksi
Intelijen (Direktorat III) pada Jaksa Agung
Muda Intelijen, dengan capaian kinerja
Tahun 2012 sebanyak 42 LHK ditambah
dengan kegiatan yang dilaksanakan
oleh jajaran Monitorong Centre pada
Direktorat Sandi dan Produksi Intelijen
(Direktorat III) pada Jaksa Agung Muda
Bidang Intelijen, dengan capaian kinerja
Tahun 2012 sebanyak 10 LHK sehingga
seluruh capaian kinerja Direktorat III
menjadi 52 LHK.
j. Pengamanan tersangka, terdakwa, dan
terpidana dalam perkara Tindak Pidana
Umum dan Tindak Pidana Korupsi
sebanyak 50 orang sebagai berikut :
a. Pengamanan tersangka sebanyak 11
orang.
b. Pengamanan terdakwa sebanyak 1
orang.
c. Pengamanan terpidana sebanyak 38
orang.
k. Selama Tahun 2012 telah terlaksana
kegiatan Penyuluhan dan Penerangan
Hukum sebanyak 775 kali kegiatan
dengan total audien sebanyak 66.065 jiwa
yang dilaksanakan oleh personil intelijen
Kejaksaan diseluruh Indonesia dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang
sadar hukum dalam upaya pencegahan
secara preventif Tindak Pidana Korupsi
yang dilaksanakan oleh jajaran Intelijen
pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan
Negeri di seluruh Indonesia, adapun
perinciannya adalah sebagai berikut :
Tabel 2
Rekapitulasi Kegiatan Penyuluhan dan
Penerangan Hukum Tahun 2012
No KegiatanJumlah
KegiatanJumlah Audien
1 Penyuluhan Hukum
398 kegiatan 30.067 jiwa
2 Penerangan Hukum
377 kegiatan 35.998 jiwa
l. Hasil yang telah dicapai dalam rangka
pengamanan tersangka dan terpidana
yang masuk dalam Daftar Pencarian
Orang (DPO) berdasarkan permintaan
dari Bidang Tindak Pidana Khusus dan
Pidana Umum, sejak dioperasikan
pada bulan Juli 2011 hingga bulan
desember 2012, Monitoring Center
Bidang Intelijen Kejaksaan Agung R.I
telah berhasil melakukan pengamanan
buron Kejaksaan baik terhadap
tersangka, dan terpidana sebanyak 58
(lima puluh delapan) orang, dengan
rincian sebagai berikut :
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201236
Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah DPO (Buron) yang
Berhasil Diamankan Oleh Tim Satuan Tugas
Intelijen Tahun 2012
TahunJenis
Tindak Pidana
TahapPenyidikan
Tahap Eksekusi
2012 Terpidana Tindak Pidana Korupsi
Terpidana Kasus Tindak Pidana Umum
13
--
38 orang
12 orang
jumlah 13 orang 50 orang
Program Prioritas Jaksa Agung Muda
Intelijen Tahun 2012 difokuskan kepada
Program “Peningkatan Peran Bidang Intelijen
Kejaksaan“ yang didasarkan melalui 5 (lima)
pilar yaitu:
a. Penguatan Operasi Intelijen dilakukan
melalui :
• Restrukturisasi organisasi yang
efektif, eisien dan fungsional yang difocuskan pada tahap implementasi.
• Sosialisasi Standar Operasional
Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan .
• Peningkatan koordinasi dan peran
intelijen Kejaksaaan didalam
Intelijence Community.
b. Peningkatan Kinerja Intelijen, dilakukan
melalui :
• Optimalisasi produk intelijen melalui
kegiatan dan operasi Intelijen dengan
menggerakkan fungsi Penyelidikan,
Pengamanan dan Penggalangan.
• Peningkatan kegiatan Supervisi dan
monitoring serta evaluasi Kejaksaan
di Daerah.
• Optimalisasi peran Intelijen
Kejaksaan untuk mendukung
keberhasilan pelaksanan Tugas
dan wewenang serta fungsi bidang
bidang lainnnya di lingkungan
Kejaksaan R.I. yang pada tahun 2012
dapat dirumuskan pola pemberian
dukungan intelijen secara konkrit.
• Penyelesaian dan penertiban,
pencabutan Keputusan, Pencegahan
dan Penangkalan (CEKAL).
• Optimalisasi kegiatan dan operasi
Intelijen terhadap Pengawasan
Aliran Kepercayaan dan Keagamaan,
barang Cetakan, Orang Asing, dan
Media Massa.
c. Peningkatan Kesadaran Hukum
Masyarakat, dilakukan melalui
peningkatan kualitas dan kuantitas
Penyuluhan Hukum melalui kegiatan
BIN MATKUM, Penerangan Hukum
dan sosialisasi yang perlu dilakukan
penilaian / assesmen apakah terhadap
program dimaksud memiliki outcomes
terhadap tingkat kesadaran hukum
masyarakat.
d. Peningkatan Sumber Daya Manusia
dilakukan melalaui :
• Diklat, Seminar,Trainning, Workshop;
• Pemberian Reward dan Punishmen
serta penempatan yang tepat.
e. Peningkatan dukungan Intelijen
dilakukan dengan melalui peningkatan
Anggaran, peralatan Intelijen dan lain
lain yang perlu dilakukan penilaian/
assesmen standart kelayakan anggaran
mendukung kegiatan dan operasi
intelijen serta standard minimal
kebutuhan peralatan Intelijen di
Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi
dan Kejaksaaan Negeri serta Cabang
Kejaksaan Negeri.
37LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Dalam rangka peningkatan kinerja, kualitas serta kuantitas hasil penyelidikan,
pengamanan, dan penggalangan yang akuntabel, maka JAMINTEL Kejaksaan Agung R.I.
menyusun rencana kerja . Berikut graik dan tabel realisasi rencana kerja JAMINTEL untuk Tahun 2012:
GRAFIK 1TARGET & KEGIATAN BID. INTEL (KEGIATAN)
31
502
Duk. Manajemen Teknis LainnyaJAMINTEL
PENKUM
Target Capaian
775
30
GRAFIK 2TARGET & KEGIATAN BID. INTELIJEN (LHK)
Target Capaian
100100
Keg. Huk. Eko & Keu. Keg. Sospol Keg. Prodsarin Keg.LID/MAN/GALANG
Kasus Intel.
100 50
1.156
2.386
79 53 52
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201238
Tabel 4
Target dan Kinerja Bidang Intelijen Tahun 2012
No Penanggung Jawab Kegiatan Target Capaian Kinerja %
1 Sekretaris Jam Intel Dukungan Manajemen Teknis lainnya Jaksa Agung Muda Intelijen
12 bulan layanan M e l a k s a n a k a n kegiatan Evaluasi dan Supervisi di Bidang Intelijen pada 30 (tiga puluh) Kejaksaan Tinggi dari 31 Kejati
83%
2 Kapuspenkum Penerangan dan Penyuluhan Hukum
502 lembaga. 775 kali kegiatan dengan total audien sebanyak 66.065 jiwa
150%
No Penanggung Jawab Kegiatan Target Capaian Kinerja %
1 Direktorat I( Bidang Hukum Ekonomi dan Keuangan )
Pelaksanaan Kegiatan Hukum Ekonomi dan Keuangan
100 LHK 79 LHK 79%
2 Direkorat II (Bidang Sosial & Politik)
Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Politik
100 LHK 53 LHK 53%
3 Direktorat III (Bidang Produksi Sarana Intelejen)
Pelaksanaan Kegiatan Produksi Sarana Intelijen
50 LHK 52 LHK 104%
4 Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri & Kacabjari seluruh Indonesia
Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan kasus Intelijen
1156 LHK. 2386 LHK 206 %
Rata-rata Capaian 182 %
Tabel 5
Rekapitulasi Keputusan Jaksa Agung Tentang Pencegahan keluar negeri
Selama Tahun 2012
NoAsal
PermohonanPencegahan
Keluar Negeri
Perpanjangan Pencegahan
keluar Negeri
Pencabutan Pencegahan Keluar
Negeri
Pengakhiran Pencegahan
Keluar Negeri
1 Pidana Khusus Kejagung
43 16 1 -
2 Kejati 111 39 7 25
3 Polri 19 3 3 3
4 Lain-lain 16 2 - 22
Jumlah 189 60 11 50
39LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
4.3 PERKARA TINDAK PIDANA UMUM
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
pemerintah telah menetapkan sejumlah
kegiatan yang masuk dalam skala prioritas dan
non prioritas. Beberapa kegiatan yang masuk
dalam skala prioritas misalnya pemberantasan
korupsi dan program reformasi birokrasi.
Adapun penanganan perkara tindak pidana
umum bukanlah termasuk kegiatan yang
memiliki skala prioritas dalam penetapan
anggaran dan pelaksanaannya. Meskipun
penanganan perkara pidum tidak termasuk
prioritas, namun mengingat sifatnya yang
memberikan bentuk pemenuhan atas rasa
keadilan yang didambakan oleh masyarakat
pencari keadilan, maka penanganan perkara
pidum memiliki pengaruh yang sangat penting
dalam rangka mencapai misi Kejaksaan dalam
mengembalikan kepercayaan publik.
Dengan didasarkan atas pemahaman
demikian, dalam penanganan perkara Pidum,
Kejaksaan berpegang teguh pada prinsip
profesionalisme yang bersumber pada
ketaatan atas segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta
mengedepankan hati nurani dalam rangka
memberikan rasa keadilan. Segenap upaya
optimalisasi penanganan perkara pidum
telah dijalankan, melalui : (1) penyelesaian
penanganan perkara yang lebih cepat, efektif,
eisien dan terkendali secara profesional dan proporsional, (2) Kesetaraan penerimaan
dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih
sederhana, (3) Pedoman (kriteria) tuntutan
pidana sebagai optimalisasi pemenuhan
rasa keadilan masyarakat (4) Pendelegasian
wewenang pengendalian Rentut pidana PK-
Ting, (5) meminimalisir bolak balik perkara
serta tunggakan SPDP dan P-21.
