Post on 05-Feb-2018
Nomor : W11-A/ 1417 /HM.00/V/2014 Semarang, 28 Mei 2014
Lamp : 1 ( Satu ) berkas
Hal : Lomba dan Penilaian Program Prioritas
Yth:
Ketua Pengadilan Agama
Se Jawa Tengah
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dalam rangka memperingati 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik
Indonesia akan diadakan lomba dan penilaian secara nasional terhadap pelaksanaan program
prioritas meliputi :
1. Penilaian implementasi SIADPA Plus
2. Pemanfaatan Website
3. Penggunaan SIMPEG dan E-Doc
4. Pelayanan Publik dan Meja Informasi
5. Pemberkasan Perkara
6. Penulisan Karya Ilmiah
Sehubungan dengan hal itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan melakukan
penilaian terhadap Pengadilan Agama untuk diikutsertakan dalam lomba dan penilaian secara
nasional atas program priortas tersebut. Untuk itu diperintahkan agar Saudara mempersiapkan
segala sesuatunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan lomba tersebut. Adapun ketentuan
penilaian sebagaimana tersebut dalam lampiran surat edaran ini.
Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Ketua,
DR. H. WILDAN SUYUTHI M.,S.H,M.H
NIP. 19470821 197603 1 001
Tembusan :
1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan MA-RI
3. YM. Ketua Kamar Peradilan Agama MA-RI
4. Yth. Sekretaris MA-RI
5. Yth.Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866 Semarang 50146 http://www.pta-semarang.go.id/
E-Mail : ketua@pta-semarang.go.id
MEMPERINGATI 25 TAHUN UU PERADILAN AGAMA
PEDOMAN LOMBA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 1
PEDOMAN LOMBA MEMPERINGATI 25 TAHUN
UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA
1. Implementasi SIADPA Plus 2. Pemanfaatan Website
3. Penggunaan Simpeg & E-Doc 4. Pelayanan Publik & Meja Informasi
5. Pemberkasan Perkara 6. Penulisan Karya Ilmiah
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2014
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Dirjen Badilag MA RI, 3
Pedoman Lomba Implementasi SIADPA Plus, 6
Pedoman Lomba Pemanfaatan Website, 11
Pedoman Lomba Penggunaan Aplikasi SIMPEG dan E-Doc, 16
Pedoman Lomba Pelayanan Publik dan Meja Informasi, 20
Pedoman Lomba Pemberkasan Perkara, 27
Pedoman Lomba Penulisan Karya Ilmiah, 30
Timeline Kegiatan Lomba, 33
Lampiran Matriks Penilaian Website, 34
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 3
KATA PENGANTAR
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI
Latar Belakang Pemikiran
Tepat tanggal 29 Desember 1989 yang lalu, Undang-Undang Tentang
Peradilan Agama disahkan. Undang-Undang ini merupakan pijakan penting
(milestone) bagi pengakuan dan eksistensi peradilan agama sebagai pengadilan
negara yang sejajar dengan pengadilan lainnya di tanah air.
Lima belas tahun kemudian, dengan diundangkannnya Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004, peradilan agama secara resmi berada dalam satu atap di
bawah Mahkamah Agung RI, bersama dengan peradilan umum, peradilan tata
usaha negara dan peradilan militer. Sejak saat itu, urusan pembinaan,
organisasi, administrasi dan finansial peradilan agama seutuhnya menjadi
tanggung jawab Mahkamah Agung.
Kini setelah 25 tahun sejak kebangkitan peradilan agama dan satu
dekade bernaung dalam sistem satu atap (one-roof system), banyak kemajuan
yang ditorehkan peradilan agama. Dari sisi kelembagaan dan kewenangan,
peradilan agama terus mengalami perkembangan. Hal ini tidak terlepas dari
dukungan berbagai pihak, terutama jajaran pimpinan Mahkamah Agung yang
gigih membina lembaga peradilan di Indonesia dengan mengacu kepada Cetak
Biru (Blueprint) lembaga peradilan yang telah ditetapkan.
Seperti diketahui, menjelang proses penyatuan atap empat lingkungan
peradilan, Mahkamah Agung RI langsung menyusun Cetak Biru Badan
Peradilan Tahun 2004–2009. Cetak biru yang menjadi acuan perubahan itu
berfokus pada enam area, yaitu manajemen perkara, teknologi informasi,
pendidikan dan pelatihan, Sumber Daya Manusia, manajemen keuangan dan
pengawasan.
Seiring dengan perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, pimpinan Mahkamah
Agung merasa perlu untuk menyempurnakan Cetak Biru untuk
mengakomodasi perkembangan kebutuhan tersebut. Akhirnya, lahirlah Cetak
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 4
Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Cetak Biru ini menjadi haluan
(guidelines) bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk
mewujudkan visi badan peradilan yang agung, berwibawa, bermartabat dan
berkelas dunia.
Sebagai institusi di bawah Mahkamah Agung RI yang melakukan
pembinaan terhadap peradilan agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama memiliki komitmen penuh untuk mengimplementasikan Cetak Biru
Pembaruan Peradilan 2010–2035. Komitmen itu salah satunya ditunjukkan
dengan menetapkan Program Prioritas Pembaruan Peradilan Agama dengan
mengacu kepada Cetak Biru 2010-2035.
Program Prioritas itu setiap tahun dikaji dan diperbarui oleh Ditjen
Badilag. Pada tahun 2014 misalnya, Ditjen Badilag menentukan Program
Prioritas Pembaruan di lingkungan peradilan agama yang meliputi: (1)
Penyelesaian perkara; (2) Manajemen perkara; (3) Manajemen SDM,
organisasi dan anggaran; (4) Peningkatan kualitas SDM; (5) Pengawasan
internal; (6) Akses terhadap keadilan; (7) Kerjasama dengan lembaga
domestik dan internasional.
Terhadap masing-masing program prioritas itu, Ditjen Badilag tidak
hanya melakukan dorongan, dukungan, pemantauan, dan evaluasi, tetapi juga
melakukan penilaian dan memberikan penghargaan kepada pengadilan
berprestasi. Pemberian penghargaan sudah mulai dilakukan Ditjen Badilag
sejak tahun 2011.
Pada tahun 2014 ini, bertepatan dengan 25 tahun diundangkannya UU
No. 7/1989, Ditjen Badilag MA RI akan menggelar lomba dan pemberian
penghargaan terhadap berbagai program seperti yang ditentukan dalam
Pedoman ini.
Tujuan
Tujuan dari lomba dan penilaian ini adalah untuk memberikan
pembinaan terhadap lembaga peradilan agama di seluruh Indonesia sehingga
masing-masing pengadilan agama/mahkamah syar’iyah dan pengadilan tinggi
agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dapat selalu meningkatkan kinerjanya
dalam melayani masyarakat pencari keadilan.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 5
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi dan
suntikan semangat bagi setiap aparatur peradilan agama dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 6
PEDOMAN PENILAIAN PENINGKATAN KUALITASIMPLEMENTASI SIADPA PLUS
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH TAHUN 2014
Komponen Penilaian
Penilaian peningkatan kualitas implementasi SIADPA plus Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah dilakukan terhadap 5 (lima) komponen sebagai
berikut :
1. Aplikasi Siadpa Plus. (software)
2. Sarana dan prasaranan pendukung aplikasi (hardware)
3. SDM implementasi aplikasi (brainware)
4. Kebijakan pimpinan
5. Aplikasi pendukung
Sistem Penilaian
1. Tahapan Penilaian
Sistem penilaian peningkatan kualitas implementasi SIADPA plus
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dilaksanakan dalam 2 (dua)
tahap:
a. Penilaian Tahap Pertama
1. Penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan pedoman ini. Sasaran
penilaian adalah Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan.
2. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama menyerahkan hasil
penilaian peningkatan kualitas implementasi SIADPA plus terhadap
Pengadilan Agama di wilayahnya yang disertai dengan berkas
penilaian kepada Panitia Pusat.
b. Penilaian Tahap Kedua
1. Penilaian dilakukan oleh Tim Pusat dari Ditjen Badilag MA RI
terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang memiliki
predikat terbaik pertama dan kedua di setiap Pengadilan Tinggi
Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 7
2. Setelah melakukan penilaian. Tim Pusat akan menetapkan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang berhak mendapatkan
predikat terbaik secara nasional di bidang Implementasi SIADPA
PLUS.
