Post on 19-Jul-2015
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 1/23
JURNAL AKUNTANSI, MANAJEMEN BISNIS
DAN SEKTOR PUBLIK (JAMBSP)
ISSN 1829 - 9857
KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUm
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Ikhsan Budi R *)
ABSTRACT
The objective of this study is to test empirically the existence of unequivocal tax
regulation and acts, national philosophy and the educational level of the tax obligator on
the taxation obedience. The sample of this current study is taken from tax obligator
population in the area of Surabaya City. The size of the sampel is 160 respondents. In
order to determine those who are suitable to be the respondents in this study, purposive
sampling method is used.
Analysis technique used in this study is multiple regression. In order to test hypotheses
used to test simultaneously the influence of unequivocal tax regulation and acts, national
philosophy and educational level of the tax obligator variables on tax obligator
obedience, F-test is used. While for testing the hypotheses used to test the influence
partially, t-test is used.
Empiric results suggest that simultaneously the factors of unequivocal tax regulation and
acts, national philosophy, and educational level of tax obligator are significant
statistically in influencing tax obligator obedience. The unequivocal tax regulation and
acts is the predominant variable in influencing tax obligator obedience.
Key words: The unequivocal tax regulation and acts, national philosophy, educational
level of the tax obligator, tax obligator obedience.
LAT AR BELAKANG
Pajak menjadi andalan utama bagi sebuah negara yang mempunyai tekad kemandirian
dalarn pembiayaan pernbangunan. Tanpa adanya pemasukan pajak, maka negara tidak
dapat berbuat apa-apa, Idealnya, semakin maju suatu negara, kesadaran akan pentingnya
membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan tingginya tax ratio.
*) Drs. Iksan Budi Riharjo, M.Si adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)
Surabaya
288 JAMBSP Vol.3 No.3 - Juni 2007: 288 - 310
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 2/23
Sehingga penting bagi pemerintah untuk meningkatkan tax ratio kita yang masih rendah,
guna menggerakkan perekonomian. Tentu saja harus dibarengi dengan diwujudkannya
fungsi menyejahterakan rakyat oleh negara (welfare state).
Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak
berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak
dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.Dengan dernikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan
Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, di
dalam sistem self assessment yang berlaku sekarang ini maka proses pajak yang
dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement
untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.
Pada prinsipnya pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah sumbangan terhadap
pemerintah yang telah menyediakan barang-barang publik, Kewajiban tersebut harus
dipikul pemerintah karena pihak swasta tidak dapat menghasilkan dan atau tidak mau
menyediakan barang dan jasa publik. Semakin banyak barang dan jasa publik yang harus
disediakan pemerintah, semakin besar biaya yang dibutuhkan, dan konsekuensinya
semakin besar pula pajak yang dipungut dari masyarakat. Dalam struktur penerimaan
negara, penerimaan pajak mempunyai peranan yang strategis, dan merupakan komponen
terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri dalam menopang pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Selama krisis ekonomi
berkepanjangan yang mulai melanda Indonesiasejak tahun 1997, memberikan gambaran
bahwa penerimaan pajak dapat memberikan peranan dan sumbangan yang sangat berarti
melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan berbagai program penanggulangan
dampak krisis ekonomi.
Selama krisis ekonomi berlangsung, peningkatan dalam negeri melalui mobilitas
penerimaan pajak dihadapkan pada tantangan bagi upaya penyehatan APBN dan
kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) melalui penurunan difisit anggaran secara
bertahap. Dilain pihak, dalam upaya menanggulangi dampak krisis ekonomi, APBN
justru diharapkan mampu berperan dalam menciptakan stimulus fiskal (fiscal stimulus)
bagi bergeraknya roda kegiatan ekonomi masyarakat, mengingat sektor masyarakat danperan swasta yang terpuruk akibat krisis belum bisa diharapkan terlalu banyak untuk
dapat berperan mengerakkan perekonornian nasional.
Berbagai kebijakan pokok pemerintah dibidang penerimaan negara yang dilakukan
diarahkan pada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, melalui Iangkah-Iangkah
yang antara lain rneliputi ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Perbaikan struktur
pajak, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan dan administrasi pemungutan
pajak, serta pencabutan berbagai fasiIitas perpajakan (tax exemption) yang tidak banyak
bennanfaat. Dengan mengadakan pembaharuan sistem perpajakan tersebut diharapkan
FaktoF-FaktOF Yang MempellgaruhiKl!patuhan Wajib Pajak (Iksan Budhi R) 289
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 3/23
kesadaran perpajakan dari masyarakat akan meningkat sehingga menimbulkan rasa
kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan dalam membayar pajak sangat dipengaruhi
oleh faktor-faktor ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat, seperti: kejelasan
undang-undang dan peraturan perpajakan, filsafat negara, dan tingkat pendidikan wajib
pajak.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam studi ini
adalah sebagai berikut:
1. Apakah faktor kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, filsafat negara
dan tingkat pendidikan wajib pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan membayar
pajak?
2. Faktor apa yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan penelitian dalam studi ini adalah:
1. Menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh kejelasan undang-undang dan
peraturan perpajakan, filsafat negara dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap
kepatuhan membayar pajak.
2. Menguji secara empiris faktor apakah yang paling dominan berpengaruh terhadapkepatuhan membayar pajak.
MANFAA T PENELITIAN
Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut diatas, manfaat yang diharapkan dapat
diperoleh dalam studi ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi kepatuhan rnembayar pahak.2. Menunjukkan bukti empiris bahwa faktor kejelasan undang-undang dan peraturan
perpajakan, filsafat negara, dan tingkat pendidikan wajib pajak mempunyai pengaruh
terhadap kepatuhan membayar pajak.
290 JAMBSP Vol. 3 No.3 - Juni 2007: 288 - 310
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 4/23
KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pengertian Pajak
Pajak merupakan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh dana dad
rakyat yang digunakan untuk. membiayai pengelolaan Negara yang berupa pembangunan
fisik maupun non fisiko Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung
terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat. Untuk pembiayaan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar,
sebagian besar dananya berasal dari pendapatan sektor pajak.
Pengertian pajak secara awam merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang
dipungut oleh Pemerintah (Negara) dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) dan
selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan-kepentingan umum. Pengertian
pajak menurut (Soemitro dalam Valentina, 2003: 3) adalah iuran rakyat kepada Kas
Negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan
kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayarpengeluaran umum.
