Post on 06-Mar-2019
P3I
Pusat Pengkajian IndonesiaPengadaan
Rita BerlisKetua Umum
P I3
Nomor : 04/TN-P3I/X/2018Jakarta,10Oktober2018
Lampiran : 1(satu)berkas
Perihal : TemuNasionalPengadaanBarang/Jasa2018
DenganHormat,
Dalam rangka mendukung penguatan pembangunan sektor jasa konstruksi, telah diterbitkanUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor2Tahun2017tentangJasaKonstruksisebagaipenggantiUndang-undangnomor18tahun1999.Sektorjasakonstruksisebagaibagiandariinstrumenpendukungpembangunan nasionalmerupakan sektor yang sangat penting dalam rangkamewujudkan perbaikanpelayananpublikdiIndonesia,untukituperlupemahamanyangmenyeluruhterhadaparahkebijakanjasakonstruksiuntukdapatmengimplementasikannya.
Untukmenjaminketertibandankepastianhukum,pemahamanarahkebijakanjasakonstruksiakansangat membantu pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi guna mewujudkan sarana dan prasaranainfrastruktur sebagai pendukung aktivitas ekonomi kemasyarakatan demi terwujudnya tujuanpembangunannasional.
Perubahankebijakandibidangjasakonstruksidanperaturanpengadaanbarang/jasapemerintahmenempatkanposisi tatakelolapengadaanbarang/jasapemerintahdalamperanpentingmendukungpeningkatanpelayananpublikdanpengembanganusahanasional,sertadibangundenganstrategiinovasidalamsasaranmewujudkanpengadaanbarang/jasapemerintahyangmemberikanvalueformoneydankontribusidalampembangunanberkualitasdanberkelanjutan.
Untuk membahas arah kebijakan perubahan secara komprehensif, kami mengundangBapak/Ibu/Saudara,untukmengikutikegiatanTemuNasionalPengadaanBarang/Jasa2018dengantema:
KepadaYth,1.PimpinanK/L/D/I;2.PimpinanUnitLayananPengadaanUnitKerjaPengadaanBarang/Jasa;3.PimpinanPelakuUsaha/PenyediaPerseoranganJasaKonstruksi�Di-Tempat
Demi tercapainya pengadaan jasa konstruksi yang berkualitas, terbangun melalui inovasi danterhindardaripermasalahanhukum,makakamimengajakseluruhpihakterutamapemegangkebijakan,pelaksanapengadaanjasakonstruksidanpihak-pihaklainuntukbergabungdanberbagipendapatdanpengetahuanpadakegiatandimaksud.UntukinformasipendaftarandapatmenghubungiIrmaHp.081211322813. Demikianundanganinidisampaikan,atasperhatiandankehadirannyadiucapkanterimakasih.
FREEBUKU & FLASDISK MATERI
P I3 PUSAT PENGKAJIAN INDONESIAPENGADAAN
Hari:Kamis-JumatTanggal:22-23November2018Tempat:HotelGoldenTulipPasserBaroeJl.PintuAirVNo.53,PasarBaru,JakartaPusat
“PerubahanParadigmaKebijakanJasaKonstruksidiIndonesia”
Ruko Duta Bintaro AB3 No. 6 Jl. KH. Mas Mansyur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15324Telpon 021 2940 7390 Fax. 021 2940 7390
P3I
Jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Hal tersebut
direpresentasikan dengan adanya keterkaitan jasa konstruksi dengan sektor-sektor lainnya, seperti
sektorekonomi,sosialdanlingkungan.Sektorkonstruksimemberikankontribusisekitar7-8%dariPDB,
danmembuka lapangan kerja bagi lebih dari 5% jumlah penduduk. Konstruksi sesungguhnya dapat
dikonsepsikansebagaiproduk,proses,danpelakusehinggamembentuk”mesoeconomicsystem”baik
padaranahcluster,sektor,industri,maupunjasayangakanberperandalammembangunsosialekonomi
bangsa(constructiondrivensocio-economicdevelopment).Pengembanganjasakonstruksiperlumendapat
perhatian khusus ditengah transformasi politik, budaya, ekonomi, dan birokrasi yang sedang terjadi.
Sejumlah tantangan tersebut membutuhkan upaya penataan dan penguatan kembali pengaturan
kelembagaandanpengelolaansektorjasakonstruksiuntukmenjaminsektorkonstruksiIndonesiadapat
tumbuh,berkembang,memilikinilaitambahyangmeningkatsecaraberkelanjutan,profesionalismedan
dayasaing.
Berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat 7 (tujuh) hal yang perlumenjadi fokus atas perubahan
paradigmaJasaKonstruksi,sebagaiberikut:
1.Perludiaturstrukturusahajasakonstruksiyangmeliputijenis,sifat,klasifikasi,layananusaha,bentuk,
dan kualifikasi usaha. Untuk jenis usaha jasa konstruksimeliputi jasa konsultansi konstruksi, jasa
pelaksanakonstruksi,danjasapelaksanakonstruksiterintegrasi.Sedangkansifatusahajasakonstruksi
didasarkanatas jenisusahajasakonstruksiyangterbagiatassifatusahajasakonstruksiumumdan
spesialis. Untuk klasifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada klasifikasi produk konstruksi.
Selanjutnyaterkaitdenganbentukusahajasakonstruksidibedakanpadausahajasakonstruksiyang
berbentukusahaorangperseoranganataubadanusaha, baik yangberbadanhukummaupun tidak
berbadanhukum.Sedangkankualifikasiusahajasakonstruksihanyauntukbadanusahayangterdiri
ataskualifikasiusahakecil,menengah,danbesar.Selainitu,dalamkonsepusahajasakonstruksijuga
diaturmengenaisegmentasipasar,badanusahaasingdanusahaperseoranganasing,pengembangan
usahaberkelanjutan,danpersyaratanusahayangmencakuptandadaftarusahaperseorangandanizin
usaha,sertifikasibadanusaha,sertaregistrasipengalaman.
2.PembinaansektorjasakonstruksimenjaditanggungjawabPemerintahPusatdanPemerintahDaerah
dandapatmelibatkanBadanSertifikasidanRegistrasi JasaKonstruksi(BSRJK).Bentuk-bentuk
pembinaan yangdilakukan antara lain yaitu pengembangan sumberdayamanusia, pengembangan
usaha jasa konstruksi, pengembangan material dan teknologi konstruksi, pengembangan
penyelenggaraan jasa konstruksi, pengembangan standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan
konstruksi, sertapengembanganpartisipasimasyarakat.PemerintahPusatdanPemerintahDaerah
sesuaidengankewenangannyajugamelakukanpengawasanterhadappenyelenggaraanjasakonstruksi.
3.Pengaturanmengenaipengikatanjasakonstruksidikembalikanpadaaturanhukumperdata,dimana
pengikatan merupakan ranah perdata yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang
mengikatkandiridalamsuatuperjanjian.Sehinggaketentuanmengenaipengikatanantaraparapihak
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dinyatakan lain dalam
Undang-Undang JasaKonstruksi.Pengecualian iniditujukanuntukpengikatan jasakonstruksiyang
menggunakan keuangan negara yang harusmelalui proses tender dalam pemilihan penyedia jasa.
Ketentuanmengenai tender tersebutperludiatur secara garisbesardalamRUU, sedangkan teknis
mekanisme, persyaratan, serta proses pemilihan dan penetapannya diatur lebih lanjut dengan
PeraturanPemerintah.
ProposalTemuNasionalPengadaanBarang/Jasa2018“PerubahanParadigmaKebijakanJasaKonstruksidiIndonesia”
A.Pengantar
P3I
4. Penyelenggaraan jasa konstruksi semakinmerinci secara umum aspek-aspek yang terkait dengan
penyedia jasa dan subpenyedia jasa, pembiayaan, standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan
konstruksi,sertabagiankegagalanpekerjaankonstruksidankegagalanbangunanyangdidalamnya
terdapatbagianyangmembicarakantentangpenilaiahlidanjangkawaktudanpertanggungjawaban
kegagalanbangunan.HalinidikarenakanpengaturandalamUUlamamasihbersifatgeneralsehingga
kurangdapatmenjelaskansecarakomprehensifhal-halyangberkaitandenganpenyelengaraanjasa
konstruksi.
5.Pengaturanmengenaitenagakerjakonstruksidiaturlebihterperinci.Pemerintahbertanggungjawab
ataspengembangansumberdayamanusiayangbertujuanuntukmewujudkantenagakerjakonstruksi
yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, danmemiliki integritas sertamemenuhi
standarnasionaldaninternasional.Pengaturantenagakerjakonstruksididasarkanatasklasifikasiyang
terdiri atas bidangArsitektur, Sipil,Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan, danManajemen
Pelaksanaan, serta kualifikasi sesuai dengan penjenjangan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia,yaitujenjangjabatanoperator,jabatanteknisiatauanalis,danjabatanahli.Selainitu,dalam
pengaturantenagakerjakonstruksidiaturpulamengenaipelatihantenagakerja,sertifikasikompetensi
kerja,registrasipengalamanprofesional,standarremunerasi,dantenagakerjakonstruksiasing.