2. Bobot dan Nilai
a. Keseluruhan Bobot penilaian sebesar 100 yang dibagi dalam 5 (lima)
komponen sebagai berikut :
1) Aplikasi Siadpa Plus (software) 10% meliputi:
a) SIADPA
b) SIADPA KIPA
c) SIADPA REGISTER
d) SIADPA LIPA
e) SIADPA AC
f) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
2) Sarana dan prasarana pendukung aplikasi (hardware) 20%
meliputi:
a) Server
b) Client
c) Jaringan
3) SDM implementasi aplikasi (brainware) 40% meliputi:
a) Administrator
b) User :
- Petugas meja I
- Kasir
- Ketua/Wakil Ketua
- Panitera/Wakil Panitera
- Panitera Pengganti
- Jurusita/Jurusita Pengganti
- Ketua Majelis
- Hakim
- Petugas Meja III
- Panmud Hukum, Panmud Gugatan, Panmud Permohonan
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 8
4) Kebijakan pimpinan 15% meliputi:
a) Regulasi
b) Kegiatan
5) Aplikasi pendukung 15% meliputi:
a) Berbasis Web: (10%)
- Info perkara
- Tabayun online
- Aplikasi Posbakum
b) Berbasis desktop : (5%)
- Aplikasi Antrian Sidang
- Aplikasi TV Media Center
- Aplikasi Barcode
- Aplikasi Anjungan Informasi Mandiri
- Aplikasi Arsip Perkara Digital
- Aplikasi SMS Info Perkara
b. Penilaian setiap komponen dilakukan dengan kategori sebagai berikut :
1). Data lengkap dan valid 76% s.d 100% : 4
2). Data lengkap dan valid 51% s.d 75% : 3
3). Data lengkap dan valid 26% s.d 50% : 2
4). Data lengkap dan valid 1% s.d 25 % : 1
5). Data tidak ada/kosong : 0
c. Penandatanganan hasil penilaian
Hasil penilaian terhadap Implementasi SIADPA Plus di Pengadilan
Tinggi Agama harus ditanda tangani oleh Koordinator dan seluruh
Anggota Tim Penilai.
3. Penghitungan Nilai
a. Perhitungang nilai dilakukan dengan menjumlahkan semua bobot nilai
dari masing masing komponen. Nilai masing-masing komponen adalah
jumlah total dari nilai masing-masing variabel.
b. Apabila terdapat persamaan nilai, maka akan dilakukan perhitungan
ulang berdasarkan skor/bobot kategori tertinggi.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 9
4. Metode Penilaian
Penilaian dilakukan dengan cara:
a. Penilaian langsung
b. Penilaian online
Pelaksana Penilaian
1. Tingkat Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar’iyah Aceh
a. Penilaian dilaksanakan oleh sebuah Tim yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar’iyah Aceh.
b. Tim yang ditunjuk terdiri seorang koordinator dan 2 orang anggota.
2. Tingkat Nasional
a. Penilaian dilaksanakan oleh sebuah Tim yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
b. Tim yang ditunjuk terdiri seorang koordinator dan 2 orang anggota.
Penentuan dan Pengumuman
1. Penentuan Implementasi Siadpa Plus terbaik tingkat wilayah ditentukan
oleh PTA/MS Aceh untuk diusulkan kepada tim penilai tingkat nasional di
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
2. Penentuan Implementasi Siadpa Plus terbaik tingkat nasional akan
dilaksanakan dalam rapat tim penilai tingkat nasional di Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
3. Pengumuman Pemenang Siadpa Plus tingkat Nasional akan diumumkan
pada bulan September 2014 dalam acara Badilag Award 2014.
Waktu Penilaian
1. Penilaian tingkat Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh
dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni 2014.
2. Hasil penilaian tingkat Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh
melalui email ditbinadpa@badilag.net dan atau ditbinadmin@gmail.com
dengan dilampiri berita acara penilaian ke tim penilai tingkat nasional
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 10
paling lambat tanggal 1 Juli 2014. Penilaian tingkat Nasional dilaksanakan
pada bulan Juli s/d Agustus 2014.
Pembiayaan
Seluruh pembiayaan untuk penilaian peningkatan kualitas implementasi
SIADPA plus Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tingkat Pengadilan
Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dibebankan pada DIPA masing-
masing. Sedangkan pada Tingkat Pusat dibebankan pada DIPA Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
Penutup
Demikian Pedoman Penilaian peningkatan kualitas implementasi
SIADPA plus Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah ini disusun. Hal-hal yang
belum dimuat dalam pedoman ini akan dibuat dalam peraturan tersendiri dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari pedoman ini.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 11
PEDOMAN PENILAIAN
WEBSITE PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
TAHUN 2014
Objek Penilaian
Objek penilaian adalah website peradilan agama yang berjumlah 388
pengadilan. Jumlah 388 pengadilan ini meliputi 29 Mahkamah Syar’iyah
Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan 359 Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan
Agama dari berbagai kelas pengadilan.
Kriteria dan Sistem Penilaian
1. Kriteria
Beranjak dari dasar penilaian di atas khususnya SK 1-144/2011, kriteria
penilaian atas website secara garis besar meliputi informasi yang wajib
diumumkan secara berkala oleh pengadilan, informasi yang wajib
diumumkan secara berkala oleh Mahkamah Agung RI dan informasi yang
wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh Publik.
Namun, untuk penilaian atas website peradilan agama, kriteria yang
akan dinilai atas website peradilan agama hanya meliputi informasi yang
wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan informasi yang
wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.
2. Sistem Penilaian atau Skoring
Sistem penilaian atau skoring atas website lembaga peradilan agama
tahun 2014 adalah berikut ini:
Tabel Skor Kelengkapan Informasi
Skor Keterangan
2 Informasi lengkap
1 Informasi tidak lengkap
0 Informasi tidak ada sama sekali
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 12
Skor di atas merupakan skor untuk penilaian masing-masing kriteria
jenis informasi di dalam website pengadilan. Untuk kriteria penilaian
detailnya telah dirumuskan dengan merujuk SK 1-144/2011 dan regulasi
lain yang relevan dan berlaku.
Metodologi
Tahapan dan metodologi pelaksanaan kegiatan penilaian website
Peradilan Agama tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan pedoman penilaian website peradilan agama terutama
mengenai kriteria penilaian. Kriteria penilaian disusun dengan merujuk
kepada regulasi keterbukaan informasi seperti UU Keterbukaan
Informasi Publik, UU Pelayanan Publik, SK 1-144/2011 dan laporan
hasil penilaian pada tahun-tahun sebelumnya;
2. Pemantauan dan penilaian seluruh website pengadilan.
Untuk website Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama
dinilai oleh Tim Penilai Ditjen Badan Peradilan Agama.
Sedangkan Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama
melakukan penilaian terhadap website Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan
Agama yang ada di wilayahnya dan mengirimkan hasilnya melaui email
dirjen@badilag.net.
3. Cross examinations. Tahapan kegiatan ini merupakan tahapan untuk
memeriksa ulang website Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi
Agama dan website Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama terbaik
dari masing-masing wilayah Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan
Tinggi Agama;
4. Penentuan pemenang dan pembuatan laporan penilaian atas website
pengadilan.
Waktu Penilaian
Penilaian :
1. Penilaian website Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama
oleh Tim Penilai Ditjen Badan Peradilan Agama dilakukan pada Bulan
Mei – Juli 2014;
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 13
2. Penilaian website Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama oleh Tim
PenilaiMahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dilakukan
pada Bulan Mei –Juni 2014;
3. Pemeriksaan ulang (cross examination)oleh Tim Penilai Ditjen Badan
Peradilan Agama dilakukan pada Juli - Agustus 2014.
Hasil penilaian oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi
Agama terhadap website Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama di
wilayahnya harus dikirimkan ke Tim Penilai Ditjen Badan Peradilan Agama
paling lambat minggu terakhir di Bulan Juli 2014 melalui e-mail
dokinfo.badilag@gmail.com.
Kriteria dan Matriks Penilaian
Untuk kriteria dan matriks penilaian website dapat dilihat pada
lampiran pada bagian akhir Pedoman ini (halaman 34).
Penentuan Pemenang
Dalam penentuan peringkat dan skoring website Mahkamah Syar’iyah
Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama,
tidak menutup kemungkinan bahwa dari hasil penilaian,terdapat dua atau
lebih website pengadilan yang memiliki bobot skor total yang sama. Untuk
mengatasinya, maka peringkat ditentukan dengan skenario-skenario berikut
ini:
1. Apabila skor total dua atau lebih pengadilan adalah sama, maka skor
total informasi tentang perkara dan persidangan yang dilihat. Skor
yang lebih besar menentukan peringkat pengadilan yang bersangkutan.
2. Apabila ternyata skor total informasi tentang perkara dan persidangan
juga masih sama, maka dua kelompok informasi yang meliputi
informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan dan informasi
tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan yang
akan dilihat. Dua kelompok informasi ini akan dijumlah skor totalnya.
Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan
yang bersangkutan.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 14
3. Apabila ternyata skor total Informasi profil dan pelayanan dasar
pengadilan dan informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian,
dan keuangan juga masih sama, maka informasi yang berkaitan
dengan hak masyarakat yang akan dilihat. Semakin besar skornya
maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang bersangkutan.
4. Apabila ternyata skor total informasi yang berkaitan dengan hak
masyarakat juga masih sama, maka berikutnya melihat informasi
program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja pengadilan.
Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan
yang bersangkutan.
5. Apabila ternyata skor total informasi program kerja, kegiatan, keuangan
dan kinerja pengadilan juga masih sama, maka berikutnya melihat
informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan. Semakin besar
skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang
bersangkutan.
6. Apabila ternyata skor total informasi tentang pengawasan dan
pendisiplinan juga masih sama, maka berikutnya melihat informasi
tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian. Semakin besar
skornya maka semakin tinggi juga peringkat pengadilan yang
bersangkutan.
7. Apabila ternyata skor total informasi tentang peraturan, kebijakan, dan
hasil penelitian juga masih sama, maka berikutnya melihat informasi
laporan akses informasi. Semakin besar skornya maka semakin tinggi
juga peringkat pengadilan yang bersangkutan.
