· 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi...

9

Transcript of  · 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi...

Page 1:  · 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
Page 2:  · 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
Page 3:  · 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
Page 4:  · 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
Page 5:  · 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
Page 6:  · 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
Page 7:  · 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
Page 8:  · 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
Page 9:  · 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ... · 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan. Pasal 2 (1) Pemberdayaan Nelayan Kecil

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ... · 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan. Pasal 2 (1) Pemberdayaan Nelayan Kecil

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn1353-2015.pdf · Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan ... b. menyelenggarakan penelitian

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn1353-2015.pdf · Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan ... b. menyelenggarakan penelitian

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Pembiayaan dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri, ... TATA CARA PENDIRIAN ... 3. proyeksi arus kas bulanan selama

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Pembiayaan dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri, ... TATA CARA PENDIRIAN ... 3. proyeksi arus kas bulanan selama

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA - jdih.kemsos.go.idjdih.kemsos.go.id/upload/peraturan/permensos_no_41_tahun_2010_HUK.pdf · yang mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pengawasan

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA - jdih.kemsos.go.idjdih.kemsos.go.id/upload/peraturan/permensos_no_41_tahun_2010_HUK.pdf · yang mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pengawasan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA...pelayanan kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA...pelayanan kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan

agro.kemenperin.go.id...PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA Menteri Perindustrian Republik Indonesia PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : …

agro.kemenperin.go.id...PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA Menteri Perindustrian Republik Indonesia PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : …

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 32 TAHUN 2016... · REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, ... menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 32 TAHUN 2016... · REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, ... menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id · 2016. 12. 19. · 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 18.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id · 2016. 12. 19. · 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 18.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN … · 2013-04-05 · MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN … · 2013-04-05 · MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DSP---Subdirektorat...MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DSP---Subdirektorat...MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI RISET, … · Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Akademik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan

INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI RISET, … · Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Akademik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar. ... peranan dalam …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar. ... peranan dalam …

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2018. 2. 12. · Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Pasal 2 Museum mempunyai tugas pengkajian,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2018. 2. 12. · Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Pasal 2 Museum mempunyai tugas pengkajian,

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PENUGASAN …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2019/KM_150_TAHUN_201… · PENUGASAN KEPADA PERUM DAMRI UNTUK MENYELENGGARAKAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PENUGASAN …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2019/KM_150_TAHUN_201… · PENUGASAN KEPADA PERUM DAMRI UNTUK MENYELENGGARAKAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1360-2017.pdf · Direkturmenyampaikan laporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1360-2017.pdf · Direkturmenyampaikan laporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ORGANISASI … · ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG ... menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ORGANISASI … · ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG ... menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … · dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik ... menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan ... menegakkan kehidupan demokrasi

SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … · dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik ... menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan ... menegakkan kehidupan demokrasi

JDIH | Mahkamah Konstitusi · 2013. 9. 4. · menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

JDIH | Mahkamah Konstitusi · 2013. 9. 4. · menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

- 630 -ditjennak.pertanian.go.id/userfiles/regulasi/97cfca62d87...menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

- 630 -ditjennak.pertanian.go.id/userfiles/regulasi/97cfca62d87...menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …pemerintahan di bidang pertanian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian berkoordinasi dengan instansi

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …pemerintahan di bidang pertanian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian berkoordinasi dengan instansi