Post on 31-Jan-2016
description
TUGAS AKUNTANSI PEMERINTAHAN
SISTEM DAN SIKLUS ANGGARAN NEGARA
NAMA KELOMPOK V :
1. NI WAYAN NINA RESNIARI (1215644034)
2. I WAYAN YUDI WISNAYA NEGARA (1215644054)
3. NI KADEK NOVIA AYU WIRYANI (1215644070)
4. NI MADE SANTI MARDIANINGSIH (1215644098)
5. NOVI AYUK DEWI SARTIKA (1215644106)
PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2015
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Keuangan negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan semua hak dan kewajiban negara. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini
memiliki akibat-akibat keuangan sehingga memerlukan adanya suatu perencanaan
keuangan yang cermat (budgeting atau penganggaran). Anggaran ini memiliki
fungsi diantaranya sebagai pedoman dalam mengelola negara dalam periode
tertentu, sebagai alat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap
kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah dan sebagai alat pengawasan
masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang
telah dipilih.
Budget atau anggaran dalam pengertian umum diartikan sebagai suatu
rencana kerja untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai dengan
uang. Kata budget yang digunakan di Inggris sendiri merupakan serapan dari
istilah bahasa Perancis yaitu bouge atau bougette yang berarti “tas” di pinggang
yang terbuat dari kulit, yang kemudian di Inggris kata budget ini berkembang
artinya menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit, khususnya tas tersebut
dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk menyimpan surat-surat anggaran.
Sementara di negeri Belanda, anggaran disebut begrooting, yang berasal dari
bahasa Belanda kuno yakni groten yang berarti memperkirakan. Di Indonesia
sendiri, pada awal mulanya (pada jaman Hindia-Belanda) secara resmi digunakan
istilah begrooting untuk menyatakan pengertian anggaran. Namun sejak
Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, istilah “Anggaran Pendapatan dan Belanja”
dipakai secara resmi dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945, dan di dalam
perkembangan selanjutnya ditambahkan kata Negara untuk melengkapinya
sehingga menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Anggaran merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian manajemen
yang berisi rencana tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam
satuan moneter. Anggaran merupakan taksiran sumber daya yang diperlukan
2
untuk melaksanakan program kerja.
Anggaran Negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan
penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan,
serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa
lalu (John F. Due:1975). Anggaran Negara, gambaran dari kebijaksanaan
pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, berupa kebijaksanaan
pengeluaran untuk periode di masa depan maupun penerimaan untuk menutup
pengeluaran pemerintah tersebut. Dari anggaran Negara dapat diketahui pula
tercapai atau tidaknya serta maju atau mundurnya kebijaksanaan yang hendak
dicapai. Anggaran Negara bukan hanya sekedar laporan keuangan, namun juga
laporan kebijakan yang diambil. Anggaran Negara menggambarkan suatu
dokumen politik Negara.
3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertiaan Anggaran
Anggaran secara umu dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang
mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode di masa yang akan
dating. Dalam pengertian umum ini, tercakup baik anggaran Negara maupun
anggaran untuk lembaga-lembaga lainnya. Khusus mengenai anggaran
Negara John F. Due (1975) secara terinci memberikan pengertian sebagai
berikut :
“Anggaran Negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan
pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu
periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang
sungguh-sungguh terjadi di masa lalu”
Berdasarkan dari pengertian diatas, maka melalui anggaran Negara tidak
hanya dapat diketahui besarnya rencana penerimaan dan pengeluaran
pemerintah untuk suatu periode di masa depan, akan tetapi juga dapat
diketahui mengenai penerimaan dan pengeluaran Negara yang sungguh-
sungguh terjadi di masa lalu. Secara rinci Anggaran Negara dapat dirinci
sebagai berikut :
1. Merupakan gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan
dalam ukuran uang, yang meliputi baik kebijaksanaan pengeluaran
pemerintah untuk suatu periode di masa depan maupun kebijaksanaan
penerimaan pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut.
2. Dari Angggaran Negara dapat diketahui realisasi pelaksanaan
kebijaksanaan pemerintah di masa lalu.
3. Dapat diketahui ketercapaian kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah
di masa lalu, serta maju mundurnya kebijaksanaan yang hendak dicapai
pemerintah di masa yang akan datang.