Kinerja Dalam Bidang Penanganan Perkara
- Capaian kinerja bidang Tindak Pidana
Umum Tahun 2012, dalam penyelesaian
perkara Tindak Pidana Umum pada
Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia
dengan capaian kinerja dapat ditunjukkan
pada tabel sebagai berikut :
Tabel 6
Rekapitulasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
No U r a i a n Jumlah SPDP
1 Sisa Periode Tahun Lalu (tahun 2011) 32.557 SPDP
2 Masuk Periode Januari s/d Desember 2012 114.278 SPDP
J u m l a h 146.855 SPDP
3 Diselesaikan
Dihentikan oleh Penyidik 803 SPDP
Menjadi Berkas Tahap I 108.731 SPDP
J u m l a h 109.168 SPDP
Tabel 7
Rekapitulasi Penerimaan Berkas Perkara Tahap I (PERTAMA)
No U r a i a n Jumlah Berkas
1 Sisa Periode Tahun Lalu (tahun 2011) 34.319 Berkas
2 Masuk Periode Januari s/d Desember 2012 112.657 Berkas
J u m l a h 146.976 Berkas
Diselesaikan
3 Lengkap 88.685 Berkas
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201240
4 Dikembalikan Kepada Penyidik (P.18/P.19) 22.986 Berkas
Dapat Dilengkapi 13.217 Berkas
Tidak Dapat Dilengkepi 2.710 Berkas
Tak Dikembalikan Ke PU 12.535 Berkas
J u m l a h 140.140 Berkas
Tabel 8
Rekapitulasi
Kegiatan Tahap Penuntutan (APB/APS) Perkara Tindak Pidana Umum
No U r a i a n Jumlah Perkara
1 Sisa Periode Tahun Lalu (tahun 2011) 4.123 Perkara
2 Masuk Periode Januari s/d Desember 2012 111.545 Perkara
J u m l a h 115.618 Perkara
Diselesaikan
3 Dikirim ke Instansi Lain 1.665 Perkara
Dihentikan Penuntutannya/Ditutup Demi Hukum 2 Perkara
Dilimpahkan Ke PN dengan APN 108.177 Perkara
Dilimpahkan ke PN dengan APS 3.424 Perkara
J u m l a h 113.268 Perkara
Jumlah terpidana mati periode Januari s/d Desember 2012 sebanyak 133 terpidana, dengan
rincian berdasarkan jenis tindak pidana dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut :
Tabel 9
Rekapitulasi Data Jumlah Terpidana Mati
Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Tahun 2012
No Jenis Tindak Pidana Jumlah Terpidana Mati Keterangan
1 2 3 4
1 Narkotika 71 orang Tindak Pidana Umum Lainnya
2 Terorisme 2 orang Keamanan Negara dan Ketertiban Umum
3 Pembunuhan 60 orang Orang dan Harta Benda
J U M L A H 133 orang
Capaian kinerja Pidum untuk penyelesaian penanganan perkara per Direktorat adalah :
Tabel 10
Penyelesaian Penanganan perkara Per-Direktorat
DIR OHARDA DIR KAMNEG & TIBUM DIR TPUL TOTAL
Pratut TutEkse&
EksPratut Tut
Ekse&Eks
Pratut TutEkse&
EksPratut Tut
Ekse&Eks
Target 50 50 50 40 40 40 199 125 125 289 215 215
Capaian 46 26 17 34 21 12 762 762 563 842 809 592
% 92% 52% 34% 85% 53% 30% 383% 610% 450% 291% 376% 275%
41LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Tabel 11
Kinerja Penanganan Perkara PIDUM Tahun 2012
KEJAGUNG
KEJATI, KEJARI & CABJARIPratut Tut Ekse & Eks
Target 289 215 215 112.442
Capaian 842 809 592 104.539
% 291% 376% 275% 92 %
Graik Kinerja Penanganan Perkara PIDUM Tahun 2012
Graik Kinerja Penanganan Perkara PIDUM Tahun 2012
Tabel 12
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Penting Tindak Pidana Umum
No Jenis PerkaraPerkara Masuk
Perkara TerselesaikanTingkat
Penyelesaian (%)
Dalam Proses Sidang
Diputus PN
1 Hak Kekayaan Intelektual 95 88 5 97,9%
2 Perkara kehutanan (Illegal Logging) 1099 518 129 58,87%
3 Perkara lingkungan Hidup 14 13 1 100%
4 Perbankan 23 21 1 95,65%
5 Narkotika 12.685 9132 1935 87,24%
6 Psikotropika 889 123 118 27,10%
7 Perkara uang palsu 173 160 11 98,84%
8 Pertambangan tanpa ijin 219 168 34 92,23%
9 Money Loundring 6 6 0 100%
10 Perdagangan orang, perempuan dan anak Traiking
131 67 5 54,96%
GRAFIK 3Kinerja Penanganan Perkara PIDUM Tahun 2012
289 215 215
112.442
842 809 592
104.539
PRATUT TUT EKSE & EKS Kejati, Kejari, &Cabjari
Target Capaian
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201242
11 Perlindungan anak 3370 1471 321 53,14%
12 Imigrasi 63 19 3 34,92%
13 Perdagangan Obat dan Makanan 580 553 15 97,93%
14 Penodaan agama 2 1 1 100%
15 Penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak
1056 931 95 97,16%
16 Kekerasan dalam rumah tangga 778 308 52 46,27%
17 Perjudian 5242 4850 249 97,27%
18 Pembunuhan 569 274 64 59,40%
19 Perkara minyak dan gas 403 327 45 92,30%
20 Konservasi sumber daya alam 29 28 1 100%
21 Terorisme 43 41 2 100%
22 Kejahatan dunia maya (Cyber crime) 29 23 6 100%
Kebijakan Dalam Optimalisasi Penanganan
Perkara
Dalam rangka mengoptimalkan
penanganan perkara, Jaksa Agung Muda
Bidang Pidana Umum meningkatkan
kerjasama dan koordinasi antara lain dengan
mempedomani Nota Kesepahaman Bersama
/Keputusan Bersama antara Kejaksaan Agung
R.I. dengan Kementerian/Lembaga baik
langsung atau tidak langsung yang terkait
dengan penanganan perkara. Adapun Nota
Kesepahaman yang telah dilakukan antara lain:
a. Kesepakatan bersama antara direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Kementerian
Keuangan R.I. dengan Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum Nomor:
KEP-83/BC/2012 dan Nomor : KEP-
02/E/EJP/04/2012 tentang Koordinasi
Penegakan Hukum Tindak Pidana
Narkotika, Psikotropika dan Pencucian
Uang, yang dilaksanakan pada hari
kamis tanggal 05 April 2012
b. Kesepakatan antara Dikertorat
Jenderal Pajak Kemeterian Keuangan
R.I. dengan Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Umum Kejaksaan R.I. Nomor:
KEP-109/PJ/2012 dan Nomor: 03/E/
EJP/04/2012 tentang penegakan Hukum
Tindak Pidana Dibidang Perpajakan.
c. Nota Kesepakatan bersama ketua
Mahkamah Agung R.I., Menkumham,
Jaksa Agung R.I., dan Kapolri tentang
Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah
Denda, Acara Pemeriksaan Cepat
serta Penerapan Keadilan Restoratif
(Restorative Justice) Nomor : 131/
KMA/SKB/2012, Nomor : M.HH-07.
HM.03.2 Tahun 2012, Nomor : KEP-06/E/
EJP/10/2012 Tanggal 17 Oktober 2012.
Rekapitulasi Penerimaan Negara bukan Pajak
(PNBP)
- Denda Perkara Tilang dan perkara
Biasa: Rp. 82.265.021.987
- Biaya Perkara Biasa dan Perkara Tilang:
Rp. 4.888.396.546
- Hasil Lelang BB dan Uang Rampasan:
Rp. 8.918.610.359
- Uang Pengganti dan Denda Ganti:
Rp.113.277.999
Jumlah : Rp. 96.298.584.890
Berikut Rekapitulasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) :
43LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Tabel 13
Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pendapatan Denda Perkara Tilang dan Perkara Biasa sebesar Rp. 82.265.021.987.-
Pendapatan Biaya Perkara Biasa dan Perkara Tilang sebesar Rp. 4.888.396.546.-
Pendapatan hasil lelang BB dan Uang Rampasan sebesar Rp. 8.918.610.359.-
Uang Pengganti dan Denda Ganti sebesar Rp. 113.277.999.-
J U M L A H Rp. 96.298.584.890.-
4.4 PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS
Dalam rangka optimalisasi dan kualitas
kinerja bidang tindak pidana khusus tidak
semata-mata didasarkan pada angka-
angka secara kuantitatif melainkan juga
mensyaratkan adanya peningkatan kualitas
terhadap penanganan perkara tindak pidana
korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan eksekusi, tidak hanya
sekedar untuk memperbanyak penanganan
perkara korupsi tetapi juga kualitas proses
penanganannya maupun jenis perkara yang
ditangani tersebut, baik dari segi teknis,
intelektualitas pelaku, modus operandi,
dampak dan kerugian keuangan negara yang
ditimbulkannya.
Trend dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi saat ini adalah tidak hanya
dapat mempidanakan para pelaku tetapi juga
harus dapat memulihkan kerugian keuangan
negara. Oleh karena itu diharapkan para
penyelidik dan penyidik dapat menelusuri
harta kekayaan atau aset dari para pelaku
dan sekaligus melakukan penyitaan, sebagai
barang bukti yang dapat dipertimbangkan
dalam tuntutan pembayaran uang pengganti.
Pimpinan tingkat pusat telah melakukan
langkah-langkah reformatif berupa pemberian
kewenangan sepenuhnya terhadap pimpinan
di daerah dalam pengendalian penanganan
perkara tindak pidana korupsi kepada Kepala
Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan
Negeri selaku pimpinan di daerah. Hal ini
diharapkan agar dalam menangani perkara
tindak pidana korupsi dapat lebih cepat
tanpa melalui birokrasi yang panjang serta
tanpa mengabaikan berbagai kearifan lokal
dengan mengedepankan hati nurani dengan
tetap melaporkan pelaksanaannya kepada
pimpinan.
Selama kurun waktu Tahun 2012
Bidang Tindak Pidana Khusus (meliputi
Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari)
telah melakukan penyelidikan sebanyak
833 perkara, penyidikan sebanyak 1.399
perkara, penuntutan sebanyak 1.511
perkara, sementara itu uang yang berhasil
diselamatkan sebesar Rp. 302.609.167.229,-
(tiga ratus dua milyar enam ratus sembilan
juta seratus enam puluh tujuh ribu) dan us$
500.000,00 (lima ratus ribu dollar amerika
serikat).
Sedangkan dalam penyelesaian
penanganan perkara kinerjanya adalah
sebagai berikut :
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201244
Tabel 14
Kinerja Penanganan Perkara Pidsus Tahun 2012
Kejagung Kejati, Kejari & Cab Kejari
LID DIKTUT TPK
TUT TPE
&TPL
TUT pelanggaran
HAMBerat
Ekse &
eksa TPK
Ekse & eksa TPE &
TPL
LID DIKTUT TPK
TUT TPE
&TPL
Target 80 80 80 45 2 80 45 1.300 1.300 1.300 450
Capaian 78 85 75 0 0 0 0 755 1.314 1.430 190
% 97,5% 106% 93% 0% 0% 0% 0% 58% 101% 110% 40%
Graik Kinerja Penyelesaian Penanganan Perkara PIDSUS pada Jampidsus Tahun 2012
Graik Kinerja Penanganan Perkara PIDSUS 2012
80 80 80 8075
45 45
0 2 0 0 0
8578
LID DIK TUT TUTPelanggaranHAM Berat
Ekse & EksaTPK
Ekse & EksaTPE & TPL
TUT TPE & TPL
Target Capaian
1.300 1.300 1.3001.314 1.430 450 190755
LID DIK TUT TPK TUT TPE & TPL
Target Capaian
45LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Tabel 15
Target dan Capaian Kinerja Penanganan Perkara PIDSUS di Kejagung Tahun 2012
No Kegiatan Target Capaian Kinerja %
1 Peningkatan kualitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi
A. Penyelidikan : 80 Perkara. 78 Perkara 97,5 %
B. Penyidikan : 80 Perkara. 85 Perkara 106 %
2 Penanganan dan penyelesian perkara tindak pidana korupsi dan perkara tindak pidana khusus serta Pelanggaran HAM yang Berat.
A. Penuntutan Perkara TPK : 80 Perkara
75 Perkara 93 %
B. Penuntutan Perkara TPE & TPL : 45 Perkara .
0 Perkara 0 %
C. Penuntutan Perkara Pelanggaran Ham Yang Berat : 2 Perkara .
0 Perkara 0 %
3 Pengendalian Penggunaan Eksekusi dan Eksaminasi.
A. Eksekusi dan Eksaminasi Perkara TPK : 80 Perkara
0 Perkara 0 %
B. Eksekusi dan Eksaminasi Perkara TPE & TPL : 45 Perkara
0 Perkara 0 %
Tabel 16
Target dan Capaian Kinerja Penanganan Perkara di Kejati/Kejari/Cabjari Se-Indonesia
No Kegiatan Target Capaian Kinerja %
1 Peningkatan kualitas pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi
A. Penyelidikan : 1.300 Perkara 755 Perkara 58 %
B. Penyidikan : 1.300 Perkara 1.314 Perkara 101%
2 Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perkara Tindak Pidana Khusus.
