Post on 08-Dec-2015
description
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM BIDANG KESEHATAN
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM BIDANG KESEHATAN
A. Dasar Hukum1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 pasal 23 tentang kesehatan,
dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan disetiap tempat kerja
yang memiliki karyawan 10 orang atau lebih dari 10 orang.
B. Visi dan Misi pembangunan kesehatanPada Tahun 2010, bangsa Indonesia akan mencapai suatu keadaan
dimana masyarakat:
§ Hidup dalam lingkungan sehat
§ Mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat
§ Memiliki kemampuan menyediakan, memilih, mendapatkan dan
memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil
dan merata sehingga memiliki derajat kesehatan tinggi.
C. Misi untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010§ Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.
§ Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
§ Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang
bermutu, merata dan terjangkau.
§ Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan
masyarakat beserta lingkungannya.
§ Membantu pihak-pihak terkait (khususnya dalam bidang
pelayanan kesehatan).
D. Strategi1. Untuk mencapai keberhasilan program secara efektif dan
efisien, maka dikembangkan strategi pelaksanaan kegiatan
berikut.
2. Perencanaan pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan berdasarkan skala prioritas.
3. Intensifikasi penemuan dan penetalaksanaan dini penyakit dan
masalah kesehatan masyarakat.
4. Pengendalian masyarakat berbasis lingkungan.
5. Melakukan monitoring evaluasi serta kajian program dan
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat
guna untuk mendukung program.
6. Meningkatkan kemitraan melalui kegiatan lintas program,
lintas sector serta memberdayakan partisipasi masyarakat.
7. Meningkatkan peran dan fungsi sesuai dengan kewenangan
daerah serta memanfaatkan sumber daya pusat melalui system
penganggara.
E. Perubahan ParadigmaPerubahan paradigma yang diutarakan oleh Bapak Mentri
Kesehatan di DPR tanggal 15 September 1998 apabila dilaksanakan
akan membawa dampak yang cukup luas. Hal ini disebabkan karena
pengorganisasian upaya kesehatan yang ada, tenaga-tenaga
kesehatan yang ada, fasilitas pelayanan kesehatan yang ada,
peraturan perundangan yang ada adalah merupakan wahana dan
sarana pendukung dari penyelenggaraan kesehatan yang berorientasi
pada upaya penyembuhan penyakit. Maka untuk mendukung
terselenggaranya paradigma sehat yang berorientasi pada upaya
promotif, preventif, proaktif. Sehingga setiap individu dalam
masyarakat tidak berusaha atau tidak tahu untuk mempraktekkan
gayahidup sehat seperti olahraga, makan-makanan sehat, tidak
merokok dan istirahat yang cukup. Pemerintah harus ikut
bertanggung jawab atas terciptanya gaya hidup sehat dikalangan
masyarakat yang selama ini kurang dilakukan secara sungguh-
sungguh.
F. System Pelayanan KesehatanSystem adalah gabungan dari elemen-elemen (sub system) di dalam
suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan
organisasi. Adapun system pelayanannya sebagai berikut:
a. Masukan (input)
Adalah sub elemen-sub elemen yang diperlukan sebagai masukan
untuk berfungsinya system.
b. Proses
Ialah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan.
c. Keluaran (output)
Ialah hal yang dihasilkan proses.
d. Dampak (impact)
Akibat yang dihasilkan oleh keluaran setelah beberapa waktu
lamanya
e. Umpan balik (feed back)
Ialah juga merupakan hasil dari proses yang sekaligus masukan
untuk system tersebut.
f. Lingkungan (enviromment)
Ialah dunia diluar system untuk mempengaruhi system tersebut.
Secara umum pelayanan kesehatan ialah merupakan sub
system pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan
preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan
sasaran masyarakat.
Pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun swasta perlu memperhatikan beberapa ketentuan
antara lain:
1 Penanggung jawab
Suatu system pelayana kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
Namun demikian di Indonesia dalam hal ini Departemen Kesehatan
merupakan tanggung jawab yang paling tinggi. Artinya pengawasan,
standar pelayanan.
2 Standar pelayanan
System pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta harus
berdasarkan pada suatu standar tertentu. Di Indonesia standar ini
telah ditentukan oleh Departemen Kesehatan, dengan adanya “Buku
Pedoman Puskesmas”.
3 Hubungan kerja
Pembagian kerja yang jelas antara bagian yang satu dengan yang lain.
