· lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta ... satu contoh tantangan...
Transcript of · lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta ... satu contoh tantangan...
Pendahuluan LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pendahuluan LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
2
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Background Study Penyiapan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
pada tahun 2013, Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM melakukan
serangkaian kegiatan untuk menyiapkan rancangan RPJMN 2015-2019 pada
tahun 2014. Rancangan yang disusun menggambarkan keberlanjutan dari
seluruh proses pembangunan jangka panjang yang mencakup:
a. Berbagai kebijakan dan program yang selama ini sudah diagendakan
dalam RPJMN 2010-2014, dan masih perlu dilanjutkan pada periode
2015-2019;
b. Berbagai kebijakan dan program yang belum diagendakan dalam RPJMN
2010-2014, namun sudah diidentifikasi dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; dan
c. Berbagai kebijakan dan program baru, yang sama sekali belum
diagendakan di dalam RPJMN 2010-2014 dan RPJPN 2005-2025.
Materi untuk rancangan rencana pembangunan pada butir a dan b di atas
disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan
amanat dari RPJPN 2005-2025. Sementara itu materi kebijakan dan program
baru yang di dalam rancangan RPJMN 2015-2019 disusun berdasarkan hasil
analisis kebutuhan penanganan isu-isu dan tangangan pembangunan terkini dan
ke depan, serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode 2014-
2019. Bahan dasar dari seluruh materi di atas diperoleh dari Background Study
RPJMN 2015-2019 dan disempurnakan berdasarkan berbagai analisis dan proses
konsultasi lanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
1.2. RUJUKAN DALAM PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019 menggunakan beberapa rujukan
yaitu: (i) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); (ii) Peraturan
Pendahuluan LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
3
Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional; (iii) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019; (iv) UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang
RPJPN Tahun 2005-2025; (v) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010
tentang RPJMN 2010-2014; (vi) hasil Background Study penyiapan RPJMN 2015-
2019; (vii) Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L)
tahun 2015-2019; dan (viii) visi dan misi Presiden periode 2015-2019.
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, proses penyusunan
RPJMN melibatkan proses yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan. Dalam kerangka SPPN, proses penyusunan
RPJMN diharapkan dapat mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan,
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antarDaerah,
antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Selain itu, RPJMN
diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan, yang
didukung tercapainya penggunaan sumber daya alam secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan. UU No. 25 Tahun 2004 juga mengatur proses
atau tahapan perencanaan/penyusunan rencana pembangunan nasional yang
mencakup (i) penyusunan rencana; (ii) penetapan rencana; (iii) pengendalian
pelaksanaan rencana; dan (iv) evaluasi pelaksanaan rencana.
Tahap-tahapan perencanaan ini secara operasional diatur dan dijelaskan
lebih lanjut di dalam PP No. 40 Tahun 2006 dan Permen PPN/Ka Bappenas No. 1
Tahun 2014. Pada PP No. 40 Tahun 2006 dijelaskan bahwa penyiapan rancangan
awal RPJMN dilaksanakan dengan menggunakan RPJPN yang sedang berjalan,
rancangan rencana pembangunan secara teknokratik, serta visi, misi, dan
program prioritas Presiden. Rancangan rencana pembangunan teknokratik
Pendahuluan LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
4
disusun berdasarkan gambaran kerangka ekonomi makro, serta rencana
pembangunan sektoral dan kewilayahan, yang dihasilkan dari analisis atau
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN yang sedang berjalan dan aspirasi
masyarakat.
Di dalam Permen PPN/Ka. Bappenas No. 1 Tahun 2014, pengaturan
penyusunan RPJMN 2015-2019 mencakup tahan-tahapan (i) penyusunan kajian
pendahuluan (Background Study); (ii) pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014;
(iii) penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik; (iv)
penyusunan rancangan awal RPJMN 2015-2019; (v) penyusunan rancangan
RPJMN 2015-2019; (vi) penyusunan rancangan akhir RPJMN 2015-2019; (vii)
penetapan RPJMN 2015-2019; dan (viii) pelaksanaan sosialisasi RPJMN 2015-
2019. Tahapan ketiga sampai dengan keenam merupakan bagian dari proses
penyusunan RPJMN 2015-2019 yang difasilitasi melalui kegiatan ini.
Cakupan RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Presiden yang disusun berdasarkan RPJPN 2005-2025, yang memuat strategi
pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan
lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta
kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Penyusunan RPJMN 2015-2019 juga menjamin keterkaitan dan
konsistensi perencanaan pembangunan sehingga cakupan dan pencapaian dari
RPJMN 2010-2014 juga menjadi salah satu rujukan. Hal ini juga dimaksudkan
memahami kebijakan di bidang UMKM dan koperasi yang saat ini dilaksanakan
dan mengidentifikasi kebutuhan terhadap kebijakan baru yang dapat
meningkatkan dan melengkapi kebijakan yang ada. Dalam bidang UMKM dan
koperasi, RPJMN 2010-2014 mencakup strategi pembangunan kompetensi
inovasi dan teknologi sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung
Pendahuluan LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
5
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi
tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui
perkoperasian. Strategi tersebut dilengkapi dengan perbaikan lingkungan usaha
yang dibutuhkan untuk peningkatan daya saing koperasi dan UMKM,
peningkatan akses kepada sumber daya produktif, serta peningkatan kapasitas,
kompetensi, dan produktivitas usaha. Pelaksanaan strategi tersebut secara
operasional difokuskan pada upaya-upaya sebagai berikut:
1. Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM
melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan
partisipatif, yang didukung peningkatan peran lembaga-lembaga swasta
dan masyarakat; penyediaan regulasi/kebijakan nasional dan daerah
yang mendukung pemberdayaan KUMKM; serta penghapusan pungutan
yang menghambat perkembangan usaha KUMKM.
2. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
melalui pengembangan produk KUMKM yang berkualitas, inovatif dan
kreatif untuk bersaing di pasar domestik dan mancanegara.
3. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM melalui
peningkatan kapasitas dan produktivitas KUMKM, yang didukung
pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kewirausahaan dan
kompetensi yang tinggi; dan meningkatan jumlah wirausaha baru yang
didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem.
4. Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumber Daya
Produktif melalui peningkatan kapasitas usaha mikro dan kecil untuk
meningkatkan produktivitasnya dan mengembangkan usahanya secara
berkelanjutan melalui dukungan akses ke sumber daya produktif seperti
bahan baku, lahan, tenaga kerja, dan modal/pembiayaan, serta sumber
daya usaha lainnya seperti informasi, teknologi, dan pasar.
5. Penguatan Kelembagaan Koperasi melalui pengembangan praktik
berkoperasi yang sesuai prinsip dan asas koperasi; serta meningkatkan
Pendahuluan LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
6
peran koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan
peningkatan kesejahteraan anggota.
Pelaksanaan kelima fokus prioritas tersebut dapat periode 2010-2014
memperhatikan skala prioritas dan efektivitas pendanaannya. Namun isu dan
tantangan yang perlu ditangani sangat beragam karena pemberdayaan koperasi
dan UMKM bersifat lintas baik dari sisi sektor, bidang usaha dan lokasi. Salah
satu contoh tantangan yang belum dapat ditangani secara efektif yaitu
pelibatan dan kerja sama di antara pemangku kepentingan dalam mendukung
peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha koperasi dan UMKM.
Pelaksanaan kelima fokus kebijakan tersebut juga diharapkan dapat
memperkuat kebijakan keberpihakan bagi koperasi dan UMKM. Namun di sisi
lain, semangat keberpihakan tersebut belum disertai dengan semangat untuk
membangun kemandirian koperasi dan UMKM. Bantuan yang diberikan
Pemerintah bagi koperasi dan UMKM juga belum dapat memastikan bahwa
koperasi dan UMKM dapat meningkatkan manfaat dari bantuan tersebut secara
berkelanjutan. Penguatan kelembagaan, dukungan regulasi, dan keterbatasan
sistem pemantauan dan evaluasi, terutama dari sisi basis data, menjadikan
pemberdayaan koperasi dan UMKM selama ini belum dapat dibuktikan hasilnya
secara akurat.
Berbagai temuan dan pembelajaran dari proses dan hasil pelaksanaan
RPJMN 2010-2014 menjadi perhatian sekaligus masukan di dalam proses
penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019. Masukan tersebut dapat digunakan
untuk memperbaiki atau mengganti kebijakan yang ada dan belum efektif, atau
menyusun kebijakan yang baru.
Berbagai rujukan tersebut ditambah dengan hasil Background Study
Penyiapan RPJMN menjadi bahan baku bagi penyusunan rancangan awal
RPJMN 2015-2019. Kementerian/Lembaga kemudian menggunakan rancangan
awal RPJMN 2015-2019 untuk menyusun rancangan awal Renstra K/L tahun
Pendahuluan LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
7
2015-2019. Pada tahap penyusunan RPJMN 2015-2019, Kementerian yang
membidangi koperasi dan UKM belum menyusun rancangan awal Renstra tahun
2015-2019. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya struktur organisasi internal
Kementerian sehingga penyusunan program dan kegiatan masih didasarkan
pada hasil Background Study dan antisipasi struktur organisasi Kementerian
yang baru.
1.3. TUJUAN
Tujuan dari kegiatan Penyiapan Rancangan RPJMN 2015-2019 Bidang
UMKM dan Koperasi adalah:
a. Menyusun rancangan strategi, arah kebijakan, program, rencana aksi
dan sasaran pembangunan UMKM dan koperasi dalam lima tahun ke
depan secara terukur dan komprehensif;
b. Menyusun dokumen strategi pembangunan UMKM dan koperasi dalam
RPJMN 2015– 2019; dan
c. Membangun komitmen pemangku kepentingan melalui berbagai
pembahasan mengenai rancangan strategi, arah kebijakan, program,
rencana aksi dan sasaran pembangunan UMKM dan koperasi dalam
tahun 2015-2019.
1.4. KELUARAN
Hasil dari kegiatan ini yaitu berupa dokumen rancangan RPJMN 2015-
2019 di bidang UMKM dan koperasi yang memberi gambaran komprehensif
mengenai kebijakan dan program yang mampu mengarahkan upaya dan proses
pembangunan UMKM dan koperasi yang tepat sasaran, dan dengan dampak
yang berkelanjutan pada tahun 2015-2019.
Pendahuluan LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
8
1.5. RUANG LINGKUP
Pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019 di
bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM ini mencakup:
a. Penyiapan rencangan awal rencana pembangunan yang mencakup
penyusunan rancangan strategi, arah kebijakan, program, rencana aksi
dan sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam periode 2015-
2019;
b. Penyiapan rancangan rencana kerja;
c. Optimalisasi pelibatan pemangku kepentingan dalam penyempurnaan
rancangan RPJMN, yang salah satunya difasilitasi melalui musyawarah
perencanaan pembangunan;
d. Penyempurnaan rancangan RPJMN berdasarkan penjabaran dari visi,
misi dan program Presiden pada periode 2015-2019;
e. Penyusunan kerangka pendanaan, kerangka regulasi dan kerangka
kelembagaan dalam periode 2015-2019 yang akan menjadi rujukan bagi
perhitungan dukungan sumber daya, dan pelaksanaan tata kelola yang
baik dari kebijakan, program dan rencana aksi yang didukung komitmen
dan kerja sama pemangku kepentingan; dan
f. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan penyiapan rancangan RPJMN 2015-2019 Bidang UMKM dan
Koperasi terdiri dari 6 (enam) bab yaitu pendahuluan, metodologi, penyusunan
Pendahuluan LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
9
rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019, penyusunan rancangan awal RPJMN
2015-2019, penyusunan rancangan akhir RPJMN 2015-2019, dan penutup.
a. PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan maksud dan tujuan, keluaran, ruang lingkup dan
sistematika penyiapan rancangan RPJMN 2015-2019. Penjelasaan juga
mencakup rujukan yang digunakan untuk menyusun rancangan RPJMN
2015-2019, yang mencakup rancangan teknokratis, rancangan awal dan
rancangan akhir. Bab ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai
struktur laporan dan penyajian masing-masing bab.
b. METODOLOGI
Bab ini menjelaskan mengenai kerangka penyiapan RPJMN 2015-2019
berdasarkan Permen PPN/Ka. Bappenas No. 1 Tahun 2014. Prosedur
penyiapannya juga melibatkan beberapa perwakilan dari pemangku
kepentingan dalam rangka menyempurnakan rancangan RPJMN yang
ada dan membangun kesepahaman dan komiteman dari pemangku
kepentingan untuk rancangan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan
target RPJMN 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi.
c. RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019
Bab ini menjelaskan materi dan proses yang digunakan untuk menyusun
rancangan rencana pembangunan UMKM dan koperasi secara
teknokratik. Secara umum, materi yang digunakan yaitu hasil evaluasi
RPJMN 2010-2014, amanat RPJPN 2005-2025 dan hasil Background
Study di bidang UMKM dan koperasi. Rancangan teknokratik ini juga
disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan
dalam rangka menjaring masukan dan aspirasi untuk menyempurnakan
rancangan yang telah disusun.
d. RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019
Pendahuluan LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
10
Bab ini menjelaskan mengenai proses penyusunan rancangan awal
RPJMN 2015-2019 di bidang UMKM dan koperasi yang mencakup
penyesuaian dan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMN 2015-
2019 berdasarkan visi, misi dan program prioritas Presiden periode 2015-
2019. Hasilnya menjadi bagian dari dokumen rancangan awal RPJMN
2015-2019 yang disampaikan kepada Presiden untuk kemudian dibahas
di dalam Sidang Kabinet. Kepakatan mengenai rancangan awal RPJMN
akan menjadi dasar bagi K/L untuk menyusun rancangan Renstra K/L
2015-2019.
e. RANCANGAN AKHIR RPJMN 2015-2019
Bab ini menjelaskan rancangan akhir RPJMN 2015-2019 yang telah
disempurnakan melalui serangkaian proses yaitu (i) penyelarasan dengan
kebijakan K/L sebagaimana yang dituangkan dalam rancangan Renstra
K/L 2015-2019; (ii) pertemuan tiga pihak kerangka regulasi yang
melibatkan Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, dan K/L terkait
masing-masing bidang pembangunan; (iii) pertemuan tiga pihak yang
melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan dan K/L untuk membahas
dan menyempurnakan rancangan awal RPJMN 2015-2019 dan rancangan
Renstra K/L 2015-2019; (iii) konsultasi publik yang melibatkan pemangku
kepentingan di tingkat pusat dan daerah melalui forum musyawarah
perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (Musrenbang
JMN) yang dilaksanakan secara kewilayahan dan di tingkat pusat; (iv)
perhitungan kebutuhan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan
prioritas; dan (v) penyusunan rancangan akhir RPJMN 2015-2019.
f. PENUTUP
Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan ini yang menyajikan
ringkasan pembelajaran dari proses penyusunan rancangan RPJMN
2015-2019 sebagai masukan bagi penyusunan rancangan RPJMN dan
Pendahuluan LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
11
rencana pembangunan lainnya pada periode berikutnya, baik tahunan
maupun jangka menengah dan panjang.
Metodologi LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
12
BAB 2
METODOLOGI
2.1. CAKUPAN DAN PERISTILAHAN UMUM
Metodologi LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
13
Bab ini menjelaskan mengenai kerangka penyiapan RPJMN 2015-2019
berdasarkan Permen PPN/Ka. Bappenas No. 1 Tahun 2014. Proses penyiapan
RPJMN juga melibatkan beberapa perwakilan dari pemangku kepentingan
dalam rangka menyempurnakan rancangan RPJMN yang ada dan membangun
kesepahaman dan komitmen dari pemangku kepentingan untuk rancangan
sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan target RPJMN 2015-2019 Bidang
UMKM dan Koperasi. Penjelasan akan diawali dengan peristilahan umum yang
digunakan dalam proses penyusunan RPJMN dan dokumen rencana juga
diuraikan untuk menjadi rujukan dalam laporan ini.
Beberapa peristilahan umum yang digunakan dalam laporan ini yaitu:
Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia. Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. RPJMN
merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima
tahun. Kajian Pendahuluan (Background Study) merupakan analisis berbagai
kebijakan RPJMN berjalan yang menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan
kebijakan yang menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Rancangan
Teknokratik RPJMN. Evaluasi RPJMN merupakan penilaian terhadap hasil
capaian kinerja pembangunan dan identifikasi berbagai permasalahan yang
belum terselesaikan pada periode RPJMN berjalan, serta tindak lanjut yang
direkomendasikan sebagai bahan perumusan dan perbaikan kebijakan/program
kegiatan RPJMN berikutnya. Rancangan Rencana Pembangunan Secara
Teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode
dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan
mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana
berikutnya. Rancangan Awal RPJMN merupakan dokumen RPJMN yang disusun
Metodologi LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
14
berdasarkan RPJPN, visi, misi dan program prioritas Presiden, dan Rancangan
Teknokratik RPJMN.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Isu strategis adalah kondisi atau
hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, berjangka menengah/panjang, dan bersifat sebagai
pengungkit untuk mencapai sasaran nasional.
Kerangka Ekonomi Makro adalah gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah
yang direncanakan. Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan
regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku
masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan
bernegara. Musrenbang merupakan forum antarpelaku dalam rangka menyusun
rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Trilateral
Meeting adalah pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan,
Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga dalam rangka
meningkatkan kesepahaman dalam pencapaian sasaran pembangunan dan
menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.
Arah kebijakan merupakan penjabaran misi dan memuat strategi yang
merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah
dalam rangka mencapai sasaran yaitu perubahan kondisi sosial masyarakat yang
ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Strategi merupakan cara yang
digunakan untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan, yang
berisikan program-program.
Program lintas adalah program yang bersifat mewadahi kegiatan-
kegiatan prioritas yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu
Metodologi LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
15
dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional yang bersifat
lintas program, lintas K/L, lintas bidang atau lintas wilayah. Program adalah
instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
instansi/lembaga pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang disertai
penyediaan alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh instansi pemerintah. Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian untuk
pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang dan jasa.
Masukan (input) adalah sumber daya yang diperlukan untuk melakukan
kegiatan yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output).
Pengertian output atau sasaran kegiatan yaitu barang atau jasa yang dihasilkan
oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dan kebijakan. Hasil (outcome) atau sasaran program adalah
segala sesuatu yang dihasilkan dari suatu program yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan. Dampak (impact) adalah
pernyataan perubahan pada masyarakat seperti apa yang ingin dituju sebagai
akibat dari hasil pembangunan yang tercapai dan bersifat jangka menengah
atau jangka panjang.
Trilateral Meeting merupakan forum koordinasi yang melibatkan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian
Keuangan dan K/L, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengganggaran yang
akan dituangkan dalam dokumen RPJMN 2015-2019.
Rancangan RPJMN merupakan dokumen RPJMN yang disusun dengan
menggunakan Rancangan Awal RPJMN dan hasil penelaahan Rancangan
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L). Renstra K/L adalah
Metodologi LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
16
dokumen perencanaan K/L untuk periode lima tahun. Rancangan Akhir RPJMN
merupakan dokumen RPJMN yang telah disempurnakan untuk ditetapkan
menjadi RPJMN dengan Peraturan Presiden (Perpres).
2.2. METODOLOGI PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
Proses atau tahapan penyusunan RPJMN2015-2019 pada tahun 2014
dapat dijelaskan sesuai diagram pada Gambar 2.1. Tahap-tahapannya secara
lebih terinci adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Materi atau input untuk penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN
2015-2019 berasal dari hasil Background Study Penyiapan RPJMN 2015-
2019, hasil evaluasi RPJMN 2010-2014, dan hasil penjaringan aspirasi
masyarakat. Ketiga materi tersebut diperoleh dari kegiatan Background
Study Penyiapan RPJMN 2015-2019 yang dilaksanakan pada tahun 2013.
Background Study dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pakar
Gambar 2.1 Proses Penyusunan RPJMN 2015-2019
Metodologi LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
17
Sumber: Lampiran Juklak No. 3/Juklak/Sesmen/06/2014yang telah disesuaikan dengan
kebutuhan kegiatan penyusunan RPJMN 2015-2019 bidang UMKM dan koperasi
dengan cakupan topik-topik bahasan yang berkaitan dengan aspek-
aspek pemberdayaan UMKM dan koperasi yaitu aspek sumber daya
manusia (SDM), pembiayaan, produksi, pemasaran, dan kelembagaan/
koperasi. Evaluasi RPJMN 2010-2014 dilaksanakan melalui dua metode
yaitu (i) evaluasi yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Evaluasi
Kinerja Pembangunan yang berfokus pada pencapaian target-target
prioritas nasional pada periode 2010-2014; dan (ii) evaluasi mandiri yang
difokuskan pada kualitas dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan
hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan UMKM dan
koperasi, yang mencakup prioritas nasional, bidang dan K/L. Hasil
evaluasi dicakup menjadi bahan masukan dalam penyusunan Background
Study RPJMN 2015-2019.
Metodologi LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
18
Sementara itu, penjaringan aspirasi yang menjadi bagian dari proses
penyusunan Rancangan Teknokratik dibatasi pada proses diskusi dan
konsultasi dengan pemangku kepentingan kunci di tingkat pusat.
Pemangku kepentingan (stakeholders) kunci ini terdiri dari Kementerian
Koperasi dan UKM yang merupakan Kementerian utama yang memiliki
tugas pokok dan fungsi pemberdayaan Koperasi dan UKM. Kementerian
lain yang dilibatkan yaitu Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki
tugas pokok/fungsi pembinaan usaha berdasarkan sektor dan
kewilayahan, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Komunikasi
dan Informasi. Pembahasan juga melibatkan unit-unit di Bappenas yang
menjadi mitra perencanaan dari K/L stakeholders utama pemberdayaan
UMKM dan koperasi. Khusus di bidang UMKM dan koperasi, penyusunan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 juga mempertimbangkan
dokumen Masterplan Pemberdayaan Koperasi dan Masterplan
Pemberdayaan UMKM Tahun 2015-2024 yang telah disusun oleh
Kementerian Koperasi dan UKM.
Hasil penggabungan rekomendasi dari Background Study Penyiapan
RPJMN 2015-2019, evaluasi RPJMN 2010-2014, penjaringan aspirasi dan
Masterplan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2024
dirumuskan dalam bentuk narasi isu strategis, sasaran, serta arah dan
strategi kebijakan yang menjadi bagian dari Buku I dan II Rancangan
Teknokratik RPJMN 2015-2019.
2. Konsultasi Publik dan Penjaringan Aspirasi
Metodologi LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
19
Konsultasi publik dan penjaringan aspirasi dilakukan melalui pertemuan
dengan para pemangku kepentingan yang mencakup pakar di bidang
UMKM dan koperasi, K/L terkait, Pemerintah Daerah, serta perwakilan
dari perguruan tinggi, asosiasi UMKM, asosiasi dan gerakan koperasi,
dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Penjaringan aspirasi
dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah, dan difokuskan pada
penyempurnaan Rancangan Teknokratik. Di tingkat pusat, beberapa
pembahasan memiliki topik pilihan tertentu untuk memfokuskan
penajaman, perbaikan atau penyempurnaan rancangan pada masing-
masing bagian, misalnya bagian isu strategis (permasalahan dan
tantangan), sasaran dan arah kebijakan, program dan rencana tindak,
indikator/target dan anggaran, dll. Hal ini dimaksudkan juga sebagai
upaya untuk meningkatkan pemahaman dan membangun kesepakatan
dengan pemangku kepentingan tentang konsep-konsep baru yang
ditawarkan di dalam rancangan RPJMN 2015-2019. Sementara itu,
konsultasi dan penjaringan aspirasi di tingkat daerah dilaksanakan
melalui pembahasan umum tentang Rancangan Teknokratik RPJMN
2015-2019. Pembahasan di daerah melibatkan perwakilan dari Pemda,
perguruan tinggi setempat, dan asosiasi. Hasilnya konsultasi dan
penjaringan aspirasi ini menjadi masukan bagi penyempurnaan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019.
3. Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Rancangan Teknokratik yang sudah disempurnakan berdasarkan hasil
konsultasi dan penjaringan aspirasi publik kemudian diolah lebih lanjut
dengan melakukan penyesuaian dengan amanat RPJPN 2005-2025 serta
visi, misi dan program prioritas Presiden terpilih periode 2014-2019.
Amanat dari RPJPN 2005-2025 yang digunakan merupakan amanat yang
langsung berkaitan dengan bidang UMKM dan koperasi. Sementara itu
amanat dari visi, misi dan program prioritas Presiden terpilih diambil dari
Metodologi LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
20
bagian-bagian yang berhubungan langsung dan tidak langsung/relevan
(akan berdampak atau dipengaruhi) dengan bidang UMKM dan koperasi.
Hasil olahan mencakup penyesuaian rancangan pada bagian sasaran,
arah kebijakan, strategi, dan program prioritas. Pada tahap ini juga
disusun matrik rencana tindak jangka menengah yang memuat
penjabaran program prioritas Presiden menjadi kegiatan dan output
yang telah dilengkapi dengan rancangan indikator serta target,
anggaran, lokasi dan K/L penanggung jawab. Rancangan kegiatan
sebagai penjabaran dari program Prioritas Presiden juga disusun dengan
mempertimbangkan restrukturisasi program dan kegiatan berdasarkan
hasil evaluasi kapasitas dan efektivitas pelaksanaan di tahun-tahun
sebelumnya. Selain itu, penyusunan program, kegiatan, indikator dan
target juga mempertimbangkan desain pelaksanaannya yang tidak saja
mencakup besaran pendanaan yang dibutuhkan, namun juga
mekanisme pelaksanaan termasuk kebutuhan dukungan kerja sama
dengan pemangku kepentingan terkait.
Hasilnya yaitu Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 menjadi dokumen
RPJMN 2015-2019 pertama yang diserahkan kepada Presiden untuk
dibahas dalam sidang Kabinet dan menjadi pendoman atau acuan bagi
penyusunan Rancangan Renstra K/L 2015-2019. Peluncuran Rancangan
Awal RPJMN 2015-2019 dilakukan bersamaan dengan acara Rapat
Koordinasi Pembangunan di Tingkat Pusat (Rakorbangpus) RPJMN.
4. Penelaahan Renstra K/L 2015-2019
Tahapan ini mencakup penelaahan terhadap Renstra 2015-2019 yang
disusun K/L, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM sesuai bidang UMKM
dan koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM menggunakan Rancangan
Metodologi LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
21
Awal RPJMN 2015-2019 untuk menyusun Renstra masing-masing untuk
periode 2015-2019. Proses ini tidak menjadi bagian dari kegiatan
penyiapan RPJMN 2015-2019, namun hanya hasilnya menjadi bahan
telaahan dalam rangka penyempurnaan RPJMN 2015-2019.
Secara umum, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM disusun
berdasarkan rancangan Renstra yang disusun secara teknokratik
(mencakup hasil/ rekomendasi dari background study, evaluasi
pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya, dan penjaringan aspirasi
masyarakat). Rancangan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM juga
disusun berdasarkan kesepakatan dengan Pemda mengenai pembagian
tugas masing-masing dalam pencapaian sasaran nasional di bidang
UMKM dan koperasi. Renstra mencakup penjabaran visi dan misi
Presiden di bidang UMKM dan koperasi dalam bentuk arah kebijakan,
strategi, program dan kegiatan prioritas, serta berpedoman pada
Rancangan Awal RPJMN 2015-2019. Rancangan Renstra Kementerian
Koperasi dan UKM kemudian disampaikan kepada Menteri PPN/
Bappenas.
Renstra Kementerian Koperasi dan UKM ditelaah terkait penerjemahan
program prioritas Presiden pada rancangan kegiatan, indikator, target
dan indikasi kebutuhan pendanaan Kementerian Koperasi dan UKM
untuk periode jangka menengah, serta konsistensinya dengan
Rancangan Awal RPJMN 2015-2019. Hasilnya digunakan untuk bahan
penyempurnaan baik Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 maupun
Rancangan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019.
5. Penyusunan Rancangan RPJMN 2015-2019
Hasil penelaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM menjadi
bahan dasar bagi penyusunan Rancangan RPJMN 2015-2019 yang
mencakup struktur RPJMN yang lebih lengkap yaitu narasi dan matrik
Metodologi LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
22
untuk Buku I dan Buku II, serta narasi Buku III. Kegiatan ini tidak
mencakup penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019 yang mencakup
rencana pembangunan jangka menengah kewilayahan. Penyusunan
narasi dan matrik disesuaikan dengan format yang telah ditetapkan.
Hasilnya yaitu Rancangan RPJMN 2015-2019 yang digunakan untuk
pelaksanaan Musrenbang Regional, Musrenbangnas dan pertemuan tiga
pihak (Trilateral Meeting).
6. Musrenbangnas dan Trilateral Meeting
Penyelenggaraaan Musrenbangnas RPJMN 2015-2019 diawali dengan
penyelenggaraan musrenbang secara regional dimana isu-isu strategis
dan program prioritas dibahas melalui proses partisipatif yang
melibatkan unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat dalam
rangka menyempurnakan Rancangan RPJMN 2015-2019. Direktorat
Pemberdayaan Koperasi dan UKM terlibat dalam musrenbang regional
untuk Provinsi-provinsi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Musrenbangnas RPJMN 2015-2019 dilaksanakan sebagai penutup
rangkaian musrenbang yang melibatkan Presiden, Wakil Presiden,
Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan Kepala Lembaga Non
Kementerian, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Bappeda, perwakilan
Masyarakat, perwakilan Perguruan Tinggi dan Perwakilan Negara-
negara mitra pembangunan. Sama halnya dengan musrenbang regional,
hasil musrenbangnas digunakan sebagai bahan penyempurnaan
Rancangan RPJMN 2015-2019 dan sebagai bahan untuk pembahasan
pada Trilateral Meeting.
Trilateral Meeting RPJMN 2015-2019 diselenggarakan untuk membangun
kesepahaman mengenai kebijakan dan sasaran pengembangan UMKM
dan koperasi dalam jangka menengah dalam rangka pencapaian visi dan
misi Presiden, serta menyempurnakan Rancangan RPJMN 2015-2019
Metodologi LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
23
dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019. Trilateral
Meeting melibatkan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas,
Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Pembahasan difokuskan pada rancangan program, kegiatan, indikator
dan target, serta penanggung jawab. Sementara itu kebutuhan anggaran
untuk jangka menengah dan lokasi pelaksanaan kegiatan masih dalam
status indikasi. Khusus untuk kebutuhan anggaran, pembahasannya
masih didasarkan pada proyeksi perhitungan tahun dasar (baseline), dan
apabila kebutuhan yang dibahas melebihi proyeksi baseline, maka
kebutuhan tambahan tersebut dituangkan dalam catatan terpisah. Hasil
Trilateral Meeting dituangkan dalam dokumen laporan Trilateral Meeting
RPJMN 2015-2019.
7. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019
Hasil musrenbangnas dan konfirmasi dari tiga Kementerian yang terlibat
dalam Trilateral Meeting menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir
RPJMN 2015-2019 disusun berdasarkan hasil Trilateral Meeting.
Beberapa penyesuaian juga dilakukan berkaitan dengan struktur narasi
dan matrik RPJMN, serta target dan anggaran berdasarkan pagu
indikatif jangka menengah. Penyesuaian juga dilakukan untuk
memastikan bahwa rancangan pagu yang tersedia melingkupi tidak saja
pendanaan untuk program-program pembangunan, namun juga
program-program rutin/generik. Pemutakhiran untuk kesempatan
terakhir dapat dilakukan untuk sasaran, arah kebijakan, strategi,
program, kegiatan, indikator, target dan anggaran dari Rancangan
RPJMN 2015-2019. Hasilnya merupakan Rancangan Akhir RPJMN 2015-
2019 yang akan dibahas pada tingkat Kabinet melalui Sidang Kabinet
untuk mendapat masukan dan disempurnakan lebih lanjut. Dokumen
Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 ini merupakan tujuan akhir dari
kegiatan penyiapan RPJMN 2015-2019 ini.
Metodologi LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
24
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
25
BAB 3
RANCANGAN TEKNOKRATIK
RPJMN 2015-2019
3.1. REKOMENDASI BACKGROUND STUDY PENYIAPAN RPJMN 2015-2019
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
26
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 disusun dengan
menggunakan bahan dari hasil Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019
yang mencakup penerjemahan amanat RPJPN 2005-2025, hasil evaluasi RPJMN
2010-2014, hasil penjaringan aspirasi masyarakat, dan hasil analisis kebutuhan
kebijakan baru sesuai perkembangan UMKM dan koperasi. Rancangan
Teknokratik RPJMN 2015-2019 juga menggunakan Masterplan Pemberdayaan
Koperasi dan Masterplan Pemberdayaan UMKM Tahun 2015-2024 yang disusun
oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai sumber bahan masukan
pelengkap. Hasil dari Background Study yang dilaksanakan pada tahun 2013
diuraikan sebagai berikut.
Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019 merekomendasikan
bahwa skenario pemberdayaan UMKM dan koperasi perlu mengedepankan isu
strategis peningkatan daya saing. Dalam konteks UMKM, isu daya saing
berkaitan dengan kondisi UMKM dengan skala usaha yang terbatas yang
menyebabkan (i) rendahnya posisi tawar UMKM untuk mengakses sumber daya
produktif dan pasar; (ii) terbatasnya kontribusi UMKM dalam perekonomian,
terutama pada kelompok usaha kecil dan menengah; dan (iii) ketimpangan
kontribusi dari sektor-sektor produksi dibandingkan dengan sektor jasa. Kondisi
dimana sebagian besar kegiatan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia
masih bertumpu pada usaha-usaha berskala mikro dan kecil juga berdampak
pada ketimpangan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
Dalam konteks koperasi, isu daya saing berkaitan dengan kendala
rendahnya daya saing koperasi yang berkaitan dengan skala usahanya yang
cukup beragam dari skala mikro, kecil dan menengah. Meskipun koperasi dapat
menjadi solusi untuk meningkatkan skala usaha dan posisi tawar UMKM yang
berujung pada peningkatan daya saing UMKM, namun kapasitas koperasi untuk
mewujudkan peran tersebut masih sangat terbatas. Penanganan isu daya saing
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
27
koperasi juga berkaitan dengan masalah-masalah UMKM yang menjadi
anggotanya baik dari kelompok produsen, pedagang maupun konsumen.
Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing
UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran
penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan
daya saing UMKM yang berkaitan dengan misi penanggulangan kemiskinan
dilaksanakan melalui perbaikan produktivitas dan nilai tambah produk
khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar mencakup masyarakat
berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan,
serta perkembangan usahanya secara berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan
daya saing UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan
melalui fasilitasi bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar
dalam perekonomian nasional. Fasilitasi tersebut dapat mencakup peningkatan
inovasi, penerapan standardisasi dan sertifikasi kualitas proses produksi dan
produk, dan peningkatan jangkauan pasar, termasuk ekspor. UMKM juga dapat
diperkuat perannya di pasar domestik melalui penurunan biaya transaksi dan
promosi penggunaan produk dalam negeri.
Khusus untuk peningkatan daya saing koperasi, upaya-upaya yang perlu
dilakukan yaitu mendorong koperasi menjadi lebih mandiri melalui peningkatan
dan penguatan partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan usaha
bersama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatan peran koperasi sebagai
wadah bagi penciptaan efisiensi usaha, peningkatan posisi tawar, dan
peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh
anggotanya. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan kesejahteraan
anggota koperasi baik secara ekonomi maupun sosial yang selanjutnya akan
berkontribusi pada pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan. Selain itu,
perbaikan kinerja usaha anggota koperasi juga diharapkan dapat mendorong
kemandirian koperasi yang berlanjut pada peningkatan daya saing koperasi.
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
28
Selain peningkatan partisipasi anggota, koperasi juga perlu diperkuat
kelembagaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui modernisasi tata kelola
kelembagaan dan usaha koperasi sehingga dapat merespon perubahan pasar
dengan cepat. Koperasi juga dapat diperkuat manajemennya untuk menjadi
pengelola sentra dan organisasi klaster.
Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga perlu diperkuat melalui
perluasan keterlibatan UMKM dan koperasi dalam jaringan produksi dan
pemasaran, baik regional, nasional maupun internasional. Perbaikan tata kelola
dan kinerja kelembagaan UMKM dan koperasi menjadi faktor penentu dalam
pemanfaatan peluang pengembangan kemitraan, termasuk yang berbasis
inovasi, investasi dan ekspor.
Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga diharapkan dapat
berdampak pada perbaikan struktur pelaku usaha di Indonesia, terutama untuk
mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini penting
untuk mengoptimalkan pengembangan bidang-bidang usaha tertentu yang
akan lebih efisien untuk dijalankan dalam skala kecil dan menengah. UKM juga
memiliki kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan usaha mikro terutama
dalam merespon peluang investasi, kemitraan atau kerja sama usaha, dan
perbaikan peraturan, serta perubahan pasar yang dinamis. Penguatan UKM juga
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya tenaga kerja yang ada secara optimal. Dalam hal ini, UKM dapat
menjadi avalis atau off-taker bagi usaha mikro yang mendominasi populasi
pelaku usaha di sektor-sektor primer, serta memfasilitasi pengolahan produk
primer menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Peningkatan
kapasitas UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dunia usaha
dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan
keterbukaan dan peningkatan persaingan pasar. Berbagai upaya penanganan
isu daya saing UMKM dan koperasi tersebut diharapkan dapat mendukung
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
29
pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang berfokus pada pencapaian daya saing
kompetitif berdasarkan kemampuan sumber daya alam, SDM dan Iptek.
Kerangka kebijakan yang digunakan dapat dirangkum dalam suatu
skenario peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahun ke
depan seperti diuraikan secara ringkas sebagai berikut:
1. Kebijakan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan skala
UMKM dalam rangka penguatan pasar domestik dan pengembangan
keunggulan global. Kebijakan difokuskan pada upaya-upaya:
a. peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan kualitas
sumber daya manusia (SDM), akses ke pembiayaan dan layanan
keuangan lainnya, serta penyediaan insentif fiskal dan non fiskal;
b. peningkatan inovasi dan penerapan standarisasi proses produksi dan
produk/jasa UMKM;
c. peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan
kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok; dan
d. peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa UMKM;
Gambar 3.1. Skenario Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi pada 2015-2019
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
30
Sumber: Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019
2. Kebijakan pemberdayaan koperasi diarahkan untuk meningkatkan tata
kelola usaha koperasi yang difokuskan pada upaya-upaya:
a. peningkatan dan penguatan kontribusi anggota dalam memajukan
usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan
b. modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka
memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara optimal dalam
pasar domestik dan internasional.
Skenario kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi ke
depan juga disusun berdasarkan potensi yang dimiliki oleh UMKM dan koperasi.
Potensi terbesar UMKM saat ini yaitu populasinya yang besar, serta karakteristik
organisasi dan usahanya yang fleksibel. Populasi UMKM yang besar merupakan
modal untuk berkontribusi pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB),
penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan skala produksi dan pemasaran.
Fleksibilitas organisasi, tata kerja dan pengelolaan usaha UMKM juga memberi
kemudahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Kapasitas
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
31
UMKM umumnya dibangun dari sumber daya lokal (bahan baku, pengetahuan,
keterampilan, dan tenaga kerja) juga menjadikan usahanya dapat menghasilkan
produk yang terjangkau bagi masyarakat. Potensi tersebut menjadikan UMKM
dapat berkontribusi besar dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam
penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Sementara itu sebagai organisasi yang berbasis anggota, koperasi dapat
menggunakan kekuatan partisipasi anggotanya untuk membangun kemandirian
dan kemajuan usaha. Koperasi juga dapat mengembangkan skala yang
memadai untuk UMKM yang bergabung menjadi anggotanya. Cara ini akan
memungkinkan koperasi untuk meningkatkan efisiensi usaha bersama mulai
dari pengadaan, produksi sampai pemasaran. Dengan misi ekonomi dan
sosialnya, koperasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan modal sosial
masyarakat serta kesempatan kerja bagi masyarakat.
Pengembangan UMKM dan koperasi juga didukung ketersediaan
payung hukum, sumber daya alam dan SDM. Struktur peraturan yang ada sudah
memberikan koridor yang jelas mengenai penyediaan dukungan bagi
perkembangan UMKM dan koperasi ke depan. Ketersediaan sumber daya alam
dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar) juga menjadi
faktor eksternal pendukung bagi perkembangan UMKM. Adanya budaya
gotong-royong juga menjadi cikal bakal bagi perkembangan koperasi. Potensi
UMKM dan koperasi juga dapat dilihat dari adanya dukungan dari berbagai
pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait pengembangan
usaha baru dan penguatan UMKM dan koperasi di berbagai sektor dan wilayah.
Namun efektivitas penggunaan berbagai potensi dan sumber daya
tersebut masih membutuhkan penanganan berbagai masalah dan tantangan
yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi. beberapa permasalahan umum yang
perlu dicermati adalah sebagai berikut:
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
32
1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro yang
informal dan memiliki akses ke sumber daya, kapasitas SDM, serta
kontribusi yang terbatas;
2. Penurunan kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik
bruto (PDB) di sektor-sektor dengan jumlah UMKM yang besar yaitu
sektor pertanian dan perdagangan. Kondisi ini juga menunjukkan
kontribusi UMKM dalam peningkatkan nilai tambah di sektor-sektor
produktif masih rendah;
3. Populasi dan kontribusi PDB usaha kecil dan menengah yang rendah
mengkonfirmasi masalah missing middle dalam struktur pelaku usaha;
4. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan
usaha besar, dan antar UMKM di berbagai sektor;
5. Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah dan kontribusinya dalam
ekspor terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir;
6. Kontribusi UMKM dalam investasi masih lebih rendah dibandingkan
dengan usaha besar; dan
7. Koperasi belum berperan optimal dalam peningkatan efisiensi dan posisi
tawar anggotanya.
Ketujuh permasalahan tersebut perlu ditangani secara komprehensif
dengan memperhatikan masalah-masalah spesifik terkait SDM, produksi dan
pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan iklim usaha (lihat Tabel 3.1).