Pajak dilihat dari segi mikro ekonomi merupakan peralihan uang (harta) dari sektor
swasta/individu kesektor masyarakatJpemerintah, tanpa ada imbalan yang secara
langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan sudah barang
tentu mengurangi daya beli individu, pengurangan daya beli individu mempunyai dampak
besar terhadap ekonomi individu (mikro ekonomi), sehingga pajak dapat mengubah
konsumsi dan pola hidup individu, Selanjutnya uang pajak yang diterima pemerintah
dikeluarkan lagi kemasyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat,
sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat (makro
ekonorni), Pajak dapat mempengaruhi harga, dapat mempengaruhi pasar, dapat
mempengaruhi sistem pengupahan, pengangguran, kesejahteraan masyarakat dan
sebagainya. (Suharno, 2003: 3)
Unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2003) meliputi:
a. luran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukanbarang).
b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksananya, sehingga dapat dipaksakan kepada wajib pajak.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara Jangsung dapat
ditunjuk. Dalarn pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh Pernerintah, contohnya; penggunaan sarona kesehatan, jalan raya,
jembatan dan Jain sebagainya
Faktor-Faktor Yang MempengarJJ.hiKepatuhan Wajib Pajak (lksan Budhi R) 291
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 5/23
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran
yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dari keempat unsur tersebut maka unsur yang paling menonjol adalah unsur "paksaan",
yang mempunyai arti apabila hutang pajak tersebut tidak dibayar maka hutang tersebut
dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dapat surat paksa, lelang, sandera
maupun sita.
Keadilan PajakAda beberapa konsep keadilan yang berhubungan dengan perpajakan dijadikan referensi
oleh berbagai pakar dan pengambil kebijakan sebelum merumuskan kebijakannya.
Konsep-konsep itu dikemukakan oleh Musgrave dalam Suhamo (2003: 10) yang
. membedakan keadilan dalam pengenaan pajak menjadi dua klasifikasi yaitu keadilan
horisontal dan keadilan vertikaL
a. Keadilan Horisontal
Keadilan horisontal adaJah pembayar pajak dengan keadaan yang sama, harusdikenakan pajak yang sarna besamya.
b. Keadilan Vertikal
Keadilan vertikal adalah pembayar pajak yang lebih besar kemampuannya, harus
dibebani pajak yang lebih besar pula
Kedua kriteria keadilan baik horisontal maupun vertikal sarna pentingnya seperti dua sisi
dalam satu mata uang logarn. Oleh karena itu pengabaian salah satunya akan
mengaburkan esensi keadilan, bahkan bukan rnustahil akan menciptakan ketidakadilan
baru dan bukannya telah menciptakan sebuah keadilan meskipun hanya sebagian sisinya.
Persoalan keadilan mendatar memang lebih sulit penerapannya karena persoalan teknis
administratif perpajakan yang masih dalam tahap pertumbuhan (belum maju). Masih
banyak orang yang bekerja sendiri (self employed) serta bekerja tanpa menggunakan
peralatan elektronik. Cara penghitungan secara manual juga praktis digunakan pada toko-
toko berskala kecil dan menengah, pedagang-pedagang, restoran. Bagi petugas pajak, hal
ini akan sangat menyulitkan untuk mendeteksi kebenaran laporan pajak.
Transparansi Dan Akuntabilitas Perpajakan
Pajak bukan hanya sekedar alat untuk meningkatkan pemasukan.negara, tetapi pajakjuga
merupakan sebuah harga. Pajak adalah harga yang dikeluarkan masyarakat agar mereka
bisa mendapatkan pekerjaan, agar masyarakat menjadi produktif, agar masyarakat bisa
inovatif dan bisa meraih kesuksesan dan seterusnya.
Tuntunan transparansi disamping karen a perubahan konstelasi sosiaI politik yang terjadi
di Indonesia mernang lebih demokratis .dan terbuka, juga merupakan indikator dari baik
buruknya kinerja sistem pengelolaan pajak. Akuntabilitas pajak hanya akan terwujud jika
292 JAMBSP Vol.3 No.3-Juni 2007:288-310
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 6/23
partisipasi publik mendapatkan ruang dan media penyalurannya secara optimal. Dengan
demikian persoalan pajak itu selain menjadi wacana ilmiah, juga menjadi wacana dan
agenda politik serius dimasa datang, sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju saat
ini (Suharno, 2003: 15). Bagi masyarakat, partisipasi mereka akan optimal dan positifjika
dilakukan sosialisasi yang intensif dalam setiap jenjang dan tahap perumusan kebijakan
pajak. Sosialisasi dan partisipasi ini penting karena selama ini rakyat tidak pernah
diajarkan terlibat dalam penyusunan kebijakan perpajakan. Banyak rakyat yang belummampu memahami bahwa instrumen pajak adalah salah satu sendi utama penopang
pembangunan bangs a dan negara. Karenanya kebijakan pajak harus mendapat perhatian
yang lebih serius. Dengan perubahan itu menjadikan setiap perubahan kebijakan dan
pelaksanaan administrasinya akan sangat terbuka dan mendapat perhatian yang lebih Iuas
dari masyarakat (wajib pajak).
Persoalan transparansi bila dilihat dari sisi perkembangan teknologi informasi juga
merupakan keniscayaan, sekaligus tantangan berat yang harus dijawab fiskus dalam
pengelolaan pajak. Jadi tuntutan transparansi ini benar-banar merupakan tuntutan zaman,dengan demikian fiskus dituntut melakukan berbagar upaya yang lebih serius dalam
menyebarluaskan berbagai infonnasi perpajakan kepada wajib pajak, terutama kepada
wajib pajak yang saat in i masih belum tersentuh kesadarannya dalam membayar pajak
karena ketidaktahuannya atau yang secara sengaja menghindar dari kejaran petugas
pajak.
Faktor tranparansi menjadi sangat penting karena kesadaran pajak biasanya tumbuh
melalui sebab-sebab teknis (rasional), seperti tingkat pengetahuan perpajakan,
pemeriksaan pajak yang akurat dan penegakan hukum yang adil. Mengingat begitu. b es arn ya persoalan yang dihadapi aparat perpajakan, sudah pasti pemerintahan tidak bisa
menangani sendirian. Oleh karena itu perlu dijalin semacam kerjasama yang intens dan
saling menguntungkan antara pemerintah, LSM, sektor swasta dan masyarakat dalam
mewujudkan kasadaran dan kepatuan wajib pajak dalam melaksanakan hak-hak dan
kewajibannya. Singkatnya partisipasi masyarakat, lembaga profesi dan LSM sangat
diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan meningkatnya
kinerja aparat perpajakan.
Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan kajian pustaka diatas, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib,
pengenaan pajak ditetapkan untuk semua orang dalam suatu negara tanpa kecuali.
Apabila suatu ketetapan (undang-undang) pajak teIah ditetapkan, maka penduduk suatu
negara yang terkena peraturan wajib pajak, suka atau tidak suka hams membayar. Dalam
melakukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak banya tergantung kepada
fiskus atau Wajib Pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-
undang perpajakan yang berlaku. Disamping itu, ada beberapa faktor lain yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, antara lain: kejelasan
Faktor-Faktor Yang MempengaruhiKepatuhan Wajih Pajak (Iksan Budhi R) 293
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 7/23
undang-undang dan peraturan perpajakan,fjlsafat negara dan tingkat pendidikan wajib
pajak (Nunnantu, 2003: 31-32).
Undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana serta tidak
menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda 'baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak,
akan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Sebaliknya undang-
undang yang rumit, peraturan pelaksanaan yang tidakjelas, berbagai fonnulir yang seringberganti, tempat pembayaran dan pelaporan yang jauh, akan menghambat pembentukan
kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, apabila wajib pajak bisa
memahami Undang-undang dan Peraturan Perpajakan, maka akan menumbuhkan
kesadaran dihati mereka dan akan patuh dalam membayar pajak.
Filsafat negara yang dimaksud adalah ideologi negara. Negara Indonesia mempunyai
ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, termasuk
kewajiban untuk membayar pajak. Negara yang demokratis akan selalu memberi
kesempatan kepada rakyatnya untuk ikut menentukan jumlah pajak yang akan dipungut
dalam periode tertentu. IdeoJogi Pancasila berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan
rakyat banyak, sehingga akan mendapatkan dukungan dari rakyatnya dalam bentuk
pembayaran pajak. Apabila rakyat merasa haknya dipenuhi oJeh pemerintah, maka ia
akan secara sadar dan patuh melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Habib
(2002) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang Undang Undang Perpajakan
sangat dipengaruhi oleh pendidikan wajib pajak.
Tingkat pendidikan wajib pajak, secara umum makin tinggi tingkat pendidikan wajibpajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan.
Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi
administrasi dan pidana fiskal, diharapkan dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila
wajib pajak mampu untuk memahami peraturan perpajakan dengan baik, maka mereka
akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara teratur.
Berdasarkan uraian diatas, untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
HAl Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, filsafat negara, dan tingkat
pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
HA2 Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan merupakan variabel yang
dominan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
294 JAMBSP VoL3 NO.3 -Juni 2007: 288-310
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 8/23
METODE PENELITIAN
Gambaran Populasi dan Teknik Penyampelan
Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang ada di wilayah Kota Surabaya.
Roscoe dalam Sugiyono (1999: 12-13) memberikan saran-saran tentang ukuran sampeI
sebagai berikut:
I. Ukuran sampeI yang layak digunakan dalam penelitian adalah antara 30 sampaidengan 500;
2. Bila sampeI dibagi dalam kategori (pria-wanita, pegawai negeri-swasta) makajumlah
anggota sampel setiap kategori minimal 30;
3. Bila dalam penelitian akan melakukan arialisis dengan multivariate (misalnya:
korelasi atau regresi berganda), maka jumlah anggota sampeJ minimal 10 kali dari
jumlah variabel yang diteliti, Misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen dan
dependen) makajumlah anggota sampel: 10 X 5 = 50;
4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok
eksperirnen dan kelompok kontrol, maka jurnlah anggota sampeI masing-masing 10sampai dengan 20.
Dalam penelitian ini jumlah variabeI 16 buah, maka besarnya sampeJ adalah ]6 x 10 =160 responden. Untuk menentukan siapa yang berhak dijadikan sampel atau responden,
digunakan pendekatan purposive sampling.
Definisi Operasional Variabel
1. Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan
Undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana sertatidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, baik bagi fiskus maupun bagi
wajib pajak akan menirnbulkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang sekaligus
akan memperlancar arus dana ke kas negara.
Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur variabeI Kejelasan
Undang Undang dan Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang dan Peraturan Perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana.
b. Rasa apatis wajib pajak.
c. Kesadaran wajib pajak.
d. Penerimaan kas negara.
e. Sistem dan prosedur perpajakan yang rumit.
2. Filsafat Negara
Negara yang mempunyai ideologi yang berorientasi kepada kepentingan rakyat
banyak, akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam bentuk pembayaran pajak.
Rakyat yang secara sadar diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan
berbagai kebijaksanaan negara dan peruinusan undang-undang perpajakan akan ikut
berpartisipasi pula dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Faktor-Faktor Yang MempengaruhiKepatuhan Wajih Pajak (lksan Budhi R) 295
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 9/23
Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur variabel Filsafat
Negara adalah sebagai berikut:
a. Kesejahteraan rakyat.
b. Kebijaksanaan negara,
c. Negara demokratis.
d. Ideologi Pancasila.
e. Penempatan hak dan kewajiban.
3. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak
Bahwa makin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka makin mudah pula bagi
mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang sudah memahami
peraturan perpajakan, tennasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fisik,
diharapkan secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya.
Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur variabel Tingkat
Pendidikan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:a. Pemahaman wajib pajak.
b. Tingginya tingkat pendidikan wajib pajak.
c. Kemampuan mengisi SPT.d. Penyelundupan pajak.
e. Minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak.
4. Kepatuhan Membayar Pajak
Pajak merupakan salah satu faktor yang menjadi kebutuhan vital dalam rangkaian
pembangunan dan pertumbuhan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkankemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada prinsipnya pajak yang dikenakan kepada
masyarakat adalah sumbangan terhadap pemerintah yang telah menyediakan barang-
barang publik. Kewajiban tersebut harus dipikul pemerintah karena pihak swasta
tidak dapat rnenghasilkan dan/atau tidak mau rnenyediakan barang-barang dan jasa
yang bersifat publik, oleh karena itu pemerintah mengharapkan kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Adapun indikator yang dijadikan
pengukuran da1am penelitian in i adalah kepatuhan rnembayar pajak.