8. Namun, apabila ternyata skor total informasi laporan akses informasi
juga masih sama, maka berikutnya melihat kelompok informasi lain-
lain. Semakin besar skornya maka semakin tinggi juga peringkat
pengadilan yang bersangkutan.
Bila akhirnya skor total informasi lain-lain juga masih sama, maka
pemeringkatan dilakuan berdasarkan kesepakatan tim penilai. Desain website,
kecepatan akses, user friendlyness, dan sebagainya menjadi bahan penilaian
untuk penentuan peringkat.
Pembiayaan
Seluruh biaya yang diperlukan untuk Penilaian Pelayanan Publik dan
Meja Informasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dibebankan pada
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 15
DIPA dalam lingkungan peradilan agama di masing-masing satuan kerja dan
DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Penutup
Demikian Pedoman Penilaian Pelayanan Publik dan Meja Informasi
Agama/Mahkamah Syar’iyah ini disusun. Hal-hal yang belum dimuat di
pedoman ini akan dibuat dalam peraturan tersendiri dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari pedoman ini.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 16
PEDOMAN LOMBA
PEMANFAATAN SIMPEG DAN E-DOC
PERADILAN AGAMA DI INDONESIA TAHUN 2014
Mekanisme Penilaian
Penilaian dilakukan dengan menggunakan aplikasi online yang
diintegrasikan dengan aplikasi SIMPEG dan E-Doc dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Jika data/e-Doc untuk unsur/komponen yang dinilai “Ada”, maka diberi
angka 100.
2. Jika data/e-Doc untuk unsur/komponen yang dinilai “Tidak Ada”, maka
diberi angka 0.
3. Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai Data dan e-Doc.
4. Nilai Data adalah penjumlahan dari nilai unsur dalam SIMPEG.
5. Nilai E-Doc adalah penjumlahan dari nilai unsur dalam E-Doc,
6. Nilai Unsur adalah penjumlahan dari nilai komponen masing-masing
unsur.
7. Nilai Komponen diperoleh dengan cara mengalikan antara Bobot dengan
angka masing-masing komponen (Bobot x Angka).
Kriteria Unsur dan Bobot Penilaian
Kriteria Unsur dan Bobot Penilaian dalam lomba ini adalah sebagai
berikut:
NO URAIAN UNSUR/KOMPONEN
YANG DINILAI BOBOT
SIMPEG DAN E-DOC 100%
A. SIMPEG 60%
1 DATA PRIBADI 8% NIP Baru X 1%
Nama Lengkap X 1%
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 17
Tempat lahir X 1%
Tanggal lahir X 1%
Jenis Kel./Gol Darah X 1%
Agama X 1%
No. Taspen X 1%
No. Karpeg X 1%
2 DATA KELUARGA 4%
Nama Lengkap X 0,50%
Tempat lahir X 0,50%
Tanggal lahir X 0,50%
Agama X 0,50%
Pekerjaan X 0,50%
Jenis Kelamin X 0,50%
Pendidikan X 0,50%
Hub Keluarga X 0,50%
3 DATA PANGKAT/GOLONGAN 8%
TMT X 1,0%
Golongan/Pangkat X 1,0%
Jnis Kenaikan X 1,0%
Gaji Pokok X 1,0%
Nomor SK X 1,0%
Tanggal SK X 1,0%
Pejabat SK X 1,0%
Masa Kerja X 1,0%
4 DATA MUTASI/PROMOSI 8%
TMT X 1,0%
Nama Instansi X 1,0%
Unit Kerja X 1,0%
Jabatan X 1,0%
Jenis Jabatan X 1,0%
Nomor SK X 1,0%
Tanggal SK X 1,0%
Pejabat SK X 1,0%
5 DATA PENDIDIKAN FORMAL 8%
Jenjang Pendidikan X 1,6%
Lokasi X 1,6%
Negara X 1,6%
Tanggal Ijazah X 1,6%
No. Ijazah X 1,6%
6 DATA DIKLAT 8%
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 18
Nama Diklat X 1,0%
Jenis Diklat X 1,0%
Lembaga X 1,0%
Lokasi X 1,0%
Tanggal X 1,0%
No Sertifikat X 1,0%
Nilai X 1,0%
Atas Biaya X 0,5%
Peran X 0,5%
7 DATA GAJI BERKALA 8% TMT X 3,0%
Gaji Pokok X 3,0%
KPKN X 2,0%
8 DATA DP3 8%
a. Tahun X 2,0%
b. Pejabat Penilai X 2,0%
c. Atasan Pejabat Penilai X 2,0%
d. Unsur yang dinilai X 2,0%
B. E-DOC 40%
1 DOC MUTASI/PROMOSI 6,0%
SK Mutasi X 1,5%
SPP X 1,5%
SPMT X 1,5%
SPMJ X 1,5%
2 DOC. PENDIDIKAN FORMAL X 6,0%
3 DOC. DIKLAT X 6,0%
4 DOC. TANDA JASA X 5,0%
5 DOC. GAJI BERKALA X 6,0%
6 DOC. SIMPOSIUM X 5,0%
7 DOC. DP 3 X 6,0%
Penentuan Pemenang
Penentuan pemenang dalam lomba ini ditentukan dengan cara:
1. Satuan Kerja yang memiliki nilai akhir tertinggi I ditetapkan sebagai
Pemenang I.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 19
2. Satuan Kerja yang memiliki nilai akhir tertinggi II ditetapkan sebagai
Pemenang II.
3. Satuan Kerja yang memiliki nilai akhir tertinggi II ditetapkan sebagai
Pemenang III.
4. Jika terdapat Satuan Kerja memiliki nilai akhir sama, maka akan dilihat
tingkat validitas datanya. Tingkat validitas akan menambah “satu nilai”.
5. Jika Satuan Kerja yang sudah ditunjuk sebagai pemenang dan di
kemudian hari diketahui terdapat kesalahan data/e-doc, maka Satuan
Kerja tersebut didiskualifikasi dan dicabut penghargaannya.
Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam
pedoman yang lebih teknis. Jika ada kesalahan dalam pedoman ini, maka akan
dikoreksi sebagaimana mestinya.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 20
PEDOMAN LOMBA
PELAYANAN PUBLIK DAN MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH TAHUN 2014
Komponen Penilaian
Penilaian Pelayanan Publik dan Meja Informasi Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah dilakukan terhadap 7 (tujuh) komponen sebagai
berikut:
1. Tata Ruang Pengadilan
2. Maklumat dan Standar Pelayanan
3. Pengaduan
4. Pengelolaan dan Layanan Meja Informasi
5. Kualitas Petugas Meja Informasi
6. Fasilitas Meja Informasi
7. Pelaporan Meja Informasi
Setiap komponen tersebut memiliki sejumlah kriteria sebagaimana
terjabarkan dalam formulir penilaian (terlampir).
Sistem Penilaian
1. Tahapan penilaian
Penilaian terhadap Pelayanan Publik dan Meja Informasi Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
a. Penilaian Tahap Pertama
1. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Pengadilan Tinggi
Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan
memakai pedoman ini. Sasaran penilaian adalah Pelayanan Publik
dan Meja Informasi di seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iyah yang berada dalam wilayah hukumnya.
2. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah
Aceh menyerahkan hasil penilaian terhadap Pelayanan Publik dan
Meja Informasi di seluruh Pengadilan yang berada dalam wilayah
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 21
hukumnya kepada Panitia Pusat dilengkapi dengan berkas
penilaian.
b. Penilaian Tahap Kedua (Akhir)
1. Penilaian dilakukan oleh Tim Pusat dari Ditjen Badilag terhadap
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang memiliki Pelayanan
Publik dan Meja Informasi terbaik pada setiap wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh.
2. Setelah melakukan penilaian, Tim Penilai Pusat akan menetapkan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang berhak
mendapatkan predikat terbaik secara nasional di bidang
Pelayanan Publik dan Meja Informasi.
2. Rentang Nilai dan Nilai Akhir
a. Rentang nilai
Rentang nilai yang dipakai ialah 0-1-2. Nilai terendah adalah 0 dan nilai
tertinggi adalah 2. Nilai tersebut diberikan untuk tiap komponen, bukan
tiap kriteria.
b. Nilai Akhir
Nilai akhir adalah jumlah seluruh nilai komponen.
c. Penandatanganan Hasil Penilaian
Hasil penilaian terhadap Pelayanan Publik dan Meja Informasi di
Pengadilan Tinggi/Mahkamah Syar’iyah harus ditandatangani oleh
koordinator dan seluruh anggota Tim Penilai.
Pelaksanaan penilaian
1. Tingkat Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh
a. Pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh,
penilaian dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh.
b. Tim Penilai tingkat Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah
Aceh terdiri dari seorang koordinator merangkap anggota dan
minimal 2 (dua) orang anggota.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 22
2. Tingkat Nasional
a. Pada tingkat nasional, penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI.
b. Tim Penilai Pusat terdiri dari seorang koordinator merangkap
anggota dan 10 (sepuluh) orang anggota yang berasal dari Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
Penentuan dan Pengumuman Pelayanan Publik dan
Meja Informasi Terbaik
1. Penentuan
Penentuan Pelayanan Publik dan Meja Informasi terbaik akan
dilaksanakan dalam rapat Tim Penilai tingkat pusat di Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
2. Pengumuman
Pelayanan Publik dan Meja Informasi terbaik tingkat propinsi dan
tingkat nasional akan diumumkan pada bulan September 2014.