Tabel 3.1 Permasalahan Teknis yang dihadapi UMKM dan koperasi
Aspek Permasalahan
SDM 1. Rendahnya kapasitas pemilik/pengusaha yang berkaitan dengan keterbatasan pendidikan, pengalaman, keterampilan, kapasitas inovasi, akses ke informasi, akses kepelatihan, dan pemahaman tentang hukum dan peraturan;
2. Orientasi usaha yang rendah, yang berkaitan dengan (i)
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
33
Aspek Permasalahan
keterbatasan motivasi usaha, orientasi pasar, akses ke informasi pasar, dan keinginan untuk terus berkembang; (ii) masih berorientasi produksi; dan (iii) penghindaran kompleksitas dan resiko usaha;
3. Pola pengelolaan usaha yang masih tradisional, yang berkaitan dengan karakteristik usaha perorangan, tenaga kerja keluarga/ terbatas, belum ada pembagian kerja dan pemisahan urusan keluarga dan usaha, rendahnya kapasitas manajerial, rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan; dan status usaha informal;
4. Terbatasnya kapasitas untuk memanfaatkan potensi lokal yang berkaitan dengan masalah pemahaman tentang potensi lokal, rendahnya kreativitas, hambatan budaya dan pola kerja, kurangnya keterampilan dan pengalaman, kurangnya akses ke lembaga pendidikan dan pelatihan, dan rendahnya kompetensi kewirausahaan;
5. Rendahnya kemampuan inovasi yang ditunjukkan dengan (i) pengembangan produk hanya bersifat inkremental atau bergantung pada pesanan konsumen; (ii) akses yang terbatas pada sumber informasi tentang inovasi; (iii) kurangnya adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan (iv) kurangnya pembiayaan untuk mendukung inovasi;
6. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman UMKM dan koperasi akan layanan keuangan sehingga lebih mengandalkan sumber layanan keuangan informal;
7. Kurang efektifnya pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha yang berwawasan wirausaha, pasar dan inovasi;
Produksi dan
Pemasaran
1. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi yang berkaitan dengan rendahnya kontinuitas produksi, investasi yang kurang efisien, tingkat penerapan teknologi yang rendah, diversifikasi, kualitas dan nilai tambah produk yang rendah, dan keterbatasan kapasitas koperasi produksi;
2. Terbatasnya akses ke pasar yang berkaitan dengan keterbatasan akses informasi harga dan pasar, jangkauan dan infrastruktur pemasaran, ketergantungan pada perantara, dan keterbatasan kapasitas koperasi pemasaran;
3. Terbatasnya jumlah UMKM dan koperasi yang terhubung dengan jaringan usaha berbasis rantai nilai, yang dipengaruhi oleh rendahnya jumlah kemitraan antara UMKM dan koperasi dan usaha besar, rendahnya jumlah UMKM dan koperasi yang tergabung dalam jaringan produksi global, dan keterbatasan peran koperasi dalam menjalin kemitraan;
4. Kurang efektifnya insentif untuk penerapan teknologi karena banyak yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan UMKM dan koperasi;
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
34
Aspek Permasalahan
5. Terbatasnya kapasitas UMKM dan koperasi untuk ekspor yang berkaitan dengan (i) keterbatasan informasi mengenai karakteristik pasar, prosedur ekspor dan perbankan di negara tujuan ekspor; (ii) kualitas produk dan pengemasan yang rendah; (iii) rendahnya inovasi produk; (iv) keterbatasan respon terhadap pembeli internasional; dan (v) keterbatasan pembiayaan ekspor;
Pembiayaan 1. Terbatasnya aset dan permodalan UMKM dan koperasi, terutama pada usaha mikro dan wirausaha baru;
2. Terbatasnya skema pembiayaan yang bisa mengakomodir model usaha UMKM dan koperasi, terutama di perdesaan, dan bagi kelompok usaha mikro dan wirausaha baru;
3. Terbatasnya akses ke sumber pembiayaan, terutama perbankan yang berkaitan dengan keterbatasan jangkauan lembaga keuangan, prosedur dan biaya kredit, kapasitas SDM lembaga keuangan untuk menilai kelayakan dan resiko kredit UMKM dan koperasi, kerja sama pembiayaan antar lembaga keuangan,informasi mengenai kelayakan usaha UMKM dan koperasi, dan pengetahuan dan pemahaman UMKM dan koperasi mengenai layanan keuangan;
4. Terbatasnya kapasitas dan informasi pembiayaan non perbankan yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas lembaga keuangan bukan bank, skema pembiayaan non bank, dan informasi mengenai pembiayaan non bank;
Kelembagaan
dan Iklim
Usaha
1. Rendahnya tata kelola kelembagaan usaha yang berkaitan dengan (i) belum optimalnya peran koperasi dalam menggerakkan perekonomian lokal, rendahnya profesionalisme koperasi; dan (ii) rendahnya pengorganisasian dan pengelolaan sentra dan klaster UMKM;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai potensi koperasi karena citra koperasi yang kurang baik, tingginya intervensi pemerintah dalam pengembangan koperasi dan kurangnya peran gerakan koperasi dalam pemasyarakat dan penguatan koperasi;
3. Iklim usaha yang belum kondusif, yang berkaitan dengan keterbatasan insentif untuk formalisasi usaha, variasi jenis dan tata cara perizinan usaha, rendahnya perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat, dan tingginya biaya transaksi akibat rendahnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan;
4. Rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah karena koordinasi dan sinergi baik dalam pelaksanaan dan pemantauan kebijakan dan program belum dilaksanakan dengan baik;
Sumber: Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
35
Dalam lima tahun mendatang, UMKM dan koperasi juga menghadapi
berbagai tantangan sebagai dampak dari perubahan lingkungan eksternal baik
di dalam maupun luar negeri. Perubahan lingkungan eksternal di dalam negeri
dipengaruhi oleh perubahan ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan populasi
yang menimbulkan peluang pengembangan produk baru, ancaman terhadap
ketersediaan bahan baku, peningkatan/penurunan permintaan, perubahan tren
pasar, dan ketersediaan tenaga kerja atau calon pengusaha, terutama yang
terdidik. Perubahan lingkungan di dalam negeri juga dipengaruhi oleh kualitas
peraturan, kebijakan, serta konsistensi pelaksanaan dan pengendaliannya,
termasuk penegakan hukum. Hal ini sangat penting untuk menjamin kesetaraan
berusaha, persaingan usaha yang sehat.
Berkaitan dengan lingkungan eksternal, tantangan yang dihadapi oleh
UMKM dan koperasi di satu sisi dapat berupa pemanfaatan peluang usaha,
termasuk kerja sama usaha, dalam kondisi perekonomian global yang semakin
terbuka. Di sisi lain, tantangan global tersebut juga dapat menimbulkan
ancaman bagi keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi karena globalisasi
membawa persaingan yang semakin intensif. Persaingan tidak hanya
ditimbulkan dari masuknya barang-barang produksi negara lain, namun juga
melalui aliran investasi. Selain itu, gejolak perekonomian global, seperti yang
terjadi pada tahun 2008-2009, membutuhkan adanya respon yang tepat
mengingat sebagian UMKM dan koperasi memiliki pasar yang khas di beberapa
negara yang mengalami krisis. Kondisi ini berdampak pada keberlanjutan
produksi dan pasar UMKM dan koperasi.
Tabel 3.2. Sasaran dan Indikator Peningktatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi pada Tahun 2015-2019
Sasaran Indikator
1. Meningkatnya Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
36
kontribusi
UMKM dan
koperasi dalam
perekonomian
Pertumbuhan kontribusi KUMKM dalam pembentukan PDB
Pertumbuhan kontribusi KUMKM dalam ekspor non migas
Pertumbuhan kontribusi KUMKM dalam pembentukan modal
tetap/investasi
2. Meningkatnya
daya saing
UMKM
Tingkat produktvitas UMKM
Proporsi UMKM yang formal/teregistrasi
Proporsi UMKM yang mengakses layanan keuangan formal
Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi
Proporsi UMKM yang menerapkan standardisasi & sertifikasi
produk
Proporsi UMKM yang tergabung dalam kemitraan atau jaringan
produksi
Tingkat daya saing UMKM per provinsi
3. Meningkatnya
usaha baru
yang
berpotensi
tumbuh dan
inovatif
Pertumbuhan wirausaha baru
Proporsi technopreneur
Pertumbuhan output UMKM di sektor-sektor unggulan
Pertumbuhan jumlah wirausaha baru/usaha mikro di wilayah
dengan tingkat kemiskinan tinggi
4. Meningkatnya
tata kelola dan
daya saing
koperasi
Jumlah unit dan anggota koperasi aktif
Proporsi koperasi aktif yang melaksanakan RAT
Proporsi koperasi berkualitas
Jumlah koperasi yang masuk Global Cooperative 300 List
Pertumbuhan volume usaha koperasi
Sumber: Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019
Penanganan permasalahan dan tantangan terkait isu strategis
peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahun mendatang perlu
diarahkan untuk mewujudkan sasaran-sasaran (lihat Tabel 3.2):
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
37
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian. Sasaran ini
menggambarkan perbaikan kontribusi UMKM pada perekonomian yang
saat ini cenderung menurun terutama kontribusi PDB dan ekspor. Selain
itu, kontribusi UMKM dalam investasi juga masih perlu didorong.
Kontribusi UMKM dalam perekonomian juga mencakup kontribusi dari
UMKM yang berbadan hukum koperasi. Selama ini kontribusi koperasi
dalam perekonomian belum dapat diukur secara terpisah dari UMKM.
Indikator yang tersedia bagi koperasi hanya berkaitan dengan jumlah
tenaga kerja di koperasi (manajer dan karyawan) yang mencerminkan
peran koperasi dalam penciptaan lapangan kerja.
2. Meningkatnya daya saing UMKM. Sasaran ini berkaitan dengan hasil
penanganan masalah produktivitas UMKM yang memiliki kesenjangan
yang tinggi dengan usaha besar, dan antar sektor. Perbaikan dari sisi nilai
tambah dan pendapatan UMKM juga perlu dilakukan. Perbandingan
pertumbuhan PDB dan investasi UMKM selama ini menunjukkan bahwa
UMKM memiliki kapasitas yang jauh lebih rendah dalam menciptakan
pendapatan dibandingkan dengan usaha besar. Pencapaian sasaran ini
juga ditentukan dari kapasitas UMKM untuk mengakses sumber daya
produktif, menerapkan teknologi, standardisasi dan sertifikasi, serta
mengembangkan kemitraan yang menguntungkan. Kejelasan legalitas
UMKM juga perlu ditingkatkan karena hal ini menjadi prasyarat untuk
peningkatan posisi tawar UMKM;
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif.
Sasaran ini merupakan sintesis dari kebutuhan untuk memasok populasi
UMKM dengan usaha-usaha baru yang potensial dan berdaya saing.
Kebijakan dan program perlu diarahkan untuk mendukung tumbuhnya
wirausaha yang memiliki kelayakan usaha yang tinggi, kapasitas yang
besar untuk terus berkembang, serta kapasitas inovasi yang ditunjukkan
dengan daya adaptasi dan kreativitas yang tinggi sehingga mampu
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
38
merespon perubahan pasar secara tepat. Sasaran ini juga berkaitan
dengan sasaran pengurangan angka kemiskinan yang menjadi amanat
RPJPN 2005-2025, sehingga pencapaian sasaran ini diharapkan
mencakup berkembangnya wirausaha baru potensial di wilayah-wilayah
dengan angka kemiskinan yang tinggi; dan
4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi. Sasaran ini
diharapkan menggambarkan kapasitas, skala dan kinerja koperasi yang
lebih baik sebagai hasil dari penataan kelembagaan koperasi, perbaikan
tata kelola dan akuntabilitas kelembagaan dan usaha koperasi,
peningkatan partisipasi anggota, dan perbaikan usaha koperasi.
Berdasarkan sasaran tersebut di atas, maka arah kebijakan yang perlu
ditempuh dalam tahun 2015-2019 adalah “Peningkatan daya saing UMKM dan
koperasi untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan
membangun keunggulan global”. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa upaya
yang perlu ditempuh dalam ranga meningkatkan daya saing UMKM dan
koperasi perlu ditujukan untuk mengoptimalkan potensi UMKM dan koperasi
dan perannya dalam memperkuat struktur dan kinerja perekonomian.
Ketahanan perekonomian domestik yang dimaksud menggambarkan kondisi
perekonomian yang kokoh, stabil, tumbuh tinggi, dan mampu memberi
kesempatan bagi pertumbuhan yang adil antar sektor, wilayah dan kelompok.
Keadilan ekonomi tersebut mencerminkan pelaksanaan misi RPJPN 2005-2025
yaitu pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Arah kebijakan ini juga
menunjukkan bahwa kapasitas UMKM dan koperasi yang lebih tinggi
merupakan salah satu modal penting yang dapat diberdayakan untuk
membangun keunggulan kompetitif, termasuk pada tataran global. Arah
kebijakan tersebut juga telah sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025 dan tema
RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui
lima strategi yaitu:
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
39
1. Peningkatan kompetensi SDM UMKM dan koperasi, di antaranya
melalui pengembangan kewirausahaan dan penyediaan insentif bagi
tumbuhnya technopreneur, peningkatan kompetensi teknis dan
manajemen SDM UMKM dan koperasi, dan peningkatan ketersediaan
layanan usaha terpadu;
2. Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan yang akan
dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan invoasi skema
pembiayaan baik yang berbasis perbankan dan lembaga non bank,
penguatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro
(LKM), penyediaan insentif untuk mengembangkan skema penjaminan
usaha bagi UMKM dan koperasi, pengembangan sistem penilaian kredit
dan infomasi debitur yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai jenis
lembaga keuangan termasuk KSP dan LKM, serta pengembangan kerja
sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM
dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui
pengembangan dan penguatan produk unggulan, peningkatan inovasi dan
penerapan teknologi, standardisasi, dan sertifikasi, penyediaan insentif
bagi tumbuhnya trading house bagi UMKM dan koperasi, dan penyediaan
informasi pasar;
4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, yang akan dilaksanakan di
antaranya melalui pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai
nilai baik yang melibatkan kerja sama antar UMKM dan koperasi, maupun
antara UMKM dan koperasi dengan usaha besar/investor, serta revitalisasi
dan modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi; dan
5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi, di
antaranya melalui penataan regulasi untuk meningkatkan kepastian dan
perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi, pendaftaran usaha untuk
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
40
memperkuat status legalitas UMKM, dan penyediaan insentif dan
penegakan hukum terkait perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi.
Kelima strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rancangan
rencana tindak peningkatan daya saing UMKM dan koperasi pada tahun 2015-
2019 seperti terdapat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Rancangan Rencana Tindak Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi pada Tahun 2015-2019
No. Rencana Tindak
Strategi: Peningkatan kompetensi SDM UMKM dan koperasi
1. Pengembangan wirausaha yang terpadu dengan dukungan pelatihan,
pembiayaan, pendampingan, serta kerja sama antara pemerintah, swasta,
perguruan tinggi dan masyarakat;
2. Perluasan jangkauan pemasyarakatan kewirausahaan terutama bagi generasi
muda dan tenaga kerja terdidik dan terampil dalam rangka mengembangkan
potensi lokal;
3. Penyediaan skema pelatihan dan pendampingan khusus bagi usaha mikro untuk
perbaikan orientasi, keterampilan, dan manajemen usaha;
4. Peningkatan kompetensi SDM UMKM dan koperasi melalui berbagai pelatihan
pada aspek kepemimpinan, kewirausahaan, tata kelola usaha yang baik (good
corporate governance), manajemen keuangan, keterampilan teknis, pemasaran,
ekspor dan desain;
5. Pengembangan technopreneur melalui penguatan inkubator bisnis dan
technopark dalam bentuk (i) perbaikan manajemen; serta (ii) fasilitasi prasarana,
komersialisasi produk dan pengurusan paten, yang didukung kerja sama antara
pemerintah, swasta,perguruan tinggi dan masyarakat;
6. Peningkatan kapasitas inovasi UMKM dan koperasi melalui (i) peningkatan
akses ke sumber daya dan tenaga kerja terampil; (ii) pelatihan inovasi bagi
UMKM dan koperasi pemula, tumbuh dan mapan; (iiii) fasilitasi agglomerasi,
klasterisasi, spesialisasi dan kemitraan; (iv) penguatan jaringan dan kemitraan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
41
No. Rencana Tindak
informasi dan sumber inovasi; (v) pemanfaatan paten bersama; (vi)
pengembangan mentor dan mitra bisnis dari kalangan UMKM dan koperasi
sendiri; dan (vii) pembentukan pusat inovasi;
7. Peningkatan jangkauan dan kualitas pemasyarakatan dan penyuluhan
perkoperasian bagi masyarakat, termasuk bagi kelompok produsen skala mikro,
generasi muda terdidik, dan kelompok profesi;
8. Peningkatan pemahaman anggota koperasi mengenai praktik berkoperasi yang
sesuai nilai dan prinsip koperasi melalui penguatan peran gerakan koperasi;
9. Perbaikan kurikulum tentang perkoperasian di pendidikan formal yang
didukung penyediaan praktik berkoperasi di sekolah dan perguran tinggi;
10. Peningkatan jangkauan dan kualitas diklat perkoperasian yang berorientasi
pada pengembangan co-operative leaders dan co-operative entrepreneurs;
11. Fasilitasi bagi kaderisasi co-operative entrepreneurs yang akan menjadi
lokomotif pengembangan usaha bersama berbasis produk unggulan yang
melibatkan tokoh atau penggerak koperasi sukses di setiap wilayah melalui
kerja sama dengan gerakan koperasi;
12. Pengembangan modul literasi keuangan bagi SDM UMKM dan koperasi, yang
didukung pendampingan;
13. Peningkatan kompetensi manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Lembaga
Keuangan Mikro (LKM);
14. Revitalisasi dan perbaikan kualitas lembaga diklat UMKM dan koperasi;
15. Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu
(PLUT) bagi UMKM dan koperasi, yang didukung sinergi dan kerja sama
advokasi dan pendampingan antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi
dan masyarakat;
16. Pengembangan skema mentoring usaha bagi UMKM dan koperasi yang
melibatkan usaha menengah dan usaha besar yang sukses terutama dalam
rangka mengembangkan produk unggulan lokal;
Strategi: Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
42
No. Rencana Tindak
1. Pengembangan arsitektur lembaga keuangan yang mendukung intermediasi
pembiayaan bagi UMKM dan koperasi, termasuk yang berada di wilayah
terpencil dan perbatasan, yang didukung sistem informasi pembiayaan bagi
UMKM dan koperasi;
2. Pengembangan inovasi skema pembiayaan dan layanan keuangan yang sesuai
dengan karakteristik model bisnis UMKM dan koperasi dan wirausaha baru,
termasuk skema pembiayaan yang berbasis prinsip syariah dan pasar modal;
3. Pengintegrasian Sistem Infomasi Debitur untuk perbankan, KSP, LKM, dan
lembaga keuangan lainnya;
4. Peningkatan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan melalui skema
penjaminan, insentif suku bunga, fasilitasi kerja sama pembiayaan antara
lembaga keuangan besar dengan KSP dan LKM, sertifikasi tanah dan
pengembangan skema clearing house yang didukung studi kelayakan dari model
bisnis UMKM dan koperasi;
5. Penguatan permodalan bagi usaha mikro dan kecil, serta koperasi pemula
melalui skema dana bergulir, program kredit, dan layanan keuangan mikro,
yang disertai dengan pendampingan manajemen keuangan;
6. Fasilitasi akses kredit/pembiayaan ekspor bagi UMKM;
7. Fasilitasi bagi peran lembaga keuangan besar, dan gabungan KSP sekunder,
untuk menjadi lembaga APEX untuk KSP dan LKM;
8. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk pelaksanaan
amanat Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
9. Fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi layanan KSP dan
LKM;
10. Penyediaan penjaminan simpanan untuk KSP dan LKM;
11. Peningkatan pengawasan lembaga keuangan melalui pengembangan dan
penguatan lembaga pengawasan KSP dan LKM, serta perbaikan mekanisme
pengawasan perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
12. Pengembangan kebijakan pemeringkatan KSP, LKM dan lembaga keuangan
kecil lainnya yang melibatkan kerja sama pemerintah dan dunia usaha;
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
43
No. Rencana Tindak
13. Penyediaan kemudahan perizinan dan persyaratan bagi pendirian KSP dan LKM
di perdesaan;
14. Evaluasi dan pengkajian mengenai pengaturan dan pengembangan KSP dan
LKM yang mencakup kajian sektor, struktur permodalan, evaluasi aspek hukum,
dan kerangka pengawasan;
15. Penyediaan insentif bagi usaha menengah dan usaha besar yang menjadi avalis
atau off-taker bagi usaha mikro dan kecil, terutama di perdesaan dan sektor-
sektor primer;
Strategi: Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
UMKM dan koperasi
1. Fasilitasi bagi UMKM dan koperasi untuk perbaikan bisnis proses, tata kelola
usaha, dan sarana prasarana produksi untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas
tumbuh, dan inovasi;
2. Pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis industri kreatif dan blue
ocean strategy;
3. Fasilitasi pengembangan kawasan UMKM berbasis industri kreatif dan inovasi;
4. Penyediaan insentif bagi UMKM dan koperasi untuk berinovasi produk dan
menciptakan ruang pasar baru;
5. Fasilitasi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk usaha mikro dan
kecil melalui skema bantuan yang mengintegrasikan penerapan teknologi tepat
guna, peningkatan akses ke pembiayaan, fasilitasi pemasaran dan
pendampingan usaha;
6. Fasilitasi pengembangan usaha koperasi produksi dalam rangka peningkatan
produktivitas usaha dan nilai tambah bagi usaha skala mikro dan kecil di
berbagai sektor;
7. Peningkatkan akses dan penguasaan UMKM dan koperasi terhadap teknologi
melalui fasilitasi teknologi dan pendampingannya, yang didukung kerja sama
pemerintah, swasta, asosiasi, lembaga litbang dan perguruan tinggi;
8. Penyediaan insentif untuk penerapan teknologi, komersialisasi produk UMKM
dan koperasi, penerapan hak atas kekayaan intelektual (HaKI), perbaikan
pengemasan, sertifikasi produk, serta pengem bangan citra produk UMKM dan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
44
No. Rencana Tindak
koperasi;
9. Fasilitasi peningkatan akses ke pemasaran melalui dukungan sarana prasarana
pemasaran, pameran dan promosi, serta sistem informasi harga dan pasar;
10. Penguatan Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai trading house
yang dapat memberikan layanan intermediasi antara UMKM dan koperasi dan
pembeli baik dalam maupun luar negeri yang berkaitan dengan promosi,
penjualan produk, pengadaan, dan pengembangan jaringan;
11. Peningkatan partisipasi UMKM dan koperasi dalam ekspor melalui fasilitasi
promosi ekspor, pengembangan trading house, fasilitasi uji coba ekspor;
fasilitasi akses ke pembiayaan ekspor, penyediaan sistem informasi pasar di
negara-negara tujuan ekspor, fasilitasi logistik, dan fasilitasi kemitraan dengan
investor asing;
12. Pengembangan koperasi pemasaran/ distribusi dalam rangka memperkuat
posisi tawar UMKM dan koperasi dalam jalur perdagangan dan distribusi;
13. Peningkatan kapasitas dan posisi tawar UMKM dan koperasi untuk melakukan
negosiasi dengan pemasok dan pembeli melalui pengembangan sistem
negosiasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
14. Penyediaan advokasi, pendampingan dan fasilitasi bagi UMKM dan koperasi
dalam rangka meningkatkan perannya di pasar ASEAN;
Strategi: Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi
1. Penyediaan insentif dan fasilitasi pengembangan jaringan dan kemitraan usaha
UMKM dan koperasi yang berbasis rantai nilai dan rantai pasok yang melibatkan
mitra di dalam dan luar negeri;
2. Pengembangan sistem bisnis UMKM dalam wadah klaster dan koperasi yang
disertai pengembangan model bisnis dan sistem pendukungnya;
3. Penyiapan UMKM dan koperasi yang memiliki potensi dan kapasitas yang
sesuai untuk membangun kemitraan dengan investor;
4. Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi di klaster dan kawasan industri yang
didukung sarana prasarana, penyediaan trading house, akses ke SDM terampil
dan bahan baku, sistem informasi pasar, dan pengelolaan klaster;
5. Fasilitasi pengembangan konsolidasi usaha (agglomerasi) dan jaringan usaha
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
45
No. Rencana Tindak
yang bersifat komplementer di antara UMKM dalam bentuk koperasi atau
klaster dalam rangka pengembangan produk unggulan lokal, peningkatan
efisiensi usaha, serta akses ke sumber daya produktif dan pasar;
6. Pengembangan jejaring koperasi yang berbasis co-opetition, baik horizontal
(klaster) maupun vertikal (konglomerasi);
7. Pembentukan lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah untuk
memantau pelaksanaan kemitraan antar UMKM dan koperasi, dan antara
UMKM dan koperasi dan usaha besar;
8. Fasilitasi perluasan praktek berkoperasi bagi kelompok usaha mikro,
9. Pembinaan dan pendampingan bagi koperasi untuk menyesuaikan organisasi,
permodalan dan usaha sesuai UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian dan
peraturan pelaksanaannya, yang didukung kerja sama dengan gerakan
koperasi;
10. Perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi yang didukung perbaikan
sistem administrasi badan hukum, peningkatan akuntabilitas melalui
pelaksanaan RAT dan audit, penerapan kebijakan penggabungan, peleburan
dan pembubaran koperasi, serta penegakan peraturan dan sanksi;
11. Revitalisasi usaha koperasi yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan
modernisasi usahanya;
12. Penguatan koperasi yang dijalankan dengan prinsip syariah melalui penyediaan
advokasi dan bimbingan, fasilitasi pembentukan jaringan usaha, dan fasilitasi
pengembangan sistem pendukungnya;
13. Penguatan gerakan koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi
koperasi, meningkatkan penerapan nilai dan prinsip koperasi,
memasyarakatkan koperasi, meningkatkan konsultasi dan advokasi bagi
koperasi, dan meningkatkan kerja sama antar koperasi dan antara koperasi
dengan badan usaha lain;
14. Peningkatan kerja sama antardaerah atau antarklaster UMKM dan koperasi
terkait (i) pertukaran informasi dan data potensi; (ii) produksi; dan (iii)
pengembangan sister city terkait komoditas unggulan yang serupa;
Strategi: Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi
1. Penyempurnaan basis data UMKM dan koperasi yang mencakup data dan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
46
No. Rencana Tindak
informasi berbasis skala usaha, sektor, wilayah,dan kontribusi UMKM dan
koperasi dalam perekonomian;
2. Pengembangan klasitifkasi tingkat perkembangan UMKM dan koperasi yang
didasarkan pada kinerja dan tingkat kesehatan UMKM dan koperasi;
3. Penataan peraturan perundang-undangan di bidang UMKM dan koperasi yang
disertai harmonisasi dengan peraturan lainnya, kelengkapan aturan
operasionalnya, dan penegakannya;
4. Pengembangan dan fasilitasi registrasi UMKM yang didukung perangkat
kelembagaan dan penggunaan sistem berbasis TIK;
5. Penyempurnaan perizinan usaha untuk mendorong formalisasi UMKM dan
koperasi melalui (i) penyederhanaan jenis, persyaratan dan prosedur; (ii)
koordinasi dan harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah; (iii) penerapan sistem pendaftaran tunggal; (iv) penurunan biaya; (v)
perbaikan sistem monev; dan (vi) peningkatan kualitas PTSP;
6. Pengurangan hambatan non-tarif bagi UMKM dan koperasi melalui
penyederhanaan dan harmonisasi peraturan yang berkaitan dengan ekspor,
impor, distribusi, pengadaan, pergerakan pelaku bisnis, standar pelabelan,
pembiayaan, kualifikasi profesional, perlindungan transaksi, dan HaKI;
7. Peningkatan efektivitas penerapan kebijakan perlindungan usaha bagi UMKM
dan koperasi melalui koordinasi dan kerja sama dengan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU), Pemda dan asosiasi;
8. Penataan usaha informal di perkotaan melalui harmonisasi kebijakan tata ruang
dan fasilitasi lokasi usaha, penyediaan pendampingan, dan penguatan
kelembagaan melalui kelompok/ koperasi;
9. Harmonisasi dan perbaikan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah untuk mendorong agglomerasi dan pengembangan klaster
UMKM dan koperasi, terutama untuk mendukung pengembangan produk
unggulan di luar pulau Jawa;
10. Peningkatan efektivitas penerapan kebijakan kemitraan, investasi terkait
pencadangan usaha bagi UMKM dan koperasi, dan pengadaan barang dan jasa
pemerintah, yang didukung penegakannya;
11. Pengembangan kebijakan dan skema restrukturisasi UMKM dan koperasi untuk
mengantisipasi dan mengatasi dampak bencana dan krisis usaha/ ekonomi yang
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
47
No. Rencana Tindak
mencakup (i) riset adaptasi model bisnis UMKM dan koperasi terhadap gejolak
perekonomian; (ii) sistem cepat tanggap dalam bentuk pelayanan satu pintu;
(iii) skema bantuan likuiditas sementara dalam periode krisis dan restrukturisasi
hutang UMKM dan koperasi pascakrisis; dan (iv) skema pemulihan usaha yang
didukung kerja sama pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat;
12. Peningkatan kualitas penelitian UMKM dan koperasi melalui pelaksanaan riset
kebijakan dan teknis dari aspek-aspek pemberdayaan UMKM dan koperasi pada
tataran makro, meso dan mikro yang mencakup pengembangan SDM,
pembiayaan, produksi, pemasaran, kelembagaan dan iklim usaha;
13. Peningkatan partisipasi UMKM dan koperasi dalam proses konsultasi dan dialog
dengan pemerintah dalam rangka penyusunan dan perbaikan kebijakan UMKM
dan koperasi;
14. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dalam rangka peningkatan
efektifitas program pemberdayaan UMKM dan koperasi yang didasarkan pada
matriks organisasi dan program-program unggulan, serta rencana kerja
bersama, yang didukung forum koordinasi yang melibatkan perwakilan
pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan
media massa;
15. Penguatan fasilitasi bagi UMKM dan koperasi yang disediakan pemerintah dan
pemerintah daerah melalui pendekatan yang tersistem dan dilengkapi dengan
aturan/kebijakan operasional dan standar baku pelaksanaannya;
16. Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi program pemberdayaan
UMKM dan koperasi dalam rangka pengukuran pencapaian, perbaikan desain
dan cakupan program;
17. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
program dan kegiatan pemberdayaan UMKM dan koperasi di daerahnya;
Sumber: Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019
Pola pelaksanaan dari ketujuh puluh enam rekomendasi rencana aksi
tersebut perlu memperhitungkan kebutuhan pendanaan, kapasitas pelaksanaan
dan mekanisme pelaksanaannya. Secara umum, Background Study RPJMN
2015-2019 merumuskan pola pelaksanaan rencana aksi peningkatan daya saing
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
48
UMKM dan koperasi perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan
(stakeholders) baik dari sektor publik (Pemerintah Pusat dan Daerah), swasta
(UMKM dan koperasi, usaha besar, BUMN, dan asosiasi), masyarakat (organisasi
kemasyarakatan, perguruan tinggi, dll.), dan kerja sama dengan mitra
pembangunan internasional. Pemerintah Pusat dan Daerah menjalankan peran
sebagai (i) regulator melalui penyusunan, pengendalian dan penegakan
peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan UMKM dan
koperasi; (ii) katalis dengan menyediakan berbagai insentif dan inisitatif
(program dan kegiatan) yang diarahkan untuk aspek-aspek pemberdayaan
UMKM dan koperasi yang belum bisa disediakan pasar, atau oleh UMKM dan
koperasi secara mandiri; dan (iii) fasilitator dengan menyediakan dukungan
intermediasi bagi peningkatan akses UMKM dan koperasi ke sumber daya
produktif, informasi, keterampilan, pasar dan kemitraan, serta bagi peningkatan
kapasitas dan jangkauan sistem pendukung UMKM dan koperasi. Stakeholders
lainnya akan melengkapi peran Pemerintah khususnya yang berkaitan dengan
penguatan sistem pendukung, penyediaan dukungan peningkatan kapasitas dan
kelembagaan bagi UMKM dan koperasi, riset dan pengembangan, dan
pemberian umpan balik kepada Pemerintah untuk perbaikan regulasi,
kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan UMKM dan koperasi.
Gambar 3.2. Konsep Koordinasi dan Sinergi K/L dan Pemda dalam
Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi pada Tahun 2015-2019
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
49
Sumber: Direktorat Pemberdayaan KUMKM (2012)
Koordinasi dan sinergi antar K/L dan dengan Pemda dalam peningkatan
daya saing UMKM dan koperasi diharapkan dapat mengurangi ego sektoral,
sehingga berbagai program dan kegiatan pengembangan UMKM dan koperasi
yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dapat memberikan hasil atau perbaikan
kondisi UMKM dan koperasi secara signifikan. Pengaturan koordinasi dan
sinergi ke depan dapat disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan peran
(perencanaan dan pelaksanaan, serta pelaksana utama dan pendukung), dan
kelompok sektor (primer, sekunder dan tersier). Peran Pemda yang terdapat
pada Gambar 3.2 menunjukkan posisi Pemda yang strategis dalam upaya
peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, baik pada tataran perencanaan
maupun pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, dimana Pemda memiliki
tugas untuk melakukan kordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan UMKM dan
koperasi di daerah. Untuk memperkuat peran Pemda, Pemerintah Pusat perlu
mendukung peningkatan kapasitas SDM aparat yang memadai sehingga
SINERGI KEBIJAKAN danPROGRAM PUSAT DAN
DAERAH
Peningkatan Daya SaingUMKM
Kebijakan Sektoral danRegional
Sasaran, Skema, KriteriaPembinaan, Perkuatan dan
Fasilitasi
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
50
perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan daya saing UMKM dan
koperasi di daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
3.2. REKOMENDASI MASTERPLAN PENGEMBANGAN UMKM DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI TAHUN 2015-2024
Rekomdendasi Masterplan Pengembangan UMKM dan Pengembangan
Koperasi tahun 2015-2024 yang menjadi pertimbangan dalam menyusun
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 berkaitan dengan model
pengembangan UMKM dan koperasi di Indonesia, dan skenario
pengembangannya ke depan. Berdasarkan Masterplan Pengembangan UMKM,
model pengembangan UMKM di Indonesia ke depan perlu mencakup strategi
pengembangan: (i) kelembagaan, (ii) sumber daya manusia (SDM), (iii)
teknologi, (iv) pembiayaan, dan (v) akses pasar.
Model pengembangan UMKM yang diterapkan di Indonesia saat ini
sebagian besar merujuk pada aspek-aspek pemberdayaan UMKM yang diatur di
dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, RPJPN 2005-2025 dan RPJMN
2010-2014. Aspek-aspek pengembangan SDM, pembiayaan, produksi,
pemasaran dan kelembagaan menjadi komponen utama dari model ini. Namun
perbaikan perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dari
kebijakan dan program pengembangan UMKM, terutama yang dilaksanakan
oleh Pemerintah.
Perbaikan dapat merujuk pada tiga model pengembangan UMKM yang
ada di dunia, yaitu (i) model pengembangan UMKM untuk mendukung
industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi; (ii) model pengembangan UMKM
yang berfokus pada kelembagaan; dan (iii) model pengembangan UMKM yang
berfokus pada inovasi dan kewirausahaan. Masing-masing model memiliki
kelebihan dan kekurangan dan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
pengembangan UMKM di Indonesia, serta tantangannya kini dan ke depan.
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
51
Berdasarkan keunggulan yang ditawarkan oleh ketiga model tersebut, maka
perbaikan terhadap model pengembangan UMKM di Indonesia perlu mencakup:
1. Dukungan yang komprehensif: pengembangan UMKM yang mencakup
peningkatan kapasitas SDM dan produksi, akses ke pembiayaan, akses
pemasaran, dan profesionalisme kelembagaan;
2. Dukungan yang terpadu: melengkapi lima aspek/komponen utama
pengembangan UMKM dengan partisipasi dan sinergi pemangku
kepentingan UMKM baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat,
dalam suatu pola kerja sama yang tersistem atau melembaga;
3. Penguatan kewirausahaan dan inovasi: mengembangkan dan
memperkuat kewirausahaan UMKM yang disertai dengan peningkatan
kapasitas inovasi dalam rangka memanfaatkan peluang pasar yang ada;
4. Peningkatan nilai tambah: meningkatkan produktivitas dan nilai
tambah melalui proses industrialisasi dan penguatan jaringan usaha yang
berbasis rantai pasok dan rantai nilai yang melibatkan UMKM; dan
5. Perbaikan iklim usaha: menciptakan lingkungan usaha yang
mendukung pengembangan usaha UMKM melalui penyediaan
kemudahan berusaha, perlindungan dan kepastian usaha, infrastruktur
yang memadai, dan layanan pengembangan usaha.
Kelima bidang perbaikan tersebut diharapkan dapat menjadikan model
pengembangan UMKM di Indonesia mampu mendorong pertumbuhan usaha-
usaha baru yang berpotensi tumbuh, serta meningkatkan kapasitas dan daya
saing UMKM yang ada, kontribusi dalam perekonomian, dan penghidupan
masyarakat.
Berdasarkan perbaikan model pengembangan UMKM tersebut, maka
visi pengembangan UMKM ke depan perlu diarahkan untuk mewujudkan peran
dan kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia yang lebih tinggi,
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
52
terutama dalam penciptaan PDB dan lapangan kerja. UMKM Indonesia juga
perlu ditingkatkan kemampuannya untuk bersaing di pasar domestik dan
internasional, terutama mengingat penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN
yang akan dimulai pada tahun 2015. Visi pengembangan UMKM ke depan juga
perlu mengedepankan pandangan bahwa UMKM dapat secara keseluruhan
meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama dalam membantu atau
mempercepat agenda pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, visi
pengembangan UMKM ke depan tidak hanya mengedepankan besarnya tingkat
pertumbuhan, tetapi juga karakter pertumbuhan yang inklusif dan
berkelanjutan. Berdasarkan model pengembangan UMKM di Indonesia, visi
tersebut perlu dilaksanakan melalui misi untuk (i) meningkatkan kompetensi
UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi; (ii) modernisasi dan internasionalisasi
UMKM; (iii) meningkatkan layanan dan jangkauan sistem pendukung UMKM;
dan (iv) meningkatkan iklim usaha sehingga kondusif dan sehat bagi UMKM.
Keempat misi tersebut perlu dilaksanakan melalui strategi (i)
pengembangan kewirausahaan dan kemampuan inovasi; pengembangan dan
pendalaman pola produksi dan kemitraan; penguatan peran UMKM di pasar
domestik; peningkatan kontribusi ekspor; peningkatan akses ke pembiayaan;
peningkatan iklim usaha yang kondusif; dan penguatan sektor-sektor potensial.
Sasaran, indikator dan target di dalam Masterplan Pengembangan UMKM 2015-
2024 juga menjadi masukan bagi penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN
2015-2019, dengan penyesuaian berdasarkan jangka waktu.
Sementara itu, Masterplan Pengembangan Koperasi 2015-2024
menggunakan rujukan model pengembangan koperasi yang ada di dunia untuk
memperbaiki model pengembangan koperasi yang ada saat ini di Indonesia.
Empat model yang menjadi rujukan yaitu (i) model pengembangan secara
bottom-up melalui pengembangan kegiatan sosial yang diikuti dengan
pengembangan kegiatan ekonomi; (ii) model pengembangan koperasi secara
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
53
bottom-up melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang dilengkapi dengan
kegiatan sosial; (iii) model pengembangan koperasi secara top-down melalui
pengembangan kegiatan sosial yang diikuti kegiatan ekonomi; dan (iv) model
pengembangan koperasi secara top-down melalui melalui pengembangan
kegiatan ekonomi yang dilengkapi dengan kegiatan sosial.
Keempat rujukan model pengembangan koperasi tersebut sebenarnya
sudah dipraktikan di Indonesia meskipun tidak ada standar atau model utama
yang menjadi acuan. Keunggulan dari keempat model rujukan tersebut dapat
digunakan untuk membangun model pengembangan koperasi di Indonesia yang
menjadi acuan bersama. Model tersebut menekankan bahwa penggabungan
model top-down dan botton-up dalam porsi yang seimbang perlu dilakukan
untuk mendorong berkembangnya koperasi yang dimiliki dan dikelola dengan
baik oleh anggotanya. Pemerintah dapat berperan dalam penyediaan payung
hukum, aturan dan kebijakan, insentif, perlindungan, peningkatan kapasitas dan
pendampingan. Pada saat yang sama, masyarakat mengembangkan modal
sosial yang mereka miliki untuk mengembangkan kegiatan sosial dan/atau
ekonomi bersama. Kegiatan tersebut dibangun bersama dalam rangka
menyelesaikan masalah sosial dan/atau ekonomi yang mereka miliki, sekaligus
meningkatkan penghidupan mereka secara berkelanjutan. Penggabungan peran
dari Pemerintah dan masyarakat dalam proporsi yang sesuai dengan
kapasitasnya masing-masing diharapkan dapat mendorong berkembangnya
koperasi yang kuat dan mengakar di masyarakat. Aspek utama dari keempat
model rujukan tersebut, dan perlu selalu menjadi komponen utama dalam
pengembangan koperasi ke depan, yaitu bahwa koperasi merupakan usaha
yang berbasis anggota. Oleh karena itu pengembangan kapasitas anggota/
masyarakat yang akan membentuk koperasi menjadi kunci dari keberhasilan
pengembangan koperasi ke depan.
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
54
Berdasarkan model perkembangan koperasi di Indonesia ke depan,
skenario pengembangan koperasi Indonesia ke depan perlu diarahkan untuk
mewujudkan koperasi yang mengakar di masyarakat dan mampu menjadi
penggerak perekonomian nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Hal
ini mengingat (i) koperasi memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sesuai
dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia; (ii) potensi koperasi untuk
menjadi pelaku ekonomi yang berperan besar dalam meningkatkan efisiensi
usaha, kapasitas masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan
perekonomian; (iii) nilai dan prinsip koperasi memungkinkan koperasi untuk
berkembang besar bahkan sejajar dengan bentuk bangun ekonomi lain tanpa
harus meninggalkan jatidirinya; (iv) koperasi memiliki kemampuan adaptif
dalam berbagai sistem perekonomian dengan mengedepankan penyediaan
layanan bagi anggotanya dan memberikan solusi bagi anggotanya yang
memiliki usaha untuk bertahan, bahkan terus mengembangkan bisnisnya; (v)
koperasi dapat berperan di berbagai sektor atau bidang usaha; dan (vi) salah
satu visi International Cooperative Alliance (ICA) 2020 yang ingin menjadikan
koperasi sebagai pemimpin dalam pembangunan ekonomi, sosial dan
lingkungan yang berkelanjutan.
Berbagai pertimbangan tersebut di atas menjadi modal dasar yang kuat
untuk melaksanakan pengembangan koperasi yang lebih baik dengan cara (i)
meningkatkan kemandirian koperasi melalui penguatan jatidirinya; (ii)
membangun koperasi berbasis keunggulan sumber daya lokal di berbagai sektor
perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat; (iii) mengkader
wirakoperasi (co-operative entrepreneurs) yang berperan dalam menumbuh-
kembangkan dan meningkatkan skala usaha anggota dan koperasi; dan (iv)
membangun keterpaduan kebijakan lintas instansi pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penguatan koperasi yang
didukung peran pemangku kepentingan lainnya. Sasaran, indikator, dan target
dari Masterplan Pengembangan Koperasi 2015-2024 juga menjadi bahan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
55
masukan untuk penyusunan sasaran, indikator dan target pengembangan
UMKM dan koperasi pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019.
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 juga
menggunakan kaidah pelaksanaan dari kebijakan dan program pemberdayaan
UMKM dan koperasi di dalam Masterplan Pengembangan UMKM dan
Pengembangan Koperasi 2015-2024 sebagai masukan untuk kerangka regulasi,
pendanaan dan kelembagaan di dalam RPJMN. Materi yang dipertimbangkan
sebagai masukan yaitu (i) tata laksana organisasi; (ii) penguatan kapasitas
institusi; (iii) sistem pemantauan dan evaluasi; dan (iv) pengembangan sistem
manajemen informasi. Tata laksana organisasi berkaitan dengan struktur dan
harmonisasi pemangku kepentingan yang akan terlibat baik langsung maupun
tidak langsung dalam pengembangan UMKM dan koperasi. Tata laksana
organisasi ini perlu dipayungi oleh landasan hukum yang memungkinkan pola
koordinasi, sinergi dan kerja sama antar pemangku kepentingan dapat
dilaksanakan secara tersistem dan saling melengkapi.
