ARSIPberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170530-100122...2017/05/30 · arsip telah berada dan...
Transcript of ARSIPberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170530-100122...2017/05/30 · arsip telah berada dan...
t
T ANGGAP AN PEMERINT AH
ATAS PANDANGAN FRAKSl-FRAKSI DPR-RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEARSIPAN
ARSIP D
PR RI
r
MENTERINEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TANGGAPAN PEMERINTAH
ATAS PANDANGAN FRAKSl-FRAKSI DPR-RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEARSIPAN
Assalamu'a/aikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua,
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang
kami hormati.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena berkat perkenannya-Nya pada hari ini kita dapat
menghadiri Sidang Paripurna DPR-RI dalam rangka Pembahasan
Rancangan Undang-Undang tentang Kearsipan.
Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua,
para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat atas
kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili pemerintah untuk
menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi di
Dewan Perwakilan Rakyat yang berupa penilaian, tanggapan, saran,
usulan, pendapat yang telah disampaikan oleh wakil Fraksi pada Sidang
Rapat Komisi pada tanggal 29 Juni 2009.
ARSIP D
PR RI
,.
Aspirasi, tanggapan dan pandangan dari Anggota Dewan yang mulia
atas RUU Kearsipan tersebut merupakan masukan yang sangat
berharga bagi pemerintah yang nantinya dapat dijadikan bahan kajian
bersama dengan Dewan yang terhormat untuk penyempurnaan materi
RUU Kearsipan ini.
Pemerintah sungguh berterima kasih kepada Anggota Dewan yang pada
masa sidang terakhir sebelum mengakhiri masa tugasnya masih
bersemangat untuk menyelesaikan pembahasan RUU tentang
Kearsipan. Kita sama-sama berharap dan berupaya selama
pembahasannya nanti agar materi RUU dapat mengakomodasi semua
kebutuhan dan perkembangan di bidang dunia kearsipan, dan kita juga
berupaya agar tidak ada hak konstitusional warga atau kelompok
masyarakat yang dirugikan oleh ketentuan-ketentuan dalam RUU
Kearsipan ini.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang
kami hormati.
Sebe!um kami menyampaikan tanggapan secara rinci atas pertanyaan
dan saran dari Anggota Dewan, izinkanlah kami kembali memberikan
penjelasan mengenai pola pikir yang mendasari penyusunan RUU
Kearsipan ini.
Karakter Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara
Kepulauan (archipelagic state) menempatkan arsip sebagai instrumen
penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arsip
menggambarkan dan mencerminkan jati diri bangsa, dan sekaligus
menjadi simpul pemersatu bangsa. Oleh karena itu, disadari atau tidak,
2
ARSIP D
PR RI
arsip telah berada dan bersama-sama dalam setiap kegiatan organisasi,
baik organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat. Bahkan
keberadaan arsip tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari
manusia. Secara esensial, arsip adalah informasi yang terlahir dari
setiap kegiatan administratif, namun bukan sekedar informasi, sebab
salah satu hal mendasar yang membedakan arsip dengan informasi
lain adalah bahwa arsip mempunyai nilai kebuktian, yang sangat
diperlukan bagi setiap kehidupan, mulai dari orang perorangan sampai
dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan
pertimbangan seperti itulah maka negara berkepentingan untuk
mengatur pengelolaan arsip di setiap lembaga negara dan badan
pemerintahan.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka penyusunan RUU Kearsipan
secara filosofis terkait dengan kedudukan arsip yang merupakan salah
satu wahana untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa,
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
menumbuhkembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara,
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, pemenuhan kebutuhan publik dan hak asasi manusia
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Selanjutnya, secara sosiologis kebutuhan terhadap penyempurnaan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan pentingnya pengelolaan dalam suatu sistem yang
komprehenisif dan terpadu kearsipan lembaga-lembaga negara dan
pemerintah. Kebutuhan ini memiliki kaitan yang erat dengan upaya
3
ARSIP D
PR RI
mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta penegakan
kehidupan demokrasi melalui terciptanya transparansi dan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktik kearsipan, peran
dan sekaligus kebutuhan akan arsip dinamis sama dengan arsip statis.
Sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 hanya
memberikan penekanan pada penyelamatan arsip statis. Di samping itu,
dalam praktiknya penyelamatan arsip untuk kepentingan masyarakat
umum sangat diperlukan. Namun, orientasi penyelamatan arsip dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, hanya ditujukan untuk
kepentingan pemerintah, sehingga kepentingan masyarakat ~mum
kurang memperoleh perhatian. Selanjutnya, dari pokok-pokok . pengaturan yang ada, sebagian besar hanya ditujukan untuk lembaga
negara atau badan pemerintah, serta belum cukup memberikan
perhatian dan pertimbangan pengelolaan arsip untuk kepentingan
kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, secara yuridis pentingnya penyempurnaan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1971 adalah dalam rangka harmonisasi materi
UU Kearsipan dengan Undang-undang lainnya yang terkait,
memasukkan materi pengaturan dalam beberapa peraturan di bawah
undang-undang yang seharusnya diatur dalam Undang-undang, upaya
merumuskan norma yang lebih rinci dan komprensif dalam satu undang
undang kearsipan sehingga dapat menjadi landasan hukum yang kuat ~
bagi penyelenggaraan pengelolaan kearsipan yang terintegrasi.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang
kami hormati.
4
ARSIP D
PR RI
Perkenankanlah kami menyampaikan tanggapan dan jawaban terhadap
berbagai hal yang telah dikemukakan oleh masing-masing Fraksi melalui
wakilnya.
Sebelum menyampaikan tanggapan secara keseluruhan,
per-kenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada para Anggota
Dewan yang terhormat, karena menurut pemahaman kami semua
Fraksi dalam pemandangan umumnya mempunyai semangat dan
pemikiran yang sama untuk menduku!lY niat pemerintah dalam rangka
memperkuat dan memperbaiki, serta menyempurnakan kerangka hukum
kearsipan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Kearsipan ini.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang
kami hormati.
Terhadap saran, usulan ataupun pandangan yang telah disampaikan
oleh Fraksi Partai Golongan Karya kepada Pemerintah, kami
sependapat dan sejalan dengan pandangan Fraksi Partai Golongan
Karya bahwa penguasaan dasar kearsipan, perkembangan teknologi
informasi tidak akan meredusir peran kearsipan bahkan seharusnya
justru menunjang pengembangannya. Hal ini pulalah yang menjadi salah
satu pertimbangan pentingnya mengajukan RUU tentang Kearsipan.
Sejalan dengan pemikiran tersebut, tentunya kami bersepakat pula
pembahasan RUU tentang Kearsipan merupakan upaya dalam
membangun sistem kearsipan nasional pada masa mendatang di atas
landasan hukum yang komprehensif sebagai sebuah bangsa yang
besar. Melalui RUU ini, kita berkehendak untuk mewujudkan
ketersediaan arsip bagi pemenuhan kebutuhan publik dan hak asasi
manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
5
ARSIP D
PR RI
mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan dasar hukum yang kuat,
maka fungsi kearsipan benar-benar bisa diwujudkan yakni kearsipan
sebagai bukti pertanggungjawaban /akuntabilitas nasional, rekaman
budaya nasional sebagai memori kolektif dan prestasi intelektual
bangsa, dan bukti sejarah.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang
kami hormati.
Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, telah
menyampaikan ucapan saran, usul dan pandangannya yang telah
disampaikan kepada Pemerintah. Kami berterima kasih kepada Fraksi
DPl-P yang mengingatkan kita bahwa Negara kita masih ketinggalan
dalam tata pamong informasi yang berbasis pada manajemen arsip
yang baik. Oleh karena itu. arsip belum dirasakan manfaatnya sebagai
sesuatu yang vital pada semua aspek proses pemerintahan dan
kedaulatan suatu negara. Dari semua aset negara yang ada, arsip
adalah aset negara yang paling berharga, bahkan tingkat keberadaban
suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya.