A. Penuntutan Perkara TPK : 1300 Perkara
1.430 Perkara 110 %
B. Penuntutan Perkara TPE & TPL : 450 perkara .
T.P. Perikanan/ZEE = 121 PerkaraT.P. Pabeanan = 50 Perkara
T.P. Cukai = 19 Perkara Total = 190 Perkara
40 %
Rekapitulasi data perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan periode Tahun 2012 seluruh Indonesia adalah :
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201246
Tabel 17
Rekapitulasi Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, Penyidikan dan
Penuntutan Periode Tahun 2012 Seluruh Indonesia
No. KejaksaanJum.Lid
Jum. Dik
Jum. Tut
Penyelamatan Keu. Negara
1 2 3 4 5 6 7
1 Kejagung 78 85 76 Rp. 7.725.154.000.- USD 500.000
2 NAD 16 35 30 Rp. 2.318.091.542.-
3 Sumatera Utara 82 101 123 Rp 6.279.117.433.-
4 Sumatera Barat 34 48 56 Rp 10.500.000.-
5 Riau 20 28 53 Rp. 1.003.571.000.-
6 Jambi 23 64 55 Rp. 3.593.826.197.-
7 Sumatera Selatan 15 34 56 Rp 29.678.314.000.-
8 Bengkulu 22 35 47 Rp. 3.711.057.000.-
9 Lampung 20 25 32 Rp. 247.000.000.-
10 DKI Jakarta 15 25 26 Rp 40.240.965.920.-
11 Jawa Barat 85 82 91 Rp. 16.078.240.510.-
12 Jawa Tengah 58 110 117 Rp. 71.471.971.530.-
13 DI Yogyakarta 12 17 19 Rp. 1.033.027.030.-
14 Jawa Timur 68 145 94 Rp. 19.135.156.927.-
15 Bali 9 12 16 Rp. 336.000.000.-
16 Nusa Tenggara Barat 8 18 9 0
17 Nusa Tenggara Timur 8 47 30 Rp. 455.396.000.-
18 Kalimantan Barat 7 27 35 Rp. 1.502.331.250.-
19 KalimantanTengah 15 30 53 Rp. 2.447.521.468.-
20 Kalimantan Selatan 8 35 29 Rp. 26.986.754.000.-
21 Kalimantan Timur 21 39 58 Rp. 1.075.000.000.-
22 Sulawesi Utara 18 29 37 Rp. 246.387.500.-
23 Sulawesi Tengah 24 37 48 Rp. 282.881.850.-
24 Sulawesi Tenggara 24 17 16 0
25 Sulawesi Selatan 70 106 106 Rp. 46.270.920.186.-
26 Maluku 5 42 54 Rp. 7.028.069.930.-
27 Papua 19 29 36 Rp. 3.721.500.000.-
28 Banten 8 31 38 Rp. 1.629.082.168.-
29 Bangka Belitung 6 11 20 Rp. 730.829.788.-
30 Gorontalo 10 24 16 Rp. 310.000.000.-
31 Maluku Utara 7 15 7 Rp. 3.660.500.000.-
32 Kepulauan Riau 11 16 28 Rp. 3.400.000.000,-
Jumlah 833 1.399 1.511 Rp.302.609.167.229.- US$ 500.000
47LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Hasil yang telah dicapai pada Tahun 2012:
a. Penyidikan
Tabel 18
Hasil Penyidikan Tahun 2012
No Satuan Kerja Target Capaian Prosentase
1 Kejaksaan Agung 80 85 106 %
2 Kejati, Kejari dan Cabjari se- Indonesia 1.300 1.314 101 %
JUMLAH 1.380 1.399 101 %
b. Penuntutan
Tabel 19
Hasil Penuntutan pada Tahun 2012
No Satuan Kerja Target Capaian Prosentase
1 Kejaksaan Agung 80 75 93 %
2 Kejati, Kejari dan Cabjari se- Indonesia 1.300 1.430 110 %
JUMLAH 1.380 1.505 109 %
c. Uang yang berhasil diselamatkan
Tabel 20
Uang yang berhasil diselamatkan pada Tahun 2012
No Satuan Kerja Jumlah
1 Kejaksaan Agung Rp. 7.725.154.000.-+ US D 500.000
2 Kejati, Kejari dan Cabjari se- Indonesia Rp. 294.884.013.229.-
JUMLAH Rp. 302.609.167.229.-+ US D 500.000
Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I.
No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi yang menjadi tugas
dan tanggung jawab Kejaksaan R.I. meliputi :
a. Mengoptimalkan upaya-upaya
penyidikan dan penuntutan terhadap
tindak pidana korupsi untuk menghukum
pelaku dan menyelamatkan keuangan
Negara;
b. Mencegah dan memberikan sanksi
tegas terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dilakukan oleh
Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka
penegakan hukum;
c. Meningkatkan kerja sama dengan
Kepolisian Republik Indonesia, BPKP,
PPATK, dan institusi Negara terkait
dengan upaya penegakan hukum dan
pengembalian kerugian keuangan
Negara akibat tindak pidana korupsi.
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201248
Tabel 21
Hasil Capaian Penanganan Perkara
Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan RI
No Tahun Penyidikan Penuntutan
1 2010 2.315 Perkara 1.715 Perkara
2 2011 1.515 Perkara 1.217 Perkara
3 2012 1.401 Perkara 1.511 Perkara
4 2013(Target/DIPA)
1.430 Perkara 1.430 Perkara
5 2014(Target/RKP)
1.380 Perkara 1.380 Perkara
1. Penyelamatan Keuangan Negara :
- Rp. 302.609.167.229,- (tiga ratus
dua milyar enam ratus sembilan
juta seratus enam puluh tujuh ribu)
dan US$ 500.000,00 (lima ratus ribu
dollar amerika serikat).
- US$. 500.000,- (lima ratus ribu Dollar
Amerika Serikat)
Penanganan Perkara Tindak Pidana
Korupsi Yang Menarik Perhatian Mayarakat
Tahun 2012 :
1. Perkara Tindak Pidana Korupsi dan
Pencucian Uang di Sektor Perpajakan
atas nama terdakwa Dhana Widyatmika,
DKK.
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi
Pengadaan Barang dan Jasa
Bioremediasi pada PT. Chevron Pasiic Indonesia atas nama tersangka Bachtiar
Abdul Fatah, DKK.
3. Perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT.
Indosat Mega Media (IM-2) atas nama
tersangka Indar Atmanto, MSc.
4. Perkara Tindak Pidana Korupsi PT.
Merpati Nusantara Air Lines atas nama
tersangka Hotasi Nababan, DKK.
5. Perkara Tindak Pidana Korupsi
Pengadaan Sistem Informasi Direktorat
Jenderal Pajak atas nama tersangka
Bahar, DKK.
6. Perkara Tindak Pidana Korupsi
Penyimpanan Dana APBD PEMKAB
Batu Bara pada Bank Mega atas nama
tersangka Yos Rauke, DKK.
7. Perkara Tindak Pidana Korupsi pada
Proyek Basin Water Resources
Management (BWRM) Kementerian
PU yang dananya berasal dari bantuan
Bank Dunia atas nama tersangka
Giovanni Gandoli WN )talia , DKK.
9. Perkara Tindak Pidana Korupsi pada
Bank BHS atas nama terpidana Sherny
Kojongian yang telah berhasil dieksekusi
(melalui proses deportsi dari Amerika
Serikat) atas kerjasama tim terpadu
Pencari tersangka dan terpidana
korupsi dengan pihak Interpol.
Penegakan hukum dan penanganan
perkara tindak pidana korupsi tidak hanya
menjadi domain Kejaksaan tetapi ada
instansi penegak hukum lain yaitu Polri dan
KPK. Pemberantasan tindak pidana korupsi
tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja
tetapi perlu kerjasama dan koordinasi secara
baik sehingga gerakan pelaku-pelaku tindak
pidana korupsi dapat dipantau sejak dini
dan diharapkan dapat menimbulkan efek
preventif. untuk itu telah dilakukan beberapa
nota kesepahaman yaitu :
49LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
1. Nota Kesepahaman antara Pimpinan
KPK dan Jampidsus pada tanggal 23
Pebruari 2012 tentang Kerjasama Dalam
Penanganan Perkara Tindak Pidana
Korupsi, yang mengatur pembagian
penanganan suatu kasus yang sama
oleh Kejaksaan dan KPK berdasarkan
kriteria tersangka.
2. Kesepakatan bersama antara Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan
R.I., Kepala Badan Reserse Kriminal
Polri dan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemberantasan Korupsi tanggal 29 Maret
2012 tentang Pemetaan 10 (sepuluh) Area
Rawan Korupsi Tahun 2012.
3. Kesepakatan bersama antara Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan R.I. dan
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan R.I. Nomor : Kep-70/
IJ/2012, Nomor : Kep-01/F/Fjp/04/2012
tanggal 5 April 2012 tentang Koordinasi
dan Kerja Sama Dalam Penegakan
Hukum Tindak Pidana Korupsi.
4. Kesepakatan bersama antara : Dirjen
Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
RI dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak
Pidana Khusus Kejaksaan R.I. Nomor
: Kep-82/BC/2012, Nomor : Kep-01/F/
Fjp/04/2012 tanggal 5 April 2012 tentang
Koordinasi Penegakan Hukum Tindak
Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
5. Kesepakatan bersama antara
Kejaksaan R.I, Kepolisian Negara R.I,
Komisi Pemberantsan Korupsi tentang
optimalisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi, tanggal 29 Maret 2012.
4.5 PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA
Selain penanganan perkara pidana,
Kejaksaan diberikan pula kewenangan oleh
UU No. 16 tahun 2004 untuk menangani
perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
Dalam menjalankan kewenangan tersebut,
Kejaksaan mengorganisasikannya kedalam
3 (tiga) struktur dibawah kendali Direktur,
yaitu : Direktur Perdata, Direktur Tata
Usaha Negara dan Direktur Pemulihan dan
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201250
Perlindungan Hak. Masing-masing Direktorat
tersebut dalam menjalankan tugasnya dibagi
menjadi 5 (lima) kewenangan meliputi : (1)
Penegakan Hukum, (2) Bantuan Hukum
(Kepengacaraan Negara), (3) Pertimbangan
Hukum, (4) Pelayanan Hukum, (5) Tindakan
Hukum Lain.
Capaian Kinerja Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara pada tahun 2012 meliputi :
a. Tugas dan wewenang bagian Perdata
dan Tata Usaha Negara.
1) Penegakan Hukum
Tahun 2012 ada 634 kasus sedang
2011 hanya 606 kasus. Penegakan
hukum ini hanya terbatas pada
upaya Kejaksaan dalam rangka
penyelesaian pembayaran uang
pengganti atas terpidana korupsi ex
UU No. 3 Tahun 1971.
2) Pengacara Negara
Kegiatan penanganan perkara
mewakili Pemerintahan Pusat/
Daerah (melalui litigasi) tahun 2012
mencapai 2.455 kasus, sedang 2011
hanya 3.319 kasus
3) Pertimbangan Hukum
Kegiatan Pertimbangan Hukum di
tahun 2012 mencapai 211 kasus. Tahun
2011 hanya berjumlah 106 kasus. Data
tersebut meliputi pemberian pendapat
hukum (legal opinion) maupun tugas
pendampingan (legal assistance).
4) Pelayanan Hukum
Kegiatan Pelayanan Hukum di tahun
2012 mencapai 179 kasus sedangkan
tahun 2011 hanya berjumlah 88 kasus.
5) Tindakan Hukum lain
Kegiatan Tindakan Hukum Lain
(khususnya menjadi mediator) di
tahun 2012 mencapai 15 kasus. Tahun
2011 berjumlah 16 kasus.
b. Penyelamatan Keuangan Negara.