Penguatan kapasitas institusi terutama bagi SDM Pemerintah Pusat dan
Daerah dalam bidang UMKM dan koperasi juga menjadi agenda penting dalam
rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan dan program ke depan. Hal ini
mengingat cepatnya perputaran aparat khususnya di daerah yang belum
memperhitungkan kompetensinya di bidang UMKM dan koperasi. Ketebatasan
jumlah aparat pembina di daerah juga masih menjadi kendala, sehingga
penguatan kapasitas secara berkelanjutan perlu dilakukan tidak saja untuk
aparat pembina yang sudah ada, namun juga bagi aparat calon pembina UMKM
dan koperasi di masa yang akan datang. Penguatan kapasitas juga dapat
diperluas untuk mencakup penggerak, asosiasi dan gerakan koperasi. Hal ini
dimaksudkan untuk mendorong mitra-mitra pembangunan yang sejajar dan
memiliki pemahaman yang baik tentang UMKM dan koperasi.
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
56
Berkaitan dengan sistem pemantauan dan evaluasi (monev), maka
diperlukan upaya untuk memadukan sistem monev yang dilakukan berbagai
pemangku kepentingan agar proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan efektivitasnya. Hasilnya dapat
digunakan untuk menilai dan menindaklanjuti pelaksanaan berbagai kebijakan
dan program yang terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi, serta
untuk memperbaiki peraturan, kebijakan dan program ke depan. Pelaksanaan
sistem monev terpadu ini perlu mencakup dukungan basis data yang memadai
dan lengkap. Data-data tersebut dibutuhkan agar pelaksanaan rencana tindak
dapat diarahkan ke sasaran yang tepat, serta identifikasi kebutuhan kebijakan
dan program baru dapat dilakukan dengan dasar analisis yang kuat.
Secara operasional, pengawalan terhadap penerapan tata laksana
organisasi; penguatan kapasitas institusi; penerapan sistem pemantauan dan
evaluasi; dan pengembangan sistem manajemen informasi perlu diwadahi
dalam suatu forum yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku
kepentingan pengembangan UMKM dan koperasi. Peran Pemerintah di dalam
forum ini perlu diperkuat sebagai (i) regulator, melalui penyusunan,
pengendalian, dan penegakan peraturan dan kebijakan terkait pengembangan
UMKM; (ii) katalis, dengan menyediakan berbagai insentif dan inisiatif (program
dan kegiatan) yang diarahkan untuk aspek-aspek pemberdayaan UMKM yang
belum dapat disediakan oleh mekanisme pasar; dan (iii) fasilitator, dengan
menyediakan dukungan intermediasi bagi peningkatan akses UMKM ke sumber
daya produktif, informasi, peluang usaha dan pasar, metode pengembangan
UMKM, serta kapasitas dan jangkauan sistem pendukung UMKM. Sementara
itu pemangku kepentingan lainnya dapat memiliki peran sebagai katalis dan
fasilitator yang menginisiasi atau melengkapi program-program pengembangan
UMKM dan koperasi yang sudah ada.
3.3. DRAFT RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN TAHUN 2015-2019
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
57
Berdasarkan Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019 dan
Masterplan Pengembangan UMKM dan Pengembangan Koperasi 2015-2024,
maka disusun draft Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai
iterasi pertama. Materinya mencakup rancangan narasi pengembangan usaha
mikro, kecil dan koperasi dalam rangka mendukung penanggulangan
kemiskinan, dan narasi pengembangan UMKM dan koperasi dalam rangka
pertumbuhan ekonomi. Narasi mencakup uraian mengenai pencapaian
pemberdayaan UMKM dan koperasi pada periode 2010-2014, dan rencana
pengembangannya ke depan. Draft Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun
2015-2019 bidang UMKM dan koperasi adalah sebagai berikut.
Klaster 3 Penanggulangan Kemiskinan: Pemberdayaan UMK dan Koperasi
Pada periode 2010-2014 upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil
(UMK) dan koperasi merupakan bagian dari Klaster 3 Penanggulangan
Kemiskinan. Kegiatan-kegiatan di dalam Klaster 3 diarahkan untuk memfasilitasi
masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar, namun masih
membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha melalui pemberdayaan
usaha mikro dan kecil, dan koperasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan
melalui strategi peningkatan akses usaha mikro dan kecil, serta koperasi, kepada
sumber daya produktif. Kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu penyediaan
dukungan penjaminan bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan kepada
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang usahanya layak
namun belum bisa mengakses kredit perbankan karena masalah agunan. Sebagian
besar KUR disalurkan dalam skala mikro yaitu kurang dari Rp 20 juta per debitur.
KUR juga disalurkan untuk mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah,
serta koperasi, dengan skala pembiayaan antara Rp 20 juta dan Rp 500 juta.
Cakupan dan kualitas Klaster 3 kemudian ditingkatkan melalui penajaman
sasaran dan target, serta perluasan kegiatan yang tidak saja ditujukan untuk
meningkatkan akses usaha mikro dan kecil ke sumber permodalan (melalui
program KUR), namun juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
(SDM), akses pemasaran, kualitas produksi, dan kelembagaan koperasi dan usaha
mikro dan kecil. Hasil perluasan Klaster 3 mencakup kegiatan-kegiatan (i)
dukungan penjaminan Pemerintah untuk penyaluran KUR; (ii) pendampingan bagi
UMK untuk mengakses KUR; (iii) penguatan permodalan bagi UMK melalui
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
58
koperasi di perkotaan dan perdesaan; (iv) penguatan kapasitas Koperasi Simpan
Pinjam (KSP) untuk memberikan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil; (v)
revitalisasi pasar tradisional di daerah tertinggal/ perbatasan yang dikelola
koperasi; (vi) pengembangan wirausaha baru dan penguatan kewirausahaan
usaha mikro; (vii) dukungan penerapan teknologi tepat guna untuk mendukung
pengembangan komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal; (viii) peningkatan
kapasitas teknis dan manajemen bagi UMK; dan (ix) penyuluhan perkoperasian.
Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas UMK dan koperasi dalam
pengelolaan usaha, peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, dan
peningkatan keberlanjutan usaha yang akan berdampak pada perbaikan
pendapatan dan kesejahteraan penduduk, khususnya yang miskin dan rentan.
Gambar 3.3. Transformasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Sumber: Bappenas (2014)
Dalam lima tahun mendatang pelaksanaan Klaster 3 akan dilanjutkan dan
menjadi bagian dari kebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui strategi
pengembangan penghidupan yang berkelanjutan. Strategi ini mencakup berbagai
dukungan untuk meningkatkan aset finansial UMK dalam rangka
mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala mikro dan kecil bagi
masyarakat miskin dan rentan. Kegiatan-kegiatan utamanya diarahkan untuk
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
59
meningkatkan akses ke pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas SDM,
dukungan akses dan integrasi ke pasar, serta penguatan kelembagaan.
Pengembangan UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan
Pemberdayaan UMKM dan koperasi dilaksanakan berdasarkan Undang-
undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM), dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kemudian
diperbaharui melalui UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pelaksanaan
amanat UU tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan yang ditujukan untuk (i)
perbaikan iklim usaha; (ii) peningkatan daya saing SDM, peningkatan akses
kepada sumber daya produktif; (iii) penguatan produk dan pemasaran; dan (iv)
penguatan kelembagaan dan peningkatan kemandirian koperasi.
Perkembangan UMKM saat ini ditunjukkan oleh perkembangan jumlah
pelaku usaha, tenaga kerja, kontribusi pada pembentukan produk domestik bruto
(PDB), ekspor dan investasi (Tabel 3.4). Pada periode 2009-2012, jumlah UMKM
meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,4 persen. Pertumbuhan
jumlah usaha menengah dan usaha kecil yang lebih tinggi dibandingkan dengan
usaha mikro menunjukkan adanya usaha yang “naik kelas” atau tumbuh skala
usahanya. Sebagian besar UMKM bergerak di sektor pertanian-peternakan-
kehutanan-perikanan yaitu sekitar 49,6 persen, dan sektor perdagangan-hotel-
restoran yaitu sebesar 29,6 persen. Sementara itu partisipasi UMKM di sektor
industri pengolahan adalah sekitar 6,4 persen. Pertumbuhan jumlah unit UMKM
juga diikuti oleh pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM, dengan rata-rata
sebesar 3,5 persen pada periode 2009-2012. Pertumbuhan tenaga kerja tertinggi
tercatat pada usaha kecil dan usaha menengah, yang menunjukkan kapasitas
penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Kondisi ini juga sejalan dengan fenomena
adanya usaha yang “naik kelas”.
Tabel 3.4. Perkembangan UMKM
Indikator Data Proporsi
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Jumlah Unit
Usaha
52,76
Juta Unit
53,82
Juta Unit
55,21
Juta Unit
56,53
Juta Unit
99,99
%
99,99
%
99,99
%
99,99
%
Tenaga 52,18 99,40 101,72 107,65 96,21 97,22 97,24 97,16
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
60
Kerja Juta Org Juta Org Juta Org Juta Org % % % %
PDB (Harga
Konstan th.
2000)
Rp
1.212,59
triliun
Rp
1.282,57
triliun
Rp
1.369,33
triliun
Rp
1.504,93
triliun
58,05
%
57,83
%
57,60
%
57,49
%
Ekspor Non
Migas
Rp
162,25
triliun
Rp
175,89
triliun
Rp
187,44
triliun
Rp
208,07
triliun
17,02
%
15,81
%
16,44
%
14,06
%
Investasi
(Harga
Konstan
2000)
Rp
223,92
triliun
Rp
247,14
triliun
Rp
260,93
triliun
Rp
300.18
triliun
49,38
%
48,34
%
49,11
%
51,45
%
Produktivitas
- Per unit usaha
- Per tenaga kerja
Rp 22,98
Jt
Rp 12,60
Jt
Rp 23,83
jt
Rp 12,90
jt
Rp 24,80
jt
Rp 13,46
jt
Rp 26,62
jt
Rp 13,98
jt
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013)
Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB masih cukup besar, dengan
rata-rata kontribusi sekitar 57-58 persen pada periode 2009-2012. Namun usaha
besar masih menjadi kontributor PDB terbesar yaitu 42,5 persen pada tahun 2012.
Kontribusi PDB terbesar kedua disumbangkan oleh usaha mikro, diikuti oleh usaha
menengah dan usaha kecil. Kontribusi PDB UMKM sebagian besar disumbangkan
oleh UMKM di sektor-sektor tersier. Secara umum, perkembangan PDB UMKM
menunjukkan (i) tren penurunan kontribusi PDB UMKM terutama di sektor-sektor
dominannya yaitu pertanian dan perdagangan; (ii) jumlah usaha mikro yang
dominan belum disertai dengan kontribusi yang berimbang dari sisi pembentukan
PDB; (iii) usaha besar yang populasinya paling kecil memiliki kontribusi yang paling
besar terhadap perekonomian, terutama dari sektor industri pengolahan; (iii)
kontribusi PDB usaha kecil dan menengah yang rendah mengkonfirmasi fenomena
missing middle; dan (iv) nilai tambah perekonomian di Indonesia saat ini lebih
banyak digerakkan oleh sektor-sektor tersier.
Indikator lain yang dapat menggambarkan kinerja UMKM yaitu kontribusi
nilai ekspor non migas dan investasi. Pada periode 2009-2012, nilai ekspor non
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
61
migas UMKM rata-rata mengalami peningkatan sebesar 4,3 persen per tahun.
Namun sumbangan ekspor non migas UMKM terhadap total ekspor non migas
nasional sebenarnya mengalami penurunan, yaitu dari 17,0 persen pada tahun
2009 menjadi 14,1 persen pada tahun 2012. Sementara itu itu kontribusi UMKM
dalam investasi pada periode 2009-2012 cukup berfluktuasi dalam kisaran antara
48,3 – 51,5 persen. Peningkatan nilai ekspor dan investasi tertinggi terdapat pada
usaha menengah, yang menunjukkan bahwa usaha menengah sudah lebih banyak
yang tergabung dalam pasar ekspor dan menggunakan investasi untuk
mendukung peningkatan kapasitas produksi dalam bentuk mesin dan peralatan.
Gambar 3.4. Kesenjangan Produktivitas antara UMKM dan Usaha Besar
Sumber: Kementerian Koperasi (2010 dan 2013, diolah)
Perkembangan UMKM juga ditandai dengan pertumbuhan produktivitas
usaha dan tenaga kerjanya masing-masing rata-rata sebesar 4,1 persen dan 3,0
persen pada periode 2009-2012. Namun tingkat pertumbuhan produktivitas
UMKM tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan
produktivitas usaha besar yaitu 5,8 persen untuk produktivitas per unit usaha, dan
4,1 persen untuk produktivitas per tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan
melebarnya kesenjangan produktivitas antara usaha besar dan UMKM. Perbedaan
produktivitas UMKM juga terjadi antar sektor, dimana UMKM di sektor pertanian,
perdagangan, serta pengangkutan dan komunikasi memiliki tingkat produktivitas
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
62
terendah. Perbedaan produktivitas juga menunjukkan sebagian besar UMKM
dijalankan dengan dukungan teknologi dan kapasitas tenaga kerja yang terbatas.
Khusus berkaitan dengan koperasi, perkembangannya ditunjukkan oleh
indikator-indikator (i) jumlah koperasi; (ii) proporsi koperasi aktif; (iii) jumlah
koperasi yang menjalankan rapat anggota tahunan (RAT); (iv) jumlah anggota
koperasi; (v) jumlah tenaga kerja koperasi; (vi) modal koperasi; dan (vii) volume
usaha. Jumlah koperasi terus mengalami peningkatan pada periode 2009-2012
dengan rata-rata peningkatan sekitar 5,9 persen per tahun. Peningkatan jumlah
koperasi juga diikuti dengan peningkatan jumlah anggota koperasi rata-rata
sebesar 5,6 persen pada periode yang sama. Pertumbuhan jumlah anggota
koperasi tertinggi terjadi pada periode 2011-2012 yaitu sekitar 9,8 persen.
Dari sisi kelembagaan, kinerja koperasi ditunjukkan oleh tingkat
pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) dan jumlah tenaga kerja kopearsi.
Pelaksanaan RAT merupakan bentuk penerapan prinsip pengendalian oleh
anggota koperasi. Jumlah tenaga kerja koperasi yang terdiri dari manajer dan
karyawan koperasi juga menjadi indikator bagi tingkat profesionalisme dari
pengelolaan koperasi. Pada tahun 2013, rata-rata jumlah karyawan koperasi
masih sekitar 2 orang per koperasi. Perkembangan kedua indikator tersebut
menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola koperasi masih perlu ditingkatkan.
Tabel 3.5. Perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Indikator Satuan 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Koperasi Unit 170.411 177.482 188.181 194.295 203.701
Persentase
Koperasi Aktif
% 70,7 70,3 71,0 71,7 70,3
Persentase
Koperasi yang
Melaksanakan RAT
% 48,6 44,7 43,4 47,4 47,3
Jumlah Anggota Orang 29.240.27
2
30.461.12
1
30.849.91
3
33.869.439 35.258.176
Jumlah Tenaga
Kerja
Orang 357.330 358.768 377.238 429.768 452.510
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
63
Modal Sendiri Rp Juta 28.348.72
8
30.102.01
4
35.794.28
5
51.422.621 89.536.291
Modal Luar Rp Juta 31.503.88
2
34.686.71
3
39.689.95
2
51.403.537 80.840.572
Volume Usaha Rp Juta 82.098.58
7
76.822.08
2
95.062.40
2
119.182.69
0
125.584.97
6
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2014)
Pada periode yang sama, jumlah modal koperasi dalam periode tersebut
meningkat rata-rata 31,7 persen, yang diikuti dengan peningkatan rasio modal
sendiri dan modal luar koperasi dari sebesar 0,9 pada tahun 2009 menjadi sebesar
1,1 pada tahun 2013. Peningkatan rasio modal koperasi menunjukkan partisipasi
anggota dalam pemupukan modal dan kapasitas usaha koperasi yang semakin
tinggi. Hal ini sejalan dengan perbaikan kinerja usaha koperasi yang ditunjukkan
oleh peningkatan volume usaha koperasi rata-rata sebesar 12,0 persen.
Perkembangan modal dan volume usaha koperasi tersebut juga menunjukkan
peningkatan kemandirian usaha koperasi.
Sementara itu sebaran koperasi berdasarkan jenis menunjukkan bahwa
proporsi koperasi konsumen masih merupakan yang terbesar yaitu 78,1 persen.
Sementara itu koperasi produsen tercatat sebagai jenis koperasi terbesar kedua,
dan diikuti dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Evaluasi terhadap
perkembangan kelembagaan dan usaha koperasi berdasarkan jenis saat ini masih
mengalami kendala berupa keterbatasan data dan informasi. Pengecualian untuk
data-data KSP dan usaha simpan pinjam (USP) pada koperasi non KSP yang
sudah lebih lengkap. Perkembangan utama dari KSP/USP sampai dengan tahun
2012 menunjukkan bahwa layanan simpan pinjam yang disediakan sudah
menjangkau sekitar 17,7 juta orang, yang sebagian merupakan usaha-usaha
berskala mikro dan kecil.
Berbagai indikator perkembangan UMKM tersebut di atas secara umum
menunjukkan peran UMKM dalam perekonomian nasional masih sangat besar,
terutama dari jumlah pelaku usaha, penyediaan lapangan kerja dan pembentukan
PDB. Perkembangan koperasi juga menunjukkan potensi usaha koperasi yang
besar, meskipun kinerja kelembagaan koperasi masih perlu diperbaiki sesuai
dengan prinsip-prinsip koperasi dan untuk merespon perubahan perekonomian
yang semakin dinamis.
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
64
Kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi pada tahun 2010-2014
diarahkan pada peningkatan peran UMKM dan koperasi dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar
dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui perkoperasian.
Strategi pelaksanaan kebijakan tersebut dilengkapi dengan perbaikan lingkungan
usaha yang dibutuhkan untuk peningkatan daya saing UMKM dan koperasi,
peningkatan akses kepada sumber daya produktif, serta peningkatan kapasitas,
kompetensi, dan produktivitas usaha.
Beberapa kegiatan utama dalam pemberdayaan UMKM dan koperasi di
antaranya yaitu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan
kewirausahaan. Penyaluran KUR sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013
telah menjangkau UMKM dan koperasi di berbagai bidang usaha, utamanya di
sektor perdagangan dan pertanian. Volume penyaluran KUR pada periode tersebut
mencapai Rp 138,5 triliun untuk sekitar 10,0 juta UMKM dan koperasi (Gambar3.5).
Khusus pada tahun 2013, volume KUR mencapai Rp 40,9 triliun yang disalurkan
untuk lebih dari 2,3 juta debitur. Rata-rata besaran KUR yang diterima UMKM dan
koperasi adalah sebesar Rp 17,4 juta per debitur. Khusus untuk KUR skala mikro,
rata-rata besaran kredit yang diterima adalah Rp 7,6 juta per debitur. Proporsi
penerima KUR skala mikro mencapai 91,5 persen dari total debitur KUR. Tingkat
non-performing loan (NPL) KUR pada tahun 2013 yaitu 3,2 persen. Berdasarkan
provinsi, penyaluran KUR yang terbesar terdapat pada Provinsi Jawa Tengah,
Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Sumatera Utara.
Gambar 3.5. Realisasi Penyaluran KUR (Tahun 2007-2013 Rp Miliar)
98
2
11
.47
5
4.5
65
17
.22
9
29
.00
3
34
.23
0
40
.89
8
18
.00
0
20
.00
0 3
0.0
00
36
.00
0
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Realisasi Target
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
65
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2014), diolah
Ket: Target penyaluran KUR mulai ditetapkan pada tahun 2010
Perkembangan penyaluran KUR menunjukkan bahwa dukungan
pemerintah telah berhasil meningkatkan pemahaman bank mengenai keragaman
bidang usaha dan kebutuhan pembiayaan UMKM dan koperasi sehingga bank
dapat memperluas jangkauan layananannya bagi UMKM dan koperasi. Pada saat
yang sama, program KUR juga meningkatkan jumlah UMKM dan koperasi yang
bisa mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Melalui program
KUR, kapasitas UMKM dan koperasi dalam mengelola pinjaman semakin baik,
sebagaimana ditunjukkan dengan tingkat NPL yang rendah, yaitu di bawah 5
persen. Keberhasilan Program KUR juga tidak terlepas dari peran pendampingan
bagi 27.520 UMK untuk dapat mengakses KUR, dan sosialisasi KUR yang
menjangkau 33 provinsi. Secara keseluruhan, program KUR diharapkan dapat
memberi penguatan bagi usaha-usaha produktif yang dijalankan masyarakat
sehingga dapat bertahan dan tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan. Dampak
yang diharapkan yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pada lima tahun mendatang, penyaluran KUR diharapkan dapat
memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, dalam bentuk
peningkatan akses kredit bagi debitur baru (first-time borrower) khususnya di
sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan dan
industri pengolahan. Hal ini sangat penting mengingat pembiayaan merupakan
faktor penentu bagi peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pendapatan dari
usaha-usaha masyarakat. Penyaluran KUR juga diharapkan dapat mendukung
peningkatan kapasitas dari UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Peningkatan manfaat program KUR ini akan didukung melalui (i) perluasan dan
peningkatan efektivitas sosialisasi KUR, (ii) perluasan pendampingan KUR; (iii)
penyediaan informasi tentang profil bisnis UMKM (sistem clearing house
pembiayaan) untuk membantu penilaian (appraisal) perbankan terhadap
pengajuan kredit dari UMKM; (iv) perluasan jangkauan penyaluran KUR melalui
skema linkage antara bank dengan lembaga keuangan lainnya yang memiliki
jangkauan yang luas dan/atau wilayah layanan yang lebih mendekati kelompok
sasaran seperti Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan Lembaga
Keuangan Mikro (LKM); dan (v) penyediaan dana penjaminan KUR. Berbagai
dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong penyaluran tahunan KUR untuk
terus ditingkatkan dari sebesar Rp 40,9 triliun pada tahun 2013 menjadi sekitar Rp
100 triliun pada tahun 2019.
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
66
Pemberdayaan UMKM juga diperkuat melalui dukungan untuk
penumbuhan calon-calon pelaku usaha yang potensial dan dapat
mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, yang diberikan dalam bentuk
kegiatan pengembangan wirausaha baru dan penguatan kewirausahaan dari
usaha mikro. Beberapa hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu (i) pelatihan
kewirausahaan, manajemen dan teknis bagi 22.000 orang; (ii) pengembangan
kader-kader wirausaha baru di berbagai wilayah, termasuk di berbagai organisasi
pemuda, di kelompok-kelompok ekonomi produktif di daerah miskin, di sentra-
sentra produksi, di lembaga pendidikan di perdesaan, di daerah tertinggal, dan di
daerah kantong-kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI); (iii) penyaluran start-up
capital bagi 3.860 wirausaha pemula di seluruh Indonesia. Penyediaan start-up
capital merupakan salah satu inovasi kebijakan yang disediakan pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan pembiayaan wirausaha baru yang selama ini belum dapat
dilayani lembaga keuangan formal karena tingginya resiko kegagalan pada
wirausaha baru; serta (iv) penguatan inkubator bisnis dan teknologi di berbagai
universitas.
Pengembangan kewirausahaan ke depan dapat diperkuat dengan adanya
(i) Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2011 tentang Pengembangan
Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan
Sarana Kepemudaan; (ii) PP No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi,
Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
dan (iii) Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator
Wirausaha. Pengembangan kewirausahaan ke depan juga semakin didorong
dengan adanya peningkatan aktivitas industri kreatif. Selain itu kondisi lingkungan
usaha di Indonesia yang relatif memberi kemudahan bagi masyarakat untuk
mendirikan usaha skala mikro secara informal merupakan nursery bagi
pertumbuhan wirausaha baru yang dinamis. Sebagaimana dilansir dari hasil survei
Globescan & Program on International Policy Attitudes, University of Maryland
pada tahun 2011, Indonesia digolongkan sebagai negara yang paling kondusif
untuk memulai usaha berdasarkan kriteria (i) tingkat kreativitas/inovasi; (ii) tingkat
kesulitan memulai usaha; (iii) latar belakang orang yang memulai usaha; dan (iv)
kemudahan untuk menerapkan ide menjadi bisnis. Peringkat Indonesia tersebut
lebih tinggi dibandingkan peringkat Amerika, Kanada, India, dan Australia, serta
19 negara lain yang disurvei. Penguatan kapasitas kewirausahaan yang sudah
tumbuh di tengah masyarakat juga semakin terbuka dengan adanya Pusat
Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang mulai dikembangkan di berbagai provinsi,
kabupaten dan kota. Pengembangan PLUT yang dimulai pada tahun 2013
diharapkan dapat menyediakan layanan usaha yang terintegarasi dari aspek-
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
67
aspek kelembagaan usaha, akses permodalan, pengembangan SDM, penguatan
produksi dan perluasan pemasaran bagi UMKM sehingga usahanya dapat
berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing.
Kebijakan Pengembangan UMKM dan Koperasi dalam Lima Tahun Mendatang
Kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi (UMKM dan koperasi) dalam
lima tahun mendatang diarahkan untuk meningkatkan kesiapan UMKM dan
koperasi dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan posisi tawar, dan
memanfaatkan peluang ekonomi baik domestik maupun global yang semakin
terbuka menjadi kebutuhan utama. Kebutuhan perbaikan kebijakan tersebut juga
didorong oleh tuntutan yang semakin tinggi pada para pelaku usaha, termasuk
UMKM dan koperasi, untuk meningkatkan respon terhadap perubahan pasar dan
perekonomian. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam periode 2015-
2019 juga dipandang strategis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai
berikut:
1. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi sejalan dengan RPJPN 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing skala usaha. Penanganan isu daya saing pada kelompok usaha mikro dapat berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk yang memberi kesempatan perbaikan pendapatan dan pertumbuhan usaha ke skala yang lebih besar. Bagi usaha kecil, penanganan isu daya saing berkaitan erat dengan kebutuhan usahanya yang sedang berkembang dan penguatan kapasitasnya untuk bersaing di pasar. Sementara itu peningkatan daya saing usaha menengah diharapkan dapat mendorong perannya yang lebih besar dalam penguatan pasar domestik, ekspor dan investasi. Peningkatan daya saing kelembagaan dan usaha koperasi juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas koperasi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha anggotanya;
2. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga berkaitan dengan kebutuhan untuk memperbaiki struktur pelaku usaha di Indonesia. Saat ini struktur pelaku usaha nasional masih mengalami kondisi missing middle yang ditandai dengan populasi usaha kecil dan menengah yang terbatas sehingga akselerasi kemajuan perekonomian belum dapat dilakukan secara optimal. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi diharapkan dapat mendukung peningkatan skala usaha (scalling-up) sehingga tercipta struktur pelaku usaha nasional yang lebih seimbang dalam rangka
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
68
meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi secara optimal. Hal ini terutama berkaitan dengan pelibatan usaha kecil dan usaha menengah untuk memperkuat keterkaitan usaha (forward and backward linkages) dari usaha nasional, dan/atau jaringan usaha berbasis rantai nilai dan rantai pasok;
3. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga sejalan dengan tema RPJMN 2015-2019 yang menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif berdasarkan kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM), dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
5. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga menjadi isu yang dianggap mendesak untuk ditangani berdasarkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini berkaitan dengan dampak dari keterbukaan pasar, yang tidak saja mempengaruhi persaingan produk dan jasa di dalam negeri, namun juga kemampuan untuk memanfaatkan peluang pasar internasional secara lebih optimal.
Penanganan isu peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga
didasarkan pada kebutuhan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang
dihadapi oleh UMKM dan koperasi terkait peran dan kontribusinya dalam
perekonomian antara lain:
1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang menjalankan usaha secara informal, serta memiliki asset, akses ke pembiayaan dan produktivitas yang terbatas;
2. Kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) masih rendah dan memiliki tren penurunan terutama di sektor-sektor dimana jumlah dan tenaga kerja UMKM paling dominan (pertanian dan perdagangan). Kontribusi PDB UMKM di sektor-sektor produktif, termasuk industri pengolahan, masih rendah. Sebagian besar UMKM bergerak di sektor tersier;
Gambar 3.6. Struktur Pelaku Usaha Nasional
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
69
Sumber: Kementerian Koperasi (2010 dan 2013, diolah) dan Tambunan (2008)
3. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan usaha besar yang merupakan dampak dari penurunan kontribusi PDB UMKM dalam tiga tahun terakhir. Kesenjangan produktivitas juga terjadi antar sektor, dengan tingkat produktivitas UMKM terendah terdapat di sektor pertanian, perdagangan, serta pengangkutan dan komunikasi;
4. Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan;
6. Terbatasnya kewirausahaan dan keterampilan SDM UMKM dan koperasi yang berdampak pada pengelolaan usaha yang masih berorientasi pada produksi, serta rendahnya manajemen tenaga kerja, kapasitas pengelolaan keuangan, kapasitas pemasaran, dan pemahaman tentang hukum dan peraturan;
7. Akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan masih rendah (14,1 persen) yang dipengaruhi oleh keterbatasan jangkauan lembaga pembiayaan, keterbatasan informasi pembiayaan khususnya skema pembiayaan non bank, rendahnya pengetahuan UMKM dan koperasi mengenai layanan keuangan, rendahnya kapasitas UMKM dan koperasi dalam pengelolaan keuangan, serta rendahnya ketersediaan pembiayaan bagi wirausaha baru;
8. Kualitas kelembagaan dan usaha sebagian besar UMKM dan koperasi yang ditunjukkan oleh rendahnya kapasitas pengorganisasian sentra/klaster UMKM dan koperasi. Koperasi juga menghadapi masalah terkait tata kelola organiasasi dan belum berperan optimal dalam meningkatan efisiensi dan posisi tawar UMKM anggotanya. UMKM dan koperasi juga masih banyak yang belum terhubung dengan jaringan usaha berbasis rantai nilai (baru sekitar 6,3 persen) dan ekspor (19,0 persen);
9. Terbatasnya kapasitas UMKM dan koperasi dalam inovasi, penerapan teknologi, dan penerapan standardisasi dan sertifikasi produk. Masalah ini
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
70
menyebabkan rendahnya kapasitas dan kualitas produksi, serta jangkauan pasar. Sekitar 78,0 persen sentra atau klaster UMKM memiliki tingkat penerapan teknologi yang rendah. Selain itu sekitar 59,0 persen UMKM dan koperasi tidak memiliki anggaran untuk berinovasi, dan 82,0 persen UMKM tidak memiliki paten; dan
10. Iklim usaha belum mendukung perkembangan UMKM dan koperasi terutama menyangkut perizinan, kepastian dan perlindungan usaha. Baru sekitar 18,3 persen UMKM yang sudah memiliki badan hukum, dan banyak lokasi usaha UMKM di sektor informal bersinggunggan dengan usaha modern dan ketentuan tata ruang.
UMKM dan koperasi juga menghadapi berbagai tantangan, utamanya:
1. Globalisasi ekonomi dan integrasi pasar kawasan (termasuk penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN) akan meningkatkan aliran produk, investasi dan tenaga kerja sehingga UMKM dan koperasi perlu meningkatkan kapasitasnya untuk berkompetisi di pasar dan memanfaatkan peluang ekonomi yang semakin terbuka;
2. Siklus hidup produk yang semakin cepat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dinamis membutuhkan akselerasi kapasitas UMKM dan koperasi yang lebih baik agar dapat merespon tren permintaan pasar yang semakin dinamis; dan
3. Efektivitas koordinasi dan sinergi kebijakan dan program baik di pusat maupun di daerah, serta dengan pemangku kepentingan utama lainnya dalam rangka mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.
Penanganan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan
koperasi dalam lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan sasaran-
sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian, baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pembentukan PDB, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;
2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan antara lain oleh peningkatan produktivitas, peningkatan jumlah UMKM yang teregistrasi/formal, peningkatan akses ke pembiayaan dan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan keterlibatan UMKM dalam kemitraan atau jaringan usaha;
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif, sebagai sumber tumbuhnya pengusaha-pengusaha skala mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing sebagaimana dicirikan dari kelayakan usaha yang tinggi, kapasitas yang besar untuk berkembang, serta daya adaptasi dan kreativititas yang tinggi untuk merespon perubahan pasar; dan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
71
5. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi, serta modernisasi kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk dapat berperan secara maksimal di pasar yang semakin terbuka dan kompetitif.
Keempat sasaran tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai
kebijakan pada periode 2015-2019 yang diarahkan dalam rangka peningkatan
daya saing UMKM dan koperasi untuk memperkuat ketahanan perekonomian
domestik dan membangun keunggulan global. Arah kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan menggunakan lima strategi yaitu:
1. Peningkatan kompetensi SDM UMKM dan koperasi, di antaranya melalui pengembangan kewirausahaan dan penyediaan insentif bagi tumbuhnya technopreneur, peningkatan kompetensi teknis dan manajemen SDM UMKM dan koperasi, dan peningkatan ketersediaan layanan usaha terpadu;
2. Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan invoasi skema pembiayaan baik yang berbasis perbankan dan lembaga non bank, penguatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro (LKM), penyediaan insentif untuk mengembangkan skema penjaminan usaha bagi UMKM dan koperasi, pengembangan sistem penilaian kredit dan infomasi debitur yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai jenis lembaga keuangan termasuk KSP dan LKM, serta pengembangan kerja sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan penguatan produk unggulan, peningkatan inovasi dan penerapan teknologi, standardisasi, dan sertifikasi, penyediaan insentif bagi tumbuhnya jaringan produksi dan pemasaran bagi UMKM dan koperasi, dan penyediaan informasi pasar;
4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai nilai baik yang melibatkan kerja sama antar UMKM dan koperasi, maupun antara UMKM dan koperasi dengan usaha besar/investor, serta revitalisasi dan modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi; dan
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi, di antaranya melalui penataan regulasi dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi, pendaftaran usaha untuk memperkuat status legalitas UMKM, dan penyediaan insentif
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
72
dan penegakan hukum terkait perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi.
Pelaksanaan kelima strategi tersebut juga tetap berpijak pada dua sasaran
RPJPN 2005-2025 yaitu (i) pengurangan angka kemiskinan; dan (ii) pertumbuhan
ekonomi, sehingga kebijakan UMKM dan koperasi pada periode 2015-2019
difokuskan untuk mengatasi isu peningkatan daya saing, yang sekaligus
terintegrasi dengan kebijakan untuk mendukung upaya penanggulangan
kemiskinan. Hasilnya diharapkan meningkatkan efektivitas kebijakan yang
diarahkan untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi UMKM
dan koperasi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan UMKM dan
koperasi, agar mampu memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan
membangun keunggulan global. Pelaksanaan kelima strategi dan berbagai
rencana tindak untuk peningkatan daya saing, khususnya UMKM, perlu difasilitasi
melalui suatu program nasional yang menjadi wahana pembangunan sinergi dan
kerja sama antara berbagai institusi di tingkat pusat dan daerah.
Draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 bidang UMKM dan
koperasi tersebut kemudian didiskusikan dengan pemangku kepentingan
internal Bappenas dan eksternal. Diskusi dengan unit-unit di Bappenas
difasilitasi melalui beberapa rapat koordinasi di Bappenas yang melibatkan
pimpinan dan staf Bappenas. Sementara itu rapat-rapat eksternal untuk
membahas draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 melibatkan unit-
unit terkait di Kementerian Koperasi serta perwakilan dari K/L lainnya, gerakan
koperasi dan perguruan tinggi. Perbaikan utama terletak pada struktur narasi
dan sasaran RPJMN 2015-2019. Tanggapan, masukan dan arahan yang
diperoleh dari berbagai diskusi dan rapat menghasilkan Rancangan Teknokratik
RPJM 2015-2019 bidang UMKM dan koperasi dalam bentuk narasi Buku I dan
Buku II. Narasi Buku I berkaitan dengan isu strategis peningkatan daya saing
UMKM dan koperasi, sedangkan narasi Buku II berkaitan dengan isu strategis
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.
Secara lengkap, hasilnya adalah sebagai berikut.
Narasi Buku I
BAB III: LINGKUNGAN STRATEGIS
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
73
Perkembangan UMKM dan Koperasi
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki peran
yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam penciptaan lapangan
kerja, perbaikan pendapatan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.
UMKM dan koperasi juga memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan nilai
tambah dan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Sejalan
dengan perkembangan penduduk usia muda terdidik dan tren peningkatan industri
kreatif, UMKM juga menjadi sumber tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi yang
mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
berdaya saing. Koperasi juga terus berkembang di masyarakat dan berperan
sebagai wahana untuk meningkatkan efisiensi usaha bersama, serta kesejahteraan
sosial dan ekonomi anggotanya.
Pengembangan UMKM ke depan ditentukan oleh populasinya yang
dominan dalam struktur pelaku usaha nasional yaitu 99,9 persen dari total unit
usaha di Indonesia. Populasi UMKM terus meningkat dengan rata-rata
pertumbuhan 2,4 persen selama lima tahun terakhir. Populasi usaha mikro masih
menjadi yang terbesar, dan jumlahnya terus meningkat dengan rata-rata
pertambahan 1,2 juta unit usaha skala mikro per tahun. Kondisi ini menunjukkan
pergerakan usaha-usaha produktif di masyarakat seiring dengan dengan
pertambahan penduduk dan kebutuhan untuk mencari sumber penghidupan.
Sebagian dari usaha-usaha ini dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar
atau “naik kelas”, seperti yang ditunjukkan oleh pertumbuhan jumlah usaha
menengah dan kecil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah
usaha mikro.
Perkembangan populasi UMKM tersebut berdampak pada kapasitas
penciptaan lapangan kerja. Rata-rata pertumbuhan tenaga kerja UMKM pada
periode 2009-2012 adalah sekitar 3,5 persen, sehingga proporsi tenaga kerja
UMKM terhadap total tenaga kerja di Indonesia adalah sekitar 97,0 persen pada
tahun 2012. Tingkat pertumbuhan tenaga kerja tertinggi tercatat pada usaha kecil
dan usaha menengah, yang memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja yang
lebih tinggi dibandingkan dengan usaha mikro.
Berdasarkan sektor, pertumbuhan unit dan tenaga kerja UMKM sebagian
besar didorong oleh pertumbuhan usaha skala mikro di sektor tersier.
Pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja di sektor industri pengolahan masih
rendah. Hal ini dipengaruhi oleh struktur UMKM yang sebagian besar bergerak di
sektor primer yaitu 50,1 persen dan sektor tersier yaitu 42,5 persen, sedangkan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
74
partisipasi UMKM di sektor sekunder masih rendah yaitu 7,4 persen. Sejalan
dengan populasi UMKM, sebagian besar tenaga kerja UMKM terdapat di sektor
primer yaitu 42,9 persen, diikuti oleh sektor tersier yaitu sebesar 38,4 persen, dan
sektor sekunder sebesar 15,9 persen.
Perkembangan UMKM juga dapat dilihat dari perannya dalam
pembentukan nilai tambah atau produk domestik bruto (PDB). Pada periode 2009-
2012, rata-rata kontribusi PDB UMKM adalah sebesar 57,7 persen. Namun
perkembangan PDB UMKM menunjukkan tren penurunan kontribusi PDB UMKM
terutama di sektor-sektor dominannya yaitu pertanian dan perdagangan.
Sebaliknya, kontribusi UMKM dalam pembentukan nilai tambah saat ini lebih
banyak digerakkan oleh sektor-sektor tersier. Di antara UMKM, pertumbuhan PDB
usaha kecil dan usaha menengah tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan usaha
mikro, meskipun kontribusi PDB usaha mikro masih yang terbesar.
Perkembangan PDB UMKM juga mempengaruhi tingkat produktivitas
UMKM dan pertumbuhannya. Pada tahun 2012, tingkat produktivitas UMKM
adalah sebesar Rp 26,6 juta per unit dan Rp 14,0 juta per tenaga kerja. Tingkat
produktivitas UMKM tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan
produktivitas usaha besar, dan kesenjangannya cenderung melebar. Kondisi ini
merupakan dampak dari rendahnya pertumbuhan produktivitas UMKM.
Kesenjangan produktivitas antara UMKM dan usaha besar juga terjadi antar
sektor. UMKM di sektor pertanian, perdagangan, serta pengangkutan dan
komunikasi memiliki tingkat produktivitas terendah. Sementara itu produktivitas
UMKM tertinggi terdapat di sektor tersier, terutama di sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan. Kondisi ini dapat menunjukkan tingkat daya
saing UMKM yang rendah.
Tabel 3.6.Perkembangan Kinerja UMKM 2009-2012
Indikator Data Proporsi (%)
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Jumlah Unit
Usaha
52,76 Juta
Unit
53,82 Juta
Unit
55,21 Juta
Unit
56,53 Juta
Unit
99,99 99,99 99,99 99,99
Tenaga Kerja 52,18 Juta
Org
99,40 Juta
Org
101,72
Juta Org
107,65
Juta Org
96,21 97,22 97,24 97,16
PDB (Harga
Konstan th.
Rp
1.212,59
Rp
1.282,57
Rp
1.369,33
Rp
1.504,93
58,05 57,83 57,60 57,49
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
75
2000) triliun triliun triliun triliun
Ekspor Non
Migas
Rp 162,25
triliun
Rp 175,89
triliun
Rp 187,44
triliun
Rp 208,07
triliun
17,02 15,81 16,44 14,06
Investasi
(Harga
Konstan
2000)
Rp 223,92
triliun
Rp 247,14
triliun
Rp 260,93
triliun
Rp 300.18
triliun
49,38 48,34 49,11 51,45
Produktivitas
1. Per unit
usaha
2. Per tenaga
kerja
Rp 22,98 Jt
Rp 12,60 Jt
Rp 23,83 jt
Rp 12,90 jt
Rp 24,80 jt
Rp 13,46 jt
Rp 26,62 jt
Rp 13,98 jt
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2010 dan 2013, diolah)
Melemahnya daya saing UMKM juga ditunjukkan oleh menurunnya
kontribusi UMKM dalam ekspor dan rendahnya investasi UMKM. Dalam lima
tahun terakhir, partisipasi UMKM dalam kegiatan ekspor cenderung menurun. Hal
ini ditunjukkan oleh kontribusi nilai ekspor non migas UMKM yang menurun dari
17,0 persen pada tahun 2009 menjadi 14,1 persen pada tahun 2012. Kondisi ini
dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas UMKM untuk ekspor, dan kelesuan pasar
ekspor akibat krisis perekonomian global. Di antara UMKM, kelompok usaha
menengah dan UMKM di sektor industri pengolahan memiliki tingkat kesiapan dan
peran yang lebih besar dalam ekspor. Sumbangan UMKM dalam pembentukan
modal tetap (investasi) juga masih rendah. Peningkatan nilai investasi UMKM
utamanya didorong oleh investasi di sektor tersier. Nilai investasi UMKM di sektor
industri pengolahan sebenarnya terus meningkat meskipun pertumbuhannya tidak
secepat di sektor-sektor lain. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan kapasitas
UMKM untuk terlibat dalam industrialisasi dan penciptaan devisa. Pertumbuhan
nilai investasi UMKM yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB
UMKM juga menunjukkan bahwa UMKM belum dijalankan secara efisien,
meskipun memiliki peluang investasi yang menjanjikan di masa depan.