Artinya fasilitas kesehatan tersebut harus mempunyai struktur
organisasi yang jelas menggambarkan hubungan kerja baik horizontal
maupun vertical.
4 Pengorganisasian potensi
System pelayanan pengorganisasian, upaya ini penting terutama
diIndonesia. Karena adanya keterbatasan sumber-sumber daya dan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu keikut
sertaan.
G. Organisasi DepkesSeiring dengan diterbitkannya surat keputusan menteri kesehatan
RI No.130 tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja Depkes. Setelah
kepala biro organisasi yang lama menggulirkan reorganisasi di
lingkungan Depkes, dengan demikian terjadi perampingan-perampingan
jabatan structural. Tetapi bukan berarti pekerjaan biro organisasi telah
selesai, hal ini merupakan titik dimulainya pekerjaan-pekerjaan biro
organisasi. Tujuan utama nantinya adalah Departemen Kesehatan
merupakan departemen yang “hemat struktur kaya fungsi”. Depkes
terutama biro organisasi saat ini sedang menyelesaikan tiga pekerjaan
besar, yaitu: uraia structural, hubungan tata kerja dan jabatan. Berkaitan
dengan UU No. 22 tahun 2000 tentang otonomi daerah dan disusul
dengan adanya PP No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah
daerah. Kewenangan propinsi adalah daerah otonomi, hal ini juga
merupakan pokok pembahasan dari biro organisasi. Karena dengan
adanya PP No.25 tersebut akan menggeser kewenangan-kewenangan
pusat ke daerah sebagai oprasion pelaksanaan sedangkan pusat nantinya
hanya pedoman-pedoman atau standar-standar. Sebagai bahasan khusus
tentang PP No.25 tahun 2000, Depkes akan mengadakan pertemuan para
bupati seluruh Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
§ Syafrudin, 2010, Organisasi manajemen Pelayamam Kesehatan, Trans
info Media, Jakarta
§ www.ppmplp_depkes.go.id§ www.pusdiknakes.or.id§ www.depkes.com§ Notoatmodjo soekidjo, Prinsip-prinsip ilmu kesehatan masyarakat. Cetakan 1. 1997.
VISI DAN MISIDIPUBLIKASIKAN PADA : KAMIS, 12 JUNI 2014 00:00:00, DIBACA : 58.580 KALIVISIMasyarakat Sehat Yang Mandiri dan BerkeadilanMISIMeningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madaniMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilanMenjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatanMenciptakan tata kelola kepemerintahan yang baikSTRATEGIMeningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global.Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif.Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.NILAI-NILAIPro RakyatDalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.InklusifSemua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.ResponsifProgram kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat,
sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penangnganan yang berbeda pula.EfektifProgram kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.BersihPenyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019Oleh Bagian Hukormas Setditjen Buku & Pedoman, Unduhan 13/01/2015 1 Komentar dibaca 2,312 kali
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan merupakan dokumen negara yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Kementerian Kesehatan menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2015-2019, serta dilaksanakan oleh seluruh stakeholders jajaran kesehatan baik di Pusat maupun Daerah termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha. Selanjutnya Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) di tingkat Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat Eselon II.Rencana pembangunan kesehatan merupakan dokumen negara yang berisiupaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya.Rencana pembangunan kesehatan ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga menyusunRencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Kementerian Kesehatan menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden sesuai peraturan yang ditetapkan padaPeraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2015-2019, serta dilaksanakan oleh seluruh stakeholdersjajaran kesehatan baik di Pusat maupun Daerah termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha.Selanjutnya Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) ditingkat Esselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ditingkat Esselon II.
I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkes
Visi, misi dan tujuan pembangunan kesehatan terdapat dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) 2005-2025. Adapun sasaran strategis
Kemenkes yang berlaku saat ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah bidang Kesehatan (RPJM-K) ke-dua (2010-2014) yang disusun setiap 5
tahun sekali.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) adalah rencana
pembangunan nasional di bidang kesehatan, yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, dalam bentuk dasar,
visi, misi, arah dan kebutuhan sumber daya pembangunan nasional di bidang kesehatan
untuk masa 20 tahun ke depan, yang mencakup kurun waktu sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari
dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan 4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
A. Visi
Keadaan masyarakat Indonesia di masa depan atau visi yang ingin dicapai melalui
pembangunan kesehatan dirumuskan sebagai: “Indonesia Sehat 2025”. Dalam Indonesia
Sehat 2025, lingkungan strategis pembangunan kesehatan yang diharapkan adalah
lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun sosial,
yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air
minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang
sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan
masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.
Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang
bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; mencegah risiko
terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan
lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat,
termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (safe community).
Dalam Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat memiliki kemampuan menjangkau
pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu
masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatannya. Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan
kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana,
pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan
sesuai dengan standar dan etika profesi.
Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat, serta
meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang
bermutu, maka akan dapat dicapai derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
yang setinggi-tingginya.
B. Misi
Dengan berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi
Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Kesehatan, yaitu:
1. Menggerakkan Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja
keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi
positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta
kontribusi positif tersebut, harus dapat diupayakan masuknya wawasan kesehatan
sebagai asas pokok program pembangunan nasional. Kesehatan sebagai salah satu unsur
dari kesejahteraan rakyat juga mengandung arti terlindunginya dan terlepasnya
masyarakat dari segala macam gangguan yang mempengaruhi derajat kesehatan
masyarakat.
Untuk dapat terlaksananya pembangunan nasional yang berkontribusi positif terhadap
kesehatan seperti dimaksud di atas, maka seluruh unsur atau subsistem dari Sistem
Kesehatan Nasional berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional
berwawasan kesehatan.
2. Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat
Kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk
menjaga kesehatan, memilih, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu,
sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat meliputi: a) penggerakan masyarakat; masyarakat paling
bawah mempunyai peluang yang sebesar-besarnya untuk terlibat aktif dalam proses
pembangunan kesehatan, b) organisasi kemasyarakatan; diupayakan agar peran
organisasi masyarakat lokal makin berfungsi dalam pembangunan kesehatan, c)
advokasi; masyarakat memperjuangkan kepentingannya di bidang kesehatan, d)
kemitraan; dalam pemberdayaan masyarakat penting untuk meningkatkan kemitraan dan
partisipasi lintas sektor, swasta, dunia usaha dan pemangku kepentingan, e) sumberdaya;
diperlukan sumberdaya memadai seperti SDM, sistem informasi dan dana.
3. Memelihara dan Meningkatkan Upaya Kesehatan yang Bermutu, Merata, dan
Terjangkau
Pembangunan kesehatan diselenggarakan guna menjamin tersedianya upaya kesehatan,
baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan yang bermutu,
merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan
pengutamaan pada upaya pencegahan (preventif), dan peningkatan kesehatan (promotif)
bagi segenap warga negara Indonesia, tanpa mengabaikan upaya penyembuhan penyakit
(kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Agar dapat memelihara dan
meningkatkan kesehatan, diperlukan pula upaya peningkatan lingkungan yang sehat.
Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan kemitraan antara pemerintah, dan
masyarakat termasuk swasta.
Untuk masa mendatang, apabila sistem jaminan kesehatan sosial telah berkembang,
penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan primer akan diserahkan kepada
masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep dokter keluarga. Di daerah yang
sangat terpencil, masih diperlukan upaya kesehatan perorangan oleh Puskesmas.
4. Meningkatkan dan Mendayagunakan Sumber Daya Kesehatan
Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sumber daya kesehatan perlu
ditingkatkan dan didayagunakan, yang meliputi sumber daya manusia kesehatan,
pembiayaan kesehatan, serta sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sumber daya
kesehatan meliputi pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan/kedokteran, serta data dan informasi yang makin penting peranannya. Tenaga
kesehatan yang bermutu harus tersedia secara mencukupi, terdistribusi secara adil, serta
termanfaat-kan secara berhasil-guna dan berdaya-guna.
Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari masyarakat, swasta, dan pemerintah harus
tersedia dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara
berhasil-guna serta berdaya-guna. Jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara
nasional dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, bertujuan untuk menjamin
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Sediaan farmasi, alat kesehatan yang aman, bermutu, dan bermanfaat harus tersedia
secara merata serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, makanan dan minuman
yang aman, bermutu serta dengan pengawasan yang baik. Upaya dalam meningkatkan
ketersediaan tersebut, dilakukan dengan upaya peningkatan manajemen, pengembangan
serta penggunaan teknologi di bidang sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
minuman. bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan
sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat,
perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan
masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.
C. Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah meningkatnya
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui
terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya
yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan oleh indikator dampak
yaitu:
1 Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 69 tahun pada tahun 2005 menjadi 73,7 tahun pada tahun 2025.2 Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 32,3 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 15,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.3 Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 262 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 74 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.4 Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 26% pada tahun 2005 menjadi 9,5% pada tahun 2025.
D. Upaya Pokok Pembangunan Kesehatan
1. RPJM-K ke-1 (2005-2009)
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan.
2. RPJM-K ke-2 (2010-2014)
Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah lebih
berkembang dan meningkat.
3. RPJM-K ke-3 (2015-2019)
Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mulai mantap.
4. RPJM-K ke-4 (2020-2025)
Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mantap.
E. Rencana Strategis Kesehatan 2010 – 2014
Rencana Strategis Kesehatan adalah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-
2014 (RENSTRA Kesehatan)yang merupakan acuan bagi kementerian kesehatan dalam
menyelenggarakan Program Pembangunan Kesehatan, yang juga merupakan acuan
bagi penyelenggara pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas
Kesehatan Kabupaten /Kota, termasuk seluruh pejabatnya baik struktural maupun
fungsional, bahkan lebih luas lagi semua stakeholder dalam pembangunan kesehatan.
RENSTRA Kesehatan ini adalah Standar Nasional (berlaku Umum secara Nasional), pada
semua Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten harus menjabarkan kembali Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan ini menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi
dan kemudian dijabrakan kembali menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
maupun kota, yang disesuaikan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi
serta kondisi setempatnya.
RENSTRA ini merupakan penjabaran dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU
no.25 th.2004). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang
bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan
dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2010-2014,
dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan
Minimal (SPM), danMillenium Development Goals (MDG’s). Masalah kesehatan begitu
berat, kompleks dan tak terduga perlu perhatian pada dinamika kependudukan,
epidemiologi penyakit, ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, kemitraan, globalisasi
dan demokratisasi, kerja sama lintas sektoral dan mendorong partisipasi masyarakat.
Pembangunan kesehatan diarahkan guna mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan.
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan selama tahun 2010-2014
Pertama ; menguraikan arah kebijakan dan strategi nasional, dan Kedua : menguraikan
arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dengan program-program, secara
garis besarnya terdiri dari dua program yaitu program generik dan program tehnis.
Program generik meliputi :
5 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian kesehatan7 Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur kementerian kesehatan8 Progran penelitian dan pengembangan kesehatan
Program teknis meliputi :
9 Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak10 Program Pembinaan upaya kesehatan11 Program Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan12 Program kefarmasian dan alat kesehatan13 Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
Visi Kementerian Kesehatan sekaligus juga sebagai visi pembangunan kesehatan
selama 5 tahun kedepan (2010-2014) adalah “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan
Berkeadilan”. Visi ini merupakan operasionalisasi dari pengertian kesehatan,
sebagaimana yang terdapat dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, yaitu kesehatan
adalah keadaan sehat fisik, jasmani (mental) dan spritual serta sosial, yang
memungkinkan setiap induvidu dapat hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis.
Misi: untuk mencapai visi Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan ditempuh
melalui misi sebagai berikut:
1. Pertama : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.
2. Kedua : Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
3. Ketiga : Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.
4. Keempat : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu tujuannya (tujuan kementerian kesehatan) termasuk juga tujuan dari
pembangunan kesehatan yaitu:terselenggaranya pembangunan kesehatan
secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, Kementerian
Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu:
14 Pertama : PRO RAKYAT. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi.15 Kedua : INKLUSIF. Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.16 Ketiga : RESPONSIF. Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, social budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.17 Keempat : EFEKTIF. Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien.18 Kelima : BERSIH. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.
Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2010- 2014, dibuat sebanyak 8
strategis yaitu:
Pertama : Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, dengan :19 Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun menjadi 72 tahun;20 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup;
21 Menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup;22 Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup;23 Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) dari 36,8 persen menjadi kurang dari 32 persen;24 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) sebesar 90%;25 Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100%;26 Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK sebesar 100%;27 Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90%. Kedua : Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, dengan:28 Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk;29 Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk;30 Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi dibawah 0,5%;31 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%;32 Persentase Desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi100%;33 Angka kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 penduduk.
Perlu ingatkan target-target indikatif pada tingkat kabupaten /kota dengan konstanta
100.000 sebaiknya tidak langsung digunakan tetapi dikonversi dulu ke dalam nilai
absolutnya, misalnya saja sering terjadi perdebatan angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup, harus dikonversikan dengan jumlah kelahiran hidup absolut yang ada
dalam kabupaten tertentu.
Ketiga : Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan menurunnya disparitas separuh dari tahun 2009. Keempat : Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin. Kelima : Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen. Keenam : Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Ketujuh : Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular. Kedelapan : Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
II. Standar Pelayanan Minimal
Secara ringkas PP No.65 Tahun 2005 memberikan rujukan bahwa Standar Pelayanan
Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara
minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun
Daerah Kabupaten/Kota.
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah
tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota.
Proses penyusunan SPM Bidang Kesehatan sampai ditetapkannya Permenkes Nomor
741/MENKES/PER/VI/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/ Kota telah melalui suatu rangkaian kegiatan yang panjang
dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu:
34 Unit Utama terkait di Depkes, UPT Pusat, dan UPT Daerah.35 Lintas sektor terkait (Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Nasional, Departemen Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara)36 Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Puskesmas37 ADINKES dan ARSADA38 Lintas sektor terkait di daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Bappeda Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Dinas terkait lainnya di Provinsi/ Kabupaten/ Kota)39 Organisasi profesi kesehatan di tingkat Pusat/Provinsi/ Kabupaten/ Kota40 Para pakar Perguruan Tinggi .41 Para Expert/ Donor Agency.42 Para konsultan Luar Negeri dan Konsultan Domestik.43 WHO, World Bank, ADB, USAID, AusAID, GTZ, HSP dll
Dalam penerapannya SPM kesehatan harus menjamin akses masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran
yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun
penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM kesehatan yaitu sederhana,
konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta
mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.
Kementerian Kesehatan telah sepakat menambahkan kriteria SPM kesehatan yaitu :
44 Merupakan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dianggap sebagai faktor pendukung dalam melaksanakan urusan wajib (perencanaan, pembiayaan, pengorganisasian, perizinan,sumberdaya, sistem dsb), tidak dimasukkan dalam SPM (kecuali critical support function).45 Merupakan prioritas tinggi bagi Pemerintah Daerah karena melindungi hak-hak konstitusional perorangan dan masyarakat, untuk melindungi
kepentingan nasional dan memenuhi komitmen nasional dan global serta merupakan penyebab utama kematian/kesakitan.46 Berorientasi pada output yang langsung dirasakan masyarakat.47 Dilaksanakan secara terus menerus (sustainable), terukur (measurable) dan dapat dikerjakan (feasible).
Dalam pelaksanaan SPM kesehatan untuk jangka waktu tertentu ditetapkan target
pelayanan yang akan dicapai (minimum service target), yang merupakan
spesifikasi peningkatan kinerja pelayanan yang harus dicapai dengan tetap berpedoman
pada standar teknis yang ditetapkan guna mencapai status kesehatan yang
diharapkan. Dalam Urusan Wajib dan SPM, nilai indikator yang dicantumkan
merupakan nilai minimal nasional sebagaimana komitmen global dan komitmen
nasional. Indikator SPM kesehatan berdasar Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008
adalah:
48 Cakupan kunjungan ibu hamil K449 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani50 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.51 Cakupan pelayanan nifas52 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani53 Cakupan kunjungan bayi54 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)55 Cakupan pelayanan anak balita56 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin57 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan58 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat59 Cakupan peserta KB aktif60 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
a. Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun
b. Penemuan penderita Pneumonia balita
c. Penemuan pasien baru TB BTA positif
d. Penderita DBD yang ditangani
e. Penemuan penderita Diare
14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
16. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan
(Rumah Sakit) di Kabupaten/Kota
17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
<24 jam
18. Cakupan Desa Siaga Aktif
SPM mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan
kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Bagi
pemerintah daerah, SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penentuan
biaya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan yang diperlukan oleh
masyarakat, SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan
publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. SPM kesehatan dapat digunakan untuk
menentukan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah
dalam rangka pertanggungjawaban Perangkat Daerah untuk mencapai visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan bidang kesehatan.
Referensi :
Depkes RI. 2009. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005 – 2025.
Jakarta: Depkes RI.http://www.depkes.go.id.
Kementrian Kesehatan RI. 2010. Rencana Strategis Kementrian Kesehatan tahun 2010 –
2014. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. http://www.depkes.go.id.
Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI. 2008. Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten atau Kota, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
741/Menkes/Per/VII/2008.
Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI. 2008. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten atau Kota, Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008.