1) Mempertahankan Keuangan/ Kekayaan
Negara
Pada Tahun 2012, jumlah kekayaan/
keuangan negara yang berhasil
dipertahankan adalah sebesar Rp.
2.084.813.235.837,18.- (dua triliun
delapan puluh empat milyar delapan
ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh
lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh
koma delapan belas rupiah) dan Tanah
seluas 120.554 M2. Hasil ini merupakan
penurunan karena di tahun 2011
mencapai Rp. 34.854.250.286.305.-
(tiga puluh empat triliun delapan ratus
lima puluh empat milyar dua ratus lima
puluh juta dua ratus delapan puluh
enam ribu tiga ratus lima rupiah) dan
4 mobil truk.
2) Memulihkan Keuangan/ Kekayaan
Negara
Tahun 2012, keuangan negara uang
berhasil dipulihkan berjumlah Rp.
421.023.384.361,07 (empat ratus dua
puluh satu milyar dua puluh tiga juta
tiga ratus delapan puluh empat ribu
tiga ratus enam puluh satu koma
tujuh rupiah) dan US$ 46.249.463,32.
3) Pembayaran Uang Pengganti (PUP).
Tahun 2012, jumlah PUP yang berhasil
ditagih sebesar Rp. 145.836.053.607.-
(seratus empat puluh lima milyar
delapan ratus tiga puluh enam juta
lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh
rupiah) sedangkan pada tahun 2011
jumlah PUP yang berhasil ditagih
sebesar Rp. 10.968.034.764.- (sepuluh
milyar sembilan ratus enam puluh
delapan juta tiga puluh empat ribu
tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
51LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Tabel 22
Jumlah Keuangan/Kekayaan Negara Yang Diselamatkan dan Dipulihkan*
No Kegiatan Nilai
1 Diselamatkan ( Perkara Perdata) Rp. 2.084.813.235.837,18 dan Tanah seluas 120.554 M2
2 Dipulihkan ( Perkara PPH)Rp. 421.023.384.361,07dan US$ 46.249.463,32
JUMLAH• Rp. 2.505.836.620.198,25• US$ 46.249.463,32• Tanah Seluas 120.554 M2
Tabel 23
Target dan Kinerja Datun Tahun 2012
No KegiatanTarget perkara/
kegiatanKinerja %
1 Peningkatan penanganan perkara Perdata 60 51 85%
2 Peningkatan penanganan perkara TUN 40 45 110%
3 Peningkatan penanganan perkara PPH 80 75 93%
Sub Total 180 171 95%
4 Peningkatan penanganan perkara Perdata, TUN dan PPH di Kejati, Kejari dan Cabang Kejari
1205 3291 273%
Total / Rata-rata Capaian 1385 3494 252%
Graik Penanganan Perkara Datun Tahun 2012
Tabel 24
Penanganan Penyelesaian Perkara
DirektoratPenegakan
HukumPengacara
NegaraPertimbangan
HukumPelayanan
HukumTindakan
Hukum LainTotal
Jumlah 634 2455 211 179 15 3494
Target Capaian
Kejagung RI
Kejati, Kejari
Jumlah Total0 1500
0
500
1000
0
50 2000 1000
100 2500 2000
150 3000 3000
200 180
1385
3494171 3500 4000
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201252
Tabel 25
Capaian Kinerja Tahun 2012
No Kejaksaan
Jenis Kegiatan Datun
TotalPenegakanHukum
Pengacara NegaraPertimbangan
HukumPelayanan
Hukum
Tindakan
Hukum Lain
Litigasi Nonlitigasi Jml
A KEJAKSAAN AGUNG - 60 28 88 41 69 5 203
1 KT – N. A. D - 3 209 212 - - - 212
2 KT – SUMUT 8 23 22 45 2 4 3 62
3 KT – SUMBAR 8 27 - 27 - - - 35
4 KT – RIAU 2 6 - 6 - - - 8
5 KT – JAMBI 15 7 - 7 - - - 2
6 KT – SUMSEL 1 10 51 61 - - - 62
7 KT – BENGKULU 4 4 7 11 - 1 4 20
8 KT – LAMPUNG 22 3 41 44 1 - - 67
9 KT – DKI JAKARTA 46 9 62 71 8 3 - 128
10 KT – JAWA BARAT 157 50 197 247 62 59 2 527
11 KT – JAWA TENGAH 122 12 9 21 2 - - 145
12 KT – D.I. Y 21 6 44 50 2 - - 73
13 KT – JAWA TIMUR 11 29 87 116 1 - - 128
14 KT – KALBAR 5 7 8 15 - - - 20
15 KT – KALTENG 9 7 33 40 2 8 - 59
16 KT – KALSEL 4 6 79 85 - - - 89
17 KT – KALTIM 12 16 13 29 13 1 - 55
18 KT – SULUT 4 4 92 96 - - - 100
19 KT – SULTENG 8 4 46 50 - 8 - 66
20 KT – SULSEL 36 9 419 428 6 1 - 471
21 KT – SULTRA 9 3 3 6 - - - 15
22 KT – B A L I 5 12 16 28 3 - - 36
23 KT – N T B 46 6 71 77 3 - 1 127
24 KT – N T T 10 5 38 43 - 1 - 54
25 KT – MALUKU 3 4 5 9 - - - 12
26 KT – PAPUA 44 2 14 16 - - - 60
27 KT – MALUKU UTARA
2 2 - 2 - - - 4
28 KT – GORONTALO - 1 - 1 - - - 1
29 KT – BABEL 4 2 127 129 1 - - 134
30 KT – BANTEN 15 230 111 341 63 24 - 443
31 KT – KEP. RIAU 1 11 43 54 - - - 55
JUMLAH 634 580 1875 2455 211 179 15 3494
53LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara telah merencanakan
Supervisi terkait dengan permasalahan tugas
pokok dan fungsi JAM Bidang Datun dengan
menekankan keunggulan-keunggulan dan
kelebihan-kelebihan yang dimiliki Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Jaksa
Pengacara Negaranya serta keuntungan
yang diperoleh bila menggunakan jasa Jaksa
Pengacara Negara.
Pada Tanggal 18-19 Juni 2012 telah
dilaksanakan Rapat Kerja teknis bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara dan Tindak
Pidana Umum dengan tema “Melalui
Rapat Kerja Teknis Pidum dan Datun kita
wujudkan aparat Kejaksaan yang Profesional,
Proporsional dan Berintegritas dengan
mengedepankan Hati Nurani” bertempat di
Aula Sasana Pradana Kejaksaan Agung R.I.
yang diikuti oleh Kejati seluruh Indonesia.
Dalam Perencanaan Stratejik serta
Kebijakan, Program dan Kegiatan yang
tertuang dalam bidang masing-masing di
lingkungan Jaksa Agung Muda Perdata dan
Tata usaha Negara. untuk pencapaian kinerja
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara salah satunya melalui kerjasama
sebagai berikut:
a. Kesepakatan Bersama antara PT
Permodalan Nasional Madani (Persero)
dengan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia, tentang penanganan
masalah hukum Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara No : 001/PKS/
PNM/I/2012 – No : B-037/G/Gs.1/01/2012.
b. Kesepakatan Bersama antara
Kementerian Agama Republik Indonesia
dengan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia tentang penanganan msalah
hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara No : 3 Tahun 2012 – No : B-83/G/
Gs.1/01/2012.
c. Kesepakatan Bersama antara PT. PLN
(Persero) Wilayah Jawa Bali dengan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
tentang penanganan masalah hukum
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
No : 013.Mou/040/DIR/2012 – No :
B-099/G/Gs.1/01/2012.
d. Kesepakatan Bersama antara PT. PLN
(Persero) Wilayah Indonesia Barat
dengan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia tentang penanganan masalah
hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara No : 018.Mou/040/DIR/2012 –
No : B-099/G/Gs.1/03/2012.
e. Kesepakatan Bersama antara PT. PLN
(Persero) Wilayah Indonesia Timur
dengan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia tentang penanganan
masalah hukum Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara No : 022.Mou/040/
DIR/2012 – No : B-131/G/Gs.1/03/2012.
f. Kesepakatan Bersama antara PT
Angkasa Pura I (Persero) dengan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
tentang penanganan masalah hukum
Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
No : SP.45/HK.09.01/2012/DU - No :
B-163/G/Gs.1/04/2012.
g. Kesepakatan Bersama antara PT.
Taspen (Persero) dengan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia tentang
penanganan masalah hukum Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara
No : Mou-01/DIR/2012 – No : 167/G/
Gs.1/04/2012.
h. Kesepakatan Bersama antara PT.
Telkom (Persero) dengan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia tentang
penanganan masalah hukum Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara No :
K.TEL.75HK.840/UTA_00/2012 – No :
209/G/Gs.1/04/2012.
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201254
i. Kesepakatan Bersama antara Dirjen
Kekayaan Negara (KEMENKEU) dengan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
tentang penanganan masalah hukum
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
PRJ-05/PJ/2012 – No : 168/G/Gs.1/04/2012.
j. Kesepakatan Bersama antara Dirjen
Jenderal Pajak (KEMENKEU) dengan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
tentang penanganan masalah hukum
Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara KEP-110/PJ/2012 – No : 169/G/
Gs.1/04/2012.
k. Kesepakatan Bersama antara
Inspektorat Jenderal (KEMENKEU)
dengan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia tentang penanganan
masalah hukum Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara KEP-69/IJ/2012 – No
: 170/G/Gs.1/04/2012.
l. Kesepakatan Bersama antara LPP TVRI
dengan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia tentang penanganan masalah
hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara 01/SP/TVRI/V/2012 – No : 216/G/
Gs.1/05/2012.
m. Kesepakatan Bersama antara
Perum Perhutani dengan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia, tentang
penanganan masalah hukum Bidang
Perdata Dan Tata Usaha Negara 043/
SJ/DIR/2012 - No : B-271/G/Gs.1/06/2012.
n. Kesepakatan Bersama antara PT Jasa
Raharja (Persero) dengan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia, tentang
penanganan masalah hukum Bidang
Perdata Dan Tata Usaha Negara P/19/
SP/2012 - No : B-313/G/Gs.1/07/2012.
4.6 PENGAWASAN INTERNAL DAN
EKSTERNAL
Dalam rangka mengawal agar visi dan
misi lembaga Kejaksaan R.I. dapat tercapai,
dibutuhkan penguatan peran pengawasan
guna mendukung program reformasi birokrasi
melalui peningkatan akuntabilitas kinerja
baik individu (SDM) dan lembaga Kejaksaan
demi tercapainya tata pemerintahan yang
55LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
baik (good governance). Sejalan dengan
pentingnya penguatan terhadap peran
pengawasan khususnya di bidang hukum dan
aparatur, Kejaksaan R.I. telah menetapkan
upaya penguatan peran pengawasan sebagai
skala prioritas dalam pelaksanaannya.
Selama tahun 2012, sejumlah prestasi
telah ditorehkan Bidang Pengawasan
melalui pelaksanaan inspeksi umum,
inspeksi pimpinan dan pemantauan serta
inspeksi kasus. Berdasarkan Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun
2012 direncanakan : Pertama, inspeksi
umum sebanyak 156 obyek periksa dengan
perincian untuk Kejaksaan Tinggi sebanyak
31 obyek periksa, untuk Kejaksaan Negeri
sebanyak 119 obyek periksa dan 6 obyek
periksa pada satuan kerja di lingkungan
Kejaksaan Agung R.I., Kedua untuk Inspeksi
Pimpinan dan Pemantauan direncanakan
sebanyak 150 obyek periksa yang terdiri dari
31 obyek periksa di lingkungan Kejaksaan
Tinggi, untuk Kejaksaan Negeri sebanyak
119 obyek periksa dan 6 obyek periksa pada
satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung.