Demikian pula saran Fraksi PDl-P agar arsip sebagai sumber informasi
harus dan akan terus dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan
pengetahuan dan kesejahteraan. Dengan RUU yang baru ini, kiranya
ketentuan mengenai penyelenggaraan kearsipan, yang masih bersifat
parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat tercakup
secara komprehensif dalam RUU Kearsipan ini.
Dalam kaitannya dengan usulan Fraksi PDl-P untuk memperluas
cakupan keberadaan arsip yang perlu diperluas, pemikiran tersebut
merupakan salah satu tujuan utama dari undang-undang baru tentang
kearsipan. Demikian pula mengenai usulan Fraksi PDl-P mengenai hak
6
ARSIP D
PR RI
publik untuk melakukan inspeksi, maka RUU ini secara khusus
mengatur mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73.
Bahkan dalam RUU Kearsipan ini, peran serta masyarakat diperluas
dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikc:!!} dan
pelatihan kearsipan melalui lembaga pendidjkan. V
Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi PDl-P bahwa dengan RUU
Kersipan yang baru ini, arsip akan benar-benar menjadi simpul
pemersatu bangsa, dan keseluruhan substansi materi disusun untuk
menjadi standar baku kebijakan kearsipan secara nasional tanpa
mengesampingkan potensi dan keberagaman daerah yang diperlukan
untuk pelaksanaan kearsipan di daerah berdasarkan otonomi yang
dimiliki. Perlu kami jelaskan bahwa pemikiran ini telah terakomodasi
dalam Pasal 57 dan Pasal 59 RUU yang mengatur mengenai Arsip
Daerah Provinsi dan Arsip Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya,
mengenai usulan pembentukan Dewan Arsip Nasional, Pemerintah
menyambut baik untuk mengkaji bersama antara Pemerintah
dan DPR- RI, selama pembahasan RUU Kearsipan ini.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang
kami hormati.
Terhadap saran, usulan, dan panuangan Fraksi Persatuan dan
Pembangunan kepada Pemerintah, Pemerintah sependapat dengan
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa pembahasan RUU
Kearsipan ini harus diawali dengan persepsi yang sama dan tepat
mengenai arsip, agar betul-betul menempatkan arsip pada posisi yang
sangat penting dan strategis tidak hanya pada fungsi pemerintahan
7
ARSIP D
PR RI
tetapi juga tata hubungan antar negara dan antar bangsa. Hal ini perlu
dikemukakan, karena Pemerintah dan Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan sama-sama melihat bahwa masyarakat banyak yang
masih keliru memahami tentang arsip sebagai barang yang sudah tidak
berguna dan tidak diperlukan lagi.
Mengenai usulan penyesuaian dan sinkronisasi dengan UU tentang
lnformasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perlu kami jelaskan bahwa
ketentuan dalam UU ITE ini telah terakomodasi dalam RUU Kearsipan,
termasuk dalam pengertian atau defensi mengenai arsip itu sendiri yang
mengalami perluasan untuk mengakomodasi konsep dalam UU tentang
ITE.
Dalam kaitannya dengan usulan pentingnya pengaturan sanksi secara
tegas, RUU Kearsipan ini secara khusus mengatur mengenai Sanksi
Pidana dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 80. Namun demikian
apabila dirasa kurang tepat atau kurang mencukupi kebutuhan,
Pemerintah menyambut baik untuk mendiskusikan masalah ini selama,
pembahasan RUU Kearsipan ini.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang
kam i hormati.
-Terhadap saran, usul, ataupun pertanyaan yang telah disampaikan oleh
Fraksi Partai Demokrat, Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai
Demokrat bahwa arsip memiliki peran yang penting dalam menciptakan
pemerintahan yang baik, yang benar, dan yang bersih melalui sistem
kearsipan yang benar.