Waktu Penilaian
1. Penilaian pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah
Aceh dilaksanakan mulai Juni hingga Juli 2014.
2. Pengiriman hasil penilaian Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah
Syar’iyah Aceh ke tingkat pusat paling lambat pada tanggal 31 Juli 2014.
Hasil penilaian oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah
Aceh dapat dikirim melalui email: dokinfo.badilag@gmail.com
3. Penilaian pada tingkat nasional dilaksanakan pada bulan Agustus 2014.
Pembiayaan
Seluruh biaya yang diperlukan untuk Penilaian Pelayanan Publik dan
Meja Informasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dibebankan pada
DIPA dalam lingkungan peradilan agama di masing-masing satuan kerja dan
DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 23
Penutup
Demikian Pedoman Penilaian Pelayanan Publik dan Meja Informasi
Agama/Mahkamah Syar’iyah ini disusun. Hal-hal yang belum dimuat di
pedoman ini akan dibuat dalam peraturan tersendiri dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari pedoman ini.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 24
FORMULIR PENILAIAN
PELAYANAN PUBLIK DAN MEJA INFORMASI
Nama PA/MSy :
Yurisdiksi PTA/MSyAceh :
No. Komponen Kriteria yang dinilai
Nilai
Kriteria Nilai
Komponen 0 1 2
1.
Tata Ruang
Pengadilan
a. Tersedianya ruang tunggu,
ruang pelayanan publik, ruang
informasi, dan ruang sidang
yang bersih dan nyaman
b. Tata ruang yang steril dari
Interaksi aparat peradilan
dengan pencari keadilan
2.
Maklumat dan
Standar
Pelayanan
a. Informasi tentang jenis
perkara yang ditangani
Pengadilan
b. Informasi tentang prosedur
berpekara
c. SOP pelayanan publik
d. Pengumuman standar panjar
biaya perkara
e. Pengumuman pengembalian
sisa panjar
f. Tersedianya informasi jadwal
sidang
g. Tersedianya sistem antrian
sidang
3.
Pengaduan
a. Tersedianya fasilitas
pengaduan terhadap
pelayanan Pengadilan
b. Tersedianya statistik
pengaduan
c. Tersedianya data tindak lanjut
pengaduan
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 25
4.
Pengelolaan dan
Layanan Meja
Informasi
a. SK Pembentukan Meja
Informasi
b. Sosialisasi Meja Informasi
c. Pelatihan petugas Meja
Informasi
d. Jenis-jenis layanan yang
diberikan
e. Waktu beroperasinya layanan
Meja Informasi
5.
Kualitas Petugas
Meja Informasi
a. Wawasan mengenai tupoksi
pengadilan
b. Pemahaman terhadap jenis-
jenis informasi yang boleh dan
tidak boleh diberikan kepada
publik
c. Kemampuan berkomunikasi
d. Kemampuan menguasai
komputer
6.
Fasilitas Meja
Informasi
a. Penempatan Meja Informasi
b. Ketersediaan komputer yang
terhubung dengan SIADPA
c. Ketersediaan formulir dan
register permohonan
informasi
7. Pelaporan Meja
Informasi
a. Pencatatan terhadap identitas
dan keperluan pemohon
informasi
b. Laporan berkala yang
ditujukan kepada atasan
NILAI TOTAL
KETERANGAN:
a. Perhitungan Nilai Kriteria
Pengisian nilai untuk tiap kriteria dilakukan dengan membubuhkan tanda silang
(X). Nilai 0 diberikan bila obyek penilaian di bawah standar, nilai 1 bila obyek
penilaian mendekati standar dan nilai 2 bila obyek penilaian di atas standar.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 26
Contoh: Meja Informasi di sebuah Pengadilan dilengkapi dengan perangkat
komputer tapi tidak terhubung dengan SIADPA, maka nilai yang diperoleh
Pengadilan tersebut adalah 1 untuk Komponen ke-6, kriteria b.
b. Perhitungan Nilai Komponen
Perhitungan Nilai Komponen dilakukan dengan rumus:
Nilai Seluruh Kriteria = Nilai Komponen
Jumlah Kriteria
Contoh:
Komponen Pengelolaan dan Layanan Meja Informasi memiliki lima kriteria, dari a
sampai e. Misalnya nilai yang dikumpulkan sebuah Pengadilan untuk setiap
kriteria adalah 2, 1, 1, 0, dan 1. Maka nilai komponen yang diperoleh Pengadilan
tersebut adalah:
2 + 1 + 1 + 0 + 1 = 5 = 5 5 5
c. Perhitungan Nilai Total
Perhitungan Nilai Total dilakukan dengan rumus:
Nilai Komponen 1 + Nilai Komponen 2 + Nilai Komponen 3 + Nilai Komponen 4 +
Nilai Komponen 5 + Nilai Komponen 6 + Nilai Komponen 7 = Nilai Total
Contoh:
Nilai untuk tiap komponen yang diperoleh sebuah Pengadilan adalah sebagai
berikut: 1,5, 2, 2, 1, 2, dan 0,5. Maka Nilai Total Pengadilan tersebut adalah:
1,5 + 2 + 2 + 1 + 2 + 0,5 = 9
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 27
PEDOMAN LOMBA PEMBERKASAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH
TAHUN 2014
Peserta Lomba
Peserta lomba adalah hakim pengadilan agama dan mahkamah syar’iyah
seluruh Indonesia.
Waktu & Sasaran
1. Lomba ini dilaksanakan mulai bulan Juni hingga September 2014.
2. Penilaian dalam lomba ini dilakukan terhadap berkas perkara
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (Bundel A dan putusan).
Persyaratan Berkas
Berkas perkara yang diperlombakan harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
1. Putusan tahun 2010 ke atas;
2. Putusan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan perkara perceraian yang kumulatif atau perkara putusan non-
perceraian.
Aspek Penilaian
Aspek-aspek yang dinilai dalam lomba adalah:
1. Administrasi perkara;
2. Administrasi persidangan;
3. Pertimbangan hukum dan amar putusan.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 28
Tim Penilai
Pemenang lomba ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang diberikan
oleh Tim Penilai yang terdiri dari Tim Penilai Tingkat Wilayah dan Tim Penilai
Tingkat Pusat.
Tim Penilai Tingkat Pusat terdiri dari 9 (sembilan) orang: tiga orang
menilai administrasi perkara; tiga orang menilai administrasi persidangan; dan
tiga orang menilai pertimbangan hukum dan amar putusan.
Mekanisme Lomba
Lomba ini dilaksanakan dalam dua tingkat dan dua tahap, yaitu:
1. Tingkat Wilayah
Tim Penilai pada setiap Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah
Aceh menyeleksi berkas-berkas perkara terbaik dari Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah di wilayahnya, lalu memilih 1 (satu) berkas
perkara terbaik dan mengirimkannya ke Tim Penilai Tingkat Pusat.
Penilaian dilakukan pada bulan Juni-Juli 2014 dan hasilnya harus sudah
diterima Tim Penilai Tingkat Pusat paling lambat tanggal 7 Agustus
2014. Berkas yang dikirim ke Tim Penilai Tingkat Pusat adalah berkas
asli.
2. Tingkat Pusat
Tim Penilai yang dibentuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI menerima, memeriksa dan menyeleksi 29 (dua
puluh sembilan) berkas perkara terbaik yang telah dikirim oleh Tim
Penilai dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Penilaian dilakukan pada bulan Agustus 2014 dan hasilnya diumumkan
pada akhir September 2014.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 29
Kategori Juara
Tim Penilai Tingkat Pusat akan memilih juara I, II, dan III untuk dua
kategori, yaitu:
1. Kategori perkara perceraian kumulatif.
2. Kategori perkara non-perceraian.
Penghargaan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI akan
memberikan penghargaan kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah
Syar’iyah Aceh yang berkas perkaranya ditetapkan sebagai juara oleh Tim
Penilai Tingkat Pusat.
Anggaran
Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan anggaran Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan anggaran Pengadilan Tinggi
Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh tahun 2014.
Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam
pedoman yang lebih teknis. Jika ada kesalahan dalam pedoman ini, maka akan
dikoreksi sebagaimana mestinya.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 30
PEDOMAN LOMBA
PENULISAN KARYA ILMIAH
PERADILAN AGAMA DI INDONESIA TAHUN 2014
Tema Artikel
Beberapa pilihan topik naskah adalah sebagai berikut:
1. Peradilan Agama dan Reformasi Peradilan di Indonesia
2. Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama
3. Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia
4. Menuju Peradilan Agama yang Modern Berkelas Dunia
Persyaratan Peserta
1. Peserta lomba adalah seluruh aparatur peradilan agama di Indonesia
baik tingkat pertama maupun tingkat banding yang terdiri dari tiga
kategori:
a. Hakim;
b. Tenaga kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
c. Tenaga kesekretariatan.