Dari keseluruhan target tersebut, khusus
inspeksi umum dan inspeksi pimpinan serta
pemantauan, Bidang Pengawasan telah
melaksanakan keseluruhannya, sehingga
pencapaian kinerja bidang pengawasan
Tahun 2012 telah 100 % mencapai target.
Demikian pula pencapaian kinerja bidang
pengawasan pada inspeksi kasus telah
melampaui target. Dari 45 kegiatan inspeksi
kasus yang ditargetkan sepanjang Tahun 2012,
bidang pengawasan telah melaksanakan
inspeksi kasus sebanyak 51 kegiatan,
sehingga pencapaian kinerjanya sebanyak
113 %. Inspeksi kasus ini dilaksanakan oleh
pejabat pengawas fungsional dari bidang
pengawasan Kejaksaan Agung R.I. dan
pejabat pengawas fungsional Kejaksaan di
daerah dengan melakukan pemeriksaaan
atas adanya informasi/laporan pengaduan
tentang adanya dugaan penyimpangan-
penyimpangan mencakup tingkah laku,
perbuatan/tutur kata yang dilakukan oleh
pegawai Kejaksaan dan mengarah pada
perbuatan tercela sebagaimana diatur
dalam PP No. 53 tahun 2010 dan peraturan
perundang-undangan lainnya.
Penanganan dan penyelesaian
laporan pengaduan pada Jaksa Agung
Muda Pengawasan ditangani oleh 5 (lima)
Inspektur yaitu : (a) Inspektur I, (b) Inspektur
II, (c), Inspektur III, (d) Inspektur IV, (e)
Inspektur V , dimana sepanjang Tahun 2012
telah diterima sebanyak 1.665 laporan
pengaduan dan sebagai tindak lanjut laporan
pengaduan tersebut, telah dilakukan langkah
penyelesaian yang hingga akhir Tahun 2012
berhasil diselesaikan sebanyak 1.118 dengan
rincian lapdu yang dinyatakan terbukti
sebanyak 185 Lapdu dan yang tidak terbukti
sebanyak 933 sehingga capaian kinerja
penyelesaian lapdu sebanyak 67.15 %. Dengan
demikian terdapat peningkatan penyelesaian
lapdu sejumlah 4.85 % dari tahun sebelumnya,
dimana tahun sebelumnya sejumlah 62,3 %.
Graik Laporan Pengaduan Hingga Desember 2012
Laporan pengaduan yang menarik perhatian
publik Tahun 2012 :
- Kasus penangkapan yang dilakukan
Satgas Pengawasan pada hari Senin
LAP. PENGADUAN PENYESALAN
1.118
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201256
tanggal 08 Oktober 2012 di halaman
parkir belakang Swalayan Citos
Cilandak Jakarta Selatan, penangkapan
dilakukan berdasarkan adanya laporan
lisan dari sdr. Eddy Chahyono staf
dari saksi korban an. Budi Ashari, SE,
Direktur Utama PT. Budi Indah Mulya
Mandiri, pada tanggal 05 Oktober
2012 yaitu para terlapor meminta
uang sebesar 2,5 milyar terkait proyek
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pembangunan Pelabuhan Sangatta
Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.
Pegawai yang ditangkap sebagai berikut :
- Andri Fernando Pasaribu, SH, Ajun
Jaksa (III/b), NIP. 19800710 200603 1
001, NRP. 60680186, Jaksa Fungsional
pada Sekretariat Jam Datun;
- Arif Budi Maryanto, SH, Ajun Jaksa
Madya (III/a), NIP. 19850117 200312 1
009, NRP. 4048545, Jaksa Fungsional
pada Sekretariat Jam Datun;
- Sutarna, SH. Yuana Wira TU (III/a),
NIP. 19690728 200212 1 002 / NRP.
403691293, Staf TU pada Dir PPH Jam
Datun.
Terlapor oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan
telah diserahkan kepada Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus untuk ditindaklanjuti.
Rekapitulasi Penyelesaian Laporan
pengaduan Tahun 2012 adalah :
Tabel 26
Rekapitulasi penyelesaian laporan pengaduan Tahun 2012
No Inspektur
Sisa Lapdu
per Des 2011
Lapdu masuk Tahun 2012
Jumlah Lapdu
DiselesaikanMasih dalam
ProsesTerbukti
Tidak Terbukti
Jumlah
1. Inspektur l 80 200 280 26 95 121140
2. Inspektur II 67 208 275 25 196 221 48
3. Inspektur III 162 316 478 34 291 325 103
4. Inspektur IV 72 222 294 38 212 250 38
5. Inspektur V 169 169 338 62 139 201 65
J u m l a h 550 1.115 1.665 185 933 1.118 394
Tabel 27
Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan se-Indonesia yang telah
memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan golongan (s/d
Desember 2012)
No Golongan Tata Usaha Jaksa Jumlah
1. GOLONGAN I 2 0 2
2. GOLONGAN II 71 0 71
3. GOLONGAN III 57 189 246
4. GOLONGAN IV 0 50 50
J u m l a h 130 239 369
57LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Tabel 28
Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan se-Indonesia yang telah
memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan jenis hukuman
(s/d Desember 2012)
No Golongan Tata Usaha Jaksa Jumlah
1. RINGAN 30 61 91
2. SEDANG 50 116 166
3. BERAT 50 62 112
J u m l a h 130 239 369
Tabel 29
Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan se-Indonesia yang telah
memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan jenis perbuatan
(s/d Desember 2012)
No Golongan Tata Usaha Jaksa Jumlah
1. INDISIPLINER 46 34 80
2. PENYALAHGUNAAN WEWENANG 61 182 243
3. PERBUATAN TERCELA LAINNYA 23 23 46
4. PERDATA 0 0 0
J u m l a h 130 239 369
Tabel 30
Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan se-Indonesia yang telah
memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan jenis perbuatan
hukuman disiplin berat (s/d Desember 2012)
No Golongan Tata Usaha Jaksa Jumlah
1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun PP 53 Tahun 2010
12 15 27
2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
0 0 0
3. Pembebasan dari jabatan fungsional jaksa 0 18 18
4. Pembebasan dari jabatan Struktural 2 16 18
5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
17 3 20
6. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 19 10 29
7. Pemberhentian Sementara sebagai PNS 1 5 6
J u m l a h 51 67 118
Catatan : Didalam satu laporan pengaduan dapat menyangkut lebih dari satu orang pegawai Kejaksaan, sehingga
jumlah laporan pengaduan yang terbukti tidak sama dengan jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman.
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201258
Selain itu, sejalan dengan prinsip reward
and punishment yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah dalam rangka memacu
kinerja SDM agar menjadi lebih baik, dengan
mengacu pada Keputusan Jaksa Agung R.I. No
: KEP-061/A/JA/04/2012 tanggal 25 April 2012
tentang penilaian Prestasi Kerja Kejaksaan
Tinggi, Asisten Kejaksaan Tinggi dan Jaksa
Berprestasi se-Indonesia Tahun 2012, Bidang
Pengawasan telah melakukan penilaian yang
melibatkan Ketua Komisi Kejaksaan R.I. serta
para pejabat eselon II dari masing-masing
Jaksa Agung Muda dengan hasil :
1. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
tipe A dan Tipe B yang berprestasi :
a. Kejaksaan Tinggi
1. Jawa Tengah
2. Jawa Barat
3. Sumatera Utara
b. Kejaksaan Negeri Tipe A
1. Tangerang
2. Jakarta Timur
3. Palopo
c. Kejaksaan Negeri Tipe B
1. Sekayu
2. Cikarang
3. Lamongan
2. Para Asisten Berprestasi
a. Asisten Pembinaan
1. Yunan Hardjaka, SH.MH
2. Amandra Syah Arwan, SH.MH
3. Sukaryo, SH
b. Asisten Intelijen
1. Radja Nafrizal, SH
2. Sampe Tuah, SH,MH
3. Wito, SH,M.Hum
c. Asisten Tindak Pidana Umum
1. Asri Agung Putra, SH,MH
2. Sadiman, SH.MH
3. Heru Sriyanto,SH
d. Asisten Tindak Pidana Khusus
1. Manumpak Pane, SH.MH
2. Dr. Chaerul Amir, SH,MH
3. Dr.Drs.Agus Istiqlal,SH.MH
e. Asisten Perdata dan Tata Usaha
Negara
1. Yusuf, SH,MH
2. Azhari,SH.MH
3. Datas Ginting Suka, SH,MH
f. Asisten Pengawasan
1. Yuqaiyum Hasib, SH
2. H. Abdul Muni, SH.MH
3. Panjaitan Simanihuruh, SH.MH
3. Jaksa Berprestasi :
1. Bima Suprayoga,SH.M.Hum
2. M.Zuhri, SH.MH
3. Aliansyah, SH.MH
Selain melakukan pengawasan secara
internal, dalam rangka mengawal pelaksanaan
reformasi birokrasi di tubuh Kejaksaan agar
berjalan dengan sukses, bidang pengawasan
telah melakukan serangkaian kegiatan,
antara lain :
1. Penyusunan Database Pengaduan Yang
Online ke seluruh Kejaksaan Tinggi
2. Penyusunan Aplikasi Instrumen
Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ),
Instrumen Penilaian Kinerja Pejabat
Pengawasan Fungsional (IPKPPF),
Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU)
3. Penerapan Sistem Teknologi (IT) untuk
penyampaian pengaduan melalui
kanal khusus dalam website kejaksaan
dengan alamat www.kejaksaan.go.id
4. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung R.I.
Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tanggal 13
Nopember 2012 tentang Kode Perilaku
Jaksa dan Juklak Jaksa Agung Muda
Pengawasan Nomor : JUKLAK-01/H/
HJW/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012
tentang Kode Perilaku Jaksa
5. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman
Jaksa Agung RI dengan Komisi Kejaksaan
59LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
RI Nomor : KEP-099/A/JA/05/2011 dan
Nomor : NK-001/KK/05/2011 tanggal 19
Mei 2011, khususnya pasal 9 tentang
Pertemuan Berkala yang diselenggarakan
sekurang-kurangnya sekali dalam 3
(tiga) bulan, Jaksa Agung Muda Bidang
Pengawasan secara berkala mengadakan
rapat koordinasi dimaksud.
6. Penandatanganan mekanisme
kerjasama antara Kejaksaan R.I. dengan
Komisi Kejaksaan R.I. terkait dengan
linked database pengelolaan laporan
pengaduan, sebagaimana pemenuhan
target rencana aksi Inpres Nomor 17
Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Penyelenggara Negara (LHKPN).
Wajib LHKPN Kejaksaan berjumlah 8.774,
yang telah melaporkan kekayaan melalui
LHKPN bentuk Form A dan Form B berjumlah
5.406 atau sekitar 61,61% dan yang belum
melaporkan harta kekayaan sebanyak 3.368
atau sekitar 38, 39%
4.7 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kejaksaan R.I. selaku unsur penunjang
tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang
Pendidikan dan Pelatihan, telah mendesain
jenis-jenis Diklat dan membakukan Program
Diklat Tahun 2012 melalui Keputusan Jaksa
Agung R.I. Nomor : KEP-042/A/JA/03/2012
tentang Penetapan Program Diklat Kejaksaan
R.I. Tahun 2012.
Prestasi yang dicapai Badan Diklat pada
tahun 2012, yaitu melakukan inovasi dalam
mendesain diklat, sehingga tahun 2012 berhasil
mendesain 23 jenis diklat baru, baik berupa
diklat tehnis manajemen maupun diklat tehnis
fungsional, memperoleh sertiikasi Akreditasi lembaga diklat, sebagai bentuk pengakuan
tentang kelayakan Badan Diklat Kejaksaan
menyelenggarakan program-program Diklat
Pim ))), )V dan Prajabatan, Sertiikasi akreditasi : Kategori B (3 tahun), Diklat Tehnis dan
Fungsional Sertiikat Akreditasi : Kategori C (2 tahun), Badan Diklat Kejaksaan R.I. telah
menerapkan sistem manajemen mutu, dengan
memperoleh sertiikasi )SO 9 tentang Sistem Manajemen Mutu untuk pertama kali.