Tekoik Pengumpulao Data
Pengumpulan data diIakukan dengan teknik kuisioner kepada respond en yang memiliki
ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan
penelitian. Jumlah kuisioner sebanyak 160 (seratus enam puluh). Untuk rnenjamin
efektifitas pengumpulan data, responden yang beralamat disekitar tempat tinggal peneliti,
pendistribusian kuisioner diJakukan dengan cara mengantar langsung kepada responden.
296 JAMBSP Vol.3 No. 3-Juni 2007:288-310
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 10/23
Validitas dan Reliabilitas
Data penelitian dalam proses pengumpulannya seringkali membutuhkan biaya, waktu dan
tenaga yang besar. Data menjadi tidak berguna hila alat ukur yang digunakan tidak valid
dan reliabel, Oleh karena itu perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.
1. Uj i Validitas
Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingindiukur. Suatu instrumen pengukur dikatakan validjika instrumen tersebut mengukur
apa yang seharusnya diukur. Hair et al. (1995) mengatakan bahwa tingkat signifikan
factor loadings dari segi praktik (rule of thumb) lebih besar dari 0,30 merupakan nilai
minimal, lebih besar dari 0,40 adalah nilai yang perlu dipertimbangkan, dan lebih
besar dari 0,50 merupakan nilai yang secara praktik signifikan. Pengujian dalam
penelitian ini akan diiakukan dengan menggunakan program Validitas Internal
(Umar,2003:78).
2. Uji ReliabilitasReliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala
yang sarna. Basil pengukuran ini merupakan kombinasi antara hasil pengukuran yang
sesungguhnya (true score) ditambah dengan kesalahan pengukuran. Makin keci1
kesalahan pengukuran, makin re1iabel a1at pengukur. Sebaliknya, makin besar
kesalahan pengukuran makin tidak re1iabel. Reliabilitas dalam penelitian ini akan
diJakukan dengan menggunakan reliabilitas konsistensi internal, dengan pendekatan
Alpha Cronbach.
Teknik Analisis Data
Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan model regresi linier berganda (multiple
regression). yang menggambarkan pengaruh faktor kejelasan undang-undang dan
peraturan perpajakan (XI)' filsafat negara (X2), dan tingkat pendidikan wajib pajak (X3)
terhadap faktor kepatuhan membayar pajak (Y), dengan persamaan:
Y "" a +bIX1 +b2X2 + bJ(3Dimana:y =Kepatuhan Membayar Pajak
= Kejelasan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan
= Fi1safat Negara
= Tingkat Pendidikan Wajib Pajak
= Konstanta
Uji Hipotesis
Uji hipotesis menggunakan uji statistik yang terdiri dari:
Faktor-Faktor Yang MempengaruhiKepatuhan Wajih Pajak (Iksan Budhi B) 297
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 11/23
1 . U ji F , yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan secara simultan
variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan kriteria sebagai berikut :
H o: 131= 132= 133=0 (tidak terdapat pengaruh)
H a : Paling tidak salah satu= 0 (terdapat pengaruh)
2 . U ji 1 , yaitu pengujian yang dilakukanuntuk mengetahui hubungan atau pengaruh dari
m asing-m asing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, dengan kriteria
s eb ag ai b erik ut:H o : 131= 132= 133= 0 (tidak terdapat pengaruh)
Ha : 1 3 1;to1 3 2 ;to1 33;to0 (te rd ap at p enga ruh)
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Profil Responden
Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian,
yaitu : jenis kelam in, pendidikan terakhir dan jenis pekerjaan. Berikut ini disajikan profi]
responden yang dikelom pokkan atasjenis kelam in, pendidikan danjenis pekerjaan.
Tabell
Prom Responden
Prom Responden Jumlah Persentase
Jenis Kelamin:
1. Pria 92 57,5%
2 . W an ita 68 52,5%
Pendidikan:
1. SD 5 3,1%
2. SLTP 23 14,4%
3. SLTA 53 33,1%
4. spa " " · 5 3,1%
5 . STM 7 4,4%
6. D3 21 1 3,1 %
7. S1i
46 28,8%
Jenis Pekerjaan
2 9 8 JAMBSP VoL 3 No.3 - Juni 2007: 288- 310
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 12/23
1. Pegawai Negeri 44 27,5%
2 . Pegawai Biasa 57 35,6%
3. Wiraswasta 31 19,4%
4 . TN/AL 2 1,3%
5. Ibu Rumah Tangga 26 16,3%
Pengujian Data
a. U ji Validitas
U ji v alid ita s a ta s item -item p erta ny aan d ilakuk an d engan ca ra menggunak an v alid itas
in tern al. U ji v aliditas d en gan metade in i d iJak ukan d eng an cara men gk orelasik an sk or
jaw aban yang diperaleh pada m asing-m asing item pertanyaan dengan skar total dari
kesel u ruhan item pertanyaan .
Tabel2
HasH Uji Validitas
Indikator rhilung rtabel Ketcrangan
Keje lasan undang-undang dan peraturan
perpajakan (XI)
X1.1 0,4099 0,155 ValidX1.2 " 0,4759 0,155 ValidXl.3 ·0,5544 0,155 ValidXl.4 0,3576 0,155 ValidXl.5 0,2887 0,155 Valid
F il safa t negara (X2 )
X2.1 0,390I 0,155 ValidX2.2 0,4483 0,155 ValidX2.3 0,3051 0,155 Valid
X2.4 0,4281 0,155 ValidX2.5 0,3552 0,155 Valid
T ingk at p endid ik an wajih p aja k (X3)
X3.1 0,3496 0,155 ValidX3.2 0,4888 0,155 ValidX3.3 0,5354 0,155 ValidX3.4 0,3940 0,155 Valid
X3.5 0,4488 0,155 Valid
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhikepamban Wajib Pajak (Iksan Budhi R) 299
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 13/23
Berdasarkan hasil pengujian yang tampak pada tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa
seluruh item pertanyaan dari variabel bebas memiliki nilai korelasi dari setiap
variabelnya dengan rhillillg> rtnbel,sehingga dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan
sebagai item-item dalam variabel penelitian.
b. Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik Cronbrach Alpha yang menunjukkanreliabilitas, konsistensi internal dan homogenitas antar butir dimensi yang diteliti.
Menurut Singgih Santoso (2000 : 280), apabila r Alpha > r tabel, maka butir atau
variabel tersebut reliabel.