2. Peserta lomba dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) naskah artikel.
3. Lomba penulisan karya ilmiah ini tidak dipungut biaya.
Kriteria & Ketentuan Lomba
Lomba ini dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. Artikel harus merupakan hasil karya asli penulis sendiri. Panitia berhak
menggugurkan pemenang jika di kemudian hari tulisan terbukti bukan
karya asli.
2. Artikel berbentuk tulisan ilmiah populer.
3. Artikel belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun, belum
pernah dipublikasikan di media cetak maupun online, tidak sedang
disertakan dalam lomba lainnya dan tidak sedang dalam proses
publikasi pada media lainnya.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 31
4. Pengiriman naskah artikel dilampirkan fotokopi identitas diri dan surat
pernyataan yang menerangkan bahwa tulisan adalah karya asli penulis.
5. Artikel dikirim dalam bentuk Word paling lambat tanggal 15 Agustus
2014, melalui email ke dokinfo.badilag@gmail.com cc:
badilag.lomba2014@gmail.com.
6. Hasil lomba akan diumumkan melalui www.badilag.net pada September
2014.
7. Tulisan yang masuk menjadi hak milik panitia.
8. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
Ketentuan Penulisan
Penulisan karya ilmiah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Artikel ditulis menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran
huruf 12 dan spasi 1,5.
2. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dengan batas kiri dan atas 4
cm, kanan dan bawah 3 cm.
3. Jumlah halaman maksimal 15 halaman diluar lampiran dan data
pendukung.
4. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan
tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan, sederhana, jelas dan mudah
dipahami.
5. Isi artikel harus relevan dengan tema lomba dan topik penulisan.
6. Penulisan mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah.
Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan artikel ini adalah:
1. Halaman depan naskah berisi judul artikel yang diketik dengan huruf
kapital, diikuti dengan nama lengkap penulis, dan nama perguruan
tinggi dan tahun.
2. Abstrak.
3. Pendahuluan.
4. Pembahasan.
5. Kesimpulan.
6. Daftar Pustaka.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 32
7. Lampiran (jika ada).
8. Curriculum Vitae Penulis.
9. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa artikel yang dibuat adalah
hasil karya asli penulis sendiri.
Aspek Penilaian
Aspek penilaian meliputi:
Sistematika, bahasa dan referensi tulisan;
Ide/gagasan tulisan;
Kegunaan tulisan untuk perkembangan peradilan agama di Indonesia.
Kategori dan Hadiah Pemenang
1. Pemenang terdiri dari Juara I, Juara II dan Juara III yang dikelompokkan
sesuai dengan kategori peserta
2. Seluruh pemenang berhak atas piagam penghargaan dan hadiah dari
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.
Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam
pedoman yang lebih teknis. Jika ada kesalahan dalam pedoman ini, maka akan
dikoreksi sebagaimana mestinya.
Pedoman Lomba Memperingati 25 Tahun UU Peradilan Agama | Ditjen Badilag MA RI 2014 33
CONTACT PERSONS & TIMELINE KEGIATAN LOMBA DALAM RANGKA MEMPERINGATI 25 TAHUN UU NO. 7/1989
DITJEN BADILAG 2014
CONTACT PERSONS:
No JENIS LOMBA CONTACT PERSONS
NO. TELP & EMAIL
1 Implementasi SIADPA Plus Subeno Trio Leksono, S.H., M.M. Tohir, S.H.
HP: 0812 1888 0014 Email: subenotrio@yahoo.co.id
2 Pemanfaatan Website Hirpan Hilmi, S.T. HP: 0852 2107 1000 Email: hirpanhilmi77@gmail.com
3 Aplikasi SIMPEG & E-Doc Sutarno, S.Ip., M.M. HP: 0856 850 1691 Email: papazidny@gmail.com
4 Pelayanan Publik & Meja Informasi
Hermansyah, S.H.I Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag
HP: 0856 4009 3005 Email: hhermansyahh@yahoo.co.id
5 Pemberkasan Perkara Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag Mahrus, Lc., M.H.
HP: 0813 7437 9378 Email: candraboyseroza@gmail.com
6 Penulisan Karya Ilmiah Achmad Cholil, S.Ag., LL.M
HP: 0812 1202 0399 Email: cholil.achmad@gmail.com
TIME LINE:
No JENIS LOMBA
PENILAIAN TAHAP
PERTAMA OLEH PTA/MSY
PENILAIAN TAHAP KEDUA
(TERAKHIR) OLEH BADILAG
PENGUMUMAN
1 Implementasi SIADPA Plus
Mei – Juni 2014 Juli – Agustus 2014
September 2014
2 Pemanfaatan Website
Mei – Juli 2014 Juli – Agustus 2014
3 Aplikasi SIMPEG & E-Doc ------ Agustus 2014
4 Pelayanan Publik & Meja Informasi
Juni – Juli 2014 Agustus 2014
5 Pemberkasan Perkara Juni – Juli 2014 Agustus 2014 6 Penulisan Karya Ilmiah ------ Agustus 2014
Jakarta, 20 Mei 2014
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 3
4
Ma
triks D
eta
il Pe
nila
ian
ata
s We
bsite
Pe
ng
ad
ilan
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
A Inform
asi Yang Wajib Dium
umkan Secara Berkala O
leh Pengadilan
1 A.1. Inform
asi Profil dan Pelayanan D
asar Pengadilan
1. Profil Pengadilan;
a. fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan;
Menyajikan inform
asi m
engenai tugas pokok dan fungsi pengadilan beserta cakupan yurisdiksi atau daerah hukum
pengadilan yang bersangkutan.
Salah satu jenis informasi tidak
ada. Tidak ada sam
a sekali.
b. struktur organisasi pengadilan;
Menyajikan inform
asi lengkap struktur berupa: (1) gam
bar beserta nama
jabatan dan pejabatnya; atau (2) bila gam
bar tidak ada setidaknya terdapat daftar nam
a-nama jabatan dan
pejabatnya masing-m
asing.
(1) Struktur dan jabatan ada, nam
un nama pejabat tidak
ada; atau (2) Nam
a pejabat ada, nam
un tidak semua nam
a pejabat dicantum
kan.
Tidak ada sama sekali.
c. alamat, telepon, faksim
ili, dan situs resm
i pengadilan (diganti dengan alam
at email);
Menyajikan alam
at lengkap, nom
or telepon (resmi),
nomor faksim
ile, dan alamat
email pengadilan.
Salah satu kategori informasi
terkait alamat tidak ada.
Tidak ada sama sekali.
d. daftar nama pejabat dan hakim
di pengadilan;
Data lengkap semua pejabat
struktural, pejabat fungsional, dan hakim
berupa: (1) nam
a lengkap; (2) posisi; dan (3) riw
ayat pekerjaan; (4) riw
ayat pendidikan; (5) penghargaan yang diterim
a (bila ada).
(1) Salah satu kategori infom
asi tidak ada atau tidak tersedia; atau (2) Tidak sem
ua pejabat dan hakim
termuat di
dalam w
ebsite.
Hanya ada foto atau tidak ada sam
a sekali
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 3
5
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
e. profil singkat pejabat struktural; dan
Profil singkat pejabat struktural yang m
eliputi: (1) nam
a lengkap; (2) posisi; dan (3) riw
ayat pekerjaan; (4) riw
ayat pendidikan; (5) penghargaan yang diterim
a (bila ada).
Salah satu informasi tidak ada
atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Negara (LH
KPN) di pengadilan
tersebut yang telah diverifikasi dan dikirim
kan oleh KPK.
Laporan Kekayaan ketuapengadilan, w
akil ketua pengadilan, seluruh hakim
, Panitera/Sekretaris, dan kuasa pengguna anggaran atau bendaharaw
an di pengadilan yang bersangkutan sesuai dengan form
at dan ketentuan KPK.
Tidak semua LH
KPN di
pengadilan yang bersangkutan term
uat di dalam w
ebsite atau tersedia sem
ua LHKPN
namun
tidak sesuai dengan format
dan ketentuan KPK.
Tidak ada sama sekali.
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang m
enjadi kew
enangan pengadilan;
Untuk pengadilan tingkat
pertama: (1) terdapat
informasi lengkap atas
prosedur pengajuan dari tingkat pertam
a sampai
dengan kasasi atau peninjauan kem
bali; dan atau (2) inform
asi prosedur pendaftaran dan acara peradilan di pengadilan yang bersangkutan tersedia secara lengkap. U
ntuk pengadilan tingkat banding, terdapat inform
asi lengkap soal proses
Informasi prosedur pengajuan,
pendaftaran, dan acara peradilan tidak tersedia secara lengkap.
Tidak ada sama sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 3
6
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
pengajuan perkara banding.
3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kew
enangan, tugas dan kew
ajiban pengadilan;
(1) Detail biaya keperkaraan; atau (2) SK Ketua Pengadilan m
engenai biaya keperkaraan. Biaya perkara tidak detail.
Tidak ada sama sekali.
4. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertam
a.
(1) Jadwal sidang m
asa lalu paling lam
a 6 (enam) bulan
ketika website diakses dan
dinilai; (2) Jadwal sidang
mendatang (khususnya ketika
website diakses); dan (3)
Terdapat nomor perkara,
nama/inisial nam
a para pihak berperkara, agenda sidang, dan jenis perkara yang ada di jadw
al sidang tersebut.