Adapun program Diklat yang telah
dilaksanakan dan diselesaikan pada Tahun
2012 yaitu :
1) Diklat Manajemen dan kepemimpinan
Tabel 31
Program Diklat Manajemen dan Kepemimpinan
No. Program Jenis DiklatJumlah
AngkatanCapaian Kinerja
Keterangan
1 2 3 4 5
Diklat Kepemimpinan Tk. IV 8 100% Jumlah & jenis Diklatyang diprogramkan pelaksanaannya dari bulan Januari s/d bulan November Tahun 2012 telah terealisasi seluruhnya.
Diklat Kepemimpinan Tk. III 5 100%
Perencanaan & Evaluasi Kinerja Program 1 100%
Tata Kepemerintahan 1 100%
Pengadaan Barang & Jasa 2 100%
TOR / Proposal 2 100%
TOT Substansi 1 100%
Refresher Course Eselon III 1 100%
Capaian Kinerja 21 100%
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201260
Tabel 32
Diklat Kepemimpinan (Diklat Pim)
No. Program Jenis DiklatJumlah
AngkatanInput/Output Capaian Kinerja
1 2 3 4
1. Diklat Kepemimpinan Tk. IV 8 231/231 100%
2. Diklat Kepemimpinan Tk. III 5 145/144 99%
3. Refresher Course Eselon III 1 40/40 100%
Capaian Kinerja 14 416/415 99%
Tabel 33
Diklat Teknis Manajemen
No. Program Jenis DiklatJumlah
AngkatanInput/Output Capaian Kinerja
1 2 3 4
1. Perencanaan & Evaluasi Kinerja Program 1 40/39 99%
2. Tata Kepemerintahan 1 40/39 99%
3. Pengadaan Barang & Jasa 3 80/79 99%
4. TOR / Proposal 2 80/79 99%
5. TOT Substansi 1 40/39 99%
Capaian Kinerja 9 320/315 98.44%
Tabel 34
Jumlah SDM Aparatur Kejaksaan yang telah mengikuti
Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Tahun 2012
No. Jenis DiklatAlokasi Peserta
DiklatCapaian %
1. Diklat Kepemimpinan Tk. IV 210 orang 201 orang 91
2. Diklat Kepemimpinan Tk. III 150 orang 144 orang 94
3. Perencanaan & Evaluasi Kinerja Program 40 orang 39 orang 99
4. Tata Kepemerintahan 40 orang 39 orang 99
5. Pengadaan Barang & Jasa 80 orang 79 orang 99
6. TOR / Proposal 80 orang 79 orang 99
7. TOT Substansi 40 orang 40 orang 100
Jumlah 640 orang 621 orang 98%
61LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
2) Diklat Teknis
Dalam rangka mengefektikan program-program Diklat Teknis, Badan
Diklat Kejaksaan R.I. telah melakukan
Rumpunisasi Diklat Teknis Fungsional
Kejaksaan R.I. berdasarkan Keputusan
Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I
Nomor : KEP-134/J/J.3/07/2012 tanggal
17 Juli 2012 tentang Rumpun Diklat
Teknis Fungsional Kejaksaan R.I.
Rumpunisasi terdiri dari :
1. Pendidikan dan Pelatihan
Pembentukan Jaksa (PPPJ)
2. Diklat Teknis Intelijen
3. Diklat Teknis Tindak Pidana Khusus
4. Diklat Teknis Tindak Pidana Umum
5. Diklat Teknis Perdata dan TUN
6. Diklat Teknis Umum/Administrasi
dan Manajemen
Selama periode tahun 2012, Pusat
Diklat Teknis dan Fungsional telah
menyelenggarakan 49 Diklat dari 5
(lima) Rumpun Diklat Teknis, dengan
peserta 1.876 orang dari alokasi peserta
Diklat 1.960 orang, sebagaimana rincian
dalam tabel dibawah :
Tabel 35
Program Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2012
No. Jenis DiklatJumlah
Angkatan/ Kelas
Capaian %
1 2 3 4 5
1. Manajemen pengelolaan SDM, Keuangan, Asset/BMN
1 100 Jenis dan jumlah Diklatyang di programkanuntuk dilaksanakandari bulan Januari s/d November 2012 telah terealisasi seluruhnya.
2. Pengelolaan Kepegawaian 1 100
3. Pengelolaan Keuangan 1 100
4. Pengelolaan Asset/BMN 1 100
5. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 1 100
6. Bendahara Pengeluaran 1 100
7. Agen Intelijen 2 100
8. Manajemen Pengawasan 1 100
9. Auditor 2 100
10. Terpadu Jaksa dan Hakim 2 100
11. T.P. Perikanan 2 100
12. Komputer Forensik 2 100
13. T.P. Anak Berhadapan dengan Hukum 3 100
14. Teknis Pengawasan 1 100
15. Kepengacaraan 1 100
16. Asset Recovery 2 100
17. Trial Advocacy 2 100
18. Asset Tracing 2 100
19. Cyber Crime 1 100
20. Wild Life Crime 1 100
21. Trans National Crime 1 100
22. Lingkungan Hidup 1 100
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201262
23. T.P. Pencucian Uang 1 100
24. Litigasi 1 100
25. Non Litigasi (ADR) 1 100
26. Kontrak Drafting 2 100
27. T.P. Korupsi & Money Laundering 2 100
28. Tindak Pidana Umum 1 100
29. Penanganan Perkara Datun 1 100
30. T.P. Perbankan 1 100
31. Pengendalian Penanganan Perkara 1 100
32. Teknis Kepailitan 1 100
33. Humas dan Protokol 1 100
34. Keamanan Dalam (Kamdal) 1 100
35. Wira Intelijen 2 100
36. Intelijen Dasar 2 100
37. PPPJ Lanjutan 9 100
Capaian Kinerja 50 100%
Tabel 36
Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2012
No. Jenis DiklatAlokasi Peserta
Capaian %
1 2 3 4 5
- Manajemen pengelolaan SDM, Keuangan, Asset/BMN 40 37 97
- Pengelolaan Kepegawaian 40 40 100
- Pengelolaan Keuangan 40 40 100
- Pengelolaan Asset/BMN 40 40 100
- Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 40 40 100
- Bendahara Pengeluaran 40 40 100
- Agen Intelijen 80 79 99
- Manajemen Pengawasan 40 40 100
- Auditor 80 71 91
- Terpadu Jaksa dan Hakim 80 79 99
- T.P. Perikanan 80 79 99
- Komputer Forensik 80 79 99
- T.P. Anak Berhadapan dengan Hukum 120 119 99
- Teknis Pengawasan 40 40 100
- Kepengacaraan 40 40 100
- Asset Recovery 80 78 98
- Trial Advocacy 80 74 94
- Asset Tracing 80 40 100
- Cyber Crime 40 35 95
63LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
- Wild Life Crime 40 35 95
- Trans National Crime 40 39 99
- Lingkungan Hidup 40 38 98
- T.P. Pencucian Uang 80 80 100
- Litigasi 40 39 99
- Non Litigasi (ADR) 40 39 99
- Kontrak Drafting 80 79 99
- T.P. Korupsi & Money Laundering 40 40 100
- Tindak Pidana Umum 40 39 99
- Penanganan Perkara Datun 40 40 100
- T.P. Perbankan 40 40 100
- Pengendalian Penanganan Perkara 40 40 100
- Teknis Kepailitan 40 40 100
- Humas dan Protokol 40 40 100
- Keamanan Dalam (Kamdal) 40 40 100
- Wira Intelijen 80 78 98
- Intelijen Dasar 80 80 100
- PPPJ Lanjutan 450 450 100
Capaian kinerja 2450 2366 96,57%
3) Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum yang Ramah Anak (Diversi dan Restoratif Justice)
Tabel 37
Program Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum yang Ramah Anak
(Diversi dan Restoratif Justice)
No. Jenis Diklat Target 2012Capaian 2012
Jumlah %
1. T.P. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
80orang
120orang
150%
4) Diklat Fungsional
Badan Diklat Kejaksaan R.I. Tahun 2012 menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan
Pembentukan Jaksa sebanyak 450 orang terbagi atas 9 (sembilan) kelas.
Tabel 38
Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ)
No. Jenis Diklat Target 2012Capaian 2012
Jumlah %
1. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ)
450orang
450orang
100%
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201264
5) Program Kerjasama Penyelenggaraan Diklat dengan Instansi/Lembaga Donor.
Realisasi penyelenggaraan Diklat Teknis yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Donor
bekerja sama dengan Badan Diklat Kejaksaan R.I. selama Tahun 2012 adalah sebagai
berikut :
Tabel 39
Diklat Teknis yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Donor
bekerja sama dengan Badan Diklat Kejaksaan R.I.
No Jenis Diklat Pendonor Tempat Penyelenggaraan
1 2 3 4
1. Lingkungan Hidup dan Wildlife Crime
US Department of Justice/US-DOJ (Departemen Kehakiman Amerika Serikat)Oice of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT)
Dilaksanakan sebanyak 4 kali:• Tanggal 1-2 Februari 2012 Hotel Novotel Menado• Tanggal 20-21 Maret 2012 Hotel The Hill Bukittinggi Sumatera Barat• Tanggal 4-5 April 2012 di Hotel Santika Premier Malang Jawa Timur• Tanggal 9-10 Mei 2012 Hotel Grand Hyatt Bandung Jawa Barat
2. (uman Traicking US Department of Justice/US-DOJ (Departemen Kehakiman Amerika Serikat)Oice of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT)
Tanggal 17 s/d 19 September 2012 bertempat di Hermes Palace Hotel Banda Aceh.
3. TOT Integritas Bagi Widyaiswara dan Pengajar
Indonesia Changes for Justice Project (C4J) - USAID
Tanggal 18 Juni 2012 bertempat di Badan Diklat Kejaksaan R.I.
4. Pencucian Uang, Perampasan Aset dan Korupsi
Indonesia Changes for Justice Project (C4J) - USAID
Tanggal 1-5 Oktober 2012 Hotel Novotel Bogor Jawa Barat
5. Kepemimpinan, SDM & Berbicara di Publik
Indonesia Changes for Justice Project (C4J) - USAID
Tanggal 3-7 September 2012 di Hotel Novus Puncak Jawa Barat
6. Kepemimpinan dan SDM Bersertiikasi
Indonesia Changes for Justice Project (C4J) - USAID
Tanggal 3-19 September 2012 di Hotel Novus Puncak Jawa Barat
7. Pembuatan Modul Integritas Indonesia Changes for Justice Project (C4J) - USAID
Dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan April s/d Mei 2012
8. Need Assesment Penangangan Tindak Pidana Berbasis Gender
United Nation Population Found/UNFPA
Dilaksanakan selama 1 bulan pada bulan September bertempat di Kejati
9. Pembuatan Modul ABH UNICEF - DEPKUM dan HAM Telah berjalan dari bulan September dan masih dilanjutkan
65LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Graik Kinerja Badan Diklat Tahun 2012Jumlah Peserta Diklat (orang)
Pembangunan/Pengadaan sarana dan prasarana Badan Diklat
- Pembangunan/rehap gedung kantor utama seluas : Tahap Pelaksanaan (70 %)
- Pembangunan peninggian pagar : Tahap Pelaksanaan (70 %)
Tabel 40
Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Badan Diklat
No. Jenis Pembangunan/ Pengadaan Target Capaian Ket.