8
ARSIP D
PR RI
Dalam kaitannya pendapat Fraksi Demokrat mengenai pentingnya
aspek sarana parasana serta kelembagaan dalam pengelolaan
kearsipan ini, perlu kami jelaskan bahwa materi tersebut juga menjadi
perhatian Pemerintah, sehingga telah termuat dalam Pasal 9 mengenai
Lembaga Kearsipan serta ketentuan mengenai pengembangan sarana
dan prasarana kearsipan, baik untuk arsip statis, maupun arsip vital
dan dinamis yang tertuang dalam Pasal 12 dan Pasal 13 RUU
Kearsipan ini.
Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Demokrat bahwa
kearsipan seyogyanya dilepaskan dari kepentingan politis. Kita tidak
menginginkan adanya pengaburan sejarah yang dimasuki oleh ranah
politik.
Selanjutnya, mengenai sumber-sumber keuangan bagi penataan dan
pengelolaan kearsipan, RUU mengaturnya dalam Pasal 21 dan
Pasal 22. Pada prinsipnya, pendanaan dalam rangka penyelenggaraan
kearsipan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan pendanaan
dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Bahkan, dalam Pasal 22 RUU ini diatur mengenai
pendanaan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang
berskala nasional menjadi tanggungjawab Pemerintah, sedarigkan
pendanaan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang
terjadi di daerah yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional
menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9
ARSIP D
PR RI
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang
kami hormati.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyampaikan saran, usul,
ataupun pertanyaan yang telah disampaikan Pemerintah.
Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi PAN bahwa Undang
Undang Kearsipan yang baru berparadigma kontemporer, sehingga
mampu secara optimal memberikan kontribusi dalam hal pemenuhan
kebutuhan informasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat, bangsa,
dan negara. Oalam kondisi pentingnya mewujudkan pemerintahan yang
baik, maka diperlukan dukungan sistem administrasi yang efektif,
akuntabel, dan transparan melalui arsip sebagai salah satu indikator
penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut. Secara faktual arsip
memiliki dua fungsi yang sangat panting, yaitu fungsi masa depan dan
fungsi masa lampau.
Sebagaimana jug a telah disampaikan oleh Fraksi PDl-P, Pemerintah
sependapat dengan Fraksi PAN bahwa selama ini bidang kearsipan
belum memperoleh perhatian yang proporsional sebagai bidang yang
memiliki peran strategis. Paradigma mengenai signifikansi bidang
kearsipan belum tertanam dengan baik pada para penyelenggara
negara. Akibat paradigma yang tidak tepat tersebut, banyak daerah tidak
memiliki Lembaga Kearsipan. Organisasi kearsipan yang ada selama~ini
belum mampu berperan sebagai penggerak dalam pengembangan
kearsipan, baik dalam konteks pembinaan, pengembangan maupun
penyelamatan informasi yang penting bagi negara. Hal ini diperparah
dengan minimnya sumber daya manusia yang ahli di bidang kearsipan
10
ARSIP D
PR RI
dan lemahnya penegakan hukum terhadap penyimpangan yang terjadi
dalam mengelola arsip.
Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi PAN bahwa UU Kearsipan
ini harus benar-benar memberikan paradigma baru mengenai arsip,
bukan sekedar tumpukan kertas yang menjadi penghasilan tambahan
bagi para penunggunya, tetapi sebagai aset yang sangat berguna bagi
negara dan bangsa.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang
kami hormati.
Terhadap saran, usul, ataupun pertanyaan yang telah disampaikan
kepada Pemerintah, Pemerintah sependapat dengan pemikiran Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bahwa perkembangan lingkungan
strategis nasional dan internasional yang kita hadapi dewasa ini dan di
masa yang akan datang, tentu mensyaratkan perubahan paradigma
kearsipan, pembaharuan sistem kearsipan dan peningkatan kompetensi
SOM. Namun, faktanya, kearsipan baik di pusat maupun di daerah
masih dilakukan secara manual, akibatnya banyak kendala yang
dihadapi antara lain keterbatasan ruangan penyimpanan arsip, kualitas
fisik arsip dan lambatnya atau sulit ditemukan kembali arsip, sehingga
perlu perubahan sistem dan peningkatan kompetensi kearsipan.