6.DalamkonsepkelembagaandibentukBadanSertifikasidanRegistrasi JasaKonstruksi(BSRJK)
yangakanmenyelenggarakansebagiantugaspengembanganjasakonstruksi.BSRJKdibentukolehdan
bertanggungjawabkepadaMenteridimanadalammengangkatanggotanyaMenteriharusmembentuk
panitia seleksi.BSRJKbertugasdanberwenangantara lainyaitumenyelenggarakan sertifikasidan
registrasiyangterkaitdenganpenyelenggaraanjasakonstruksi,menetapkanpenilaiahli,membentuk
lembaga sertifikasi profesi bidang jasa konstruksi, danmemberikanmasukan kepada pemerintah
dalammerumuskankebijakan jasa konstruksi nasional.Dalammelaksanakan tugasdan fungsinya,
BSRJKdidukungolehsekretariatdanterlepasdaripengaruhkekuasaandankepentingangolonganatau
kelompok.
7. Dalam undang-undang sebelumnya, terdapat ketentuan adanya kewajiban dari pemerintah untuk
bertindakdanberpihakapabiladiketahuimasyarakatdirugikansebagaiakibatpenyelenggaraanjasa
konstruksi yang mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat. Dalam konsep yang baru
persyaratanmengenai kerugianmasyarakat sebagai akibat penyelenggaraan jasa konstruksi yang
mempengaruhi peri kehidupan pokokmasyarakat sekurang-kurangnya harusmempengaruhi tata
kehidupansosial;ekonomimasyarakat;danlingkunganhidup.
Penjelasanumumdiataspastinyamengundangrasapenasaranbagikitasemuakhususnyainsan-
insanpengadaan,terlebihperubahanatasperaturan-peraturanyangadamerupakanperubahanyang
fundamental dan tentunya akan mengubah juga cara pandang dalam pelaksanaan di lapangan.
Perubahanperaturanjasakonstruksidanpengadaanbarang/jasapemerintahmenempatkanposisi
tatakelolajasakosntruksidanPengadaanBarang/JasaPemerintahdalamperanpentingmendukung
peningkatanpelayananpublikdanpengembanganusahanasional, sertadibangundengan strategi
inovasidalammewujudkanvalue formoney dankontribusidalampembangunanberkualitasdan
berkelanjutan.
Pertanyaanyangberkembangsaatini,apakahperubahanparadigmatersebutsudahterdiseminasi
denganbaikdanbagaimananantinya implementasi di lapanganberdasarkanUndang-undang Jasa
KonstruksiNo.2Tahun2017dikaitkandenganPeraturanPengadaanBarang/jasaPemerintahNo.16
Tahun2018besertadenganaturanturunannya?
TemainilahyangakandiangkatolehPusatPengkajianPengadaanIndonesia(P3I)dalamTemu
Nasional Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa 2018 dengan bertajuk, “Perubahan Paradigma
KebijakanJasaKonstruksidiIndonesia”,yangbertujuanuntukmemberikangambaranutuhbagi
para pelaku pengadaan dengan adanya perubahan yang bersifat fundamental atas peraturan-
peraturandibidangkonstruksidanpengadaanbarang/jasa.P3Ijugaberusahamembukaruangdan
kesempatanbagiseluruhpihakuntukdapatberdiskusidanbertukarpikirandalamrangkamemajukan
duniapengadaandiIndonesia.
P3I
B.TargetKegiatan
Temu Nasional ini diharapkan menjadi salah satu referensi para pihak yang terlibat dalam
pembangunan jasa konstruksi, sehingga dapat memperoleh rujukan dan rumusan dalam
mengembangkaninovasidandalampengelolaanpermasalahanhukumjasakontruksi.Sehinggatarget
yangdibangunbagipesertayangmengikutikegiataniniadalah:
1. Memahamikonstruksihukumdalampenyelenggaraanundang-undangjasakonstruksi;
2. Memahami arah perubahan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai perubahan
peraturanperundang-undangan;
3. Memahamikebijakanpemerintahberkaitandenganpercepatanpembangunandandayaserap
anggaranpengadaanbarang/jasa;
4. Memahamiprosedurdanaspekpenangananhukumpadawilayahpengadaanjasakonstruksi.
5. Membanguninovasipengadaanbarang/jasa;
6. Mencari solusi obyektif percepatan pembangunan melalui perbaikan manajemen pengadaan
Barang/Jasa;
C.SasaranAudiens/PesertaAktif
1. PimpinanKementerian/Lembaga/Instansi;
2. PimpinanDaerahProvinsi/Kabupaten/Kota;
3. PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran;
4. PejabatPembuatKomitmen(PPK);
5. UnitKerjaPengadaanBarang/Jasa(UKPBJ);
6. Pejabat/PanitiaPemeriksaHasilPekerjaan(PPHP);
7. AparaturPenegakHukum;
8. Biro/BagianHukumdanPerundang-Undangan;
9. PenyediaBarang/JasaPemerintah;
10.Akademisi;
11.PraktisidanPemerhatiPengadaanBarang/Jasa.