Tabel3
Basil Uji ReIiabilitas
Variabel r Alpha r tabel Keterangan
Kejelasan undang-undang dan 0.6565 0,155 Reliabelperaturan _perpajakan (XI)
Filsafat negara (X2) 0.63]7 0,155 Reliabel
Tingkat pendidikan wajib pajak 0.6875 0,155 Reliabel
(X3)
Hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan koefisien Cronbrach Alpha seperti
yang terlihat pada tabel 3 diatas, menunjukkan nilai koefisien untuk faktor kejelasan
undang-undang dan peraturan perpajakan (Xi), filsafat negara (X2)
dan tingkatpendidikan wajib pajak (X3) lebih besar dari 0,155 maka hal ini menunjukkan bahwa
alat ukur dalam penelitian ini reliabel.
Pengujian Asumsi Klasik
Model regresi yang paling banyak diakui atau paling luas adalah metode Kuadrat Terkecil
Biasa (Ordinary Lest Square/OLS) rnerupakan model regresi yang meghasilkan asumsi
perk iraan linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator/BLUE), artinya
koefisien regresi pada persaman tersebut benar-benar linier dan tidak bias. Kondisi ini
akan terpenuhi jika tidak terjadi peJanggaran pada asumsi regresi.a. Multikolinieritas
Multikolinieritas dimaksudkan bahwa antara variabel independen yang satu dengan
variabel independen yang lain dalam model regresi saling berhubungan secara
sempuma atau mendekati sempurna. Setelah dilakukan diagnosis atau dugaan adanya
multikolinieritas, maka perlu adanya pembuktian atau identifikasi secara statistis
mengenai ada atau tidaknya gejala multkolinier dengan earn menghitung Variance
Inflation Faktor (VIF). Hasi1 Perhitungan V[P dapat dilihat pada tabel4 berikut ini:
300 IAMBSP Vol.3NO.3-Iliff; 2007:288-310
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 14/23
Tabel4
Hasil Perhitungan VIF
Variabel VIF
Kejelasan UU dan Perauran Perpajakan (XI) 1,208
Filsafat Negara (X2) 1,187
Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (X3) 1,286
VIF menyatakan tingkat pembengkakan varians. Apabila varians lebih besar dari 5
(lima) berarti terdapat multikolinier pada persamaan regresi linier. Adapun hasil yang
diperoleh setelah dilakukan pengujian analisis regresi tinier berganda, diketahui
bahwa dari ketiga variabel yang dianalisis diperoleh VIF untuk XI sebesar 1,208,untuk X2sebesar 1,187, dan untuk X3 sebesar 1,286. Hal ini berarti VIF ketiga
variabel tersebut lebih kecil dari 5, sehingga dalam metode regresi ini tidak terjadi
multikolinieritas.
b. Heteroskedastisitas
Varians variabel bebas adalah tidak konstan (berbeda) untuk setiap nilai tertentu
variabel bebas. Pada regresi linier nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan
variabel bebas. Hal ini bisa diidentifikasi dengan cara menghitung korelasi Rank
Spearman's antara residual dengan seluruh variabel bebas atau yang menjelaskan.
Pembuktian adanya Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:
TabelS
Tes Heteroskedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman's
Variabel Rank S_pearman's Signlfikan Keterangan
Xl -0,126 0,113 Bebas hetero
X2 -0,057 0,477 Bebas heteroXJ -0,034 0,672 Bebas hetero
Berdasarkan tabel 5 diatas, diperoleh tingkat signifikansi koefisien korelasi Rank
Spearman's untuk semua variabel bebas terhadap residual lebih besar dari 0,05,
sehingga tidak mempunyai korelasi yang berarti antara nilai absolut residual dengan
variabel yang menjelaskan. Jadi dapat disimpulkan persamaan regresi tersebut bebas
heteroskedastisitas.
Faktor-Faktor Yang MempengaruhiKepatuhan Wajib Pajak {Iksan Budhi R) 301
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 15/23
C. Autokorelasi
Asumsi ketiga dalam regresi linier berganda adalah ada atau tidaknya autokorelasi
yang dilihat dari besarnya nilai Durbin Watson. Autokorelasi pada sebagian besar
kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah time series, atau berdasarkan
waktu berkala, Sedangkan dalam penelitian dengan menggunakan data crossection,
haJ ini jarang ditemukan. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Singgih bahwa
nilai yang berada pada kisaran -2 sampai dengan 2 tidak terkena autokorelasi. Dalampengujian ini dihasilkan nilai Durbin Watson adaJah 1,555, karen a nilai ini terletak
diantara -2 sampai dengan 2 maka dapat simpulkan dalam metode regresi ini tidak
terkena autokorelasi.
Analisis Regresi Linier Berganda
Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan model regresi linier berganda (multiple
regression). yang menggambarkan pengaruh faktor kejelasan undang-undang dan
peraturan perpajakan (XI)' filsafat negara (X2)' dan tingkat pendidikan wajib pajak (X3)
terhadap faktor kepatuhan mernbayar pajak (Y).
Perhitungan regresi linier berganda serta perhitungan lain yang menunjang dalam
penelitian ini dengan hasil sebagai berikut:
Tabel6
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda
Variabel Koef. Reg t. hit Sign r partial
Konstanta 0,378 - - -Kejelasan UU dan Peraturan 0,449 9,173 0,000 0,592
Peroai akan (X I)
Filsafat Negara (X 2) 0,285 5,640 0,000 0,412
Tingkat Pendidikan Wajib 0,162 3,444 0,001 0,266
Pajak (X3)
Multiple R = 0,777 Adjusted R Square=0,596
F hitung= 79,177 Sign= 0,000 N= 160
Berdasarkan hasil anal isis diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda
sebagai berikut: '
Y;:: 0,378 + O,449X) + O,285X1+ O,162X3
Dan persamaan tersebut dimas dapat dijelaskan mengenai koefisien regresi sebagai
berikut:
3 0 2 JAMBSP Vol.3 No.3 =Juni 2007: 288 - 310
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 16/23
a. Nilai a (constant) adalah menunjukkan besarnya nilai kepatuhan membayar pajak
(Y), jika tidak ada variabel lain yang mempengaruhi atau jika semua variabel bebas
sama dengan nol, maka diprediksikan nilai kepatuhan membayar pajak sebesar 0,378.