Modernisasi kearsipan akan mampu meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kinerja aparatur. RUU Kearsipan ini diharapkan mengacu
kepada tiga aspek dalam model sistem kearsipan modern, yaitu
prosesnya meliputi penciptaan, penggunaan dan penyimpanan, serta
penyusutan. Kedua, terdapat ketentuan yang bersifat fungsional. Ketiga,
sarana yang dimiliki, sehingga dinilai mampu meningkatkan pola kerja
11
ARSIP D
PR RI
yang didasarkan pada imaging system. Dengan sistern tersebut, sistem
kearsipan akan marnpu memainkan peranan penting dalam
mengintegrasikan administrasi kearsipan baik arsip aktif maupun arsip
inaktif guna mewujudkan pengelolaan arsip yang akuntabel, yang pada
akhirnya rnampu rnenjamin dan rnelindungi hak warga negara untuk
mengakses secara mudah.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang
kam i tlormati.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengajukan pernandangan
umurn kepada Pemerintah. Atas saran, usul, ataupun pertanyaan yang
telah disarnpaikan, kami Pemerintah sependapat dengan pemikiran
Fraksi PKS bahwa arsip memiliki peranan vital bagi sebuah bangsa,
bahkan bagi sebuah peradaban. Lemahnya sistem kearsipan disadari
atau tanpa disadari berdampak pada jati diri bangsa dan menunjukkan
betapa lemahnya sistem manajemen di negara kita. Oleh karena itu
sudah saatnya memperhatikan secara serius manajemen dan
kelembagaan kearsipan dan mengubah paradigma dalam memandang
arsip, yaitu sebagai hak dan kewajiban pemerintah atau warga negara
bukan sekedar sebagai tumpukan kertas dan tidak berguna.
Sejalan dengan pemikiran Fraksi PKS, pengajuan RUU Kearsipan ini
merupakan bagian dari perbaikan kerangka hukum nasional di bidang
kearsipan berdasarkan hasil kajian kritis untuk pemenuhan kebutuhan
informasi, perlindungan hukum, dan peningkatan kesejahteraan bagi
masyarakat, bangsa dan negara.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang
kami hormati.
12
ARSIP D
PR RI
Terhadap saran, usul, ataupun pertanyaan yang telah disampaikan oleh
Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR), sebagaimana juga telah
dikemukan oleh beberapa fraksi lainnya, Pemerintah sependapat
dengan pandangan Fraksi PBR bahwa keberadaan arsip atau lembaga
kearsipan bagi sebuah negara sangat penting. Arsip merupakan
kumpulan bukti-bukti autentik dari sebuah kejadian atau kegiatan yang
dilakukan oleh sebuah organisasi atau negara. Arsip tidak semata-mata
berisikan kesejarahan tetapi juga berisi masalah-masalah yang
menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti politik,
ekonomi, sosial, perdagangan, budaya, agama, militer, kesehatan dan
sebagainya yang pernah dilakukan atau dilaksanakan oleh oleh sebuah
bangsa.
Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang kami
hormati.
Demikian jawaban pemerintah sehubungan dengan Pemandangan
Umum DPR-RI terhadap RUU Kearsipan. Pemerintah dengan sungguh
sungguh dan dalam batas kemampuan yang ada telah berusaha untuk
menjawab, menjelaskan dan menanggapi secara keseluruhan
pertanyaan, usul, dan saran serta pendapat yang dikemukakan oleh
para Anggota Dewan yang terhormat atas nama fraksi-fraksi. Apabila
masih terdapat pertanyaan, saran dan lain-lain yang belum tercakup
dalam jawaban ini, dapat didiskusikan pada rapat kerja yang akan
datang.
13
ARSIP D
PR RI
Akhirnya atas nama pemerintah, perkenankanlah kami mengucapkan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anggota
Dewan yang terhormat.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan
karuniaNya kepada kita semua.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, Agustus 2009
. Taufiq Effendi, MBA
14
ARSIP D
PR RI