P3I
Rabu,21November2018
13.00–21.00:CheckIndanRegistrasi
Kamis,22November2018
08.30–09.30:Pembukaan
-MenyanyikanlaguIndonesiaRaya
-SambutanKetuaPusatPengkajianPengadaanIndonesia(P3I)
RitaBerlis09.30–10.00 CoffeeBreak:10.00–12.00 DiskusiPanel::
KebijakanPengadaanJasaKonstruksiKepalaLembagaKebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah(LKPP)ArahKebijakanJasaKonstruksiIndonesiadanRancanganPeraturanPemerintah(RPP)PenyelenggaraanJasaKonstruksiDirekturJenderalBinaKonstruksiKementerianPUPR
12.00–13.00 Ishoma:
13.00–15.00 DiskusiPanel::StandardanPedomanPengadaanPekerjaanKonstruksidanJasaKonsultansiKonstruksiDirekturBinaPenyelenggaraanKonstruksiKementerianPUPRImplementasidanTantanganSistemElektronikPengadaanJasaKonstruksiLembagaKebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah(LKPP)
15.00–15.30 CoffeeBreak:15.30–17.00 LanjutDiskusiPanel:
Jumat,23November2018
08.30–10.00:DiskusiPanel:
PermasalahanUmumSDMJasaKonstruksi
DjamaluddinAbubakar-PusatPengkajianPengadaanIndonesia(P3I)
PenguatanSDMJasaKonstruksiberdasarkanRPPdanPermenPUPR
DirekturBinaPenyelenggaraanKonstruksiKementerianPUPR
Aspekhukumpengadaanjasakonstruksidanmitigasinya
Dr.GazalbaSaleh,S.H.,M.H-HakimAgungMahkamahAgung10.00–10.30 CoffeeBreak:
10.30–11.30 LanjutDiskusiPanel::
11.30–13.30 IstirahatdanSholatJumat:
13.30–15.00 DiskusiPanel::PermasalahanKontrakPekerjaanKonstruksidariSisiPenyediaEllyantiTaher-SchoolofQuantitySurvey(SQS)IndonesiaTitikKritisPermasalahanKontrakPekerjaanKonstruksiDr.AriefSetiawanBudiNugroho -PusatPengkajianPengadaanIndonesia(P3I)PenguatanPelaksanaanKontrakJasaKonstruksiKetuaLembagaPengembanganJasaKonstruksi(LPJK)
15.00–15.30 CoffeeBreak:15.30–16.45 LanjutDiskusiPanel:16.45–17.00 PenutupandanPembagianSertifikat:
Sabtu,24November2018
10.00–12.00:CheckOut
JadwalTemuNasionalPengadaanBarang/Jasa2018“PerubahanParadigmaKebijakanJasaKonstruksidiIndonesia”
P3IFASILITAS PESERTA
@Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / PesertaTidak Termasuk Akomodasi
@Rp. 4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / PesertaDengan Akomodasi 1 kamar untuk 2 peserta / twin share (4 hari 3 malam)
BIAYA KONTRIBUSI PESERTA
Pendaftaran dapat di email : promo.pengadaan@gmail.com Atau SMS Hp. 0812 1132 2813
FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
Nama Lengkap
Jabatan
Instansi / Unit Kerja
Telp. Kantor/Fax
No. Hand Phone
: .......................................................................................................................................................................
: ........................................................................................................................................................................
: ........................................................................................................................................................................
: ..................................................... Email : ................................................................................................
: ..................................................... Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
PESER
TA
1
Nama Lengkap
Jabatan
Instansi / Unit Kerja
No. Hand Phone
: .......................................................................................................................................................................
: ........................................................................................................................................................................
: ........................................................................................................................................................................
: ......................................................................................................................................................................
: ..................................................... Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
PESER
TA
2
Nama Lengkap
Jabatan
Instansi / Unit Kerja
No. Hand Phone
: .......................................................................................................................................................................
: ........................................................................................................................................................................
: ........................................................................................................................................................................
: ......................................................................................................................................................................
: ..................................................... Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
PESER
TA
3
*Formulir dapat digandakan sesuai jumlah peserta
PEMBAYARAN
Transfer Bank BNI Nomor Rekening 0344 743 660Atas Nama : Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia
Pendaftaran Hubungi Irma Hp. 0812 1132 2813
Ÿ Buku Perpres No. 16/2018 dengan Matriks Perbedaan Perpres No. 54/2010
Ÿ Modul, Materi Slide dan Sertifikat Temu Nasional.
Ÿ Coffee Break dan Makan Siang selama kegiatan.
Ÿ Tas Eksklusif dengan Logo P3I
Ÿ Flashdisk Eksklusif dengan Logo P3I
Ÿ Kemeja Putih Eksklusif dengan Logo P3I
Temu Nasional
Tunai di tempat saat registrasi