b. Apabila variabel kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan (Xj) berubah 1
satuan, maka akan mempengaruhi nilai kepatuhan membayar pajak (Y) sebesar
0,449. Maksudnya apabila variabel kejelasan undang-undang dan peraturan
perpajakan (Xj) meningkat sebesar satu satuan, maka nilai kepatuhan membayarpajak (Y) akan naik sebesar 0,449 dengan asumsi variabel lain (X 2 dan XJ) adalah
konstan.
c. Apabila variabel fisafat negara (X2) berubah 1 satuan, maka akan mempengaruhi nilai
kepatuhan membayar pajak (Y) sebesar 0,285. Maksudnya apabila variabel filsafat
negara (X2) meningkat sebesar satu satuan, maka nilai kepatuhan membayar pajak
(Y) akan naik sebesar 0,285 dengan asumsi variabellain (X, dan X3) adalah konstan.
d. Apabila variabel tingkat pendidikan wajib pajak (X3) berubah 1 satuan, maka akan
mernpengaruhi nilai kepatuhan membayar pajak (V) sebesar 0,162. Maksudnya
apabila variabel tingkat pendidikan wajib pajak (X3) meningkat sebesar satu satuan,maka nilai kepatuhan membayar pajak (Y) akan naik sebesar 0,162 dengan asumsi
variabellain (X I dan X2) adalah konstan.
Analisis Koefisien Korelasi
Analisis koefisin korelasi digunakan untuk melihat derajat hubungan antara kepatuhan
membayar pajak sebagai variabel dependen dengan faktor kejelasan undang-undang dan
peraturan perpajakan, filsafat negara dan tingkat pendidikan wajib pajak. Hasil dari
perhitungan menunjukkan bahwa untuk variabel kejelasan undang-undang dan peraturan
perpajakan (XI)' koefisien korelasi parsialnya (r) sebesar 0,592. Hal ini menunjukkan
bahwa variabel kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan memiliki hubungan
yang positif dengan kepatuhan membayar pajak sebesar 0,592. Pada variabel filsafat
negara (X2) koefisien korelasi parsial (r) sebesar 0,412 dan pada variabel tingkat
pendidikan wajib pajak (X3) koefisien korelasi parsial (r) sebesar 0,266 juga mempunyai
hubungan yang positif dengan kepatuhan membayar pajak (Y). Sehingga ketiga variabel
tersebut memiliki hubungan yang positifterhadap kepatuhan membayar pajak.
Koefisien korelasi secara menyeluruh (R) yang diperoleh dari hasil print out adalahsebesar 0,777 yang artinya hubungan antara faktor kejeJasan undang-undang dan
peraturan perpajakan, filsafat negara dan tingkat pendidikan wajib pajak dengan
kepatuhan membayar pajak adalah positif dan cukup kuat.
Analisis Koefisien Determinasi
Analisis koefisien determinasi secara menyeluruh ini digunakan untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh dari variabel independen, yaitu kejelasan undang-undang dan
peraturan perpajakan, filsafat negara dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap
Faktor-Faktor Yang MempengaruhiKepaluhan Wajih Pajak (Iksan Budhi R) 303
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 17/23
variabel dependen yaitu kepatuhan rnembayar pajak. Nilai adjusted R Square (R2) atau
koefisien determinasi yang disesuaikan (karena variabel independen lebih dari dua)
sebesar 0,596, menunjukkan bahwa sebesar 59,6% kepatuhan membayar pajak dapat
dijelaskan oleh variabel independen yaitu faktor kejelasan undang-undang dan peraturan
perpajakan, filsafat negara, dan tingkat pendidikan wajib pajak. Penilaian ini sudah dapat
dikatakan tinggi, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pit Rietveld
(1994: 27-28) yang mengatakan bahwa untuk penelitian sosial, R2 antara 0,4 - 0,6 sudah
dapat dikatakan tinggi. Sementara sisanya sebesar 0,404 atau 40,4% dijelaskan oleh
variabel-variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini,
Pengujian Hipotesis
a. PengujianHAl
Hipotesis pertama: kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, filsafat
negara, dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
membayar pajak. Hipotesis diatas mengandung dua pengertian, pertama adalahpengertian berpengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel
terikat. Kedua, pengertian berpengaruh secara individual terhadap kepatuhan
membayar pajak. Pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi (a.) sebesar
0,05 atau 5% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.
1) Penguj ian signifikansi secara simuitan (Uji F)
Uji F digunakan untuk menguji signifikansi variabel bebas secara simultan
terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui
bahawa nilai Fhilung = 79,177 lebih besar dibandingkan nilai Frobel 2,600. Dan nilai
signifikansi = 0,000 lebih keciI dari 0,05. Maka HA dapat didukung, artinyasecara simuJtan faktor kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan,
filsafat negara dan tingkat pendidikan wajib pajak, secara statistis berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
2) Pengujian signifikansi secara parsiaI (Uji t)
a) Uji t digunakan untuk menguji signifikansi variabel bebas secara parsial
terhadap varia bel terikat
Pengujian terhadap pengaruh kejelasan undang-undang dan peraturan
perpajakan. menunjukkan bahwa Nilai thilung yang diperoleh sebesar 9,173lebih besar dibandingkan nilai t1abcl 1,960. Dan nilai signifikansi ;:;0,000
lebih kecil dari 0,05. Maka HA didukung, yang berarti secara parsial
faktor kejeJasan undang-undang dan peraturan perpajakan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
Pengujian terhadap pengaruh filsafat negara, nilai t hitung yang diperoleh
sebesar 5,640 lebih besar dibandingkan nilai t tabel =1,%0. Dan nilai
signifikansi = 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka HA didukung., yang
berarti secara parsial .faktor filsafat negara memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
304 JAMBSP Vol. 3 No.3 - Juni 2007: 288 - 310
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 18/23
Pengujian terhadap pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak
menunjukkan bahwa, Nilai thitunl! yang diperoleh sebesar 3,444 Iebih besar
dibandingkan nilai ttabel = 1,960. Dan nilai signifikansi = 0,001 lebih kecil
dari 0,05. Maka Maka HA didukung, yang berarti secara parsial faktor
tingkat pendidikan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kepatuhan membayar pajak.
Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis secara parsial ini maka dapatdisirnpulkan bahwa faktor kejelasan undang-undang dan peraturan
perpajakan, filsafat negara dan tingkat pendidikan wajib pajak, seraca
statistis masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
membayar pajak. Sehingga hipotesis pertama yang diajukan dapat
didukung kebenarannya.
b. Pengujian HA2
Hipotesis kedua: kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan berpengaruh
paling dominan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dalam membuktikan hipotesiskedua ini, diperlukan pengujian atau perhitungan yang mengukur kontribusi pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.
Tabel7
Hasil Perhitungan Nilai Beta Coeffisient
Variabel Beta Coeffisient
KejeJasan UU dan Peraturan Perpajakan (XI) 0,508Filsafat Negara (Xl) 0,310
Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (X3) 0,197
Berdasarkan besamya nilai beta coeffisient dapat dilihat bahwa yang terbesar adalah
variabel kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, dengan ~ = 0,508,
sehingga variabel ini mempunyai pengaruh terkuat atau paling dominan terhadap
kepatuhan membayar pajak. Dengan demikian hipotesis yang kedua juga dapat
didukung kebenarannya.
Pembahasan
a. Kejelasan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan.
KejeJasan undang-undang dan peraturan perpajakan merupakan faktor yang sangat
berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Dengan adanya undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan
sederhana akan mudah dipamahami, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir baik
bagi fiskus maupun wajib pajak. Setelah diperoleh data penilaian tentang kejelasan
Faktor-Faktor Yang MempengaruhiKepatuhan Wajib Pajak (Iksan Budhi R) 305
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 19/23
undang-undang dan peraturan perpajakan, maka hasil pengujian dapat dije!askan
sebagai berikut:
1) Nilai koefisien regresi untuk variabel kejelasan undang-undang dan peraturan
perpajakan adalah 0,449 yang berarti bahwa semakin baik kriteria kejelasan
undang-undang dan peraturan perpajakan, mengenai undang-undang dan
peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana, rasa apatis wajib pajak,
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, penerimaan kas negara serta siatem dan
prosedur yang rumit akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan membayar
pajak, dengan asumsi variabel-variabel yang lain tetap (cateris paribus).
2) Hasil pengujian secara individual (t-test) diperoleh diperoleh besarnya thitung
adalah 9,173 dimana angka tersebut diikuti nilai signifikansi 0,000 yang lebih
kecil dari nilai a. 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel kejelasan undang-
undang dan peraturan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan dan positif
terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan secara parsial dengan asumsi
cateris paribus, perubahan variabel kejelasan undang-undang dan peraturan
perpajakan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah 0,449, yangditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,449.
Berdasarkan hasil anaJisis diatas, pemerintah perlu mengkaji ulang kembali
kebijakan mengenai undang-undang dan peraturan perpajakan yang saat ini
sedang berlaku, supaya masyarakat mudah untuk memahami sehingga lebih
sadar dan patuh dalam membayar pajak. Hal ini dilakukan mengingat kejelasan
undang-undang dan peraturan perpajakan merupakan faktor yang utama dan
paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal yang
mungkin dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki undang-undang dan
peraturan perpajakan supaya lebih mudah, jeJas dan sederhana, beban
administrasi dalam bentuk sistem dan prosedur yang tidak berbelit-belit,
menyediakan tempat pembayaran dan pelaporan yang dekat.
b. FilsafatNegara
Seperti halnya faktor kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, filsafat
negara juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak. Filsafat negara berkaitan dengan ideologi negara
yaitu Pancasila yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, tennasuk
hak dan kewajiban perpajakan untuk membayar pajak. Rakyat yang secara sadar
diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan berbagai kebijaksanaan
negara dan perumusan undang-undang perpajakan akan ikut berpartisipasi pula dalam
memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan analisis terhadap faktor filsafat
negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Nilai koefisien regresi untuk variabel filsafat negara adalah 0,285 yang berarti
bahwa semakin baik kriteria filsafat negara, mengenai kesejahteraan rakyat,
306 JAMBSP Vol. 3 No.3 - Jim; 2007: 288 - 3J 0
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 20/23
kebijaksanaan negara, negara demokratis, ideologi Pancasila, penempatan hak
dan kewajiban, dengan asumsi variabel-variabel yang lain tetap (cateris paribus).
2) Hasil pengujian secara individual (t-test) diperoleh diperoleh besarnya tbitung
adalah 5,640 dimana angka tersebut diikuti nilai signifikansi 0,000 yang lebih
kecil dari nilai a 0,05. Hal Ini dapat dikatakan bahwa variabel filsafat negara
mempunyai pengaruh signifikan dan positifterhadap kepatuhan membayar pajak.
Sedangkan secara parsial dengan asumsi cateris paribus, perubahan variabelfilsafat negara mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah 0,285, yang
ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,285.
Berdasarkan hasil anal isis diatas, Pemerintah perlu memberi kesempatan kepada
warga negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merumuskan undang-
undang perpajakan. Hal ini dilakukan mengingat filsafat negara juga rnerupakan
faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
c. Tingkat Pendidikan Wajib PajakI
Tingkat pendidikan wajib pajak juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadapkesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan semakin
tingginya tingkat pendidikan Wajib Pajak, makin mudah pula bagi mereka dalam
memahami peraturan perpajakan. Berdasarkan analisis terhadap tingkat pendidikan
wajib pajak, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Nilai koefisien regresi untuk variabel tingkat pendidikan wajib pajak adalah
0,162 yang berarti bahwa semakin baik kriteria tingkat pendidikan wajib pajak,
mengenai pemahaman wajib pajak, tingginya tingkat pendidikan, kemampuan
mengisi SPT. penyelundupan pajak, tingkat pengetahuan wajib pajak akan
memberikan pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, dengan asumsivariabel-variabel yang lain tetap (cateris paribus).
2) Hasil pengujian secara individual (t-test) diperoleh besamya thitung adalah 3,444
dimana angka tersebut diikuti nilai signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari nilai a0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel tingkat pendidikan wajib pajak
mempunyai pengaruh signifikan dan positifterhadap kepatuhan membayar pajak.
Sedangkan secara parsial dengan asumsi cateris paribus, perubahan variabel
tingkat pedidikan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah
0,162, yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,162.
Berdasarkan hasil analisis diatas, pemerintah perlu meningkatkan tingkat pendidikan
warga negara supaya mereka dapatmemahami peraturan perpajakan yang berlaku.