(1) Tidak ada jadwal sidang
mendatang; atau (2) Data info
perkara tidak lengkap, m
isalnya nomor perkara tidak
ada, nama/inisial nam
a tidak ada, atau jenis perkara tidak ada.
(1) Tidak ada jadwal sidang
mendatang dan data info
perkara yang akan disidangkan; atau (2) Jadw
al sidang masa lalu
ada, namun sudah lebih 6
(ernam) bulan ketika
diakses.
Kriteria ini hanya berlaku untuk pengadilan tingkat pertam
a.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 3
7
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
2 A.2. Inform
asi Berkaitan dengan H
ak Masyarakat
1. Hak-hak para pihak
yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak m
endapat bantuan hukum
, hak atas biaya perkara cum
a-cum
a, serta hak-hak pokok dalam
proses persidangan.
Terdapat informasi tentang:
(1) hak untuk mem
peroleh bantuan hukum
; (2) hak untuk biaya perkara cum
a-cum
a; (3) hak-hak pokok pencari keadilan dalam
proses litigasi dan persidangan.
Salah satu kategori informasi
hak para pihak tidak ada. Tidak ada sam
a sekali.
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim
dan pegaw
ai.
Terdapat informasi tentang:
(1) tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim
dan pegaw
ai; (2) alamat atau
kontak dimana pengaduan
bisa diajukan; (3) jangka w
aktu penyelesaian pengaduan; (4) m
ekanisme
penyelesaian pengaduan.
Salah satu kategori informasi
tidak ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
3. Hak-hak pelapor
dugaan pelanggaran hakim
dan pegawai.
Terdapat informasi m
engenai hak-hak yang dim
iliki pelapor dugaan pelanggaran hakim
dan pegaw
ai.
- Tidak ada sam
a sekali N
ilai hanya 2 dan 0 (ada dan tidak ada).
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 3
8
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
4. Tata cara mem
peroleh pelayanan inform
asi, tata cara m
engajukan keberatan terhadap pelayanan inform
asi serta nam
a dan nomor
kontak pihak-pihak yang bertanggungjaw
ab atas pelayanan inform
asi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan inform
asi.
Terdapat informasi lengkap:
(1) informasi tentang tata
cara mem
peroleh pelayanan inform
asi; (2) jangka waktu
penyelesaian pelayanan; (3) biaya/tarif (bila ada); (4) produk pelayanan; (5) tata cara m
engajukan keberatan dan penanganan keberatan terhadap pelayanan inform
asi; (6) nama dan
nomor kontak pihak-pihak
yang bertanggung jawab atas
pelayanan informasi. (Ini
sesuai dengan UU
Pelayanan Publik dan m
enyesuaikan kondisi pelayanan inform
asi pengadilan).
Salah satu informasi terkait
pelayanan informasi tidak
lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
5. Hak-hak pem
ohon inform
asi dalam
pelayanan informasi.
Informasi hak-hak pem
ohon pelayanan inform
asi meliputi
setidaknya: (1) hak untuk m
emperoleh pelayanan
informasi; (2) hak untuk
mengetahui standar dan
maklum
at pelayanan; (3) hak untuk m
engajukan keberatan dan pengaduan atas pelayanan inform
asi yang diberikan; (4) hak untuk m
engetahui mekanism
e penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan inform
asi (sesuai dengan U
U Pelayanan Publik)
Salah satu kategori hak pem
ohon informasi tidak ada
atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 3
9
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
6. Biaya untuk m
emperoleh salinan
informasi.
Terdapat informasi m
engenai inform
asi apa saja yang dibebankan biaya perolehan inform
asi.
- Tidak ada sam
a sekali N
ilai hanya 2 dan 0 (ada dan tidak ada).
3
A.3. Informasi
Program Kerja,
Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan
1. Ringkasan informasi
tentang program
dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan:
a. nama program
dan kegiatan;
Kategori Informasi tersebut
tersedia secara lengkap berikut inform
asi detail di dalam
nya.
Salah satu kategori informasi
tidak ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
b. penanggungjawab, pelaksana
program dan kegiatan serta nom
or telepon dan/atau alam
at yang dapat dihubungi;
c. target dan/atau capaian program
dan kegiatan;
d. jadwal pelaksanaan program
dan kegiatan;
e. sumber dan jum
lah anggaran yang digunakan, yang setidaknya m
eliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokum
en anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
2. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pem
erintah (LAKIP).
Informasi tersedia secara
lengkap sesuai dengan standar aturan yang berlaku (standar LAKIP).
Informasi tidak tersedia secara
lengkap sesuai dengan standar aturan yang berlaku.
Tidak ada sama sekali.
3. Ringkasan laporan keuangan:
a. rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
Kategori Informasi tersebut
tersedia secara lengkap berikut inform
asi detail di dalam
nya per bulan.
Salah satu kategori informasi
tidak ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
b. neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
Tersedia inform
asi terkait ringkasan daftar aset dan inventaris aset secara detail.
Informasi terkait ringkasan
daftar aset dan inventaris aset tersedia secara tidak lengkap atau detail.
Tidak ada sama sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
0
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
5. Informasi tentang
pengumum
an pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Terdapat keterbukaan inform
asi soal pengumum
an pengadaan barang dan jasa berikut dengan: (1) prosedur pengadaan barang dan jasa; (2) alam
at dan kontak pengajuan pengadaan barang dan jasa; (3) m
ekanisme
prosedur yang berlaku; (4) m
ekanisme keberatan dan
pengaduan atas hasil pengadaan barang dan jasa.
Salah satu kategori informasi
terkait dengan pengadaan barang dan jasa tidak ada atau tidak lengkap.
Tidak ada sama sekali.
4 A.4. Inform
asi Laporan Akses Inform
asi
Ringkasan laporan akses inform
asi.
a. jumlah perm
ohonan informasi
yang diterima;
Kategori Informasi tersebut
tersedia secara lengkap berikut inform
asi detail di dalam
nya.
Salah satu kategori informasi
tidak ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
b. waktu yang diperlukan dalam
m
emenuhi setiap perm
ohonan inform
asi;
c. jumlah perm
ohonan informasi
yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan perm
ohonan inform
asi yang ditolak;
d. alasan penolakan permohonan
informasi.
5 A.5. Inform
asi Lain
Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di setiap kantor pengadilan. (Keterangan: Inform
asi ini kurang relevan dengan w
ebsite, sehingga diganti dengan inform
asi terkait dengan tingkat kunjungan
Tersedia informasi lengkap:
(1) jumlah pengunjung
website secara total, per
bulan, dan per hari; dan (2) asal pengunjung w
ebsite (um
umnya negara).
Salah satu kategori informasi
tersebut tidak ada atau tidak lengkap.
Tidak ada sama sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
1
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
website)
B Inform
asi Yang Wajib Dium
umkan Secara berkala O
leh MA (pengadilan di baw
ahnya tidak akan dinilai dengan kategori penilaian ini)
C Inform
asi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan D
apat Diakses oleh Publik
1 C.1. U
mum
1. Seluruh informasi
lengkap yang termasuk
dalam kategori inform
asi yang w
ajib diumum
kan secara berkala oleh pengadilan dan M
A;
Lihat kategori penilaian di atas.
Lihat kategori penilaian di atas. Lihat kategori penilaian di atas.
2. Daftar Informasi
Publik yang sekurang-kurangnya m
emuat
(format sesuai SK 1-
144/2011):
a. nomor;
JENIS KATEG
ORISASI TIDAK RELEVAN
UN
TUK DIN
ILAI DALAM PEN
ILAIAN IN
FORM
ASI WEBSITE
PENG
ADILAN, M
ENG
INGAT FO
RMAT IN
I LEBIH TERKAIT DENG
AN PERM
OH
ON
AN IN
FORM
ASI SECARA FISIK.
b. ringkasan isi informasi;
c. pejabat atau unit/satuan kerja yang m
enyediakan informasi;
d. penanggungjawab pem
buatan atau penerbitan inform
asi;
e. waktu dan tem
pat pembuatan
informasi;
f. bentuk informasi yang tersedia
(cetak atau elektronik); dan
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
2
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
g. jangka waktu penyim
panan atau retensi arsip.
2 C.2. Inform
asi tentang Perkara dan Persidangan
1. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum
tetap m
aupun yang belum
berkekuatan hukum
tetap.
Tersedia putusan dan penetapan pengadilan di tahun tertentu dengan jum
lah persentase 71-100%
dari jumlah perkara putus
tahun tertentu berdasarkan statistik perkara pengadilan yang bersangkutan.
(1) Tersedia hanya putusan atau penetapan saja di tahun tertentu dengan jum
lah persentase 71-100%
; atau (2) Tersedia jum
lah putusan dan penetapan pengadilan di tahun tertentu dengan jum
lah persentase hanya 41-70%
dari jum
lah perkara putus tahun tertentu berdasarkan statistik perkara pengadilan yang bersangkutan.
(1) Tersedia jumlah
putusan dan atau penetapan di tahun tertentu dengan jum
lah pesentase 0-40%
dari jum
lah perkara putus tahun tertentu berdasarkan statistik perkar; atau (2) Tidak ada sam
a sekali
2. Informasi dalam
Buku Register Perkara.