4
B. Fungsi Anggaran Negara
Anggaran yang dimiliki oleh suatu negara mengandung tiga fungsi fiskal
utama yaitu:
1. Fungsi Alokasi
Pemerintah mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk
mengadakan barang-barang kebutuhan perseorangan dan sarana yang
dibutuhkan untuk kepentingan umum. Semuanya itu diarahkan agar
terjadi keseimbangan antara uang beredar dan barang serta jasa dalam
masyarakat.
2. Fungsi Distribusi
Pemerintah melakukan penyeimbangan, menyesuaikan pembagian
pendapatan dan mensejahterahkan masyarakat.
3. Fungsi Stabilitas
Pemerintah meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-
barang kebutuhan masyarakat dan menjamin selalu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang mantap.
Dari fungsi tersebut diatas, dimana bagi pemerintah dapat dipergunakan
sebagai pedoman dalam melaksanakan aktifitasnya, sementara bagi
masyarakat dapat dipergunakan sebagai alat pengawas, baik terhadap
kebujaksanaan yang dipilih pemerintah maupun terhadap realisasi dari
kebijaksanaan tersebut.
C. Jenis Sistem Anggaran Negara
Anggaran disusun dengan berbagai sistem-sistem yang dipengaruhi oleh
pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan tersebut. Adapun sistem-sistem
dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan adalah:
1. Traditional Budgeting System
2. Performance Budgeting System
3. Planning Programming Budgeting System (PPBS)
Berikut ini akan dijelaskan mengenai system dalam penyusunan
5
anggaran tersebut.
1. Traditional Budgeting System (Sistem Anggaran Tradisional)
Traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran
yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan
yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk
belanja/pengeluaran.
Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang
meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan penyusunan
pembukuannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas
obyek-obyek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas
jatah tiap-tiap departemen/lembaga.
Sistem pertanggungjawabannya hanya menggunakan kuitansi
pengeluaran saja, tanpa diperiksa dan diteliti apakah dana telah
digunakan secara efektif/efisien atau tidak. Mula-mula pemerintah
memberi jatah dana untuk tiap-tiap departemen lembaga kemudian setiap
departemen/lembaga mengambil jatah dana tersebut dan
menggunakannya untuk melaksanakan kegiatan sampai habis. Setelah
dana tersebut habis dipakai, setiap departemen/lembaga melaporkan
bahwa dana tersebut sudah dipakai. Jadi tolok ukur keberhasilan
anggaran tersebut adalah pada hasil kerja, maksudnya jika anggaran
tersebut seimbang (balance) maka anggaran tersebut dapat dikatakan
berhasil, tetapi jika anggaran tersebut defisit atau surplus, berarti
anggaran tersebut gagal.
Jelaslah, di sini bahwa sistem anggaran tradisional lebih menekan
pada segi pertanggungjawaban keuangan (dana) dari sudut akuntansinya
saja tanpa diuji efisien tidaknya penggunaan dana tersebut. Anggaran
diartikan semata-mata sebagai alat dan sebagai dasar legitimasi
(pengabsahan) berapa besarnya pengeluaran negara dan berapa besarnya
penerimaan yang dibutuhkan untuk menutup pengeluaran tersebut.
6
Adapun ciri-ciri dari sistem anggaran tradisional:
a. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism,
yakni:
1) Penekanan & tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada
pengawasan dan pertanggungjawaban yg terpusat.
2) Bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau
mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yg sudah
ada sblmnya dg data tahun sblmnya sebagai dasar menyesuaikan
besarnya penambahan/pengurangan tanpa kajian yg
mendalam/kebutuhan yg wajar.
3) Masalah utama anggaran tradisional adalah tdk memperhatikan
konsep value for money (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).
4) Kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yg
diajukan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari
aktivitas yg dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang
dikehendaki (outcome).
5) Cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis
(historic cost of service).
6) Akibat konsep historic cost of service adalah suatu item,
program atau kegiatan muncul lagi dlm anggaran tahun berikut
meski sudah tak dibutuhkan. Perubahan menyangkut jumlah
rupiah yg disesuaikan dg tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan
penyesuaian lainnya.
b. Struktur dan susunan anggaran yg bersifat line-item,yakni:
1) Struktur anggaran bersifat line-item didasarkan atas sifat
(nature) dari penerimaan dan pengeluaran.
2) Tak memungkinkan untuk menghilangkan item-item
penerimaan atau pengeluaran yg sebenarnya sudah tidak relevan
lagi.