Tabel 3.7. Perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 2009-2012
Indikator Satuan 2009 2010 2011 2012
Jumlah Koperasi Unit 170.411 177.482 188.181 194.295
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
76
Persentase Koperasi Aktif Persen 70,70% 70,35% 71,03% 71,71%
Persentase Koprasi Aktif
yang melaksanakan RAT
Persen 48,59% 44,71% 43,39% 47,36%
Jumlah Anggota Juta
orang
29,24 30,46 30,85 33,87
Modal Rp miliar 59.852,61 64.788,73 75.484,24 102.826,16
Volume Usaha Rp miliar 82.098,59 76.822,08 95.062,40 119.182,69
Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp miliar 5.303,81 5.622,16 6.336,48 6.661,93
Rasio Modal Sendiri
terhadap Modal Luar
0,900 0,868 0,902 1,000
Rasio Volume Usaha
terhadap Modal
1,372 1,186 1,259 1,159
Rasio SHU terhadap Modal 0,089 0,087 0,084 0,065
Rasio SHU terhadap
Volume Usaha
0,065 0,073 0,067 0,056
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2010 dan 2013, diolah)
Sementara itu perkembangan kinerja koperasi ditunjukkan oleh indikator
kinerja kelembagaan dan usahanya (Tabel xx). Pada periode 2009-2012, jumlah
koperasi terus mengalami peningkatan sehingga mencapai 194.295 unit. Sejalan
dengan perkembangan tersebut, jumlah anggota koperasi meningkat rata-rata
sebesar 5,6 persen per tahun sehingga mencapai 33,9 juta orang. Penataan
koperasi juga terus dilakukan sehingga jumlah koperasi tidak aktif terus berkurang
sehingga proporsinya pada tahun 2012 adalah sekitar 28,3 persen. Jumlah koperasi
aktif yang menjalankan rapat anggota tahunan (RAT) sebagai bentuk pelaksanaan
akuntabilitas koperasi juga terus ditingkatkan sehingga proporsinya pada tahun
2012 mencapai 50,0 persen. Perkembangan usaha koperasi juga menunjukkan
potensi yang cukup besar sebagaimana ditunjukkan dengan pertumbuhan volume
usaha rata-rata 15,7 persen selama periode 2009-2012. Tingkat kemandirian
koperasi juga terus meningkat seperti ditunjukkan oleh rasio modal sendiri dan
modal luar sebesar 1:1. Namun rata-rata rasio sisa hasil usaha/modal, dan sisa
hasil usaha/ volume usaha koperasi dalam periode yang sama masih rendah, yaitu
masing-masing 8,1 persen dan 6,5 persen. Hal ini menunjukkan pengembangan
usaha koperasi yang berbasis partisipasi anggota masih perlu ditingkatkan,
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
77
terutama dari sisi efisiensi. Upaya ini juga perlu dilengkapi dengan penguatan
koperasi produsen, pemasaran, dan jasa keuangan.
Perkembangan UMKM dan koperasi tersebut di atas secara umum
menunjukkan masih dibutuhkannya dukungan sinergitas kebijakan untuk
meningkatkan keterlibatan usaha kecil dan menengah yang lebih besar dalam
proses industrialisasi dan ekspor, yang didukung upaya modernisasi agribisnis, dan
keterkaitan hulu-hilir. Kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan peningkatan
kapasitas UMKM agar dapat berkembang ke skala yang lebih besar. Hal ini
ditunjukkan oleh dinamika perkembangan produktivitas UMKM yang
membutuhkan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan
kapasitas inovasi dan pemanfaatan teknologi, serta peningkatan akses ke
pembiayaan dan pasar. Sejalan dengan hal tersebut, kapasitas dan tata kelola
koperasi juga perlu ditingkatkan untuk memfasilitasi usaha-usaha produktif yang
dijalankan oleh anggotanya melalui penciptaan efisiensi kolektif dan peningkatan
kesejahteraan bersama. Penguatan jatidiri koperasi juga perlu dilakukan seiring
dengan upaya modernisasi lembaga dan usaha koperasi.
BAB V: SASARAN POKOK, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN NASIONAL
5.2. AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
5.2.2. Agenda Pembangunan Ekonomi
5.2.2.4. Prioritas Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah, dan koperasi (UMKM dan
koperasi) pada periode 2009-2012 menunjukkan kebutuhan dukungan sinergitas
kebijakan untuk mendorong peran UMKM dan koperasi yang lebih besar dalam
perekonomian. Peran tersebut tidak saja dikaitkan dengan upaya perbaikan dan
pemerataan pendapatan masyarakat melalui pengembangan dan penguatan
usaha-usaha produktif pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan
usaha mikro, namun juga peningkatan keunggulan kompetitif dari usaha kecil dan
menengah, dan koperasi, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan
pemberdayaan UMKM dan koperasi masih difokuskan pada upaya
penanggulangan kemiskinan, sedangkan proporsi kebijakan yang diarahkan untuk
meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi masih terbatas. Ke depan,
kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi yang diarahkan untuk
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
78
meningkatkan kesiapan UMKM dan koperasi dalam menghadapi persaingan
usaha, meningkatkan posisi tawar, dan memanfaatkan peluang ekonomi baik
domestik maupun global yang semakin terbuka menjadi kebutuhan utama.
Kebutuhan perbaikan kebijakan tersebut juga didorong oleh tuntutan yang
semakin tinggi pada para pelaku usaha, termasuk UMKM dan koperasi, untuk
meningkatkan respon terhadap perubahan pasar dan perekonomian. Peningkatan
daya saing UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 juga dipandang strategis
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
1. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi sejalan dengan RPJPN 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing skala usaha. Penanganan isu daya saing pada kelompok usaha mikro dapat berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk yang memberi kesempatan perbaikan pendapatan dan pertumbuhan usaha ke skala yang lebih besar. Bagi usaha kecil, penanganan isu daya saing berkaitan erat dengan kebutuhan usahanya yang sedang berkembang dan penguatan kapasitasnya untuk bersaing di pasar. Sementara itu peningkatan daya saing usaha menengah diharapkan dapat mendorong perannya yang lebih besar dalam penguatan pasar domestik, ekspor dan investasi. Peningkatan daya saing kelembagaan dan usaha koperasi juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas koperasi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha anggotanya;
2. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga berkaitan dengan kebutuhan untuk memperbaiki struktur pelaku usaha di Indonesia. Saat ini struktur pelaku usaha nasional masih mengalami kondisi missing middle yang ditandai dengan populasi usaha kecil dan menengah yang terbatas sehingga akselerasi kemajuan perekonomian belum dapat dilakukan secara optimal. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi diharapkan dapat mendukung peningkatan skala usaha (scalling-up) sehingga tercipta struktur pelaku usaha nasional yang lebih seimbang dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi secara optimal. Hal ini terutama berkaitan dengan pelibatan usaha kecil dan usaha menengah untuk memperkuat keterkaitan usaha (forward and backward linkages) dari usaha nasional, dan/atau jaringan usaha berbasis rantai nilai dan rantai pasok;
3. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga sejalan dengan tema RPJMN 2015-2019 yang menekankan pada pencapaian daya saing
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
79
kompetitif berdasarkan kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM), dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
4. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga menjadi isu yang dianggap mendesak untuk ditangani berdasarkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini berkaitan dengan dampak dari keterbukaan pasar, yang tidak saja mempengaruhi persaingan produk dan jasa di dalam negeri, namun juga kemampuan untuk memanfaatkan peluang pasar internasional secara lebih optimal.
Gambar 3.7 Kesenjangan Produktivitas antara UMKM dan Usaha Besar
Sumber: Kementerian Koperasi (2010 dan 2013, diolah)
Penanganan isu peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga
didasarkan pada kebutuhan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang
dihadapi oleh KUMKM terkait peran dan kontribusinya dalam perekonomian
antara lain:
1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang menjalankan usaha secara informal, serta memiliki asset, akses ke pembiayaan dan produktivitas yang terbatas;
2. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB masih rendah dan memiliki tren penurunan terutama di sektor-sektor dimana jumlah dan tenaga kerja UMKM paling dominan (pertanian dan perdagangan). Kontribusi PDB UMKM di sektor-sektor produktif, termasuk industri pengolahan, masih rendah. Sebagian besar UMKM bergerak di sektor tersier;
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
80
3. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan usaha besar yang merupakan dampak dari penurunan kontribusi PDB UMKM dalam tiga tahun terakhir (Gambar x.x). Kesenjangan produktivitas juga terjadi antar sektor, dengan tingkat produktivitas UMKM terendah terdapat di sektor pertanian, perdagangan, serta pengangkutan dan komunikasi;
4. Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan dari 17,0 persen pada tahun 2009 menjadi 14,1 pada tahun 2012;
5. Terbatasnya kewirausahaan dan keterampilan SDM UMKM dan koperasi yang berdampak pada pengelolaan usaha yang masih berorientasi pada produksi, serta rendahnya manajemen tenaga kerja, kapasitas pengelolaan keuangan, kapasitas pemasaran, dan pemahaman tentang hukum dan peraturan;
6. Akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan masih rendah (15,0 persen) yang dipengaruhi oleh keterbatasan jangkauan lembaga pembiayaan, keterbatasan informasi pembiayaan khususnya skema pembiayaan non bank, rendahnya pengetahuan UMKM dan koperasi mengenai layanan keuangan, rendahnya kapasitas UMKM dan koperasi dalam pengelolaan keuangan, serta rendahnya ketersediaan pembiayaan bagi wirausaha baru;
7. Kualitas kelembagaan dan usaha sebagian besar UMKM dan koperasi yang ditunjukkan oleh rendahnya kapasitas pengorganisasian sentra/klaster UMKM dan koperasi. Koperasi juga menghadapi masalah terkait tata kelola organiasasi dan belum berperan optimal dalam meningkatan efisiensi dan posisi tawar UMKM anggotanya. UMKM dan koperasi juga masih banyak yang belum terhubung dengan jaringan usaha berbasis rantai nilai (baru sekitar 6,3 persen) dan ekspor (19,0 persen);
8. Terbatasnya kapasitas UMKM dan koperasi dalam inovasi, penerapan teknologi, dan penerapan standardisasi dan sertifikasi produk. Masalah ini menyebabkan rendahnya kapasitas dan kualitas produksi, serta jangkauan pasar. Sekitar 78,0 persen sentra atau klaster UMKM memiliki tingkat penerapan teknologi yang rendah. Selain itu sekitar 59,0 persen UMKM dan koperasi tidak memiliki anggaran untuk berinovasi, dan 82,0 persen UMKM tidak memiliki paten; dan
9. Iklim usaha belum mendukung perkembangan UMKM dan koperasi terutama menyangkut perizinan, kepastian dan perlindungan usaha. Baru sekitar 18,3 persen UMKM yang sudah memiliki badan hukum, dan banyak lokasi usaha UMKM di sektor informal bersinggunggan dengan usaha modern dan ketentuan tata ruang.
UMKM dan koperasi juga menghadapi berbagai tantangan, utamanya:
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
81
1. Globalisasi ekonomi dan integrasi pasar kawasan (termasuk penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN) akan meningkatkan aliran produk, investasi dan tenaga kerja sehingga UMKM dan koperasi perlu meningkatkan kapasitasnya untuk berkompetisi di pasar dan memanfaatkan peluang ekonomi yang semakin terbuka;
2. Siklus hidup produk yang semakin cepat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dinamis membutuhkan akselerasi kapasitas UMKM dan koperasi yang lebih baik agar dapat merespon tren permintaan pasar yang semakin dinamis; dan
3. Efektivitas koordinasi dan sinergi kebijakan dan program baik di pusat maupun di daerah, serta dengan pemangku kepentingan utama lainnya dalam rangka mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.
Penanganan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan
koperasi dalam lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan sasaran-
sasaran:
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian, baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pembentukan PDB, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;
2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan antara lain oleh peningkatan produktivitas, peningkatan jumlah UMKM yang teregistrasi/formal, peningkatan akses ke pembiayaan dan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan keterlibatan UMKM dalam kemitraan atau jaringan usaha;
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif, sebagai sumber tumbuhnya pengusaha-pengusaha skala mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing sebagaimana dicirikan dari kelayakan usaha yang tinggi, kapasitas yang besar untuk berkembang, serta daya adaptasi dan kreativititas yang tinggi untuk merespon perubahan pasar; dan
4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi, serta modernisasi kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk dapat berperan secara maksimal di pasar yang semakin terbuka dan kompetitif.
Keempat sasaran tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai
kebijakan pada periode 2015-2019 yang diarahkan dalam rangka peningkatan
daya saing UMKM dan koperasi untuk memperkuat ketahanan perekonomian
domestik dan membangun keunggulan global. Arah kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan menggunakan lima strategi yaitu:
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
82
1. Peningkatan kompetensi SDM UMKM dan koperasi, di antaranya melalui pengembangan kewirausahaan dan penyediaan insentif bagi tumbuhnya technopreneur, peningkatan kompetensi teknis dan manajemen SDM UMKM dan koperasi, dan peningkatan ketersediaan layanan usaha terpadu;
2. Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan invoasi skema pembiayaan baik yang berbasis perbankan dan lembaga non bank, penguatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro (LKM), penyediaan insentif untuk mengembangkan skema penjaminan usaha bagi UMKM dan koperasi, pengembangan sistem penilaian kredit dan infomasi debitur yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai jenis lembaga keuangan termasuk KSP dan LKM, serta pengembangan kerja sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan penguatan produk unggulan, peningkatan inovasi dan penerapan teknologi, standardisasi, dan sertifikasi, penyediaan insentif bagi tumbuhnya jaringan produksi dan pemasaran bagi UMKM dan koperasi, dan penyediaan informasi pasar;
4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai nilai baik yang melibatkan kerja sama antar UMKM dan koperasi, maupun antara UMKM dan koperasi dengan usaha besar/investor, serta revitalisasi dan modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi; dan
5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi, di antaranya melalui penataan regulasi dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi, pendaftaran usaha untuk memperkuat status legalitas UMKM, dan penyediaan insentif dan penegakan hukum terkait perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi.
Pelaksanaan kelima strategi tersebut juga tetap berpijak pada dua sasaran
RPJPN 2005-2025 yaitu (i) pengurangan angka kemiskinan; dan (ii) pertumbuhan
ekonomi, sehingga kebijakan UMKM dan koperasi pada periode 2015-2019
difokuskan untuk mengatasi isu peningkatan daya saing, yang sekaligus
terintegrasi dengan kebijakan untuk mendukung upaya penanggulangan
kemiskinan. Hasilnya diharapkan meningkatkan efektivitas kebijakan yang
diarahkan untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi UMKM
dan koperasi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan UMKM dan
koperasi, agar mampu memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
83
membangun keunggulan global. Pelaksanaan kelima strategi dan berbagai
rencana tindak untuk peningkatan daya saing, khususnya UMKM, akan difasilitasi
melalui suatu program nasional yang menjadi wahana pembangunan sinergi dan
kerja sama antara berbagai institusi di tingkat pusat dan daerah. Efektivitas
pelaksanaan kelima strategi tersebut juga akan didukung koordinasi, sinergi dan
kerja sama program dan kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan
pengembagnan UMKM dan koperasi yaitu Kementerian/Lembaga di tingkat pusat,
Pemerintah Daerah, Gerakan Koperasi, dunia usaha dan masyarakat.
Narasi Buku II
BAB I: PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang
1.2.1. Penanggulangan Kemiskinan
1.2.1.3. Peningkatan Peran Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dalam
Penanggulangan Kemiskinan
Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) dan koperasi dalam tahun
2015-2019 yang menjadi bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan
diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi mikro
dan kecil (UMK) dan koperasi dalam perekonomian. Sasaran ini akan dilaksanakan
melalui kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMK dan
koperasi dalam pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (sustainable
livelihood) dari masyarakat miskin. Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan
melalui strategi:
1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMK dan koperasi, yang difokuskan pada pengembangan kewirausahaan, peningkatan keterampilan SDM UMK, serta pemasyarakatan dan penyuluhan perkoperasian yang didukung penyediaan layanan usaha terpadu;
2. Perluasan akses UMK dan koperasi ke sumber pembiayaan, yang difokuskan pada di antaranya melalui pengembangan dan inovasi skema
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
84
pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMK, penguatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro (LKM), serta penyediaan informasi pembiayaan;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMK dan koperasi, yang difokuskan pada penerapan teknologi tepat guna, pengembangan koperasi produksi, dan penyediaan informasi pasar;
4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, yang difokuskan pada fasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok usaha produktif, serta pengembangan kemitraan usaha yang melibatkan UMK dan koperasi; dan
5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif, yang difokuskan pada penyediaan kepastian dan perlindungan usaha salah satunya melalui penataan usaha informal di perkotaan, dan penyediaan skema restrukturisasi usaha untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi.
1.2.1.4. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan
kapasitas UMK dan koperasi dalam mendukung upaya penanggulangan
kemiskinan yang berbasis pengembangan penghidupan yang berkelanjutan di
antaranya (i) penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk
pelaksanaan amanat Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro; (ii) penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk
pelaksanaan amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; (iii)
harmonisasi peraturan dan kebijakan tata ruang dan berbagai peraturan yang
dikeluarkan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penataan usaha
informal/pedagang kaki lima; dan (iv) penyusunan payung hukum bagi
pengembangan skema restrukturisasi UMK dan koperasi untuk mengantisipasi dan
mengatasi dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi.
BAB III: EKONOMI
3.1. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
Kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi (UMKM dan
koperasi) dalam perekonomian nasional masih perlu ditingkatkan. Hal ini
mengingat beberapa indikator kinerja UMKM, seperti kontribusi pada
pembentukan nilai tambah atau Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor,
mengalami tren penurunan, sedangkan kontribusi UMKM dalam investasi juga
masih terbatas. Kontribusi PDB UMKM masih didominasi oleh sektor tersier,
sedangkan populasi UMKM yang besar di sektor-sektor primer belum mampu
menyumbangkan nilai tambah yang besar. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
85
produktivitas UMKM masih tertinggal dibandingkan dengan pertumbuhan
produktivitas usaha besar. Dampaknya yaitu kesenjangan produktivitas yang
semakin lebar antara usaha besar dan UMKM. Sementara itu peran UMKM dalam
penciptaan lapangan kerja masih cukup besar. Berkaitan dengan pengembangan
koperasi ke depan, tantangan yang perlu ditangai yaitu peningkatan kinerja
organisasi dan usaha koperasi sehingga lebih profesional, dinamis dan responsif
terhadap perubahan pasar. Pengembangan organisasi dan usaha koperasi tersebut
perlu dijalankan tanpa meninggalkan jatidiri koperasi sebagai wadah usaha
bersama yang digerakkan anggota berdasarkan nilai dan prinsip koperasi.
Perkembangan UMKM dan koperasi tersebut menunjukkan kebutuhan
untuk meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi. Usaha mikro perlu
ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu terus berkembang ke skala usaha
yang lebih besar (scalling-up). Usaha kecil dan menengah yang memiliki potensi
ekonomi dan kemampuan yang lebih tinggi perlu dilibatkan dalam proses
industrialisasi dan ekspor. Upaya ini juga perlu didukung modernisasi agribisnis,
dan penguatan keterkaitan usaha dari hulu ke hilir. Tata kelola koperasi juga perlu
ditingkatkan agar dapat memfasilitasi peningkatan efisiensi usaha bersama yang
melibatkan anggotanya. Berbagai upaya tersebut juga perlu didukung dengan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), inovasi dan pemanfaatan
teknologi, serta akses ke pembiayaan dan pasar. Hasilnya diharapkan dapat
mendukung pengurangan kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha,
perbaikan struktur pelaku usaha nasional, dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Isu Strategis
Isu strategis di bidang pemberdayaan UMKM dan koperasi yang perlu
ditangani dalam periode 2015-2019 adalah peningkatan daya saing UMKM dan
koperasi. Isu daya saing dalam konteks UMKM berkaitan dengan dampak dari
skala ekonomi UMKM yang terbatas di antaranya berupa (i) rendahnya posisi
tawar UMKM untuk mengakses sumber daya produktif dan pasar; (ii) terbatasnya
kontribusi UMKM dalam perekonomian; (iii) ketimpangan kontribusi UMKM di
sektor-sektor produksi dibandingkan dengan UMKM di sektor jasa; dan (iv)
ketimpangan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah karena sebagian besar
kegiatan ekonomi masih bertumpu pada usaha-usaha berskala mikro dan kecil.
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
86
Gambar 3.8 Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi pada
2015-2019
Sumber: Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019 (2013)
Konteks isu daya saing UMKM tersebut mencakup pula isu-isu terkait
koperasi. Di satu sisi koperasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan skala
usaha dan posisi tawar UMKM, yang menjadi anggota koperasi, yang berujung
pada peningkatan daya saing UMKM. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-
undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mengarahkan peran
koperasi yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi usaha dari
kelompok-kelompok usaha produktif yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain,
koperasi juga menghadapi kendala yang berkaitan dengan skala usaha yang cukup
beragam dari skala mikro, kecil dan menengah, dengan tingkat perkembangan dan
kapasitas yang berbeda-beda. Koperasi juga menghadapi tantangan terkait
pemanfaatan potensinya yang masih terbatas oleh masyarakat yang menjalankan
usaha-usaha produktif baik secara perorangan maupun kelompok. Usaha koperasi
yang berkembang selama ini masih lebih banyak dimanfaatkan oleh konsumen
(koperasi konsumen dan koperasi simpan pinjam), sedangkan jumlah dan
perkembangan koperasi produksi, pemasaran dan jasa masih terbatas.
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
87
Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing UMKM
dan koperasi akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran tidak saja
pertumbuhan ekonomi, namun juga penanggulangan kemiskinan (Gambar xx).
Skenario kebijakan penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi dalam lima
tahun dapat mencakup:
1. Kebijakan untuk meningkatkan skala UMKM dalam rangka penguatan pasar domestik dan pengembangan keunggulan global, yang difokuskan pada:
a. peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, serta penyediaan insentif fiskal dan non fiskal;
b. peningkatan inovasi dan penerapan standardisasi proses produksi dan produk/jasa UMKM;
c. peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok; dan
d. peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa UMKM;
2. Kebijakan untuk meningkatkan tata kelola usaha koperasi yang difokuskan pada:
a. peningkatan dan penguatan kontribusi anggota koperasi dalam memajukan usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan
b. modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara optimal dalam pasar domestik dan internasional.
Sasaran
Skenario kebijakan peningkatan daya saing UMKM diharapkan dapat
mewujudkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang
ditampilkan pada Tabel 3.8.
Tabel 3.8. Sasaran Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi
Sasaran Indikator a) Target
2019
1. Meningkatnya Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM 5,5%
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
88
Sasaran Indikator a) Target
2019
kontribusi UMKM
dan koperasi dalam
perekonomian
Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan
PDB
7,0%
Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non
migas
6,7%
Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi 10,4%
2. Meningkatnya daya
saing UMKM
Pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah 8,1%
Pertumbuhan produktivitas UMKM 8,3%
Pertambahan jumlah UMKM formal (berbadan hukum, memiliki izin
dan/atau terdaftar)
40,0%
Proporsi UMKM yang mengakses layanan keuangan formal 25,0%
Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi 35,0%
Proporsi UMKM yang menerapkan standardisasi mutu & sertifikasi
produk
20,0%
Proporsi UMKM yang tergabung dalam kemitraan atau jaringan
produksi dan pemasaran
12,0%
3. Meningkatnya
usaha baru yang
berpotensi tumbuh
dan inovatif
Proporsi wirausaha baru per jumlah penduduk usia produktif 3,5%
Proporsi jumlah pelaku usaha di industri kreatif 8,0%
4. Meningkatnya tata
kelola dan daya
saing koperasi
Pertumbuhan unit koperasi 8,0%
Pertumbuhan anggota koperasi 10,3%
Proporsi koperasi berkualitas 13,8%
Rasio promosi ekonomi anggota 10%
Proporsi koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT ) 100%
Pertumbuhan volume usaha koperasi 17,8%
Keterangan: a) Rancangan indikator dan target masih dalam proses pembahasan
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Berdasarkan sasaran tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan
potensi yang dimiliki UMKM dan koperasi untuk meningkatkan daya saing
usahanya, serta kontribusinya dalam perekonomian, maka arah kebijakan yang
perlu ditempuh dalam tahun 2015-2019 adalah “Peningkatan daya saing UMKM
dan koperasi untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan
membangun keunggulan global”.
Arah kebijakan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui strategi yang
disesuaikan dengan lima aspek pemberdayaan UMKM dan koperasi yaitu:
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
89
1. Peningkatan kompetensi SDM UMKM dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan kewirausahaan dan penyediaan insentif bagi tumbuhnya technopreneur, peningkatan kompetensi teknis dan manajemen SDM UMKM dan koperasi, dan peningkatan ketersediaan layanan usaha terpadu;
2. Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan invoasi skema pembiayaan baik yang berbasis perbankan dan lembaga non bank, penguatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro (LKM), penyediaan insentif untuk mengembangkan skema penjaminan usaha bagi UMKM dan koperasi, pengembangan sistem penilaian kredit dan infomasi debitur yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai jenis lembaga keuangan termasuk KSP dan LKM, serta pengembangan kerja sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan penguatan produk unggulan, peningkatan inovasi dan penerapan teknologi, standardisasi, dan sertifikasi, penyediaan insentif bagi tumbuhnya trading house bagi UMKM dan koperasi, dan penyediaan informasi pasar;
4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai nilai baik yang melibatkan kerja sama antar UMKM dan koperasi, maupun antara UMKM dan koperasi dengan usaha besar/investor, serta revitalisasi dan modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi; dan
5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui penataan regulasi dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi, pendaftaran usaha untuk memperkuat status legalitas UMKM, dan penyediaan insentif dan penegakan hukum terkait perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi.
3.2. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung
pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya:
1. Peraturan setingkat Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) yang mencakup pengaturan mengenai (i) Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait di tingkat nasional dan daerah; (ii) skema restrukturisasi UMKM dan koperasi untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi; dan (iii) sistem
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
90
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan UMKM dan koperasi yang didukung data dan informasi yang memadai; dan
2. Penyusunan aturan pelaksanaan UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (5 RPP tentang Perkoperasian yang sedang dibahas: RPP Penyelenggaraan Koperasi, RPP KSP, RPP Lembaga Pengawas KSP, RPP Koperasi Syariah dan RPP Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi).
3.3. Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung
pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya:
1. Pembentukan forum koordinasi pemberdayaan UMKM dan koperasi;
2. Optimalisasi fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didukung penyederhanaan jenis, persyaratan dan prosedur perizinan bagi UMKM;
3. Pengembangan dan fasilitasi registrasi UMKM yang terintegrasi ditangani unit khusus baik di tingkat pusat maupun daerah;
4. Penataan administrasi badan hukum koperasi yang terpusat di Kementerian Koperasi dan UKM;
5. Peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi lembaga yang terkait perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi;
6. Pengembangan kelembagaan untuk mendukung skema restrukturisasi UMKM dan koperasi sebagai antisipasi dan penanganan dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi;
7. Penguatan Pusat Diklat UMKM dan koperasi di tingkat nasional dalam bentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
8. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat nasional dan daerah, dalam bentuk kelembagaan UPT yang dikelola Badan Layanan Umum;
9. Pengembangan pusat pembinaan penyuluh perkoperasian;
10. Pembentukan Pusat Inovasi UMKM dalam bentuk UPT di Kementerian Ristek/BPPT;
11. Pembentukan Lembaga Pengawas KSP;
12. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi;
13. Pengembangan kelembagaan untuk pengintegrasian Sistem Informasi Debitur (SID) untuk perbankan, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan lembaga keuangan lainnya;
14. Peningkatan fungsi BLU Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai trading house bagi produk UMKM dan koperasi secara nasional; dan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
91
15. Peningkatan kapasitas dan sinergitas lembaga penelitian pemerintah dalam penelitian dan evaluasi kebijakan dan program UMKM dan koperasi.
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 kemudian menjadi pijakan
awal untuk penyusunan Rancangan RPJMN selanjutnya. Dokumen tersebut juga
menjadi materi yang digunakan untuk konsultasi publik dan penjaringan aspirasi
dalam rangka penyempurnaan rancangan RPJMN selanjutnya.
3.4. KONSULTASI PUBLIK DAN PENJARINGAN ASPIRASI
Bagian ini menjelaskan proses konsultasi publik dan penjaringan aspirasi
yang dilakukan untuk menjaring masukan dari masyarakat untuk perbaikan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019. Konsultasi publik dan penjaringan
aspirasi masyarakat dilaksanakan melalui pertemuan dengan para pemangku
kepentingan yang mencakup pakar di bidang UMKM dan koperasi, K/L terkait,
Pemerintah Daerah, serta perwakilan dari perguruan tinggi, asosiasi UMKM,
asosiasi dan gerakan koperasi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Penjaringan aspirasi di tingkat pusat difokuskan pada penajaman, perbaikan
atau penyempurnaan bagian-bagian Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019.
Sementara itu penjaringan aspirasi di tingkat daerah dilaksanakan melalui
pembahasan umum tentang Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019.
Konsultasi publik di tingkat pusat membahas Rancangan Teknokratik
RPJMN 2015-2019 bidang UMKM dan koperasi dilaksanakan dengan melibatkan
unit-unit terkait di Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan K/L lainnya,
perwakilan perguruan tinggi, asosiasi dan gerakan koperasi. Konsultasi publik
diselenggarakan pada periode Mei-September 2014, yang mencakup 14 kali
pertemuan. Sementara itu, konsultasi publik di daerah dilaksanakan tiga kali
dengan melibatkan perwakilan dari Pemda, perguruan tinggi dan asosiasi di
Bandung, Yogyakarta, dan Padang. Ringkasan hasilnya adalah sebagai berikut:
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
92
1. Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019:
a. Kesepakatan mengenai program pengembangan UMKM dan
koperasi pada periode 2015-2019 mencakup tiga program untuk
mendukung penanggulangan kemiskinan (satu program) dan
peningkatan daya saing UMKM dan koperasi (dua program). Ketiga
program diharapkan dapat memfasilitasi penyediaan dukungan yang
lebih berimbang antara misi penanggulangan kemiskinan dan misi
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang berbasis
UMKM dan koperasi;
b. Perbaikan rumusan sasaran RPJMN 2015-2019 bidang UMKM dan
koperasi untuk dilengkapi dengan definisi dan penjelasan yang
lengkap. Kesepakatan mengenai jenis dan definisi sasaran, besaran
target dan indikatornya, serta sumber data terdapat pada Tabel 3.9.
dan Tabe 3.10. Pencapaian sasaran-sasaran RPJMN 2015-2019 juga
perlu melibatkan partisipasi dan kontribusi dari K/L yang menangani
UMKM di sektornya masing-masing, serta Pemda;
c. Sektor UMKM dan koperasi yang akan menjadi fokus pada periode
2015-2019 adalah sektor pertanian dan perikanan (agrobisnis), baik
yang berbasis pertanian maupun perikanan/kelautan. Hal ini
mengingat populasi UMKM di kedua sektor tercatat paling besar.
Fokus pada kedua sektor ini perlu dilakukan melalui perbaikan
kewirausahaan, manajemen dan perluasan penerapan teknologi yang
dilaksanakan dalam keterpaduan dengan industri pengelolahannya
(agroindustri);
d. Perbaikan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 akan
mencakup masukan dari hasil penyusunan Blueprint Pembiayaan
yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM;
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
93
e. Perlu perluasan kegiatan di dalam RPJMN 2015-2019 dibandingkan
dengan kegiatan yang saat ini sudah berjalan, terutama terkait
pengembangan kewirausahaan terutama di kawasan Tengah dan
Timur Indonesia, PLUT, pembiayaan bagi wirausaha baru dan industri
kreatif, fasilitasi pemasaran, dukungan bagi pengembangan koperasi
syariah, peningkatan jangkauan layanan dana bergulir, peningkatan
linkage bank dan lembaga pembiayaan lainnya, pembangunan basis
data UMKM dan koperasi, formalisasi UMKM, dukungan bagi
pengembangan green business oleh UMKM dan koperasi, dukungan
bagi inovasi dan UMKM inovatif (inkubator, technopark, keterkaitan
dengan lembaga litbang), percepatan peningkatan kualitas produk,
perluasan fasilitasi UMKM dan koperasi untuk berpartisipasi dalam
jaringan produksi dan pemasaran global, dan peningkatan sinergi
dengan K/L lain, Pemda dan dunia usaha;
f. Kerangka pendanaan, regulasi dan kelembagaan pada Rancangan
Teknokratik RPJMNn 2015-2019 perlu mempertimbangkan hasil
restrukturisasi program dan kegiatan serta evaluasi pelaksanaannya,
skala prioritas terkait isu strategis peningkatan daya saing UMKM
dan koperasi, partisipasi K/L terkait (10 K/L) dalam keterpaduan
upaya peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, serta penekanan
pada kebutuhan untuk mempercepat formalisasi UMKM melalui
pendaftaran usaha, kemudahan perizinan, perbaikan basis data, dan
penguatan Pemda dalam penguatan UMKM dan koperasi di
wilayahnya masing-masing baik melalui penyediaan Pusat Layanan
Usaha Terpadu (PLUT) bagi UMKM dan koperasi, maupun dukungan
anggaran dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Keterpaduan dengan pemangku kepentingan lainnya perlu dibangun
untuk meningkatkan kemanfaatan berbagai dukungan bagi UMKM dan
koperasi. Keterpaduan yang dibangun mencakup pengembangan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
94
kewirausahaan, penerapan HaKI, standar dan sertifikasi produk, dan
penerapan teknologi bentuk pendekatan yang lengkap sehingga hasilnya
dapat lebih menjamin keberlanjutan dari usaha-usaha baru tersebut.
Keterpaduan juga diperlukan untuk penguatan UMKM dan koperasi
dalam usaha berbasis kewilayahan (komoditas unggulan). Salah satu
upaya yang dapat dilakukan adalah harmonisasi dengan Coporate Social
Responsibility/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR/PKBL).
Pelaksanaan keterpaduan ini juga didasarkan pada kesepakatan
mengenai pembagian peran dari pihak-pihak yang terlibat sehingga
penyediaan dukungan bagi UMKM dan koperasi dapat lebih efektif dan
efisien;
Tabel 3.9 Definisi Indikator untuk Sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang UMKM
dan Koperasi
No. Indikator Definisi
1 Pertumbuhan
jumlah tenaga kerja
UMKMK
Persentase perubahan jumlah tenaga kerja di UMKMK pada tahun
tertentu yang dihitung dari jumlah tenaga kerja UMKMK pada tahun
sebelumnya
2 Pertumbuhan
kontribusi UMKMK
dalam
pembentukan PDB
Persentase perubahan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) harga
konstan UMKMK pada tahun tertentu yang dihitung dari kontribusi PDB
harga konstan UMKMK pada tahun sebelumnya.
Ket: PDB harga konstan merupakan nilai tambah bruto dari barang dan
jasa yang dihasilkan UMKMK berdasarkan harga tahun dasar (tahun
2000)
3 Pertumbuhan
kontribusi UMKMK
dalam ekspor non
migas
Persentase perubahan kontribusi nilai ekspor non migas UMKMK pada
tahun tertentu yang dihitung dari kontribusi nilai ekspor non migas
UMKMK pada tahun sebelumnya
4 Pertumbuhan
kontribusi UMKMK
dalam investasi
Persentase perubahan kontribusi nilai pembentukan modal tetap (harga
konstan) UMKMK pada tahun tertentu yang dihitung dari kontribusi nilai
pembentukan modal tetap (harga konstan) UMKMK pada tahun
sebelumnya
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
95
No. Indikator Definisi
5 Pertumbuhan
jumlah usaha kecil
dan menengah
Persentase perubahan jumlah unit usaha kecil dan jumlah unit usaha
menengah pada tahun tertentu yang dihitung dari jumlah unit usaha kecil
dan jumlah unit usaha menengah pada tahun sebelumnya
6 Pertumbuhan
produktvitas UMKM
Persentase perubahan produktivitas UMKM pada tahun tertentu yang
dihitung dari produktivitas UMKM pada tahun sebelumnya
Ket.: Produktivitas UMKM dihitung berdasarkan rasio (i) PDB dan jumlah
unit UMKM; atau (ii) PDB dan jumlah tenaga kerja UMKM
7 Proporsi UKMK
formal (berbadan
hukum, memiliki
izin dan/atau
terdaftar)
Persentase jumlah UKMK yang memiliki badan hukum/usaha dan/atau
memiliki izin dari total jumlah UKMK
Ket.:
Badan hukum perusahaan/usaha adalah bentuk pengesahan suatu perusahaan/usaha pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang diperkuat dengan bukti tertulis atau akta; mencakup PT (NV), Koperasi, BUMN/BUMD/BHMN, Perseroan Komanditer (CV), Firma, Yayasan, dan izin khusus dari instansi terkait (Ijin Diparda, SK Menteri, SK Kepala Daerah, dll.)
Bentuk-bentuk izin usaha mencakup (74 jenis): (i) Penanaman modal/pendirian usaha; (ii) Prinsip, perubahan penggunaan tanah, lokasi, lingkungan, IMB, HO, ITU; (iii) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Reklame, Pariwisata, dan sektor lainnya
8 Proporsi UMK yang
terdaftar
Persentase jumlah UMK yang terdaftar dari total jumlah UMK
9 Proporsi UMKMK
yang mengakses
layanan keuangan
dan/atau
pembiayaan formal
Jumlah dan persentase jumlah unit UMKMK yang sudah mengakses
layanan keuangan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan formal,
seperti pinjaman, tabungan, pembayaran, asuransi dan layanan
pengelolaan resiko keuangan lainnya, dari jumlah total UMKMK
10 Proporsi UMKMK
yang menerapkan
teknologi
Jumlah dan persentase jumlah unit UMKMK yang menghasilkan,
memodifikasi, dan/atau menggunakan alat-alat, mesin, dan
metode/sistem produksi yang sudah terstandardisasi, dari jumlah total
UMKMK
11 Proporsi UMKMK
yang menerapkan
standardisasi mutu
& sertifikasi produk
Jumlah dan persentase jumlah unit UMKMK yang menggunakan
standardisasi mutu dan/atau sertifikasi produk, dari total jumlah UMKMK
Ket: standardisasi difokuskan pada SNI, dan sertifikasi difokuskan pada
sertifikasi halal
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
96
No. Indikator Definisi
12 Proporsi UMKMK
yang tergabung
dalam kemitraan/
jaringan produksi
dan pemasaran
Jumlah dan persentase jumlah unit UMKMK yang tergabung dalam
kemitraan/jaringan usaha/pemasaran dengan sesama UMKMK dan
antara UMKMK dan usaha besar, dari total jumlah UMKMK
13 Pertumbuhan
wirausaha baru
Persentase perubahan jumlah wirausaha baru pada tahun tertentu yang
dihitung dari jumlah wirausaha baru pada tahun sebelumnya
Ket: Wirausaha baru adalah usaha baru yang mempekerjakan minimal 1
orang tenaga kerja selain pemilik
14 Jumlah dan
pertumbuhan
UMKM pelaku
usaha di industri
kreatif
Jumlah dan persentase perubahan jumlah UMKM pelaku usaha di industri
kreatif pada tahun tertentu yang dihitung dari jumlah UMKM pelaku usaha
di industri kreatif pada tahun sebelumnya
15 Pertumbuhan
jumlah unit
koperasi
Persentase perubahan jumlah unit koperasi pada tahun tertentu yang
dihitung dari jumlah unit koperasi pada tahun sebelumnya
16 Pertumbuhan
anggota koperasi
Persentase perubahan jumlah anggota koperasi pada tahun tertentu yang
dihitung dari jumlah anggota koperasi pada tahun sebelumnya
17 Proporsi koperasi
berkualitas
Persentase jumlah koperasi dengan hasil pemeringkatan sangat baik dan
baik dari total jumlah koperasi
18 Partisipasi aktif
anggota
Ukuran kontribusi anggota untuk memajukan usaha koperasi melalui
aktivitas transaksi dan/atau penyertaan modal
19 Proporsi koperasi
yang
melaksanakan
rapat anggota
tahunan (RAT)
Persentase jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dari total jumlah
koperasi
20 Pertumbuhan
volume usaha
koperasi
Persentase perubahan volume usaha koperasi pada tahun tertentu yang
dihitung dari volume usaha koperasi pada tahun sebelumnya
21 Pertumbuhan aset
koperasi
Persentase perubahan aset koperasi pada tahun tertentu yang dihitung
dari aset koperasi pada tahun sebelumnya
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
97
No. Indikator Definisi
22 Pertumbuhan
koperasi dengan
pengelolaan dan
usaha berbasis
syariah
Persentase perubahan jumlah unit koperasi syariah pada tahun tertentu
yang dihitung dari jumlah unit koperasi syariah pada tahun sebelumnya
Sumber: Diskusi Rancangan Sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
(Bappenas, 2014)
Tabel 3.10 Sumber Data Pencapaian Sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang
UMKM dan Koperasi
Indikator Sumber Data
Penentuan Target Pengukuran
Pencapaian
1. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja
UMKMK
Kementerian KUKM & BPS,
yang dihitung berdasarkan
skenario rendah (target tahun
2015) dan skenario
moderat/tinggi (target tahun
2019)
Kementerian KUKM &
BPS yang akan
didukung dengan hasil
survei UMKM (survei 2
tahunan yang diusulkan
dalam RPJMN 2015-
2019)
2. Pertumbuhan kontribusi UMKMK
dalam pembentukan PDB
3. Pertumbuhan kontribusi UMKMK
dalam ekspor non migas
4. Pertumbuhan kontribusi UMKMK
dalam investasi
5. Pertumbuhan jumlah usaha kecil dan
menengah
6. Pertumbuhan produktvitas UMKM
7. Proporsi jumlah UMKM formal
(berbadan hukum, dan/atau memiliki
izin)
Data BPS (sektor non
pertanian)
PTSP, BPS, Pemda,
survei UMKM, K/L
8. Proporsi jumlah UMKM yang
terdaftar
- Kementerian KUKM
9. Proporsi jumlah UMKM yang
mengakses layanan
BI BI dan survei UMKM
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
98
Indikator Sumber Data
Penentuan Target Pengukuran
Pencapaian
keuangan/pembiayaan formal
10. Proporsi jumlah UMKM yang
menerapkan teknologi
Pendapat pakar, perlu
dihitung ulang sesuai data-
data K/L, BPS, MUI, dll.