(1) Terdapat informasi
register perkara sesuai dengan kew
enangan atau kom
petensi absolut pengadilan yang bersangkutan; dan (2) Inform
asi register perkara tersebut terakhir kali dim
utakhirkan kurang dari 6(enam
) bulan lalu ketika assessm
ent dilakukan.
(1) Terdapat informasi register
perkara sesuai dengan kew
enangan atau kompetensi
absolut pengadilan yang bersangkutan nam
un tidak lengkap (m
isalnya hanya ada info perkara pidana saja atau info perkara perdata saja); atau (2) Inform
asi register perkara tersebut terakhir kali dim
utakhirkan lebih dari 6 (enam
) bulan lalu ketika assessm
ent dilakukan.
Tidak ada sama sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
3
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
3. Data statistik perkara, antara lain: jum
lah dan jenis perkara.
(1) Informasi detail perkara
termasuk sisa tahun lalu,
perkara masuk, perkara
putus, perkara sisa; (2) Inform
asi detail perkara per jenis perkara; dan (3) Tersedia statistik m
inimal 2
tahun atau lebih ke belakang.
(1) Salah satu kategori inform
asi detail perkara tidak ada atau tidak lengkap atau tidak detail; atau (2) Tersedia statistik kurang dari 2 tahun ke belakang.
Tidak ada sama sekali.
4. Tahapan suatu perkara dalam
proses penanganan perkara;
Untuk pengadilan tingkat
pertama: (1) terdapat
informasi lengkap atas
prosedur pengajuan dari tingkat pertam
a sampai
dengan kasasi atau peninjauan kem
bali; dan atau (2) inform
asi prosedur pendaftaran dan acara peradilan di pengadilan yang bersangkutan tersedia secara lengkap. U
ntuk pengadilan tingkat banding: Terdapat inform
asi lengkap soal proses pengajuan perkara banding.
Informasi prosedur pengajuan,
pendaftaran, dan acara peradilan tidak tersedia secara lengkap.
Tidak ada sama sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
4
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
5. Laporan penggunaan biaya perkara.
(1) Tersedia informasi secara
detail dan rinci mengenai
penggunaan biaya perkara (berdasarkan SE M
A No.
9/2008) sekurang-kurangnya terdiri dari: (a) sisa aw
al periode laporan; (b) jum
lah uang m
asuk selama periode
pelaporan; (c) jumlah uang
terpakai selama periode
laporan; (d) jumlah uang
dikembalikan pada para
pihak selama periode
laporan; (e) sisa akhir periode laporan; dan (2) Inform
asi tersebut disajikan dalam
bentuk laporan bulanan dan atau laporan tahunan.
Salah satu detail atau kategori inform
asi terkait penggunaan biaya perkara tidak ada atau tidak tersedia.
Tidak ada sama sekali.
3 C.3. Inform
asi tentang Pengaw
asan dan Pendispilinan
1. Jumlah, jenis, dan
gambaran um
um
pelanggaran yang ditem
ukan pengawas
atau yang dilaporkan oleh m
asyarakat serta tindaklanjutnya.
Tersedia informasi lengkap
mengenai laporan atau data:
(1) jumlah laporan; (2) jenis
laporan; (3) gambaran um
um
yang ditemukan pengaw
as atau yang dilaporkan m
asyarakat; dan (4) tindak lanjut pelaporan
Salah satu kategori informasi
tidak ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
2. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam
pemeriksaan
dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim
atau pegaw
ai yang telah diketahui publik (m
isalnya sudah dimuat
dalam m
edia cetak atau
Tersedia langkah-langkah jelas (dan rinci) yang sedang dilakukan oleh pengadilan terkait pelanggaran oleh hakim
atau pegawai yang
telah diketahui publik.
- Tidak ada sam
a sekali. N
ilai hanya 2 & 0 (ada dan
tidak ada)
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
5
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
elektronik).
3. Jumlah hakim
atau pegaw
ai yang dijatuhi hukum
an disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukum
an disiplin yang dijatuhkan.
(1) Statistik jumlah hakim
atau pegaw
ai non hakim yang
dijatuhi hukuman; (2) Jenis
pelanggaran masing-m
asing hakim
dan pegawai yang
melanggar tersebut; dan (3)
Jenis hukuman disiplin yang
dijatuhkan.
Salah satu kategori informasi
tidak ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
4. Inisial nama dan
unit/satuan kerja hakim
atau pegawai yang
dijatuhi hukuman
disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukum
an disiplin yang dijatuhkan.
Daftar atau tabel berisi: (1) inisial nam
a yang dijatuhi hukum
an disiplin; (2) unit/satuan kerja yang bersangkutan; (3) jenis pelanggaran yang dilakukan; (4) bentuk hukum
an disiplin yang dijatuhkan.
Salah satu kategori informasi
tidak ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
6
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
5. Putusan Majelis
Kehormatan H
akim.
Putusan Majelis Kehorm
atan di-upload secara lengkap sesuai dengan jum
lah perkara yang ada yang m
elibatkan hakim
pengadilan yang bersangkutan. Apabila tidak ada satupun hakim
pengadilan yang bersangkutan diajukan ke M
ajelis Kehormatan, m
aka inform
asi tentang tidak adanya hakim
yang diajukan ke M
ajelis Kehormatan
Hakim dicantum
kan di dalam
website.
Putusan Majelis Kehorm
atan di-upload nam
un tidak secara lengkap dan tidak sesuai dengan jum
lah perkara yang ada yang m
elibatkan hakim
pengadilan yang bersangkutan.
Tidak ada sama sekali.
4
C.4. Informasi
tentang Peraturan, Kebijakan dan H
asil Penelitian
1. Peraturan MA,
Keputusan Ketua dan W
akil Ketua MA, Surat
Edaran MA yang telah
disahkan atau ditetapkan.
Setiap Peraturan MA,
Keputusan Ketua dan Wakil
Ketua MA, Surat Edaran M
A yang telah disahkan atau ditetapkan disajikan dengan lengkap, dengan m
elihat ke belakang hingga 2 (dua) tahun
(1) Peraturan MA, Keputusan
Ketua dan Wakil Ketua M
A, Surat Edaran M
A yang telah disahkan atau ditetapkan telah disajikan nam
un tidak lengkap atau tidak sem
uanya di-upload; atau (2) Peraturan M
A, Keputusan Ketua M
A, dan Surat Edaran M
A yang telah disahkan/ditetapkan tersedia nam
un kurang dari 2 (dua) tahun ke belakang
Tidak ada sama sekali
2. Naskah seluruh
Peraturan MA,
Keputusan Ketua dan W
akil Ketua MA dan
Surat Edaran MA yang
telah disahkan atau ditetapkan yang m
engikat dan/atau berdam
pak penting bagi publik, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. dokumen pendukung seperti
naskah akademis, kajian atau
pertimbangan yang m
endasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam
hal dokum
en tersebut mem
ang dipersiapkan;
Tersedia informasi kategori
ini secara lengkap dan detail. Salah satu jenis inform
asi tidak ada atau tidak lengkap.
Tidak ada sama sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
7
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
b. masukan-m
asukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam
hal tersedia;
c. risalah rapat dari proses pem
bentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam
tahap setelah draft awal
sudah siap disikusikan secara lebih luas;
d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
e. tahap perumusan peraturan,
keputusan atau kebijakan tersebut.
3. Pertimbangan atau
nasihat hukum yang
diberikan MA sesuai
dengan kewenangan
dalam peraturan
perundang-undangan.
Terdapat informasi m
engenai pertim
bangan atau nasihat hukum
yang diberikan MA
sesuai dengan kewenangan
dalam peraturan perundang-
undangan (bila mem
ang tersedia).
-- Tidak ada sam
a sekali. N
ilai hanya 2 dan 0 (ada dan tidak ada).
4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan.
Tersedia inform
asi mengenai
Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan.
Tersedia hanya rencana strategis saja atau rencana kerja pengadilansaja.
Tidak ada sama sekali.
5. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
Terdapat daftar hasil penelitian yang dilakukan oleh pengadilan yang bersangkutan dan seluruhnya di-upload di w
ebsite (bila m
emang ada penelitian).
- Tidak ada sam
a sekali. N
ilai hanya 2 dan 0 (ada dan tidak ada).
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
8
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
6. Informasi dan
kebijakan yang disam
paikan oleh pejabat pengadilan dalam
pertem
uan yang terbuka untuk um
um.
Tersedia informasi yang
terkait dengan informasi atau
kebijakan oleh pejabat pengadilan dalam
pertemuan
yang terbuka untuk umum
.
- Tidak ada sam
a sekali.
Nilai hanya 2 dan 0 (ada dan
tidak ada). Contoh kebijakan: pidato pim
pinan pengadilan atau sam
butan, seminar, press
release, dan sebagainya yang relevan.
5
C.5. Informasi
tentang Organisasi,
Administrasi,
Kepegawaian dan
Keuangan
1. Pedoman pengelolaan
organisasi, administrasi,
personel dan keuangan pengadilan.
Pengadilan menyajikan
informasi lengkap: (1)
pedoman pengelolaan
organisasi; (2) pedoman
adminitrasi; (3) pedom
an terkait personil; dan (4) pedom
an keuangan pengadilan.
Salah satu jenis informasi tidak
ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
2. Standar dan Maklum
at Pelayanan Pengadilan.
