bkpsdm.bombanakab.go.idbkpsdm.bombanakab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/PENGUMUMAN... · dimaksud...

7

Transcript of bkpsdm.bombanakab.go.idbkpsdm.bombanakab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/PENGUMUMAN... · dimaksud...

Page 1: bkpsdm.bombanakab.go.idbkpsdm.bombanakab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/PENGUMUMAN... · dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ... Sipil Negara Kabupaten Bombana Tahun
Page 2: bkpsdm.bombanakab.go.idbkpsdm.bombanakab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/PENGUMUMAN... · dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ... Sipil Negara Kabupaten Bombana Tahun
Page 3: bkpsdm.bombanakab.go.idbkpsdm.bombanakab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/PENGUMUMAN... · dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ... Sipil Negara Kabupaten Bombana Tahun
Page 4: bkpsdm.bombanakab.go.idbkpsdm.bombanakab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/PENGUMUMAN... · dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ... Sipil Negara Kabupaten Bombana Tahun
Page 5: bkpsdm.bombanakab.go.idbkpsdm.bombanakab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/PENGUMUMAN... · dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ... Sipil Negara Kabupaten Bombana Tahun
Page 6: bkpsdm.bombanakab.go.idbkpsdm.bombanakab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/PENGUMUMAN... · dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ... Sipil Negara Kabupaten Bombana Tahun
Page 7: bkpsdm.bombanakab.go.idbkpsdm.bombanakab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/PENGUMUMAN... · dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ... Sipil Negara Kabupaten Bombana Tahun

jjc.or.id · dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan ... Contoh Penomoran Kode Provinsi, Kabupaten/Kota Formulir Isian Untuk Perubahan Angka Pengenal Importir Umum dan

jjc.or.id · dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan ... Contoh Penomoran Kode Provinsi, Kabupaten/Kota Formulir Isian Untuk Perubahan Angka Pengenal Importir Umum dan

 · pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akredjtasi. Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi clan Peringkat Terakreditasi Program Studi

 · pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akredjtasi. Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi clan Peringkat Terakreditasi Program Studi

RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT …...- 2 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa

RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT …...- 2 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa

PERATURAN BANK INDONESIA STANDARDISASI ......d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang

PERATURAN BANK INDONESIA STANDARDISASI ......d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI...Hkmsetdawktb 01411 4 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI...Hkmsetdawktb 01411 4 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan

SALINAN - maritim.go.id · P RES ID EN REPUBLIK INOONESIA-2-d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan

SALINAN - maritim.go.id · P RES ID EN REPUBLIK INOONESIA-2-d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan

TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ......- 2 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ......- 2 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

jdih.purwakartakab.go.id · Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan

jdih.purwakartakab.go.id · Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan

Menimbang : huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam ...

Menimbang : huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam ...

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - PT Equality … · dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Usaha

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - PT Equality … · dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Usaha

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL...mengatur tentang Izin usaha di bidang Kepariwisataan ... dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL...mengatur tentang Izin usaha di bidang Kepariwisataan ... dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn58-2015.pdfdimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn58-2015.pdfdimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri

PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/PERATURAN-DAE…huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan ... 10.Peraturan

PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/PERATURAN-DAE…huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan ... 10.Peraturan

SALINAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS ......- 2 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas

SALINAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS ......- 2 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas

1 - jdih.bengkulukota.go.idjdih.bengkulukota.go.id/file/86912350. PERWAL NO...dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penyelenggaraan

1 - jdih.bengkulukota.go.idjdih.bengkulukota.go.id/file/86912350. PERWAL NO...dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penyelenggaraan

kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan... · 2016. 1. 6. · pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan ... horizontal,

kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan... · 2016. 1. 6. · pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan ... horizontal,

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan ...

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan ...

NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN …...sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan

NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN …...sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan

 · huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur ... termasuk rumah makan, katering, cafe, coffee shop, kantin, kafetaria dan pengembangan sejenis lainnya. 11.

 · huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur ... termasuk rumah makan, katering, cafe, coffee shop, kantin, kafetaria dan pengembangan sejenis lainnya. 11.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ......- 2 – d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ......- 2 – d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri