Post on 22-Jun-2015
POKOK – POKOK KEPEGAWAIANDrs. Utoyo selaku Sekda Kab. Magelang
PNS selaku Aparatur & Abdi Negara
Mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang : taat hukum, berperadaban modern, demokratis, Makmur dan adil, serta bermoral tinggi
Untuk menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945
PENGERTIAN PEGAWAI NEGERI
Menurut UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Pegawai Negeri Sipil setiap WNI yg telah memenuhi syarat, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang : Bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND), Sekretariat Lembaga Negara, instansi vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan, instansi TNI dan Kepolisian;
Bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
Diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom dan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik lainnya;
Menyelenggarakan tugas negara lainnya, seperti hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan lain sebagainya;
Gajinya dibebankan pada APBN atau APBD.
DEFINISI
Pejabat yang berwenang pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pejabat yang berwajib pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Jabatan Negeri jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan kepaniteraan pengadilan.
Jabatan Karier jabatan struktural dan fungsional yang hanya diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
Jabatan Organik jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu organisasi pemerintah.
DEFINISI Pejabat Negara pimpinan dan anggota lembaga tinggi
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Pejabat Negara terdiri atas: Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada
Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,
Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-
undang.
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat
profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban
kepegawaian, yang meliputi : Perencanaan, Pengadaan, Pengembangan Kualitas, Penempatan, Promosi, Penggajian, Kesejahteraan Dan Pemberhentian
Perencanaan Perencanaan merupakan kegiatan
yang dilaksanakan untuk menyusun dan menetapkan Formasi PNS.
Perencanaan berarti juga memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Inti : Agar pegawai memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi.
Pengadaan Pengadaan atau rekrutmen merupakan
kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS.
Pengembangan Kualitas Pengembangan Kualitas, didefinisikan
sebagai : Tahapan pemberian pelatihan dan pendidikan pada PNS yang dilakukan guna menunjang dan meningkatkan kredibilitas dalam bekerja dan melayani masyarakat.
Kegiatan diklat ini dilakukan guna meningkatkan keahlian konseptual, teoritis, dan moral;
Pengembangan kualitas bertujuan akhir untuk peningkatan teknis ketrampilan pekerjaan.
Penempatan Pada setiap PNS, tahap ini dilaksanakan
dengan menyesuaikan keahlian dan kriteria agar tugas dan fungsi yang diberikan dapat berjalan dengan baik.
Aspek penempatan merupakan aspek kunci untuk menunjang keberhasilan organisasi pemerintahan;
Ketepatan dalam menempatkan SDM menjadi hal yang mempengaruhi kinerja organisasi
Promosi / Penghargaan Promosi dalam jabatan atau
kepangkatan tertentu diselenggarakan untuk menghargai pengorbanan dan pengabdian PNS selama ia bekerja.
Tetapi, yang perlu digaris bawahi juga, bahwa promosi bukan hak melainkan lebih pada penghargaan
Penggajian Bahwa sesuai dengan PP No. 7 Tahun
1977 juncto PP 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat belas tentang Peraturan Gaji PNS; menegaskan bahwa Gaji bersifat hak dan merupakan balas jasa atas hasil kerja;
Maka, gaji PNS ditetapkan berdasarkan atas pekerjaan dan besarnya tanggung jawab serta tidak melupakan aspek “kelayakan” untuk hidup
Kesejahteraan Diantaranya adalah : Tunjangan Tambahan
Penghasilan atau Kespeg, Tunjangan Sertifikasi Guru, Taspen, ASKES, Taperum Dsb.
Pada saat ini, Kesejahteraan PNS perlu mendapatkan perhatian secara cermat.
Namun demikian, yang tetap harus diperhatikan adalah perbedaan antara kesejahteraan dengan pemanjaan.
Kesejahteraan bukan merupakan pemanjaan yang berlebihan bagi PNS.