Survei UMKM, BPS, K/L
11. Proporsi jumlah UMKM yang
menerapkan standardisasi mutu &
sertifikasi produk
K/L, MUI, survei UMKM,
12. Proporsi jumlah UMKM yang
tergabung dalam kemitraan/ jaringan
produksi dan pemasaran
Kajian Wignaraja (2012) Survei UMKM, BPS,
K/L
13. Proporsi wirausaha baru Kementerian KUKM K/L, survei UMKM, BPS
14. Pertumbuhan jumlah UMKM pelaku
usaha di industri kreatif
Kajian Kementerian Parekraf
(perlu dimutakhirkan
berdasarkan kajian tahun
2013)
K/L, survei UMKM, BPS
15. Pertumbuhan jumlah unit koperasi Kementerian KUKM Kementerian KUKM
16. Pertumbuhan jumlah anggota
koperasi
Kementerian KUKM Kementerian KUKM
17. Proporsi jumlah koperasi berkualitas Kementerian KUKM Kementerian KUKM
18. Partisipasi aktif anggota Kementerian KUKM Kementerian KUKM
19. Proporsi koperasi yang
melaksanakan rapat anggota
tahunan (RAT)
Kementerian KUKM Kementerian KUKM
20. Pertumbuhan volume usaha
koperasi
Kementerian KUKM Kementerian KUKM
21. Pertumbuhan aset koperasi Kementerian KUKM Kementerian KUKM
22. Pertumbuhan koperasi dengan
pengelolaan dan usaha berbasis
syariah
Kementerian KUKM Kementerian KUKM
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
99
Sumber: Diskusi Rancangan Sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
(Bappenas, 2014)
3. Mekanisme perencanaan dan penganggaran: usulan untuk (i) perbaikan
mekanisme pelaksanaan terutama terkait kriteria seleksi kelompok
sasaran; (ii) penataan belanja sosial sehingga lebih akuntabel dan dapat
dibuktikan manfaat dan keberlanjutannya bagi UMKM dan koperasi; dan
(iii) penataan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM untuk dapat
mengelola program secara lebih baik dan akuntabel;
4. Perluasan kerja sama dengan K/L, dunia usaha, gerakan koperasi dan
masyarakat yang dapat difasilitasi melalui pembentukan forum, dan
sinergi dengan program CSR/PKBL;
5. Tindak lanjut pembatalan UU N0. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
yang perlu dilakukan segera agar kebutuhan revisi UU dapat ditampung di
dalam Rancangan RPJMN 2015-2019. Sementara itu, selama proses
penundaan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di
bidang perkoperasian, dapat dilaksanakan upaya-upaya persiapan yang
akan melengkapi proses pembahasan dan tindak lanjut dari RPP; dan
6. Penyusunan Renstra K/L 2015-2019 perlu disegerakan dengan menyusun
background study. Kementerian Koperasi dan UKM diusulkan untuk
menggunakan Masterplan Pengembangan UMKM dan Pengembangan
Koperasi 2015-2024 yang sudah ada sebagai bahan baku untuk menyusun
Renstra K/L 2015-2019. Rancangan Renstra juga perlu
mempertimbangkan pembagian kewenangan yang jelas di antara unit-
unit Kementerian Koperasi dan UKM sehingga tidak terjadi tumpang
tindih kegiatan dan dapat meningkatan kerja sama yang saling
melengkapi.
7. Penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi perlu dipercepat dengan
menyusun kelengkapan kelembagaan yang dibutuhkan, baik dalam
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
100
rangka pemberdayaan maupun peningkatan daya saing UMKM dan
koperasi. Hasil pembahasan kerangka kelembagaan ditampilkan pada
Tabel 3.11.
Tabel 3.11 Rancangan Kerangka Kelembagaan di Bidang UMKM dan
Koperasi
No Arah Penataan
Kerangka
Kelembagaan
Tujuan Regulasi
Terkait
K/L Terkait
1 Penguatan
kelembagaan
pemberdayaan
UMKM dankoperasi
(Forum Koordinasi
Pemberdayaan
UMKM dan
Koperasi)
Meningkatkan efektivitas
perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi program
pemberdayaan UMKM dan
koperasi, serta
memfasilitasi keterlibatan
stakeholders yang bersifat
lintas sektor dan wilayah
UU No.
20/2008
tentang UMKM;
UU No.
25/1992
tentang
Perkoperasian
KemenKUKM,
Kemenko
Perekonomian,
Kementan,
KemenKP,
Kemenprin,
Kemendag,
Kemenparekraf,
Kemenhut,Kemen
Nakertrans,
BKPM,
Kemenristek,
Kemendagri,
Kemenpora,
Kemensos,
KPDT, KP3A,
Kemendikbud,
BPPT, LIPI, BI,
OJK, Pemda
2 Penguatan
kelembagaan
registrasi UMKM
dan administrasi
badan hukum
koperasi yang
terpusat
Meningkatkan akuntabilitas
kelembagaan UMKM dan
tata kelola penerbitan
badan hukum koperasi,
pengawasan koperasi, dan
pemeliharaan database
UMKM dan koperasi
UU No.
20/2008
tentang UMKM;
UU No.
25/1992
tentang
Perkoperasian
KemenKUKM,
Pemda
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
101
No Arah Penataan
Kerangka
Kelembagaan
Tujuan Regulasi
Terkait
K/L Terkait
secara nasional
3 Penguatan
kelembagaan diklat
UMKM dan
koperasi
Meningkatkan peran
lembaga diklat UMKM dan
koperasi di tingkat nasional
untuk menjadi pusat
rujukan pengembangan
sumberdaya manusia
(SDM) UMKM dan koperasi
di tingkat provinsi,
kabupaten dan kota
UU No.
20/2008
tentang UMKM;
UU No.
25/1992
tentang
Perkoperasian
KemenKUKM,
Kemendikbud,
Pemda
4 Penguatan
kelembagaan
pendampingan
UMKM dan
koperasi (Pusat
Layanan Usaha
Terpadu)
Meningkatkan keterpaduan
dan jangkauan layanan
usaha bagi UMKM dan
koperasi yang didukung
sinergi dan kerjasama
antara pemerintah, dunia
usaha, perguruan tinggi,
dan masyarakat
UU No.
20/2008
tentang UMKM;
UU No.
25/1992
tentang
Perkoperasian
KemenKUKM,
Kementan,
KemenKP,
Kemenprin,
Kemendag,
Kemenparekraf,
Kemenhut,
Kemenakertrans,
Kemenristek,
Kemenpora,
Kemensos,
KPDT, BPPT, BI,
Pemda,
Perguruan Tinggi,
Asosiasi
Pengusaha
5 Penguatan
kelembagaan
inovasi bagi UMKM
(Pusat Inovasi
UMKM)
Meningkatkan peran dan
fungsi inovasi UMKM yang
didukung kerja sama
antara pemerintah, dunia
usaha, perguruan tinggi
dan lembaga litbang
UU
No.20/2008;
Kep-
47/M.Ekon/07/2
008
KemenKUKM,
Kemenko
Perekonomian,
Kementan,
KemenKP,
Kemenprin,
Kemenparekraf,
Kemenristek,
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
102
No Arah Penataan
Kerangka
Kelembagaan
Tujuan Regulasi
Terkait
K/L Terkait
BPPT, LIPI
6 Penguatan
kelembagaan
pemasaran
produkUMKM dan
koperasi (Lembaga
Layanan
Pemasaran)
Meningkatkan layanan
pemasaran ekspor dalam
wadah trading house bagi
produk-produk UMKM dan
koperasi
UU No. 20/
2008 tentang
UMKM; UU No.
25/1992
tentang
Perkoperasian
KemenKUKM,
Kemendag,
Pemda
7 Penguatan
kelembagaan
kemitraan usaha
nasional dan
daerah
Meningkatkan efektivitas
dan jangkauan fasilitasi
dan pemantauan
pelaksanaan kemitraan
antara usaha besar dan
UMKM dan koperasi
UU No. 20/
2008 tentang
UMKM; UU No.
25/1992
tentang
Perkoperasian,
UU No. 25/
2007 tentang
Penanaman
Modal
KemenKUKM,
Kemenko
Perekonomian,
Kemendag,
BKPM,
Kementan,
KemenKP,
Kemenprin,
Kemenparekraft,
Kemenristek,
BPPT
8 Penguatan
kelembagaan
pengawasan dan
penjaminan
simpanan bagi
usaha simpan
pinjam yang
dijalankan oleh
koperasi
Meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi kinerja
usaha simpan pinjam yang
dijalankan koperasi dan
memberikan jaminan
keamanan simpanan bagi
nasabah koperasi
Revisi UU
Perkoperasian
KemenKUKM, BI,
OJK
Sumber: Diskusi Rancangan RPJMN 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi (Bappenas,
2014)
3.5. Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
103
Berdasarkan berbagai masukan dari konsutasi publik dan penjaringan
aspirasi masyarakat, dan pengolahan lebih lanjut maka Rancangan Teknokratik
RPJMN 2015-2019 disempurnakan dengan rumusan sebagai berikut.
Buku I
Bab VI Agenda Pembangunan
6.1. Agenda Pembangunan Ekonomi
A. Pembangunan Sektor-sektor Ekonomi
6.1.3. Modernisasi Sektor Jasa
Peranan sektor jasa dalam perekonomian nasional akan semakin
ditingkatkan dengan melakukan modernisasi di semua lini dengan tujuan
meningkatkan daya saingnya. Upaya strategis yang akan dilakukan antara lain
adalah: (a) peningkatan ekspor nonmigas dan jasa bernilai tambah tinggi; (b)
peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi; serta (3) peningkatan pariwisata dan
ekonomi kreatif.
Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Usaha kecil, menengah, dan koperasi (UMKM dan Koperasi) merupakan
kelompok pelaku ekonomi yang penting. Jumlah UMKM dan Koperasi semakin
meningkat dari tahun ke tahun, namun belum belum dapat bersaing secara
optimal. Masih terdapat berbagai kendala dalam meningkatkan kualitas UMKM
dan Koperasi, terutama dengan skala usaha mikro, yaitu rendahnya kualitas
sumber daya manusia, modal, dan pemanfaatan teknologi. Maka dari itu,
diharapkan melalui peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi, para pengusaha
kecil, menengah dan koperasi dapat menjadi pelaku utama dalam perekonomian
nasional.
Sasaran
Sasaran peningkatan daya saing UMKM dan koperasi untuk periode 2015-2019
adalah:
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
104
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian, baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;
2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan antara lain oleh peningkatan produktivitas, peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar/formal, peningkatan akses ke pembiayaan dan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan keterlibatan UMKM dalam kemitraan atau jaringan usaha; 3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif, sebagai sumber tumbuhnya pengusaha-pengusaha skala mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing sebagaimana dicirikan dari kelayakan usaha yang tinggi, kapasitas yang besar untuk berkembang, serta daya adaptasi dan kreativititas yang tinggi untuk merespon perubahan dan peluang pasar; dan
3. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi, serta modernisasi kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk dapat berperan secara maksimal di pasar yang semakin terbuka dan kompetitif.
Arah Kebijakan dan Strategi
Keempat sasaran tersebut akan dicapai melalui berbagai kebijakan UMKM
dan koperasi pada periode 2015-2019 yang diarahkan untuk meningkatkan daya
saing UMKM dan koperasi dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian
domestik dan membangun keunggulan global. Arah kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan menggunakan lima strategi yaitu:
1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMKM dan koperasi;
2. Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan; 3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM dan
koperasi; 4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi; dan 5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi.
Berdasarkan kelima strategi tersebut di atas, kerangka reformasikebijakan
UMKM dan koperasi pada periode tahun 2015-2019 mencakup:
1. Peningkatan aset produktif UMKM dan koperasi melalui kebijakan (i) pengembangan bank UMKM; serta (ii) penyediaan insentif fiskal berupa pengurangan biaya bagi sertifikasi hak atas tanah UMKM;
2. Peningkatan produktivitas UMKM yang didukung inovasi dan teknologi melalui kebijakan penyediaan insentif fiskal dan non fiskal bagi pengembangan wirausaha baru dan technopreneurs berupa insentif pajak,
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
105
subsidi bunga, keringanan biaya paten, pelatihan,penguatan inkubator, pengembangan pusat kewirausahaan, penguatan pusat inovasi UMKM, dan penyediaan layanan usaha terpadu;
3. Penguatan keterkaitan usaha (backward-forward linkages) dalam rangka meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, dan kontribusi ekspor melalui kebijakan (i) penyediaan insentif pajak untuk pengembangan agribisnis/agroindustri skala kecil dan menengah di perdesaan; (ii) penyediaan insentif pajak bagi UMKM dan koperasi yang tergabung dalam kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok, termasuk UMKM yang menjadi industri pendukung di kawasan khusus; (iii) insentif keringanan biaya untuk penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI) dan sertifikasi produk (halal); dan (iv) fasilitasi pusat distribusi produk dan ekspor bagi UMKM dan koperasi; dan
4. Perbaikan iklim usaha dan tata kelola kelembagaan melalui kebijakan (i) penyediaan insentif pajak bagi UMKM yang terdaftar; (ii) perbaikan perizinan terkait penyederhanaan prosedur dan jenis izin usaha, dan pengurangan biaya perizinan; serta (iii) penyusunan revisi Undangundang tentang Perkoperasian dan Pengembangan Pusat Promosi Koperasi.
5. Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi tersebut di atas membutuhkan prasyarat berupa penguatan kelembagaan, basis data, serta sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan sektoral dan wilayah. Prasyarat tersebut juga menjadi landasan bagi pembangunan sinergi dan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi.
6.4. Agenda Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
6.4.5. Percepatan Pengurangan Kemiskinan (hanya bagian yang berkaitan
dengan UMKM dan koperasi)
Perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan
masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai
faktor secara simultan, termasuk perkembangan perekonomian Indonesia,
integrasi perekonomian Indonesia secara global, perubahan demografi, dan
kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Selama kurun waktu beberapa tahun
terakhir tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 15.42 persen pada tahun 2008
menjadi 11.25 pada bulan Maret tahun 2014 atau penduduk miskin berkurang lebih
dari enam juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program
penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk empat
kelompok program (klaster): bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil, dan program-program prorakyat,
telah berjalan cukup baik. Meskipun demikian, kecepatan penurunan kemiskinan
dalam beberapa tahun belakang ini mengalami perlambatan. Oleh karena itu,
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
106
melalui sinergi keseimbangan ekonomi makro dan pelaksanaan kebijakan afirmatif
yang optimal diharapkan tingkat kemiskinan ini dapat diturunkan lebih jauh.
Dalam kerangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan
kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian
Indonesia memiliki dua konsekuensi penting yaitu; pertama, penduduk golongan
menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang
komprehensif; dan kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar
kelompok miskin dan non-miskin yang menjadikan masalah kemiskinan semakin
kompleks.
Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk yang miskin terlindungi
pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan
pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun guncangan sosial yang terjadi.
Dalam mengurangi kesenjangan antar kelompok ekonomi, perluasan akses
terhadap pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan. Sementara itu,
kompleksitas permasalahan kemiskinan membutuhkan pembekalan terhadap
penduduk miskin dan rentan berupa keterampilan wirausaha maupun
keterampilan teknis sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam
kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, untuk mampu mempercepat laju
penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan, reformasi menyeluruh terhadap
kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dan dituangkan dalam
tiga kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif, integratif dan bertarget spesifik
yaitu:
1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; 2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; 3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan.
Sasaran
1. Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,0 – 8,0 persen pada tahun 2019. 2. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif adalah untuk: (i)
memastikan pemenuhan hak dasar seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya; dan (ii) memperbesar peluang masyarakat miskin untuk berinvestasi pada peningkatan kapasitas keluarga, pengelolaan resiko sepanjang siklus hidup, dan terlibat dalam pertumbuhan ekonomi.
3. Berkurangnya kesenjangan akses pelayanan dasar, yang mencakup identitas hukum, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, layanan listrik,
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
107
serta hunian layak, untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, terutama meningkatkan keterampilan kewirausahaan, keterampilan teknis dalam meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja, dan meningkatkan akses mereka terhadap lembaga finansial. Untuk mencapai sasaran pelaksanaan reformasi kebijakan affirmative
seperti tersebut di atas, dibutuhkan penguatan kelembagaan serta sinkronisasi dan
harmonisasi kebijakan sektoral dan daerah. Kedua prasyarat tersebut dilakukan
secara sinkron dengan penguatan dan pengelolaan data yang terpadu serta
dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta secara luas.
C. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan
Pengembangan penghidupan berkelanjutan diarahkan pada
pengembangan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dapat lebih
menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat miskin secara lebih layak dan
berkelanjutan. Potensi penghidupan masyarakat miskin, termasuk yang sudah
menjalankan usaha pada skala mikro, digali, dikembangkan, dan disesuaikan
dengan kesanggupan untuk mengelola dan mengembangkannya secara lebih
efektif dan berkelanjutan. Berbagai peningkatan kapasitas, keterampilan, akses ke
pembiayaan dan pasar, serta perlindungan usaha dibutuhkan untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat miskin dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang
ada.
1. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal bagi Masyarakat Miskin dan Rentan, melalui:
a. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi daerah dan penguatan ekonomi lokal;
b. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin melalui sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan;
c. Pengembangan usaha sektor pertanian, khususnya bagi petani miskin perdesaan melalui peningkatan produksi petani, mengoptimalkan supply chain (para pihak yang terlibat dalam proses produksi), serta membuka akses pada pasar dan lembaga keuangan;
d. Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
108
masyarakat miskin dan usaha mikro kepada pembiayaan, pelatihan, pendampingan dan peningkatan diversifikasi usaha (off-farm) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal; dan
e. Pemberian dukungan bagi penerapan teknologi tepat guna untuk menangani berbagai aspek kerentanan masyarakat miskin dan usaha mikro dalam mengelola usaha.
2. Perluasan Akses Permodalan dan Layanan Keuangan melalui Penguatan Layanan Keuangan Mikro bagi Masyarakat Miskin dan Rentan, melalui:
a. Pengembangan pola pengelolaan dan jangkauan lembaga keuangan mikro, termasuk bentukan PNPM Mandiri, dalam melayani masyarakat miskin dan rentan;
b. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan dan pembinaan lembaga keuangan mikro bagi masyarakat miskin dan rentan;
c. Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit usaha rakyat untuk mendukung pengembangan usaha-usaha produktif yang dijalankan oleh masyarakat miskin;
d. Pengembangan jaminan (asuransi) dan skema perlindungan usaha mikro dan kecil, untuk penanganan dampak bencana alam dan krisis ekonomi; dan
e. Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melalui pola kemitraan usaha yang melibatkan kelompok masyarakat miskin.
3. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Miskin dan Rentan, melalui:
a. Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan untuk mendukung peningkatan keterampilan masyarakat miskin melalui integrasi dengan kelembagaan dan program pemerintah daerah; c. Penguatan mekanisme penyaluran tenaga kerja dan peningkatan akses informasi peluang kerja terutama untuk penduduk miskin; dan
b. Peningkatan keterampilan dan pendampingan bagi penduduk miskin usia produktif dalam pengembangan penghidupan berbasis potensi ekonomi lokal.
Buku II
1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang
1.2.2 Peningkatan Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan (hanya
mencakup bagian yang berkaitan dengan UMKM dan koperasi)
Strategi penurunan kemiskinan selama periode 2010-2014 mengupayakan
kebijakan yang terintegrasi (propoor, pro-job, pro-growth) untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pengurangan kemiskinan dicapai melalui berbagai
kebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui empat klaster, yakni 1) bantuan dan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
109
perlindungan sosial, 2) pemberdayaan masyarakat, 3) pemberdayaan usaha mikro
dan kecil, 4) program pro rakyat.
Program yang berada pada klaster III bergerak dalam pemberdayaan usaha
mikro dan kecil. Pemerintah menyediakan dukungan bagi peningkatan
produktivitas dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan koperasi, salah satunya
melalui peningkatan akses ke sumber pembiayaan. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
telah disalurkan bagi UMKM dan koperasi di berbagai bidang usaha, utamanya di
sektor perdagangan dan pertanian. Di samping itu, juga dilaksanakan Program
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, yang
dilakukan melalui perluasan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bidang kelautan
dan perikanan yang diintegrasikan dengan kredit ketahanan pangan dan energi
(KKP-E).
1.2.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir berperan
sangat signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan. Namun pertumbuhan
tinggi ini juga terlihat bias terhadap kelompok masyarakat non miskin, karena
masih adanya masyarakat kelompok miskin yang belum mampu ikut berpartisipasi
secara lebih optimal dalam pembangunan. Meningkatnya ketimpangan
pembangunan dan hasilhasil pembangunan menjadi persoalan yang cukup nyata
selama lima tahun terakhir. Ketimpangan pembangunan merupakan
permasalahan multidimensi, yaitu bukan hanya menyangkut persoalan
terbatasnya pendapatan atau aspek moneter untuk memenuhi penghidupan yang
layak, melainkan juga terkait aspek lainnya yang bersifat non-moneter. Hal ini
terlihat dari peningkatan indeks gini sebagai salah satu indikator kesenjangan
maupun dari ketimpangan kemampuan masyarakat dalam mengakses
perlindungan sosial, pelayanan dasar, dan aset produktif.
3. Kebijakan perdagangan
Kurangnya perlindungan terhadap usaha mikro dan kecil melalui kebijakan
import komoditas yang sama dengan yang dapat dihasilkan oleh usaha mikro dan
kecil akan mempengaruhi secara signifikan terhadap keberlangsungan usaha
mikro dan kecil tersebut. Usaha mikro dan kecil tidak mempunyai daya saing
memadai terhadap produk-produk impor sehingga apabila tidak dilindungi dari
membanjirnya produk-produk impor akan banyak yang tidak dapat bertahan.
7. Aset produktif
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
110
Sebagian besar (60 persen) masyarakat miskin memiliki mata pencaharian
sebagai petani dan nelayan. Sementara itu, permasalahan utama dari petani dan
nelayan miskin adalah keterbatasan kepemilikan lahan dan aset produktif. Hal ini
membatasi peningkatan produksi dan skala usaha yang mengakibatkan
rendahnya pendapatan mereka. Dalam banyak kasus kemiskinan di sektor
pertanian, buruh tani dan nelayan dihadapkan pada persoalan rendahnya upah
dan rendahnya diversifikasi keahlian sehingga menjadi kendala dalam memenuhi
penghidupan yang layak pada saat kondisi musim tidak mendukung. Kondisi ini
membuat masyarakat miskin sangat rentan terhadap berbagai guncangan (shock)
ekonomi maupun guncangan sosial.
Sulitnya akses terhadap permodalan juga menjadi faktor lain penghambat
masyarakat miskin dalam memulai dan mengembangkan usaha. Berdasarkan
data Susenas 2013 hanya 6,9 persen dari masyarakat miskin yang mengakses
kredit usaha. Berdasarkan klasifikasi desa kota penduduk miskin perkotaan lebih
sedikit yang mengakses modal usaha dibandingkan penduduk miskin perdesaan
masing masing 6,10 persen dan 7,42 persen.
IV. Terbatasnya akses masyarakat miskin dalam mengembangkan
penghidupan secara berkelanjutan
Masyarakat miskin hidup berbasis hari per hari. Mereka harus berpikir keras
bagaimana menghidupi diri dan keluarganya pada hari itu dan tidak sempat untuk
berpikir masa depan yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat
miskin secara umum adalah: (i) memiliki keterbatasan dalam jejaring untuk
mengakses pekerjaan dan permodalan; (ii) bekerja di sektor informal dan/atau
memiliki penghasilan yang bersifat harian atau musiman dengan tingkat
ketidakpastian yang tinggi; (iii) rentan terhadap guncangan (shock); (iv) belum
memadainya kepemilikan aset produksi, seperti lahan dan perahu; (v) terbatasnya
keterampilan dan kemampuan untuk memberi nilai tambah pada hasil produksi;
(vi) tidak memiliki keahlian lain ketika pekerjaan utama terhambat.
Banyak program yang telah berjalan ditujukan untuk meningkatkan akses
masyarakat miskin terhadap aktivitas ekonomi produktif. Namun, program ini
belum mampu berpengaruh secara signifikan pada penghidupan yang lebih
berkesinambungan. Akses modal yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak
dapat mengangkat jiwa kewirausahaan mereka yang akhirnya taraf hidupnya pun
tidak terangkat. Hal ini banyak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (i) kurangnya
pemahaman masyarakat miskin tentang kewirausahaan. Modal diberikan
langsung kepada mereka tanpa adanya pembekalan yang tepat. (ii) pemberian
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
111
modal bersifat sementara dan tidak disertai dengan pendampingan yang
memadai, (iii) usaha yang dijalankan tidak diawali dengan analisa pasar yang
terstruktur sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Mengingat semua permasalahan tersebut, upaya peningkatan pemerataan
dan penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang akan menghadapi
tantangan diantaranya:
a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan
yang dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan pemerataan dan
penurunan kemiskinan. Manfaat pertumbuhan harus dirasakan oleh semua
lapisan masyarakat sedemikian sehingga masyarakat kelompok ekonomi 40
persen ke bawah dapat mengejar ketinggalannya. Untuk itu, tantangannya
berikutnya adalah bagaimana menciptakan iklim investasi dan berusaha
yang kondusif dan berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan;
c. Memberikan perhatian khusus bagi usaha mikro dan kecil sehingga berdaya
saing tinggi dan dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi usaha
menengah, bahkan menjadi usaha besar;
d. Globalisasi yang dapat meningkatkan kerentanan kelompok masyarakat
miskin. Dampak dari keterbukaan pasar dengan terjadinya harga komoditas
domestik yang tidak stabil lebih banyak mempengaruhi daya beli dan
kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan;
g. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian.
Tantangan utamanya adalah masih tertinggalnya sarana dan prasarana
perekonomian di daerah pedesaan. Selain itu, terbatasnya akses terhadap
kredit dan jasa keuangan untuk petani menjadi tantangan utama dalam
meningkatkan produktivitas petani kecil;
Isu strategis dalam percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan
pemerataan pada periode 2015-2019 adalah:
(i) pertumbuhan ekonomi yang inklusif terutama bagi masyarakat miskin dan rentan,
(ii) penyempurnaan pelaksanaan perlindungan sosial yang komprehensif, (iii) perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin dan
rentan, dan (iv) (iv) pengembangan penghidupan berkelanjutan.
1.2.1.2 Sasaran
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
112
Sasaran (output) yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang menurut
isu strategis adalah sebagai berikut:
A. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berpihak pada masyarakat
miskin dan rentan, diantaranya:
c. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil terhadap kesempatan
pengembangan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan
pengembangan teknologi;
1.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pemerataan ditujukan melalui
penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dimana kebijakan
ekonomi perlu diarahkan untuk mendukung masyarakat ekonomi lemah,
memperkuat kebijakan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja terutama
bagi penduduk miskin dan rentan, penguatan konektivitas dari daerah tertinggal
atau kantong kemiskinan ke pusat ekonomi terdekat, pertumbuhan penduduk yang
optimal, serta terus adanya peningkatan akses terhadap lahan dan modal bagi
penduduk miskin dan rentan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
diharapkan selain meningkatkan pemerataan dapat secara langsung mendukung
penurunan kemiskinan dan memperkuat penghidupan penduduk miskin dan
rentan.
Namun, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan, perlu adanya
kebijakan afirmatif yang secara khusus dapat mempercepat penurunan
kemiskinan. Kebijakan afirmatif ini dilakukan melalui berbagai upaya terpadu
berdasarkan tiga isu strategis yakni penyempurnaan perlindungan sosial yang
komprehensif, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat
miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan.
A. Arah Kebijakan untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dalam Upaya
Peningkatan Pemeratan
Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang inklusif, arah
kebijakan dan strategi pembangunan yang ditempuh dalam rangka peningkatan
pemerataan mencakup:
1. Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung penghidupan masyarakat
miskin dan rentan terutama pengeluaran publik yang bersifat bantuan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
113
sosial yang bersasaran seperti bantuan tunai bersyarat, bantuan
perumahan layak huni bagi masyarakat miskin, bantuan produksi
pertanian dan nelayan, bantuan peningkatan keterampilan petani,
nelayan, dan usaha penduduk miskin lainnya.
2. Menghindari adanya kebijakan pemerintah lainnya yang bersifat counter-
productive terhadap usaha mikro dan kecil melalui sinkronisasi kebijakan
antar sektor pertanian, perdagangan luar negeri, aturan logistic komoditas
pangan, dan aturan monopoli.
D. Arah Kebijakan untuk Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan
Pengembangan penghidupan berkelanjutan diarahkan pada upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan tarafhidup mereka
menjadi lebih layak danberkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan
dengan meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif dengan
pembentukan kelompok masyarakat miskin. Selain diyakini bahwa pendekatan
kelompok ini lebih efektif dibandingkan pendekatan secara individu, kegiatan yang
dilakukan berkelompok akan melatih kemampuan berorganisasi sehingga dapat
memperkuat kelembagaan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya.
Dalam upaya meningkatkan penghidupan masyarakat miskin, berbagai
potensi akan dikembangkan dengan melihat potensi ekonomi dan pengembangan
wilayah, termasuk adalah dikembangkannya produktivitas pertanian petani
miskin, usaha perikanan baik tangkap maupun budi daya, usaha skala mikro
lainnya yang menunjang pertanian maupun nelayan, maupun usaha mikro yang
menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi potensi di wilayah tersebut.
Untuk itu, berbagai peningkatan kapasitas, keterampilan, akses ke pembiayaan
dan pasar, diversifikasi keterampilan, serta perlindungan usaha dibutuhkan untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan akses
terhadap kegiatan ekonomi produktif.
Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota rumah tangga usia produktif
akan menjadi sasaran utama. Dua hal utama yang akan menjadi pilihan
masyarakat miskin dalam meningkatkan penghidupannya adalah kemampuan
berwirausaha, termasuk di dalamnya adalah wirausaha pertanian dan nelayan,
dan peningkatan kemampuan untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja. Dalam
menunjang kedua hal tersebut, jejaring wirausaha dan jejaring pasar tenaga kerja
diharapkan dapat dikembangkan sehingga penyaluran produk kewirausahaan
dapat dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, jejaring pasar tenaga kerja
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
114
diarahkan untuk menyalurkan dan menampung tenaga kerja miskin yang telah
dilatih.
Penghidupan berkelanjutan diharapkan dapat dipenuhi melalui penyerapan
tenaga kerja miskin oleh perluasan usaha dalam skala lebih besar dan UMKM.
Penyerapan oleh usaha skala besar diperkirakan tidak akan signifikan, sebab
kualifikasi yang dibutuhkan sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat miskin.
Sehingga, perluasan UMKM perlu didorong untuk dapat menyerap tenaga kerja
yang berasal dari RT Miskin. Sedangkan mereka yang tidak terserap oleh kedua
jenis usaha tersebut, akan diarahkan untuk dapat berwirausaha melalui program
yang dijalankan oleh pemerintah.
Sektor yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan penghidupan
berkelanjutan adalah sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan/usaha
mikro/kecil. Ketiga sektor tersebut terutama diarahkan untuk membuka akses
masyarakat miskin agar secara berkelanjutan dapat mengembangkan usahanya
maupun bersaing untuk memperoleh kesempatan kerja secara kompetitif. Peranan
pemerintah daerah menjadi sentral dalam identifikasi potensi wilayah yang akan
dikembangkan oleh masyarakat miskin maupun potensi penyaluran tenaga kerja
sebagai bagian dari pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, skema
pendampingan kepada masyarakat miskin akan menjadi lebih intensif dimana
pendamping memegang peranan utama dalam menghubungkan antara
masyarakat dengan kesempatan kegiatan ekonomi produktif.
Untuk itu, pendekatan penghidupan berkelanjutan dilakukan secara
sinergis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait.
Selain itu, pendekatan ini dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah maupun
pihak lain yang terkait dengan tetap melakukan sinkronisasi dalam penentuan
target penerima manfaat sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal.
Dalam hal ini, pengembangan penghidupan berkelanjutan selain diharapkan dapat
mempercepat penurunan kemiskinan, juga dapat mendorong peningkatan
pemerataan kesejahteraan secara lebih luas.
Terdapat tiga arah kebijakan utama yang akan dilakukan sebagai upaya
mencapai sasaran dalam pengembangan penghidupan berkelanjutan. Tiga arah
kebijakan ini berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis lokal, perluasan
akses pemodalan, dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin yakni sebagai
berikut.
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
115
1. Pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal bagi masyarakat miskin dan rentan a. Optimalisasi peran pemerintah pusat dalam mengatur persaingan
usahayang sehat dan melindungi masyarakat miskin. i. Perlindungan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja miskin
dengan memberikan dukungan perbaikan kualitas dan pemasaran; ii. Perlindungan terhadap pasar tradisional melalui peningkatan
kapasitas infrastruktur pasar; dan iii. Merevitalisasi badan penyangga produk pertanian untuk menjaga
stabilitas harga produk pertanian, terutama pada masa panen. b. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi daerah dan penguatan ekonomi lokal.
iv. Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan pengembangan komoditas unggulan yang dapat dikelola oleh masyarakat miskin;
v. Pemerintah daerah melakukan identifikasi potensi pengembangan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin melalui pengembangan jejaring usaha;
vi. Pemerintah daerah dan pendamping bersama-sama mengembangkan kemitraan dalam peningkatan keterampilan kewirausahaan dan keterampilan lainnya untuk masyarakat miskin;
vii. Pemerintah daerah melakukan identifikasi kebutuhan dan pemenuhan infrastruktur lokal pendukung kegiatan ekonomi sesuai dengan kewenangan daerah;
viii. Pemerintah daerah dan pendamping bersama-sama menjalin kemitraan dengan instansi perusahaan, dan lembaga keterampilan untuk mendukung mekanisme penyaluran tenaga kerja miskin dan pengembangan usaha masyarakat miskin;
ix. Pemerintah daerah melindungi usaha lokal yang menyerap tenaga kerja miskin melalui pembatasan ijin usaha yang bersifat monopoli, meningkatkan kualitas produk usaha lokal, dan secara aktif melakukan promosi penggunaan produk lokal sebagai kekhasan daerah; dan
x. Pemerintah daerah mendorong inovasi peningkatan nilai tambah produk lokal melalui pengembangan teknologi tepat guna pengembangan produk lokal, pengembangan branding produk lokal.
b. Pengembangan usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan miskin. i. Pemenuhan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan
(irigasi, jalan, pelabuhan rakyat) di wilayah pertanian sesuai dengan wewenang;
ii. Pendampingan intensif bagi petani miskin pemilik tanah dan asetproduktif lainnya dalam pengelolaan produksi pertanian dan perikanan;
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
116
iii. Memfasilitasi masyarakat miskin untuk berkontribusi dalam rantai pasok potensial bidang pertanian dan perikanan;
iv. Pemerintah pusat dan pemda bersama-sama menyusun kebijakan redistribusi untuk pemanfaatan lahan bagi petani miskin;
v. Pemerintah daerah melakukan identifikasi potensi lahan untuk redistribusi lahan atau untuk dimanfaatkan (hak guna) untuk petani miskin; dan
vi. Pemerintah daerah menjadi pendamping melakukan redistribusi dan pemanfaatan lahan lebih produktif sesuai dengan mekanisme yang telah dikembangkan secara lokal.
c. Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada pembiayaan, pelatihan, pendampingandan peningkatan diversifikasi usaha (off-farm) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. i. Pengembangan pola baku kemitraan antara pemerintah daerah,
dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat yang terkait dengan peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelatihan, peningkatan akses kesempatan kerja, pengembangan wirausaha, diversifikasi usaha (offfarm),magang usaha, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya;
ii. Pelaksanaan kemitraan antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat secara bertahap terhadap aspek pelatihan, peningkatan akses kesempatan kerja, pengembangan wirausaha, diversifikasi usaha, magang usaha, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya;
iii. Pengembangan pola baku mekanisme penyaluran tenaga kerja dan peningkatan akses informasi peluang kerja terutama untuk penduduk miskin; dan
iv. Membangun kemitraan dengan lembaga penelitian dan paguyuban masyarakat dalam pemberian dukungan bagi penerapan teknologi tepat guna untuk menangani permasalahan kerentanan masyarakat miskin dan usaha mikro dalam mengelola usaha yang bersifat lokal spesifik.
2. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat miskin dan rentan a. Pengembangan dan penyempurnaan pola pengelolaan lembaga
keuangan mikro, termasuk bentukan PNPM Mandiri, dalam meningkatkan jangkauan masyarakat miskin dan rentan terhadap akses permodalan.
i. Pengembangan kelembagaan pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (Dana Bergulir pasca PNPM) sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan keuangan bagi masyarakat miskin;
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
117
ii. Meningkatkan kapasitas pengelola lembaga keuangan mikro dana amanah;
iii. Memperbaiki dan memperluas layanan lembaga keuangan mikro;dan
iv. Memberikan pendampingan bagi pengelolaan lembaga keuangan mikro dan penyalurannya kepada masyarakat miskin.
b. Melakukan konsolidasi dan sinkronisasi terhadap lembaga keuangan mikro yang selama ini banyak dibangun melalui program pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam penentuan target dan skema pinjaman.
c. Bersama-sama pihak terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan lain-lain) memperbaiki kerangka regulasi pengembangan lembaga keuangan mikro, termasuk yang dikelola oleh masyarakat.
d. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan dan pembinaan lembaga keuangan mikro bagi masyarakat miskin dan rentan.
i. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro;
ii. Mengembangkan alat untuk pemantauan bagi pemerintah daerah dalam pembinaan dan pemantauan lembaga keuangan mikro, terutama yang dikelola oleh masyarakat;
iii. Secara bertahap menyerahkan pembinaan lembaga keuangan mikro yang sebelumnya berasal dari program pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; dan
iv. Membantu lembaga keuangan mikro dalam melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan formal yang ada di tingkat daerah.
e. Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit usaha rakyat untuk mendukung pengembangan usaha-usaha produktif yang dijalankan oleh masyarakat miskin.
f. Pengembangan jaminan (asuransi) dan skema perlindungan usaha mikro dan kecil, untuk penanganan dampak bencana alam dan krisis ekonomi.
g. Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melalui pola kemitraan usaha yang melibatkan kelompok masyarakat miskin.
3. Peningkatan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin a. Pengembangan mekanisme pendampingan masyarakat miskin.
i. Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan mengembangkan sistem pendampingan untuk masyarakat miskin;
ii. Pemerintah daerah mendorong keterlibatan kader-kader desa maupun wilayah untuk dapat membantu dalam proses pendampingan masyarakat miskin; dan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
118
iii. Pemerintah daerah melakukan sinergi proses pendampingan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga masyarakat, NGO/LSM, maupun oleh pihak swasta lainnya.
b. Pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan pendampingan masyarakat miskin.
i. Pengembangan kelembagaan untuk peningkatan kapasitas pendampingan, pengelolaan pendampingan oleh kader-kader masyarakat, sistem magang wirausaha, dan mekanisme peningkatan keterampilan masyarakat miskin;
ii. Melakukan sinergi kelembagaan pengelola pendampingan masyarakat miskin dengan Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Daerah dan pihak terkait lainnya baik swasta maupun pemerintah yang melakukan pengembangan masyarakat (community development).
Bab III. Ekonomi
3.1. Permasalahan dan Isu Strategis
3.1.7. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak saja mendorong adanya
perbaikan rata-rata pendapatan masyarakat, namun juga membawa tantangan
berupa pelebaran kesenjangan pendapatan masyarakat. Kondisi ini membutuhkan
kebijakan dan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan yang lebih merata, adil
dan inklusif (equitable, just and inclusive growth). Upaya yang perlu dilakukan
berkaitan tidak saja dengan pengurangan pengangguran dan kemiskinan, namun
juga dengan peningkatan kesempatan berusaha.
Integrasi pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM)
dan koperasi dalam pemanfaatan peluang ekonomi/usaha yang ada menjadi
upaya yang strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih
merata. Upaya tersebut dapat difokuskan pada penghapusan hambatan bagi
UMKM dan koperasi untuk berpartisipasi secara lebih besar dalam perekonomian,
seperti hambatan-hambatan yang berkaitan dengan akses ke pembiayaan,
informasi pasar, pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan peluang kerja sama
usaha dalam skema rantai nilai tambah.
Kontribusi UMKM dan koperasi (UMKMK) dalam perekonomian nasional
saat ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini mengingat beberapa indikator kinerja
UMKM, seperti kontribusi pada pembentukan nilai tambah atau Produk Domestik
Bruto (PDB) dan ekspor, mengalami tren penurunan, sedangkan kontribusi UMKM
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
119
dalam investasi juga masih terbatas. Koperasi juga masih memiliki keterbatasan
kapasitas untuk memajukan usaha dan meningkatkan pendapatan anggotanya.
Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai pemasalahan yang dihadapi oleh UMKM
sebagai berikut:
1. Rendahnya kapasitas UMKMK dalam pengelolaan usaha yang ditunjukkan oleh rendahnya keterampilan berwirausaha, manajemen dan teknis. Kondisi ini berdampak pada (i) pengelolaan usaha yang masih berorientasi pada produksi; (ii) rendahnya manajemen tenaga kerja, pengelolaan keuangan, dan pemasaran; serta (iii) rendahnya pemahaman tentang hukum dan peraturan;
2. Rendahnya akses ke pembiayaan yang dipengaruhi oleh keterbatasan (i) skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat resiko usaha UMKMK, termasuk wirausaha baru; (ii) pengetahuan UMKMK tentang layanan keuangan dan kapasitas UMKMK dalam pengelolaan keuangan; dan (iii) jangkauan lembaga pembiayaan dan informasi pembiayaan. Kondisi ini menyebabkan UMKMK memiliki kapasitas yang terbatas untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan;
3. UMKMK juga menghadapi masalah rendahnya kapasitas inovasi, serta keterbatasan penerapan teknologi, standardisasi mutu dan sertifikasi produk yang mempengaruhi kapasitas dan kualitas produksi, serta jangkauan pasar. Sebagian besar sentra UMKMK baru menerapkan teknologi pada tingkatan sederhana, dan sebagian besar di antaranya tidak memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk berinovasi. Kondisi ini juga berdampak pada rendahnya keterlibatan UMKMK dalam jaringan produksi dan pemasaran. Baru sekitar 6,3 persen UMKM yang terhubung dengan jaringan produksi global, dan baru sekitar 19,0 persen UMKM yang terlibat dalam pasar ekspor. Kontribusi UMKMK dalam ekspor juga mengalami penurunan;
4. Iklim usaha belum mendukung perkembangan UMKMK terutama menyangkut perizinan, kepastian dan perlindungan usaha. Hal ini ditunjukkan oleh kurang dari 20,0 persen UMKM yang sudah memiliki badan hukum, dan banyak lokasi usaha UMKM di sektor informal bersinggunggan dengan usaha modern dan ketentuan tata ruang. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum memberikan insentif bagi UMKMK untuk tumbuh menjadi usaha dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”); dan
5. Tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi belum mendukung perannya yang optimal dalam meningkatkan partisipasi anggota, efisiensi dan posisi tawar anggotanya, serta kesejahteraan anggota. Kelima permasalahan yang dihadapi UMKMK tersebut menunjukkan
semakin mendesaknya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing
UMKMK. Penanganan isu strategis peningkatan daya saing UMKMK perlu
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
120
mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan (i) kapasitas UMKMK yang lebih
tinggi dalam menciptakan nilai tambah sehingga mampu berkontribusi lebih besar
dalam perekonomian; (2) akselerasi penyediaan kesempatan dan kemudahan bagi
usaha mikro dan kecil untuk tumbuh menjadi usaha dengan skala yang lebih besar
(scaling up); dan (3) kapasitas UMKMK dalam merespon perubahan pasar
dan perekonomian yang semakin dinamis.