1. Gedung kantor utama 100 % 70 % Tahap Pelaksanaan
2. Pembangunan peninggian pagar 100% 70 % Tahap Pelaksanaan
Capaian kinerja 100 % 70 %
Graik Kinerja Badan Diklat Tahun 2012
Target Capaian
0
500640 org
2450 org 2366 org
621 org
ManajemenKepemimpinan
TeknisFungsional
1000
1500
2000
2500
3000
Target Capaian
94
96
98 0%
100 20%
102 40%
104 60%
106 80%
108 100%
110
100
109100%
70%
120%
Jumlah Diklat
PembangunanPrasarana
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201266
BAB 5
Kegiatan Lain
Dalam upaya meningkatkan kinerja
Kejaksaan selama Tahun 2012,
Kejaksaan telah menerapkan sistem
pengadaan secara online atau E-Procurement
guna mewujudkan persaingan yang sehat
dan transparansi. Semua proses pengadaan
barang/jasa telah melalui Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) untuk meningkatkan
dan menjamin terjadinya eisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
dalam pembelanjaan uang negara. Proses
pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik ini dapat menjamin tersedianya
informasi, kesempatan dan peluang usaha,
serta mendorong terjadinya persaingan
yang sehat dan terwujudnya keadilan (non
discriminative) bagi seluruh pelaku usaha
yang bergerak di bidang pengadaan barang/
jasa pemerintah.
Pada tanggal 9 Desember 2011
Kejaksaan telah mengadakan MOU dengan
LPSE Kementerian Keuangan. Dalam
pengoptimalisasiannya Kejaksaan Agung
R.I. telah melakukan pelatihan pengadaan
barang/jasa secara elektronik (E-procurement)
telah dilaksanakan di Badan Diklat Kejaksaan
yang diikuti peserta dari Kejaksaan Agung
R.I, Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
Narasumber dari Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah (LKPP),
Kementerian PU, Kementerian Keuangan dan
Tim dari Kejaksaan Agung R.I, pelaksanaan
pelatihan selama 4 hari dengan materi
sebagai berikut :
1. Materi pengenalan tentang Perpres
Nomor 54 Tahun 2010 atau Perpres 70
Tahun 2012 Perubahan Kedua tentang
Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pelatihan tentang aplikasi pengadaan
barang/jasa dan administrasi agency.
3. Membuat simulasi langsung dipraktekan
oleh seluruh peserta tentang sistem
pengadaan barang/jasa secara elektronik
(pengenalan, proses lelang, pendaftaran
sampai dengan tahap pasca kuliikasi baik yang dilakukan sebagai LPSE, ULP,
dan Vendor/Penyedia Jasa.
4. Mengadakan pelatihan TOT tentang
aplikasi pengadaan barang/jasa.
Bahwa selama tahun 2012 Kejaksaan
Agung R.I semua paket pengadaan barang/
jasa telah melalui Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan.
Dalam Tahun 2012 juga telah dilaksanakan
Sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan
Ujian Nasional Sertiikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kejaksaan
Agung R.I. dan Kejaksaan Tinggi Seluruh
Indonesia, dengan jumlah peserta sebanyak
1588 (seribu lima ratus delapan puluh
delapan) orang dan sebanyak 386 (tiga ratus
delapan puluh enam) orang diantaranya
berhasil lulus sertiikasi tersebut, dengan perincian sebagai berikut:
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201268
NOUNIT KERJA/ JUMLAH
KELULUSANTEMPAT PELAKSANAAN PESERTA
1 2 3 4
1. Kejaksaan Agung R.I & DKI Jakarta 150 64
2. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat 76 16
3. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 180 13
4. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 89 33
5. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 86 48
6. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 47 10
7. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan 51 10
8. Kejaksaan Tinggi Riau 47 2
9. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara 45 5
10. Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta 62 34
11. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah 57 10
12. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat 41 3
13. Kejaksaan Tinggi Bali 51 8
14. Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung 55 6
15. Kejaksaan Tinggi Maluku 69 11
16. Kejaksaan Tinggi Gorontalo 49 24
17. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau 35 16
18. Kejaksaan Tinggi Lampung 59 24
19. Kejaksaan Tinggi Aceh 70 5
20. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara 33 2
21. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat 125 26
22. Kejaksaan Tinggi Jambi 60 3
23. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah 51 13
JUMLAH 1588 386
69LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
Laporan Tahunan ini merupakan
gambaran singkat dan manifestasi
kinerja Kejaksaan R.I. selama 2012
dalam upaya memberikan pelayanan sebaik-
baiknya kepada masyarakat pencari keadilan.
Dalam laporan ini tergambar kinerja
Kejaksaan R.I. sebagai lembaga pemerintah
dibidang penegakan hukum, dalam
pelaksanaannya memerlukan akselerasi dan
sinergitas dari lembaga terkait dan dukungan
rakyat.
Masyarakat Indonesia kini sudah
semakin menyadari hak dan kewajibannya
sebagai warga negara. Aspek kemudahan
dan kecepatan dalam layanan administratif
menjadi tuntutan ditengah masyarakat
yang kian dinamis ini. Kendati Kejaksaan
R.I. sudah banyak melakukan perbaikan
atas pembenahan tapi pada praktiknya,
masyarakat masih belum merasakan
manfaatnya secara optimal. Reformasi
Birokrasi secara menyeluruh belum tuntas
BAB 6
Penutup
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201272
terutama dalam hal ketatalaksanaan
(business process) dan Sumber Daya
Manusia, selain itu keterbukaan informasi
juga telah merupakan hak masyarakat yang
harus dipenuhi. Sebagaimana di jamin oleh
Undang-Undang No. 4 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Masalah lain yang juga belum
memadai mekanisme pemberian reward and
punishment bagi pelayanan publik, minimnya
integritas, sistem karir dan penggajian yang
belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta
belum tersusunnya manajemen kinerja dan
standar pelayanan minimal.
Dalam melakukan upaya perbaikan/
reformasi struktur kelembagaan, budaya
hukum dan substansi penyelenggaraan
tugas adalah hal yang simultan dan
berkesinambungan. Setiap tahapan
perbaikan harus senantiasa dilakukan secara
terencana, terukur dan terpola secara jelas,
sesuai dengan harapan masyarakat.
Kejaksaan R.I. sebagai pengendali
proses perkara atau Dominislitis mempunyai
kedudukan sentral dalam penegakan hukum,
karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat
menetukan apakah suatu perkara dapat
diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan
alat bukti yang sah sebagaimana menurut
hukum acara pidana, dan Kejaksaan R.I. juga
merupakan satu-satunya instansi pelaksana
putusan pidana (executive ambtenaar).
Oleh karena itu, Kejaksaan R.I.
dituntut melakukan perubahan untuk
perbaikan kinerja sehingga menjadi lebih
responsif menjawab kritik dan tuntutan
masyarakat. Tanpa perubahan seperti itu,
tentu saja akan sulit untuk menjawab kritik
dan tuntutan masyarakat. Harapan kedepan
yang digantungkan pada Kejaksaan R.I.
sebagai lembaga penegak hukum adalah agar
institusi ini dapat mempertanggungjawabkan
kinerjanya (performance of work
accountability) secara transparan.
73LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
DAFTAR NAMA KEJAKSAAN TINGGI,
KEJAKSAAN NEGERI DAN
CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA
No KEJAKSAAN TINGGI KEJAKSAAN NEGERI TIPE CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1 2 3 4 5
1. A C E H 1. BANDA ACEH A
DI BANDA ACEH 2. SABANG B
3. SIGLI B 1. SIGLI DI KOTA BAKTI
4. LHOKSEUMAWE B
5. LANGSA B
6. TAKENGON B
7. MEULABOH B
8. TAPAKTUAN B 2. TAPAKTUAN DI BAKONGAN
9. KUTACANE B
10. BIREUEN B
11. LHOKSUKON B
12. I D I B
13. KUALA SIMPANG B
14. SINABANG B
15. CALANG B
16. SINGKEL B
17. BLANGKEJEREN B
18. JANTHOI B
19. BLANGPIDIE B
20. SUKAMAKMUE B
21. SIMPANG TIGA REDELONG
B
22. MEUREUDU B
2. SUMATERA UTARA 1. MEDAN A
DI MEDAN 2. BINJAI A
3. PEMATANG SIANTAR A
4. SIBOLGA A
5. LUBUK PAKAM A 1. LUBUK PAKAM DI PANCUR BATU
2. LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI
6. TEBING TINGGI B
7. TANJUNG BALAI B
8. RANTAU PRAPAT B 3. RANTAU PRAPAT DI KOTA PINANG
9. KABANJAHE B 4. KABANJAHE DI TIGA BINANGA
10. SIDIKALANG B
11. TARUTUNG B 5. TARUTUNG DI SIBORONG-BORONG
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201276
1 2 3 4 5
12. PADANG SIDEMPUAN B 6. PADANG SIDEMPUAN DI SIPIROK
7. PADANG SIDEMPUAN DI SUBUHUAN
8. PADANG SIDEMPUAN DI GUNUNG TUA
13. GUNUNGSITOLI B
14. KISARAN B
15. SIANTAR B
16. STABAT B 9. STABAT DI PANGKALAN BRANDAN
17. BELAWAN B
18. BALIGE B 10. BALIGE DI PORSEA
11. BALIGE DI PANGURURAN
19. PANYABUNGAN B 12. PANYABUNGAN DI KOTANOPAN