Hal ini dilakukan rnengingat tingkat pendidikan wajib pajak juga merupakan faktor
yang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Peningkatkan tingkat
pendidikan warga negara dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan
mengenai pentingnya pendidikan dan memberikan bantu an operasionai sekolah
supaya masyarakat yang tidak mampu bisa tetap sekolah.
Faktor-Faktor Yang MempolgaruhiKepalUhan Wajib Pajak (Iksan Budhi R) 307
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 21/23
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Simpulan
1. Tujuan penelitian ini adaJah untuk menguji seeara empiris besarnya pengaruh faktor
kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, filsafat negara dan tingkat
pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dan untuk mengetahui
faktor mana yang dominan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.2. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang menggunakan pendekatan
purposive sampling dan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya, sehingga
terkumpul 160 responden. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda
dan untuk menguji hipotesis menggunakan uji F dan uji t.
3. Berdasarkan uji seeara simultan diperoleh hasil Fhil1lI1!l = 79,177 yang lebih besar dan
Ftabd = 2,600, dengan nitai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan
demikian HA dapat didukung, yang berarti secara simultan faktor kejelasan undang-
undang dan peraturan perpajakan, filsafat negara dan tingkat pendidikan wajib pajak,
secara statistis berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak,4. Berdasarkan nilai beta coef'fisient dapat diketahui bahwa faktor kejelasan undang-
undang dan peraturan perpajakan mempunyai nilai P = 0,508, sedangkan untuk faktor
fiIsafat negara p = 0,310 dan untuk faktor tingkat pendidikan wajib pajak P =0,197.
Dari nilai beta tersebut dapat terlihat bahwa kejelasan undang-undang dan peraturan
perpajakan mempunyai nilai beta terbesar, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor
kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang
paling dominan terhadap kepatuhan membayar pajak.
Implikasi
1. Perlu adanya perhatian dari pemerintah mengenai faktor-faktor yang ikut menentukan
optimalisasi pemasukan dana kekas negara melalui pajak, seperti faktor kejelasan UU
dan peraturan perpajakan, filsafat negara dan tingkat pendidikan wajib pajak, dimana
faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Sebaiknya Pemerintah perlu melakukan pemeriksaan pajak secara profesional dengan
berpegang teguh pada undang-undang perpajakan yang mencegah wajib pajak
melakukan tax evasion, bak wajib pajak yang sedang diperiksa maupun wajib pajak
lainnya, sehingga mereka akan berusaha untuk patuh.
3. Prosedur yang meliputi tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan, penagihan
dan tempat pembayaran pajak sebaiknya dipermudah supaya masyarakat tidak merasa
terbebani untuk membayar pajak.
4. Perlu adanya sosialisasi yang optimal dari pemerintah, karena disatu sisi rakyat masih
jauh dari pemahaman perpajakan
5. Sebaiknya pendidikan pajak dijadikan sebagai kurikulum di sekolah. Karena lapisan
masyarakat perlu diberi pendidikan pajak seluas-Iuasnya dan sebaiknya dilakukan
sedini mungkin agar mengetahui hakdan kewajiban perpajakannya
308 JAMBSP Vol. 3 No.3 - Juni 2007: 288- 310
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 22/23
Keterbatasan1. Instrumen yang digunakan adalah persepsi jawaban responden, dan penelitian
dilakukan dengan metoda survei melalui kuisioner, Peneliti memiliki keterbatasan
dalam mengontrol subyek yang diteliti sehingga dimungkinkan timbul perbedaan
interpretasi atas maksud dan tujuan pertanyaan. Sementara peneliti tidak dapat
m enjelaskan m aksud pertanyaan secarajelas.
2. Keterbatasan-keterbatasan lainnya, seperti ruang lingkup penelitian, jumlahresponden, dan juga jum lah faktor yang diteliti, diharapkan dalam penelitian
berikutnya lebih diperluas cakupannya agar diperoleh hasil penelitian yang lebih
baik.
DAFT AR PUSTAKA
Bohari (2 002 ), Pengantar Hukum Pajak, Edisi R evisi, PT . R aja Grafindo Persada,
Jakarta.
Eriksen K & F all an (1 9 96), Tax Know/edge and Attitudes Towards Taxation: A Report an
a Guard Experiment, Journal of Econom ic Psicologi 1 7: 387-402 .
Gunadi dkk (200] ), Perpajakan, Edisi R evisi, Lem baga Penerbit Fakultas Ekonom i ur,Jakarta.
Habib Basir (2002) , Pemahaman Wajib Pajak Badan Mengenai Undang Undang Pajak
Penghasilan dan Beban Pajak yang Harus Dibayar, Jurnal A kuntansi M anajem en
Vol. 1No.2: 23-38
H air et al (1 995), Multivariate Data Analysis, Forth Edition, Tulsa, OK: Petroleum
P ublishing C o.
M ardiasm o (2 003), Perpajakan, E disi R evisi, A ndi, Y ogyakarta,
M unaw ir (1 99 7), Perpajakan, L ib erty , Yogyak arta ,
N urm antu, Safri (2 003), Pengantar Perpajakan, E disi 2 , G ranit, Jakarta
Purw anto, Suharyadi (2 004), Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modem, Edisi 1 ,
Salem ba em pat, Jakarta.
R esm i, Siti (2 003), Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisis 1 , Salem ba em pat • Jakarta.
Faktor-Faktor Yang MempengaruhiKepatuhan Wajib Pajak (Iksa« Builhi R) 309
5/17/2018 tgas jurnal akuntansi 1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/tgas-jurnal-akuntansi-1 23/23
Santosa, Singgih (2000), Buku Latihan SPSS Statistik parametrik; PT. Elex Media
Kornputindo, Jakarta.
Sugiyono (1999), Statistik Nonparametris untuk Penelitian, CV Alfabeta, Bandung.
___ (2000), Satistika Untuk Penelitian, Cetakan ke Tiga, CV. Alfabeta, Bandung.
Suhamo (2003), Pajak Properti di Indonesia, editor: Untung Supardi et.al, Jakarta.
Urnar, Husein (2003), Metode Rise: Akuntansi Terapan, Ghalia
Indonesia, Jakarta.
Waluyo & Wirawan B. Ilyas (2002), Perpajakan Indonesia buku 1, salernba Empat,
Jakarta.
Valentina. Sri & Aji S. (2003), Perpajakan Indonesia, cetakan 1, UPP AMP YKPN,Yogyakarta.
310 JAMBSP Vol.3 No.3 -Jrmi2007: 288-310