Akselerasi peningkatan nilai tambah UMKM mendesak untuk dilakukan
mengingat kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB)
terus mengalami penurunan. Hal ini utamanya terjadi di sektor-sektor dimana
jumlah unit dan tenaga kerja UMKM paling dominan, yaitu sektor pertanian dan
perdagangan. Kondisi ini juga mempengaruhi kesenjangan produktivitas antar
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan antar sektor yang semakin melebar.
Tingkat produktivitas UMKM terendah terdapat pada usaha mikro dan UMKM di
sektor pertanian dan perdagangan. Fokus peningkatan produktivitas UMKM dapat
diarahkan pada UMKM di sektor pertanian dan industri pengolahan dalam rangka
modernisasi sektor-sektor produksi yang memiliki potensi nilai tambah tinggi.
Peningkatan produktivitas UMKM juga diharapkan dapat mendorong
usaha mikro dan kecil untuk tumbuh menjadi usaha dengan skala usaha yang lebih
besar. Upaya ini sangat penting mengingat struktur pelaku usaha nasional yang
masih didominasi oleh usaha mikro yang umumnya bersifat informal. Kondisi ini
sudah berlangsung sejak tahun 1986, dimana proporsi usaha mikro dalam struktur
pelaku usaha di Indonesia adalah sebesar 92,9 persen. Proporsi usaha mikro pada
tahun 2012 bahkan meningkat menjadi 98,8 persen, sebaliknya proporsi usaha
kecil dan menengah pada periode 1986-2012 mengalami penurunan dari sebesar
6,7 persen menjadi 1,2 persen. Kondisi ini perlu diubah melalui penyediaan insentif
yang memungkinkan UMKM untuk berperan lebih besar dalam transformasi
ekonomi yang ditandai semakin kuatnya keterkaitan usaha dari hulu ke hilir dalam
industrialisasi.
Pada saat yang sama, tata kelola koperasi perlu dimodernisasi agar dapat
meningkatkan kapasitas dan efisiensi dari kelompok-kelompok usaha produktif
yang berkembang di masyarakat. Modernisasi koperasi dilakukan tanpa
meninggalkan jatidiri koperasi sebagai wadah usaha bersama yang bertujuan
untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraaan anggotanya. Hasilnya
diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi sehingga
mampu berperan lebih besar dalam penguatan pasar domestik, dan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
121
pengembangan kemitraan dan jaringan usaha yang berbasis rantai nilai dan rantai
pasok.
Berbagai upaya tersebut di atas juga diharapkan dapat meningkatkan
kapasitas UMKMK untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang semakin terbuka
baik domestik maupun global, termasuk peluang dari penerapan Masyarakat
Ekonomi ASEAN. Peluang tersebut tidak saja berkaitan dengan investasi, inovasi
produk dan pasar, namun juga dengan kesempatan untuk mengakses sumber-
sumber pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan teknologi baru yang dapat
digunakan untuk merespon permintaan pasar yang semakin beragam dan dinamis.
3.2. Sasaran
3.2.6. Bidang UMKM dan Koperasi
Kebijakan peningkatan daya saing UMKMK dalam periode 2015-2019
diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut (Tabel III.20):
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian, baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pembentukan produk
1. domestik bruto (PDB), penciptaan devisa (ekspor), dan investasi; 2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan antara lain oleh
peningkatan produktivitas, peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar/formal, peningkatan akses ke pembiayaan dan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan keterlibatan UMKM dalam kemitraan atau jaringan usaha;
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif, sebagai sumber tumbuhnya pengusaha-pengusaha skala mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing sebagaimana dicirikan dari kelayakan usaha yang tinggi, kapasitas yang besar untuk berkembang, serta daya adaptasi dan kreativititas yang tinggi untuk merespon perubahan dan peluang pasar; dan
4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi, serta modernisasi kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk dapat berperan secara maksimal di pasar yang semakin terbuka dan kompetitif.
Tabel 3.12. Tabel Iii.20
Sasaran Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKMK
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
122
Sasaran Indikator 1/ BASELINE
2014 2/3/
SASARAN
2019 2/
1. Meningkatnya
kontribusi
UMKM dan
koperasi dalam
perekonomian
1. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM 3,50% 5,50%
2. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi
dalam pembentukan PDB
6,00% 7,00%
3. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam
ekspor non migas
4,80% 6,70%
4. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam
investasi
8,40% 10,40%
2. Meningkatnya
daya saing
UMKM
5. Pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah 5,10% 8,10%
6. Pertumbuhan produktivitas UMKM 5,00% 8,30%
7. Pertambahan jumlah UMKM formal (berbadan
hukum dan/atau memiliki izin)
18,30% 40,00%
8. Proporsi jumlah UMKM yang terdaftar - 20,00%
9. Proporsi UMKM yang mengakses layanan keuangan/ pembiayaan formal
18,00% 25,00%
10. Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi 25,00% 35,00%
11. Proporsi UMKM yang menerapkan standardisasi
mutu & sertifikasi produk
15,00% 20,00%
12. Proporsi UMKM yang tergabung dalam
kemitraan/jaringan produksi dan pemasaran
6,30% 12,00%
3. Meningkatnya
usaha baru yang
berpotensi
tumbuh dan
inovatif
13. Proporsi wirausaha baru 1,70% 2,00%
14. Pertumbuhan jumlah UMKM pelaku usaha di
industri kreatif
11,00% 13,00%
4. Meningkatnya
tata kelola dan
daya saing
koperasi
15. Pertumbuhan jumlah unit koperasi 6,00% 8,00%
16. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi 7,00% 10,30%
17. Proporsi jumlah koperasi berkualitas 7,50% 13,80%
18. Partisipasi aktif anggota n.a n.a
19. Proporsi koperasi yang melaksanakan rapat anggota
tahunan (RAT )
55,00% 83,30%
20. Pertumbuhan volume usaha koperasi 15,60% 17,80%
21. Pertumbuhan aset koperasi 20,00% 29,30%
22. Pertumbuhan koperasi dengan pengelolaan dan
usaha berbasis syarian
7,00% 8,00%
Keterangan:
1/ Indikator yang berhuruf tebal merupakan indikator pencapaian utama dari setiap
sasaran; 2/ Besaran target masih akan disempurnakan sesuai dengan batasan ukuran dari
setiap indikator, ketersediaan sumber data, dan kapasitas pencapaiannya. Untuk baseline
2014 digunakan akan perkiraan di 2015; 3/ Merupakan proyeksi 2015
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
123
3.3.6. Bidang UMKM dan Koperasi
Keempat sasaran peningkatan daya saing UMKMK akan dicapai melalui
pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk mendukung “Peningkatan
daya saing UMKM dan koperasi untuk memperkuat ketahanan perekonomian
domestik dan membangun keunggulan global”. Arah kebijakan tersebut
dilaksanakan melalui lima strategi yang berkaitan dengan lima aspek pokok
pemberdayaan UMKMK yaitu:
1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMKMK di antaranya melalui (i) pengembangan kewirausahaan dan penyediaan insentif bagi tumbuhnya technopreneur; (ii) peningkatan kompetensi teknis dan manajemen SDM UMKMK; dan (iii) peningkatan ketersediaan layanan usaha terpadu;
2. Perluasan akses UMKMK ke pembiayaan di antaranya melalui (i) inovasi skema pembiayaan yang berbasis perbankan dan lembaga non bank; (ii) penguatan layanan lembaga keuangan bank dan non bank, termasuk koperasi simpan pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro (LKM), bagi UMKMK; (iii) penguatan akses UMKMK ke pembiayaan melalui pengembangan skema penjaminan, dan sistem penilaian kredit dan infomasi debitur yang terintegrasi di berbagai lembaga keuangan; serta (iv) pengembangan kerja sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKMK di antaranya melalui (i) pengembangan dan penguatan produk unggulan; (ii) peningkatan inovasi dan penerapan teknologi; (iii) perluasan penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk; (iv) penyediaan insentif bagi tumbuhnya trading house bagi UMKMK; dan (v) penyediaan informasi pasar;
4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi di antaranya melalui (i) pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai nilai baik yang melibatkan kerja sama antar UMKMK, maupun antara UMKMK dengan usaha besar/investor; (ii) revitalisasi dan modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi yang melibatkan sinergi antara Pemerintah, Gerakan Koperasi, dunia usaha dan masyarakat; dan (iii) peningkatan dan penguatan kontribusi anggota koperasi dalam memajukan usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan
5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKMK di antaranya melalui (i) penataan regulasi, penyediaan insentif dan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKMK; dan (ii) pendaftaran usaha untuk memperkuat legalitas UMKM. Pelaksanaan kelima strategi tersebut juga diarahkan untuk mendukung
kerangka transformasi ekonomi tahun 2015-2019 yang mencakup reformasi empat
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
124
kebijakan UMKMK sebagai berikut:
1. Peningkatan aset produktif UMKMK melalui kebijakan (i) pengembangan bank pertanian, UMKM dan koperasi; dan (ii) penyediaan insentif fiskal berupa pengurangan biaya bagi sertifikasi hak atas tanah UMKM;
2. Peningkatan produktivitas UMKM yang didukung inovasi dan teknologi melalui kebijakan penyediaan insentif fiskal dan non fiskal bagi pengembangan wirausaha baru dan technopreneurs berupa insentif pajak, subsidi bunga, keringanan biaya paten, pelatihan, penguatan inkubator, pengembangan pusat kewirausahaan, penguatan pusat inovasi UMKM, dan penyediaan layanan usaha terpadu;
3. Penguatan keterkaitan usaha (backward-forward linkages) dalam rangka meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, dan kontribusi ekspor melalui kebijakan (i) penyediaan insentif untuk pengembangan agribisnis/ agroindustri skala kecil dan menengah di perdesaan; (ii) penyediaan insentif bagi UMKMK yang tergabung dalam kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok, termasuk UMKM yang menjadi industri pendukung di kawasan khusus; (iii) penyediaan insentif untuk penerapan standardisasi mutu (Standar Nasional Indonesia/SNI, sertifikat keamanan obat dan pangan) dan sertifikasi produk (halal); dan (iv) fasilitasi pusat distribusi produk dan ekspor bagi UMKMK; dan
4. Perbaikan iklim usaha dan tata kelola kelembagaan melalui kebijakan (i) penyediaan insentif pajak bagi UMKM yang terdaftar; (ii) perbaikan perizinan yang mencakup penyederhanaan prosedur dan jenis izin usaha, dan pengurangan biaya perizinan; serta (iii) penyusunan revisi Undang-undang tentang Perkoperasian dan pengembangan pusat promosi koperasi.
3.4. Kerangka Pendanaan
3.4.5. Bidang UMKM dan Koperasi
Pendanaan bagi pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan daya
saing UMKMK dalam periode 2015-2019 akan didukung melalui sinergi dan kerja
sama yang melibatkan 14 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki program dan
kegiatan yang terkait dengan pengembangan UMKM yaitu Kementerian Koperasi
dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, Kementerian Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Koordinasi
Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengawasan Obat dan
Makanan (BPOM), Badan Sertifikasi Nasional (BSN), dan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT). Kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah
dan dunia usaha juga akan dibangun dalam rangka melengkapi pendanaan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
125
Pemerintah dan meningkatkan manfaat dari kebijakan dan program peningkatan
daya saing UMKMK.
Sinergi dan kerja sama antar K/L akan difasilitasi melalui pengembangan
matriks kegiatan bersama yang mencakup harmonisasi kelompok dan lokasi
sasaran, potensi kerja sama komplementer, dan pengembangan basis data dan
informasi bersama. Harmonisasi kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan
dengan Pemda dan dunia usaha juga akan dilaksanakan secara lebih intensif.
Sinergi dan harmonisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan
tersebut akan difasilitasi melalui forum koordinasi di tingkat nasional dan daerah.
Khususnya peningkatan daya saing koperasi, sinergi pendanaan juga akan
dilakukan dengan melibatkan Gerakan Koperasi.
3.5. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan
3.5.5. Bidang UMKM dan Koperasi
Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan
kebijakan peningkatan daya saing UMKMK di antaranya:
1. Penetapan UU Perkoperasian yang menggantikan UU No. 17 Tahun 2012 dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta penyusunan aturan pelaksanaannya;
2. Peninjauan ulang terhadap pengaturan di dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan/atau penyusunan peraturan pelakansanaan yang berkaitan dengan (i) pengintegrasian pendekatan pengembangan UMKM berdasarkan sektor dan wilayah; (ii) pengembangan dukungan yang sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan UMKM untuk tumbuh menjadi lebih besar (“naik kelas”); (iii) pengembangan skema restrukturisasi UMKMK untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi; dan (iv) pengembangan calon-calon UMKM potensial melalui pengembangan wirausaha baru; dan
3. Peraturan setingkat Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) yang mencakup pengaturan mengenai (i) Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKMK dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait di tingkat nasional dan daerah; dan (ii) sistem pemantauan dan evaluasi pemberdayaan UMKMK yang didukung data dan informasi yang memadai. Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung
pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing UMKMK di antaranya:
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
126
1. Pembentukan Forum Koordinasi Peningkatan Daya Saing UMKMK yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik publik, swasta maupun masyarakat di tingkat pusat dan daerah;
2. Optimalisasi fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didukung penyederhanaan jenis, persyaratan dan prosedur perizinan bagi UMKM;
3. Pengembangan dan fasilitasi registrasi UMKM ditangani unit khusus baik di tingkat pusat maupun daerah secara terintegrasi;
4. Penataan administrasi badan hukum koperasi yang terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah;
5. Penguatan kelembagaan Pusat Diklat UMKMK di tingkat nasional dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan perkoperasian;
6. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat nasional dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota);
7. Pengembangan bank pertanian, UMKM dan koperasi; 8. Pembentukan Lembaga Pengawas KSP; 9. Penyusunan kelembagaan penjaminan simpanan koperasi; 10. Pengintegrasian Sistem Informasi Debitur (SID) untuk perbankan, KSP,
LKM, dan lembaga keuangan lainnya; 11. Penguatan Pusat Inovasi UMKM; 12. Peningkatan kapasitas dan sinergitas lembaga penelitian pemerintah dan
swasta untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh UMKMK; dan
13. Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai trading house bagi produk UMKMK secara nasional;
14. Peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi lembaga yang terkait dengan perlindungan usaha bagi UMKMK; dan
15. Pengembangan kelembagaan untuk mendukung skema restrukturisasi UMKMK sebagai antisipasi dan penanganan dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi.
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
127
BAB 4
RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019
4.1. Amanat RPJPN 2005-2025, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden 2014-2019
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
128
Tahapan selanjutnya dari proses penyusunan RPJMN 2015-2019 yaitu
penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 berdasarkan
amanat RPJPN 2005-2025, serta visi, misi dan program prioritas Presiden
terpilih periode 2014-2019. Proses ini dilaksanakan setelah Presiden dan Wakil
Presiden terpilih diumumkan secara resmi. Prosesnya mencakup pencermatan
dan identifikasi terhadap visi, misi dan program prioritas Presiden yang
berkaitan dengan bidang UMKM dan koperasi, dan adaptasinya di dalam
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019. Amanat dari Presiden yang
digunakan merupakan amanat yang selaras dengan amanat RPJPN 2005-2025,
serta amanat yang menambah, melengkapi dan menyempurnakan Rancangan
Teknokratik RPJMN 2015-2019. Hasil penelaahan terhadap visi, misi dan
program prioritas Presiden periode 2014-2019 yang relevan dengan bidang
UMKM dan koperasi dapat diringkas sebagai berikut.
Amanat RPJPN 2005-2025 dalam bidang Koperasi dan UMKM yang
menjadi dasar penelaahan amanat visi dan misi Presiden, dan penyempurnaan
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 yaitu:
1. Pengembangan usaha kecil dan menengah yang berbasis iptek dan
berdaya saing diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
2. Pemberdayaan usaha mikro diarahkan untuk mendukung pengurangan
angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat
berpendapatan rendah; dan
3. Pengembangan koperasi diarahkan untuk meningkatkan posisi tawar
dan efisiensi kolektif para anggotanya, termasuk UMKM yang menjadi
anggota koperasi.
Pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, ketiga amanat tersebut
diuraikan dalam arah kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
129
membangun keunggulan global. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui
lima strategi yaitu:
1. Peningkatan kompetensi SDM UMKMK;
2. Perluasan akses ke pembiayaan bagi UMKMK;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKMK;
4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi; dan
5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKMK.
Amanat RPJPN 2005-2025 dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-
2019 tersebut diperkuat dengan mengadopsi visi dan misi Presiden periode
2014-2019 yaitu:
1. Visi: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong
2. Misi :
a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan;
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan negara hukum;
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim;
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera;
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
130
f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Visi dan misi tersebut dilaksanakan melalui sembilan agenda prioritas.
Agenda prioritas yang berkaitan dengan pengembangan UMKM dan koperasi
yaitu:
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional:
Membangun pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar di seluruh
Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada;
Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan
bisnis menjadi maksimal 15 hari;
Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang
belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk
meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni,
industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
Pendirian Bank Petani dan UMKM;
Gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen di setiap sentra
produksi;
Penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi
nasional (kerja sama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi)
khususnya untuk sektor pertanian dan industri.
Dua agenda tersebut dilaksanakan melalui program-program aksi dalam
linkgup Kesaktian kedua (Berdikari dalam Bidang Ekonomi), khususnya yang
berkaitan dengan UMKM dan koperasi, sebagai berikut:
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
131
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis pada agribisnis kerakyatan
melalui:
Pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian
dalam negeri;
Peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola hubungan
dengan pemerintah;
Pembangunan agri-bisnis kerakyatan melalui pembangunan bank
khusus untuk pertanian, UMKM dan koperasi.
6. Membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional melalui:
Pengembangan sistem informasi dan administrasi yang membuat
micro finance menjadi bankable;
Pengembangan kapasitas pengusaha kecil dan menengah dalam
pengelolaan keuangan;
Pengembangan micro finance terutama untuk membiayai kegiatan
produktif dan bukan konsumtif.
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan melalui:
Pembangunan berbagai fasilitas produksi, pendidikan, kesehatan,
pasar tradisional dan lain-lain di perdesaan, daerah terpencil dan
tertinggal;
Penciptaan pasar bagi produksi usaha-usaha mikro.
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional melalui:
Peningkatan daya saing produk nasional melalui peningkatan
kualitas-pencitraan-harga-servis;
Prioritas akses modal bagi UMKM, revitalisasi pasar tradisional dan
pendampingan ekonomi untuk menumbuhkan industriawan muda;
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
132
5000 pasar tradisional yang berumur lebih dari 25 tahun direnovasi
dan revitalisasi;
Implementasi dan pengmbangan SNI secara konsisten untuk
mendorong daya saing produk nasional.
16. Pengembangan industri manufaktur melalui:
Pengembangan 5-7 sentra industri baru koridor luar Jawa;
Promosi produk manufaktur nasional dan pengembangan industri
kecil dan menengah serta koperasi untuk meningkatkan nilai
tambahnya;
Memfasilitasi kemitraan antara industri dan perguruan tinggi dalam
kerjasama R&D pengethuan dan teknologi untuk memperkuat daya
saing industri manufaktur nasional.
Analisis dari agenda prioritas dan program aksi Presiden yaitu bahwa
agenda prioritas dan program aksi sudah mencakup aspek-aspek pemberdayaan
UMKM dan koperasi baik yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya
manusia (SDM), peningkatan akses ke pembiayaan, peningkatan kapasitas
produksi, peningkatan akses ke pasar, dan penguatan kelembagaan. Dalam
rangka akselerasi peningkatan daya saing UMKM dan koperasi pada 2015-2019,
agenda prioritas dan program aksi tersebut dapat diadaptasi dan saling
melengkapi dengan konsep aspek-aspek pengembangan UMKM dan koperasi
yang sudah disusun, sebagai berikut:
1. Aspek pengembangan SDM:
Perubahan pola pikir, peningkatan budaya kerja, dan peningkatan
orientasi pasar melalui pengembangan kewirausahaan, terutama
pada usaha mikro, generasi muda di sektor pertanian, dan
industriawan muda di perdesaan dan wilayah luar pulau Jawa. Upaya
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
133
ini dapat diperkuat dengan mengembangkan Pusat Kewirausahaan
Nasional dan pembiayaan.
Pengembangan kewirausahaan sosial dengan memanfaatkan modal
sosial (kelembagaan setempat, seperti koperasi) dan penggerak lokal
(local champion) dalam rangka mendukung penanganan masalah
sosial ekonomi, khususnya kemiskinan yang berkaitan dengan faktor
budaya dan keterbatasan kesempatan berusaha.
Penyediaan diklat dan pendampingan dalam satu paket dalam
rangka percepatan dan peningkatan manfaat dari hasil penerapan
pengetahuan/keterampilan baru bagi pengembangan usaha.
2. Aspek pengembangan SDM:
Penyediaan pendampingan usaha yang terpadu melalui
pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di setiap
Kabupaten/Kota dan Provinsi. PLUT menjadi sarana rujukan yang
terjangkau secara fisik dan ekonomi bagi UMKM dan koperasi dalam
menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. PLUT juga menjadi
wahana untuk memperkuat keterpaduan dukungan yang diberikan
Kementerian/Lembaga, Pemda, dunia usaha, perguruan tinggi dan
masyarakat bagi UMKM dan koperasi;
Penguatan kompetensi SDM pada UMKM dan koperasi perlu
dilengkapi dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) seperti untuk pengelolaan koperasi termasuk koperasi
simpan pinjam, retail, ekspor, pendampingan, keuangan mikro,
industri kreatif, dll;
Peningkatan kapasitas inovasi yang dikaitkan dengan bisnis, melalui
pengembangan technopreneur dari inkubator bisnis/teknologi dan
technopark. Upaya ini dilengkapi dengan dukungan pembiayaan,
komersialisasi produk dan pengurusan paten. Pengembangan
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
134
technopreneur juga diarahkan untuk memberi kesempatan bagi
tenaga muda terdidik untuk berinovasi, dan mengembangan usaha
dari inovasi tersebut sehingga nantinya mampu menciptakan
kesempatan kerja bagi masyarakat dan berkontribusi pada
peningkatan daya saing perekonomian.
3. Aspek pembiayaan:
Pengembangan bank pertanian, UMKM dan koperasi dapat
dilakukan melalui (1) penggabungan lembaga keuangan dengan
portofolio untuk UMKM dan koperasi seperti Lembaga Pengelola
Dana Bergulir (LPDB), PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM),
Bank Bukopin, termasuk Lembaga Pendanaan Kewirausahaan
Pemuda, yang didukung penggabungan berbagai program kredit
pemerintah seperti KUR, KKPE, KUPS, dll.; atau (2) penugasan dan
transformasi salah satu lembaga keuangan yang sudah ada menjadi
bank pertanian, UMKM dan koperasi;
Pengembangan linkage atau kerja sama pembiayaan/penyaluran
antara bank pertanian, UMKM dan koperasi dengen melibatkan
koperasi simpan pinjam (KSP) yang terdapat di sebagian besar
kecamatan, lembaga keuangan mikro (LKM), BPR, dan lembaga
keuangan lainnya (pegadaian, dll.);
Pengembangan inovasi skema pembiayaan dan layanan keuangan
lainnya yang sesuai dengan karakteristik dan model bisnis UMKM
dan koperasi, di antaranya pembiayaan wirausaha baru, pembiayaan
bagi technopreneur, pembiayaan syariah, modal ventura, asuransi
mikro, resi gudang, dan insentif bagi usaha menengah/besar yang
menjadi avalis/off-taker bagi usaha mikro dan kecil;
Penyediaan insentif terkait penangangan resiko usaha UMKM dan
koperasi seperti fasilitasi sertifikasi hak atas tanah, credit scoring,
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
135
clearing house, fasilitasi pembentukan lembaga penjaminan kredit
daerah dan sistem informasi pembiayaan.
4. Aspek produksi:
Pengembangan sistem inovasi dan kemitraan penelitian dan
pengembangan (R&D) melalui kerja sama antara pemerintah-swasta-
perguruan tinggi yang diarahkan untuk modernisasi dan
restrukturisasi usaha dan produk UMKM dan koperasi. Hal ini dapat
dilakukan melalui keterpaduan penerapan teknologi tepat guna,
standardisasi mutu, sertifikasi produk dan pendampingan teknis;
Peningkatan peran UMKM dan koperasi dalam usaha pengembangan
komoditas unggulan yang berbasis pemanfaatan sumber daya lokal
yang difasilitasi melalui penguatan klaster agribisnis/agroindustri
skala kecil dan menengah di perdesaan, industrialisasi dan
agglomerasi, serta kemitraan usaha berbasis investasi, rantai nilai
dan rantai pasok;
Penguatan UMKM dan koperasi dalam pemanfaatan energi baru dan
terbarukan, dan pengembangan usaha berbasis produk dan jasa
ramah lingkungan
5. Aspek pemasaran:
Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional, dan penyediaan
akses pemasaran bagi usaha mikro perlu dilengkapi dengan upaya
penyediaan informasi pasar (termasuk harga) di dalam negeri
(termasuk antar wilayah), serta penguatan koperasi sebagai
wholeseller dan pusat distribusi bagi produk-produk pertanian dan
industri kecil di perdesaan;
Peningkatan partisipasi UMKM dan koperasi dalam kegiatan ekspor
di antaranya melalui pengembangan trading house, sistem informasi
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
136
pasar ekspor, sistem informasi konsolidasi kargo ekspor, fasilitasi
ujicoba ekspor, perbaikan desain dan mutu produk ekspor, dan
fasilitasi akses ke pembiayaan ekspor.
6. Aspek kelembagaan:
Penguatan kelembagaan usaha mikro, termasuk di sektor pertanian,
dapat dilakukan melalui peningkatan peran koperasi pertanian yang
sudah. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan jangkauan
penyuluhan perkoperasian bagi kelompok tani dan industri kecil,
serta pendampingan pengelolaan koperasi;
Fasilitasi perijinan perlu dilengkapi dengan upaya penyederhanaan
perijinan yang saat ini berjumlah sekitar 74 jenis. Beberapa ijin saling
berkaitan sehingga membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih
lama. Pendaftaran UMKM dapat menjadi solusi bagi formalisasi
UMKM, dimana pendaftaran usaha menjadi tahapan awal sebelum
UMKM memproses perijinan. Pendaftaran UMKM tersebut tidak
dikaitkan dengan omzet dan pajak UMKM, namun diarahkan untuk
pengembangan pendataan UMKM yang sangat dibutuhkan untuk
perancangan dan penyaluran bantuan pemerintah bagi UMKM, serta
untuk lembaga pendukung usaha (lembaga pembiayaan, calon mitra
usaha) untuk mengenal UMKM;
Penguatan kelembagaan perlu dilengkapi dengan skema
restrukturisasi manajemen bagi koperasi produsen, dan penanganan
dampak bencana dan krisis ekonomi dalam rangka menyediakan
perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi;
Penyelesaian RUU Perkoperasian perlu menjadi prioritas.
Pelaksanaan amanat RPJPN 2005-2025 serta visi dan misi Presiden
tersebut perlu didukung:
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
137
1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan melalui
forum yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia
usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media massa, yang didukung
pengembangan basis data dan penyelenggaraan sistem monev yang
terpadu. Koordinasi ini antar pemangku kepentingan ini dipimpin oleh
satu Kementerian yang menjadi koordinator bidang UMKM dan koperasi
di tingkat nasional;
2. Perbaikan pola pemberian bantuan langsung dari hibah murni menjadi
hibah bersyarat; misalnya UMKM dan koperasi calon penerima bantuan
harus terdaftar, menyampaikan proposal dan mengikuti seleksi.
Perbaikan pola ini juga ditujukan untuk mendukung peningkatan
akuntabilitas penyaluran bantuan dari pemerintah untuk UMKM dan
koperasi;
3. Penguatan kapasitas Pemda untuk memfasilitasi peningkatan daya saing
UMKM dan koperasi di daerahnya masing-masing melalui diklat,
advokasi dan penyusunan standar pelayanan minimum (SPM) di bidang
UMKM dan koperasi.
4.2. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Konfirmasi terhadap amanat RPJPN 2005-2025 serta visi dan misi
Presiden mencakup penyesuaian rancangan pada bagian sasaran, arah
kebijakan, strategi, dan program prioritas. Hasil adaptasi visi dan misi Presiden
juga melengkapi proses penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019 dengan
rancangan matrik rencana tindak jangka menengah yang memuat penjabaran
program prioritas Presiden menjadi kegiatan dan output yang telah dilengkapi
dengan rancangan indikator serta target, anggaran, lokasi dan K/L penanggung
jawab. Rancangan rencana tindak juga disusun dengan mempertimbangkan
restrukturisasi program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kapasitas dan
efektivitas pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya, besaran pendanaan yang
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
138
dibutuhkan, serta mekanisme pelaksanaan termasuk kebutuhan dukungan kerja
sama dengan pemangku kepentingan terkait.
Hasil perbaikan narasi dan penyusunan matrik Rancangan Awal RPJMN
2015-2019 adalah sebagai berikut. Perbaikan narasi terdapat pada isu
peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, baik pada Buku I maupun Buku II
Rancangan Awal RPJMN 2015-2019.
Buku I
(1) PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI
SASARAN
Sasaran pengembangan UMKM dan koperasi yang akan diwujudkan pada
periode 2015-2019 adalah:
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi rata-rata sebesar 6,5-7,5 persen per tahun. Sasaran tersebut juga didukung dengan perbaikan kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;
2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM rata-rata sebesar 5,0-7,0 persen per tahun;
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditunjukkan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru sebesar 1 juta unit dalam lima tahun yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah; dan
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan dari sebesar 52,5 persen menjadi 55,0 persen dalam lima tahun, dan pertumbuhan volume usaha koperasi rata-rata sebesar 15,5-18,0 persen per tahun.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Dalam lima tahun mendatang, arah kebijakan yang akan ditempuh yaitu
meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi
usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau
scaling-up) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Untuk
itu strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
139
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
4. Penguatan kelembagaan usaha; dan
5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
Berdasarkan kelima strategi tersebut, reformasi kebijakan UMKM dan
koperasi yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 mencakup:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui (i) penguatan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (technopreneurs); dan (ii) peningkatan akses ke pelatihan dan layanan usaha terpadu;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (ii) integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank; (iii) peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang; dan (iv) advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal yang didukung perluasan penerapan teknologi tepat guna; (ii) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat); (iii) penyediaan akses pasar bagi usaha mikro melalui revitalisasi pasar tradisional; dan (iv) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor, yang didukung pengembangan trading house untuk produk-produk UMKM dan koperasi;
4. Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages); dan (ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri;
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah; (ii) pengurangan jenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan; (iii) pengembangan sistem registrasi UMKM secara online; (iv) penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian; (v) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat; dan (vi) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monitoring dan
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
140
evaluasi terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.
Buku II
BAB III. BIDANG EKONOMI
3.XUMKM dan Koperasi
3.X.1 Permasalahan dan Isu Strategis
Dalam lima tahun mendatang, pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan
menengah (UMKM) dan koperasi perlu diberi kesempatan yang lebih besar untuk
tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik
kelas” atau scaling-up). Upaya ini juga untuk mendorong kelompok pelaku
ekonomi yang selama ini tertinggal untuk menjadi lebih produktif dan mampu
berkontribusi lebih tinggi dalam membangun kemandirian ekonomi.
UMKM dan koperasi selama ini memiliki peran dan kontribusi yang cukup
besar dalam perekonomian. UMKM menyediakan lapangan kerja terbesar secara
nasional yaitu sebesar 97,2 persen, dan menyumbang sekitar 56,5 persen
pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2012. Sementara
itu koperasi banyak berperan dalam pengadaan bahan baku dan kebutuhan sehari-
hari, permodalan, serta fasilitasi pengolahan dan pemasaran produk bagi
anggotanya.
Di sisi lain, perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan
kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi
UMKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang informal, dan
memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Usaha mikro ini mencakup petani,
peternak, nelayan, pelaku industri rumah tangga, pedagang, dan usaha
perorangan lainnya. Sementara itu, proporsi usaha kecil dan menengah, yang
memiliki kapasitas dan aset yang lebih tinggi, masih sangat rendah. Nilai PDB
UMKM juga menunjukkan tren penurunan terutama di sektor-sektor dimana
jumlah unit dan tenaga kerja UMKM paling dominan yaitu sektor pertanian dan
perdagangan. Nilai PDB terbesar yang diciptakan UMKM sebagian besar terdapat
di sektor tersier, sedangkan PDB UMKM di industri pengolahan masih rendah.
Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah (kurang dari 19,0 persen) dan
kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan. Koperasi juga belum
mampu menjalankan misi sosial dan ekonominya secara seimbang sehingga
partisipasi dan keswadayaan anggota yang seharusnya menjadi kekuatan koperasi
belum mampu memberikan manfaat yang masif dan signikan bagi perbaikan
kesejahteraan rakyat.
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
141
Gambar 4.1. Gambar x.x Struktur PDB dan Produktivitas UMKM
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2011 dan 2013, diolah)
Kondisi ini berdampak pada timbulnya (i) kesenjangan produktivitas antar
pelaku usaha dan antarsektor yang semakin lebar; (ii) lambatnya industrialisasi
karena kurangnya usaha kecil dan menengah yang diharapkan berperan sebagai
usaha/industri pendukung; dan (iii) lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat,
terutama dari kelompok pelaku usaha informal skala mikro. Berbagai
pemasalahan yang melatarbelakangi kondisi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Rendahnya kapasitas UMKM dan koperasi dalam wirausaha, manajemen dan teknis, yang membatasi kemampuan pengelolaan usaha dan pemasaran;
2. Rendahnya akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi yang dipengaruhi oleh keterbatasan (i) skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM dan koperasi, termasuk wirausaha baru; (ii) pengetahuan tentang sumber pembiayaan dan layanan keuangan; dan (iii) jangkauan lembaga pembiayaan;
3. Rendahnya inovasi, penerapan teknologi, serta penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk yang mempengaruhi nilai tambahdan jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi;
4. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini belum memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha yang memadai bagi UMKM dan koperasi; dan
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
142
5. Rendahnya kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam membangun, mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jatidiri dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
Kelima permasalahan tersebut menunjukkan semakin mendesaknya
kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM dan koperasi.
Penanganan isu strategis tersebut difokuskan pada peningkatan produktivitas
UMKM khususnya di sektor pertanian dan perikanan, yang dilaksanakan dalam
keterkaitan usaha dengan UMKM di sektor industri pengolahan dan perdagangan.
Upaya tersebut perlu dilengkapi dengan pengurangan hambatan-hambatan yang
berkaitan dengan akses pembiayaan, pendidikan,pelatihan dan pendampingan
usaha, serta pemanfaatan peluang kerja sama usaha dalam skema rantai nilai
tambah. Pada saat yang sama, penguatan kapasitas pengurus, pengelola dan
anggota koperasi, serta modernisasi tata kelola koperasi perlu menjadi fokus dari
upaya peningkatan daya saing koperasi. Modernisasi koperasi dilakukan tanpa
meninggalkan jatidiri koperasi sebagai wadah usaha bersama yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraaan anggotanya.
Hasilnya diharapkan dapat mendorong usaha mikro dan kecil untuk
tumbuh menjadi usaha dengan skala usaha yang lebih besar, serta berkontribusi
lebih besar dalam penciptaan nilai. Koperasi juga diharapkan mampu berperan
lebih besar dalam perbaikan sistem bisnis usaha mikro dan kecil yang menjadi
anggotanya, penguatan pasar domestik, dan pengembangan kemitraan dan
jaringan usaha yang berbasis rantai nilai dan rantai pasok. Peningkatan daya saing
UMKM dan koperasi juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk
merespon perubahan pasar dan perekonomian yang semakin dinamis.
Tabel 4.1. Tabel III.XX Sasaran Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Sasaran Indikator Target
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
1. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)
6,5-7,5%
2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun)
4,0-5,5%
3. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun)
5,0-7,0%
4. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)
8,5-10,5%
2. Meningkatnya 5. Pertumbuhan produktvitas UMKM (rata-rata/tahun) 5,0-7,0%
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
143
Sasaran Indikator Target
daya saing UMKM
6. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)
25,0%
7. Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk (target tahun 2019)
50.000 unit
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif
8. Pertambahan jumlah wirausaha baru (kumulatif selama 5 tahun)
1 juta unit
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi
9. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019)
55,0%
10. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun)
7,5-10,0%
11. Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata-rata/tahun)
15,5-18,0%
Sumber: Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
3.X.2 Sasaran Bidang UMKM dan Koperasi
Upaya yang peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahun
mendatang diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut (Tabel
III.XX):
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi. Sasaran tersebut juga didukung dengan perbaikan kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;
2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM. Sasaran tersebut juga didukung dengan peningkatan akses permodalan dan penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk;
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditunjukkan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah; dan
4. Meningkatnya kinerja kelembagaandan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan, pertumbuhan volume usaha koperasi, dan pertumbuhan jumlah anggota koperasi.
3.X.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang UMKM dan Koperasi
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
144
Kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 yaitu
meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi untuk mendukung kemandirian
perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
4. Penguatan kelembagaan usaha; dan
5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
Kelima strategi tersebut mencakup beberapa upaya reformasi kebijakan
UMKM dan koperasi sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui (i) penguatan kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (technopreneurs); dan (ii) peningkatan akses ke pelatihan dan layanan pendampingan usaha;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (ii) integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank; dan (iii) advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i) perluasan penerapan teknologi tepat guna; (ii) diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal; (iii) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat); dan (iv) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor;
4. Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages); dan (ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri;
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah; (ii) penguranganjenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan; (iii) penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian; (iv) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat; dan (v) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monev terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
145
3.X.4 Kerangka Pendanaan
Pendanaan bagi pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan daya
saing UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 akan didukung melalui sinergi
dan kerja sama yang melibatkan 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki
program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi
yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian
Kelautan dan Perikanan,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata,
Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Beberapa K/L lain
juga akan dilibatkan dalam mendukung penyediaan kemudahan akses teknologi
dan kemitraan, serta penerapan HaKI, standardisasi mutu dan sertifikasi produk,
seperti KemenristekPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan
Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan HAM, Badan
Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Sertifikasi Nasional. Kerja sama
pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan dunia usaha juga akan dibangun
dalam rangka melengkapi pendanaan Pemerintah dan meningkatkan jangkauan
dan manfaat dari kebijakan dan program peningkatan daya saing UMKMK.
Sinergi dan kerja sama antar K/L, Pemda dan dunia usahaakan difasilitasi
harmonisasi kelompok dan lokasi sasaran, potensi kerja sama komplementer,
pengembangan basis data dan informasi bersama, dan pengembangan sistem
monitoring dan evaluasi terpadu. Kegiatan ini akandifasilitasi melalui forum
koordinasi di tingkat nasional dan daerah. Khusus peningkatan daya saing
koperasi, sinergi pendanaan juga akan dilakukan dengan melibatkan Gerakan
Koperasi.
3.X.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan daya
saing UMKM dan koperasi di antaranya:
1. Penetapan UU Perkoperasian yang menggantikan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta penyusunan aturan pelaksanaannya;
2. Penetapan peraturan/landasan hukum bagi pembentukan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan koperasi;
3. Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur koordinasi dan sinergi antar instansi terkait di tingkat nasional dan daerah yang diwadahi dalam Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi, dan didukung sistem pemantauan dan evaluasi dan basis data terpadu; dan
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
146
4. Evaluasi cakupan dan dampak pengaturan dalam UU No. 20 Tahun 2008tentang UMKM dan aturan pelaksanaannyayang berkaitan dengan kebutuhan untuk (i) mengintegrasikan pendekatan sektor dan wilayah dalam pengembangan UMKM; (ii) mengembangkan dukungan kebijakan yang sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan UMKM dari mulai didirikan (wirausaha baru) sampai tumbuh menjadi lebih besar (“naik kelas”); dan (iii) mengembangkan skema restrukturisasi UMKMK dalam mengantisipasi dan mengatasi dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi untuk melengkapi pengaturan yang sudah ada.
Sementara itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka
mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya:
1. Pembentukan Forum Koordinasi Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah;
2. Peningkatan kapasitas Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk melaksanakan ijin usaha mikro dan kecil;
3. Penataan administrasi badan hukum koperasi yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah;
4. Penguatan kelembagaan Pusat Diklat UMKM dan koperasi di tingkat nasional dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan perkoperasian;
5. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat pusat dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota);
6. Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan Koperasi;
7. Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
8. Penyusunan kelembagaan penjaminan simpanan koperasi;
9. Pengintegrasian Sistem Informasi Debitur (SID) untuk perbankan, KSP, LKM, dan lembaga keuangan lainnya;
10. Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai trading house bagi produk UMKMK secara nasional; dan
11. Penguatan Pusat Inovasi UMKM, yang didukung sinergitas lembaga penelitian pemerintah dan swasta untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan koperasi.
Rancangan Matrik Rencana Tindak RPJMN 2015-2019 terdapat pada
Lampiran 1.
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
147
4.3. Trilateral Meeting Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019
Proses penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 juga dilengkapi
dengan pembahasan mengenai kerangka regulasi jangka menengah.
Pembahasan difasilitasi melalui pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) yang
melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, serta
Kementerian Koperasi dan UKM. Dasar hukum dari pelaksanaan Trilateral
Meeting Kerangka Regulasi yaitu:
1. Perpres No. 87/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan:
a. Perencanaan RUU: menyusun Proglenas jangka menengah dengan
hasil berupa daftar RUU atau arah kerangka regulasi yang
disampaikan untuk menjadi prioritas kerangka regulasi dalam
RPJMN;
b. Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi sesuai penyusunan dan
penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
2. Permen PPN/Ka. Bappenas No. 1/2014 tentang Pedoman Penyusunan
RPJMN Tahun 2015-2019: kerangka regulasi merupakan salah satu
delivery mechanism untuk mendukung pelaksanaan kebijakan
pembangunan nasional;
3. Permen PPN/Ka. Bappenas No. 5/2014 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019: Renstra K/L disusun
dengan berpedoman pada RPJMN.
Tujuan Trilateral Meeting Kerangka Regulasi yaitu: (i) mengarahkan
proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai
kebutuhan pembangunan; (ii) meningkatkan kualitas peraturan perundang-
undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
148
(iii) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan
pembentukan peraturan perundang-undangan. Keluaran yang diharapkan dari
Trilateral Meeting Kerangka Regulasi yaitu: (i) draft Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) Jangka Menengah Pemerintah 2015-2019 sesuai Nawa Cita,
Quickwins, serta Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 yang mencakup
Arah Kerangka Regulasi, RUU, Evaluasi, Kajian, dan Penelitian; dan (ii) draft
Prolegnas Tahunan Pemerintah 2015 berdasarkan RKP 2015, Nawa Cita,
Quickwins yang mencakup rencana evaluasi, penelitian, serta penyusunan
Naskah Akademik, RUU, PP, Perpres dan Permen. Kerangka Regulasi yang
dibahas di dalam Trilateral Meeting mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai
berikut:
1. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam penyusunan RPJMN dan RKP
dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku
masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka
mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum pada UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan
dampak, biaya, manfaat dan kerugiannya untuk masyarakat;
3. Kerangka Regulasi disusun dengan mempertimbangkan asas
pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang
baik;
4. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan melibatkan pemangku
kepentingan (stakeholder) terkait; dan
5. Kerangka Regulasi Jangka Menengah berisi kebutuhan regulasi dan/atau
arah kerangka regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan
pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN.