Oleh karena itu, besaran tingkat kesejahteraan sudah selayaknya diukur bukan dari suatu nominal yang tinggi, namun lebih pada tujuan untuk memenuhi kelayakan hidup secara normal dan manusiawi
Pemberhentian Pemberhentian sebagai PNS adalah
pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS.
Jenis-Jenis Pemberhentian Sebagai PNS, terdiri atas :1. pemberhentian dengan hormat sebagai
PNS, dan 2. pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS
JENIS PEGAWAI NEGERI
UU No. 8 /1974 jo UU No 43 /1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri terdiri dari :
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Pegawai Negeri Sipil (PNS) sendiri terdiri dari : PNS Pusat Pegawai Negeri yang gajinya dibebankan
kepada APBN dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau bekerja menyelenggarakan tugas negara lainnya.
PNS Daerah Pegawai Negeri yang bekerja di Daerah Prov./Kab/Kota yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada instansi Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
PNS Pusat dan PNS Daerah dapat diperbantukan di luar instansi induk, dan gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
NETRALITAS PNS
Untuk menjamin netralitas PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Sesuai PP Nomor 5 Tahun 1999 jo PP Nomor 12 Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi anggota Partai Politik.
PNS harus memiliki kebebasan dari pengaruh-pengaruh eksternal (seperti pengaruh dari partai politik tertentu).
Ketiadaan pengaruh agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara demokratis
Sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak tertentu saja.
Dimaksudkan untuk lebih memperjelas garis akuntabilitas PNS
Keanggotaan PNS Dalam Partai Politik
Sesuai PP Nomor 5 /1959 jo PP Nomor 12 /1999 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 /1999 tentang PNS yang menjadi Anggota Partai Politik.
Sebagai aparatur negara, abdi negara, & abdi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, maka PNS harus bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk golongan tertentu. Selain itu juga dituntut tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
PNS yang telah menjadi anggota/pengurus parpol pada saat PP ditetapkan dianggap telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusannya (hapus secara otomatis);
PNS yang tidak melaporkan keanggotaan dan/atau kepengurusannya dalam partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
PNS yang ingin menjadi anggota atau pengurus harus mengajukan permohonan kepada atasan langsungnya.
PNS yang mengajukan permohonan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik diberikan uang tunggu selama satu tahun. Dalam satu tahun apabila tetap ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun bagi yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).
Kewajiban PNS Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat
sepenuhnya kepada:
1. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
4. Menyimpan rahasia jabatan (Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1974);
5. Mengucapkan Sumpah/Janji (Pasal 26 UU Nomor 43 Tahun 1999);
6. Mentaati kewajiban dan menjauhkan diri dari larangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya.
Hak PNS1. Memperoleh gaji yang adil & layak sesuai beban pekerjaan dan
tanggung jawabnya (pasal 7 ayat (1) UU No. 43 /1999 atau pasal 7 UU No. 8 /1974);
2. Memperoleh cuti (pasal 8 UU No. 8 /1974). Cuti PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 /1976, terdiri dari :1. cuti tahunan;2. cuti besar;3. cutu sakit;4. cuti bersalin;5. cuti karena alasan penting;6. cuti di luar tanggungan negara.
3. Memperoleh perawatan bagi yang tertimpa kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban (Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 1974);
4. Memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani & rohani dalam & karena menjalankan tugas kewajiban yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga;
5. Memperoleh uang duka bagi keluarga PNS yang tewas (Pasal 9 UU Nomor 8 /1974);
6. Memperoleh pensiun bagi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
7. Menjadi peserta TASPEN, berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1963;8. Menjadi peserta ASKES, berdasarkan Keputusan Presiden Tahun
1977;9. Menjadi peserta TAPERUM, berdasarkan KEPRES Nomor 64 Tahun
1994.
Cuti Pegawai Negeri SipilCuti Pegawai Negeri Sipil adalah
keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka
waktu tertentu dan dikeluarkan/diberikan oleh
pejabat yang berwenang seperti
Pimpinan Lembaga Tertinggi/Negara, Menteri, Jaksa
Agung, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, Pimpinan Sekretariat Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh
Presiden.