3) Penilaian kinerja tidak akurat, karena tolok ukur yg digunakan
hanya pada ketaatan dalam menggunakan dana yg diusulkan.
7
4) Dilandasi alasan orientasi sistem anggaran yg dimaksudkan
untuk mengontrol pengeluaran, bukan tujuan yg ingin dicapai
dengan pengeluaran yg dilakukan.
5) Anggaran tradisional tidak rnampu mengungkapkan besarnya
dana dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan gagal
memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan.
6) Sehingga tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan
pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.
7) Cenderung sentralistis
8) Bersifat spesifikasi;
9) Tahunan; dan
10) Menggunakan prinsip anggaran bruto.
Keunggulan Anggaran Tradisional
a. Sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak memerlukan
analisis yang rumit.
b. Backward oriented dapat menjamin kepastian dibandingkan dengan
forward oriented karena keadaan di masa depan sulit untuk
diprediksi.
c. Lebih mudah dalam melakukan pengawasan.
Kelemahan Anggaran Tradisional
a. Hubungan yg tak rnemadai (terputus) antara anggaran tahunan
dengan rencana pembangunan jangka panjang.
b. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran
tak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
c. Lebih berorientasi pada input daripada output, sehingga tidak dapat
sebagai alat utk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya, atau
memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dlm bentuk apakah dana telah
habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
d. Sekat antar departemen yg kaku membuat tujuan nasional secara
keseluruhan sulit dicapai dan berpeluang menimbulkan konflik,
overlapping, kesenjangan, & persaingan antar departemen.
8
e. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran
modal/investasi.
f. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tsb tak terlalu
pendek, terutama utk proyek modal & mendorong praktik yg tak
sehat (KKN).
g. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yg tak
memadai menambah lemahnya perencanaan anggaran sehingga
muncul budget padding atau budgetary slack.
h. Persetujuan anggaran yg terlambat, sehingga gagal memberikan
mekanisme pengendalian utk pengeluaran yg sesuai, seperti
seringnya dilakukan revisi anggaran & manipulasi anggaran.
i. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yg tak memadai yg
menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi
masalah dan tindakan.
Permasalahan Utama Anggaran Tradisional
Tidak adanya perhatian terhadap konsep Value For Money (VFM).
Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak dijadikan
pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Oleh sebab itu,
dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini,
seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang
pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang
sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.
Jika dilihat secara mendalam sebenarnya konsep Value for Money
bukan sesuatu yang baru, bahkan Value for Money merupakan salah satu
prinsip penting dari anggaran kinerja dan good governance.
Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor
publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi,
efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas
dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan
perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan
moneter. Efisiensi: pencapaian output yang maksimum dengan input
9
tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output
tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan
dengan standard kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas:
tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara
sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.
Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money,
namun beberapa sumber berpendapat bahwa ke tiga elemen saja belum
cukup .Perlu ditambah dua elemen lain yaitu : Equity: kesempatan sosial
yang sama untuk memperoleh pelayanan publik. Equality:
pemerataan/kesetaraan penggunaan dana publik dilakukan secara merata.
2. Performance Budgeting System (Sistem Anggaran Kinerja)
Performance budgeting system berorientasi kepada pendayagunaan
dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang
dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan
kepada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi di dalam
“Traditional Budget”, tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau
rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun atau
didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang
dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien.
Jadi, dalam sistem anggaran performance ini bukan semata-mata
berorientasi kepada berapa jumlah yang dikeluarkan, tetapi sudah
dipikirkan terlebih dulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan
dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian
biaya agar digunakan secara efektif dan efisien.
Sistem ini mulai menitikberatkan pada segi penatalaksanaan
(management control), sehingga dalam sistem ini efisiensi penggunaan
dana diperiksa, juga hasil kerjanya. Pengelompokan pos-pos anggaran
didasarkan atas kegiatan dan telah ditetapkan suatu tolok ukur berupa
standar biaya dan hasil kerjanya. Salah satu syarat utama untuk
penerapan sistem ini adalah digunakannya sistem akuntansi biaya sebagai
alat untuk menentukan biaya masing-masing program dan akuntansi
10
biaya sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi pengeluaran dana.
Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau
prestasi dari tujuan atau hasil anggaran itu dengan menggunakan dana
secara efisien.