Trilateral Meeting Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019 juga
dimaksudkan untuk mengkonfirmasi dan membangun kesepakatan tentang
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
149
usulan kerangka regulasi pada rancangan RPJMN 2015-2019 sesuai kebutuhan
Kementerian Koperasi dan UKM terkait payung hukum untuk pelaksanaan
amanat UU/PP dan Nawa Cita, terutama dalam bentuk Perpres dan Permen.
Selain itu, kegiatan ini juga digunakan untuk menilai kesiapan Kementerian
Koperasi dan UKM untuk melaksanakan dan mengawal proses pembahasan
rancangan regulasi sampai pengundangan, termasuk unit penanggung jawab,
kebutuhan anggaran, syarat pengusulan regulasi, dan target keluaran. Hasil
Trilateral Meeting Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019 di Bidang UMKM
ditampilkan pada Tabel 4.2, dan menjadi bagian dalam Rancangan RPJMN
2015-2019.
Tabel 4.2. Hasil Trilateral Meeting Kerangka Regulasi
No. Usulan Kerangka Regulasi dalam
RPJMN 2015-2019
Kesepakatan
1. Penetapan UU Perkoperasian yang
menggantikan UU No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian, serta
penyusunan aturan pelaksanaannya
Disepakati sebagai bagian dari Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019
Target RUU Perkoperasian akan dimasukkan di dalam perubahan RKP 2015, dan sudah ditampung dalam RKA Kementerian KUKM Tahun 2015
Masuk draft Prolegnas 2015 Menjadi bagian dari Quick Wins
2. Penetapan peraturan/landasan hukum
bagi pembentukan Lembaga
Pembiayaan Pertanian, UMKM dan
koperasi, dan skema penjaminan kredit
UMKM dan koperasi
Disepakati sebagai bagian dari Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019
Mendukung pelaksanaan Nawa Cita/Agenda Prioritas ke-7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik: pendirian bank petani dan UMKM
Diawali dengan kajian
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
150
No. Usulan Kerangka Regulasi dalam
RPJMN 2015-2019
Kesepakatan
3. Penetapan Peraturan Presiden (Perpres)
yang mengatur koordinasi dan sinergi
antar instansi terkait di tingkat nasional
dan daerah yang diwadahi dalam
Program Nasional Peningkatan Daya
Saing UMKM dan koperasi, dan didukung
sistem pemantauan dan evaluasi dan
basis data terpadu
Disepakati sebagai bagian dari Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019
Diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan dari PP 17/2013, khususnya: Pasal 3 Kegiatan
Pengembangan: pendataan, penyusunan/ pelaksanaan/pemantauan/ pengendalian program
Pasal 52-57: Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM,
Pasal 58-60: Mekanisme Koordinasi dan Pengendalian
4. Evaluasi cakupan dan dampak
pengaturan dalam UU No. 20 Tahun
2008 tentang UMKM dan aturan
pelaksanaannya yang berkaitan dengan
kebutuhan untuk (i) mengintegrasikan
pendekatan sektor dan wilayah dalam
pengembangan UMKM; (ii)
mengembangkan dukungan kebijakan
yang sesuai dengan skala usaha dan
kebutuhan UMKM dari mulai didirikan
(wirausaha baru) sampai tumbuh
menjadi lebih besar (“naik kelas”); dan
(iii) mengembangkan skema
restrukturisasi UMKMK dalam
mengantisipasi dan mengatasi dampak
bencana dan krisis usaha/ekonomi untuk
melengkapi pengaturan yang sudah ada
Disepakati sebagai bagian dari Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019
Diawali dengan kajian
Sumber: Trilateral Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019
4.4. Quick Wins dan Program Lanjutan, dan Pagu Indikatif Jangka Menengah
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
151
Langkah selanjutnya yang menjadi tahapan dari penyusunan Rancangan
Awal RPJMN 2015-2019 yaitu penyempurnaan rencana tindak dan penyusunan
kerangka pendanaan. Penyempurnaan rencana tindak dilakukan melalui analisis
dan penyesuaian rancangan rencana tindak dengan usulan Quick Wins dan
Program Lanjutan Presiden, rancangan pagu indikatif jangka menengah dan
restrukturisasi program dan kegiatan.
Pagu indikatif jangka menengah untuk Kementerian Koperasi dan UKM
dirancang oleh Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas, berdasarkan
anggaran tahun dasar (baseline) tahun 2015 (RKP 2015) yang diproyeksikan
dengan menggunakan asumsi infasi rata-rata per tahun selama lima tahun ke
depan untuk menentukan kebutuhan anggaran tahun 2016-2019. Perhitungan
yang berbeda dilakukan untuk Quick Wins dan Program Lanjutan Presiden,
dimana rancangan alokasi pendanaannya dihitung berdasarkan usulan setelah
dikurangi dengan ketersediaan anggaran dari kegiatan terkait di tahun 2015
(RKP 2015). Hasil identifikasi Quick Wins dan Program Lanjutan Presiden di
bidang UMKM dan Koperasi ditampilkan pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3. Identifikasi dan Usulan Pendanaan Quick Wins dan Program
Lanjutan pada RPJMN 2015-2019
Quick Wins/Program
Lanjutan
Sasaran
2015-2019
Alokasi
2015-2019
(Rp Milyar)
Keterangan
Quick Wins
Pokja Perdagangan:
Pembangunan 5.000
pasar tradisional
1.100 unit pasar 1.387,00 Program Peningkatan
Daya Saing UMKM,
Kegiatan
pengembangan sarana
usaha pemasaran
koperasi dan UMKM: Rp
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
152
Quick Wins/Program
Lanjutan
Sasaran
2015-2019
Alokasi
2015-2019
(Rp Milyar)
Keterangan
64,78 miliar (2015):
1. 20 pasar tradisional di daerah tertinggal/ perbatasan/mitigasi melalui koperasi
2. 45 pasar tradisional yang direvitalisasi melalui koperasi
Pokja Perdagangan:
Menghidupkan kembali
badan terpadu promosi
produk dalam negeri
1 unit Trading
House UMKMK
175,00 Program Peningkatan
Daya Saing UMKM,
Kegiatan layanan
pemasaran bagi KUKM:
Rp 6,77 miliar (2015):
1. Peningkatan kualitas
produk KUKM
unggulan daerah
melalui “House of
Indonesia by
SMESCO”
Pokja Perdagangan:
Meningkatkan promosi
citra produk ekspor
(nation branding) Pusat
promosi dan pameran
dalam area science &
technopark,
peningkatan jumlah
peserta pelatihan
perdagangan menjadi
pelaku usaha
342 PLUT
KUMKM
2.410,00 Program Peningkatan
Daya Saing UMKM,
Kegiatan
pengembangan Pusat
Layanan Usaha Terpadu
(PLUT) KUMKM: Rp
88,95 miliar (2015)
1. Pembangunan 15 PLUT KUMKM di 15 Kab/Kota
2. Dukungan operasional bagi 43 PLUT KUMKM yang sudah dibangun (2013, 2014)
Pokja Perdagangan: 1 Sistem
registrasi
30,3 Program Peningkatan
DayaSaing UMKM,
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
153
Quick Wins/Program
Lanjutan
Sasaran
2015-2019
Alokasi
2015-2019
(Rp Milyar)
Keterangan
Meningkatnya
pelayanan dan
kemudahan berusaha
Peningkatan
persentase pengguna
sistem perijinan online
(persen)
UMKMK online Kegiatan peningkatan
kualitas
ketatalaksanaan
koperasi dan UMKM: Rp
6,76 miliar (2015)
1. Peningkatan kualitas tatalaksana UMKM melalui registrasi usaha (online)
Pokja Perdagangan:
Meningkatkan
pemanfaatan pasar
berjangka komoditi,
SRG, dan pasar lelang
Pertumbuhan Nilai Resi
Gudang yang
diterbitkan, dengan
target 10-100%
30 Koperasi
pengelola SRG
23,00 Program Peningkatan
Daya Saing UMKM,
Kegiatan
pengembangan
restrukturisasi usaha: Rp
2,29 miliar (2015)
1. Koperasi yang mendapat fasilitasi pengembangan sistem resi gudang (SRG)
Pokja Pengembangan
Wilayah-wilayah
Strategis
Pengembangan produk
unggulan daerah: Kab.
Manggarai Barat,
Banyuwangi dan
Wakatobi (Pariwisata);
Kab. Lebak (furniture
bamboo bongkar-
pasang); Kota
Pontianak (Pasar
Festival Jeruk
Pontianak); Kab.
Mamuju Utara (produk
turunan kelapa); Kab.
1.950 kelompok
usahamikro/
sentra/ koperasi
500,00 Program Peningkatan
Daya Saing UMKM, Rp
42,60 miliar (2015)
1. Kegiatan pemberdayaan usaha KUMKM di bidang pertanian pangan dan hortikultura; kehutanan dan perkebunan; perikanan dan peter-nakan; industri kera-jinan dan pertam-bangan; ketenagalis-trikan dan aneka usaha (96 koperasi)
2. Kegiatan peningkatan
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
154
Quick Wins/Program
Lanjutan
Sasaran
2015-2019
Alokasi
2015-2019
(Rp Milyar)
Keterangan
Flores Timur, Kab.
Mentawai, danKab.
Cirebon (perikanan)
produktivitas dan mutu (450 KUMKM yang difasilitasi penerapan teknologi tepat guna, termasuk serabut kelapa)
3. Pengembangan sistem bisnis: 300 KUMKM yang difasilitasi kerjasama bisnis
PROGRAM LANJUTAN
Pokja Nelayan:
Gerakan ekonomi
kuliner rakyat kreatif
dari hasil laut:
Pendirian, atau
penataan sentra-sentra
kuliner masakan hasil
laut di kota-kota pesisir
15.000 PKL 180,00 Program Peningkatan
DayaSaing UMKM,
Kegiatan perluasan dan
penguatan akses
pemasaran koperasi dan
UMKM di dalam negeri:
Rp 11,80 miliar (2015)
1. 1.000 Pedagang kaki lima (PKL) yang terfasilitasi
Pokja Lingkungan
Hidup:
5.000 desa mandiri
pangan dan energi
180 koperasi
pengelola
PLTMH
280,00 Program Peningkatan
Daya Saing UMKM,
Kegiatan
pemberdayaanusaha
KUMKM di bidang
ketenagalistrikan dan
aneka usaha: Rp 15,39
miliar (2015)
1. 8 koperasi yang difasilitasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (PLTMH)
Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
155
Sumber: Bappenas (2014)
Hasil penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 menjadi dasar bagi
pembahasan di tingkat Kabinet, dan menjadi acuan bagi penyusunan
Rancangan Renstra K/L 2015-2019. Peluncuran Rancangan Awal RPJMN 2015-
2019 dilakukan bersamaan dengan acara Rapat Koordinasi Pembangunan di
Tingkat Pusat (Rakorbangpus) RPJMN 2015-2019.
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
156
BAB 5
RANCANGAN AKHIR RPJMN 2015-
2019
5.1. Rancangan RPJMN 2015-2019
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
157
Proses penyusunan Rancangan RPJMN 2015-2019 dilaksanakan melalui
pemutakhiran rencana tindak sesuai dengan restrukturisasi program dan
kegiatan, serta rancangan pagu indikatif di bidang UMKM dan koperasi. Proses
ini dilanjutkan dengan menelaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun
2015-2019. Hasil dari penelaahan Renstra difasilitasi melalui Trilateral Meeting
yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan
Kementerian Koperasi dan UKM.
Namun proses tersebut di atas belum dapat dilaksanakan dengan efektif.
Hal ini mengingat Kementerian Koperasi dan UKM belum menyusun rancangan
Renstra karena beberapa alasan. Pertama, Kementerian Koperasi dan UKM
masih dalam proses penataan program dan kegiatan. Kedua, usulan struktur
internal Kementerian Koperasi dan UKM masih dibahas dengan Kementerian
Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB).
Struktur tersebut menentukan penataan program dan kegiatan yang baru, serta
pengalokasian anggarannya. Ketiga, terdapat beberapa kebijakan baru yang
membutuhkan respon dalam bentuk penyesuaian rencana pelaksanaan
program, kegiatan dan anggaran, khususnya pada tahun 2015, yang berdampak
pada rancangan pola pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya.
Kondisi ini mengarahkan penelaahan Renstra Kementerian Koperasi dan
UKM tahun 2015-2019 untuk difokuskan pada Rancangan Awal RPJMN 2015-
2019. Hal ini dilakukan mengingat Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 sudah
mengadopsi masukan dan aspirasi pemangku kepentingan, terutama dari
Kementerian Koperasi dan UKM. Penelaahan Renstra dilakukan untuk
mengkonfirmasi hasil adaptasi masukan dan aspirasi pemangku kepentingan di
dalam Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, serta membahas restrukturisasi
program dan kegiatan, serta kerangka pendanaannya. Beberapa penyesuaian
yang dilakukan pascapenelaahan Renstra yaitu:
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
158
1. Pemutakhiran program pertama yaitu “Peningkatan Produktivitas Usaha
Mikro” menjadi “Program Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha
Mikro”. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan program tersebut pada
upaya pengurangan kesenjangan antar kelompok ekonomi melalui
penguatan usaha-usaha produktif berbasis usaha mikro yang ada di
masyarakat. Program ini mencakup pelaksanaan lima strategi yaitu
peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan akses
pembiayaan, peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran, dan
penguatan kelembagaan;
2. Penataan kegiatan yang semula berjumlah 35 kegiatan menjadi 28
kegiatan yang terdiri dari tujuh kegiatan di bawah Program Penghidupan
Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro, 19 kegiatan di bawah Program
Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, dan 2 kegiatan di bawah
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi;
3. Penataan kegiatan juga dilakukan dengan merelokasi beberapa keluaran
yang disesuaikan dengan misi kegiatan yang lebih tepat. Sebagai contoh,
pembangunan pasar rakyat diarahkan untuk meningkatkan akses usaha
mikro ke pasar, sehingga keluaran ini dipindahkan dari Program
Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi ke Program Penghidupan
Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro, dll.;
4. Penataan program dan kegiatan disusun juga dengan berpedoman pada
rancangan struktur Kementerian Koperasi dan UKM yang baru, seperti
terdapat pada Gambar 5.1;
Gambar 5.1. Usulan Struktur Kementerian Koperasi dan UKM
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
159
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2014)
5. Penjabaran Quick Wins dan Program Lanjutan Presiden di dalam matrik
rencana tindak diperjelas dengan menempatkan Quick Wins dan Program
Lanjutan Presiden pada tingkat sasaran kegiatan sehingga pemantauan
terhadap kemajuan dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih
mudah. Keluaran dan anggaran Quick Wins dan Program Lanjutan
Presiden juga diperkuat dengan keluaran yang prioritas dan dapat
mendukung pencapaian target Quick Wins dan Program Lanjutan
Presiden; dan
6. Penataan alokasi pendanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan
skala prioritas ke depan, pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya,
potensi dampak dan manfaat, serta kapasitas pelaksanaannya oleh
Kementerian Koperasi dan UKM.
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
160
Hasil penelaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019
menjadi materi yang didiskusikan di dalam Trilateral Meeting RPJMN 2015-2019.
Trilateral Meeting RPJMN 2015-2019 dilaksanakan berdasarkan Permen
PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN
Tahun 2015-2019 danJuklak Pedoman Trilateral Meeting dalam rangka
penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019. Tujuannya yaitu (i) menjaga konsistensi
kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan RPJMN 2015 – 2019 dan
Renstra K/L 2015 – 2019; dan (ii) mengkonfirmasi rencana pelaksanaan prioritas
jangka menengah (termasuk pelaksanaan Quick Wins dan Program Lanjutan)
beserta ukuran kinerjanya dalam rangka pencapaian visi dan misi Presiden dan
Wakil Presiden. Hasilnya diharapkan berupa (i) catatan Pertemuan Tiga Pihak;
(ii) Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L Tahun 2015 – 2019; (iii)
Matrik Rencana Pendanaan Jangka Menengah Quick Wins dan Program
Lanjutan; dan (iv) Matrik Indikasi Kebutuhan Tambahan Pendanaan Quick
Wins/Program Lanjutan/ Prioritas Lainnya.
Gambar 5.2. Mekanisme Trilateral Meeting RPJMN 2015-2019
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
161
Sumber: Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2014
Mekanisme pelaksanaan Trilateral Meeting RPJMN 2015-2019 terdapat
pada Gambar 5.2. Materi Trilateral Meeting secara umum memiliki karakteristik
sebagai berikut:
1. Rancangan rencana tindak telah:
mempertimbangkan hasil Background Study RPJMN 2014-2019;
mencakup hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan keluaran, serta
kapasitas pelaksanaannya;
mencakup visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, termasuk
program/ kegiatan Quick Wins dan Program Lanjutan;
menyesuaikan dengan kebijakan peningkatan efisiensi dan efektivitas
program dan kegiatan; dan
mengantisipasi kebutuhan reorganisasi internal Kementerian KUKM.
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
162
2. Rancangan pendanaan yang ada dalam rancangan rencana tindak:
mencakup indikasi kebutuhan anggaran selama lima tahun berdasarkan
perhitungan baseline RAPBN 2015; dan
mencakup perhitungan kebutuhan pendanaan Quick Wins dan Program
Lanjutan;
3. Quick Wins:
Pasar rakyat dalam mendukung pembangunan 5.000 pasar tradisional;
Pusat promosi terpadu: trading house;
PLUT-KUMKM dalam rangka peningkatan promosi citra produk ekspor,
pusat promosi dan pameran, pendampingan;
Pelayanan dan kemudahan berusaha melalui penggunaan sistem
perijinan online: registrasi online;
Pemanfaatan sistem resi gudang (SRG); dan
Pengembangan produk unggulan daerah.
4. Program Lanjutan:
Penataan PKL dalam mendukung gerakan ekonomi kuliner rakyat
kreatif dan sentra-sentra kuliner di kota-kota pesisir; dan
Pengembangan koperasi pengelola pembangkit listrik tenaga mikro
hidro (PLTMH) dalam mendukung 5.000 desa mandiri pangan dan
energi.
5. Prioritas tambahan lainnya: sertifikasi/standardisasi produk, wirausaha
baru, dan partisipasi pada kegiatan ekspor, yang dianggap penting dalam
rangka upaya peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.
Hasil Trilateral Meeting terdapat pada Lampiran 2 dan 3. Tindak lanjutnya
yaitu (i) Kementerian PPN/Bappenas: melakukan penyempurnaan terhadap
Rancangan RPJMN 2015-2019 sesuai hasil Trilateral Meeting; (ii) Kementerian
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
163
Keuangan: menjadikan dokumen hasil Trilateral Meeting sebagai pertimbangan
untuk penyempurnaan kebijakan belanja aparatur serta kepatutan anggaran K/L
dalam jangka menengah; dan (iii) Kementerian KUKM: melakukan
penyempurnaan Rancangan Renstra 2015-2019.
Hasil Trilateral Meeting digunakan untuk menyusun Rancangan RPJMN
2015-2019. Beberapa pemutakhiran yang dilakukan dari Rancangan Awal ke
Rancangan RPJMN 2015-2019 secara ringkas adalah sebagai berikut:
Perbaikan Buku I RPJMN 2015-2019 terkait Usaha Mikro
Halaman 16
A. Percepatan Pemerataan dan Keadilan
a) Menciptakan pertumbuhan inklusif. Pola pertumbuhan ….. b) Memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan ….. c) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro. Usaha mikro perlu
memperoleh dukungan penguatan teknologi, manajemen, permodalan, dan akses pasar yang bagus.Dukungan semacam ini perlu diberikan mengingat sebagian besar usahanya tidak memiliki lokasi permanen, dan mayoritas tidak berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya untuk tumbuh kembang.
Halaman 122
Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat .........
hal-hal berikut.
1. Mengarahkan kebijakan fiskal. 2. Sinkronisasi kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah. 3. Meningkatkan perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi
penduduk kurang mampu dan rentan. 4. Meningkatkan perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi
penduduk kurang mampu dan rentan. 5. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang
mampu dan rentan melalui (i) peningkatkan ketersediaan infrastruktur dan 6. Meningkatkan penghidupan masyarakat kurang mampu melalui (i)
pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, (ii)
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
164
perluasan akses permodalan dan layanan keuanan melalui penguatan layanan keuangan mikro, (iii) peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan; (iv) peningkatan kapasitas pemanfaatan sumber daya lokal sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan, dan (v) peningkatan akses pasar yang didukung penyediaan kepastian lokasi usaha.
7. Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu.
8. Meningkatkan .....
Perbaikan Buku I RPJMN 2015-2019 yang berkaitan dengan UMKM dan
Koperasi
Halaman 77
1.1 KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN
Mengacu pada sasaran utama serta nalisis yang hendak dicapai dalam
pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis
dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka
arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:
a) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan
landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai
negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi
ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya
industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa,
penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan
fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk
manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM)dan koperasi, serta meningkatnya
ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
Halaman 195
(1) PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI
Berdasarkan kelima strategi tersebut, reformasi kebijakan UMKM dan
koperasi yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 mencakup:
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
165
1. Peningkatan ........... peningkatan akses ke pelatihan dan layanan usaha terpadu;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (ii)pengembangan credit rating bagi UMKM dan koperasi; dan (iii) peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang; dan (iv)advokasi pembiayaan dan layanan keuangan bagi UMKM dan koperasi.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal; (ii) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat); dan (iii) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun eksporyang didukung pengembangan trading house untuk produk-produk UMKM dan koperasi;
4. Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages); dan (ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri;
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah; (ii) pengurangan jenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan; (iii) pengembangan sistem registrasi UMKM secara online; (iv)penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian; (v) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat; dan (vi) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monev terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.
Perbaikan Buku II yang Berkaitan dengan Usaha Mikro
1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang
1.2.1 Peningkatan Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan
Selama kurun waktu lima tahun, pemerintah telah berhasil menurunkan
jumlah penduduk miskin sebanyak 4,25 juta orang. Pada tahun 2009, persentase
penduduk miskin masih mencapai 14,15 persen (32,53 juta orang berada di bawah
garis kemiskinan) dan pada bulan Maret 2014 angka kemiskinan menurun menjadi
11,25 persen atau sebanyak 28,28 juta orang.
Strategi penurunan kemiskinan yang diterapkan selama periode 2010-2014
adalah mengupayakan kebijakan yang terintegrasi (pro-poor, pro-job, dan pro-
growth) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan kemiskinan
pada periode tersebut dicapai melalui berbagai kebijakan afirmatif yang
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
166
dilaksanakan melalui empat kelompok program, yakni 1) perlindungan sosial, 2)
pemberdayaan masyarakat, 3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dan 4)
program pro rakyat
1.2.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis
I. Pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif, yang ditunjukkan dengan:
1. Kondisi makro ekonomi selama lima tahun terakhir yang tidak stabil akibat adanya krisis ekonomi global yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan industri secara nasional. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional cenderung melambat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak menyerap sektor jasa, namun produktivitasnya masih rendah.
3. Kondisi booming kenaikan harga internasional dari komoditas ekspor utama Indonesia seperti komoditas perkebunan (crude palm oil) dan sumber daya alam (misalnya batu bara) yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Keuntungan dari kenaikan harga tersebut umumnya lebih banyak dinikmati oleh golongan pemilik modal karena sifatnya yang padat modal dan aktivitas produksinyamembutuhkan keterampilan tinggi.
4. Kurangnya akses terhadap sarana-prasarana pendukung ekonomi yang mempengaruhi daya saing kelompok masyarakat menengah ke bawah. Hal ini berdampak pada terbatasnya produktivitas masyarakat kurang mampu dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.
5. Tingkat pertumbuhan penduduk miskin relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk kelompok ekonomi menengah ke atas. Hal ini ditunjukkan dengan data SDKI (2012), dimana angka fertilitas pada kuantil terendah (TFR = 3,2) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kuantil tertinggi (TFR = 2,2). Dengan kondisi tingkat pendapatan yang lebih rendah dan jumlah anggota keluarga yang banyak maka pertumbuhan konsumsi per kapita menjadi lebih rendah.
6. Keterbatasan kepemilikan lahan dan aset produktif yang membatasi peningkatan produksi dan skala usaha yang mengakibatkan rendahnya pendapatan mereka.
IV. Terbatasnya akses masyarakat kurang mampu dalam mengembangkan
penghidupan secara berkelanjutan
Secara umum, masyarakat kurang mampu sulit meningkatkan
penghidupannya karena memiliki karakteristik sebagai berikut: (i) memiliki
keterbatasan dalam jejaring untuk mengakses pekerjaan dan permodalan; (ii)
bekerja di sektor informal dan/atau memiliki penghasilan yang bersifat harian atau
musiman dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi; (iii) rentan terhadap
guncangan (shock); (iv) belum memadainya kepemilikan aset produksi, seperti
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
167
lahan dan perahu; (v) terbatasnya keterampilan dan kemampuan untuk memberi
nilai tambah pada hasil produksi; dan (vi) tidak memiliki keahlian lain ketika
pekerjaan utama terhambat.
Dengan kenyataan bahwa mayoritas masyarakat miskin mengandalkan
mata pencahariannya pada sektor pertanian, maka petani miskin harus menjadi
fokus intervensi. Berdasarkan data sensus pertanian (ST 2013), jumlah rumah
tangga pertanian dengan lahan < 1.000 m2 berkurang sejumlah 5,04 juta dalam
kurun waktu sepuluh tahun. Konversi mata pencaharian dari petani kecil ke sektor
non-pertanian ini mengindikasikan bahwa bekerja di sektor pertanian tidak lagi
menarik, terutama dilihat dari sisi ekonomi. Dengan fokus pembangunan pada
sektor pertanian, dan target swasembada pangan dalam waktu tiga tahun, kondisi
ini perlu mendapat perhatian khusus. Keterlibatan petani kecil dalam program
pembangunan perlu dipastikan untuk mencegah terjadinya konsentrasi usaha tani
pada perusahaan-perusahaan besar, yang akan bermuara pada ketimpangan
ekonomi yang semakin besar.
Permasalahan besar lain bagi petani miskin adalah keterbatasan lahan.
Terkait dengan permasalahan lahan ini, sejak tahun 2007 pemerintah telah
meluncurkan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) atau dikenal
dengan Land Reform Plus yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas
lahan-lahan terlantar, dengan menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat.
Namun dirasa hasilnya belum optimal. Untuk itu, khusus untuk petani kurang
mampu yang berada di lokasi-lokasi kantong kemiskinan, pemerintah akan
mengembangkan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan untuk mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
Mengingat semua permasalahan tersebut, upaya peningkatan pemerataan
dan penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang akan menghadapi
tantangan diantaranya:
a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan yang dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan pemerataan pembangunan dan penurunan kemiskinan.;
b. Meningkatkan investasi di sektor padat pekerja sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan (job creation) yang dapat menyerap pekerja kurang mampu usia produktif dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, yaitu SD, SMP, dan SMA.
c. Memberikan perhatian khusus bagi usaha mikro dan kecil sehingga dapat memiliki kepastian usaha untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan;
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
168
d. Kesiapan menghadapi globalisasi, terutama keterbukaan pasar yang berdampak pada tidak stabilnya harga komoditas domestik yang mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu;
e. Risiko ancaman perubahan iklim dan degradasi daya dukung lingkungan yang utamanya akan mempengaruhi petani dan nelayan;
f. Menyempurnakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif untuk seluruh penduduk;
g. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian yang masih terkendala pada tertinggalnya sarana dan prasarana perekonomian dan terbatasnya akses terhadap kredit dan jasa keuangan untuk petani di daerah perdesaan;
h. Meningkatkan ketepatan sasaran penerima, fokus, dan lokus kegiatan penganggaran, kapasitas pelaksana, komitmen, koordinasi, dan dukungan data dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
i. Mengoptimalkan pembagian peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk keterpaduan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh berbagai pihak, diantaranya pemerintah daerah, pihak swasta, NGO/LSM atau pelaku lainnya;
j. Mengefektifkan mekanisme penganggaran, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban di tingkat pusat, pemerintah daerah dan pusat-pusat layanan dasar;
k. Menghapuskan praktek-praktek lokal yang tidak pro-poor dan tidak kondusif dalam pengembangan usaha masyarakat kurang mampu;
l. Mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan dan keterbatasan ketersediaan lahan, termasuk pola konversi terhadap lahan kehutanan yang dapat dilakukan menurut peraturan perundangan. Isu strategis dalam percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan
pemerataan pada periode 2015-2019, khususnya bagi masyarakat kurang mampu
adalah:
a. pertumbuhan ekonomi yang inklusif, b. peningkatan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, c. perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, dan d. pengembangan penghidupan berkelanjutan.
1.2.1.2 Sasaran (Impact)
D. Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan penghidupan berkelanjutan
adalah:
a. Terfasilitasinya sebanyak mungkin Rumah Tangga kurang mampu yang tergabung dalam program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan;
b. Terbentuknya kelembagaan pendampingan masyarakat kurang mampu di daerah sebagai media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin;
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
169
c. Terbentuknya kemitraan pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam upaya membuka kesempatan kerja dan pengembangan wirausaha;
d. Terbentuknya kelembagaan keuangan yang membuka peluang akses masyarakat kurang mampu terhadap modal dan peningkatan aset kepemilikan;
e. Terbentuknya kelompok masyarakat kurang mampu di kantong-kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pengembangan masyarakat kurang mampu;
f. Terbentuknya mekanisme baku dalam pengembangan keterampilan masyarakat kurang mampu dan penyaluran tenaga kerja dan pengembangan wirausaha; dan
g. Tersusunnya rencana pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan masyarakat kurang mampu oleh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
1.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
D. Arah Kebijakan untuk Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan
Pengembangan penghidupan berkelanjutan diarahkan pada upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup
mereka menjadi lebih layak dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat
dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif
dengan pembentukan kelompok masyarakat kurang mampu. Berdasarkan
pengalaman sebelumnya, pendekatan kelompok ini lebih efektif dibandingkan
dengan pendekatan secara individu. Kegiatan yang dilakukan berkelompok akan
melatih kemampuan berorganisasi dan mekanisme kontrol sosial sehingga dapat
memperkuat kelembagaan di tingkat masyarakat untuk meningkatkan taraf
kehidupannya.
Dalam upaya meningkatkan penghidupan masyarakat kurang mampu,
berbagai potensi akan dikembangkan dengan melihat potensi ekonomi dan
pengembangan wilayah. Untuk itu, berbagai peningkatan kapasitas, keterampilan,
akses kepada sumber pembiayaan dan pasar, diversifikasi keterampilan, serta
perlindungan usaha dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat
kurang mampu dalam meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.
Rumah tangga kurang mampu yang memiliki anggota rumah tangga usia
produktif akan menjadi sasaran utama. Kelompok ekonomi masyarakat yang perlu
menjadi perhatian kebijakan dalam pengembangan penghidupan berkelanjutan
adalah petani, peternak, nelayan, pengrajin industri rumah tangga, pedagang dan
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
170
usaha perorangan lainnya pada skala mikro dan kecil. Dua hal utama yang akan
menjadi pilihan dalam meningkatkan penghidupannya adalah kemampuan
berwirausaha dan peningkatan kemampuan untuk bersaing dalam pasar tenaga
kerja. Dalam menunjang kedua hal tersebut, jejaring wirausaha dan jejaring pasar
tenaga kerja diharapkan dapat dikembangkan sehingga penyaluran produk
kewirausahaan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, jejaring
pasar tenaga kerja diarahkan untuk menyalurkan dan menampung tenaga kerja
yang telah dilatih. Penghidupan berkelanjutan diharapkan dapat dipenuhi melalui
penyerapan tenaga kerja dengan perluasan usaha dalam skala lebih besar dan
UMKM. Penyerapan oleh usaha skala besar diperkirakan tidak akan signifikan
mengingat kualifikasi yang dibutuhkan sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat
kurang mampu.
Pendekatan penghidupan berkelanjutan dilakukan secara sinergis oleh
pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan pihak lain yang terkait.
Peranan pemerintah daerah menjadi sentral dalam identifikasi potensi wilayah
yang akan dikembangkan oleh masyarakat miskin maupun potensi penyaluran
tenaga kerja sebagai bagian dari pengembangan ekonomi wilayah. Sementara itu,
pendamping memegang peranan utama dalam menghubungkan antara
masyarakat dengan kesempatan kegiatan ekonomi produktif. Pendekatan ini
dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah maupun pihak lain yang terkait
dengan tetap melakukan sinkronisasi dalam penentuan target penerima manfaat
sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal.
Terdapat empat arah kebijakan utama yang akan dilakukan sebagai upaya
mencapai sasaran dalam pengembangan penghidupan berkelanjutan. Empat arah
kebijakan ini berfokus pada pengembangan potensi ekonomi lokal, perluasan akses
pemodalan, peningkatan kapasitas masyarakat miskin, dan optimalisasi aset-aset
produksi antara lain sebagai berikut.
1. Pengembangan potensi ekonomi lokal bagi masyarakat kurang mampu
a. Pengaturan dan perlindungan persaingan usaha yang sehat dengan
mengoptimalkan peran pemerintah pusat dan daerah melalui:
• perlindungan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, antara lain
dengan memberikan dukungan perbaikan kualitas dan pemasaran serta
mengupayakan pembatasan ijin usaha yang bersifat monopoli di daerah;
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
171
• peningkatan nilai tambah produk lokal, antara lain dengan
pengembangan teknologi tepat guna, perlindungan terhadap pasar
rakyat, serta peningkatan kapasitas infrastruktur pasar,
b. Pengembangan potensi lokal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat kurang mampu, diantaranya melalui:.
• Identifikasi potensi pengembangan komoditas unggulan dan
pengembangan kemitraan dalam peningkatan keterampilan
kewirausahaan dan keterampilan lainnya;
• Identifikasi potensi pengembangan kesempatan kerja dan pengembangan
kemitraan dengan instansi perusahaan dan lembaga keterampilan dalam
penyaluran tenaga kerja;
• Identifikasi kebutuhan dan pemenuhan infrastruktur lokal pendukung
kegiatan ekonomi sesuai dengan kewenangan daerah;
• Pengembangan kemitraan dalam pengembangan data dan informasi
yang dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan
kesempatan pengembangan usaha maupun kesempatan kegiatan
ekonomi produktif lainnya.
c. Pengembangan usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi
petani dan nelayan kurang mampu.
• Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi,
menjamin ketersediaan dan kemudahan rantai distribusi input produksi
yang mencakup BBM, benih ikan, pakan murah, obat-obatan bagi
nelayan, pemenuhan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan
(irigasi, jalan, pelabuhan rakyat) di wilayah sesuai dengan wewenang
masing-masing;
• Dukungan penyediaan sumber-sumber pembiayaan yang mudah diakses
bagi petani dan nelayan, termasuk pendirian bank untuk pertanian;
• Pemberian pelatihan kemampuan teknis dan pendampingan intensif bagi
petani dan nelayan dalam pengelolaan produksi pertanian dan perikanan;
• Peningkatan inovasi teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem
inovasi nasional dan pola penanganan paska panen.
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
172
d. Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha,
perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat
kurang mampu dan usaha mikro kepada sumber penghidupan yang layak.
• Pengembangan pola baku kemitraan dalam peningkatan akses
masyarakat miskin terhadap pelatihan, peningkatan akses kesempatan
kerja, pengembangan wirausaha, diversifikasi usaha (off-farm), magang
usaha, dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif lainnya;
• Pembangunan kemitraan dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi,
dan paguyuban masyarakat dalam pemberian dukungan bagi penerapan
teknologi tepat guna; dan
• Pengembangan harmonisasi dan kerja sama dalam mendukung
peningkatan akses masyarakat kurang mampu dan usaha mikro kepada
sumber pembiayaan dan layanan keuangan.
2. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan
layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu
a. Pengembangan dan penyempurnaan pola pengelolaan lembaga keuangan
mikro, termasuk bentukan program-program pemberdayaan masyarakat,
dalam meningkatkan jangkauan masyarakat kurang mampu dan rentan
terhadap akses permodalan.
• Pengembangan kelembagaan pengelola Dana Amanah Pemberdayaan
Masyarakat (DAPM) sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan
keuangan bagi masyarakat kurang mampu;
• Memberikan pendampingan bagi pengelolaan DAPM dan penyalurannya
kepada masyarakat kurang mampu.
b. Bersama-sama pihak terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koperasi
dan UMKM, dan lain-lain) melakukan konsolidasi dan sinkronisasi terhadap
lembaga keuangan mikro dalam penentuan target dan skema pinjaman.
c. Bersama-sama pihak terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koperasi
dan UMKM, dan lain-lain) memperbaiki kerangka regulasi pengembangan
lembaga keuangan mikro, termasuk yang dikelola oleh masyarakat seperti
DAPM.
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
173
d. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan
dan pembinaan lembaga keuangan mikro.
• Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan dan
pengelolaan lembaga keuangan mikro;
• Membangun sistem informasi yang terintegrasi dalam pembinaan dan
pemantauan lembaga keuangan mikro; dan
e. Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit berbasis penjaminan untuk
mendukung pengembangan usaha-usaha produktif yang dijalankan.
f. Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melalui pola kemitraan
usaha yang melibatkan kelompok masyarakat kurang mampu.
3. Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu melalui
peningkatan kualitas pendampingan
a. Pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan, serta meningkatkan
harmonisasi pendampingan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga masyarakat, NGO/LSM, perguruan tinggi, TKPKD, maupun oleh
pihak swasta lainnya.
b. Pengembangan peningkatan kapasitas masyarakat kurang mampu melalui
pendekatan pembentukan kelompok.
• Pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan keterampilan
masyarakat kurang mampu dalam pengelolaan keuangan keluarga,
peningkatan motivasi, dan peningkatan keterampilan manajemen
keluarga, keterampilan wirausaha, keterampilan kerja berbasis
kompetensi sesuai kebutuhan lokal;
• Intensifikasi pendampingan kepada masyarakat kurang mampu secara
berkesinambungan menyangkut aspek aplikasi keterampilan yang telah
dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kurang mampu
dan/atau aplikasi dalam pengembangan usaha.
c. Mendorong peran pengusaha lokal, swasta skala besar, dan BUMN/BUMD
untuk mengarahkan kegiatan CSR yang terfokus kepada peningkatan
kapasitas masyarakat miskin dalam wirausaha maupun kompetensi keahlian
lainnya yang diperlukan dalam meningkatkan akses kepada kegiatan
ekonomi produktif.
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
174
• Pemerintah daerah memberikan data/informasi yang terpadu secara
terbuka tentang pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan,
khususnya program peningkatan keterampilan masyarakat kurang
mampu, kepada pihak swasta, BUMN/BUMD, maupun masyarakat
lainnya agar seluruh pihak dapat menjalankan kegiatan secara sinergi
dan sinkron.
d. Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan untuk mendukung
peningkatan keterampilan masyarakat miskin melalui integrasi dengan
kelembagaan dan program pemerintah daerah.
• Mendorong kerja sama pemerintah daerah dengan swasta dalam
mengoptimalkan tenaga-tenaga ahli, fasilitas pengembangan
keterampilan, dan dana yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan
pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu
secara lokal.
4. Optimalisasi aset-aset produksi secara memadai bagi masyarakat kurang
mampu sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan
a. Mengoptimalkan hasil distribusi pemberian hak milik atas tanah melalui
program kepemilikan tanah terutama bagi petani gurem secara selektif,
disertai pembinaan yang memadai sebagai sumber penghidupan yang
layak;
b. Melakukan inventarisasi kebutuhan pengembangan lahan penduduk miskin
agar dapat diketahui secara pasti upaya-upaya apa saja yang masih perlu
dan bisa dilakukan oleh para pihak dalam mendukung optimalisasi
pengelolaan lahan tersebut;
c. Koordinasi dan harmonisasi peran para pihak di tingkat pusat dan daerah
dalam mendukung pengembangan lahan penduduk miskin secara
maksimal;
d. Evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana upaya-upaya tersebut
berjalan dan mendiskusikan kembali dengan para pihak terkait inovasi-
inovasi apa yang masih mungkin dilakukan sebagai jalan keluar bagi
peningkatan penghidupan masyarakat miskin secara lebih baik.
Perbaikan Buku II Bab III Ekonomi yang Berkaitan dengan UMKM dan Koperasi
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
175
3.1. Permasalahan dan Isu Strategis 3.1.7. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak saja mendorong perbaikan rata-rata pendapatan rakyat, namun juga membawa tantangan berupa pelebaran kesenjangan pendapatan rakyat. Kondisi ini membutuhkan kebijakan dan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan yang manfaatnya dapat dinikmati rakyat secara lebih merata, adil dan inklusif (equitable, just and inclusive growth). Kebijakan tersebut perlu diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, dan sekaligus meningkatkan kesempatan berusaha bagi rakyat. Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dalam arus utama pembangunan guna mendorong partisipasi dan kontribusi rakyat yang lebih tinggi dalam membangun kemandirian ekonomi.
UMKM selama ini memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian, yaitu menyediakan lapangan kerja terbesar yaitu 97,2 persen, dan menyumbang sekitar 56,5 persen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012. Pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor-sektor primer, sekunder dan tersier. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 2009.
Gambar 5.3. Gambar III.10
Struktur PDB dan Produktivitas UMKM
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
176
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2011 dan 2013, diolah)
Sementara itu koperasi banyak berperan dalam pengadaan bahan baku
dan kebutuhan sehari-hari, permodalan, serta fasilitasi pengolahan dan pemasaran produk bagi anggotanya. Koperasi juga terus berkembang dan berperan sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggotanya. Jumlah koperasi meningkat dari 170.411 unit (2009) menjadi 203.701 unit (2013) dengan penyerapan tenaga kerja melalui koperasi diperkirakan sebanyak 473.604 orang pada tahun 2013.
Di sisi lain, perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih tinggi, masih sangat rendah. Nilai PDB UMKM juga menurun terutama di sektor-sektor dimana jumlah unit dan tenaga kerja yang paling dominan yaitu sektor pertanian dan perdagangan. Nilai PDB terbesar yang diciptakan UMKM terdapat di sektor tersier, sedangkan PDB UMKM di industri pengolahan masih rendah. Partisipasi UMKM dalam ekspor juga masih rendah (kurang dari 19,0 persen) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan. Koperasi juga masih menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya, yang seharusnya menjadi kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.