13. PANYABUNGAN DI NATAL
20. SEI RAMPAH B
21. TELUK DALAM B 14. TELUK DALAM DI PULAU TELO
22. DOLOK SANGGUL B
23. LIMA PULUH B
3. SUMATERA BARAT 1. PADANG A
DI PADANG 2. BUKITTINGGI A
3. PAYAKUMBUH B 1. PAYAKUMBUH DI PKL KOTA BARU
2. PAYAKUMBUH DI SULIKI
4. PARIAMAN B
5. SAWAHLUNTO B
6. SOLOK B 3. SOLOK DI ALAHAN PANJANG
7. PADANG PANJANG B
8. BATUSANGKAR B
9. LUBUK SIKAPING B
10. PAINAN B 4. PAINAN DI BALAI SELASA
11. SIJUNJUNG B
12. LUBUK BASUNG B 5. LUBUK BASUNG DI MANINJAU
13. TUA PEJAT B
14. SIMPANG EMPAT B 6. SIMPANG EMPAT DI TALU
15. PULAU PUNJUNG B
16. PADANG ARO B
4. R I A U 1. PEKANBARU A
DI PEKANBARU
2. RENGAT B
3. DUMAI B
4. BENGKALIS B 1. BENGKALIS DI SELAT PANJANG
77LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
1 2 3 4 5
5. TEMBILAHAN B
6. BANGKINANG B
7. PASIR PANGARAIAN B
8. SIAK SRI INDRAPURA B
9. TELUK KUANTAN B
10. PANGKALAN KERINCI B
11. BAGANSIAPIAPI B
5. J A M B I 1. J A M B I A
DI JAMBI 2. MUARA BULIAN B 1. MUARA BULIAN DI MUARA TEMBESI
3. MUARA BUNGO B
4. SUNGAI PENUH B
5. BANGKO B
6. KUALA TUNGKAL B
7. SAROLANGUN B
8. MUARA TEBO B
9. MUARA SABAK B 2. MUARA SABAK DI NIPAH PAJANG
10. SENGETI B
6. SUMATERA SELATAN 1. PALEMBANG A
DI PALEMBANG 2. KAYU AGUNG B
3. BATURAJA B 1. BATURAJA DI MARTAPURA
2. BATURAJA DI MUARA DUA
4. LAHAT B
5. LUBUK LINGGAU B
6. MUARA ENIM B
7. SEKAYU B
8. PRABUMULIH B
9. PAGAR ALAM B
10. PANGKALAN BALAI B
11. TEBING TINGGI B 3. TEBING TINGGI DI PENDOPO
7. BENGKULU 1. BENGKULU A
DI BENGKULU 2. CURUP B
3. ARGAMAKMUR B
4. MANNA B
5. MUKOMUKO B
6. T A I S B
7. BINTUHAN B
8. TUBEI B
9. KEPAHIANG B
8. LAMPUNGDI BANDAR LAMPUNG
1. BANDAR LAMPUNG A 1. BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201278
1 2 3 4 5
2. KALIANDA B
3. METRO B
4. KOTABUMI B
5. L I W A B 2. LIWA DI KRUI
6. GUNUNG SUGIH B
7. SUKADANA B
8. BLAMBANGAN UMPU B
9. MENGGALA B
10. KOTA AGUNG B 3. KOTA AGUNG DI PRINGSEWU
4. KOTA AGUNG DI TALANG PADANG
9. DKI JAKARTA 1. JAKARTA PUSAT A
DI JAKARTA 2. JAKARTA UTARA A
3. JAKARTA BARAT A
4. JAKARTA TIMUR A
5. JAKARTA SELATAN A
10. JAWA BARAT 1. BANDUNG A
DI BANDUNG 2. CIREBON A
3. BOGOR A
4. SUKABUMI A
5. PURWAKARTA A
6. GARUT A
7. TASIKMALAYA A
8. BEKASI A
9. CIBINONG A
10. CIMAHI/BALE BANDUNG A
11. DEPOK A
12. INDRAMAYU B
13. SUMEDANG B
14. KUNINGAN B
15. MAJALENGKA B
16. CIAMIS B
17. KARAWANG B
18. CIANJUR B
19. SUBANG B
20. SUMBER B
21. CIBADAK B
22. CIKARANG B
23. BANJAR B
24. SINGAPARNA B
25. CIMAHI B
79LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
1 2 3 4 5
11. JAWA TENGAH DI SEMARANG
1. SEMARANG A 1. SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG
2. SURAKARTA A
3. PEKALONGAN A
4. MAGELANG A
5. PURWOKERTO A
6. TEGAL A
7. PATI A
8. CILACAP A
9. KUDUS B
10. KLATEN B
11. SALATIGA B
12. REMBANG B
13. PEMALANG B
14. PURBALINGGA B
15. PURWOREJO B
16. KEBUMEN B
17. SRAGEN B
18. KENDAL B
19. BLORA B
20. BOYOLALI B
21. BREBES B
22. DEMAK B
23. JEPARA B
24. KARANGANYAR B
25. SUKOHARJO B
26. WONOGIRI B
27. BANJAR NEGARA B
28. TEMANGGUNG B
29. WONOSOBO B
30. BANYUMAS B
31. BATANG B
32. PURWODADI B
33. AMBARAWA B
34. SLAWI B
35. MUNGKID B
36. K A J E N B
12. DAERAH ISTIMEWA 1. YOGYAKARTA A
YOGYAKARTA 2. SLEMAN A
DI YOGYAKARTA 3. WONOSARI B
4. WATES B
5. BANTUL B
13. JAWA TIMUR 1. SURABAYA A
DI SURABAYA 2. MALANG A
3. JEMBER A
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201280
1 2 3 4 5
4. KEDIRI A
5. MADIUN A
6. PASURUAN A
7. BOJONEGORO A
8. BONDOWOSO A
9. PAMEKASAN A
10. SIDOARJO A
11. KEPANJEN A
12. BANYUWANGI A
13. B L I T A R A
14. MOJOKERTO B
15. PROBOLINGGO B
16. JOMBANG B
17. PONOROGO B
18. GRESIK B
19. LUMAJANG B
20. TULUNG AGUNG B
21. TRENGGALEK B
22. NGANJUK B
23. MAGETAN B
24. TUBAN B
25. NGAWI B
26. SUMENEP B
27. LAMONGAN B
28. SAMPANG B
29. BANGKALAN B
30. PACITAN B
31. SITUBONDO B
32. BANGIL B
33. KRAKSAAN B
34. TANJUNG PERAK B
35. B A T U B
36. NGASEM B
37. MEJAYAN B
14. KALIMANTAN BARAT 1. PONTIANAK A
DI PONTIANAK 2. SINGKAWANG A
3. SINTANG B
4. KETAPANG B
5. SANGGAU B 1. SANGGAU DI ENTIKONG
6. MEMPAWAH B
7. PUTUSIBAU B
8. SAMBAS B 2. SAMBAS DI PEMANGKAT
9. BENGKAYANG B
10. NGABANG B
11. SEKADAU B
81LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
1 2 3 4 5
15. KALIMANTAN TENGAHDI PALANGKARAYA
1. PALANGKARAYA A
2. SAMPIT B
3. KUALA KAPUAS B 1. KUALA KAPUAS DI PALINGKAU
4. MUARA TEWEH B
5. PANGKALANBUN B
6. BUNTOK B
7. PURUK CAHU B
8. TAMIANG LAYANG B
9. KASONGAN B
10. KUALA PEMBUANG B
11. SUKAMARA B
12. NANGA BULIK B
13. KUALA KURUN B
14. PULANG PISAU B
16. KALIMANTAN SELATAN 1. BANJARMASIN A
DI BANJARMASIN 2. KANDANGAN B
3. KOTABARU B
4. MARTAPURA B
5. AMUNTAI B
6. BARABAI B
7. TANJUNG B
8. RANTAU B
9. PLEIHARI B
10. MARABAHAN B
11. BANJARBARU B
12. BATULICIN B
13. PARINGIN B
17. KALIMANTAN TIMUR 1. BALIKPAPAN A
DI SAMARINDA 2. SAMARINDA A
3. TENGGARONG A
4. TANAH GROGOT B
5. TANJUNG REDEP B
6. TARAKAN B
7. NUNUKAN B
8. BONTANG B
9. TANJUNG SELOR B
10. SENDAWAR B
11. SANGATTA B
12. MALINAU B
13. PENAJAM B
18. SULAWESI UTARA 1. MANADO A
DI MANADO 2. TONDANO B
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201282
1 2 3 4 5
3. KOTAMOBAGU B 1. KOTAMOBAGU DI DOMUGA
4. TAHUNA B 2. TAHUNA DI SIAU
5. BITUNG B
6. TOMOHON B
7. AMURANG B
8. MELONGUANE B 3. MELONGUANE DI BEO
9. AIRMADIDI B
10. BOROKO B
19. SULAWESI TENGAH 1. PALU A
DI PALU 2. LUWUK B 1. LUWUK DI BUNTA
2. LUWUK DI PAGIMANA
3. TOLI-TOLI B 3. TOLI-TOLI DI LAULALANG
4. TOLI-TOLI DI OGOTUA
5. TOLI-TOLI DI BANGKIR
4. POSO B 6. POSO DI KOLONADALE
7. POSO DI TENTENA
8. POSO DI BUNGKU
5. DONGGALA B 9. DONGGALA DI SABANG
10. DONGGALA DI TOMPE
6. BANGGAI B
7. PARIGI B 11. PARIGI DI TINOMBO
12. PARIGI DI MOUTONG
8. BUOL B 13. BUOL DI PALELEH
14. BUOL DI LOKODIDI
9. AMPANA B 15. AMPANA DI UNA-UNA/WAKAI
20. SULAWESI TENGGARA 1. KENDARI A
DI KENDARI 2. BAU-BAU B
3. KOLAKA B
4. RAHA B
5. UNAAHA B
6. WANGI-WANGI B
7. LASUSUA B
8. ANDOOLO B
9. PASARWAJO B
21. SULAWESI SELATANDI MAKASSAR
1. MAKASSAR A 1. MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR
DI MAKASSAR 2. PARE-PARE A
3. PALOPO A
4. SUNGGUMINASA A 2. SUNGGUMINASA DI MALINO
5. WATAMPONE/BONE A 3. BONE DI POMPANUA
4. BONE DI LAPARIAJA
5. BONE DIKAJUARA
6. MAMUJU B
83LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
1 2 3 4 5
7. MAROS B 6. MAROS DI CAMBA
8. BANTAENG B
9. PINRANG B
10. SENGKANG B
11. SOPPENG B
12. BARRU B
13. BULUKUMBA B 7. BALUKUMBA DI KAJANG
14. JENEPONTO B
15. ENREKANG B
16. MAJENE B
17. MAKALE B 8. MAKALE DI RANTEPAO
18. PANGKAJENE B
19. SELAYAR B
20. POLEWALI B
21. SIDENRENGRAPPANG B
22. SINJAI B
23. TAKALAR B
24. MASAMBA B
25. MAMASA B
26. BELOPA B
27. MALILI B 9. MALILI DI WOTU
28. PASANGKAYU B
22. B A L I 1. DENPASAR A
DI DENPASAR 2. SINGARAJA A
3. KLUNGKUNG B 1. KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA
4. BANGLI B
5. AMLAPURA B
6. GIANYAR B
7. NEGARA B
8. TABANAN B
23. NUSA TENGGARA 1. MATARAM A
BARAT 2. PRAYA B
DI MATARAM 3. SELONG B
4. SUMBAWA BESAR B
5. R A B A B
6. DOMPU B
24. NUSA TENGGARA 1. KUPANG A 1. KUPANG DI SEBA (SEBU)
TIMUR 2. S O E B
DI KUPANG 3. KEFAMENANU B
4. ATAMBUA B
5. ENDE B
6. MAUMERE B
7. LARANTUKA B 2. LARANTUKA DI WAIWERANG
8. RUTENG B 3. RUTENG DI REO
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201284
1 2 3 4 5
9. BAJAWA B
10. WAINGAPU
11. WAIKABUBAK B
12. KALABAHI B
13. LEWOLEBA B
14. BAA B
15. LABUAN BAJO B
16. OELAMASI B
25. M A L U K U 1. AMBON A 1. AMBON DI BANDANAERA
DI AMBON 2. AMBON DI SAPARUA
2. MASOHI B 3. MASOHI DI GESER
4. MASOHI DI PIRU
5. MASOHI DI WAHAI
3. TUAL B 6. TUAL DI WONRELI
4. SAUMLAKI B
5. NAMLEA B
6. DOBO B
26. P A P U A 1. JAYAPURA A
DI JAYAPURA 2. BIAK B
3. MANOKWARI B
4. SORONG B
5. FAK-FAK B
6. MERAUKE B
7. WAMENA B
8. NABIRE B
9. SERUI B
10. TIMIKA B
27. MALUKU UTARA 1. TERNATE B 1. TERNATE DI MOROTAI
DI SOFIFI 2. TERNATE DI JAILOLO
2. SOASIU B
3. TOBELO B
4. LABUHA B
5. SANANA B
6. WEDA B
28. BANTEN 1. SERANG A
DI SERANG 2. TANGERANG A
3. TIGARAKSA A
4. PANDEGLANG B
5. RANGKASBITUNG B
6. CILEGON B
29. KEPULAUAN BANGKA 1. PANGKAL PINANG A
BELITUNG 2. SUNGAILIAT B 1. SUNGAILIAT DI BELINYU
DI PANGKAL PINANG
85LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2012
1 2 3 4 5
3. TANJUNG PANDAN B
4. MENTOK B
5. MANGGAR B
6. TOBOALI B
7. KOBA B
30. GORONTALO 1. LIMBOTO B 1. LIMBOTO DI KWANDANG.
DI KOTA GORONTALO 2. GORONTALO B
3. TILAMUTA B
4. SUWAWA B
5. MARISA B
31. KEPULAUAN RIAU 1. TANJUNG PINANG A
DI TANJUNG PINANG 2. B A T A M A
3. TANJUNG BALAI KARIMUN
B 1. TANJUNG BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU
2. TANJUNG BALAI KARIMUN DI MORO
4. R A N A I B 3. RANAI DI TAREMPA
5. DAIK LINGGA B
LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 201286