Pengadilan menyajikan
informasi lengkap m
engenai standar pelayanan dan m
aklumat pelayanan
pengadilan.
Hanya ada standar pelayanan saja atau m
aklumat pelayanan
pengadilan saja. Tidak ada sam
a sekali.
3. Profil hakim dan
pegawai yang m
eliputi:
a. nama;
Informasi profil hakim
dan pegaw
ai tersedia secara lengkap m
engikuti kolom
detail informasi.
(1) Salah satu kategori inform
asi tidak ada atau tidak tersedia, atau (2) Inform
asi profil hakim
dan pegawai
tersedia mengikuti kolom
detail inform
asi, namun tidak
lengkap.
Tidak ada sama sekali.
b. riwayat pekerjaan;
c. posisi;
d. riwayat pendidikan; dan
e. penghargaan yang diterima
(apabila ada).
4. Data statistik kepegaw
aian, yang m
eliputi, antara lain, jum
lah, komposisi dan
penyebaran hakim dan
pegawai.
Tersedia statistik lengkap kepegaw
aian, setidaknya m
eliputi: (1) jumlah pegaw
ai; (2) kom
posisi dan penyebaran hakim
dan pegaw
ai.
Salah satu jenis informasi tidak
ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
9
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
5. Anggaran pengadilan m
aupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
Tersedia informasi detail
mengenai: (1) anggaran
pengadilan tahunan dan per bulan; (2) unit pelaksana teknis keuangan; (3) laporan keuangan bulanan dan tahunan.
Salah satu jenis informasi tidak
ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
6. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokum
en pendukungnya.
JEN
IS DOKU
MEN
INI TIDAK RELEVAN
UN
TUK DIN
ILAI (TERMASU
K DIMU
AT) DI DALAM W
EBSITE M
ENG
ING
AT SIFAT CON
FIDENTIAL-N
YA.
7. Surat menyurat
pimpinan atau pejabat
pengadilan dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
Tersedia informasi berupa
surat menyurat pim
pinan atau pejabat pengadilan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia
- Tidak ada sam
a sekali.
Nilai hanya 2 dan 0 (ada dan
tidak ada).
8. Agenda kerja pim
pinan pengadilan atau satuan kerja.
Tersedia Informasi jelas
mengenai agenda kerja
pengadilan atau satuan kerja per bulan atau per tahun.
- Tidak ada sam
a sekali.
Nilai hanya 2 dan 0 (ada dan
tidak ada).
6 C.6. Inform
asi Lain
1. Termasuk dalam
kategori inform
asi yang dapat diakses pem
ohon adalah inform
asi selain yang disebutkan dalam
bagian II.A, II.B dan II.C yang:
a. tidak termasuk kategori
informasi yang dikecualikan
(bagian II.D), yakni setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaim
ana dimaksud bagian II.D
butir 1;
JENIS KATEG
ORISASI TIDAK RELEVAN
UN
TUK DIN
ILAI DALAM PEN
ILAIAN IN
FORM
ASI WEBSITE
PENG
ADILAN
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 5
0
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
b. telah dinyatakan sebagai inform
asi yang dapat diakses berdasarkan keputusan Atasan PPID, PPID, putusan Kom
isi Inform
asi dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.
2. Pemohon inform
asi yang m
erupakan calon Hakim
atau calon pegaw
ai dapat mem
inta inform
asi mengenai hasil
penilaian dari setiap tahapan seleksi proses penerim
aan Hakim
dan/atau pegaw
ai.
3. Para pihak berperkara atau kuasanya dapat m
eminta inform
asi m
engenai Berita Acara Sidang dan surat-surat yang diajukan dalam
persidangan.
4. Penggunaan bahasa asing (tam
bahan Tim
Penilai)
a. Bahasa Inggris;
(1) Tersedia di semua m
enu dan isi w
ebsite; dan (2) Penerjem
ahan dilakukan bukan m
enggunakan mesin
penerjemah.
(1) Tersedia di website nam
un belum
di semua m
enu dan isi w
ebsite; (2) Penerjemahan
menggunakan fasilitas m
esin penterjem
ah.
Tidak ada sama sekali atau
menu penerjem
ahan ada tapi tidak bisa diakses.
b. Bahasa non Inggris. Tersedia di sem
ua menu dan
isi website.
Tersedia di website nam
un belum
di semua m
enu dan isi w
ebsite.
Tidak ada sama sekali atau
menu penerjem
ahan ada tapi tidak bisa diakses.
Panduan Lomba Memperingati 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama |Ditjen Badilag MA RI 2014 51
Kode Kriteria Penilaian Website Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama
Keterangan Kriteria Kode
Kriteria
A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan
A1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan
1. Profil pengadilan, meliputi
a. Tugas pokok dan fungsi,serta yurisdiksi pengadilan; A1.1A
b. struktur organisasi pengadilan; A1.1B
c. alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan (ket: situs resmi diganti dengan alamat email); A1.1C
d. daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan; A1.1D
e. profil singkat pejabat struktural; dan A1.1E
f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.
A1.1F
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan. A1.2
3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan.
A1.3
4. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama A1.4
A.2. Informasi yang Berkaitan dengan Hak Masyarakat
1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
A2.1
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai. A2.2
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai. A2.3
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
A2.4
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi. A2.5
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi. A2.6
A.3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan
1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
A3.1
a. nama program dan kegiatan;
b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan
e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran(DIPA).
2. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). A3.2
3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
A3.3 a. rencana dan laporan realisasi anggaran;
b. neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Ringkasan daftar aset dan inventaris. A3.4
Panduan Lomba Memperingati 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama |Ditjen Badilag MA RI 2014 52
Keterangan Kriteria Kode
Kriteria
5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. A3.5
A.4. Informasi Laporan Akses Informasi
A4
Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. jumlah permohonan informasi yang diterima;
b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
c. jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;
d. alasan penolakan permohonan informasi.
A.5. Informasi Lain
A5
Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor pengadilan (ket: diganti dengan informasi terkait dengan pengunjung website)
B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh MA
C. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik
C.1. Umum
Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan danMA sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di atas.2.
C.2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan
1. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
C2.1
2. Informasi dalam Buku Register Perkara. C2.2
3. Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara. C2.3
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara. C2.4
5. Laporan penggunaan biaya perkara. C2.5
C.3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan
1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.
C3.1
2. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (misalnya sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
C3.2
3. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
C3.3
4. Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
C3.4
5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim. C3.5
C.4. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
1. Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan. C4.1
2. Naskah seluruh Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA dan Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat da/atau berdampak penting bagi publik, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
C4.2 a. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan;
b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;
Panduan Lomba Memperingati 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama |Ditjen Badilag MA RI 2014 53
Keterangan Kriteria Kode
Kriteria
c. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara lebih luas;
d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
e. tahap kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. C4.3
4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan. C4.4
5. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan. C4.5
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum C4.6
C.5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan pengadilan. C5.1
2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan. C5.2
3. Profil hakim dan pegawai yang meliputi:
C5.3
a. nama;
b. riwayat pekerjaan;
c. posisi;
d. riwayat pendidikan; dan
e. penghargaan yang diterima (apabila ada).
4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran hakim dan pegawai. C5.4
5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya. C5.5
6. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. C5.6
7. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
C5.7
8. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja. C5.8
C.6. Informasi Lain
a. Penggunaan Bahasa Inggris C6.4A
b. Penggunaan bahasa asing Non Inggris C6.4B
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 10
Tah
un
Satu
Atap | D
itjen B
adilag
MA
RI 2
014
54
Co
nto
h F
orm
Nila
i Info
rma
si Ya
ng
Wa
jib D
ium
um
ka
n S
eca
ra B
erk
ala
No.
MSy Aceh/PTA atau M
Sy/PA Jum
lah A1.1A
A1.1B A1.1C
A1.1D
A1.1E A1.1F
A1.2 A1.3
A1.4 A2.1
A2.2 A2.3
A2.4 A2.5
A2.6 A3.1
A3.2 A3.3
A3.4 A3.5
A4 A5
1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22
1
2
3
4
Dst.
Co
nto
h F
orm
Nila
i Info
rma
si ya
ng
Wa
jib T
erse
dia
Se
tiap
Sa
at d
an
Da
pa
t Dia
kse
s ole
h P
ub
lik
No.
MSy Aceh/PTA
atau MSy/PA
Jumlah
C2.1
C2.2
C2.3
C2.4
C2.5
C3.1
C3.2
C3.3
C3.4
C3.5
C4.1
C4.2
C4.3
C4.4
C4.5
C4.6
C5.1
C5.2
C5.3
C5.4
C5.5
C5.6
C5.7
C5.8
C6.4A
C6.4B
23
24 25
26 27
28 29
30 31
32 33
34 35
36 37
38 39
40 41
42 43
44 45
46 47
48
1
2
3
4
Dst
Co
nto
h F
orm
Nila
i To
tal In
form
asi
No.
MSy Aceh/PTA atau M
Sy/PA
Nilai In
form
asi Yang W
ajib D
ium
um
kan Secara
Berkala
Info
rmasi yan
g Wajib
Tersedia Se
tiap Saat d
an D
apat D
iakses o
leh
Pu
blik
Jumlah Total
1 2
3 4
5
1
2
3
4
Dst