Keuntungan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
Penerapan anggaran berbasis kinerja akan memberikan manfaat
(keuntungan) dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka
penyelenggaraan tugas kepemerintahan, sebagai berikut:
a. Anggaran Berbasis Kinerja memungkinkan pengalokasian sumber
daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah
sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif.
Dengan melihat anggaran yang telah disusun dengan berdasarkan
prinsip-prinsip berbasis kinerja akan dengan mudah diketahui
program-program yang diprioritaskan dan memudahkan
penerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran pada masing-
masing program.
b. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah hal penting untuk
menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan. Dengan
anggaran yang jelas, dan juga output yang jelas, serta adanya
hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output yang hendak
dicapai maka akan tercipta transparansi. Karena dengan adanya
kejelasan hubungan semua pihak terkait dan juga masyarakat dengan
mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah.
c. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mengubah fokus pengeluaran
pemerintah keluar dari sistem line item menuju pendanaan program
pemerintah dengan tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas
pemerintah. Dengan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja maka
setiap departemen dipaksa untuk fokus pada tujuan pokok yang
hendak dicapai dengan keberadaan departemen yang bersangkutan.
Selanjutnya penganggaran yang dialokasikan untuk masing-masing
departemen akan dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.
11
d. Organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan parlemen, berada
pada posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan
pemerintah yang rasional ketika pendekatan Anggaran Berbasis
Kinerja. Parlemen dan lembaga perencana serta departemen
keuangan akan lebih mudah untuk menetapkan kebijakan,
menentukan alokasi anggaran untuk masing-masing departemen
karena adanya kejelasan dalam prioritas pembangunan, output yang
hendak dicapai dan jumlah penganggaran yang diusulkan dan
dialokasikan oleh masing-masing departemen.
e. Meskipun terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka
menengah, kementerian tetap bisa lebih fokus kepada prioritas untuk
mencapai tujuan departemen meskipun hanya dengan sumber daya
yang terbatas. Dengan penetapan prioritas pekerjaan yang telah
ditetapkan, pimpinan akan tetap fokus untuk mencapai tujuan
departemen yang dipimpin tidak perlu terganggu oleh keterbatasan
sumber daya.
f. Anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi.
Dengan adanya fokus anggaran pada output dan outcome maka
diharapkan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan
pekerjaan. Hal ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan
ketika fokus penganggaran tertuju pada input.
Keuntungan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
a. Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki
staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan
memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan
melaksanakan analisis biaya.
b. Banyak jasa dan aktivitas pemerintahan telah secara khusus
dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan (cash basis).
c. Kadang kala, aktivitas langsung diukur biayanya secara detail
dan dilakukan pengukuran secara detail lainnya tanpa adanya
pertimbangan memadai yang diberikan pada perlu atau tidaknya
12
aktivitas itu sendiri.
3. Planning, Programming, Budgeting System (PPBS)
Dalam PPBS ini, perhatian banyak ditekankan pada penyusunan
rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional
yaitu untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah bertanggung jawab
dalam produksi dan distribusi barang-narang maupun jasa-jasa dan
alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain. Pengukuran manfaat
penggunaan dana, dilihat dari sudut pengaruhnya terhadap lingkungan
secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka
panjang. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan
yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Mengenai proses
penyusunan PPBS ini, melalui beberapa tahap sebagai berikut:
a. Menentukan tujuan yang hendak dicapai
b. Mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu
c. Melihat prospek perkembangan yang akan dating
d. Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan
dilaksanakan.
Setelah keempat tahap, di atas selesai disusun, barulah memasuki
tahap selanjutnya yang terdiri dari:
a. Menyusun program pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan
b. Berdasarkan program pelaksanaan ditentukan berapa jumlah dana
yang diperlukan untuk melaksanakan program-program tersebut.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PPBS adalah:
a. Untuk menerapkan sistem ini, dituntut kemampuan dalam menyusun
rencana dan program secara terpadu.
b. Dibutuhkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lalu
maupun informasi masa yang akan datang yang relevan dengan
kebutuhan penyusunan rencana dan program tersebut.
c. Pengawasan mulai dilaksanakan sebelum pelaksanaan sampai
selesainya pelaksanaan rencana dan program.
Selain ketiga bentuk sistem penganggaran tersebut di atas, dikenal
13
pula sistem penganggaran yang dinamakan Zero Based Budgeting (ZBB).