Kondisi ini berdampak pada timbulnya (i) kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha dan antarsektor yang semakin lebar; (ii) lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi usaha kecil dan menengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung; dan (iii) lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama pada kelompok pelaku usaha informal skala mikro. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya keterbatasan (i) kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis; (ii) akses ke pembiayaan; dan (iii) kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan penerapan standar. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum cukup efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jatidiri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
Dalam lima tahun mendatang, penanganan berbagai permasalahan tersebut di atas perlu difokuskan pada penyediaan kesempatan yang lebih besar bagi UMKM dan koperasi untuk tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”). Upaya ini dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas UMKM khususnya di sektor pertanian dan perikanan, dalam keterkaitan usaha dengan UMKM di sektor industri pengolahan dan perdagangan. Upaya tersebut perlu didukung dengan pengurangan hambatan-hambatan yang berkaitan dengan akses pembiayaan, pelatihan dan pendampingan usaha, serta
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
177
pemanfaatan peluang kerja sama usaha dalam skema rantai nilai tambah. Pada saat yang sama, penguatan kapasitas pengurus, pengelola dan anggota koperasi, serta modernisasi tata kelola koperasi perlu menjadi fokus dari upaya peningkatan daya saing koperasi, tanpa meninggalkan jatidiri koperasi.
Hasilnya diharapkan dapat mendorong kelompok pelaku ekonomi yang selama ini tertinggal untuk menjadi lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih besar dalam membangun kemandirian ekonomi. Koperasi juga diharapkan mampu berperan lebih besar dalam perbaikan sistem bisnis usaha mikro dan kecil yang menjadi anggotanya, dan penguatan pasar domestik. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk merespon perubahan pasar dan perekonomian yang semakin dinamis. 3.2. Sasaran Bidang Ekonomi (Impact)
3.2.7. UMKM dan Koperasi
Tabel 5.1. Tabel III.22 Sasaran Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKMK
Sasaran Indikator Target
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
1. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)
6,5-7,5%
2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun)
4,0-5,5%
3. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun)
5,0-7,0%
4. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)
8,5-10,5%
2. Meningkatnya daya saing UMKM
5. Pertumbuhan produktvitas UMKM (rata-rata/tahun) 5,0-7,0%
6. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)
25,0%
7. Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk (kumulatif selama 5 tahun)
50.000 unit
3. Meningkatnya usaha baru
8. Pertambahan jumlah wirausaha baru – melalui program pusat dan daerah (kumulatif selama 5 tahun)
1 juta unit
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi
9. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019)
55,0%
10. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun) 7,5-10,0%
11. Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata-rata/tahun) 15,5-18,0%
Sumber: Rancangan RPJMN 2015-2019
Upaya yang peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima
tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut
(Tabel III.22):
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
178
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi, yang didukung peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;
2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM, serta didukung peningkatan akses permodalan dan penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk;
3. Meningkatnya usaha baru yang ditunjukkan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah; dan
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan, pertumbuhan jumlah anggota koperasi, dan pertumbuhan volume usaha koperasi.
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang
3.3.6. UMKM dan Koperasi
Kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 yaitu
meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi
usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam
rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan
yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
4. Penguatan kelembagaan usaha; dan
5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
Kelima strategi tersebut mencakup beberapa upaya reformasi kebijakan UMKM
dan koperasi dan pencapaian cepat (quick wins) sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui (i) penguatan
kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan
kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga
pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha
berbasis teknologi (technopreneurs); dan (ii) peningkatan akses ke
pelatihan, dan layanan usaha terpadu (quick wins);
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
179
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui
(i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta
optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (ii) pengembangan credit rating
bagi UMKM dan koperasi; (iii) peningkatan kapasitas koperasi sebagai
pengelola sistem resi gudang (quick wins); dan (iv) advokasi pembiayaan
bagi UMKM dan koperasi.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i)
peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan
keunggulan lokal; (ii) peningkatan penerapan standardisasi produk
(Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan
pangan dan obat); (iii) penyediaan akses pasar bagi usaha mikro melalui
revitalisasi pasar tradisional (quick wins); dan (iv) integrasi fasilitasi
pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor, yang
didukung pengembangan trading house untuk produk-produk UMKM dan
koperasi (quick wins);
4. Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis
keterkaitan usaha (backward-forward linkages); dan (ii) peningkatan peran
koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan
sentra industri kecil di kawasan industri;
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasi
perizinan sektoral dan daerah; (ii) pengurangan jenis, biaya dan waktu
pengurusan perizinan; (iii) pengembangan sistem registrasi UMKM secara
online (quick wins); (iv) penyusunan rancangan undang-undang tentang
Perkoperasian; (v) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan
usaha yang sehat; dan (vi) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku
kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem
monitoring dan evaluasi terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi
secara sektoral dan wilayah.
3.4. Kerangka Pendanaan
3.4.6. UMKM dan Koperasi
Pendanaan bagi pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan daya
saing UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 akan didukung melalui sinergi
dan kerja sama yang melibatkan 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki
program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi
yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
180
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Beberapa K/L lain juga akan dilibatkan dalam menyediakan kemudahan akses
teknologi, kemitraan, serta penerapan standar kualitas produk, seperti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum
dan HAM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Sertifikasi
Nasional. Pengembangan kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan
dunia usaha juga dilakukan untuk meningkatkan dukungan bagi perbaikan daya
saing UMKM dan koperasi. Kerja sama ini akan dilengkapi dengan pengembangan
basis data dan informasi bersama, dan sistem monitoring dan evaluasi terpadu.
Kegiatan ini akan difasilitasi melalui forum koordinasi di tingkat nasional dan
daerah. Khusus peningkatan daya saing koperasi, sinergi pendanaan juga akan
dilakukan dengan melibatkan Gerakan Koperasi.
3.5. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
3.5.6. UMKM dan Koperasi
Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan daya
saing UMKM dan koperasi di antaranya:
1. Penetapan UU Perkoperasian yang menggantikan UU No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian, serta penyusunan aturan pelaksanaannya;
2. Penetapan peraturan/landasan hukum bagi pembentukan Lembaga
Pembiayaan Pertanian, UMKM dan koperasi, dan skema penjaminan bagi
UMKM dan koperasi;
3. Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur koordinasi dan
sinergi antar instansi di tingkat nasional dan daerah yang diwadahi dalam
Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi, dan
didukung sistem pemantauan dan evaluasi dan basis data terpadu; dan
4. Evaluasi pengaturan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan
aturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan kebutuhan untuk (i)
mengintegrasikan pendekatan sektor dan wilayah dalam pengembangan
UMKM; (ii) mengembangkan dukungan kebijakan yang sesuai dengan skala
usaha dan kebutuhan UMKM mulai didirikan (wirausaha baru) sampai
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
181
tumbuh menjadi usaha yang mapan dan/atau dengan skala yang lebih
besar (“naik kelas”); dan (iii) mengembangkan skema restrukturisasi
UMKMK untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing usaha.
Sementara itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka
mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya:
1. Pengembangan sistem pendaftaran usaha UMKM yang mendukung
pendataan UMKM dan pelaksanaan ijin usaha mikro dan kecil yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
2. Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan Koperasi;
3. Penguatan kelembagaan Pusat Diklat UMKM dan Koperasi di tingkat
nasional dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan
perkoperasian;
4. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat
pusat dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota);
5. Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
6. Penyusunan kelembagaan penjaminan simpanan koperasi;
7. Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai
trading house bagi produk UMKM dan koperasi secara nasional;
8. Penguatan Pusat Inovasi UMKM, yang didukung sinergitas lembaga
penelitian pemerintah dan swasta untuk mendorong inovasi dan
pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh
UMKM dan koperasi; dan
9. Penguatan sinergi dan kerja sama antar lembaga/pemangku kepentingan
di tingkat pusat dan daerah dalam rangka Peningkatan Daya Saing UMKM
dan koperasi.
5.2. Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019
Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 dilaksanakan melalui
beberapa tahapan penyempurnaan dari Rancangan RPJMN 2015-2019, yang
mencakup: (i) penyelenggaraan Musrenbangnas RPJMN 2015-2019; (ii)
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
182
konfirmasi sasaran, indikator dan target RPJMN 2015-2019; (iii) penyesuaian
rancangan program dan kegiatan berdasarkan rancangan pagu indikatif jangka
menengah; dan (iv) pemutakhiran rencana tindak tahun 2015 pada matrik
RPJMN 2015-2019 berdasarkan rancangan pagu tambahan untuk tahun
anggaran 2015.
Penyelenggaraan Musrenbang jangka menengah dilaksanakan dalam
rangka membahas isu-isu strategis dan program prioritas secara partisipatif
dengan melibatkan unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat dalam
rangka menyempurnakan Rancangan RPJMN 2015-2019. Musrenbang
dilaksanakan melalui dua tahap yaitu Musrenbang Regional dan Musrebangnas.
Musrenbang Regional dilaksanakan di Maluku Utara untuk wilayah Maluku dan
Papua, Sulawesi Tengah untuk wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB)
untuk wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Bangka Belitung untuk wilayah
Sumatera, dan Kalimantan Utara untuk wilayah Kalimantan. Direktorat
Pemberdayaan Koperasi dan UKM terlibat dalam Musrenbang Regional di NTB.
Rangkaian Musrenbang Regional tersebut kemudian ditutup dengan
Musrenbangnas RPJMN 2015-2019 yang melibatkan Presiden, Wakil Presiden,
Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan Kepala Lembaga Non
Kementerian, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Bappeda, perwakilan
Masyarakat, perwakilan Perguruan Tinggi dan Perwakilan Negara-negara mitra
pembangunan.
Masukan pemangku kepentingan selama penyelenggaraan Musrenbang
Regional dan Musrenbangnas dikumpulkan dan didistribusikan kepada unit
penanggung jawab setiap bidang di Bappenas untuk dipertimbangkan sebagai
bahan penyempurnaan Rancangan RPJMN 2015-2019. Secara umum, sebagian
besar masukan dari daerah dapat ditampung di dalam RPJMN 2015-2019
(Lampiran 4). Usulan yang tidak dapat diakomodasi sebagian besar berkaitan
dengan perubahan kegiatan terkait (tidak dilanjutkan atau direstrukturisasi).
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
183
Sebagian usulan dapat diakomodasi berdasarkan rancangan kegiatan di
beberapa K/L sehingga penentuan pelaksanaannya akan ditentukan dengan
proses pengusulan dan seleksi pada K/L terkait.
Tahapan yang kedua dalam proses penyempurnaan Rancangan RPJMN
2015-2019 yaitu konfirmasi sasaran, indikator dan target. Konfirmasi besaran
target dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan dan
pencapaian target. Konfirmasi sasaran dan indikator dilakukan untuk
membangun kesepahaman mengenai definisi dan sumber data yang akan
digunakan untuk membuktikan kemajuan dan hasil akhir dari pencapaian
target-target yang ditetapkan.
Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa target yang sudah dicantumkan di
dalam Rancangan RPJMN 2015-2019 tidak mengalami perubahan. Sementara
itu definisi indikator mengalami penajaman dengan hasil akhir yang ditampilkan
pada Tabel 5.2
Tabel 5.2. Penjelasan Indikator dan Sumber Data Pencapaiannya
No. Indikator Definisi Sumber Data
1 Pertumbuhan
kontribusi UMKM
dan koperasi
(UMKMK) dalam
pembentukan PDB
(rata-rata/tahun)
Persentase perubahan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) harga konstan UMKMK pada tahun tertentu dari kontribusi PDB harga konstan UMKMK pada tahun sebelumnya
PDB harga konstan merupakan nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan UMKMK berdasarkan harga tahun dasar
BPS dan Kementerian KUKM
Perlu penyesuaian tahun dasar menjadi 2010
2 Pertumbuhan
jumlah tenaga kerja
UMKM (rata-
rata/tahun)
Persentase perubahan jumlah tenaga kerja di
UMKM pada tahun tertentu dari jumlah tenaga kerja
UMKM pada tahun sebelumnya
BPS dan
Kementerian
KUKM
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
184
No. Indikator Definisi Sumber Data
3 Pertumbuhan
kontribusi UMKMK
dalam ekspor non
migas (rata-rata/
tahun)
Persentase perubahan kontribusi nilai ekspor non
migas UMKMK pada tahun tertentu dari kontribusi
nilai ekspor non migas UMKMK pada tahun
sebelumnya
BPS dan
Kementerian
KUKM
4 Pertumbuhan
kontribusi UMKMK
dalam investasi
(rata-rata/tahun)
Persentase perubahan kontribusi nilai pembentukan
modal tetap (harga konstan) UMKMK pada tahun
tertentu dari kontribusi nilai pembentukan modal
tetap (harga konstan) UMKMK pada tahun
sebelumnya
BPS dan Kementerian KUKM
Perlu penyesuaian tahun dasar menjadi 2010
5 Pertumbuhan
produktvitas UMKM
(rata-rata/tahun)
Persentase perubahan produktivitas UMKM pada tahun tertentu dari produktivitas UMKM pada tahun sebelumnya
Produktivitas UMKM dihitung berdasarkan rasio (i) PDB dan jumlah unit UMKM; atau (ii) PDB dan jumlah tenaga kerja UMKM
BPS dan Kementerian KUKM
Perlu penyesuaian tahun dasar menjadi 2010
6 Proporsi UMKM
yang mengakses
layanan
pembiayaan formal
(target tahun 2019)
Pembiayaan formal didefinisikan sebagai pembiayaan/kredit bank.
Persentase jumlah UMKM yang mengakses kredit bank dari jumlah total UMKM.
Indikator ini dapat diukur dari jumlah UMKM yang memiliki rekening kredit bank.
Bank Indonesia
7 Jumlah UMKMK
yang menerapkan
standardisasi mutu
& sertifikasi produk
(kumulatif 5 tahun)
Jumlah UMKMK yang menerapkan standardisasi mutu dan/atau sertifikasi produk, dari total jumlah UMKMK, sebagai hasil dari program K/L.
Jenis standardisasi mutu dan sertifikasi produk mencakup berbagai standar dan sertifikasi, termasuk di antaranya SNI, HaKI, halal, keamanan pangan dan obat, kemasan, SVLK, dll.
KemenKUKM,
Kemenprin,
Kemendag,
Kementan, KKP,
Kemenhut, dll.
8 Pertambahan
jumlah wirausaha
baru – melalui
program pusat dan
daerah (kumulatif 5
tahun)
Jumlah wirausaha baru yang terbentuk sebagai hasil dari program penumbuhan wirausaha baru yang dilaksanakan K/L dan Pemda selama lima tahun. Jumlah ini tidak termasuk jumlah wirausaha baru yang tumbuh dari upaya perorangan dan dukungan pihak-pihak non-pemerintah.
Wirausaha baru adalah usaha baru yang mempekerjakan minimal 1 orang tenaga kerja selain pemilik
K/L: KemenKUKM, Kemenprin, Kemenaker, Kemenpora, Kemendikti-ristek, Kemendesa-PDT-trans, Kemendag, Kementan, KKP, Badan Ekonomi Kreatif
Pemda
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
185
No. Indikator Definisi Sumber Data
9 Partisipasi anggota
dalam permodalan
(target tahun 2019)
Persentase modal anggota (sendiri) koperasi
terhadap total modal koperasi
Kementerian
KUKM
10 Pertumbuhan
jumlah unit koperasi
Persentase perubahan jumlah unit koperasi pada
tahun tertentu dari jumlah unit koperasi pada tahun
sebelumnya
Kementerian
KUKM
11 Pertumbuhan
volume usaha
koperasi
Persentase perubahan volume usaha koperasi pada
tahun tertentu dari volume usaha koperasi pada
tahun sebelumnya
Kementerian
KUKM
Sumber: Bappenas (2014)
Tahap ketiga dari pemutakhiran Rancangan RPJMN 2015-2019 yaitu
penyesuaian rancangan program dan kegiatan berdasarkan rancangan pagu
indikatif jangka menengah. Proses ini dilakukan secara internal di Bappenas
yang dilengkapi dengan konsultasi dengan Biro Perencanaan Kementerian
Koperasi dan UKM, serta unit-unit penanggung jawab kegiatan. Penyesuaian
difokuskan pada pengaturan (i) sasaran Quick Wins dan Program Lanjutan
Presiden; (ii) indikator keluaran dari Quick Wins dan Program Lanjutan Presiden;
dan (iii) alokasi rancangan pagu indikatif jangka menengah untuk memenuhi
kebutuhan pendanaan Quick Wins dan Program Lanjutan Presiden, dan prioritas
tambahan lainnya. Penyesuaian juga dilakukan melalui penataan ulang
beberapa kegiatan dan indikator berdasarkan hasil evaluasi, potensi manfaat
dan kapasitas pelaksanaannya.
Tahapan terakhir dari penyusunan Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019
yaitu pemutakhiran rencana tindak tahun 2015 pada matrik RPJMN 2015-2019
berdasarkan rancangan pagu tambahan untuk tahun anggaran 2015. Pada
tahapan ini, Biro Perencanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan yang
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
186
mendapatkan tambahan anggaran pada tahun 2015 dilibatkan dalam konsultasi
penetapan target dari anggaran tambahan, dan alokasi pendanaannya.
Hasil akhir dari keempat tahapan pemutakhiran Rancangan RPJMN
2015-2019 yaitu (i) konfirmasi mengenai format, struktur dan muatan narasi
RPJMN, baik Buku I maupun Buku II; dan (ii) konfirmasi mengenai format,
struktur dan muatan rencana tindak pada matrik RPJMN 2015-2019, baik matrik
untuk Buku I maupun Buku II. Matrik rencana tindak RPJMN 2015-2019 untuk
Buku II mencakup Matrik Bidang dan Matrik K/L. Muatan narasi dan rencana
tindak sudah mencakup penyesuaian RKP 2015, Quick Wins dan Program
Lanjutan Presiden, prioritas tambahan lainnya, serta kegiatan dan keluaran
lanjutan/baru untuk periode 2016-2019. Kutipan Rancangan Akhir RPJMN 2015-
2019 Bidang UMKM dan Koperasi secara lengkap adalah sebagai berikut. Matrik
rencana tindak Kementerian Koperasi dan UKM terdapat pada Lampiran 5.
RANCANGAN AKHIR RPJMN 2015-2019 BIDANG UMKM DAN KOPERASI
Buku I
6.6.8 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
5. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
SASARAN
Sasaran pengembangan UMKM dan koperasi yang akan diwujudkan pada
periode 2015-2019 adalah:
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi rata-rata sebesar 6,5-7,5 persen per tahun. Sasaran tersebut juga didukung dengan perbaikan kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;
2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM rata-rata sebesar 5,0-7,0 persen per tahun;
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditunjukkan oleh pertambahan jumlah wirausaha baru sebesar 1 juta unit dalam lima tahun yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah; dan
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
187
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan dari sebesar 52,5 persen menjadi 55,0 persen dalam lima tahun, dan pertumbuhan volume usaha koperasi rata-rata sebesar 15,5-18,0 persen per tahun.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Dalam lima tahun mendatang, arah kebijakan yang akan ditempuh yaitu
meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi
usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau
scaling-up) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional.
Untuk itu strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; 3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; 4. Penguatan kelembagaan usaha; dan 5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
Berdasarkan kelima strategi tersebut, reformasi kebijakan UMKM dan
koperasi yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 mencakup:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui: (a) penguatan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (technopreneurs); dan (b) peningkatan akses ke pelatihan dan layanan usaha terpadu;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui: (a) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (b) pengembangan credit rating bagi UMKM dan koperasi; dan (c) peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang; dan (d) advokasi pembiayaan dan layanan keuangan bagi UMKM dan koperasi.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui: (a) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal; (b) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/ SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat); dan (c) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor yang didukung pengembangan trading house untuk produk-produk UMKM dan koperasi;
4. Penguatan kelembagaan usaha melalui: (a) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages); dan (b) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri;
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
188
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui: (a) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah; (b) pengurangan jenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan; (c) pengembangan sistem registrasi UMKM secara online; (d) penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian; (e) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat; dan (f) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monev terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.
6.3.3 Penanggulangan Kemiskinan
SASARAN
2. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengem-bangkan
keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Upaya mengurangi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan yang
inklusif dan kebijakan afirmatif yang lebih nyata, yaitu: a) Mengembangkan sistem
perlindungan sosial yang komprehensif, b) Meningkatkan pelayanan dasar bagi
masyarakat kurang mampu, c) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi
masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan
kewirausahaan. Strategi pengurangan kesenjangan dan penanggu-langan
kemiskinan mencakup hal-hal berikut.
5. Meningkatkan penghidupan masyarakat kurang mampu melalui: (i)
pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, (ii)
perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan
layanan keuangan mikro, (iii) peningkatan pelatihan dan pendampingan
dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan, (iv) peningkatan
kapasitas pemanfaatan sumber daya lokal sebagai sumber penghidupan
yang berkelanjutan, (v) peningkatan akses pasar yang didukung
penyediaan kepastian lokasi usaha, dan (vi) penguasaan aset-aset produksi
(seperti lahan pertanian), secara memadai bagi masyarakat kurang mampu
sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan
Buku II
Bab I. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang
1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
189
1.2.1 Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan
1.2.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis
Terbatasnya akses masyarakat kurang mampu dalam mengembangkan
penghidupan secara berkelanjutan Kesulitan untuk meningkatkan
penghidupannya dicirikan oleh: (i) keterbatasan dalam jejaring untuk mengakses
pekerjaan dan permodalan; (ii) bekerja di sektor informal dengan penghasilan
harian atau musiman dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi; (iii) rentan
terhadap guncangan (shock); (iv) belum memadainya kepemilikan aset produksi
bagi petani dan nelayan; (v) terbatasnya keterampilan dan kemampuan Jumlah
rumah tangga pertanian dengan lahan < 1.000 m2 berkurang sejumlah 5,04 juta
dalam kurun waktu sepuluh tahun (Sensus Pertanian, 2013). Dengan fokus
pembangunan pada sektor pertanian, dan target swasembada pangan dalam
waktu tiga tahun, kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus. Keterlibatan petani
kecil dalam program pembangunan perlu dipastikan agar dapat meningkatkan
taraf kehidupan lebih baik.
Tantangan dalam mengurangi kesenjangan dan penurunan kemiskinan,
dan untuk memastikan seluruh penduduk memperoleh akses terhadap sumber
penghidupan yang produktif diantaranya:
c. Memberikan perhatian khusus bagi usaha mikro dan kecil sehingga dapat
memiliki kepastian usaha untuk terus tumbuh dan berkembang secara
berkelanjutan;
1.2.1.2 Sasaran Bidang
Sasaran (output) dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut
4. Pengembangan penghidupan berkelanjutan:
b. Terbentuknya kelembagaan pendampingan di daerah sebagai media untuk
meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin;
d. Meningkatnya keterampilan masyarakat miskin dalam kesempatan kerja
serta pengembangan wirausaha;
e. Terbentuknya kelembagaan keuangan yang membuka peluang akses
masyarakat miskin terhadap modal dan peningkatan aset kepemilikan;
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
190
f. Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat produktif di kantong-kantong
kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pengembangan
masyarakat kurang mampu;
1.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
5. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Pengembangan penghidupan
berkelanjutan diarahkan pada upayaupaya pemberdayaan masyarakat kurang
mampu untuk meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih layak dan
berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan
akses terhadap kegiatan ekonomi produktif secara kelompok.
Berbagai potensi akan dikembangkan sesuai kondisi ekonomi dan wilayah.
Peningkatan kapasitas, keterampilan, akses kepada sumber pembiayaan dan
pasar, diversifikasi keterampilan, serta perlindungan usaha dibutuhkan untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap
kegiatan ekonomi produktif.
a. Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal
1) Peningkatan produk unggulan dengan memanfaatkan SDA dan tenaga kerja
setempat sehingga mendatangkan pendapatan penduduk.
Memberdayakan masyarakat mandiri agar dapatmeningkatkan kualitas produk lokal
Menjaga kesinambungan karya kearifan lokal dan meningkatkan keahlian masyarakat
Mendorong penumbuhan wirausaha tingkat lokal dan kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan daya saing dan memperkuat ekonomi nasional
2) Pengaturan dan perlindungan persaingan usaha yang sehat dengan
mengoptimalkan peran pemerintah pusat dan daerah melalui:
Peningkatan nilai tambah produk lokal, antara lain dengan pengembangan teknologi tepat guna, perlindungan terhadap pasar rakyat, serta peningkatan kapasitas infrastruktur pasar,
3) Pengembangan potensi lokal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat kurang mampu, melalui:
Identifikasi potensi pengembangan komoditas unggulan daerah dan pengembangan kemitraan, pemenuhan infrastruktur lokal sesuai kewenangan daerah;
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
191
Membangun kemitraan dengan industri, perusahaan, dan lembaga pelatihan untuk penempatan tenaga kerja;
Pengembangan data dan informasi yang dapat diakses dengan mudah, akurat, dan terkini untuk peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
4) Pengembangan usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi
petani dan nelayan kurang mampu.
Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi, menjamin ketersediaan dan kemudahan rantai distribusi input produksi yang mencakup BBM, benih ikan, pakan murah, obat-obatan bagi nelayan, pemenuhan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan;
Dukungan penyediaan sumber-sumber pembiayaan yang mudah diakses bagi petani dan nelayan, termasuk pendirian bank untuk pertanian;
5) Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha,
perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses kepada sumber
penghidupan yang layak.
Pengembangan pola baku kemitraan, pelatihan, kesempatan kerja, pengembangan wirausaha, diversifikasi usaha (off-farm), dan magang usaha;
Pembangunan kemitraan dalam pemberian dukungan penerapan teknologi tepat guna;
Pengembangan harmonisasi dan kerja sama kepada sumber pembiayaan dan layanan keuangan.
b. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan
keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu
2) Melakukan konsolidasi dan sinkronisasi lembaga keuangan mikro dalam
skema pembiayaan keuangan dan memperbaiki kerangka regulasi
pengembangan lembaga keuangan mikro, termasuk yang dikelola oleh
masyarakat seperti DAPM .
3) Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan,
pengelolaan, dan pembinaan lembaga keuangan mikro.
Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro;
Membangun sistem informasi yang terintegrasi dalam pembinaan dan pemantauan lembaga keuangan mikro; dan
4) Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit berbasis penjaminan untuk
mendukung pengembangan usaha-usaha produktif yang dijalankan.
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
192
5) Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melalui pola kemitraan
usaha yang melibatkan kelompok masyarakat kurang mampu.
c. Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu melalui
peningkatan kualitas pendampingan
1) Pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan, serta meningkatkan
harmonisasi pendampingan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga masyarakat, NGO/LSM, perguruan tinggi, TKPKD, maupun oleh
pihak swasta lainnya.
2) Pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan keterampilan dalam
pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi, dan peningkatan
keterampilan manajemen keluarga, keterampilan wirausaha, keterampilan
kerja sesuai kebutuhan lokal;
3) Intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan menyangkut aspek
aplikasi keterampilan yang telah dikembangkan dan/atau aplikasi dalam
pengembangan usaha.
4) Mendorong peran pengusaha lokal, swasta skala besar, dan BUMN/BUMD
untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin dalam wirausaha dan akses
kepada kegiatan ekonomi produktif.
5) Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan untuk mendukung
peningkatan keterampilan melalui integrasi dengan kelembagaan dan
program pemerintah daerah.
d. Optimalisasi aset-aset produksi secara memadai bagi masyarakat kurang
mampu sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan
1) Mengoptimalkan hasil distribusi pemberian hak milik atas tanah melalui
program kepemilikan tanah terutama bagi petani gurem secara selektif,
disertai pembinaan yang memadai sebagai sumber penghidupan yang layak;
2) Melakukan inventarisasi kebutuhan pengembangan lahan penduduk miskin
agar dapat diketahui secara pasti upaya-upaya apa saja yang masih perlu
dan bisa dilakukan oleh para pihak dalam mendukung optimalisasi
pengelolaan lahan tersebut;
3) Koordinasi dan harmonisasi peran para pihak di tingkat pusat dan daerah
dalam mendukung pengembangan lahan penduduk miskin secara maksimal;
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
193
4) Evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana upaya-upaya tersebut
berjalan dan mendiskusikan kembali dengan para pihak terkait inovasi-
inovasi apa yang masih mungkin dilakukan sebagai jalan keluar bagi
peningkatan penghidupan masyarakat miskin secara lebih baik.
Bab III. Ekonomi
3.1 Permasalahan dan Isu Strategis
3.1.7 Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
UMKM selama ini memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam
perekonomian, yaitu menyediakan lapangan kerja terbesar yaitu 97,2 persen, dan
menyumbang sekitar 56,5 persen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)
pada tahun 2012. Pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan
koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat
Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang,
dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor-sektor primer,
sekunder dan tersier. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta
unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja
yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat
dari 96,2 juta orang pada tahun 2009. Koperasi juga terus berkembang dan
berperan sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi
anggotanya. Jumlah koperasi meningkat dari 170.411 unit (2009) menjadi 203.701
unit (2013) dengan penyerapan tenaga kerja melalui koperasi diperkirakan
sebanyak 473.604 orang pada tahun 2013.
Di sisi lain, perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum
menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya
saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang
informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu,
populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih
besar, masih sangat rendah. Nilai PDB UMKM juga menurun terutama di sektor-
sektor dimana jumlah unit dan tenaga kerja yang paling dominan yaitu sektor
pertanian dan perdagangan. Nilai PDB terbesar yang diciptakan UMKM terdapat
di sektor tersier, sedangkan PDB UMKM di industri pengolahan masih rendah.
Partisipasi UMKM dalam ekspor juga masih rendah (kurang dari 19,0 persen) dan
kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan. Koperasi juga masih
menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
194
anggotanya, yang seharusnya menjadi kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan
manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.
Gambar 5.4. GAMBAR 3.10
STRUKTUR PDB DAN PRODUKTIVITAS UMKM
Struktur PDB dan Produktivitas UMKM
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2011 dan 2013, diolah)
Kondisi ini berdampak pada timbulnya (1) kesenjangan produktivitas antar
pelaku usaha dan antarsektor yang semakin lebar; (2) lambatnya industrialisasi
karena kurangnya populasi usaha kecil dan menengah yang diharapkan berperan
sebagai usaha/industri pendukung; dan (3) lambatnya peningkatan kesejahteraan
rakyat, terutama pada kelompok pelaku usaha informal skala mikro. Kondisi
tersebut juga berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi UMKM dan koperasi
di antaranya keterbatasan (1) kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis;
(2) akses ke pembiayaan; dan (3) kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
195
penerapan standar. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum cukup
efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi
UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas
pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi
sesuai jatidiri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
3.2. Sasaran Bidang Ekonomi
3.2.7 UMKM dan Koperasi
Tabel. 5.3. TABEL 3.22
SASARAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI
Sasaran Indikator Target
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
1. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)
6,5-7,5%
2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun)
4,0-5,5%
3. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun)
5,0-7,0%
4. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)
8,5-10,5%
2. Meningkatnya daya saing UMKM
5. Pertumbuhan produktvitas UMKM (rata-rata/tahun) 5,0-7,0%
6. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)
25,0%
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
196
Sasaran Indikator Target
7. Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk (kumulatif selama 5 tahun)
50.000 unit
3. Meningkatnya usaha baru
8. Pertambahan jumlah wirausaha baru – melalui program pusat dan daerah (kumulatif selama 5 tahun)
1 juta unit
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi
9. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019)
55,0%
10. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun) 7,5-10,0%
11. Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata-rata/tahun) 15,5-18,0%
Sumber: Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019
Upaya yang peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima
tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut
(Tabel 3.22):
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi, yang didukung peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi.
2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM, serta didukung peningkatan akses permodalan dan penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk.
3. Meningkatnya usaha baru yang ditunjukkan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah.
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan, pertumbuhan jumlah anggota koperasi, dan pertumbuhan volume usaha koperasi.
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang
3.3.6 UMKM dan Koperasi
Kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 yaitu
meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi
usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam
rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan
yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
197
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan. 3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran. 4. Penguatan kelembagaan usaha. 5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
Kelima strategi tersebut mencakup beberapa upaya reformasi kebijakan
dan pencapaian cepat (quick wins) sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui (i) penguatan kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (technopreneurs), dan (ii) peningkatan akses ke pelatihan, dan layanan usaha terpadu (quick wins).
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank, (ii) pengembangan credit rating bagi UMKM dan koperasi, (iii) peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang (quick wins), dan (iv) advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan local, (ii) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat), (iii) penyediaan akses pasar bagi usaha mikro melalui revitalisasi pasar rakyat (quick wins), dan (iv) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor, yang didukung sistem informasi pasar, dan pengembangan trading house untuk produkproduk UMKM dan koperasi (quick wins).
4. Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages) dan (ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri.
6. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah, (ii) pengurangan jenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan, (iii) penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian dan pengembangan sistem registrasi UMKM secara online (quick wins), (iv) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat, dan (v) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monitoring dan evaluasi terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.
3.4 Kerangka Pendanaan
3.4.6 UMKM dan Koperasi
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
198
Pendanaan bagi pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan daya
saing UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 akan didukung sinergi dan
kerja sama yang melibatkan 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki
program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi
yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Beberapa K/L lain juga akan dilibatkan dalam menyediakan kemudahan akses
teknologi, kemitraan, serta penerapan standar kualitas produk, seperti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum
dan HAM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Sertifikasi
Nasional. Pengembangan kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan
dunia usaha juga dilakukan untuk meningkatkan dukungan bagi perbaikan daya
saing UMKM dan koperasi. Kerja sama ini akan dilengkapi dengan pengembangan
basis data dan informasi bersama, dan sistem monitoring dan evaluasi terpadu.
Kegiatan ini akan difasilitasi melalui forum koordinasi di tingkat nasional dan
daerah. Khusus peningkatan daya saing koperasi, sinergi pendanaan juga akan
dilakukan dengan melibatkan Gerakan Koperasi.
3.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
3.5.6 UMKM dan Koperasi
Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan daya
saing UMKM dan koperasi di antaranya:
1. Penetapan UU Perkoperasian yang menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta penyusunan aturan pelaksanaannya.
2. Penetapan peraturan/landasan hukum bagi pembentukan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan koperasi, dan skema penjaminan bagi UMKM dan koperasi.
3. Penetapan Peraturan Presiden yang mengatur koordinasi dan sinergi antar instansi di tingkat nasional dan daerah yang diwadahi dalam Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi, dan didukung sistem pemantauan dan evaluasi dan basis data terpadu.
4. Evaluasi pengaturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan aturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan kebutuhan untuk (i) mengintegrasikan pendekatan sektor dan wilayah dalam pengembangan
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
199
UMKM. (ii) mengembangkan dukungan kebijakan yang sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan UMKM mulai didirikan (wirausaha baru) sampai tumbuh menjadi usaha yang mapan dan/atau dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”). dan (iii) mengembangkan skema restrukturisasi UMKM dan koperasi untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing usaha. Sementara itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka
mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya:
1. Pengembangan sistem pendaftaran usaha UMKM yang mendukung pendataan UMKM dan pelaksanaan ijin usaha mikro dan kecil yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
2. Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan Koperasi. 3. Penguatan kelembagaan Pusat Diklat UMKM dan Koperasi di tingkat
nasional dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan perkoperasian.
4. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM di tingkat pusat dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota).
5. Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP). 6. Penyusunan kelembagaan penjaminan simpanan koperasi. 7. Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai
trading house bagi produk UMKM dan koperasi secara nasional. 8. Penguatan Pusat Inovasi UMKM, yang didukung sinergitas lembaga
penelitian pemerintah dan swasta untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan koperasi.
9. Penguatan sinergi dan kerja sama antar lembaga/pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi.
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
200
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
201
BAB 6
PENUTUP
Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 yang telah dihasilkan akan menjadi
bahan pembahasan di tingkat Sidang Kabinet sebelum RPJMN 2015-2019
ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Beberapa penyesuaian dapat
dilakukan mengingat ketersediaan waktu antara penyelesaian Rancangan Akhir
RPJMN 2015-2019 (Desember 2014) dan penetapan Perpres. Penyesuaian
dilakukan sesuai dengan arahan Pimpinan, penajaman dan peningkatan
kelengkapan narasi dan rencana tindak, serta penyempurnaan format dan
struktur penyajian.
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
202
Berdasarkan proses penyusunan RPJMN 2015-2019 sampai dengan
Rancangan Akhir, terdapat beberapa catatan dan pembelajaran yang kiranya
dapat digunakan sebagai masukan bagi penyiapan rancangan RPJMN
berikutnya dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai berikut:
1. Landasan Hukum:
a. Perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan tentang penyusunan
RPJMN terkait Rancangan Teknokratik, kerangka regulasi dan
kerangka kelembagaan. Inovasi terkait istilah dan bagian baru di
dalam dokumen perencanaan, terutama RPJMN, perlu diatur dan
dikelola secara baku. Hal ini berkaitan dengan penggunaan dan
penyusunan isu strategis, Quick Wins dan Program Lanjutan, serta
perubahan dalam penetapan prioritas nasional, bidang dan K/L.
Pengaturan yang baku diharapkan dapat memperbaiki tata laksana
penyusunan RPJMN dan menjadi rujukan baku bagi pemangku
kepentingan lainnya;
b. Perlu disusun pedoman penyiapan Background Study RPJMN pada
tingkat Peraturan Menteri (Permen) mengingat dokumen
Background Study memiliki posisi strategis sebagai bahan baku
utama dari rancangan RPJMN. Pedoman penyiapan Background
Study RPJMN juga merupakan penjabaran operasional yang
melengkapi Permen yang sudah ada untuk penyusunan RPJMN.
2. Materi RPJMN (Input)
a. Materi RPJMN sebaiknya dibakukan dari segi (i) batasan materi yang
perlu dan hanya dapat dicantumkan di dalam RPJMN; (ii) tingkat
kedalaman; dan (iii) format dan struktur penyajian. Batasan materi
RPJMN perlu dibakukan agar RPJMN hanya mencakup data dan
informasi yang paling penting serta pernyataan arah kebijakan dan
sasaran yang akan/wajib dilaksanakan oleh Pemerintah. Data dan
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
203
informasi pendukung lainnya dapat dibatasi hanya dicakup pada
dokumen Background Study. Hal ini dimaksudkan agar dokumen
RPJMN dapat menjadi dokumen perencanaan nasional yang strategis
yang ringkas dan efisien. Hal yang perlu dihindari yaitu menjadikan
dokumen RPJMN sebagai literatur atau naskah akademis yang
sebenarnya sudah difasilitasi melalui dokumen Background Study.
Batasan materi tersebut sekaligus juga dapat mengatur standar
tingkat kedalaman materi RPJMN sehingga bagian-bagian di dalam
RPJMN memiliki kesetaraan materi. Perbaikan format dan struktur
penyajian RPJMN juga perlu menjadi agenda perbaikan ke depan
terutama agar RPJMN dapat digunakan oleh pemangku kepentingan
dengan lebih mudah;
b. Data dan informasi yang penting dan menjadi rujukan awal bagi
penyusunan bagian-bagian RPJMN perlu disediakan secara terpusat
dan lebih awal. Hal ini berkaitan dengan analisis makro dan proyeksi
pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup ke depan. Data
dan informasi makro tersebut akan mengarahkan analisis dan proses
penyusunan bagian-bagian lainnya di RPJMN baik yang berbasis
sektor, wilayah maupun isu lintas dapat dilaksanakan secara lebih
terstruktur dan dengan landasan data dan informasi yang sama;
c. Khusus berkaitan dengan materi RPJMN di bidang UMKM dan
koperasi, kelengkapan data dan informasi tentang UMKM dan
koperasi, serta sistem pendukungnya perlu ditingkatkan. Hal ini
menjadi tantangan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 karena
berbagai K/L belum dapat menyediakan data dan informasi yang
sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Penyediaan data terpadu
melalui BPS/Kementerian KUKM menjadi langkah strategis yang
akan ditempuh dalam periode RPJMN 2015-2019 dan hasilnya
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
204
diharapkan dapat memperkuat proses penyusunan rancangan
RPJMN 2020-2024.
3. Proses Penyusunan RPJMN
a. Selain membutuhkan perbaikan peraturan dan pedoman penyusunan
RPJMN 2015-2019, proses penyusunan RPJMN juga membutuhkan
pola komunikasi yang lebih baik dan berkualitas. Hal ini sangat
penting karena konsistensi informasi yang disampaikan, penetapan
tengat waktu pekerjaan, dan intensitas komunikasi sangat
menentukan kualitas dari hasil penyusunan rancangan RPJMN;
b. Koordinasi internal antar unit-unit di Bappenas juga perlu
ditingkatkan dan didorong melalui peraturan dan arahan pimpinan.
Hal ini sangat penting dan strategis untuk meningkatkan
keterpaduan dan efisiensi perencanaan yang dapat mempengaruhi (i)
keterpaduan kebijakan sektoral, wilayah dan lintas sehingga
mengurangi ego sektoral dan wilayah; (ii) meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran; dan (iii)
meningkatkan kemanfaatan bagi masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya. Tanpa koordinasi internal yang baik, kebijakan
yang dihasilkan belum dapat mengatasi masalah tumpang tindih
kebijakan, dan tantangan sinergi dan keterpaduan kebijakan;
c. Perbaikan koordinasi internal di Bappenas diharapkan dapat
berdampak pada perbaikan koordinasi antar K/L dan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena rancangan
kebijakan yang disiapkan Bappenas sudah memiliki format dan
struktur keterpaduan yang kuat;
d. Supervisi dalam proses penyusunan RPJMN perlu ditingkatkan baik
dalam mengatur materi RPJMN, proses penyusunannya, maupun
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
205
format penyajiannya. Hal ini mengingat supervisi masih diperlukan
untuk mengawal proses penyusunan RPJMN agar hasilnya dapat
tepat waktu dan berkualitas.
e. Format penyusunan dokumen RPJMN sebaiknya dimutakhirkan
untuk menjadikan dokumen RPJMN sebagai dokumen yang mudah
dirujuk dan digunakan oleh pemangku kepentingan. Format RPJMN
perlu dibedakan dengan format naskah akademik atau Background
Study. Perbaikan format perlu dilakukan bersamaan dengan
pemutakhiran peraturan dan pedoman penyiapan RPJMN.
4. Hasil Penyusunan RPJMN
a. Hasil penyusunan rancangan RPJMN sebaiknya dibakukan dalam
beberapa tahapan saja: Rancangan Teknokratik RPJMN sebagai hasil
dari penyusunan rancangan RPJMN berdasarkan Background Study,
Rancangan RPJMN sebagai hasil dari pemutakhiran Rancangan
Teknokratik berdasarkan visi dan misi Presiden, dan Rancangan Akhir
RPJMN yang menjadi bahan baku bagi penetapan RPJMN melalui
Perpres. Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan produk dan
jadwal/proses penyusunannya;
b. Hasil penyusunan rancangan RPJMN sebaiknya ditetapkan melalui
Permen atau Peraturan Deputi Koordinator sehingga dokumen
tersebut dapat menjadi rujukan antara yang resmi dan dapat dirujuk
pemangku kepentingan, terutama K/L dan Pemda dalam penyiapan
rancangan Renstra K/L dan RPJMD;
c. Hasil penyusunan rancangan RPJMN perlu disertai dengan dokumen
sosialisasinya yang baku dan dapat digunakan oleh unit-unit di
Bappenas untuk pembahasan lebih lanjut dengan pemangku
kepentingan.
Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR
Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
206
Berbagai catatan dan pembelajaran tersebut di atas diharapkan dapat
menjadikan penyusunan rancangan RPJMN ke depan lebih efisien dan efektif.
Hasilnya diharapkan berupa dokumen RPJMN yang lebih strategis dan
berkualitas.