BAB 2VISI, MISI, TUJUAN, NILAI-NILAI DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN
II.1 VISI KEMENTRIAN KESEHATAN“MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”II.2 MISI KEMENTRIAN KESEHATANUntuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan ditempuh melalui misi sebagai berikut:1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.4. Menciptakan tata kelola kepemerintahanII.3. TUJUAN KEMENTRIAN KESEHATANTerselenggaranya pembangunan kesehatan secaea berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.II.4. NILAI-NILAI KEMENTRIAN KESEHATANGuna mewujudkan visi-misi rencana strategis pembangunan kesehatan. Kementrian menganut dan menjunjung tinggi niali-nilai yaitu:1. Pro RakyatDalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi.2. InklusifSemua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.3. ResponsifProgram kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, social budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.4. EfektifProgram kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien.5. BersihPenyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.II.5 SASARAN STRATEGIS KEMNTRIAN KESEHATANSasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2010-2014, yaitu:1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.2. Menurunya angka keskitan akibat penyakit menular.3. Menurunya dispartasi status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar sosial ekonomi serta gender.4. Menigkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin.5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.8. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
BAB 3ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
III. 1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONALSesuai visi misi Presiden, kebijakan pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan (2010-2014) diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian MDG’s pada tahun 2015. Tema Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2010-2014 adalah “Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan” melalui :1. Program Kesehatan Masyarakat2. Program Keluarga Berencana (KB)3. Sarana Kesehatan4. Obat5. Asuransi Kesehatan NasionalPrioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2010-2014 difokuskan pada delapan fokus prioritas, yaitu :1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, dan Keluarga Berencana (KB)2. Perbaikan status gizi masyarakat3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obatdan makanan6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dantersier.
III. 2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATANArah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasonal sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan kesehatan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 serta memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional Bidang Kesehatan, maka dalam periode 2010-2014 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada Prioritas Nasional Bidang Kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Kesehatan 2010-2014.STRATEGI :1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif – preventif.3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.
Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah program-program Kementerian Kesehatan untuk kurun waktu 2010-2014. Program-program Kementerian Kesehatan 2010-2014 dibagi ke dalam dua jenis, yaitu Program Generik (Dasar) dan Program Teknis.
A. Program Generik:1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
4. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
B. Program Teknis:1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan3. Program Pengendalian Penyakit dan PenyehatanLingkungan4. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Penjabaran :A. Program Generik
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYASasaran : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.Kegiatan: 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan2. Penanggulangan Krisis Kesehatan3. Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4. Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Organisasi Tatalaksana5. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan6. Peningkatan Kerjasama Luar Negeri7. Pengelolaan Komunikasi Publik8. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan9. Pembinaan Administrasi Kepegawaian10. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan11. Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji.12. Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji13. Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia14. Kajian Desentralisasi dan Daerah Bermasalah Kesehatan15. Pembinaan, Pengawasan dan Penyidikan Kesehatan16. Pertimbangan Kesehatan Nasional17. Peningkatan dan Pengawasan Rumah Sakit Indonesia
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KESEHATANSasaran : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Kementerian Kesehatan.Kegiatan : Pengelolaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan
3. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATANSasaran : Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan.Kegiatan :1. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen2. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen3. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PP dan PL dan Balitbangkes4. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes dan Badan PPSDMK5. Investigasi Hasil Pengawasan6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN.Sasaran: Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan.Kegiatan: 1. Riset Operasional Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran2. Penelitian dan Pengembangan Humaniora Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat3. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Intervensif4. Penelitian dan Pengembangan Klinik Terapan dan Epidemiologi Klinik
5. Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
B. Program Teknis
1. PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAKSasaran : Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.Kegiatan:1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender4. Pembinaan Gizi Masyarakat5. Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
2. PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATANSasaran : Meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan matra, serta standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatanKegiatan :1. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar2. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan3. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional/ Komplementer Alternatif4. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja, Olahraga, dan Matra5. Pembinaan Standarisasi, Akreditasi, dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan6. Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)7. Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)8. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)9. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan.
3. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGANSasaran : Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakitKegiatan:1. Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan2. Pengendalian Penyakit Menular Langsung3. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang4. Penyehatan Lingkungan5. Pengendalian Penyakit Tidak Menular6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANSasaran : Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat.Kegiatan :1. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan2. Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)3. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian4. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANSasaran : Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pelayanan
kesehatan.Kegiatan :1. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan2. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan4. Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.