ZBB merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan
kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan
pada masa lalu. ZBB mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan
atau pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari basis nol, tidak ada
level pengeluaran minimum tertentu.
Kelebihan Planning, Programming, Budgeting System (PPBS)
a. Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen
puncak ke manajemen menengah.
b. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja
c. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya
(cost-consciousness/cost awareness) dalam perencanaan program.
d. Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi,
koordinasi, dan kerja sama antardepartemen.
e. Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan
pencapaian tujuan organisasi.
f. PPBS menggunakan teori marginal utility, sehingga mendorong
alokasi sumber daya secara optimal
Kelemahan Planning, Programming, Budgeting System (PPBS)
a. PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan
data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas
tinggi.
b. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS
membutuhkan teknologi yang canggih.
c. PPBS bagus secara teori, namun sulit untuk diimplementasikan.
d. PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai
kumpulan manusia yang kompleks.
e. PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented.
Penggunaan statistik terkadang kurang tajam untuk mengukur
efektivitas program. Statististik hanya tepat untuk mengukur
beberapa program tertentu saja.
14
f. Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait
dengan sifat progam atau kegiatan yang lintas departemen sehingga
menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. Sementara itu sistem
akuntansi dibuat berdasarkan departemen bukan program.
D. Siklus APBN
Pengertian Siklus APBN adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran
negara disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan
undang-undang. Pengelolaan APBN dilakukan dalam lima tahap, yaitu tahap
perencanaan APBN, penetapan UU APBN, pelaksanaan UU APBN,
pengawasan pelaksanaan UU APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
UU APBN. Hasil pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rancangan APBN tahun
anggaran berikutnya. Oleh karena itu, proses tersebut merupakan suatu
lingkaran yang tidak terputus, dan karena itu sering disebut sebagai siklus
atau daur atau lingkaran anggaran negara (APBN).
1. Tahap Perencanaan APBN
Pada tahap ini terdapat enam langkah yang harus dilakukan, yaitu:
a. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara / Lembaga (Renja-
KL)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara / Lembaga menyusun Renja-KL mengacu pada Rencana
Strategis (Renstra) kementerian negara / lembaga yang bersangkutan
dan mengacu pula pada prioritas pembangunan nasional dan pagu
indikatif yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan dan Menteri
Keuangan.
Renja-KL ini memuat kebijakan, program dan kegaiatan yang
dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu
indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan perkiraan
maju (forward estimate) untuk tahun anggaran berikutnya. Program
dan kegiatan dalam Renja-KL disusun dengan pendekatan berbasis
15
kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term
expenditure framework, MTEF) dan penganggaran terpadu (unified
budget).
b. Pembahasan Renja-KL
Kementerian perencanaan setelah menerima Renja-KL
melakukan penelaahan bersama Kementerian Keuangan. Pada tahap
ini, masih mungkin terjadi perubahan-perubahan terhadap program
kementerian negara/ lembaga yang di usulkan oleh Menteri/
Pimpinan lembaga setelah Kementerian Perencanaan berkoordinasi
dengan Kementerian Keuangan.
c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /
Lembaga (RKA-KL)
Selambat-lambatnya pada pertengahan Mei, pemerintah
menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal kepada DPR. Hasil pembahasan antara DPR dan
pemerintah akan menjadi Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
bagi Presiden/ Kabinet yang akan dijabarkan oleh Menteri Keuangan
dalam bentuk Surat Edaran Menteri Keuangan (SE Menkeu) tentang
pagu sementara.
Setelah menerima SE Menkeu tentang Pagu Sementara,
Kementerian Negara/Lembaga mengubah Renja-KL menjadi RKA-
KL, jadi sudah ada usulan anggarannya selain dari usulan program.
Selanjutnya kementerian Negara/Lembaga melakukan pembahasan
RKA-KL dengan komisi-komisi di DPR yang menjadi mitra
kerjanya.
Hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan kepada
Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan selambat-
lambatnya pada pertengahan bulan Juni. Kementerian Perencanaan
akan menelaah kesesuaian RKA-KL hasil pembahasan tersebut
dengan Rencana Kerja Pemerintah(RKP). Sedangkan Kementerian
Keuangan akan menelaah kesesuaian RKA-Kl dengan SE Menkeu
16
tentang pagu sementara, perkiraan maju yang telah disetujui
anggaran sebelumnya, dan standar biaya yang telah ditetapkan.
d. Penyusunan Anggaran Belanja
RKA-KL hasil telaahan Kementerian Perencanaan dan
Kementerian Keuangan menjadi dasar penyusunan Anggaran
Belanja Negara. Belanja Negara disusun menurut asas bruto yaitu
bahwa tiap Kementerian Negara/Lembaga selain harus
mencantumkan rencana jumlah pengeluaran harus juga
mencantumkan perkiraan penerimaan yang akan didapat dalam tahun
anggaran yang bersangkutan.
e. Penyusunan Perkiraan Pendapatan Negara
Berbeda dengan penyusunan sisi belanja yang disusun dari
kumpulan usulan belanja tiap Kementerian Negara/Lembaga yang
ditelaah oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan,
penentuan perkiraan pendapatan negara pada prinsipmya disusun
oleh Kementerian Keuangan dibantu Kementerian Perencanaan
dengan memperhatikan masukan dari Kementerian Negara/Lembaga
lain, yaitu dalam bentuk prakiraan maju penerimaan negara bukan
pajak (PNBP).
f. Penyusunan Rancangan APBN
Setelah menyusun prakiraan maju belanja negara dan
pendapatan negara, Kementerian Keuangan menghimpun RKA-KL
yang telah ditelaah bersama-sama dengan Nota Keuangan dan
RAPBN dibahas dalam sidang kabinet.
2. Tahap Penetapan UU APBN
Nota keuangan dan Rancangan APBN beserta RKA-KL yang telah
dibahas dalam Sidang Kabinet disampaikan Pemerintah kepada DPR
selambat-lambatnya pertengahan Agustus untuk dibahas dan ditetapkan
menjadi UU APBN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober.
Pembicaraan antara pemerintah dengan DPR terdiri dari berbagai tingkat,
yaitu sebagai berikut:
17
a. Tingkat I
Pada tingkat ini disampaikan keterangan atau penjelasan pemerintah
tentang Rancangan Undang-undang APBN (RUU APBN). Pada
kesempatan ini Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU
APBN didepan siding paripurna DPR.
b. Tingkat II
Dilakukan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR dimana
masing-masing fraksi di DPR mengemukakan pendapatnya
mengenai RUU APBN dan keterangan pemerintah. Jawaban
pemerintah atas pandangan umum tersebut biasanya diberikan oleh
Menteri Keuangan.
c. Tingkat III
Dilakukan pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi
atau rapat panitia khusus. Pembahasan dilakukan bersama dengan
pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan.
d. Tingkat IV
Diadakan rapat paripurna kedua. Pada rapat ini disampaikan kepada
forum tentang hasil pembicaraan pada tingkat III dan pendapat akhir
dari tiap-tiap fraksi di DPR. Setelah itu, DPR akan menggunakan
hak budgetnya untuk menyetujui atau menolak RUU APBN.
Kemudian DPR mempersilakan pemerintah untuk menyampaikan
sambutannya berkaitan dengan keputusan DPR tersebut. Apabila
RUU APBN telah disetujui DPR, maka presiden mengesahkan RUU
APBN tersebut menjadi UU APBN.
3. Tahap Pelaksanaan UU APBN
UU APBN yang telah disetujui DPR dan disahkan presiden telah
disusun secara terperinci dalam unit organisasi, fungsi, program kegiatan,
dan jenis belanja. Hal itu berarti bahwa untuk mengubah pengeluaran
yang berkaitan dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan
jenis belanja harus dengan persetujuan DPR. Misalkan pemerintah akan
18
perlu menggeser pengunaan anggaran antar belanja (bisa jadi belanja
yang satu kelebihan/atau tidak terserap dan belanja yang lain kekurangan
dana), maka dalam hal ini pemerintah harus meminta persetujuan DPR.
RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam Keputusan
Presiden (Keppres) tentang rincian APBN selambat-lambatnya akhir
bulan November. Keppres tentang rincian APBN ini menjadi dasar bagi
Kementerian Negara/Lembaga untuk mengusulkan konsep dokumen
pelaksanaan anggaran kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara (BUN). Menteri Keuangan mengesahkan dokumen
pelaksanaan anggaran selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. Dengan
dokumen pelaksanaan anggaran tersebut, mulai 1 Januari tahun anggaran
berikutnya, Kementerian Negara/Lembaga dapat melaksanaan
penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
4. Tahap Pengawasan Pelaksanaan UU APBN
Pengawasan atas pelaksanaan APBN dilaksanakan oleh pemeriksa
internal maupun eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan ((BPKP). Itjen melakukan pengawasan dalam lingkup
masing-masing departemen/lembaga, sedangkan BPKP melakukan
pengawasan untuk lingkup semua departemen atau lembaga.
Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK. Sebagaimana telah
ditetapkan dalam UUD 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK
meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai
keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh unsur
keuangan negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain disampaikan
kepada lembaga perwakilan (DPR) hasil pemeriksaan BPK juga
disampaikan kepada Pemerintah.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK diberikan
kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaaan yaitu:
19
a. Pemeriksaaan Keuangan
Yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK
dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
b. Pemeriksaan Kinerja
Yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta
pemeriksaan atas aspek efektifitas yang lazim dilakukan bagi
kepentingan manajemen yang dilakukan oleh aparat pengawasan
internal.
c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Yang termasuk
dalam kategori pemeriksaan ini antara lain adalah pemeriksaan atas
hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan
investigatif.
5. Tahap Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan UU APBN
Pada tahap ini Presiden menyampaikan rancangan undang-undang
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan
keuangan yang sudah diaudit BPK kepada DPR selambat-lambatnya 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang
disampaikan tersebut menurut Pasal 30 Undang-undang 17 Tahun 2003
tentang keuangan Negara adalah Laporan Realisasi APBN, Neraca,
Laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri
dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya.
Menurut waktunya, siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) adalah sebagai berikut (Atep Adya Barata dan Bambang
Trihartanto, 2004):
a. Selambat- lambatnya pada pertengahan bulan Mei tahun anggaran
berjalan, pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiscal
20
dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian dibahas dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBN
b. Pada bulan Agustus, pemerintah pusat mengajukan Rancangan
Undang-undang (RUU) APBN untuk tahun anggaran yang akan
dating, disertai dengan nota keuangan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada DPR. Dalam pembahasan RUU APBN, DPR
dapat mengajukan usul yang dapat mengubah jumlah penerimaan
dan pengeluaran dalam RUU APBN. Perubahan RUU APBN dapat
diusulkan oleh DPR sepanjang tidak menambah defisit anggaran.
c. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan, DPR mengambil keputusan mengenai
RUU APBN. APBN yang disetujui oleh DPR diperinci menurut unit
organisasi, fungsi program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR
tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah, pemerintah
dapat melakukan pengeluaran maksimal sebesar jumlah APBN tahun
anggaran sebelumnya.
21
BAB III
KESIMPULAN
Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, anggaran secara
umum adalah suatu pernyataan tentang prediksi pengeluaran dan penerimaan yang
mungkin terjadi dalam suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran
dan penerimaan yang telah terjadi di masa sebelumnya.
Jenis-jenis anggaran secara umum meliputi system anggaran tradisonal,
dimana anggaran ini lebih menekannkan pada obyek pengeluaran diikuti dengan
pelaksanaan dan pengawasan dari anggarannya. System anggaran kinerja disini
lebih menekankan pada manajemen anggaran, dengan memperhatikan aspek
ekonomi dan keuangan pelaksanaan anggaran serta meliputi capaian phisik.
System anggaran program disini lebih menekannkan pada segi persiapan anggaran
yang lebih baik/matang dari anggaran sebelumnya.
Siklus APBN dalam proses penyelenggaraanya meliputi tahap penyususnan
anggaran (6 bulan), tahap pengesahan RAPBN (3 bulan), tahap pelaksanaan
APBN (12 bulan), dan tahap pertanggungjawaban (6 bulan).
22
DAFTAR PUSTAKA
Arinta, Kustadi, Pengantar Akuntansi Pemerintahan, Penerbit Alumni, Bandung.
Due, John F. Keuangan Negara, Yayasan Penerbit UI Jakarta.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22549/4/Chapter%20II.pdf
https://www.scribd.com/doc/86771533/Sistem-Dan-Siklus-Anggaran-Negara-akt-Pemerintahan
http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=98
https://hpweblog.wordpress.com/2012/10/21/sistem-anggaran-tradisional-line-item-budgeting/
http://brainfransiscosupit.blogspot.co.id/2011/08/performance-based-budget-system-sistem.html
https://hpweblog.wordpress.com/2012/10/21/sistem-anggaran-ppbs-planing-programming-budgeting-system/
23